Kasus: Narkoba

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump telah berjanji menerapkan perubahan yang signifikan untuk masa jabatan keduanya sebagai presiden AS.

Setelah pelantikannya, ia menandatangani serangkaian kebijakan, yakni deklarasi darurat nasional di perbatasan AS-Meksiko, penetapan kartel narkoba sebagai organisasi teroris, dan pengampunan untuk mereka yang terlibat dalam kerusuhan 6 Januari 2021.

Selama masa kampanye, kandidat dari Partai Republik itu berjanji melaksanakan “deportasi terbesar” dalam sejarah AS, merampingkan birokrasi pemerintah, memotong pajak, dan memperkenalkan tarif baru untuk impor asing.

Untuk mencapai tujuannya, Trump mengandalkan kendali Partai Republik atas Kongres dan mayoritas hakim konservatif di Mahkamah Agung. Meski begitu, ini semua bukan tanpa pengawasan dan tantangan.

Berikut adalah enam faktor yang menurut para ahli dapat membatasi rencananya.

Keunggulan tipis Partai Republik di Kongres

Partai Republik menguasai mayoritas di kedua kamar Kongres, tetapi keunggulannya tergolong tipis.

Pada pemilihan umum November lalu, Partai Republik meraih 220 kursi, sementara Demokrat meraih 215 kursi. Sejak itu, dua anggota kongres Partai Republik telah mengundurkan diri, sementara satu anggota lain diperkirakan akan menyusul.

“Itu adalah mayoritas paling tipis di zaman modern,” kata Profesor Mark Peterson, seorang ahli dalam studi kebijakan, hukum, dan ilmu politik di Universitas California, Los Angeles (UCLA), kepada BBC Mundo.

Dia mengatakan Partai Republik “sangat bersatu”, tetapi bukan tanpa halangan untuk mengonsolidasikan mereka dalam untuk isu-isu yang rumit.

Di Senat, Partai Republik memegang 53 kursi, sementara 47 kursi dipegang Partai Demokrat.

Getty ImagesMike Johnson dari Partai Republik memimpin Dewan Perwakilan Rakyat AS dengan mayoritas yang sangat tipis.

Hal ini berarti Partai Republik tidak memperoleh mayoritas super 60 suara yang dibutuhkan untuk menghindari filibuster, yakni metode yang dipakai anggota parlemen guna menunda atau bahkan menggagalkan pemungutan suara.

Namun, prosedur yang dikenal sebagai “rekonsiliasi” memungkinkan Senat untuk menyetujui langkah-langkah anggaran dengan mayoritas sederhana yakni dengan 51 suara.

Partai Republik mungkin dapat mencapai beberapa tujuan mereka dengan mengemas langkah-langkah ke dalam proses ini, kata Peterson, tetapi “Partai Demokrat dapat menghentikan hampir semua hal lain”.

Peterson menunjukkan bahwa selama paruh pertama masa jabatan pertamanya, Trump menguasai mayoritas di kedua kamar tetapi satu-satunya undang-undang utama yang disahkannya adalah RUU pemotongan pajak.

Peradilan yang independen

Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di AS. Presiden berhak memilih hakim saat kursi hakim kosong.

Enam dari sembilan hakimnya saat ini berlatar konservatif, tiga di antaranya dicalonkan Trump selama masa jabatan presiden pertamanya. Namun, ini tidak menjamin bahwa semua putusan pengadilan inisiatif pemerintahannya akan terakomodasi.

Mahkamah Agung memang mencabut perlindungan federal untuk hak aborsi pada tahun 2022 – didukung oleh orang-orang yang ditunjuk oleh Trump – seperti yang dijanjikannya selama kampanye tahun 2016.

Getty ImagesMahkamah Agung AS saat ini didominasi oleh kelompok konservatif, namun lembaga ini tidak selalu memberikan keputusan yang diinginkan Trump.

Namun, Mahkamah Agung justru menegakkan beberapa perlindungan yang diatur lewat beleid jaminan kesehatan- yang dikenal sebagai Obamacare – serta beberapa regulasi terkait pencegahan diskriminasi di tempat kerja bagi individu LGBT.

Mahkamah Agung juga menolak upaya pembatalan hasil pemilihan presiden tahun 2020 dan mengakhiri program Daca, yang melindungi sebagian migran yang memasuki AS secara ilegal saat masih anak-anak.

Di luar Mahkamah Agung, menurut Pew Research Center, 60% hakim pengadilan distrik yang aktif dicalonkan oleh presiden dari Partai Demokrat, sementara hanya 40% yang dicalonkan oleh Partai Republik.

Peterson mencatat bahwa hakim dipandu oleh hukum yang ditetapkan Mahkamah Agung. Peterson mengatakan peradilan “tetap menjadi cabang ketiga pemerintahan yang signifikan dengan independensi yang tinggi”.

Getty ImagesMahkamah Agung menyimpulkan upaya Trump untuk mengakhiri program untuk para imigran, Daca, sebagai perbuatan melanggar hukum.

Pemerintah negara bagian dan lokal

Struktur federal AS membatasi pengaruh Gedung Putih terhadap pengambilan kebijakan di negara-negara bagian.

Amandemen ke-10 konstitusi AS memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah negara bagian. Di antara wewenang tersebut adalah pengawasan keamanan, kesehatan, pendidikan, tunjangan sosial, hukum pidana, peraturan ketenagakerjaan, dan hukum properti.

Sementara, pemerintah tingkat kabupaten dan kota berwenang menangani keselamatan publik, perencanaan kota, dan penggunaan lahan.

Getty ImagesPemerintah Los Angeles mengeluarkan peraturan “kota perlindungan” pada November 2024 untuk melarang penggunaan anggaran dan pegawai negara bagian untuk menjalankan operasi imigrasi.

Peterson yakin Demokrat akan memanfaatkan kewenangan ini untuk menantang pemerintahan Trump di tingkat yang lebih lokal.

Peterson mencatat bahwa California, tempat tinggalnya, adalah negara bagian terbesar di AS dan “ekonomi terbesar kelima” di dunia.

“Tidak semuanya demokratis, liberal, atau progresif, tetapi sangat condong ke arah itu,” katanya.

Peterson mengharapkan California dan banyak negara bagian lain untuk “melakukan apa pun yang dapat dilakukannya, baik untuk melakukan hal-hal yang terlepas dari apa yang diinginkan Pemerintahan Trump atau untuk menantang pemerintahan Trump – seperti Texas dan negara bagian lain yang telah menantang pemerintahan Biden dan pemerintahan Obama di masa lalu”.

Saat ini, 23 dari 50 negara bagian AS dipimpin gubernur dari Partai Demokrat.

Beberapa rencana Trump, seperti deportasi massal, akan memerlukan dukungan di tingkat lokal.

Berkaca dari realita itu, kebijakan pusat berpotensi menghadapi perlawanan di tingkat negara bagian, atau pemerintahan di tingkat yang lebih lokal.

Banyak kota dan negara bagian telah mendeklarasikan bahwa mereka siap menjadi “tempat perlindungan” bagi para migran, yang mana berlawanan dengan dengan pemerintah federal.

Para pejabat publik

Getty ImagesBiro Investigasi Federal (FBI) adalah salah satu lembaga pemerintah yang ingin diubah oleh Trump.

Selama masa jabatan pertama Trump, para Republikan mengeluh bahwa mereka dibatasi dalam melaksanakan agenda karena perlawanan dari pejabat terkait pelayanan publik.

Menjelang akhir masa jabatan pertamanya, Trump pernah menandatangani perintah eksekutif, yang mengizinkan dirinya memecat ribuan pegawai publik. Kemudian Trump menggantinya dengan para pendukungnya.

Mantan Presiden Joe Biden mencabut tindakan ini, tetapi Trump kembali memberlakukan tindakan serupa pada hari pertama masa jabatan keduanya. Ia juga memerintahkan para pegawai federal yang bekerja dari jarak jauh untuk kembali bekerja di kantor.

Kelompok konservatif yang dekat dengan Trump telah menyusun basis data orang-orang yang mereka anggap cocok untuk menggantikan pejabat yang kini masih bertugas.

Serikat Pekerja Perbendaharaan Nasional, telah meluncurkan gugatan hukum terhadap perintah baru tersebut.

Peterson memperkirakan kebijakan-kebijakan kontroversial Trump terkait layanan publik berpotensi menghadapi perlawanan dari lembaga hukum, politik, dan serikat pekerja.

Masyarakat sipil dan media

Trump kemungkinan akan terus menghadapi kritik dari media yang condong ke liberal dan organisasi masyarakat sipil, seperti American Civil Liberties Union (ACLU).

ACLU yang memiliki 1,7 juta anggota mengatakan akan mencoba memblokir beberapa usulan Trump.

ACLU menilai kebijakan Trump sejauh ini menyebabkan keluarga imigran terpecah, ancaman kesehatan reproduksi, dan membuat pengunjuk rasa serta lawan politik rentan terhadap tindakan keras pemerintah federal.

Sebagian lawan Trump menaruh perhatian media, terutama setelah Washington Post dan LA Times enggan menunjukkan dukungan kepada salah satu kandidat presiden menjelang pemilihan.

Kala itu, keduanya diperkirakan akan mendukung pesaing Trump dari Partai Demokrat, yakni Kamala Harris.

Getty ImagesSelama masa jabatan pertama Trump, banyak organisasi masyarakat sipil mengorganisir protes dan mengambil tindakan hukum untuk menghalangi agenda pemerintah federal.

Pemilik Washington Post, yang juga pendiri Amazon dan miliarder, yakni Jeff Bezos, mengatakan keputusan itu dibuat sebagai reaksi atas berkembangnya persepsi publik soal soal “media yang bias”.

Pada Desember 2024, Bezos mengumumkan perihal donasinya untuk biaya pelantikan Trump dan ikut dalam makan malam di kediaman Trump di Mar-a-Lago, Florida.

Pemilik LA Times, Patrick Soon-Shiong, yang juga seorang miliuner, mengatakan ia khawatir dukungan terhadap seorang kandidat akan memperburuk kondisi perpecahan di negara tersebut.

Dukungan publik

Trump diperkirakan akan memantau opini rakyat mengenai dirinya. Peterson menjelaskan bahwa Trump memperoleh 49,9% suara – kurang dari setengah pemilih – dan hanya unggul 1,5 poin persentase dari Harris.

“Itu salah satu kemenangan tipis bagi seorang presiden,” katanya.

Peterson menambahkan bahwa tidak semua orang yang memilih Trump mendukung semua kebijakannya.

Kelompok ini adalah anggota Partai Republik yang secara pribadi tidak menyukai Trump tetapi berharap penurunan pajak dan penyederhanaan regulasi.

Sementara sebagian pemilih Trump masuk kategori pemilih yang menganggap sang pengusaha sebagai calon yang tepat untuk mengatasi masalah inflasi.

Para analis menunjukkan bahwa beberapa anggota Partai Republik memilih Trump tetapi tidak mendukung semua kebijakannya. (Getty Images)

Dua kelompok ini dapat menjadi penekan pemerintah untuk memoderasi beberapa kebijakan Trump.

Faktor ini juga dinilai bakal menjadi perhatian Trump guna mempertahankan popularitas, serta menjaga peluang Partai Republik terpilih kembali dalam pemilihan paruh waktu 2026.

Selain itu, beberapa pakar mengatakan janji Presiden Trump untuk meningkatkan ekonomi dan menurunkan inflasi mungkin akan terganggu oleh beberapa rencananya yang lain, seperti tarif dan deportasi migran.

Ekonom John Cochrane dari Hoover Institution mengatakan pertanyaan krusial mengenai pemerintahan Trump adalah bagaimana Trump akan mengatasi ketegangan antara kubu pro-bisnis dalam koalisinya dan “para nasionalis” yang berfokus pada isu-isu seperti kontrol perbatasan dan persaingan dengan China.

“Jelas, kedua kubu tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan,” kata Cochrane.

“Itulah isu utamanya, dan itulah sebabnya kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi.”

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu