Xcloud.id

Kasus: korupsi

  • KPK Panggil 3 Ajudan Sugiri Sancoko Usut Dugaan Korupsi di Pemkab Ponorogo

    KPK Panggil 3 Ajudan Sugiri Sancoko Usut Dugaan Korupsi di Pemkab Ponorogo

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga ajudan Bupati nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko pada hari ini, 3 Desember. Mereka akan dimintai keterangan terkait pengurusan jabatan dan proyek serta gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

    “Pemeriksaan dilakukan di Polres Kota Madiun,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulisnya, Rabu, 3 Desember.

    Adapun tiga ajudan yang dipanggil itu adalah Ketiga ajudan tersebut yaitu Altof, Zufar Ali Akbar, dan Wildan.

    Lalu, turut dipanggil juga 12 saksi lainnya. Rinciannya adalah dua ajudan Sekda Ponorogo Agus Pramono, yaitu Faishal Rauf Ramadhani dan Dimas Sulton.

    Kemudian penyidik juga memanggil Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patihan Wetan, Dwi Susilowati; Kasi Pemerintahan Umum Kelurahan Setono, Sur Wigiyanto; Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Jenangan, Lestriyana Riswandari; Kasubag Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamana Kauman, Maek Subekti; Kepala UPTD Labkesda Dinkes Ponorogo, Atis Wahyuni; Sekretaris Kelurahan Patihan, Suwandi; Sekretaris Kelurahan Singosaren, Mujiono; Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretaris Daerah Ponorogo, Rizky Wahyu Nugroho; san Kepala BKD Ponorogo, Winarko Arif.

    Budi belum mengonfirmasi kehadiran belasan saksi ini. Dia juga masih menutup materi pemeriksaan yang akan digali dari sejumlah saksi tersebut.

    Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko tersangka bersama tiga orang lainnya, yakni Agus Pramono yang merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo yang sudah menjabat sejak 2012; Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo; dan Sucipto yang merupakan pihak swasta rekanan RSUD Ponorogo dalam paket pekerjaan di lingkungan Kabupaten Ponorogo.

    Penetapan tersangka ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat, 7 November. Ada tiga klaster korupsi yang ditemukan KPK.

    Pertama adalah dugaan suap pengurusan jabatan. Lalu suap proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo dan penerimaan lainnya atau gratifikasi.

    Dalam kasus suap pengurusan jabatan, Yunus selaku Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo tahu akan diganti oleh Sugiri sejak awal tahun. Sehingga, dia menyiapkan sejumlah uang dan menyerahkannya sebanyak tiga kali.

    Penyerahan pertama dilakukan Yunus kepada Sugiri pada Februari 2025 dengan nominal Rp400 juta yang diberikan melalui ajudan.

    Kemudian, pada periode April-Agustus, Yunus menyerahkan uang senilai Rp325 juta kepada Agus Pramono.

    Lalu, dia kembali menyerahkan uang sebesar Rp500 juta kepada Ninik yang merupakan kerabat Sugiri pada November. Sehingga, duit yang diterima Sugiri mencapai Rp900 juta.

    Tak sampai di situ, Sugiri juga mendapatkan Rp1,4 miliar dari proyek paket pekerjaan di lingkungan RSUD Ponorogo dengan nilai Rp14 miliar. Duit ini disebut KPK awalnya lebih dulu diterima Yunus selaku Kepala RSUD.

    Sedangkan pada klaster terakhir, diduga ada penerimaan gratifikasi berupa uang ratusan juta dari pihak swasta oleh Sugiri.

  • KPK Periksa 3 Saksi Kasus RPTKA, Dalami Prosedur-Aset Eks Sekjen Kemnaker

    KPK Periksa 3 Saksi Kasus RPTKA, Dalami Prosedur-Aset Eks Sekjen Kemnaker

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga saksi terkait kasus dugaan pemerasan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

    Ketiga saksi diperiksa pada Senin, (1/12/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Saksi pertama adalah istri dari eks Sekretaris Jenderal Kemnaker Hery Sudarmanto berinisial RS. Dia didalami terkait aset-aset yang dimiliki oleh Hery sudarmanto dan keluarganya.

    Saksi kedua adalah RAH selaku Direktur PPTKA Tahun 2015-2017 didalami terkait prosedur pengurusan RPTKA yang masih manual atau belum melalui online.

    “Selain itu saksi juga dimintai keterangan perihal adanya permintaan uang tidak resmi kepada para agen TKA,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (3/12/2025).

    Saksi ketiga adalah MH selaku Dirjen Binapenta & PKK Tahun 2016-2020. MH diperiksa terkait prosedur pengurusan RPTKA di Kemenaker. 

    Budi menjelaskan, penyidik juga meminta keterangan kepada saksi terkait dengan aturan atau regulasi yang mendasari agen TKA mendapat badge/ID khusus dari Kemenaker sehingga dapat mewakili perusahaan pengguna TKA mengurus RPTKA.

    Dalam perkara ini, KPK telah melimpahkan berkas dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum untuk 8 tersangka, sehingga siap untuk disidang.

    Mereka adalah Koordinator Analisis dan PPTKA tahun 2021-2025, Gatot Widiartono; Petugas Hotline RPTKA 2019-2024 dan Verifikator Pengesahan RPTKA pada Direktorat PPTKA 2024-2025, Putri Citra Wahyoe;

    Analis TU Direktorat PPTKA tahun 2019-2024 yang juga Pengantar Kerja Ahli Pertama Direktorat PPTKA tahun 2024-2025, Jamal Shodiqin; dan Pengantar Kerja Ahli Muda Kemnaker tahun 2018-2025, Alfa Eshad.

    Selain itu, kata Budi, penyidik juga sudah melakukan hal yang sama pada 12 November 2025 untuk empat tersangka lainnya yakni Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker tahun 2020-2023, Suhartono; Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2019-2024 dan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker 2024-2025, Haryanto;

    Direktur PPTKA tahun 2017-2019 Wisnu Pramono; dan Direktur PPTKA tahun 2024-2025, Devi Angraeni.

    KPK menduga jumlah uang yang diterima para tersangka dan pegawai dalam Direktorat PPTKA Ditjen Binapenta dan PKK dari pemohonan RPTKA mencapai Rp53,7 miliar. Uang ini digunakan untuk makan-makam para pegawai.

  • “Resep” dari PTBI 2025 untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tangguh

    “Resep” dari PTBI 2025 untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tangguh

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) melalui Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 telah merumuskan “resep” bagi perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan ke depan.

    Rangkaian “resep” tersebut juga dirancang sebagai antisipasi terhadap tantangan global yang semakin kompleks. Meski sepanjang 2025 Indonesia menunjukkan resiliensi ekonomi yang solid, bekal ini tetap memerlukan keterpaduan langkah.

    Terlebih, ketidakpastian serta gejolak ekonomi global diperkirakan masih akan membayangi dinamika perekonomian dunia, mulai dari kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) yang berlanjut hingga perlambatan ekonomi dunia.

    “Sinergi” kata kuncinya, sebagaimana yang ditegaskan Gubernur BI Perry Warjiyo.

    Resep pertama dimulai dari penguatan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bagi negara manapun untuk tumbuh lebih tinggi dan berdaya tahan, stabilitas sangatlah penting.

    Pada tahun depan, stabilitas semakin dibutuhkan. Ini bukan hanya untuk mengungkit pertumbuhan dari sisi permintaan agregat, tetapi juga untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah situasi global yang cepat berubah.

    Stabilitas nilai tukar dan inflasi yang harus terus dijaga, termasuk batas defisit fiskal di bawah 3 persen PDB. Selain itu, ketahanan serta stabilitas sektor perbankan wajib terus diperkuat. Semua ini memerlukan sinergi fiskal dan moneter.

    “Stabilitas yang dinamis. Harga-harga terkendali, rupiah stabil, ekonomi bergerak cepat, dan rakyat mendapat manfaat. Itulah ‘Sumitronomcis’,” tegas Gubernur BI.

    Resep kedua, transformasi sektor riil untuk meningkatkan modal, tenaga kerja, dan produktivitas. Transformasi ini dapat ditempuh melalui kebijakan industrial maupun kebijakan reformasi struktural yang saling melengkapi.

    Kebijakan industrial dapat diarahkan dengan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam (SDA) yang fokus pada peningkatan nilai tambah. Di sisi lain, kebijakan struktural diarahkan untuk perbaikan iklim investasi, kecepatan birokrasi, konektivitas infrastruktur, hingga investasi dan perdagangan.

    Resep ketiga menekankan pentingnya perluasan pembiayaan perekonomian dan pasar keuangan. Transformasi sektor riil membutuhkan modal besar, sehingga tidak bisa hanya mengandalkan APBN.

    Karena itu, kebutuhan pendanaan yang signifikan untuk hilirisasi dan industrialisasi SDA dapat diperkuat melalui perbankan dan berbagai lembaga keuangan, serta investasi swasta baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

    Resep keempat, percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional. Pemanfaatan QRIS, mobile banking, e-commerce, hingga BI-FAST telah memudahkan aktivitas masyarakat, sementara digitalisasi transaksi keuangan pemerintah juga terus berkembang.

    Resep kelima atau terakhir menekankan pentingnya penguatan kerja sama investasi dan perdagangan, terutama di tengah meningkatnya proteksionisme global.

    Dalam hal ini, kerja sama bilateral dan regional dapat dihubungkan dengan agenda hilirisasi dan kebutuhan pembiayaan nasional. Tak hanya berhenti di situ, kerja sama juga mencakup perluasan penggunaan mata uang lokal (local currency transactions/LCT) hingga sistem pembayaran digital antarnegara.

    Kelima “resep” yang saling terhubung ini diyakini mampu mendorong ekonomi Indonesia tumbuh ke tingkat yang lebih tinggi sekaligus lebih tahan terhadap guncangan eksternal.

    Dengan proyeksi pertumbuhan 4,7-5,5 persen pada 2025 yang berpotensi meningkat menjadi 4,9-5,7 persen pada 2026 dan 5,1-5,9 persen pada 2027, arah kebijakan ini memberi dasar optimisme.

    BI sendiri berkomitmen menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan melalui bauran kebijakan yang pro-stability sekaligus pro-growth, sementara kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran pada 2026 akan diarahkan lebih kuat untuk mendorong pertumbuhan.

    Arahan Presiden Prabowo Subianto

    Menanggapi arah transformasi tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto turut menegaskan urgensi untuk menghadirkan solusi yang cepat, tepat, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

    Arah transformasi ekonomi harus dibarengi dengan tekad kuat untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan bebas dari penyelewengan maupun korupsi.

    Pemerintah yang memiliki niat lurus, menurut Presiden, adalah pemerintah yang menempatkan kebenaran dan keadilan sebagai dasar dari setiap keputusan, serta menjalankan kebijakan dengan akal sehat dan keberpihakan yang jelas kepada rakyat.

    Ia menambahkan bahwa seluruh kebijakan harus dijalankan dengan ketenangan, keyakinan, dan rasa percaya diri. Sikap ini diperlukan agar proses pembangunan tidak mudah terguncang oleh tekanan eksternal maupun dinamika politik global.

    Dalam pandangan Presiden, tekad untuk “berdiri di atas kaki sendiri” bukan slogan semata, tetapi landasan moral yang harus mewarnai setiap langkah pembangunan nasional.

    Dengan arah kebijakan yang terstruktur serta komitmen kuat pada stabilitas, transformasi, dan kerja sama, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonominya.

    Tantangan global memang tidak mudah, tetapi kesiapan institusi, ketegasan kebijakan, dan sinergi lintas sektor menjadi modal penting untuk menjaga momentum.

    Ke depan, keberhasilan implementasi “lima resep” BI akan sangat bergantung pada konsistensi, integrasi kebijakan, serta partisipasi seluruh pemangku kepentingan.

    Jika hal ini terjaga, Indonesia tidak hanya mampu mempertahankan resiliensi, tetapi juga melangkah menuju perekonomian yang lebih berdaya saing dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kejagung Geledah Bea Cukai Kasus CPO, Dirjen Djaka Siapkan Bantuan Hukum ke Pegawai

    Kejagung Geledah Bea Cukai Kasus CPO, Dirjen Djaka Siapkan Bantuan Hukum ke Pegawai

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) di sejumlah kantor pelayanan Bea Cukai.

    Djaka menjelaskan bahwa langkah penegakan hukum tersebut berkaitan dengan pendalaman kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan kegiatan usaha komoditas kelapa sawit dan turunannya. Penyelidikan ini menyasar periode tahun berjalan 2021 hingga 2024.

    “Itu kasus lama masalah sawit dan turunannya, selama tahun 2021 sampai dengan 2024 kalau tidak salah,” ungkap Djaka di Kantor Kanwil Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Dia memerinci bahwa penggeledahan tidak terpusat di satu lokasi saja, melainkan dilakukan di beberapa kantor wilayah (Kanwil) Bea Cukai yang memiliki kaitan operasional dengan aktivitas ekspor komoditas tersebut.

    Meski proses hukum tengah berjalan, Djaka menekankan pentingnya mengedepankan asas praduga tak bersalah. Pihaknya belum dapat menyimpulkan adanya kesalahan prosedur atau tindak pidana yang dilakukan oleh personel Bea Cukai sebelum adanya putusan hukum yang mengikat.

    Sebagai bentuk tanggung jawab institusi, purnawirawan perwira TNI ini memastikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan memberikan pendampingan bagi pegawainya yang menjalani pemeriksaan.

    “Tentunya kita belum tentu men-judge bahwa personel dari Bea Cukai itu melakukan tindakan kesalahan. Tetapi selama proses hukum itu berjalan, kita akan memberikan bantuan ataupun support kepada pegawai Bea Cukai yang diperiksa,” tutupnya.

    Dugaan Korupsi Limbah CPO

    Adapun, Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah CPO pada 2022. Pengusutan ini dilakukan karena penyidik pada direktorat Jampidsus Kejagung RI telah mengendus dugaan praktik rasuah terkait dengan ekspor Pome 2022.

    Informasi yang dihimpun Bisnis, penyidikan kasus ini bermula dari data eksportasi POME yang nilainya justru lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor crude palm oil alias CPO. Padahal, POME adalah limbah cair kelapa sawit. Limbah ini bisa berfungsi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau gas metana dan mengubah biogas menjadi energi listrik.

    Adapun kalau merujuk kepada Peraturan Menteri Perindustrian atau Permenperin No.32/2024 tentang Klasifikasi Komoditas Turunan Kelapa Sawit, eksportasi POME bisa dilacak dalam dua kode harmonized system atau kode HS yakni 23066090 dan 23069090. 

    Kode HS dengan pos tarif 23066090 diperuntukkan untuk POME yang berkadar asam lemak bebas atau ALB 10% – 20%. Sementara untuk kode HS dengan pos tarif 23069090 digunakan untuk POME dengan kadar air dan impurities sebesar 0,5%.

    Sayangnya, pihak Kejagung belum mau memaparkan mengenai detail perkara yang disidiknya saat ini. Mereka hanya memastikan telah memeriksa sejumlah pihak untuk menyibak misteri di balik kasus korupsi eksportasi POME.  

    Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor limbah CPO di Indonesia itu mencapai US$1.760.024.935 atau US$1,7 miliar pada 2022.

    Nilai itu diperoleh dari dua pos tarif POME yang diklasifikasikan berdasarkan parameter. Misalkan kode HS 23066090 dengan parameter kadar ALB memiliki nilai ekspor US$651 juta dan bobot sekitar 3 juta ton.

    Sementara itu, limbah CPO dengan parameter kadar air dan impurities memiliki kode HS 23069090. Limbah CPO dengan parameter ini memiliki nilai ekspor US$1,1 miliar dengan volume 1,2 juta ton.

    Sebelumnya, Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyatakan pihaknya telah menggeledah lebih dari lima lokasi terkait dengan perkara ini. Satu dari lokasi yang digeledah adalah kantor pusat Bea Cukai di Jakarta. 

    Selain itu, rumah pejabat Bea Cukai juga telah digeledah dalam perkara ini. Lokasi penggeledahan itu tak hanya dilakukan di Jakarta, sebab penyidik Jampidsus juga telah melakukan geledah di luar Jakarta. 

    Hanya saja, Anang tidak menjelaskan secara jelas pihak-pihak yang digeledah itu, termasuk duduk perkara kasusnya. Namun demikian, Anang menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan upaya hukum seperti pemanggilan saksi dalam perkara ekspor limbah CPO ini.

    “Saksi sudah diperiksa, penggeledahan sudah, pokoknya ketika melakukan upaya paksa dan salah satunya penggeledahan langkah hukum ini pastinya saksi-saksi sudah ada yang diperiksa, sudah pasti itu,” ujar Anang di Kejagung, Selasa (28/10/2025).

  • KPK Ungkap Ada Banyak Titik Lahan Proyek Whoosh yang Diselidiki

    KPK Ungkap Ada Banyak Titik Lahan Proyek Whoosh yang Diselidiki

    Jakarta –

    KPK melakukan penyelidikan dugaan korupsi terkait pengadaan lahan kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan lahan yang diusut itu berada di banyak tempat.

    “Tanah ini posisinya tentu ada di beberapa tempat, gitu, bukan hanya di satu tempat saja, gitu,” kata Setyo kepada wartawan, Rabu (3/12/2025).

    Setyo mengatakan pihaknya belum bisa mengungkap detail kasus ini karena masih penyelidikan. Setyo hanya menyebut pihaknya mendalami kepemilikan awal lahan untuk proyek Whoosh.

    “Nah ini yang sedang kami dalami, apakah tanah yang di Halim lokasinya adalah milik TNI AU atau bukan, gitu. Ini belum pasti,” katanya.

    Dia mengatakan pihaknya juga mendalami lokasi yang berada di sepanjang rute Whoosh. Dia mengatakan ada banyak pengadaan lahan yang dilakukan.

    KPK diketahui tengah menyelidiki dugaan kasus dalam proyek kereta cepat Whoosh sejak awal tahun ini. Whoosh sendiri merupakan kereta cepat Jakarta-Bandung yang beroperasi mulai 2 Oktober 2023. Whoosh merupakan kereta cepat pertama di Indonesia sekaligus Asia Tenggara.

    Rencana pembangunan kereta cepat dimulai sejak 2015 dengan pembentukan PT Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC). Proyek ini masuk Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016.

    (azh/haf)

  • Negosiasi 5 Jam, AS-Rusia Gagal Berkompromi Soal Wilayah Ukraina

    Negosiasi 5 Jam, AS-Rusia Gagal Berkompromi Soal Wilayah Ukraina

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, serta utusan khusus AS Steve Witkoff di Kremlin, setelah sebelumnya memberi sinyal bahwa pasukannya siap terus bertempur demi mencapai tujuan awal perang Rusia.

    Pertemuan tersebut adalah momen krusial bagi Ukraina dalam minggu yang diperkirakan penuh ketegangan, setelah beberapa hari diplomasi intensif. Inti dari pertemuan ini adalah rencana perdamaian AS, yang kemudian direvisi di bawah tekanan dari Kyiv dan para pendukungnya di Eropa.

    Mengenai wilayah Ukraina yang diduduki, “sejauh ini kami belum menemukan kompromi, tetapi beberapa solusi Amerika dapat dibahas,” ujar penasihat utama kepresidenan Rusia, Yuri Ushakov, setelah pertemuan di Moskow. “Beberapa rumusan yang diajukan tidak sesuai bagi kami, dan pekerjaan akan terus berlanjut,” tambahnya.

    Trump mengatakan bahwa kemajuan dalam mengakhiri perang yang hampir berlangsung empat tahun itu tidak akan mudah. “Perwakilan kami sedang berada di Rusia saat ini untuk melihat apakah kita bisa menyelesaikannya,” paparnya dalam rapat kabinet di Gedung Putih. “Situasi yang tidak mudah, biar saya katakan. Benar-benar berantakan.”

    Dalam wawancara yang disiarkan Selasa (03/12) malam di Fox News, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan pembicaraan dengan Rusia “telah menghasilkan beberapa kemajuan” untuk mengakhiri perang dengan Ukraina. Tidak jelas kapan tepatnya wawancara itu direkam.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada hari Senin (01/12) bahwa setiap rencana harus mengakhiri perang secara permanen, dan bukan hanya menghasilkan jeda dalam pertempuran yang dimulai dengan ofensif oleh Moskow pada Februari 2022.

    Ia juga mengatakan dalam sebuah unggahan di media sosial bahwa “tidak akan ada solusi yang mudah.”

    Moskow menolak rencana yang telah diubah

    Kushner dan Witkoff akan menyerahkan versi baru rencana AS tersebut kepada Putin, yang telah dirumuskan ulang setelah versi awalnya memicu kekhawatiran di Kyiv dan Eropa bahwa rencana itu terlalu banyak memberi konsesi kepada Moskow.

    Ushakov mengatakan rencana awal AS terdiri dari empat bagian, yang dibahas selama pertemuan lima jam di Kremlin. “Ada beberapa poin yang bisa kami sepakati,” kata penasihat diplomatik utama Putin itu. Namun “presiden tidak menyembunyikan sikap kami yang kritis, bahkan negatif, terhadap sejumlah usulan.”

    Putin telah menuntut agar Kyiv menyerahkan wilayah yang diklaim Moskow sebagai miliknya. Kremlin juga menolak kehadiran pasukan Eropa di Ukraina untuk memantau gencatan senjata.

    Dalam unggahan di media sosialnya, Zelensky mengatakan “pertanyaan paling sulit berkaitan dengan wilayah, aset (Rusia) yang dibekukan dan jaminan keamanan.”

    Meski demikian, pembicaraan di Moskow “bermanfaat”, papar Ushakov, dan posisi Rusia dan AS tidak menjadi semakin berjauhan setelahnya.

    Tekanan Rusia

    Putin tampak mengirim pesan keras sesaat sebelum pembicaraan AS dimulai. Ia mengatakan bahwa Pokrovsk —benteng Ukraina Timur yang disebut pasukan Rusia baru-baru ini berhasil direbut — adalah “titik pijakan yang baik untuk menyelesaikan semua tugas yang ditetapkan pada awal operasi militer khusus,” – menggunakan istilah yang dipakai Kremlin untuk perang tersebut.

    Selain Pokrovsk, Kyiv berada di bawah tekanan di banyak front. Pasukan Rusia bergerak cepat pada November di Ukraina timur, dan Kyiv diguncang skandal korupsi yang berujung pada pengunduran diri negosiator utamanya — tangan kanan Zelensky.

    Moskow juga meningkatkan serangan drone dan rudal ke Ukraina dalam beberapa pekan terakhir, yang menyebabkan ratusan ribu orang hidup tanpa listrik dan pemanas. Zelensky menuding Kremlin berusaha “menghancurkan” negaranya.

    Di sisi lain, pemimpin Rusia menuduh Eropa mensabotase kesepakatan mengenai konflik tersebut dan mengirim pesan suram, dengan mengatakan: “Kami tidak berencana berperang dengan Eropa, tetapi jika Eropa menginginkannya dan memulai, kami siap saat ini juga.”

    Zelensky mengatakan ia berharap dapat membahas isu-isu kunci dengan presiden AS dan menyiratkan bahwa motivasi sebenarnya Moskow untuk pembicaraan dengan AS adalah guna melonggarkan sanksi Barat.

    Kehadiran Kushner

    Eropa khawatir Washington dan Moskow dapat mencapai kesepakatan tanpa melibatkan mereka atau memaksa Ukraina membuat konsesi yang tidak adil.

    Rencana awal AS yang terdiri dari 28 poin dan diungkap bulan lalu begitu dekat dengan tuntutan Moskow sehingga memicu tuduhan bahwa Rusia terlibat dalam penyusunannya, sesuatu yang dibantah Washington.

    Bloomberg melaporkan bulan lalu mengenai rekaman audio yang menunjukkan bahwa Witkoff membantu melatih pejabat Rusia tentang bagaimana Putin sebaiknya berbicara kepada Trump.

    Witkoff telah beberapa kali bertemu Putin, tetapi media AS melaporkan bahwa ini adalah pertama kalinya Kushner — yang juga membantu menengahi gencatan senjata antara Israel dan Hamasdi Gaza awal tahun ini — ikut dalam pembicaraan dengan Putin.

    *Editor: Rizki Nugraha

    Tonton juga video “Progres Perdamaian di Ukraina Masih Gitu-gitu Aja”

    (ita/ita)

  • KPPU: Denda pelanggaran persaingan usaha capai Rp695 miliar di 2025

    KPPU: Denda pelanggaran persaingan usaha capai Rp695 miliar di 2025

    Denda besar ini bukan semata instrumen hukum, melainkan sinyal kuat bagi pasar bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh dicapai dengan cara mematikan pesaing atau merugikan konsumen,

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat denda pelanggaran persaingan usaha tahun ini (per 30/11) mencapai angka Rp695 miliar.

    Wakil Ketua KPPU Aru Armando dalam jumpa media di Jakarta, Rabu mengatakan, angka ini melonjak drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan menjadi sinyal kuat bagi pasar bahwa negara tidak main main terhadap pelaku usaha yang merugikan publik.

    “Denda besar ini bukan semata instrumen hukum, melainkan sinyal kuat bagi pasar bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh dicapai dengan cara mematikan pesaing atau merugikan konsumen,” kata Aru.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa denda yang telah dibayarkan per 2 Desember 2025 mencapai Rp52.909.065.048. Hal ini, lanjutnya, membuktikan upaya penegakan hukum persaingan usaha optimal dilakukan KPPU.

    KPPU pun telah melakukan putusan terhadap 12 perkara di tahun ini termasuk kepada Google hingga TikTok.

    Beberapa di antara 12 kasus yang telah ditangani KPPU yaitu Google dikenakan denda mencapai Rp 202 miliar dan masih belum inkrah, sementara Sany Group dikenakan denda Rp449 miliar, dan keterlambatan notifikasi oleh TikTok dengan denda Rp15 miliar.

    Selain mengawal korporasi besar, Aru mengatakan KPPU juga menempatkan diri sebagai instrumen pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

    “Dari 12 perkara yang diputus tahun ini, masih terdapat berbagai kasus persekongkolan tender. Ketika negara mengeluarkan anggaran besar untuk infrastruktur, mulai dari rumah sakit, jalan, hingga proyek energi, risiko penyelewengan anggaran melalui persekongkolan tender dapat meningkat signifikan,” ujar Aru.

    “Penegakan hukum di sektor ini adalah bentuk dukungan langsung KPPU terhadap Asta Cita pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien,” imbuhnya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kasus OTT Bupati Sugiri Sancoko, KPK Periksa Kepala BKD Ponorogo dan Enam Ajudan

    Kasus OTT Bupati Sugiri Sancoko, KPK Periksa Kepala BKD Ponorogo dan Enam Ajudan

    Madiun (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Ponorogo Winarko Arif dan enam ajudan bupati serta sekretaris daerah, sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi terkait suap pengurusan jabatan, proyek, dan penerimaan gratifikasi yang berawal dari OTT Bupati Ponorogo. Total sebanyak 14 saksi dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan pada Rabu (3/12/2025).

    Dalam kasus yang menjerat Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko (SUG), ini, KPK telah menetapkan empat tersangka. Selain Bupati Sugiri, tersangka lain adalah Agus Pramono (AGP) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo; Yunus Mahatma (YUM) selaku Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo; dan Sucipto (SC) selaku pihak swasta rekanan RSUD.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan pemeriksaan massal yang menyasar unsur pejabat dan orang-orang dekat bupati ini. “Hari ini Rabu (3/12/2025), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap 14 saksi,” kata Budi Prasetyo.

    Selain Kepala BKD Winarko Arif, penyidik KPK memanggil tiga orang ajudan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, yakni Wildan Ajudan, Zufar Ali Akbar, dan Altof. Pemeriksaan juga menyasar dua ajudan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, yakni Faishal Rauf Rama Dhani dan Dimas Sulton. Keterangan dari para ajudan ini sangat krusial karena mereka berada di lingkaran terdekat para tersangka utama.

    Selain nama-nama tersebut, KPK juga memanggil delapan saksi lain yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai posisi strategis di lingkup Pemkab Ponorogo. Mereka yang menjalani pemeriksaan meliputi Dwi Susilowati, Sur Wigiyanto, Lestriyana Riswandari, Maek Subekti, Atis Wahyuni, Suwandi, Mujiono, dan Rizky Wahyu Nugroho.

    Meskipun Budi tidak merinci kaitan spesifik para saksi tersebut dalam kasus ini atau materi pemeriksaan yang akan didalami penyidik, pemanggilan Kepala BKD mengindikasikan KPK sedang mendalami proses pengurusan jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo.

    Budi hanya menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap seluruh saksi dilakukan di wilayah Jawa Timur. “Pemeriksaan dilakukan di Polres Kota Madiun,” ujar Budi. [hen/beq]

  • Cara Daftar Lelang KPK Edisi Hakordia 2025, Ini Tips Ikut Penawarannya

    Cara Daftar Lelang KPK Edisi Hakordia 2025, Ini Tips Ikut Penawarannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyelenggarakan lelang barang rampasan KPK dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025. 

    Masyarakat dapat mengikuti lelang KPK secara daring melalui situs resmi lelang.go.id. Berikut panduan lengkap pendaftaran dan mekanisme lelang yang perlu diketahui.

    Peninjauan Barang (Aanwijzing)

    1. Barang Tidak Bergerak

    Calon peserta dapat melihat objek lelang di lokasi masing-masing setiap hari kerja atau menghubungi Jaksa KPK.

    2. Barang Bergerak

    Barang bergerak dapat ditinjau langsung di:

    Lokasi: Rupbasan KPK RI, Jl. Dewi Sartika No. 68, Cawang, Jakarta Timur

    Kontak Jaksa KPK:

    Leo Manalu – 0811-603-665

    Syarkiyah – 0811-4203-221

    Fransman R. Tamba – 0813-9628-6817

    Katalog lengkap objek lelang tersedia di: https://bit.ly/lelanghakordia2025 

    Jadwal Lelang KPK

    ⦁ Hari/Tanggal: Selasa, 9 Desember 2025 (jadwal terdekat). Jadwal selanjutnya, bisa dicek di situs KPK

    ⦁ Platform: https://lelang.go.id/ 

    ⦁ Penetapan Pemenang: Setelah batas akhir penawaran

    ⦁ Pelunasan: Maksimal 5 hari kerja setelah lelang

    Bea Lelang Pembeli:

    ⦁ 2% dari harga lelang (barang tidak bergerak)

    ⦁ 3% dari harga lelang (barang bergerak)

    Batas waktu penawaran mengikuti sistem waktu server aplikasi.

    Cara Daftar Akun di Lelang.go.id

    1. Akses situs lelang.go.id

    2. Pilih tab Perseorangan

    3. Pilih WNI atau WNA sesuai status kewarganegaraan

    4. Isi formulir pendaftaran

    5. Masukkan data akun (email dan kata sandi)

    6. Aktivasi akun melalui email

    7. Akun yang telah aktif dapat langsung digunakan untuk masuk ke sistem lelang.

    Syarat Mengikuti Lelang KPK

    Peserta wajib menyiapkan dan mengunggah dokumen berikut:

    1. KTP

    2. Nomor rekening bank

    3. NPWP

    Pejabat lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) akan memeriksa persyaratan dan mengirim hasil verifikasi ke email peserta. Jika dinyatakan memenuhi syarat, peserta dapat mengikuti lelang secara online di seluruh KPKNL. (Angela Keraf)

  • Dirjen Bea Cukai tanggapi soal pemeriksaan sejumlah pejabatnya

    Dirjen Bea Cukai tanggapi soal pemeriksaan sejumlah pejabatnya

    Itu kasus lama, masalah sawit dan turunannya. Tahun 2021 sampai dengan 2024 kalau enggak salah.

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menanggapi soal pemeriksaan sejumlah kantor serta rumah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Ia mengatakan perkara yang diusut merupakan kasus lama terkait ekspor sawit dan turunannya.

    “Itu kasus lama, masalah sawit dan turunannya. Tahun 2021 sampai dengan 2024 kalau enggak salah,” ujar Djaka, usai Konferensi Pers Pemusnahan Barang Kena Cukai Ilegal Kanwil DJBC Jakarta, Rabu.

    Djaka menjelaskan, pemeriksaan dilakukan tidak hanya di Kantor Pusat DJBC, tetapi juga di beberapa kantor wilayah Bea Cukai yang menangani ekspor sawit.

    “Tidak hanya ini, beberapa kantor wilayah Bea Cukai yang berkaitan dengan ekspor sawit (diperiksa), dan itu masih berproses,” ujarnya.

    Ia menekankan bahwa proses hukum masih berjalan sepenuhnya di Kejagung, sehingga dirinya tak ingin tergesa-gesa menyimpulkan dugaan kesalahan para pegawainya.

    “Tentunya kita belum tentu menjudge bahwa personel dari Bea Cukai itu melakukan tindakan kesalahan. Tetapi selama proses hukum itu berjalan, kita akan memberikan bantuan ataupun support kepada pegawai bea cukai yang diperiksa,” ujarnya lagi.

    Kejagung saat ini tengah menangani kasus dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) tahun 2022.

    Penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi serta penggeledahan sejak Oktober 2025.

    POME sendiri merupakan cairan limbah dari pengolahan minyak kelapa sawit yang meski berstatus limbah, memiliki potensi nilai tambah.

    Dalam penyidikan, Kejagung telah menggeledah lebih dari lima lokasi yang terkait dengan DJBC, baik kantor maupun rumah pejabat.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan penggeledahan dilakukan pada 22 Oktober 2025 di Jakarta dan beberapa daerah lainnya.

    “Yang jelas memang penggeledahan terkait dengan perkara di Bea Cukai ada penggeledahan lebih dari lima titik, dan barang-barang yang sudah diambil ada dokumentasi-dokumentasi yang diperlukan dalam penyidikan,” ujarnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.