Kasus: Narkoba

  • Marisa Putri yang Pulang Dugem Tabrak IRT hingga Tewas Divonis 8 Tahun Penjara, Hak Mengemudi Dicabut

    Marisa Putri yang Pulang Dugem Tabrak IRT hingga Tewas Divonis 8 Tahun Penjara, Hak Mengemudi Dicabut

    Saat digiring ke sel tahanan pengadilan, Marisa tak berkomentar saat ditanya wartawan. Memakai baju putih, Marisa terus berlalu dikawal petugas Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

    Kecelakaan yang melibatkan Marisa terjadi pada Sabtu dini hari. Dia baru saja pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam keadaan mabuk alkohol serta narkoba.

    Marisa berkendara melebihi kecepatan normal jalan raya dalam perkotaan. Tiba di Jalan Tuanku Tambusai, sekitar pukul 05.45 WIB, Marisa menabrak korban yang memakai sepeda motor hingga terseret beberapa meter.

    Pihak keluarga korban menyatakan lega atas vonis tersebut, meski rasa kehilangan tidak dapat tergantikan. Mereka berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam berkendara dan menaati aturan lalu lintas.

     

     

  • Indef Soal Pemberantasan Rokok Ilegal: Butuh Perintah Presiden Prabowo

    Indef Soal Pemberantasan Rokok Ilegal: Butuh Perintah Presiden Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Indef menilai tantangan pemberantasan rokok ilegal di Indonesia seperti memberantas narkoba di Amerika Latin. Terkait hal itu, butuh perintah langsung dari panglima tertinggi Presiden Prabowo Subianto.

    Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho menyebutkan banyaknya kasus rokok ilegal karena mendapat backing atau perlindungan dari oknum aparat penegak hukum yang terlibat. Wajar jika kemudian upaya pemberantasan menjadi sulit.

    “Mengenai rokok ilegal sama artinya kalau kita berbicara di Amerika Latin sana bagaimana pemerintah susah payah untuk memerangi narkoba karena saya meyakini bahwa rokok ilegal ini cukup banyak yang di-back up oleh aparat penegak hukum,” ujar Andry dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar B-Universe, di HQ PIK 2, Kamis (12/12/2024).

    Andry menegaskan, langkah yang perlu dilakukan dalam memberantas rokok ilegal adalah tekanan dan koordinasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, sinergitas lintas kementerian tanpa mengandalkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian saja agar membuahkan hasil maksimal.

    “Perlu adanya perintah dari presiden untuk mengatakan bahwa kita harus memerangi rokok ilegal. Kita harus berupaya sekuat mungkin untuk memberantasnya karena kita tahu kebocoran dari penerimaan negara itu salah satunya berasal dari rokok ilegal. Nah, upaya ini yang menurut saya harus ada clear statement, dikatakan oleh presiden. Kalau tidak, saya rasa kementerian akan berjalan sendiri-sendiri,” imbuhnya.

    Jika pemberantasan hanya dilakukan beberapa kementerian saja, Andry pesimis dapat membuahkan hasil. Alasannya peredaran rokok ilegal telah membentuk menjadi ekosistem besar dan sistematis yang dikhawatirkan berimbas pada  terpuruknya industri rokok legal di Indonesia.

    “Ekosistem yang sudah besar, sudah sistematik, sudah di-back up sana sini. Kita tinggal menunggu waktu saja produsen-produsen yang legal itu bisa jatuh terpuruk dan bisa jadi mereka berpindah menjadi pemain rokok ilegal,” pungkas Andry terkait pentingnya perintah langsung Presiden Prabowo Subianto soal pemberantasan rokok ilegal.

  • Berkedok Kampanye, Kelompok Teroris PKK Diduga Terlibat Perdagangan Manusia di Eropa

    Berkedok Kampanye, Kelompok Teroris PKK Diduga Terlibat Perdagangan Manusia di Eropa

    ERA.id – Kelompok teroris PKK dilaporkan terlibat dalam perdagangan narkoba hingga penyelundupan manusia di Eropa. Mereka bahkan disebut menghasilkan jutaan euro tiap tahun.

    Badan penegak hukum Uni Eropa, Europol, melaporkan bahwa organisasi teroris PKK terlibat dalam kegiatan kriminal, termasuk perdagangan narkoba dan penyelundupan manusia di Eropa. Dari kejahatan itu, kelompok teroris PKK berhasil mengumpulkan jutaan euro.

    “Sebagian besar dana yang terkumpul untuk PKK diyakini berasal dari kegiatan yang tampaknya sah (sumbangan, acara, biaya keanggotaan, penjualan barang dan produk media), serta dari kegiatan kriminal seperti pemerasan, penipuan, pencucian uang, atau perdagangan narkoba,” demikian laporan tersebut, dikutip Anadolu, Jumat (13/12/2024).

    Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa anggota dan sel PKK di negara-negara UE melanjutkan kegiatan penggalangan dana, perekrutan, pelatihan, dan propaganda sepanjang tahun.

    Selain itu, Laporan Situasi dan Tren Terorisme UE 2024 Europol menyoroti bahwa kelompok teroris etno-nasionalis dan separatis, termasuk PKK, tetap aktif di UE.

    Berdasarkan laporan, kelompok PKK berhasil mengumpulkan jutaan euro setiap tahun dengan kedok ‘kampanye’ di seluruh Eropa. Padahal dana itu digunakan untuk propaganda dan perekrutan anggota teroris.

    Bukan hanya itu saja, laporan itu juga menyoroti bagaimana propaganda PKK, khususnya yang menargetkan pemuda Kurdi, menyebar melalui aktivis, jurnalis, situs web, TV, media sosial, dan media cetak.

    “Beberapa media yang digunakan oleh PKK untuk menyebarkan propagandanya berpusat di UE,” katanya.

    Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa ada bukti PKK menculik orang dan mengirim mereka ke zona konflik atau menggunakan mereka dalam sel-sel teroris di UE.

    Menurut laporan, pada tahun 2023, pasukan penegak hukum Uni Eropa melakukan 25 penangkapan terkait teroris,e separatis, 9 diantaranya ditujukan pada anggota PKK.

  • Polisi Perpanjang Catatan Kasus Salah Tangkap

    Polisi Perpanjang Catatan Kasus Salah Tangkap

    JAKARTA – Polisi memperpanjang kasus salah tangkap. Kesalahan terbesar polisi adalah menjadikan pengakuan tertuduh sebagai faktor utama pengusutan perkara.

    Hari ini, jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya rekaman video yang memperlihatkan aksi penangkapan seorang pria di depan warung kelontong. Video itu diperbincangkan lantaran adanya narasi yang menyebut bahwa pria itu merupakan korban salah tangkap dalam kasus narkoba.

    Narasi pada video itu juga tertulis soal tudingan bahwa polisi sengaja menjebak pria tersebut. Sebab, dikatakan bahwa anggota buser dengan sengaja menyelipkan narkoba di dalam bungkus rokok milik pria tersebut.

    Selain itu, video yang diunggah akun media sosial Facebook, Munx Guevara, juga memperlihatkan adegan dimana anggota polisi menodongkan senjata api. Dikatakan, peristiwa itu tejadi di kawasan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat.

    Dikonfirmasi perihal peristiwa itu, Kapolsek Kalideres AKP Indra Maulana membenarkan soal penangkapan. Namun, penindakan terhadap pria yang belakangan beridentitas Ade Gunawan itu bukan dilakukan oleh anggotanya.

    Melainkan, penindakan itu dilakukan oleh anggota Polsek Cengkareng. Akan tetapi, Maulana enggan berkomentar banyak soal penangkapan itu dengan alasan bukanlah kapasitasnya. “Itu (Penindakan) bukan anggota kami. Anggota Polsek Cengkareng. Hanya TKP nya aja di tempat kami,” katanya.

    Sementara, dikonfirmasi hal serupa, Kapolsek Cengkareng Kompol H. Khoiri membenarkan bahwa anggotanyalah yang melakukan penangkapan. Namun, ia membatah perihal kebenaran narasi yang menyebut bahwa penindakan itu merupakan jebakan.

    Penangkapan terhadap Ade, dikatakannya berdasarkan kecurigaan adanya transaksi narkotika. Sebab sebelumnya ada informasi adanya transaksi narkotika dan juga ditemukan sabu tak jauh dari lokasi tersebut.

    Bahkan, dikatakan bahwa saat ini Ade telah dikembalikan ke orangtuanya lantaran tak terbukti memiliki atau terlibat dalam jaringan narkotika. “Tapi kan Ade tidak terbukti, makanya kita lepas,” ungkapnya.

    Dikesempatan yang sama, Kanit Reskrim Polsek Cengkareng, AKP Antonius menambahkan bahwa penangkapan tehadap Ade merupakan upaya pengungkapan narkoba jaringan lapas. Sebelumnya, dua orang, P (35) dan UJ (27) ditangkap dengan barang butki tiga paket sabu.

    “Jadi setelah kita kembangkan, kami mendapati rencana transaksi lain. Saat itu anggota mengamankan Ade karena tak jauh dari temuan narkoba,” singkatnya.

    Perpanjang catatan

    Menurut catatan KontraS, ada 51 kasus salah tangkap sejak Juli 2018 hingga Juni 2019. “Ada yang didapatkan dari monitoring media dan ada juga yang kita bantu pendampingan,” kata Kepala Divisi Pembelaan HAM Kontras Arif Nur Fikri ditulis Kompas.

    Menurut Arif, kebiasaan polisi berfokus pada pengakuan orang tertuduh jadi penyebab banyaknya kasus salah tangkap. Kebiasan itu sejatinya menyalahi Undang-Undang (UU).

    Pasal 184 Ayat 1 KUHAP menyebutkan, pengakuan seharusnya jadi pertimbangan terakhir penyidik untuk menetapkan tersangka. Bukan dijadikan faktor utama.

    “Ketika pengakuan dari terduga tersangka itu sudah didapatkan, tinggallah disusun bukti-bukti oleh penyidik. Padahal kalau di KUHAP, pengakuan dari terduga tersangka itu berada di urutan terakhir … Fakta di lapangan, kita banyak menemukan kasus-kasus yang diduga salah tangkap itu berawal dari pengakuan orang yang disangkakan,” kata Arif.

  • Wujudkan Visi Smart Military University, 3.600 Mahasiswa Baru Unjani Ikuti LDKK di 6 Pusdik TNI AD

    Wujudkan Visi Smart Military University, 3.600 Mahasiswa Baru Unjani Ikuti LDKK di 6 Pusdik TNI AD

    JABAR EKSPRES – Sedikitnya, 3.600 mahasiswa baru Universita Jenderal Achmad Yani (Unjani) mengikuti kegiatan Latihan Dasar Kedisiplinan dan Kepemimpinan (LDKK) tahun 2024.

    Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, LDKK kali ini digelar secara bersamaan pada Jumat (6/12) hingga Senin (9/12) di enam lokasi Pusat Pendidikan (Pusdik) TNI AD yakni di Pusdikkav, Pusdikjas, Pusdik Armed, Pusdikpom, Pusdikhub, dan Pusdik Bekang.

    Acara yang dibuka langsung oleh Rektor Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) , Prof Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. di Lapangan Djarot Soepadmo, Pusdik Armed.

    Upacara dimulai dengan pengecekan pasukan oleh Rektor, pernyataan pembukaan LDKK, dan penyematan tanda peserta LDKK kepada perwakilan mahasiswa.

    Dalam kesempatan itu, Hikmahanto menyampaikan, jika kegiatan LDKK tersebut selain sebagai salah satu upaya mewujudkan visi Smart Military University, juga merupakan kesempatan emas bagi mahasiswa untuk membekali diri dengan nilai-nilai disiplin, loyal, dan santun.

    ”Nilai-nilai itu (Disiplin, loyal dan santun) akan sangat berguna selama masa perkuliahan maupun dikehidupan professional nanti,” ucap Hikmahanto dalam sambutannya.

    Oleh karena itu, Hikmahanto berharap dalam LDKK tersebut,para mahasiswa baru dapat saling mengenal satu sama lain dan membangun hubungan yang erat dengan para mahasiswa baru.

    ”Saya berharap setelah menyelesaikan kegiatan LDKK, seluruh peserta dapat menjadi mahasiswa yang berkualitas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia,” ucapnya.

    Usai upacara pembukaan, para peserta LDKK dibagi berdasarkan kelompok pusdik dan diarahkan oleh pembina untuk menuju lokasi pusdik yang telah ditetapkan.

    Dalam kegiatan LDKK tersebut, seluruh mahasiswa diberikan materi terkait dengan bela negara, kepemimpinan, bahaya narkoba, ancaman proxy war, dan kegiatan fisik untuk meningkatkan kedisiplinan mahasiswa.

    ”Kami berharap semua peserta dapat mengimplementasikan kegiatan akademik selama berkuliah di Universitas Jenderal Achmad Yani,” tandasnya.

    Setelah melaksanakan kegiatan LDKK selama empat hari di enam pusdik yang berbeda, para peserta LDKK menjalankan kegiatan penutupan pendidikan di di Lapangan Djarot Soepadmo, Pusdik Armed.

    Dalam penutupan tersebut, Hikmahanto mengatakan, meskipun para mahasiswa dididik di setiap pusdik yang berbeda tetapi ciri khas Universitas Jenderal Achmad Yani tetap harus melekat. Rektor juga menekankan mahasiswa harus semangat belajar dan harus bangga saat memakai pin LDKK.

  • 6 Anak di Sumedang Positif HIV/AIDS, Gara-gara Ayahnya Suka ‘Jajan’ – Halaman all

    6 Anak di Sumedang Positif HIV/AIDS, Gara-gara Ayahnya Suka ‘Jajan’ – Halaman all

    Laporan Kontributor TribunJabar.id, Sumedang, Kiki Andriana

    TRIBUNNEWS.COM,  SUMEDANG – Enam orang bayi di Kabupaten Sumedang Jawa Barat positif mengidap penyakit Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS). 

    Jumlah diketahui berdasarkan hasil pelacakan yang dilakukan sejak Januari hingga Desember 2024.

    “Hasil pelacakan yang dilakukan ada 6 orang bayi yang positif terinveksi virus HIV/AIDS,” kata Aan Sugandi, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dinkes Sumedang, kepada TribunJabar.id, Jumat (13/12/2024). 

    Aan mengatakan, kondisi keenam bayi  tersebut saat ini relatif sehat.

    “Alhamdulillah, mereka sehat, ” katanya. 

    Ia menyebutkan, keenam anak tak berdosa tersebut  tertular melalui transmisi ibu hamil yang dinyatakan positif HIV / AIDS. 

    “Bayi-bayi ini tertular dari ibunya yang dinyatakan positif HIV/AIDS, mereka tertular melalui darah selama kehamilan, dan tertular dari air susu ibu.

    Sang ibu tertular dari suami yang suka jajan,” ucapnya. 

     Kasus HIV di Kabupaten Sumedang meroket.

    Angka kasus tahun 2024 lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. 

    Dinkes Sumedang mencatat hingga bulan Desember ini sudah ada 163 kasus HIV. Ini berarti Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Sumedang makin banyak. 

    Setahun sebelumnya, 2023, ODHA baru di Sumedang sebanyak 147 orang. 

    Para penderita HIV itu adalah mereka yang berperilaku Lelaki Seks Lelaki (LSL), pengguna narkoba suntik (Penasun), penderita Tuberculosis (TB), dan akibat suami melakukan hubungan seksual dengan istrinya tanpa pengaman, dan menjadi korban perbuatan sang suami yang suka “jajan”.

  • Jelang Lengser, Biden Beri Grasi-Pangkas Hukuman Ribuan Napi

    Jelang Lengser, Biden Beri Grasi-Pangkas Hukuman Ribuan Napi

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, yang akan segera mengakhiri masa jabatannya, mengumumkan pengampunan dan pengurangan masa hukuman untuk lebih dari 1.000 narapidana di negaranya. Langkah ini dilakukan sepekan setelah Biden memberikan grasi tanpa syarat kepada putranya, Hunter Biden.

    Dalam pengumumannya pada Kamis (12/12) waktu setempat, seperti dilansir Reuters, Jumat (13/12/2024), Biden memberikan pengampunan atau grasi kepada 39 orang yang telah dihukum untuk kejahatan tanpa kekerasan dan mengurangi masa hukuman nyaris 1.500 narapidana yang menjalani hukuman bui jangka panjang.

    Para pejabat AS, pekan lalu, mengatakan bahwa Gedung Putih mendengarkan tuntutan agar Biden memberikan pengampunan atau mengurangi hukuman ribuan orang yang dihukum secara tidak adil oleh sistem peradilan AS.

    Biden mengatakan orang-orang yang mendapatkan grasi akan menerima hukuman yang lebih ringan jika diadili berdasarkan undang-undang, kebijakan, dan praktik hukum yang berlaku saat ini.

    Sejumlah sumber mengatakan kepada Reuters pekan lalu bahwa pengampunan sedang dibahas untuk orang-orang yang dihukum karena pelanggaran narkoba tanpa melibatkan tindak kekerasan, dan orang-orang yang diidentifikasi oleh kelompok hak sipil sebagai orang yang dipenjara secara tidak adil.

    “Sebagai presiden, saya memiliki hak istimewa untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang telah menunjukkan penyesalan dan rehabilitasi, memulihkan kesempatan bagi warga Amerika untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari dan berkontribusi pada komunitas mereka, dan mengambil langkah untuk menghapus disparitas hukuman bagi para pelaku kejahatan tanpa kekerasan, khususnya mereka yang dihukum karena pelanggaran narkoba,” ucap Biden.

    Dia menambahkan bahwa dirinya akan mengambil lebih banyak langkah dalam beberapa pekan ke depan dan pemerintahannya akan terus meninjau permohonan-permohonan grasi.

  • Ribuan Happy Water Disita dari Pabrik Narkoba Bandung, Siap Edar untuk Tahun Baru

    Ribuan Happy Water Disita dari Pabrik Narkoba Bandung, Siap Edar untuk Tahun Baru

    ERA.id – Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengatakan bahwa sebagian besar narkotika yang diproduksi di sebuah perumahan mewah di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung diduga untuk menyuplai perayaan pergantian tahun atau Tahun Baru 2025.

    Wakabareskrim Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri menyebutkan narkotika yang diproduksi di laboratorium narkotika tersebut berjenis happy water dan liquid untuk diedarkan terutama di wilayah Jakarta.

    “Rencananya narkotika ini akan digunakan dan dipasarkan di wilayah Jakarta untuk malam tahun baru,” kata Asep di Bandung, Jawa Barat, dikutip Antara, Jumat (13/12/2024).

    Asep menyebutkan sebanyak tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Selain itu, polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lainnya berinisial A yang berperan sebagai pengendali jaringan narkotika.

    “Untuk SR berperan sebagai penghubung, SP berperan sebagai peracik bahan baku dan yang ketiga berinisial IV berperan sebagai pengemas,” ucap dia.

    Lebih lanjut, pada penggerebekan kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti dari rumah yang dijadikan pabrik narkotika itu yang merupakan bahan baku untuk menjadi narkotika happy water dan liquid.

    “Dari hasil penggerebekan, kami menyita barang bukti berupa happy water sebanyak 7.573 bungkus, liquid vape berbagai rasa sebanyak 259 liter, bahan baku narkotika, alat produksi seperti mesin penghancur dan berbagai perlengkapan kimia,” jelasnya.

    Sementara barang bukti bahan baku narkotika yang diamankan di antaranya, tiga buah jerigen berisi cairan bening sebanyak 3 liter yang telah positif mengandung amfetamin sebagai bahan utama happy water dan liquid narkotika.

    “Modus operandi yang dilakukan para tersangka dengan menyamarkan lokasi produksi narkotika di tengah-tengah pemukiman masyarakat, dan motif dari para tersangka yang diamankan tidak lain untuk meraih keuntungan,” ujar Asep.

    Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 113 ayat 2 lebih subsider Pasal 113 ayat 2 Juncto pasal 132 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

    “Dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit yaitu Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar,” imbuhnya.

  • Apa Itu Captagon, Stimulan Sintetis yang Jadi ‘Tambang Emas’ Rezim al-Assad di Suriah? – Halaman all

    Apa Itu Captagon, Stimulan Sintetis yang Jadi ‘Tambang Emas’ Rezim al-Assad di Suriah? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rezim Bashar al-Assad di Suriah jatuh setelah pasukan bersenjata memimpin serangan selama sekitar 10 hari dan akhirnya merebut Ibu Kota Damaskus pada Minggu (8/12/2024).

    Presiden Assad pun akhirnya melarikan diri ke Rusia.

    Namun, bagaimana situasi ini bisa terjadi dengan cepat?

    Mengutip ABC News, beberapa analis Suriah serta pemerintahan AS menyebut faktor kejatuhan Assad adalah karena para pendukung utamanya (Iran, Rusia, dan Hizbullah), dilemahkan atau disibukkan dalam pertempuran tersendiri dalam beberapa bulan terakhir.

    Pengamat lain di Suriah juga merujuk pada faktor kunci lainnya, yakni pil putih kecil dengan ukiran dua bulan sabit di atasnya.

    Pil kecil itu adalah obat sintetis dan amfetamin yang sangat populer di Timur Tengah, yang dikenal sebagai Captagon.

    Para ahli mengatakan bahwa perdagangan narkoba yang berasal dari Suriah, yang merupakan pemasok Captagon terbesar di dunia, membantu mempercepat kejatuhan Assad karena negara-negara tetangga yang ingin meredam peredaran pil, meninggalkannya.

    Captagon adalah merek dagang pil stimulan sintetis fenethylline atau fenetylline.

    Captagon ditemukan di sebuah pabrik di Suriah (Channel 4 News)

    Menurut Laporan Obat Dunia dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan tahun lalu, wilayah asal utama untuk pengiriman Captagon adalah Suriah dan Lebanon.

    Laporan tersebut mengasumsikan bahwa semua penyitaan pil jenis amfetamin yang dilaporkan di subwilayah tersebut adalah Captagon.

    Penyitaan obat-obatan itu meningkat dua kali lipat dari tahun 2020, mencapai rekor tertinggi 86 ton pada tahun 2021.

    Caroline Rose, yang mempelajari perdagangan Captagon di lembaga pemikir New Lines Institute yang berpusat di Washington, mengatakan kepada ABC News bahwa obat tersebut secara keliru dianggap tidak berbahaya.

    Karenanya, Captagon tidak menimbulkan stigma seperti obat-obatan terlarang seperti kokain atau ekstasi.

    Captagon juga bereda di negara-negara yang melarang alkohol karena haram.

    “Pil itu membuat Anda merasa tak terkalahkan,” kata Rose.

    “Obat itu mencegah rasa lapar dan membantu Anda terjaga hingga larut malam.”

    “Obat ini digunakan oleh pengemudi taksi, mahasiswa, orang miskin yang sedang mengantre untuk mendapatkan roti, orang kaya yang ingin menurunkan berat badan.”

    “Obat ini juga digunakan pejuang yang membuatnya terjaga hingga larut malam, memberinya energi dan membuatnya bertahan satu hari dengan satu MRE (makanan siap santap) sehari.”

    Tokoh kunci dalam perdagangan Captagon adalah Suriah.

    Dengan Captagon sebagai “tambang emas”-nya, Suriah dapat menghasilkan sekitar $10 miliar, dan sekitar $2,4 miliar setahun secara langsung untuk rezim Assad.

    Temuan itu berdasarkan sebuah studi tahun 2023 yang dilakukan oleh Observatory of Political and Economic Networks, sebuah lembaga nirlaba yang melakukan penelitian tentang kejahatan terorganisasi dan korupsi di Suriah.

    Satu orang yang sangat memperhatikan perdagangan Captagon dari Suriah dalam beberapa tahun terakhir adalah anggota Parlemen AS French Hill.

    Hill termasuk satu dari puluhan anggota parlemen yang ikut mensponsori Undang-Undang Perlindungan Sipil Suriah Caesar bipartisan tahun 2019, yang mengusulkan untuk memberikan sanksi berat kepada Assad dan sekutu terdekatnya.

    RUU tersebut akhirnya disahkan sebagai bagian dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional untuk tahun 2020.

    Hill kemudian memperkenalkan Captagon Act pada tahun 2021, yang menurutnya dirancang untuk membubarkan produksi dan perdagangan narkotika yang mematikan oleh rezim Assad.

    “Menurut saya, rezim Assad yang beralih ke produksi narkotika sebagai sumber pendapatan utamanya merupakan tanda bahwa dunia yang memperlakukan Assad seperti orang buangan berhasil,” kata Hill kepada ABC News.

    “Jelas setelah kejadian minggu lalu bahwa kebusukan dalam militer dan keuangan Assad sudah sangat parah.”

    Menurut Rose, perdagangan Captagon yang sedang berkembang pesat merupakan “ekonomi zombi,” di mana sanksi keras yang dijatuhkan Amerika Serikat dan Eropa kepada Suriah justru menguntungkan rezim Assad.

    “Jika ada kasus yang sempurna untuk negara narkotika, saya rasa itu adalah Suriah, karena ada aparat keamanan dan politik negara yang membela produksi Captagon dan menyebarkan narasi publik bahwa tidak ada Captagon tetapi kemudian menggunakan saudara presiden, semua aparat keamanannya, dan Divisi Lapis Baja Keempat yang terlibat dalam perdagangan tersebut,” kata Rose.

    Sementara itu, Turki dan Arab Saudi menjadi frustrasi dengan upaya mereka untuk menormalisasi hubungan dengan Assad.

    Perbatasan negara tersebut dibanjiri narkoba, menurut laporan terbaru oleh Carnegie Endowment.

    Menurut Rose, dalam upaya negosiasi baru-baru ini untuk normalisasi, Assad mencoba menggunakan kekuasaan yang dimilikinya atas perdagangan Captagon sebagai pengaruh terhadap mereka, dan itu berujung menjadi bumerang.

    Matthew Zweig, pakar sanksi di lembaga lobi Foundation for Defense of Democracies, menunjuk ke pertanyaan lain terkait Captagon yang mungkin juga berkontribusi pada kejatuhan Assad.

    “Pertanyaannya adalah apakah Assad bisa mengendalikan perdagangan, atau apakah perdagangan yang mengendalikannya?” kata Zweig kepada ABC News.

    Pada hari Minggu, beberapa jam setelah kelompok Hayat Tahrir al-Sham, atau HTS, merebut Damaskus dan mengambil alih kekuasaan, pemimpinnya Abu Mohammad al-Jolani berdiri di depan kerumunan pendukungnya di dalam Masjid Umayyah yang bersejarah di ibu kota.

    Ia menyatakan: “Suriah telah menjadi penghasil Captagon terbesar di Bumi, dan hari ini, Suriah akan dimurnikan oleh kasih karunia Tuhan.”

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Jelang Lengser, Biden Obral Grasi untuk 1.500 Narapidana

    Jelang Lengser, Biden Obral Grasi untuk 1.500 Narapidana

    Jakarta, CNN Indonesia

    Presiden Amerika Serikat Joe Biden meringankan hukuman bagi sekitar 1.500 narapidana dan mengampuni 39 narapidana yang dihukum karena kejahatan non-kekerasan, Kamis (12/12).

    Pejabat Gedung Putih mengatakan pemberian grasi ini menjadi yang terbesar dilakukan dalam satu hari dalam sejarah modern. Grasi ini diberikan Biden menjelang lengsernya pada Januari mendatang.

    “Amerika dibangun di atas janji kemungkinan dan kesempatan kedua,” kata Biden dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip CNN.

    “Sebagai presiden, saya memiliki hak istimewa besar untuk mengulurkan belas kasih kepada orang-orang yang telah menunjukkan penyesalan dan rehabilitasi, memulihkan kesempatan bagi orang Amerika untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari dan berkontribusi pada komunitas mereka, serta mengambil langkah untuk menghilangkan perbedaan hukuman bagi pelaku non-kekerasan, terutama mereka yang dihukum karena pelanggaran narkoba,” kata Biden.

    Sekitar 1.500 orang yang mendapat keringanan hukuman telah ditahan di rumah selama pandemi Covid-19 dan dianggap telah menunjukkan komitmen yang jelas untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam komunitas mereka.

    Sementara 39 orang yang diampuni dari kejahatan non-kekerasan dianggap telah menunjukkan catatan kontribusi yang berarti kepada negara.

    “Mereka adalah individu-individu yang telah mendapatkan pekerjaan, melanjutkan pendidikan, menjadi pengasuh anak-anak dan anggota keluarga mereka, serta telah benar-benar berintegrasi kembali ke dalam komunitas mereka,” kata seorang pejabat pemerintah yang mengetahui pengumuman tersebut kepada CNN.

    “Mereka termasuk individu-individu yang menghadapi tantangan luar biasa dalam hidup dan kini benar-benar menunjukkan ketahanan dan berupaya mengatasi tantangan-tantangan tersebut,” lanjutnya.

    CNN belum mendapat daftar lengkap narapidana yang menerima grasi. Meski begitu, sumber CNN memberikan beberapa gambaran narapidana yang diampuni.

    Mereka di antaranya veteran militer yang telah mencurahkan sebagian besar waktunya untuk membantu anggota komunitasnya termasuk orang sakit dan orang tua. Kemudian seorang perawat yang dikatakan telah membantu selama bencana alam dan berada di garis depan upaya vaksinasi selama pandemi Covid-19.

    Serta seorang konselor pecandu yang diakui atas dedikasinya membimbing pemuda kulit berwarna.

    Belakangan, Biden didesak oleh masyarakat untuk memberikan banyak grasi sebelum purna tugas. Pemberian grasi Biden saat ini pun telah memecahkan beberapa rekor yang sebelumnya dibuat oleh eks Presiden Barack Obama menjelang lengsernya pada 2017 lalu.

    Kendati begitu, sejumlah pihak masih ingin Biden memberikan lebih banyak grasi dari ini. Menurut pejabat dari kelompok advokasi, keringanan hukuman yang diberikan Biden terhadap 1.500 narapidana tidak membawa mereka benar-benar pulang ke rumah.

    “Orang-orang ini sudah pulang (karena menjadi tahanan rumah). Kami berharap ada lebih banyak pengurangan hukuman yang benar-benar akan membawa orang pulang dari penjara dan mempersingkat beberapa hukuman yang sangat panjang,” ucapnya.

    Selama kurun waktu ini, Biden telah memberikan ampunan bagi sejumlah narapidana termasuk putranya sendiri, Hunter Biden, yang didakwa atas kepemilikan senjata api dan penggelapan pajak federal. Pemberian ampunan terhadap Hunter membuat gempar publik karena dinilai sarat konflik kepentingan.

    Biden sebelumnya berjanji tak akan ikut campur dalam masalah hukum Hunter. Masyarakat pun kini mempertanyakan janji Biden dan menuntut sang Presiden memberikan lebih banyak grasi dan ampunan bagi mereka yang betul-betul telah menyesal.

    (blq/dna)

    [Gambas:Video CNN]