Xcloud.id

Kasus: korupsi

  • Layanan K3 tetap berjalan pasca OTT Wamenaker

    Layanan K3 tetap berjalan pasca OTT Wamenaker

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menaker: Layanan K3 tetap berjalan pasca OTT Wamenaker
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 19:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan layanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tetap berjalan pasca-operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Layanan K3 tetap berjalan,” ujar Yassierli dalam konferensi pers, di Jakarta, Kamis.

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah melakukan berbagai hal untuk membangun sistem yang lebih baik, mulai dari sumber daya manusianya, layanannya sampai dengan pakta integritas.

    “Saya selalu mengingatkan, proses layanan kita perbaiki, apalagi K3 ini saya sangat konsern. Angka kecelakaan kerja kita masih memprihatinkan. Kita perlu percepatan dalam layanan K3 dan seterusnya. Jadi makanya kami prihatin dan kita menyayangkan sekali sebetulnya,” ujar Yassierli.

    Sertifikasi K3 memang melibatkan pihak Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) sebagai mitra, dan tidak mungkin pemerintah sendiri yang melakukan sertifikasi.

    “Jadi melibatkan PJK3, di situlah kita harus pastikan bahwa mereka itu punya komitmen. Kita sudah lakukan itu. Bahkan kemarin saya sampaikan, PJK3 yang belum melakukan komitmen ulang pakta integritas, kita tahan dulu izinnya,” katanya lagi.

    Khusus untuk Sertifikasi K3, Menaker sudah melaksanakan Pakta Integritas dengan hampir seribu Perusahaan Jasa K3 (PJK3) di Indonesia, untuk membuat komitmen supaya tidak ada praktik suap, pemerasan, dan/atau gratifikasi. Kemnaker meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila masih ada praktik tersebut.

    “Tapi tetap, ini proses dari suatu sistem yang sudah lama. Jadi memang perbaikan itu butuh upaya-upaya yang kemudian harus lebih intens lagi. Dan inilah yang terus menjadi pekerjaan rumah kami ke depan,” kata Yassierli.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kamis (21/8) sore, telah menangkap 14 orang terkait OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer.

    “Sampai dengan saat ini yang diamankan 14 orang,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

    Walaupun demikian, Budi belum dapat memberitahukan siapa saja pihak-pihak yang sudah ditangkap tersebut.

    “Pihak-pihak yang diamankan, barang bukti, dan juga konstruksi perkaranya nanti kami akan update (beri tahu, Red.) ya,” ujarnya lagi.

    Sumber : Antara

  • Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Warganet Singgung Pakta Integritas Hukuman Mati Koruptor

    Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Warganet Singgung Pakta Integritas Hukuman Mati Koruptor

    Bisnis.com, JAKARTA – Unggahan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer kembali viral usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Adapun, warganet kembali mengungkit unggahan Immanuel Ebenezer di media sosial X. Unggahan tersebut tentang dirinya yang tengah menandatangani pakta integritas hukuman mati bagi pejabat negara yang melakukan korupsi.

    “Bersama Kepala Badan BP2MI menandatangani pakta integritas hukuman mati jika pejabat negara melakukan korupsi, Benny Ramdani sosok pejabat di Pemerintahan Jokowi yang memiliki komitmen perang melawan korupsi dan HTI,” tulis unggahan Ebenezer pada Februari 2021.

    Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer pada Rabu (20/8/2025).

    Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Noel, sapaannya, menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama atau pemerintahan Prabowo-Gibran yang terjaring OTT KPK.

    “Benar,” kata Fitroh kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

    Fitroh menjelaskan OTT yang dilakukan penyidik terhadap Immanuel Ebenezer terkait dengan pemerasan atas sejumlah perusahaan untuk pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3.

    Untuk diketahui, pengurusan sertifikasi K3 oleh industri dilakukan dengan mengajukan izin ke Kemnaker.

    “[OTT Immanuel Ebenezer terkait] Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” jelas Fitroh kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

    Meski demikian, pimpinan KPK berlatar belakang jaksa itu menyebut dugaan praktik pemerasan pengurusan sertifikasi K3 itu berbeda dengan perkara pemerasan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang saat ini diusut KPK di lingkungan Kemnaker.

    Pada perkara RPTKA Kemnaker, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka yang di antaranya adalah dua orang mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker.

  • Dijemput Paksa, Rudy Ong Tertunduk Saat Digiring ke Gedung KPK

    Dijemput Paksa, Rudy Ong Tertunduk Saat Digiring ke Gedung KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Tersangka kasus dugaan pemberi suap atas penerbitan izin usaha pertambangan (IUP), Rudy Ong Chandra tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (21/8/2025). Dia dijemput paksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Rudy tiba pukul 21.37 WIB. Dia turun dari mobil petugas KPK bernopol B 2317 UOT. Dia tampak mengenakan kemeja berwarn aungu dengan motif garis.

    Dia juga ditemani pria yang mengenakan pakaian kemeja putih dan sweater berwarna abu-abu serta menenteng tas berwarna cokelat dan hitam.

    Rudy hanya bisa menunduk selama berjalan menuju ruangan penyidik. Dia tidak memberi sepatah kata kepada awak media.

    Ketika ingin menaiki tangga yang bertembok kaca, dia sempat memberikan instruksi kepada petugas untuk jalan lebih dulu. Namun permintaan itu ditolak. 

    Dia berjalan ke atas dengan tangan yang menutup wajah di bagian sebelah kiri, karena pada posisi ini awak media dapat memotret dan melihat dengan jelas.

    Setelah sampai tangga terakhir untuk diperiksa lebih lanjut, seketika Rudy merayap sampai tidak tampak oleh awak media, hingga sesudah melewati pintu akses, dia baru tampak berdiri kembali.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan Rudy akan ditahan hingga 20 hari ke depan.

    “Selanjutnya tersangka ROC akan dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 21 Agustus sampai dengan 9 September 2025,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (21/8/2025).

    Adapun penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih.

    Diketahui, Rudy telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) karena memberikan suap Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur pada 2013-2018.

    Rudy merupakan pengusaha tersohor dan menjabat beberapa posisi penting sebagaiKomisaris PT Sepiak Jaya Kalimantan Timur, PT Cahaya Bara Kalimantan Timur, PT Bunga Jadi Lestari, dan PT Anugrah Pancaran Bulan. Selain itu, ia juga tercatat sebagai pemegang saham 5 persen di PT Tara Indonusa Coal.

    Sebagai informasi, perkara dugaan suap IUP ini telah naik ke tahap penyidikan sejak 19 September 2024. KPK telah menetapkan tiga tersangka, yaitu; mantan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak; Ketua Kadin Kaltim, Dayang Dona; Rudy Ong Chandra. 

    Ketiganya telah dicegah bepergian ke luar negeri sejak 24 September 2024 untuk enam bulan ke depan.

    Rudy pernah mengajukan gugatan praperadilan terkait status tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pada November 2024, hakim menolak gugatan tersebut

    Rudy sempat mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, pada Rabu (13/11/2024), hakim menolak permohonan tersebut.

  • Belum Bisa Pastikan Wamenaker Noel Kader Gerindra Atau Bukan, Dasco: Saya Akan Cek Lagi

    Belum Bisa Pastikan Wamenaker Noel Kader Gerindra Atau Bukan, Dasco: Saya Akan Cek Lagi

    JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad belum dapat memastikan apakah Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau Noel merupakan kader partainya atau bukan. Meskipun, beberapa sumber menginformasikan bahwa Noel saat ini merupakan politikus Partai Gerindra.

    Dasco mengatakan, pihaknya akan mengecek terlebih dulu status Nole di partai. Sehingga DPP Gerindra bisa memutuskan langkah selanjutnya terkait kasus hukum yang menjerat Noel.

    “Saya akan cek lagi. Saya cek lagi. Saya belum tau,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 21 Agustus.

    Sementara soal reshuffle kabinet, Dasco menilai, hal itu hanya Presiden Prabowo Subianto yang tahu. “Kalau ini mungkin ditanyakan kepada Mensesneg, mungkin lebih tepat,” katanya.

    Dasco pun tak mau menilai kinerja Noel selama menjadi Wamenaker, sebab sebagai wakil ketua DPR, ia langsung berhubungan dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

    “Saya kebetulan tidak sering interaksi, dan kebetulan memang selama ini kita banyak bersentuhan dengan Menteri Ketenagakerjaan ya selama ini. Memang yang berhubungan dengan lembaga itu adalah menterinya,” ungkap Dasco.

    Kendati belum ada pengumuman resmi dari KPK tentang status Noel, Dasco menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak pandang bulu terhadap penegakan kasus-kasus korupsi.

    “Sehingga yang pasti, presiden tidak akan melindungi. Bila ada memang terbukti pembantu-pembantunya melakukan hal-hal perbuatan yang tidak terpuji,” tegas Dasco.

  • Fakta-fakta Immanuel Ebenezer Terjaring OTT, KPK Sita Uang hingga Motor Ducati

    Fakta-fakta Immanuel Ebenezer Terjaring OTT, KPK Sita Uang hingga Motor Ducati

    Jakarta: Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Noel ditangkap di Jakarta. “Lokasi di wilayah Jakarta,” kata Budi Prasetyo di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, hari ini.

    Berikut ini fakta-fakta Wamenaker Immanuel Ebenezer terjaring OTT:
     
    1. Kasus pemerasan sertifikasi K3

    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut Noel ditangkap atas kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3. Saat ini, Noel tengah dimintai keterangan.

    “Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” kata Fitroh melalui keterangan tertulis.
     

     

    2. Total 10 orang terjaring OTT

    Selain Wamenaker, Immanuel Ebenezer alias Noel, setidaknya ada sembilan orang lain yang terjaring. “(Total) sepuluh orang,” kata Wakil ketua KPK Fitroh Rohcahyanto melalui keterangan tertulis.

    Namun, Fitroh belum bisa memerinci nama-namanya. Mereka yang terjaring saat ini tengah dimintai keterangan.
     
    3. Puluhan mobil dan motor Ducati disita

    Dalam OTT ini, ada puluhan mobil dan motor Ducati. Motor Ducati yang disita antara lain berjenis Multistrada V4 dan Ducati Streetfighter V4.

    “Yang pasti ada uang, ada puluhan mobil dan ada motor Ducati,” ujar Fitroh.
     
    4. Ruangan di kantor Kemenaker disegel KPK

    Tak hanya itu, KPK juga menyegel salah satu ruangan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Namun tidak dijelaskan apakah ruangan kantor tersebut adalah milik Noel. 
     
    5. KPK punya waktu 1×24 jam untuk tetapkan status hukum

    KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum Wamenaker Noel dan 9 orang lainnya usai ditangkap OTT. Informasi lengkap akan dipaparkan melalui konferensi pers. 

    Jakarta: Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
     
    Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Noel ditangkap di Jakarta. “Lokasi di wilayah Jakarta,” kata Budi Prasetyo di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, hari ini.
     
    Berikut ini fakta-fakta Wamenaker Immanuel Ebenezer terjaring OTT:
     

    1. Kasus pemerasan sertifikasi K3

    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut Noel ditangkap atas kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3. Saat ini, Noel tengah dimintai keterangan.

    “Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” kata Fitroh melalui keterangan tertulis.
     

     

    2. Total 10 orang terjaring OTT

    Selain Wamenaker, Immanuel Ebenezer alias Noel, setidaknya ada sembilan orang lain yang terjaring. “(Total) sepuluh orang,” kata Wakil ketua KPK Fitroh Rohcahyanto melalui keterangan tertulis.
     
    Namun, Fitroh belum bisa memerinci nama-namanya. Mereka yang terjaring saat ini tengah dimintai keterangan.
     

    3. Puluhan mobil dan motor Ducati disita

    Dalam OTT ini, ada puluhan mobil dan motor Ducati. Motor Ducati yang disita antara lain berjenis Multistrada V4 dan Ducati Streetfighter V4.
     
    “Yang pasti ada uang, ada puluhan mobil dan ada motor Ducati,” ujar Fitroh.
     

    4. Ruangan di kantor Kemenaker disegel KPK

    Tak hanya itu, KPK juga menyegel salah satu ruangan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Namun tidak dijelaskan apakah ruangan kantor tersebut adalah milik Noel. 
     

    5. KPK punya waktu 1×24 jam untuk tetapkan status hukum

    KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum Wamenaker Noel dan 9 orang lainnya usai ditangkap OTT. Informasi lengkap akan dipaparkan melalui konferensi pers. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (PRI)

  • KPK Jemput Paksa Rudy Ong Chandra, Tersangka Kasus Suap IUP di Kalimantan Timur

    KPK Jemput Paksa Rudy Ong Chandra, Tersangka Kasus Suap IUP di Kalimantan Timur

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa bos tambang asal Kalimantan Timur, Rudy Ong Chandra. 

    Diketahui, Rudy telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) karena memberikan suap Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur pada 2013-2018.

    “Hari ini Penyidik melakukan jemput paksa terhadap Sdr. ROC terkait perkara TPK pengurusan izin pertambangan di wilayah Kaltim periode 2013 – 2018,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (21/8/2025)

    Tindakan jemput paksa lantaran Rudy kerap absen dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK. Setibanya di Jakarta, Rudy akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK

    Rudy merupakan pengusaha tersohor dan menjabat beberapa posisi penting sebagai Komisaris PT Sepiak Jaya Kalimantan Timur, PT Cahaya Bara Kalimantan Timur, PT Bunga Jadi Lestari, dan PT Anugrah Pancaran Bulan. Selain itu, ia juga tercatat sebagai pemegang saham 5 persen di PT Tara Indonusa Coal.

    Sebagai informasi, perkara dugaan suap IUP ini telah naik ke tahap penyidikan sejak 19 September 2024. KPK telah menetapkan tiga tersangka, yaitu; mantan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak; Ketua Kadin Kaltim, Dayang Dona; Rudy Ong Chandra. 

    Ketiganya telah dicegah bepergian ke luar negeri sejak 24 September 2024 untuk enam bulan ke depan.

    Rudy pernah mengajukan gugatan praperadilan terkait status tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pada November 2024, hakim menolak gugatan tersebut

    Rudy sempat mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, pada Rabu (13/11/2024), hakim menolak permohonan tersebut.

  • Program pencegahan korupsi sasar Dukcapil DKI sebab rentan gratifikasi

    Program pencegahan korupsi sasar Dukcapil DKI sebab rentan gratifikasi

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengadakan sosialisasi program pencegahan dan pemberantasan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) karena menjadi salah satu instansi yang rentan terjadinya praktik korupsi dan gratifikasi.

    Inspektur DKI Jakarta, Dhany Sukma di Jakarta, Kamis, mengatakan dinas dukcapil memiliki peran strategis dalam penyusunan database kependudukan secara nasional, sehingga rentan terjadi praktik korupsi dan gratifikasi.

    “Korupsi tidak selalu hadir dalam bentuk besar. Praktik koruptif bisa berupa gratifikasi kepada pejabat,” katanya.

    Dhany menyampaikan, korupsi juga bisa dilakukan operator yang berhadapan langsung saat memberikan layanan publik data kependudukan dan catatan sipil, pungutan liar yang dibungkus sebagai kontribusi, hingga konflik kepentingan.

    Menurut dia, korupsi bisa dicegah salah satunya melalui penguatan pemahaman terhadap nilai-nilai budaya anti korupsi, khususnya seputar pencegahan gratifikasi dan konflik kepentingan dalam pelayanan publik.

    Oleh karena itu, Pemprov DKI menggencarkan sosialisasi program pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan, termasuk dukcapil. Kegiatan ini diikuti 300 petugas pelayanan di lingkungan dinas dukcapil.

    Menurut Dhany, sosialisasi dan kampanye yang diadakan hari ini merupakan salah satu langkah strategis untuk membangun dan membangkitkan kembali budaya antikorupsi di tengah masyarakat.

    Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto berharap kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi kepada jajarannya dapat memupuk komitmen menggelorakan semua layanan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    Dukcapil DKI Jakarta pun berkomitmen menggelorakan budaya antikorupsi saat menunaikan pelayanan kepada warga.

    Komitmen ini diwujudkan dengan penandatanganan bersama program pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Dinas Dukcapil DKI Jakarta.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi mengingatkan tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan oleh pihak tertentu melakukan gratifikasi dan suap.

    “Kami menekankan kepada aparatur di lingkungan dinas dukcapil se-DKI Jakarta melaksanakan pelayanan secara baik tanpa pungutan alias gratis,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK Sita 15 Mobil dan 7 Motor dari OTT Immanuel Ebenezer, Said Didu: Jokower 24 Karat, Ternyata Rampok Besar

    KPK Sita 15 Mobil dan 7 Motor dari OTT Immanuel Ebenezer, Said Didu: Jokower 24 Karat, Ternyata Rampok Besar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu turut mengomentari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer.

    Diketahui, Noel-sapaan akrab Immanuel Ebenezer ditangkap KPK dalam operasi senyap pada Rabu malam. Dalam operasi itu, KPK menyita banyak barang bukti berupa kendaraan roda empat dan ruda dua.

    Said Didu menegaskan bahwa tokoh yang ditangkap KPK itu merupakan pendukung setia mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

    “Ini salah satu Jokower 24 karat. Masih percaya sama teriakan Termul?,” kata Said Didu pada akun media sosialnya.

    Said Didu bahkan menyebut, tindakan Immanuel tersebut bahkan dikategorikannya sebagai perampokan besar-besaran. Betapa tidak, jumlah kendaraan yang disita KPK dalam operasi ini mencapai 22 unit.

    Kendaraan yang disita KPK itu berupa 15 unit mobil serta 7 unit sepeda motor. Puluhan unit kendaraan itu dipastikan memiliki harga yang cukup fantastis. “Ternyata rampok besar,” tandas Said Didu.

    Sebelumnya diberitakan, Barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer tampaknya cukup banyak.

    Deretan kenderaan roda empat maupun dua itu kini diparkir di area Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Dari daftar kendaraan yang disita KPK itu, setidaknya ada 22 kendaraan yang telah disita KPK. Rinciannya berupa 15 mobil dan 7 sepeda motor.

    Diketahui, Immanuel Ebenezer ditangkap oleh KPK atas dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaanterkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). (fajar)

  • HNW Ingatkan Pemerintah Pembayaran Uang Muka Haji 2026 Harus Hati-hati

    HNW Ingatkan Pemerintah Pembayaran Uang Muka Haji 2026 Harus Hati-hati

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam pembayaran uang muka Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk musim haji 2026. Ia menilai perlunya ketelitian karena penyelenggaraan haji berada di bawah Badan Penyelenggara Haji atau Kementerian Haji dan Umrah, sedangkan pembayaran uang muka dilakukan oleh Dirjen PHU Kementerian Agama.

    “Jangan sampai uang muka ini sekarang dibayarkan oleh Kementerian Agama, lalu nanti keluar Revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah bahwa Haji 2026 dilaksanakan oleh BP Haji. Sehingga agar pembayaran awal oleh Kemenag di kemudian hari tidak justru menjadi masalah, penting sejak awal ada tanggung jawab dan kerjasama di antara kedua lembaga. Agar tak jadi masalah hukum lagi. Terlebih saat ini juga ada kasus terkait haji tahun sebelumnya yang sedang ditangani di Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujar HNW dalam keterangannya, Kamis (21/8/2025).

    Sebelumnya, Pemerintah melalui Menteri Agama mengajukan kepada Komisi VIII DPR-RI untuk persetujuan pembayaran uang muka BPIH dalam rangka pembayaran pemesanan zona tenda di Armuzna. Nilai yang diajukan untuk pembayaran tersebut sebesar 627,24 juta SAR atau sekitar Rp 2,7 Triliun, dengan batas akhir pembayaran yang ditentukan pihak Saudi Arabia yaitu pada 23 Agustus 2025.

    HNW menyayangkan pemerintah yang baru menyampaikan informasi mengenai kebutuhan mendesak pembayaran uang muka 2 hari menjelang tenggat waktu yang ditentukan Saudi. Apalagi, 22 dan 23 Agustus adalah Hari Jumat dan Sabtu di mana kedua hari tersebut merupakan hari libur di Arab Saudi.

    “Seharusnya hal ini dibahas sejak jauh-jauh hari, agar pembahasannya lebih matang dan mendalam. Karena meskipun DPR-RI sedang reses, ada mekanisme menyelenggarakan rapat di masa reses, jika memang isunya mendesak dan penting sebagaimana yang diutarakan Kemenag dan BP Haji hari ini,” imbuhnya.

    Selain itu, tanggung jawab juga harus dipegang bersama antara Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji sesuai regulasi yang masih berlaku yakni UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang PIHU dan Perpres Nomor 154 Tahun 2024 tentang BP Haji.

    (akd/akd)

  • Daftar 22 Mobil dan Motor yang Disita KPK Hasil OTT Wamenaker Immanuel Ebenzer

    Daftar 22 Mobil dan Motor yang Disita KPK Hasil OTT Wamenaker Immanuel Ebenzer

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer tampaknya cukup banyak.

    Barang bukti dimaksud berupa kendaraan roda empat maupun dua. Semuanya dipastikan merupakan kendaraan mewah.

    Deretan barang bukti berupa mobil dan sepeda motor itu merupakan hasil penyitaan yang dilakukan KPK. Barang itu merupakan barang dugaan pemerasan yang Immanuel Ebenezer.

    Deretan kenderaan roda empat maupun dua itu kini diparkir di area Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Dari daftar kendaraan yang disita KPK itu, setidaknya ada 22 kendaraan yang telah disita KPK. Rinciannya berupa 15 mobil dan 7 sepeda motor.

    Diketahui, Immanuel Ebenezer ditangkap oleh KPK atas dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaanterkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). (fajar)

    Berikut daftar mobil dan sepeda motor yang disita KPK dari hasil OTT Immanuel Ebenezer.

    Palisade hitam
    Honda CR-V
    Jeep
    Hyundai Stargazer
    Honda CR-V
    Suzuki Jimny
    Vespa Sprint S 150
    Honda CR-V
    Mitsubishi Xpander hitam
    Pajero Sport
    BMW 3301
    Vespa
    Ducati Scrambel
    Toyota Hilux
    Mitsubishi Xpander
    Toyota Corolla Cross
    Nissan GT-R
    Palisade
    Ducati Hypermotoroad 950
    Ducati Xdiavel
    Motor Ducat
    Jeep