Xcloud.id

Kasus: Narkoba

  • Yusril Pastikan Mary Jane Diserahkan ke Pemerintah Filipina Sebelum Natal

    Yusril Pastikan Mary Jane Diserahkan ke Pemerintah Filipina Sebelum Natal

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut terpidana hukuman mati kasus narkotika Mary Jane Veloso akan dikembalikan ke negara asalnya yakni Filipina pada sekitar 20 Desember 2024. 

    Yusril menyebut, pemerintah sudah menargetkan pengembalian Mary Jane ke pemerintah Filipina dilakukan sebelum Natal, yang jatuh pada 25 Desember. Hal itu diungkapnya usai menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024). 

    “Insyaallah sekitar 20 Desember,” kata Yusril kepada wartawan, dikutip Sabtu (14/12/2024). 

    Mantan Menteri Kehakiman era Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri itu mengatakan, pemerintah RI dan Filipina sudah menyetujui teknis pemulangan Mary Jane. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kejaksaan Agung serta Polri dilibatkan dalam pembicaraan level teknis. 

    Kejaksaan Agung, khususnya, bakal menghapuskan nama terpidana kasus narkoba itu dari daftar eksekusi hukuman mati. Seperti diketahui, Mary Jane dijatuhi hukuman pidana mati di Indonesia. Artinya, dengan pengembaliannya ke Filipina, maka dia batal dieksekusi. 

    Dalam catatan Bisnis, Mary Jane Veloso ditangkap di Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin pada April 2010. Kemudian, Mary Jane divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta pada Oktober 2010.  

    Sebelum pelaksanaan eksekusi mati, Mary Jane telah melakukan berbagai upaya hukum agar terbebas dari vonis itu, termasuk dia juga melayangkan grasi dan ditolak oleh Presiden ke-7 Joko Widodo.  

    Pada 29 April 2015, Mary Jane lolos dieksekusi lantaran Presiden Filipina Benigno Aquino meminta agar pemerintah Indonesia menunda eksekusi mati Mary Jane. Pasalnya, orang yang merekrut Mary Jane untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia melalui Yogyakarta, yaitu Maria Kristina Sergio telah menyerahkan diri kepada polisi di Filipina.  

    Dengan demikian, kesaksian Mary Jane masih diperlukan untuk mengungkap kasus perdagangan manusia atau human trafficking kala itu.  

    Singkatnya, setelah hampir sembilan tahun negosiasi yang dilakukan pemerintah Filipina terhadap Indonesia, Mary Jane akhirnya dapat pulang ke negara asalnya.

  • Pemberontak Suriah Temukan Gudang Narkoba Assad, Ungkap Fakta Captagon

    Pemberontak Suriah Temukan Gudang Narkoba Assad, Ungkap Fakta Captagon

    Jakarta, CNBC Indonesia – Para pemberontak Suriah mengungkap peran rezim Presiden Bashar al-Assad dalam produksi obat-obatan terlarang dunia. Hal ini terjadi setelah kelompok perlawanan Hayat Tahrir Al Syam (HTS) merebut pangkalan militer dan sebuah pusat distribusi amfetamin yang dipercaya dimiliki Assad.

    Para pejuang HTS pun mengizinkan jurnalis AFP masuk ke gudang di sebuah gudang di pinggiran Damaskus. Dalam tempat itu, nampak pil captagon disembunyikan di dalam komponen listrik untuk diekspor.

    Seorang pejuang bertopeng hitam, Abu Malek Al Shami, mengeklaim pabrik itu terkait dengan Maher al-Assad dan Amer Khiti. Maher Al Assad, saudara Bashar Al Assad, adalah seorang komandan militer dan sekarang diduga sedang dalam pelarian. Ia secara luas dituduh sebagai kekuatan di balik perdagangan captagon yang menguntungkan.

    “Kami menemukan sejumlah besar perangkat yang diisi dengan paket pil captagon yang dimaksudkan untuk diselundupkan ke luar negeri. Jumlahnya sangat besar. Tidak mungkin untuk mengatakannya,” kata Shami kepada AFP yang juga dikutip The Guardian, Jumat (13/12/2024).

    Di gudang, peti-peti kardus siap digunakan untuk menyamarkan kargo mereka sebagai tumpukan barang standar, di samping karung demi karung soda api. Diketahui, soda api, atau natrium hidroksida, adalah bahan utama dalam produksi metamfetamin serta stimulan lainnya.

    Selain di gudang Damaskus itu, pemberontak juga menemukan pil captagon di tanah pangkalan udara Mazzeh. Serupa, barang haram itu diyakini terkait dengan unit-unit di bawah komando Maher Assad.

    Selain captagon, pemberontak juga menemukan komoditas ekspor ilegal lainnya, termasuk obat impotensi Viagra merek palsu dan uang kertas US$100 yang dipalsukan.

    “Saat kami memasuki daerah itu, kami menemukan captagon dalam jumlah besar. Jadi kami menghancurkannya dan membakarnya. Jumlahnya sangat besar, saudaraku,” kata seorang pejuang HTS yang menggunakan nama samaran ‘Khattab’.

    “Kami menghancurkan dan membakarnya karena berbahaya bagi manusia. Itu membahayakan alam, masyarakat, dan manusia.”

    Assad tumbang pada akhir pekan lalu akibat serangan kilat HTS, yang otomatis juga mengakhiri kekuasaannya selama 24 tahun, serta keterlibatannya dalam Perang Saudara Suriah yang berlangsung hampir 13 tahun. Diyakini Captagon dan obat-obat terlarang lainnya telah menopang pemerintahan Assad dalam perang saudara.

    Captagon mengubah Suriah menjadi negara narkotika terbesar di dunia. Narkoba jenis Amfetamin ini menjadi ekspor terbesar Suriah, bahkan mengerdilkan semua ekspor legalnya secara keseluruhan.

    Para ahli, seperti penulis laporan bulan Juli dari Carnegie Middle East Center, juga percaya bahwa Assad menggunakan ancaman kerusuhan yang dipicu narkoba untuk menekan pemerintah Arab.

    “Captagon memicu epidemi penyalahgunaan narkoba di negara-negara Teluk yang kaya, mengancam perdamaian sosial,” tulis akademisi Carnegie Hesham Alghannam.

    “Assad memanfaatkan perdagangan captagon sebagai sarana untuk memberikan tekanan pada negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi, untuk mengintegrasikan kembali Suriah ke dunia Arab, yang dilakukannya pada tahun 2023 ketika bergabung kembali dengan blok Liga Arab,” tambahnya.

    (luc/luc)

  • Presiden Prabowo Akan Beri Amnesti Napi HIV, Narkoba, hingga Kasus Papua

    Presiden Prabowo Akan Beri Amnesti Napi HIV, Narkoba, hingga Kasus Papua

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto akan memberikan amnesti, yakni pengampunan atau penghapusan hukuman terhadap narapidana (napi) yang sudah berstatus orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), HIV, narkoba, hingga terkait kasus Papua. Langkah ini sebagai solusi untuk mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas).  

    Hal itu terungkap saat memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    “Ada beberapa kasus terkait dengan orang sakit berkepanjangan, termasuk warga binaan kita yang sudah berstatus ODGJ. Untuk HIV kurang lebih 1.000 orang akan diberi amnesti,” kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di kompleks di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Dia mengatakan, Prabowo juga meminta beberapa kasus terkait penghinaan diberi amnesti, seperti di Papua. “Kasus Papua, ada kurang lebih 18 orang, tetapi bukan bersenjata, Presiden Prabowo setuju untuk diberikan amnesti,” kata dia.

    Selain itu, kata dia, napi terkait narkoba akan diberikan amnesti. “Kasus yang seharusnya mendapat rehabilitasi akibat penggunaan narkotika juga diberikan amnesti,” ujarnya.

    Dalam ratas itu juga dibahas menyangkut transfer kasus dengan sejumlah negara sahabat. “Presiden Prabowo akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini tengah kami lakukan asesmen bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas),” kata dia. 

    Rencana Presiden Prabowo memberikan amnesti dalam rangka mengurangi overload kapasitas lapas dan dilakukan atas pertimbangan kemanusiaan.

    Namun untuk detail jumlah napi yang diberi amnesti, kementerian terkait akan melakukan asesmen bersama jaksa agung dan kapolri.

  • Lagi-lagi Gebrakan Biden Jelang Akhir Jabatan

    Lagi-lagi Gebrakan Biden Jelang Akhir Jabatan

    Beri grasi-pangsa hukuman ribuan napi

    Biden mengumumkan pengampunan dan pengurangan masa hukuman untuk lebih dari 1.000 narapidana di negaranya. Langkah ini dilakukan sepekan setelah Biden memberikan grasi tanpa syarat kepada Hunter, putranya.

    Dalam pengumumannya pada Kamis (12/12) waktu setempat, seperti dilansir Reuters, Jumat (13/12/2024), Biden memberikan pengampunan atau grasi kepada 39 orang yang telah dihukum untuk kejahatan tanpa kekerasan dan mengurangi masa hukuman nyaris 1.500 narapidana yang menjalani hukuman bui jangka panjang.

    Para pejabat AS, pekan lalu, mengatakan bahwa Gedung Putih mendengarkan tuntutan agar Biden memberikan pengampunan atau mengurangi hukuman ribuan orang yang dihukum secara tidak adil oleh sistem peradilan AS.

    Biden mengatakan orang-orang yang mendapatkan grasi akan menerima hukuman yang lebih ringan jika diadili berdasarkan undang-undang, kebijakan, dan praktik hukum yang berlaku saat ini.

    Sejumlah sumber mengatakan kepada Reuters pekan lalu bahwa pengampunan sedang dibahas untuk orang-orang yang dihukum karena pelanggaran narkoba tanpa melibatkan tindak kekerasan, dan orang-orang yang diidentifikasi oleh kelompok hak sipil sebagai orang yang dipenjara secara tidak adil.

    “Sebagai presiden, saya memiliki hak istimewa untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang telah menunjukkan penyesalan dan rehabilitasi, memulihkan kesempatan bagi warga Amerika untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari dan berkontribusi pada komunitas mereka, dan mengambil langkah untuk menghapus disparitas hukuman bagi para pelaku kejahatan tanpa kekerasan, khususnya mereka yang dihukum karena pelanggaran narkoba,” ucap Biden.

    Dia menambahkan bahwa dirinya akan mengambil lebih banyak langkah dalam beberapa pekan ke depan dan pemerintahannya akan terus meninjau permohonan-permohonan grasi.

    Tonton juga video: Trump soal Biden Beri Grasi untuk Putranya Hunter: Keadilan Telah Gugur!

    (dnu/dnu)

  • Banyak Negara Ajukan Pemindahan Narapidana, Pemerintah Perlu Hati-Hati Ambil Keputusan

    Banyak Negara Ajukan Pemindahan Narapidana, Pemerintah Perlu Hati-Hati Ambil Keputusan

    Banyak Negara Ajukan Pemindahan Narapidana, Pemerintah Perlu Hati-Hati Ambil Keputusan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi XIII
    DPR
    RI Pangeran Khairul Saleh mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait
    pemindahan narapidana
    di Indonesia ke negara asalnya atau
    transfer of prisoner
    .
    Sebab, saat ini mulai banyak negara yang meminta Indonesia melakukan transfer of prisoner, setelah keputusan memindahkan narapidana kasus narkoba Mary Jane Veloso ke negara asalnya, yakni Filipina.
    “Permintaan pemindahan narapidana oleh berbagai negara dapat menciptakan tantangan bagi penegakan hukum di Indonesia,” ujar Pangeran dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/12/2024).
    Menurut Pangeran, kehati-hatian sangat diperlukan karena dia khawatir pemindahan narapidana tanpa dasar hukum yang jelas, justru menimbulkan persoalan hukum baru di Indonesia.
    “Kami berharap Pemerintah lebih hati-hati dalam membuat keputusan. Jangan sampai menabrak konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi,” kata Pangeran.
    Selain itu, lanjut Pangeran, pemindahan narapidana ke negara asal tanpa alasan kuat juga dianggap dapat menimbulkan kecemburuan di masyarakat.
    Dia pun khawatir kondisi tersebut akan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, karena dianggap memiliki standar ganda dalam penegakan hukum.
    “Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini berpotensi memperburuk ketimpangan dalam sistem peradilan, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi hukum,” kata Pangeran.
    “Jadi dapat mengurangi kepatuhan terhadap hukum itu sendiri. Ini dapat memicu peningkatan tindak kriminal dan konflik sosial,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan, ada tiga negara yang menyampaikan permohonan pemindahan narapidana.
    “Dari Perancis satu, kemudian dari Australia ada lima, kemudian Filipina ada satu,” kata Agus Andrianto usai bertemu Jaksa Agung di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024).
    Untuk diketahui, Prancis meminta Indonesia untuk memindahkan warga negaranya, Serge Atlaoui yang mendapat hukuman mati atas kasus narkoba.
    Sedangkan Australia meminta pemerintah Indonesia untuk pemindahan penahanan lima anggota Bali Nine yang merupakan warga negara mereka.
    Adapun
    Presiden Prabowo
    Subianto sudah menyatakan keinginannya agar proses pemindahan narapidana asal Australia yang tergabung dalam “Bali Nine” dapat dilakukan sebelum Hari Raya Natal 2024.
    Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (5/12/2024).
    “Transfer ‘Bali Nine’ hanya tinggal menunggu waktu. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kepada saya jika memungkinkan kami bisa mentransfer mereka bulan Desember ini. Secara spesifik Pak Prabowo mengatakan kepada saya jika mungkin, sebelum Natal,” kata Yusril.
    Saat ini, lima anggota “Bali Nine” masih menjalani hukuman di penjara Indonesia, yaitu Matthew Norman, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Scott Rush, dan Martin Stephens.
    Mereka dihukum penjara seumur hidup sebagai bagian dari jaringan penyelundup 8,202 kilogram heroin dari Indonesia ke Australia melalui Bandara Ngurah Rai, Bali, tahun 2005.
    Dua anggota lainnya, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dieksekusi oleh regu tembak pada tahun 2015, sementara Tan Duc Thanh Nguyen meninggal dalam tahanan karena sakit kanker pada tahun 2018.
    Renae Lawrence, salah satu anggota “Bali Nine”, dibebaskan setelah hukumannya diringankan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Tegaskan Tak Beri Amnesti Pengedar dan Bandar Narkoba – Page 3

    Pemerintah Tegaskan Tak Beri Amnesti Pengedar dan Bandar Narkoba – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menyetujui pemberian amnesti atau pengampunan hukuman kepada narapidana. Supratman mengatakan ada 44.000 nama narapidana yang diusulkan kepada Prabowo untuk mendaptkan amnesti presiden.

    “Saat ini yang kita data dari Kementerian Imigrasi Permasyarakatan yang memungkinkan untuk diusulkan amnesti kurang lebih sekitar 44.000 sekian orang ya. Saya belum tahu persis jumlahnya berapa. Namun demikian ini kan baru paparan,” kata Supratman usai rapat bersama Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    “Yang kedua, prinsipnya Presiden setuju untuk pemberian amnesti,” sambungnya.

    Dia menjelaskan pemerintah akan meminta pertimbangan ke DPR, sebelum menetapkan jumlah dan nama narapidana yang mendapatkan amnesti. Namun, Supratman menuturkan pihaknya kini masih mengklasifikasi tindak pidana yang akan mendapatkam amnesti.

    “Tapi selanjutnya kami akan meminta pertimbangan kepada DPR. Apakah DPR nanti dinamikannya seperti apa? Kita tunggu setelah resmi kami mengajukannya kepada parlemen untuk mendapatkan pertimbangan,” ujarnya.

     

  • Prabowo Akan Beri Amnesti ke Narapidana, Ada 44.000 Nama Diusulkan – Page 3

    Prabowo Akan Beri Amnesti ke Narapidana, Ada 44.000 Nama Diusulkan – Page 3

    Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI) Supratman Andi Agtas menyatakan, masih mengkaji pemindahan lima narapidana jaringan narkoba ‘Bali Nine’ ke Australia. Dia mengatakan, pihaknya masih mempelajari dengan melibatkan stakeholder terkait.

    “Saat ini kami masih mempelajari bersama dengan Pak Menko Yusril, dan para stakeholder terkait. Hasil kajian tersebut nantinya akan kami konsultasikan kepada Presiden RI Bapak Prabowo, sehingga keputusan yang nantinya diambil adalah yang terbaik,” kata Supratman seperti dikutip dari siaran pers Senin (25/11/2024).

    Supratman mengungkap, secara prinsip Prabowo telah menyetujui pemindahan napi WNA ke negara asalnya. Hal itu didasarkan atas alasan kemanusiaan.

    Advertisement Bagaimana meningkatkan kekuatan laki-laki 13 kali bahkan pada 69SELENGKAPNYA “Presiden telah menyetujui secara prinsip (pemindahan napi WNA ke negara asal) atas dasar kemanusiaan, dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat,” jelas Supratman.

    Supratman menjelaskan, sampai saat ini, Indonesia belum memiliki prosedur tetap terkait pemindahan narapidana internasional, tetapi pihaknya akan mengupayakan proses tersebut secepat mungkin. 

    “Ini penting untuk menjaga hubungan baik dengan negara sahabat. Namun, kita juga harus memastikan bahwa negara mitra menghormati proses hukum di Indonesia,” tutur Supratman.

    Salah satu alasan yang wajib dipenuhi, lanjut Supratman, negara asal dari napi WNA, harus mengakui putusan pengadilan Indonesia karena Indonesia berwenang mengadili WNA yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Napi WNA dipindahkan ke negara asalnya bukan berarti bebas, tetapi mereka harus menyelesaikan masa tahanannya di negara masing masing sesuai putusan hukum Indonesia,” tegas Supratman. 

  • Prabowo Panggil Yusril dan Menkum ke Istana, Bahas Pemulangan Narapidana Asing

    Prabowo Panggil Yusril dan Menkum ke Istana, Bahas Pemulangan Narapidana Asing

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menterinya ke Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk membahas di antaranya pemulangan narapidana asing ke negara asal, Jumat (13/12/2024).

    Beberapa menteri yang hadir di Istana Kepresidenan adalah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

    Supratman mengatakan, Presiden memanggilnya untuk menggelar rapat terbatas (ratas) terkait dengan penanganan warga binaan. Salah satu bahasan yakni pengembalian narapidana asing ke negara asalnya. Dia menyebut Prabowo ingin memberikan amnesti ke sejumlah warga binaan. 

    “Presiden ingin memberikan amnesti kepada beberapa warga binaan dengan alasan kemanusiaan dan juga yang memang sebenarnya memerlukan rehabilitasi,” ungkap Supratman kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024). 

    Supratman menyebut amnesti merupakan hak yang diberikan oleh Undang-undang Dasar (UUD) kepada presiden. Dia lalu memastikan Prabowo akan meminta pertimbangan DPR. 

    “Kalau DPR menyatakan ada kesesuaian pendapat antara pemerintah, presiden dalam hal ini dengan DPR, tentu ini akan dijalankan,” ungkap Politisi Partai Gerindra yang pernah menjadi Ketua Baleg DPR itu. 

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memulangkan terpidana hukuman mati kasus narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina.

  • Minimalisir Kecelakaan, Petugas Gabungan Lakukan Ram Chek Kendaraan di Terminal Lamongan

    Minimalisir Kecelakaan, Petugas Gabungan Lakukan Ram Chek Kendaraan di Terminal Lamongan

    Lamongan (beritajatim.com) – Menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim dan Lamongan, pihak kepolisian, TNI dan Jasa Raharja, melakukan pemeriksaan kelayakan kendaraan atau ram check, di Terminal Lamongan, Jumat (13/12/2024).

    Ram check yang menyasar kendaraan jenis bus antar kota dan bus pariwisata serta truk tersebut, menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi benar-benar aman, dan laik difungsikan, guna meningkatkan keselamatan perjalanan selama libur panjang Nataru.

    Kasatgas Dishub Provinsi Jatim dan PPN Terminal Lamongan, Hadi Wiyono, menjelaskan pemeriksaan kali ini mencakup dokumen administrasi hingga teknis laik jalan kendaraan. “Kita harus pastikan kondisi bus dalam keadaan layak jalan atau tidak. Sejumlah bus kami periksa, termasuk bus pariwisata,” ujar Hadi.

    Dari sejumlah kendaraan yang diperiksa, kata Hadi, pihaknha belum mendapatk adanya kendaraan yang komdisinya tidak layak beroperasi. “Ban serta perlengkapan lain menjadi perhatian kami. Klakson, wiper serta fisik ban. Kemudian uji kir, kelayakan ban, menjadi perhatian utama. Jangan sampai ada ban vulkanisir. Itu membahayakan,” tuturnya.

    Lebih lanjut Hadi menyampaikan, pihaknya akan mendata jika ada kendaraan yang melanggar, untuk kemudian dilaporkan ke pemerintah provinsi dan pusat. “Sanksi berat, seperti pencabutan izin operasional, bisa dikenakan pada operator bus yang melakukan pelanggaran serius,” kata Hadi.

    Sementara Kasat Lantas Polres Lamongan, AKP Nur Arifin, mengatakan selain memeriksa kelengkapan kendaraan seperti ban, klakson, lampu dan kelengkapan lainnya, petugas memasang stiker nomor pengaduan di kaca depan kendaraan, dan bak belakang truk. “Stiker ini dipasang agar penumpang bisa melapor jika sopir diketahui berkendara ugal-ugalan,” kata Nur Arifin.

    Tak hanya itu, petugas juga memeriksa kesehatan dan tes urine kepada para awak bus, serta memberikan vitamin C. Hal itu dilakukan untuk memastikan kondisi awak busa benar-benar prima. “Dari hasil tes urine dipastikan semuanya negatif. Itu artinya para awak bus tidak terpapar narkoba,” ucapnya.

    Dengan dilaksanaknnya ram check ini, diharapkan mampu meminimalisir risiko kecelakaan selama libur Nataru, sehingga masyarakat bisa menikmati perjalanan dengan aman dan nyaman. (fak/kun)

  • Meksiko dan Kanada Hadapi Potensi Ancaman Tarif Trump

    Meksiko dan Kanada Hadapi Potensi Ancaman Tarif Trump

    Jakarta –

    Kanada dan Meksiko sedang menghadapi ancaman Presiden Terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang akan memberlakukan tarif 25% pada ekspor kedua negara ke pasar perdagangan terpenting mereka, di mana kedua pemerintah sedang mempertimbangkan pendekatan masing-masing.

    Trump mengatakan, dia akan menandatangani perintah eksekutif untuk memberlakukan tarif tersebut pada hari pertama masa jabatannya. Dia mengaitkan masalah ini dengan apa yang dia sebut sebagai kegagalan Meksiko dan Kanada dalam mencegah migrasi ilegal dan perdagangan narkoba di perbatasan AS.

    Para ekonom menilai tarif ini akan sangat merugikan Kanada dan terutama Meksiko yang paling rentan.

    “Meksiko sangat terkait dengan ekonomi AS, dan setiap perselisihan dagang akan sangat merugikan kedua negara, tetapi dampaknya akan jauh lebih merugikan bagi Meksiko dibandingkan AS,” ujar Jeffrey J. Schott, seorang peneliti senior di Peterson Institute for International Economics, kepada DW.

    Wendy Wagner, seorang pengacara yang ahli dalam perdagangan internasional dari firma hukum Gowling WLG berbasis di Ottawa, Kanada, mengatakan bahwa tarif tersebut akan menimbulkan masalah serius bagi Kanada.

    “Kelihatannya ini adalah usulan yang sangat tidak realistis dan merugikan, untuk menerapkan tarif impor sebesar 25% di pasar ekspor utama Anda,” katanya kepada DW.

    Politik pecah belah

    Ancaman tarif telah memicu ketegangan antara Meksiko dan Kanada.

    Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengatakan, Kanada memiliki “masalah yang sangat serius dengan fentanyl” dan menambahkan bahwa “Meksiko tidak seharusnya digunakan sebagai bagian dari kampanye elektoral,” merujuk pada pemilu Kanada yang akan datang.

    Sheinbaum melakukan panggilan telepon dengan Trump, setelah itu dia mengeklaim, “tidak akan ada potensi perang tarif”. Dia mengatakan telah memberikan jaminan kepada Trump terkait inisiatif migrasi dan perdagangan narkoba.

    Schott meyakini bahwa ini adalah strategi Trump untuk berurusan secara terpisah dengan kedua negara tersebut dan merusak Perjanjian AS-Meksiko-Kanada (USMCA), sebuah kesepakatan perdagangan bebas yang dibuat selama masa jabatan pertamanya dan menggantikan pakta NAFTA sebelumnya.

    “Trump suka bernegosiasi secara bilateral,” katanya. “Jadi dia tidak akan memperlakukan ini sebagai masalah Amerika Utara.”

    Kesepakatan baru atau justru tidak ada kesepakatan sama sekali?

    Beberapa pemimpin provinsi di Kanada juga telah bersuara tentang perlunya Kanada membuat kesepakatan sendiri dengan AS, dan mengesampingkan Meksiko.

    Trudeau mengatakan bahwa dia mendukung USMCA dan akan mempertahankan kesepakatan itu sebagai “pilihan pertamanya”, tetapi dia juga memberikan isyarat tentang adanya opsi alternatif lain “tergantung pada keputusan dan pilihan yang dibuat oleh Meksiko.”

    Bill Reinsch, penasihat senior bidang ekonomi di Center for Strategic & International Studies, meyakini bahwa Kanada dan Meksiko akan tetap menghadapi “ancaman tarif” tersebut dan menekankan bahwa ada kemungkinan USMCA akan dinegosiasikan ulang pada 2026.

    “Hal itu tidak dapat dihindari. Mereka tetap harus menghadapinya,” kata Reinsch. “Paling-paling, Trump hanya akan mempercepat negosiasi setahun lebih awal, tetapi negosiasinya tetap akan sama. Ini rumit karena ancamannya terkait narkoba dan migran, bukan tentang perdagangan.”

    Dari ancaman menjadi kenyataan

    Jika tarif itu berubah dari kategori ancaman menjadi kenyataan, tidak diragukan lagi bahwa ini akan menghadirkan tantangan besar bagi perekonomian Kanada dan Meksiko.

    Hampir 75% ekspor Kanada dikirim ke AS pada tahun 2022, menurut indeks MIT Observatory of Economic Complexity, yang menunjukkan betapa mahalnya tarif itu bagi Kanada.

    “Itu adalah angka yang sangat tinggi, tetapi menjadi lebih penting karena Kanada adalah negara ekonomi berbasis ekspor,” kata Wagner. “Pasar domestiknya tidak besar. Sebagian besar perusahaan Kanada memulai bisnis dengan harapan mereka akan mengekspor.”

    Kanada mengekspor berbagai barang dan komoditas ke AS, dari minyak bumi hingga turbin gas, kayu, hingga mobil. Wagner mengatakan bahwa faktor tambahan dalam hubungan ini adalah betapa saling terkaitnya rantai pasokan mereka, terutama di industri otomotif.

    Ketergantungan Meksiko

    Meksiko bahkan lebih bergantung pada AS sebagai tujuan pasar ekspornya, dengan 77% barangnya dikirim ke sana pada tahun 2022, menurut indeks MIT.

    Sektor otomotif sangat terintegrasi dan Schott menekankan bahwa tarif Trump ini akan membuat mobil lebih mahal bagi konsumen di AS.

    “Itu tidak akan menguntungkan produksi AS, karena perusahaan yang akan dirugikan oleh tarif yang mempengaruhi Meksiko adalah perusahaan yang juga memproduksi di AS. Biaya itu akan dibebankan kepada konsumen AS,” katanya, menambahkan bahwa tarif pada Meksiko dapat memperburuk salah satu masalah yang ingin diselesaikan Trump, yaitu migrasi.

    “Kerusakan pada ekonomi Meksiko hanya akan memperburuk kondisi ekonomi di Meksiko dan mendorong lebih banyak migrasi ilegal ke AS,” kata Schott. “Saya tidak yakin faktor itu dipertimbangkan secara memadai dalam proposal pemerintahan Trump yang akan datang.”

    Ancaman kosong atau risiko serius?

    Dalam hal tarif, pembalasan dari Meksiko dan Kanada kemungkinan besar akan terjadi, menurut Reinsch, yang mencatat bahwa Presiden Meksiko sudah mengatakan dia akan memberlakukan tarif tersendiri.

    “Saya merasa, situasi politik di Kanada mungkin akan memaksa mereka melakukan hal yang sama, yang akan sangat mengganggu ketiga ekonomi negara dan akan sangat meningkatkan inflasi,” kata Reinsch.

    Masih ada optimisme bahwa gaya negosiasi Trump, yang membuat ancaman sebelum membuat kesepakatan, mengindikasikan bahwa tarif itu mungkin tidak akan diberlakukan.

    Wagner mengatakan bahwa dia berharap ada solusi lain untuk masalah tersebut, dengan mencatat bahwa “memberlakukan tarif adalah solusi yang sangat tidak sempurna.”

    Namun, fakta bahwa Trump pernah memberlakukan tarif pada baja dan aluminium dari Kanada dan Meksiko membuat Schott memandang ancaman baru ini dengan serius: “Dia pernah melakukannya, dan dia akan bersedia untuk melakukannya lagi dalam situasi yang tepat.”

    Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris.

    (ita/ita)