Xcloud.id

Kasus: Narkoba

  • Onadio Leonardo Resmi Jalani Rehabilitasi Selama Tiga Bulan di Jakarta Selatan

    Onadio Leonardo Resmi Jalani Rehabilitasi Selama Tiga Bulan di Jakarta Selatan

    JAKARTA — Nasib musisi Onadio Leonardo (OL) dalam kasus penyalahgunaan narkoba akhirnya menemui titik terang. Setelah menjalani proses asesmen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Onad resmi disetujui untuk menjalani program rehabilitasi.

    Onad akan mengikuti rehabilitasi rawat inap selama tiga bulan di sebuah panti rehabilitasi di kawasan Jakarta Selatan. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Wisnu Wirawan.

    “Hari ini kami menyampaikan update terkait perkara publik figur yang menyalahgunakan narkoba inisial OL. Kemarin sudah dilakukan asesmen, dan dari hasil asesmen tersebut disetujui oleh pihak BNNP untuk dilakukan rehabilitasi,” ujar AKP Wisnu Wirawan di Polres Metro Jakarta Barat, Selasa, 4 November.

    Proses pemindahan Onad ke panti rehabilitasi telah dilakukan pagi tadi.

    “Sudah. Tadi pagi sekitar jam 10 sudah dikirimkan ke panti rehab di daerah Jakarta Selatan,” tambah Wisnu.

    Ia menambahkan bahwa masa rehabilitasi akan berlangsung selama tiga bulan dengan sistem rawat inap.

    “Kurang lebih informasinya tiga bulan, untuk rawat inap ya,” lanjutnya.

    Keputusan rehabilitasi bagi Onad bukan tanpa dasar. Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNNP menemukan dua poin utama yang menjadi pertimbangan yaitu status Onad sebagai pengguna serta tidak adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika.

    “Satu, saudara OL ini adalah korban penyalahgunaan narkoba, yaitu pemakai. Dalam hal ini pemakai,” jelas Wisnu.

    “Yang kedua, tidak terlibat dalam jaringan-jaringan narkotika ataupun bandar,” imbuhnya.

    Dengan demikian, Onad dinilai layak mendapatkan penanganan medis melalui rehabilitasi, bukan semata proses hukum pidana.

    Sementara itu, polisi memastikan bahwa pihak yang memasok narkoba kepada Onad tetap akan diproses secara hukum.

    “Perkembangan terhadap saudara KR dilakukan proses hukum lebih lanjut karena yang bersangkutan merupakan pengedar atau pemasok,” tegas Wisnu.

  • Kejari Pamerkan Rp70 M Sitaan Korupsi Pengerukan Pelabuhan Tanjung Perak

    Kejari Pamerkan Rp70 M Sitaan Korupsi Pengerukan Pelabuhan Tanjung Perak

    Surabaya (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya memamerkan uang tunai senilai Rp70 miliar hasil sitaan dari kasus dugaan korupsi proyek pengerukan kolam Pelabuhan Tanjung Perak tahun 2023–2024. Proyek ini melibatkan PT Pelindo Regional III dan PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS).

    “Kami melakukan penyitaan terhadap uang tunai senilai Rp70 miliar dari perkara yang saya sampaikan tadi,” ujar Kepala Kejari Tanjung Perak, Ricky Setiawan, di Surabaya, Rabu (5/11/2025).

    Ricky menjelaskan, uang sitaan tersebut akan diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya untuk kepentingan pembuktian perkara dan pemulihan kerugian keuangan negara (asset recovery).

    “Setelah disidangkan, akan diketahui nilai pasti kerugian negara dan besaran uang pengganti yang akan dikenakan kepada para terdakwa,” katanya.

    Penyidik Kejari Tanjung Perak telah memeriksa lebih dari 41 saksi dan sejumlah ahli dalam penyidikan kasus tersebut. Penggeledahan juga dilakukan di beberapa lokasi dan menemukan barang bukti berupa dokumen kontrak, dokumen elektronik, serta data dari laptop dan telepon genggam saksi.

    “Setelah alat bukti terkumpul dan terjadi persesuaian antara keterangan saksi, surat, serta petunjuk, maka kami akan menentukan pihak-pihak yang dimintai pertanggungjawaban. Pengumuman tersangka akan kami sampaikan pada tahapan berikutnya,” ujar Ricky.

    Ia menegaskan, seluruh proses penyidikan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan arahan Jaksa Agung. Langkah tersebut juga merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka dalam memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan narkoba.

    Selain proses hukum, Kejari Tanjung Perak juga akan membantu PT Pelindo Regional III memperbaiki tata kelola perusahaan atau good corporate governance (GCG) sebagai bentuk keadilan rehabilitatif. [uci/beq]

  • 7 Fakta Terkait Onad Ditangkap Kasus Narkoba, Status jadi Korban hingga Bakal Jalani Rehabilitasi

    7 Fakta Terkait Onad Ditangkap Kasus Narkoba, Status jadi Korban hingga Bakal Jalani Rehabilitasi

    Pemasok narkoba berinisial KR ke artis Onadio Leonardo atau yang akrab disapa Onad telah ditangkap polisi. Kasie Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan mengatakan, KR diamankan di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu 29 Oktober 2025.

    “Inisial KR, itu diamankan di Sunter. Perannya sebagai orang yang kasih barang narkotika ke OL,” kata Wisnu kepada wartawan, Sabtu 1 November 2025.

    Dari tangan KR, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk ekstasi dan sabu. Narkotika itu, kata Wisnu ditemukan dalam plastik klip.

    “Untuk barang bukti yang didapat dari inisial KR, yang diamankan di Sunter, di antaranya narkotika jenis ekstasi dan sabu dalam plastik klip. Plastik klipnya dalam artian gini, plastik klip bekas sabu, sama plastik klip bekas ekstasi. Kemudian, yang pastinya ada alat yang digunakan, yaitu alat hisap, cangklong, bong dan pipet. Kemudian, korek api yang udah dimodifikasi,” ucap Wisnu.

    Menurut Wisnu, dari penangkapan KR, polisi melakukan pengembangan dan akhirnya mengamankan Onadio Leonardo dan istrinya, Beby Prisillia di sebuah perumahan di kawasan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

    Sementara itu, polisi menetapkan artis Onadio Leonardo alias Onad sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Penetapan ini setelah dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara.

    Sementara satu orang lain yang berinisial KR ditetapkan sebagai tersangka. Dia adalah orang yang memasok narkoba ke Onad.

    “Untuk Status OL sebagai Korban Penyalahguna Narkotika. Sedangkan Untuk KR sebagai tersangka pemasok narkotika kepada OL,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan, Senin 3 NOvember 2025.

    Atas perbuatannya, KR langsung dijebloskan ke ruang tahanan. Sementara itu, Onad saat ini sedang menjalani asesmen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta. Dari hasil pemeriksaan awal, kondisinya disebut dalam keadaan baik dan kooperatif.

    “Untuk kondisi OL sampai saat ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan baik. Untuk asesmen ini kita belum tahu nanti hasilnya, setelah dilakukan asesmen yang ditentukan adalah pihak BNNP Nanti kalau sudah ada hasilnya kita update kembali,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Wisnu Wirawan.

    Permohonan asesmen itu sendiri diajukan oleh pihak keluarga Onad. Proses ini menjadi penentu apakah Onad akan menjalani rehabilitasi atau ada langkah hukum lanjutan.

    “Nanti kita sampaikan ya, soalnya itu yang menentukan dari BNNP, kami belum tahu. Kita tunggu hasil asesmennya nanti,” tandas dia.

     

  • Sosok Bripka Rissa, ‘Bunda Polisi’ bagi Anak Korban Kekerasan di Samarinda

    Sosok Bripka Rissa, ‘Bunda Polisi’ bagi Anak Korban Kekerasan di Samarinda

    Jakarta –

    Bripka Rissa Melawati konsisten selama tujuh tahun menangani kasus perempuan, anak dan kelompok rentan di Samarinda. Pendekatan humanis yang dia gunakan membuat korban mengenal Rissa sebagai ‘bunda’, bukan sebagai penyidik.

    Rissa menceritakan mengenai tugasnya sebagai Banum Unitdik VI Satreskrim Polrestas Samarinda, Kalimantan Timur saat berbincang dengan detikcom beberapa waktu lalu. Sejak 2018, dia sudah menangani sekitar 100 kasus.

    Sebelum itu, Rissa juga pernah ditempatkan di satuan reserse narkoba, satuan lalu lintas hingga Binmas.

    Begitu ditempatkan di Unit PPA, Rissa menangani salah satu kasus yang cukup menyita perhatian yaitu anak usia tiga tahun yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam penanganan itu, Rissa memposisikan dirinya sebagai anak sehingga bisa merasakan kondisi korban, bukan sebagai penyidik.

    “Kita waktu melakukan pemeriksaannya butuh ekstra kesabaran makanya saya bilang kita harus seperti dia, kita nggak bisa memaksa. Dia mau tidur, kita nggak bisa memaksa, dia mau makan, makan. Apa keinginan makannya kita harus turuti sampai dengan itu,” kata Rissa yang diusulkan Polda Kaltim dalam program Hoegeng Corner 2025.

    “Sampai sekarang pun sering main ke kantor, dia kalau bilang ke teman-temannya, saya punya bunda polisi, bunda saya polwan,” kata Rissa.

    Adapun kasus terbaru yang ditangani Rissa yaitu kasus anak kelas 3 SD yang dijual ibu kandungnya dan juga diperkosa oleh ayah tirinya. Awalnya Polres menerima laporan dari korban yang ditemani oleh wali murid dan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim.

    Akhirnya Rissa mengajak korban untuk pergi berkeliling naik motor untuk menghilangkan rasa traumanya. Rissa menanyakan kepada korban mengenai kebutuhan dan hal-hal yang menjadi kesukaannya.

    “Setelah dia traumanya hilang, kita bawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lagi, itu jam 10 kita lakukan visum malam itu juga,” ujar Rissa.

    Setelah melalui proses tersebut, polisi bergerak cepat dengan mengamankan ayah tiri korban. Saat ini kasus tersebut masih dalam tahap pemberkasan, sedangkan anaknya dititipkan di rumah aman.

    “Kalau untuk pendekatan ke korban, kami perempuan, kami pernah jadi anak-anak, saya seorang ibu punya anak. Saya posisikan diri saya sebagai mereka, murni bukan dibuat-dibuat,” imbuh Rissa.

    Selain dua kasus tersebut, banyak kasus lain yang juga ditangani Rissa termasuk kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Perkara yang ditangani mayoritas lanjut ke persidangan.

    “Kalau untuk KDRT dia delik aduan, terkadang kita sudah tahan tapi dari istri dia minta dimediasikan akhirnya kita lakukan RJ, tidak sampai ke kejaksaan atau persidangan. Sedangkan untuk perkara anak, itu persetubuhan pencabulan rata-rata kita sampai ke persidangan,” imbuhnya.

    Tidak hanya dari sisi penindakan, Rissa juga bergerak aktif dari sisi pencegahan. Dia kerap terlibat dalam penyuluhan terkait anti-bullying, siber, hingga seks bebas ke sekolah-sekolah di Samarinda.

    (knv/aud)

  • Onad Resmi Jalani Rehabilitasi hingga Februari 2026

    Onad Resmi Jalani Rehabilitasi hingga Februari 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya mengungkap Artis Onadio Leonardo alias Onad resmi bisa menjalani rehabilitasi usai permohonannya dikabulkan BNN Jakarta hari ini, Selasa (4/11/2025).

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan eks vokalis Killing Me Inside itu mulai menjalani rehabilitasi di Yayasan Pemulihan Natura Indonesia (Ultra), Jakarta Selatan.

    “Sesuai dengan permohonan keluarga untuk direhabilitasi di Panti Rehab Ultra di Lebak Bulus Jakarta Selatan. Yang bersangkutan setelah melaksanakan asessment TAT langsung dirujuk untuk melaksanakan rehabilitasi,” ujar Budi saat dikonfirmasi, Selasa (4/11/2025).

    Dia menambahkan, Onad bakal menjalani proses rehabilitasi atas kasus penyalahgunaan narkoba tiga bulan ke depan atau hingga Februari 2026

    “Tiga bulan ke depan [Onad direhabilitasi],” pungkasnya.

    Sekadar informasi, penangkapan Onad dilakukan berdasarkan hasil pengembangan dari penindakan kasus narkoba di Sunter, Jakarta Utara, Rabu (29/10/2025).

    Di lokasi itu, satu orang telah ditangkap. Sehari berselang, penyidik kepolisian kembali menelusuri jejak kasus narkoba dari penangkapan pertama ke wilayah Tangerang Selatan (Tangsel).

    Di Tangsel, polisi pun menangkap artis Onadio Leonardo beserta istrinya Beby Prisilla dan mengamankan barang bukti berupa satu klip ekstasi siap pakai dan ganja.

    Adapun setelah tes urine, Onad telah positif menggunakan narkoba, sementara Beby dinyatakan negatif. Dengan begitu, Beby telah dipulangkan pada Jumat (31/10).

  • Terkuak Alasan Sebenarnya Trump Buka Perang Baru di Venezuela: Minyak!

    Terkuak Alasan Sebenarnya Trump Buka Perang Baru di Venezuela: Minyak!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela kembali meningkat setelah laporan The New York Times pada Selasa (4/11/2025) mengungkap bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump sedang mempertimbangkan rencana serangan militer terhadap sasaran strategis, termasuk instalasi militer, dan merebut ladang minyak negara tersebut.

    Langkah itu disebut sebagai bagian dari kampanye Trump melawan jaringan perdagangan narkoba yang diduga dikendalikan oleh pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.

    Meski belum ada keputusan final dari Gedung Putih, laporan itu menyebut Trump telah memerintahkan Departemen Kehakiman untuk menyiapkan justifikasi hukum bagi kemungkinan serangan tersebut, langkah yang dapat menghindari kebutuhan akan otorisasi dari Kongres atau deklarasi perang resmi.

    “Presiden Trump telah menyampaikan dengan jelas pesannya kepada Presiden [Venezuela] Nicolas Maduro: hentikan pengiriman narkoba dan penjahat ke negara kami,” kata Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Anna Kelly, kepada Newsweek.

    “Presiden menegaskan akan terus menyerang para narkoteroris yang menyelundupkan narkotika ilegal. Hal di luar itu hanyalah spekulasi dan harus diperlakukan seperti itu.”

    Menurut sejumlah pejabat AS yang dikutip oleh The New York Times, The Wall Street Journal, dan Miami Herald, Washington telah mengidentifikasi sejumlah sasaran utama di dalam Venezuela yang terkait dengan jaringan narkotika yang disebut-sebut berada di bawah kendali pemerintahan Maduro.

    Rencana yang sedang dibahas mencakup serangan udara terhadap pelabuhan, lapangan udara, dan fasilitas militer yang berperan penting dalam operasi penyelundupan.

    Selain itu, pemerintahan Trump juga dilaporkan mempertimbangkan untuk merebut ladang minyak Venezuela, aset vital yang menopang ekonomi negara itu.

    The Times melaporkan bahwa Trump sebelumnya menolak tawaran Maduro untuk memberikan konsesi minyak kepada perusahaan-perusahaan Amerika, sementara raksasa energi AS, Chevron, masih menunggu arahan kebijakan terbaru dari Washington terkait operasi mereka di Venezuela.

    Para pengkritik, termasuk pejabat dan tokoh oposisi Venezuela, menuduh langkah ini hanyalah dalih bagi AS untuk menguasai sumber daya energi negara tersebut.

    Adapun laporan itu muncul di tengah meningkatnya operasi militer AS di perairan Karibia. Washington telah melancarkan serangan terhadap kapal-kapal yang diduga mengangkut narkoba dari Venezuela, tindakan yang memicu kekhawatiran di dalam negeri AS.

    Sejumlah anggota Kongres, baik dari Partai Republik maupun Demokrat, mempertanyakan legalitas serangan tersebut.

    Sementara itu, Trump secara terbuka mengatakan bahwa semua opsi, termasuk opsi militer, “tetap berada di atas meja”. Namun, pekan lalu, ia membantah kabar bahwa dirinya telah memutuskan untuk melancarkan serangan ke wilayah Venezuela.

    Ketika ditanya langsung oleh wartawan apakah serangan itu akan dilakukan, Trump hanya menjawab singkat: “Tidak,” tanpa penjelasan lebih lanjut.

    Meski demikian, Trump mengakui tekanan terhadap Caracas makin meningkat. “Venezuela sedang merasakan panasnya tekanan,” ujarnya, sambil menolak berkomentar apakah CIA telah diberi kewenangan untuk melakukan operasi rahasia.

    Di sisi lain, Maduro menuduh Washington tengah mempersiapkan perang baru di kawasan itu. Dalam wawancara dengan media pemerintah pada akhir Oktober, ia menuding AS “menciptakan perang abadi yang baru” setelah Trump mengerahkan kapal induk terbesar AS, USS Gerald R. Ford, ke Laut Karibia.

    Menurut pejabat setempat, AS telah menempatkan delapan kapal perang Angkatan Laut, satu kapal selam bertenaga nuklir, serta sekitar 6.000 pelaut dan marinir di kawasan tersebut.

    Rusia, sekutu dekat Venezuela, mengecam keras langkah AS itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyatakan bahwa Moskow “mengecam keras penggunaan kekuatan militer yang berlebihan” oleh Amerika Serikat di Karibia.

    Ia menegaskan bahwa Rusia “sepenuhnya mendukung pemerintah Venezuela dalam upayanya mempertahankan kedaulatan nasional dan menjaga kawasan ini tetap menjadi ‘zona damai’.”

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Presiden Brasil Tak Ingin Invasi Darat AS ke Venezuela Terjadi

    Presiden Brasil Tak Ingin Invasi Darat AS ke Venezuela Terjadi

    Jakarta –

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva berharap tidak akan ada serangan darat Amerika Serikat (AS) ke Venezuela. Lula menegaskan dirinya bersedia untuk memediasi kedua negara.

    “Saya tidak ingin kita mencapai titik invasi darat AS ke Venezuela,” kata Lula kepada kantor berita internasional termasuk AFP dilansir kantor berita AFP, Rabu (5/11/2025).

    Lula mengatakan dirinya telah berbicara dengan Trump. Lula mengatakan kepada Trump bahwa masalah politik tidak diselesaikan dengan senjata tapi dialog.

    “Saya katakan kepada Presiden Trump…bahwa masalah politik tidak diselesaikan dengan senjata — masalah tersebut diselesaikan melalui dialog,” tambahnya.

    Pemimpin berusia 80 tahun itu, yang berada di Belem untuk memimpin KTT iklim COP30 pada Kamis dan Jumat, mengatakan Amerika Serikat dapat “mencoba membantu” negara-negara dalam perang melawan perdagangan narkoba “alih-alih mencoba menembak mereka.”

    Presiden AS Donald Trump telah meluncurkan pengerahan militer besar-besaran di Karibia untuk operasi antinarkoba yang telah menyebabkan puluhan kematian. Nicolas Maduro dari Venezuela, yang dituduh Trump memimpin kartel narkoba, bersikeras bahwa tujuan sebenarnya Washington adalah untuk “memaksakan perubahan rezim” di Caracas dan menyita minyak Venezuela.

    (whn/whn)

  • Menko Yusril Akui Pemerintah Prabowo Belum Maksimal Berantas Judi Online

    Menko Yusril Akui Pemerintah Prabowo Belum Maksimal Berantas Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA — Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengaku pemberantasan judi online di Indonesia belum maksimal.

    Dia menyatakan, selama setahun kabinet merah putih besutan Presiden Prabowo Subianto berjalan, pemberantasan judi online masih belum sesuai harapan.

    “Setahun setelah Kabinet Merah Putih bekerja, kita harus mengakui dengan jujur bahwa pencegahan dan pemberantasan judi online belumlah maksimal,” ujar Yusril di PPATK, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Dia menambahkan, hingga saat ini bandar judi online masih tetap leluasa melakukan kejahatan terorganisir ini. Di samping itu, Yusril juga mengakui pemerintahan RI belum bekerja sama secara maksimal dengan negara lain dalam memberantas judi online ini.

    Oleh sebab itu, pemerintah akan terus mengupayakan untuk menekan angka judi online ini. Salah satunya dengan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

    “Tapi kalau dikaitkan dengan TPPU akibatnya itu dahsyat sekali karena TPPU dapat mendeteksi ada transaksi mencurigakan ada rekening yang mencurigakan,” imbuhnya.

    Selain itu, Yusril juga meminta agar tokoh agama juga bisa terlibat dalam upaya menekan judi online di Indonesia. Misalnya, menjelaskan soal bahaya judi online melalui khutbah keagamaan.

    Berdasarkan pengalamannya, Yusril mengaku belum pernah mendengar khutbah terkait dengan persoalan riil yang terjadi di masyarakat seperti judi online.

    Oleh karena itu, jika adanya kolaborasi pemerintah dan tokoh agama ini maka diharapkan bisa menekan praktik judi online di Tanah Air.

    “Yang dibicarakan masalah neraka jahanam terus-terusan tapi lupa membahas masalah yang real dihadapi oleh masyarakat kita ini terkait dengan masalah perjudi online, masalah narkoba, masalah riil yang dihadapi,” pungkasnya.

  • Menko Yusril Sebut Transaksi Uang Judi Online Lebih Besar dari Korupsi

    Menko Yusril Sebut Transaksi Uang Judi Online Lebih Besar dari Korupsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menkokumhamimipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan perputaran uang judi online lebih besar dari korupsi.

    Hal tersebut disampaikan Yusril usai menghadiri acara di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    “Dan kita ketahui bahwa uang yang beredar terkait dengan perjudian itu besar ya, mungkin lebih besar daripada uang hasil korupsi,” ujar Yusril.

    Namun demikian, kata Yusril, perputaran uang paling tinggi dari tindak kejahatan dipegang oleh kasus narkoba. Meskipun begitu, ketiga kejahatan itu harus diberantas sebagaimana visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Yusril, penindakan ketiganya juga harus dilakukan tanpa pandang bulu karena banyak memberikan dampak negatif terhadap masyarakat Indonesia.

    “Karena itu harus menjadi perhatian kita bersama persoalan korupsi, persoalan judi online dan persoalan nakoba memang harus kita ambil satu langkah-langkah yang tegas dan sistematik, tanpa pandang bulu,” imbuhnya.

    Khusus Judol, Yusril menyatakan bahwa Prabowo juga sempat menyinggung persoalan ini di KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Korea Selatan.

    “Kemarin di sidang APEC beliau (Prabowo) mengatakan bahwa belasan triliun, belasan miliar dolar uang kita itu, negara dirugikan setiap tahunnya akibat judi online,” pungkas Yusril.

    Sekadar informasi, PPATK mengungkap bahwa transaksi keuangan judi online mencapai Rp155 triliun hingga Oktober 2025.

    Jumlah itu menyusut dari transaksi judi online sepanjang tahun 2024 yang mencapai Rp359 triliun. Menurut Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, transaksi itu bisa ditekan karena kolaborasi pemerintah dengan stakeholder terkait.

    “Jadi kolaborasi seperti yang Pak Menko sampaikan tadi kita lakukan dengan sangat kuat. Ini memang ada komitmen kita bersama untuk melaksanakan arahan Pak Presiden,” tutur Ivan

  • Yusril: Perputaran Uang Judol Lebih Besar daripada Korupsi, Tertinggi Narkoba

    Yusril: Perputaran Uang Judol Lebih Besar daripada Korupsi, Tertinggi Narkoba

    Yusril: Perputaran Uang Judol Lebih Besar daripada Korupsi, Tertinggi Narkoba
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imigrasi) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa perputaran uang judi online (judi) lebih besar daripada hasil korupsi.
    “Uang yang beredar terkait dengan perjudian itu besar ya, mungkin lebih besar daripada uang hasil
    korupsi
    ,” kata Yusril saat ditemui di Kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
    Namun, Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto itu meyakini bahwa perputaran uang paling teratas adalah
    narkoba
    .
    Oleh karena itu, permasalahan narkoba, judi, dan korupsi harus menjadi perhatian pemerintahan untuk menindak tegas para pelaku tanpa pandang bulu.
    Dalam hal judi, Yusril menyebut Prabowo sangat fokus memberantas tindak kejahatan tersebut.
    “Kemarin di sidang APEC beliau (Prabowo) mengatakan bahwa belasan triliun, belasan miliar dollar uang kita itu, negara dirugikan setiap tahunnya akibat
    judi online
    ,” ungkap Yusril.
    Pemerintah sejauh ini telah menemukan adanya penyalahgunaan dana beasiswa oleh sejumlah pelajar dan mahasiswa yang digunakan untuk bermain judi.
    “Kementerian Sosial juga sudah mengetahui, berkat kerja sama dengan PPATK, lebih daripada 600.000 penerima bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah itu dijadikan modal untuk melakukan judi online,” ungkap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.