Xcloud.id

Kasus: Narkoba

  • Markas Scam Online Diobrak-abrik Junta Myanmar

    Markas Scam Online Diobrak-abrik Junta Myanmar

    Naypyidaw –

    Junta militer Myanmar kembali mengobrak-abrik markas penipuan daring atau scam online. Ada 300 orang yang ditangkap dalam operasi itu.

    Dilansir AFP, Rabu (19/11/2025), media lokal The Global New Light of Myanmar melaporkan operasi penggerebekan terhadap markas scam online Shwe Kokko di dekat perbatasan Thailand itu dilakukan pada Selasa (18/11) pagi waktu setempat. Junta militer menangkap lebih dari 300 orang yang semuanya warga negara asing (WNA).

    Markas scam online terdeteksi marak di wilayah perbatasan Myanmar yang dilanda konflik sejak kudeta militer tahun 2021. Bangunan-bangunan yang dijadikan markas itu menampung para pelaku penipuan yang menargetkan pengguna internet dengan modus penipuan asmara dan bisnis.

    Praktik scam online semacam itu mampu meraup keuntungan puluhan miliar dolar Amerika Serikat setiap tahunnya. Junta militer yang berkuasa di Myanmar telah dituduh menutup mata atas praktik scam yang meluas tersebut.

    Namun, junta Myanmar mulai melakukan penindakan keras sejak Februari lalu setelah dilobi oleh China yang merupakan pendukung militer utamanya. Menurut beberapa pemantau, operasi penggerebekan tambahan yang dimulai bulan lalu merupakan bagian dari upaya propaganda junta Myanmar. Hal tersebut dinilai dilakukan untuk melampiaskan tekanan dari Beijing tanpa terlalu merugikan keuntungan yang memperkaya sekutu milisi junta.

    “Selama operasi tersebut, sebanyak 346 warga negara asing yang saat ini sedang diselidiki telah ditangkap,” demikian dilaporkan The Global New Light of Myanmar.

    “Nyaris 10.000 ponsel yang digunakan dalam operasi judi online juga disita,” imbuh laporan tersebut.

    Sejak kudeta tahun 2021 yang memicu perang sipil, wilayah perbatasan Myanmar telah menjadi lahan subur bagi markas-markas scam dan judi online. Para analis menuding lokasi itu dikelola oleh ribuan pekerja sukarela serta orang-orang dari luar negeri yang menjadi korban perdagangan manusia.

    Belakangan, China semakin kesal dengan banyaknya warga negara mereka yang menjadi pelaku sekaligus korban penipuan. Junta militer Myanmar pun menyalahkan kelompok oposisi bersenjata karena membiarkan markas-markas penipuan beroperasi di bawah perlindungan mereka. Junta Myanmar mengklaim pihaknya telah mengambil tindakan setelah merebut kembali kendali teritorial.

    Laporan The Global New Light of Myanmar menyebut perusahaan bernama Yatai, yang dimiliki dan dikelola oleh seorang warga China-Kamboja, She Zhijiang, merupakan ‘entitas yang terlibat’ dalam mengelola area Shwe Kokko. She ditangkap di Thailand tahun 2022 lalu dan telah diekstradisi ke China pekan lalu di mana dia akan disidangkan atas rentetan tuduhan keterlibatan dalam judi online dan skema penipuan.

    She dan perusahaannya telah dijatuhi sanksi oleh AS dan Inggris. AS menyebut She mengubah sebuah desa di perbatasan Myanmar-Thailand menjadi area Shwe Kokko yang disebut sebagai ‘kota resor yang dibangun khusus untuk perjudian, perdagangan narkoba, prostitusi, dan penipuan yang menargetkan orang-orang di seluruh dunia’.

    Pada Oktober lalu, junta militer Myanmar lebih dulu menggerebek markas scam online di KK Park yang terletak tak jauh dari Shwe Kokko. Junta Myanmar mengklaim pasukannya menghancurkan lebih dari 600 bangunan di area KK Park.

    Penggerebekan di KK Park itu menyebabkan ribuan orang kabur ke perbatasan Thailand. Sebanyak 26 orang yang kabur merupakan WNI.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)

  • Komdigi Berharap PP TUNAS Dapat Diimplementasikan 100% Tahun Depan

    Komdigi Berharap PP TUNAS Dapat Diimplementasikan 100% Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid berharap implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP TUNAS) dapat berlaku penuh pada tahun depan. 

    Dia mengatakan saat ini regulasi sudah diterbitkan, namun pelaksanaannya masih menunggu kesiapan teknologi dari para platform digital.

    “Kami menunggu para platform untuk menyiapkan teknologinya. Mudah-mudahan di tahun depan ini sudah bisa betul-betul diterapkan,” kata Meutya usai acara Anugerah Jurnalistik Komdigi pada Rabu (19/11/2025). 

    PP TUNAS mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) menyediakan teknologi dan fitur aman bagi anak, termasuk verifikasi usia, kontrol orang tua, serta edukasi keamanan digital.

    Meutya mengatakan regulasi ini diterbitkan pada Maret 2025 dan lahir dari kesadaran bahwa paparan media sosial, termasuk gim dengan fitur komunikasi, dapat berdampak buruk bagi anak.

    Karena itu, pemerintah menilai penundaan akses anak usia 13–18 tahun masuk platform digital perlu diterapkan. Meutya menambahkan ancaman di ruang digital bersifat sama dengan dunia fisik, mulai terorisme hingga perjudian dan narkoba.

    “Karena itu sekali lagi kenapa pemerintah merasa perlu mengatur atau menunda akses anak masuk ke dalam platform-platform digital,” katanya. 

    Meski demikian, dia mengakui implementasi PP TUNAS memiliki tantangan, antara lain tingginya tingkat adiksi digital dan resistensi dari platform besar yang harus mengubah cara mereka memfasilitasi akses pengguna anak. Namun, dia meyakini perusahaan teknologi akan mematuhi regulasi Indonesia.

    “Tapi kami selalu meyakini Insya Allah mereka semua mau dan akan mematuhi aturan di Indonesia. Jadi mohon dukungan untuk semuanya,” ungkapnya. 

    Sebelumnya, Pemerintah menegaskan PP TUNAS dirancang sebagai model tata kelola perlindungan anak di ruang digital yang dapat menjadi acuan global.

    Dalam aturan tersebut, seluruh PSE diwajibkan mengambil langkah aktif melindungi anak, mulai dari menyaring konten berbahaya, menyediakan fitur pelaporan yang mudah diakses pengguna, hingga menjamin proses penanganan laporan secara cepat dan transparan. Selain itu, platform digital juga harus menerapkan verifikasi usia serta pembatasan akses agar anak tidak terpapar konten negatif.

    Pemerintah juga dapat menjatuhkan sanksi administratif hingga pemblokiran bagi platform yang tidak patuh. Menurut data terbaru, 48% pengguna internet di Indonesia adalah anak-anak dan remaja di bawah usia 18 tahun yang menguatkan urgensi implementasi PP TUNAS secara penuh.

  • Dukung Percepatan Layanan Gizi, Polda Riau Segera Hadirkan 3 SPPG Baru

    Dukung Percepatan Layanan Gizi, Polda Riau Segera Hadirkan 3 SPPG Baru

    Pekanbaru –

    Komitmen Kepolisian Daerah (Polda) Riau dalam mendukung program nasional pemenuhan gizi terus berjalan masif. Sebagai langkah percepatan, Polda Riau akan membangun kembali 3 Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Pekanbaru.

    Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengatakan saat ini sudah 11 Dapur SPPG di bawah pengelolaan Polda Riau dan polres jajaran beroperasi penuh. Empat SPPG lainnya dalam tahap akhir dan akan segera diluncurkan.

    “Dari total 18 SPPG yang direncanakan, hari ini SPPG ke-11 di Inhu telah diresmikan. Sisa 4 masih dalam proses (penyelesaian), dan 3 dalam pembangunan di Kota Pekanbaru,” jelas Irjen Herry Heryawan di Indragiri Hulu, Rabu (19/11/2025).

    Irjen Herry Heryawan menyampaikan Polri, TNI, Pemda dan seluruh stakeholder berkomitmen bersama mendukung program-program nasional, baik itu ketahanan pangan, pemenuhan gizi, Koperasi Merah Putih, program kesehatan gratis dan program lain yang menyentuh masyarakat bawah.

    Kapolda menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam mendukung program-program kepolisian, khususnya program Green Policing. Kontribusi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam program Polda Riau menjadi melting pot untuk bergerak bersama mewujudkan Provinsi Riau yang hijau.

    Mengutip Presiden Prabowo Subianto saat pemusnahan narkoba di Bareskrim Polri beberapa waktu lalu, Irjen Herry Heryawan menyampaikan bahwa ‘untuk membangun bangsa perlu berkolaborasi bersama-sama bergandengan tangan, tidak bisa kita bergerak parsial sendiri-sendiri’.

    Lebih lanjut, Herry Heryawan menyampaikan kehadiran Dapur SPPG ini menjadi simbol kolaborasi aktif antara Polri, TNI, dan Pemerintah Daerah.

    “Marilah kita bekerja bersama-sama sepenuh hati, sepenuh jiwa, agar bisa kita memberikan sumbangsih terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara,” pungkasnya.

    (mea/dhn)

  • Komisi III Sebut Banyak Penjelasan Tak Tepat soal KUHAP Baru, Apa Saja?

    Komisi III Sebut Banyak Penjelasan Tak Tepat soal KUHAP Baru, Apa Saja?

    Komisi III Sebut Banyak Penjelasan Tak Tepat soal KUHAP Baru, Apa Saja?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengeklaim sejumlah informasi yang beredar di publik terkait pasal-pasal kontroversial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru adalah penjelasan yang tidak tepat.
    Hal tersebut dia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2025), setelah mendapat informasi mengenai catatan-catatan dari kelompok masyarakat sipil setelah
    KUHAP baru
    disahkan, Selasa (17/11/2025) kemarin.
    “Sekali ya teman-teman hadir ke sini, dalam rangka kami menyampaikan klarifikasi atas lagi-lagi ini berita bohong ya. Atau sebenarnya bukan berita bohong lah, ini berita yang tidak pas, yang tidak tepat, tidak benar ya. Tapi beredar sangat masif di media massa,” ujar Habiburokhman di Gedung DPR RI.
    “Makanya kami secara khusus untuk menyampaikan klarifikasi ini melalui bantuan teman-teman awak media di DPR,” sambungnya.
    Habiburokhman kemudian membeberkan sejumlah poin yang dinilai keliru terkait pasal-pasal tertentu dalam RKUHAP.
    Berikut rangkumannya:
    Menurut Habiburokhman, penjelasan yang menyebut Pasal 5 mengizinkan penyelidik melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga penyitaan dalam tahap penyelidikan walaupun pidana belum terkonfirmasi adalah tidak benar.
    “Pernyataan tersebut tidak benar, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam pasal 5 dilakukan bukan dalam tahap penyelidikan, namun dalam tahap penyidikan,” kata dia.
    Habiburokhman menjelaskan, tindakan itu memang bisa dilakukan oleh penyelidik, tetapi tetap atas perintah penyidik, dan mekanismenya sangat ketat.
    “Memang yang bisa menangkap itu penyelidik boleh menangkap, tapi bukan dalam tahapan penyelidikan, tahapan penyidikan. Dan itu atas perintah dari penyidik,” ujarnya.
    Habiburokhman menegaskan, pengaturan tersebut dibuat untuk mengatasi keterbatasan jumlah penyidik, dan syarat upaya paksa dalam KUHAP baru justru lebih ketat dibandingkan aturan lama.
    Polemik lain muncul terkait Pasal 16 yang disebut membuka peluang penggunaan metode
    undercover

    buying
    dan
    control delivery
    untuk semua tindak pidana.
    Habiburokhman menolak tegas pandangan tersebut.
    “Ini kan berarti kan koalisi pemalas, dia enggak liat
    live streaming
    kita debat khusus soal ini. Ini koalisi pemalas, tidak benar, karena sudah dilimitasi di bagian penjelasan,” katanya.
    Dia menjelaskan, teknik penyamaran tersebut hanya berlaku untuk investigasi khusus yang diatur UU, misalnya narkotika dan psikotropika, sebagaimana tertuang dalam bagian penjelasan pasal.
    “Pasal 16 enggak ada bahwa penyamaran untuk semua tindak pidana. Itu hanya untuk narkoba dan psikotropika,” ujarnya.
    Tudingan bahwa KUHAP baru membuka ruang penggeledahan, penyitaan, penyadapan, dan pemblokiran tanpa izin hakim dinilai tidak berdasar.
    “Hal tersebut tidak benar ya karena upaya paksa diatur secara ketat dengan izin hakim dan dengan syarat tertentu yang jauh lebih ketat daripada KUHAP lama,” kata Habiburokhman.
    Dia pun merinci beberapa ketentuan, yakni Penggeledahan harus dengan izin ketua pengadilan di Pasal 113, Penyitaan harus dengan izin ketua pengadilan di Pasal 119, dan Pemblokiran rekening harus dengan izin ketua pengadilan di Pasal 140.
    Untuk keadaan mendesak seperti tertangkap tangan atau lokasi geografis yang sulit, tindakan boleh dilakukan terlebih dahulu, tetapi wajib mendapat persetujuan hakim dalam 2×24 jam.
    Menurut Habiburokhman, pengaturan KUHAP baru “jauh lebih baik daripada KUHAP lama”.
    Kelompok masyarakat sipil juga menilai ketentuan restorative justice (RJ) di KUHAP baru berpotensi menjadi ruang pemerasan hingga intimidasi sejak tahap penyelidikan.
    Habiburokhman membantah pernyataan itu.
    “Ini jelas klaim yang tidak benar, karena mekanisme keadilan restoratif dapat diterapkan sejak tahap penyelidikan hingga pemeriksaan di pengadilan,” ujarnya.
    Dia menegaskan bahwa KUHAP baru memberikan batasan ketat terkait RJ.
    “Harus dilakukan tanpa adanya paksaan, intimidasi, tekanan, tipu daya, ancaman kekerasan, kekerasan, penyiksaan dan tindakan yang merendahkan kemanusiaan. Ini diatur di pasal 81,” ucap Habiburokhman.
    Menurutnya, RJ tidak mungkin menjadi alat memaksa karena seluruh proses diawasi dan pada akhirnya memerlukan penetapan pengadilan.
    Habiburokhman menjawab kritik bahwa pasal 7 dan 8 menempatkan seluruh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di bawah koordinasi Polri sehingga kepolisian disebut menjadi lembaga super power.
    Habiburokhman menilai pandangan tersebut tidak memahami landasan konstitusional.
    “Yang mengatur bahwa yang diatur di pasal 30 ayat 4 penegak hukum itu hanya Polri sebetulnya ya. Jadi kalau ada dinamika, ada penyidik tertentu di luar institusi kepolisian, tentu sangat wajar kalau harus berkoordinasi,” katanya.
    Dia menambahkan, ketentuan tersebut juga merupakan konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain Putusan MK Nomor 102/PUU-XVI/2018 dan Putusan MK Nomor 59/PUU/2021/2023.
    Habiburokhman meluruskan tuduhan bahwa KUHAP baru menambah masa penahanan terhadap penyandang disabilitas mental atau fisik berat.
    “
    RUU KUHAP
    tidak membuat ketentuan yang memberikan perpanjangan durasi penahanan berdasarkan kondisi kesehatan. Rumusan demikian secara sadar tidak diadopsi karena bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia,” ujarnya.
    Dia menegaskan, justru ketentuan masa penahanan bagi penyandang disabilitas lebih singkat dibanding orang tanpa disabilitas.
    Salah satu poin yang dianggap paling janggal adalah klaim bahwa Pasal 137A membuka peluang penghukuman tanpa batas waktu terhadap penyandang disabilitas mental dan intelektual.
    Habiburokhman menyebut tudingan itu tidak berbasis data.
    “Coba dibuka tuh pasal 137, di KUHAP 137A, pasalnya soal apa? Mana? Enggak ada, makanya kami bingung mau mengklarifikasi ini pasalnya kami lacak enggak ada,” ujarnya.
    Dia menegaskan pasal tersebut mengatur soal pemeriksaan surat, bukan tindakan terhadap penyandang disabilitas mental.
    Sebaliknya, perlindungan terhadap penyandang disabilitas diatur secara tegas dalam Pasal 146 yang memungkinkan hakim menetapkan rehabilitasi dan perawatan, bukan pemidanaan.
    “Justru tindakan adalah rehabilitasi dan perawatan, bukan hukuman. Justru dilindungi,” tuturnya.
    Menutup penjelasan, Habiburokhman menyayangkan banyak pihak memberikan penilaian tanpa mengikuti proses pembahasan secara lengkap.
    “Sebetulnya gampang kalau mau ngecek, karena draf ini sudah ada sejak Februari 2025 di website dan kemarin kita update terus,” ujarnya.
    Di juga menyinggung minimnya pengawasan langsung dari publik di ruang rapat
    Komisi III DPR
    terhadap pembahasan RUU KUHAP.
    “Di Balkon Ruang Rapat Komisi III sepi. Enggak ada sama sekali teman-teman yang mau mengawal pembahasan KUHAP ini,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tentara Gerebek Markas Penipuan Online, 350 Orang Ditangkap

    Tentara Gerebek Markas Penipuan Online, 350 Orang Ditangkap

    Jakarta, CNBC Indonesia – Militer Myanmar menggerebek pusat penipuan online besar di kawasan perbatasan Thailand, Shwe Kokko, dan menangkap hampir 350 warga negara asing.

    Langkah ini menjadi bagian dari operasi besar-besaran yang gencar dipublikasikan untuk menindak maraknya kompleks pasar gelap.

    Penindakan ini dilakukan di tengah sorotan internasional terkait “pabrik-pabrik penipuan” di perbatasan Myanmar yang rusak akibat perang berkepanjangan.

    Kawasan tersebut selama ini menjadi pusat kejahatan terorganisir yang menargetkan pengguna internet dengan penipuan asmara hingga bisnis, dengan nilai kerugian mencapai puluhan miliar dolar setiap tahun.

    Selama bertahun-tahun, junta Myanmar dituding membiarkan operasi penipuan tersebut. Namun sejak Februari, mereka mulai melakukan tindakan lebih tegas setelah mendapat tekanan kuat dari China, sekutu militer, yang geram karena banyak warganya terlibat sekaligus menjadi korban dalam jaringan kejahatan ini.

    Sejumlah analis menilai penggerebekan yang dilakukan sejak bulan lalu juga bertujuan sebagai propaganda politik. Operasi ini disebut untuk meredam Beijing tanpa mengganggu aliran keuntungan besar yang mengalir ke kelompok-kelompok milisi sekutu junta.

    Media pemerintah The Global New Light of Myanmar melaporkan bahwa pasukan militer menyerbu Shwe Kokko pada Selasa pagi. Dalam operasi tersebut, 346 warga negara asing yang sedang diselidiki berhasil ditangkap.

    “Nyaris 10.000 ponsel yang digunakan untuk operasi judi online disita,” tulis laporan tersebut, dikutip dari AFP, Rabu (19/11/2025).

    Junta juga menuding kelompok oposisi bersenjata memberi perlindungan bagi pusat-pusat penipuan tersebut. Namun mereka mengklaim kini dapat bertindak setelah merebut kembali sebagian wilayah dari kelompok pemberontak.

    Shwe Kokko sudah lama dikaitkan dengan She Zhijiang, pria berkewarganegaraan China-Kamboja yang dituduh sebagai gembong kriminal internasional.

    Ia ditangkap di Thailand pada 2022 dan baru diekstradisi ke China pekan lalu atas dugaan keterlibatan dalam operasi perjudian dan penipuan online.

    Menurut pemerintah AS, She mengubah sebuah desa kecil di perbatasan Myanmar-Thailand menjadi pusat kejahatan berskala global, lengkap dengan kasino ilegal, prostitusi, perdagangan narkoba, dan jaringan penipuan internasional. Ia dan perusahaannya, Yatai, sebelumnya telah dijatuhi sanksi oleh Inggris dan Amerika Serikat.

    Penggerebekan Shwe Kokko bukan yang pertama. Pada Oktober lalu, junta juga menyerbu pusat penipuan KK Park dan mengklaim tengah merobohkan lebih dari 600 bangunan di sana.

    Sejak awal tahun, Myanmar menyebut telah memulangkan sekitar 7.000 tersangka penipu, sementara Thailand memperketat blokir internet lintas batas untuk menahan operasional jaringan kriminal tersebut.

    Menurut laporan PBB, kerugian korban penipuan di Asia Tenggara dan Asia Timur mencapai US$37 miliar pada 2023. PBB memperkirakan kerugian global bisa jauh lebih besar karena sebagian besar.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

    Next Article

    Penipu Online Ramai di WhatsApp dan SMS, Ini Cara Lapornya

  • 8 Kunci Mental Tetap Kuat Saat Bekerja di Negeri Orang

    8 Kunci Mental Tetap Kuat Saat Bekerja di Negeri Orang

    Jakarta, Beritasatu.com – Tinggal dan bekerja di luar negeri sering kali menjadi pengalaman berharga yang membuka banyak peluang baru. Setiap harinya, seseorang dihadapkan pada berbagai situasi yang memperkaya cara pandang sekaligus memberikan kesempatan untuk berkembang.

    Dalam perjalanan tersebut, kondisi mental memegang peranan penting agar proses adaptasi dapat berjalan lebih lancar dan tetap memberikan pengalaman yang bermakna.

    Oleh karena itu, memahami cara menjaga kesehatan mental menjadi langkah penting bagi siapa pun yang menetap di negara lain.

    Seiring berjalannya waktu, individu yang berada jauh dari tanah kelahiran perlu menyadari bagaimana keseimbangan emosional dapat memengaruhi aktivitas sehari-hari, hubungan sosial, hingga kualitas hidup secara keseluruhan.

    Memahami pentingnya menjaga kondisi mental merupakan langkah awal untuk menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan stabil selama menetap di lingkungan baru.

    Faktor Memengaruhi Kesehatan Mental Saat Bekerja di Luar Negeri

    Berikut ini faktor-faktor umum yang dapat menyebabkan tantangan kesehatan mental ketika seseorang menetap di luar negeri.

    1. Homesick

    Rasa rindu kampung halaman sering kali menjadi tantangan emosional terbesar. Perasaan ini dapat berkembang menjadi masalah lebih serius, bukan hanya sekadar rindu suasana tempat asal, tetapi juga rasa kehilangan koneksi terhadap budaya, kebiasaan, dan dukungan sosial yang biasanya membuat seseorang merasa aman.

    Ketika homesick tidak ditangani dengan baik, kondisi tersebut dapat memengaruhi kestabilan emosi dalam jangka panjang.

    2. Kesepian dan isolasi sosial

    Tinggal di negara asing kerap membuat seseorang merasa sendiri, terutama ketika belum memiliki jejaring pertemanan yang kuat. Lingkungan baru yang berbeda dapat menciptakan isolasi sosial yang memengaruhi keseimbangan emosional.

    Hubungan sosial yang sehat sangat penting, sehingga kesepian menjadi tantangan besar dalam menjaga kesehatan mental.

    3. Pergeseran identitas dan rasa memiliki

    Saat menetap di luar negeri, individu sering menghadapi perubahan cara memandang diri sendiri. Mereka mencoba menyesuaikan diri antara budaya asal dan budaya baru yang sering kali sangat berbeda.

    Proses ini dapat memunculkan kebingungan mengenai tempat di mana mereka merasa cocok atau diterima. Pergeseran identitas ini dapat menjadi tekanan tersendiri.

    4. Tantangan bahasa, budaya, dan adat setempat

    Perbedaan bahasa, budaya, serta adat istiadat setempat dapat menjadi hambatan komunikasi dan adaptasi.

    Ketidakpahaman terhadap norma sosial atau kebiasaan lokal dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, canggung, atau bahkan terisolasi. Ini menjadi salah satu faktor yang sering memicu stres.

    5. Tekanan kerja dan tuntutan performa

    Lingkungan kerja asing biasanya membawa ekspektasi, gaya komunikasi, dan standar profesional yang berbeda dengan yang biasa ditemui.

    Tekanan pekerjaan yang tinggi, ditambah tuntutan untuk cepat menyesuaikan diri, dapat meningkatkan stres dan beban mental bagi banyak perantau.

    Tanda-tanda Kesehatan Mental Mulai Terganggu

    Beberapa tanda berikut dapat menjadi indikasi bahwa kondisi kesehatan mental mulai membutuhkan perhatian lebih:

    Perasaan sedih, cemas, atau frustrasi berkepanjangan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Kondisi ini sering menjadi sinyal awal adanya tekanan emosional serius.Menarik diri dari orang lain, meski awalnya homesick atau pemalu merupakan hal wajar. Jika isolasi berlangsung lama, hal tersebut dapat menunjukkan adanya masalah yang lebih dalam.Keluhan fisik yang berulang, seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, perubahan nafsu makan, atau kesulitan tidur. Gejala fisik sering kali berhubungan dengan kondisi emosional yang tidak terselesaikan.Mengandalkan alkohol atau obat-obatan untuk meredakan stres atau rasa sakit emosional. Ini merupakan tanda kuat seseorang membutuhkan dukungan tambahan.

    Tanda-tanda tersebut sebaiknya tidak diabaikan demi menjaga kesehatan mental jangka panjang.

    Cara Menjaga Kesehatan Mental di Luar Negeri

    Berikut ini langkah lengkap cara menjaga kesehatan mental bagi individu yang tinggal dan bekerja di negara asing, dikutip dari Youth Europe.

    1. Menjalin hubungan erat dengan keluarga di rumah

    Jarak fisik dari keluarga sering kali menambah tekanan emosional. Keluarga biasanya menjadi sumber dukungan utama ketika menghadapi kesulitan.

    Dengan menjaga komunikasi secara rutin melalui video call, pesan teks, atau panggilan suara, rasa nyaman dan ikatan emosional dapat tetap terjaga meski hanya melalui layar ponsel atau komputer.

    2. Memberikan waktu yang cukup untuk beradaptasi

    Proses adaptasi membutuhkan waktu. Tidak perlu memaksakan diri memahami lingkungan baru dengan cepat. Mengenal budaya, kebiasaan, dan pola hidup yang berbeda tentu memerlukan proses bertahap.

    Tinggal sebagai perantau bukanlah liburan panjang, melainkan perjalanan penuh tantangan yang kadang dapat menguras mental.

    3. Bersosialisasi dan membangun jaringan yang kuat

    Membuka diri terhadap budaya serta kebiasaan setempat adalah cara efektif untuk menyesuaikan diri. Mulailah dengan menjalin pertemanan di lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, atau komunitas hobi.

    Bersosialisasi dengan sesama perantau juga dapat memberikan dukungan emosional, terutama saat menghadapi masa-masa sulit. Mereka dapat menjadi tempat berbagi cerita dan memberikan perspektif baru.

    Bergabung dengan komunitas atau kelompok sosial lokal dapat membantu membangun jaringan yang kuat. Kehadiran orang-orang yang memahami situasi kamu dapat memberikan rasa aman dan membuat lingkungan baru terasa lebih nyaman.

    4. Olahraga secara rutin

    Olahraga memiliki manfaat besar bagi kesehatan mental. Berbagai penelitian menunjukkan aktivitas fisik dapat membantu mengurangi gejala depresi, kecemasan, ADHD, dan stres.

    Meski sulit meluangkan waktu, olahraga ringan seperti berjalan, yoga, atau bersepeda dapat memberikan pengaruh positif terhadap suasana hati.

    5. Tidur yang cukup

    Tidur memegang peranan penting dalam menjaga kondisi fisik dan mental. Istirahat cukup membantu menyeimbangkan zat kimia otak yang berfungsi dalam mengatur suasana hati dan emosi.

    Jika tidur terganggu atau tidak terpenuhi, seseorang lebih mudah merasa cemas, sedih, atau stres, terutama ketika keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi tidak terjaga.

    6. Makan dengan baik

    Pola makan berpengaruh langsung terhadap kondisi mental. Kekurangan nutrisi seperti vitamin B12 atau zat besi dapat memicu perubahan mood.

    Mengonsumsi makanan bergizi seimbang membantu menjaga tubuh dan pikiran tetap stabil. Jika sedang merasa tertekan atau cemas, kurangi konsumsi kafein karena dapat meningkatkan rasa gelisah.

    7. Melakukan hal-hal yang disukai

    Memberikan waktu bagi diri sendiri untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan sangat penting. Kegiatan sederhana seperti berjalan santai, menonton film, melukis, atau membaca dapat membantu meredakan stres dan menjaga keseimbangan emosional.

    Tanpa aktivitas yang menyenangkan, seseorang lebih mudah merasa jenuh dan kehilangan motivasi.

    8. Menghindari narkoba dan membatasi alkohol

    Narkoba dan alkohol dapat memberikan efek relaksasi sementara, tetapi justru memperburuk kondisi mental dalam jangka panjang. Keduanya dapat mengganggu keseimbangan kimia otak, meningkatkan kecemasan, serta memperparah gejala depresi.

    Jika sedang menjalani pengobatan, konsumsi obat sesuai anjuran tenaga profesional untuk menjaga stabilitas kondisi mental.

    Menjaga kesehatan mental saat tinggal dan bekerja di luar negeri adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesadaran diri, kesiapan beradaptasi, serta komitmen untuk merawat diri secara menyeluruh.

    Dengan memahami berbagai tantangan dan dinamika yang mungkin muncul, setiap individu dapat membangun rutinitas serta pola hidup yang mendukung ketenangan pikiran dan keseimbangan emosional.

  • Bankum Warga Miskin Jember Rp 50 Juta, Advokat Khawatir Tak akan Maksimal

    Bankum Warga Miskin Jember Rp 50 Juta, Advokat Khawatir Tak akan Maksimal

    Jember (beritajatim.com) – Forum Organisasi Bantuan Hukum (OBH) berharap alokasi anggaran bantuan hukum (bankum) untuk warga miskin dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2026 masih bisa diubah.

    Pemkab Jember mengalokasikan Rp 50 juta untuk bankum warga miskin. Berkurang dratis setelah pada APBD Jember 2025 menganggarkan Rp 700 juta.

    Ketua Forum Organisasi Bantuan Hukum Jember Jani Takarianto bisa memahami situasi keuangan negara saat ini yang berdampak pada pengurangan anggaran. “Tapi kalau boleh berharap, seyogyanya anggaran bankum ini menjadi prioritas,” katanya, Rabu (19/11/2025).

    Kecilnya nominal anggaran bankum, menurut Jani, membuat pendampingan tak akan maksimal. “Kita tahu masih banyak masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Probono yang tidak berbayar sama sekali yang merupakan kewajiban advokat juga sangat terbatas. Jadi artinya kalau kita boleh mengatakan anggaran Rp700 juta itu pun sebetulnya minim. Apalagi kalau dikurangi,” katanya.

    Sepanjang 2025, pengacara-pengacara di Forum OBH Jember sudah mendampingi 19 kasus hukum warga miskin. Tidak semua kasus hukum didampingi pengacara dengan biaya negara.

    “Anggaran bantuan hukum Pemkab Jember ini eh tidak boleh digunakan untuk pendampingan kasus narkoba, asusila, tindak pidana kejahatan seksual. Kebanyakan adalah kasus perceraian plus tindak pidana umum seperti pencurian, penipuan, penggelapan,” kata Jani.

    Jani mengapresiasi Komisi A DPRD Jember yang akan memperjuangkan penambahan anggaran saat pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Mudah-mudahan ada perubahan,” katanya.

    Anggota Komisi A Tabroni meminta Banggar DPRD Jember memperjuangkan perubahan anggaran bankum ini. “Yang bisa mengubahnya adalah pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember dengan TAPD. Teman-teman Komisi A di Banggar kami minta untuk menguatkan itu dalam pembahasan dengan TAPD,” katanya. [wir]

  • Ahli Tak Hadir, Sidang Narkoba WNA Belanda Kitty Van Riemsdijk Ditunda

    Ahli Tak Hadir, Sidang Narkoba WNA Belanda Kitty Van Riemsdijk Ditunda

    Surabaya (beritajatim.com) – Sidang lanjutan penyalahgunaan narkoba jenis kokain dengan terdakwa Warga Negara Asing (WNA) asal Belanda, Kitty Van Reimsdijk, batal digelar. Terdakwa gagal mendatangkan ahli pidana yang diharapkan meringankan posisinya.

    Di hadapan majelis hakim yang diketuai Ferdinand Marcus Leander, ahli tersebut berhalangan hadir sehingga persidangan pun ditunda pekan depan.

    Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suparlan Hadiyanto dari Kejari Surabaya, menyatakan terdakwa Kitty Van Reimsdijk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

    “Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” atau “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” ujar Parlan dalam dakwaannya.

    Kitty Van Riemsdijk menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. WNA asal Belanda itu mengungkap alasan di balik riwayat konsumsi kokain dan DMT yang pernah digunakannya saat tinggal di Belanda, termasuk alasan mengapa jumlah pesanan narkotika yang terdeteksi aparat tergolong besar.

    Kitty menjelaskan bahwa konsumsi zat tersebut bermula dari cedera kepala serius akibat dipukul seseorang hingga mengharuskannya menjalani operasi. Setelah operasi, ia rutin mengonsumsi obat medis seperti oxycodone dan vitamin. Namun rasa sakit tak kunjung mereda sehingga ia mencari alternatif dengan melakukan riset sendiri di internet.

    “Saya cari yang tidak bikin kecanduan seperti morfin. Dulu pernah pakai kokain dan DMT, itu pun 21 bulan lalu saat di Belanda,” ungkapnya kepada majelis hakim.

    Dalam persidangan, Kitty juga membeberkan bahwa ia mendapatkan barang terlarang tersebut dari seorang penjual bernama Adam Majid yang dikenalnya melalui teman di Belanda. Pemesanan dilakukan melalui WhatsApp dan sudah terjadi sebanyak tiga kali.

    Ketika jaksa menyinggung soal nilai pembelian yang mencapai minimal Rp18 juta, Kitty memberikan klarifikasi. “Jumlah yang besar itu karena memang minimal pembelian dari penjualnya seperti itu, bukan karena saya minta atau membutuhkan sebanyak itu,” tegasnya.

    Majelis hakim kemudian menanyakan apakah ada dokter yang pernah menyarankan penggunaan kokain atau DMT untuk mengatasi rasa sakit pascaoperasi. Kitty menegaskan bahwa tidak ada satu pun tenaga medis yang memberi rekomendasi tersebut. “Saya tahu itu dilarang. Saya menyesal, sangat menyesal,” ujarnya.

    Kitty menambahkan bahwa paket yang dikirimkan ke Indonesia bahkan belum sempat dibukanya. “Saat barang sampai, saya masih menunggu di lobi. Paket tersebut belum sempat dibuka,” tuturnya.

    Terdakwa juga memastikan bahwa selama berada di Rutan, ia tidak pernah meminta obat yang mengandung kokain maupun DMT. Sebelumnya, ia memang pernah mendapat obat resmi untuk nyeri seperti paracetamol dari dokter di Bali dan Surabaya, namun merasa kondisinya tetap tidak nyaman. [uci/kun]

  • 278 Atlet Siap Bertanding di Kejurnas Pelajar Tarung Derajat Tahun Ini

    278 Atlet Siap Bertanding di Kejurnas Pelajar Tarung Derajat Tahun Ini

    Jakarta –

    Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat (PB Kodrat), Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan PB Kodrat bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) akan menggelar Kejuaraan Nasional Pelajar Tarung Derajat Kemenpora RI 2025.

    Melalui Kejuaraan Nasional Pelajar ini diharapkan akan lahir atlet-atlet Tarung Derajat yang berkualitas. Sehingga ke depannya PB Kodrat memiliki atlet yang mumpuni dari segi kemampuan teknik dan mampu menyebarluaskan keilmuan Tarung Derajat hingga ke mancanegara.

    “Di tengah maraknya penyalahgunaan narkoba, kekerasan remaja, serta derasnya pengaruh media sosial terhadap pembentukan identitas generasi muda, Tarung Derajat terbukti berperan besar dalam membentuk keberanian moral, kekuatan fisik, dan ketangguhan mental generasi muda,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (18/11/2025).

    Bamsoet juga menjelaskan Kejurnas Pelajar 2025 ini diikuti 278 atlet pelajar dari 25 pengurus provinsi. Jawa Barat mengirim jumlah peserta terbanyak, yakni 35 atlet. Disusul Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan 29 atlet. Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Barat, DKI Jakarta, serta Kalimantan Timur juga menunjukkan antusiasme tinggi.

    Nomor pertandingan mencakup kategori seni gerak untuk tingkat SD, seni gerak dan tarung untuk SMP, hingga kelas-kelas spesifik berdasarkan berat badan bagi atlet SMA.

    “Generasi muda memerlukan ruang untuk mengasah diri. Tarung Derajat memberi ruang itu, dengan pendekatan yang memadukan ketangguhan fisik dan ketegasan moral. Dari kejuaraan seperti ini diharapkan lahir atlet mumpuni, pelatih masa depan, dan anak-anak muda yang siap berkontribusi untuk Indonesia,” kata Bamsoet.

    “Bonus demografi harus dikelola secara serius. Olahraga bela diri seperti Tarung Derajat mengajarkan keberanian moral, ketangguhan mental, kecerdasan strategi, dan disiplin diri. Semuanya merupakan syarat yang dibutuhkan ketika generasi muda memasuki dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat,” pungkas Bamsoet.

    Hadir di acara ini pengurus PB Kodrat antara lain Sang Guru Badai, Christophorus MP dan Donni W Mahendro. Hadir pula Penelaah Teknis Olahraga Kemenpora Muhammad Ilyas serta Pelatih Olahraga Ahli Madya Kemenpora Dadan Heri.

    (akd/ega)

  • Trump Buka-bukaan AS Bisa “Invasi” Negara Ini dalam Perang Terbaru

    Trump Buka-bukaan AS Bisa “Invasi” Negara Ini dalam Perang Terbaru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan memperluas operasi militernya hingga ke wilayah Meksiko terkait retorika Washington terhadap jaringan kriminal narkoba di Amerika Latin, sebuah langkah yang langsung memicu kekhawatiran terkait hukum internasional dan diplomasi regional.

    Menurut laporan Reuters dan NBC, Trump menyampaikan bahwa ia terbuka untuk melancarkan serangan di wilayah Meksiko guna membendung aliran narkoba ke AS.

    “Apakah saya akan melancarkan serangan di Meksiko untuk menghentikan narkoba? Tidak apa-apa bagi saya. Saya sudah berbicara dengan Meksiko. Mereka tahu bagaimana posisi saya,” katanya kepada wartawan di Gedung Putih, Senin (17/11/2025).

    “Kita kehilangan ratusan ribu orang karena narkoba. Jadi sekarang kita telah menghentikan jalur air, tetapi kita tahu semua rute.”

    Namun, Trump tidak menjelaskan kapan atau bagaimana operasi tersebut bisa dilakukan. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum sebelumnya sudah menyatakan penolakannya terhadap rencana serangan apapun ke wilayah negaranya.

    Jeff Garmany, Associate Professor studi Amerika Latin di University of Melbourne, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa penolakan dari pemerintah Meksiko mungkin tidak akan terlalu berdampak.

    “Ada beberapa hambatan hukum yang menghalangi, sebagian di antaranya bersifat domestik dan sebagian internasional. Ada juga protokol dasar diplomasi internasional yang, meskipun tidak selalu terikat hukum, umumnya dihormati oleh negara-negara anggota PBB,” ujarnya.

    “Namun tidak ada hal dalam masa jabatan kedua Trump yang menunjukkan bahwa ia akan mematuhi hukum dan protokol tersebut. Jadi, tidak, saya akan terkejut jika Trump menunggu persetujuan Presiden Sheinbaum bila ia benar-benar ingin melakukan serangan di Meksiko,” imbuhnya.

    Pernyataan Trump muncul dua minggu setelah NBC, mengutip dua pejabat pemerintah, melaporkan bahwa Gedung Putih sedang mempersiapkan tahap awal sebuah operasi darat di Meksiko yang akan dijalankan bersama badan intelijen AS. Laporan itu menyebut operasi tersebut akan berfokus pada serangan drone terhadap laboratorium narkoba di Meksiko dan anggota kartel.

    Dalam komentarnya di Gedung Putih minggu ini, Trump mengisyaratkan bahwa AS sudah memiliki daftar sasaran spesifik.

    “Kita tahu semua rute. Kita tahu alamat setiap gembong narkoba. Kita tahu alamat mereka. Kita tahu pintu depan mereka. Kita tahu segalanya tentang masing-masing dari mereka,” katanya.

    Trump menggambarkan situasi tersebut sebagai “seperti perang”, dengan alasan bahwa kartel telah membunuh “ratusan ribu” warga AS melalui narkoba seperti kokain, heroin, metamfetamin, dan fentanil.

    Meski demikian, Garmany menilai serangan AS di Meksiko kemungkinan besar akan berdampak kecil mengingat kekuatan kartel di negara tersebut. Pemerintah Meksiko sendiri telah terlibat dalam konflik panjang dan mematikan sejak mendeklarasikan “perang” terhadap narkoba dua dekade lalu.

    “Kartel Meksiko adalah salah satu organisasi kriminal terkuat dan paling terorganisasi di dunia. Mereka memiliki sumber daya luas dan posisi geografis unik, berada di antara AS dan Amerika Latin. Melancarkan serangan militer yang ditargetkan akan lebih seperti aksi pencitraan daripada hal lain. Itu tidak akan menghentikan salah satu rantai pasokan ilegal paling menguntungkan di dunia,” katanya.

    Sejak kembali menjabat pada Januari, Trump telah menggunakan perintah eksekutif dan celah hukum untuk membenarkan tindakan militer terhadap kartel narkoba tanpa persetujuan Kongres. Termasuk di antaranya penetapan enam kartel sebagai “organisasi teroris asing”, yang memungkinkan Gedung Putih mengklaim serangan militer sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan nasional.

    Sejak September, Gedung Putih telah meluncurkan setidaknya 20 serangan terhadap kapal yang disebut membawa narkoba di Karibia dan Pasifik, menewaskan setidaknya 80 orang, meskipun belum ada bukti publik yang disampaikan terkait hubungan para korban dengan kartel seperti Tren de Aragua dari Venezuela.

    Pemerintahan Trump menyebut operasi-operasi itu sebagai “konflik bersenjata non-internasional” yang menyasar “narkoteroris” dan “kombatan ilegal”, sebuah konsep yang kontroversial dan pertama kali digunakan di era Presiden George W. Bush dalam “war on terror” untuk membenarkan tindakan terhadap kelompok seperti al-Qaeda.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]