Xcloud.id

Kasus: korupsi

  • Dekrit Presiden Gusdur soal Pembekuan DPR Semakin Trending Menjelang Demo Akbar 25 Agustus, Kenapa?

    Dekrit Presiden Gusdur soal Pembekuan DPR Semakin Trending Menjelang Demo Akbar 25 Agustus, Kenapa?

    GELORA.CO –  Di tengah maraknya seruan unjuk rasa akbar tanggal 25 Agustus 2025 ke Gedung DPR, jagat maya terus dihiasi peristiwa bersejarah Dekrit Presiden Gus Dur.

    Dekrit Presiden Gus Dur soal pembubaran DPR dan MPR yang dikeluarkan tanggal 23 Juli 2001, menurut warganet relevan dengan demonstrasi akbar tanggal 25 Agustus 2025 mendatang.

    Selain karena DPR dianggap lebih mengedepankan fungsi politik dan menanggalkan peran kemanusiaan, rencana demonstrasi akbar tanggal 25 Agustus 2025 juga momentum perbaikan.

    Menurut kalangan warganet, rasa kemelekatan dan ketergantungan rakyat Indonesia terhadap DPR sebagai lembaga legislatif sudah sepatutnya dilakukan penyesuaian.

    “Rakyat harus turun kalau mau menghapus DPR, kita harus berkumpul untuk menghapus beban negara,” tulis pemilik akun @*i,dae* seperti dikutip Ayojakarta dari IG @siaran.kalbar.

    Sebelum Dekrit dibacakan oleh Yusuf Staquf, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sempat dituding terlibat dalam sejumlah skandal korupsi.

    Selain tuduhan korupsi dana Yayasan Bina Sejahtera Warga Badan Usaha Logistik atau Yanatera Bulog, Presiden Gus Dur juga dituding menggelapkan dana dari Sultan Brunei.

    Disamping kedua tudingan tersebut, Presiden Gus Dur juga disebut-sebut terlibat dalam skandal perbuatan asusila bersama seorang wanita yang mengaku bernama Aryanti.

    Melalui pembentukan Panitia Khusus atau Pansus, sejumlah rival politik Gus Dur mulai melakukan berbagai upaya kriminalisasi yang berujung lahirnya istilah DPR seperti Anak TK.

    Saat itu Gus Dur berpendapat, untuk bisa mewujudkan rasa persatuan dan keadilan yang berketuhanan, Indonesia membutuhkan kerjasama dari Eksekutif, Legislatif serta Yudikatif.

    Pembentukan Pansus Bulog Gate, Brunei Gate dan Aryanti Gate yang Lahir tanpa dasar, menurut Gus Dur mencerminkan sikap MPR serta DPR memang kekanakan.

    Selain membekukan DPR, lewat Dekrit tanggal 23 Juli 2001 Gus Dur juga memerintahkan Pembubaran Golkar dan Pembentukan Badan Khusus untuk menyelamatkan reformasi.

    Pasca pemakzulan Gus Dur yang berimplikasi naiknya Megawati sebagai pengganti, Sidang Istimewa menetapkan Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden.

    Meski seluruh tuduhan tersebut tidak pernah terbukti, Gus Dur dalam sebuah diskusi bersama Andy F Noya pernah memberi kritik pedas bagi Indonesia.

    Menurut Gus Dur, rakyat Indonesia belum sepenuhnya bebas dari rasa takut sehingga lebih nyaman bertahan meski situasi tidak menyenangkan, bahkan diam saat haknya dibungkam.

    “Bangsa ini Penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah,” tegas Gus Dur seperti dikutip Ayojakarta dari YouTube Metro TV. ***

  • Ironi K3: Saat Wamenaker Jadi Tersangka Suap, 6 Pekerja di Babel Tewas di Lokasi Kerja Regional 24 Agustus 2025

    Ironi K3: Saat Wamenaker Jadi Tersangka Suap, 6 Pekerja di Babel Tewas di Lokasi Kerja Regional 24 Agustus 2025

    Ironi K3: Saat Wamenaker Jadi Tersangka Suap, 6 Pekerja di Babel Tewas di Lokasi Kerja
    Tim Redaksi
    BANGKA, KOMPAS.com –
     Sebuah ironi membayangi dunia ketenagakerjaan Indonesia.
    Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Imannuel Ebenezer ditetapkan sebagai tersangka kasus suap sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Di waktu hampir bersamaan, enam pekerja justru ditemukan tewas dalam serangkaian kecelakaan kerja di sejumlah lokasi Kepulauan Bangka Belitung.
    Para pekerja tewas saat mencari nafkah dan diduga tidak memenuhi standar keselamatan dalam kegiatan operasional yang mereka lakukan.
    Catatan Kompas.com, dari enam pekerja tewas, empat di antaranya merupakan pekerja tambang.
    Tiga pekerja tambang ditemukan di lokasi tambang rakyat Lembah Jambu, Tempilang, Bangka Barat pada Jumat (22/8/2025). Sementara satu pekerja tambang ditemukan tewas di Laut Penganak, Bangka Barat.
    Tragedi yang menimpa ketiga pekerja tambang di Tempilang, dipicu oleh longsoran di wilayah Izin Usaha Penambangan (IUP) PT Timah Tbk.
    Ketiga korban adalah:
    Kepala Polres Bangka Barat AKBP Aditya Pradana Nugraha mengatakan, akan mengambil langkah tegas terkait aktivitas penambangan dan penerapan standar keselamatan kerja.
    “Kami akan memanggil dan memeriksa pemilik tambang serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas operasional di lokasi ini. Aspek keselamatan kerja menjadi perhatian serius, dan kami tidak akan membiarkan kelalaian yang mengorbankan nyawa,” kata Aditya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/8/2025).
    Aditya mengungkapkan, bahwa dalam kegiatan penanganan di lokasi, Polres Bangka Barat menerjunkan tim yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim AKP Fajar Riansyah, bersama personel dari Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter).
    Petugas telah melakukan olah TKP, evakuasi korban, serta mengumpulkan bukti-bukti awal dan keterangan dari para saksi di lapangan.
    “Kami masih mengumpulkan informasi terkait status legalitas tambang dan pelaksanaan standar operasional kerja di lapangan. Jika ditemukan unsur pidana, tentu akan kami tindak sesuai prosedur,” ujar Aditya.
    Kepala Bidang Informasi PT Timah Tbk Anggi Siahaan mengatakan, turut berduka cita atas kejadian yang merenggut tiga nyawa pekerja.
    “Perusahaan fokus untuk melaksanakan mitigasi dan evakuasi korban. Untuk penyebab terjadinya peristiwa masih didalami,” ujar Anggi.
    Sedangkan, untuk penyebab peristiwa ini masih dilakukan pendalaman dan investigasi oleh tim perusahaan.
    Dia menambahkan, kecelakaan tambang itu terjadi pada mitra usaha PT Timah Tbk yang sedang beroperasi di Lembah Jambu, Desa Sinar Surya, Kecamatan Tempilang.
    PT Timah Tbk melaksanakan prosedur tanggap darurat kecelakaan tambang dalam peristiwa ini. Ke depan pihaknya juga terus berupaya memaksimalkan penerapan keselamatan kerja.
    Sementara itu, sehari sebelumnya, satu korban tewas bernama Wasidi (46), warga asal Bengkulu yang sehari-hari bekerja sebagai penyelam pada ponton apung di Laut Penganak, Bangka Barat.
    Jasad Wasidi ditemukan mengapung pada Kamis (21/8/2025) setelah dua hari dilaporkan hilang.
    Kepala Kantor SAR Pangkalpinang I Made Oka Astawa mengatakan, tim selam ikut dikerahkan dalam upaya pencarian terhadap Wasidi, namun ketika itu terkendala jarak pandang bawah laut yang terbatas.
    Sementara dua jenazah lainnya merupakan warga Sungai Selan, Bangka Tengah bernama Maryadi (20) dan Reza Arta (21).
    Keduanya terakhir kali terlihat saat membawa mekanik kapal menggunakan speedboat menuju perairan laut Permis.
    Kapolsek Sungai Selan Iptu Sugianto mengungkapkan bahwa Maryadi dan Reza membawa mekanik menuju kapal barang KM Bahari Karya yang rusak di tengah laut pada Senin (18/8/2025).
    “Sesampainya di lokasi kapal, speed yang mereka gunakan lepas, lalu dikejar. Diduga mereka tenggelam karena ombak besar,” ujar Sugianto.
    Warga bersama kepolisian langsung melakukan pencarian pada hari yang sama, namun hanya menemukan speedboat kosong.
    “Tadi pagi akhirnya ditemukan, posisi keduanya berdekatan sudah meninggal,” ungkap Sugianto.
    Dengan demikian total enam korban tewas dalam tiga hari terakhir di Kepulauan Bangka Belitung, bersamaan dengan ditahannya Imannuel Ebenezer di Jakarta pada Jumat (22/8/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penolakan Amnesti Noel Buktikan Pemerintah Komit Berantas Korupsi

    Penolakan Amnesti Noel Buktikan Pemerintah Komit Berantas Korupsi

    GELORA.CO -Audit menyeluruh harus dilakukan usai ditangkapnya eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Menurut Presiden Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Irham Ali Saifuddin, audit ini termasuk menelusuri relasi kuasa yang diduga menjadi akar praktik korupsi.

    “Kami percaya bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tanpa pandang bulu,” katanya seperti dikutip redaksi melalui keterangan resminya, di Jakarta, Minggu, 24 Agustus 2025.

    Irham juga menolak segala bentuk permohonan amnesti yang diajukan oleh mantan Ketua Relawan Jokowi Mania itu dan aktor utama terkait. 

    “Penolakan amnesti korupsi akan menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan tidak akan berkompromi dengan pelaku yang merugikan buruh dan bangsa,” sambungnya.

    Irham memandang bahwa peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret sejumlah pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini dianggap sebagai bukti rapuhnya tata kelola dan akuntabilitas di tubuh kementerian. 

    “Integritas Kementerian Ketenagakerjaan adalah kunci utama untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif dan menarik investasi berkelanjutan,” katanya. 

    Ia lantas menyoroti bahwa praktik korupsi, terutama dalam pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), tidak hanya membahayakan nyawa para pekerja, tetapi juga menggerus kepercayaan investor. 

    Dia mengacu pada kondisi ekonomi saat ini yang diwarnai maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor. 

    “Tindakan ilegal seperti pemerasan dan transaksi di bawah meja dapat mengikis kepercayaan investor, yang pada akhirnya akan menghambat penciptaan lapangan kerja,” pungkasnya. 

  • Golkar Yakin OTT Wamenaker Belum Jadi Indikator Prabowo Reshuffle Kabinet

    Golkar Yakin OTT Wamenaker Belum Jadi Indikator Prabowo Reshuffle Kabinet

    Jakarta –

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel telah ditahan KPK usai ditetapkan tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT). Sekjen Golkar, Muhammad Sarmuji, menilai OTT Wamenaker itu belum menjadi indikator bagi Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle kabinet.

    “Bukan indikator kuat,” kata Sarmuji saat dihubungi, Minggu (24/8/2025).

    Noel terjaring OTT KPK pada Rabu (20/8). Dia lalu diumumkan tersangka dan ditahan KPK pada Jumat (22/8). Beberapa jam berselang, Prabowo meneken surat keputusan presiden terkait pencopotan Noel dari jabatan Wamenaker.

    Meski yakin belum akan ada reshuffle, Sarmuji mengatakan keputusan pergantian anggota kabinet menjadi wewenang mutlak dari Prabowo.

    “Semua kembali kepada Presiden karena kewenangan ada di beliau,” jelas Sarmuji.

    “Presiden pasti akan menimbang situasi apakah jabatan Wamen perlu diisi segera atau tidak. Kalau bagi kami diisi boleh, nggak diisi jiga tidak apa-apa,” ucap Sarmuji.

    Istana Minta Kasus OTT Noel Jadi Pembelajaran Anggota Kabinet

    “Kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan, untuk sekali lagi benar-benar Pak Presiden ingin kita semua bekerja keras, berupaya keras dalam memberantas tindak pidana korupsi,” kata Pras melalui sebuah video yang dibagikan kepada wartawan, Jumat (22/8).

    Noel resmi diumumkan tersangka oleh KPK pada Jumat (22/8). Setelah itu, Pras menjelaskan, Prabowo langsung mengambil langkah dengan menandatangani keppres pencopotan Noel dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).

    “Baru saja untuk menindaklanjuti hal tersebut Bapak Presiden telah menandatangani keputusan presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan,” kata Pras.

    Istana menegaskan Prabowo tidak akan memberikan amnesti terkait OTT Noel. Istana menghormati proses hukum yang dilakukan KPK.

    (ygs/dhn)

  • 3 Tiada Tawa Tanpa Noel Nasional

    3 Tiada Tawa Tanpa Noel Nasional

    Tiada Tawa Tanpa Noel
    Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.
    “
    Humor adalah senjata orang-orang yang tidak bersenjata. Humor membantu orang-orang tertindas untuk tersenyum pada situasi mereka terluka
    ”. – Simon Wiesenthal.
    BAGI
    penyintas kekejaman holocaust Nazi, Simon merasakan betul kekuatan dari humor. Setelah lulus dari Universitas Teknik Praha di 1932, hidupnya bahagia usai menikahi Cyla Muller.
    Namun, kebahagian singkat yang dirasakan Simon segera sirna setelah ditangkap tentara Nazi yang merebut Kota Lwow di Polandia.
    Nasib Simon seperti “dipermainkan” keadaan, dirinya lolos dari eksekusi di kamp konsentrasi Mauthasen, tapi orangtua beserta 89 orang kerabatnya tewas meregang nyawa. Sedih berlarut-larut bagi Simon harus berganti menjadi “humor” yang menyembuhkan.
    Berkat caranya, Simon berhasil membangun jaringan intelijen internasional untuk memburu penjahat-penjahat Nazi yang masih buron.
    Ratusan orang yang diduga penjahat perang berhasil ditangkap, di antaranya Adolf Eichmann – arsitek genosida Hitler untuk memusnahkan orang Yahudi.
    Berkat Simon pula, Karl Jose Silberbauer yang bertanggung jawab atas penangkapan remaja putri Belanda, Anne Frank berhasil dicokok.
    Kisah Anne Frank yang “ngumpet” di belakang rak buku rumah di Amsterdam selama pendudukan Nazi menjadi buku harian legendaris yang mengungkap deritanya sebagai buronan Nazi.
    Mungkin Simon Wiesenthal lekat dengan humor, bahkan pernah terlanjur mengungkapkan kisah bualannya.
     
    Simon pernah menyatakan kalau tentara Nazi membuat sup dari mayat orang Yahudi di kamp konsentrasi. Bertahun-tahun kemudian pengakuan ini dibantahnya.
    Dalam sepuluh bulan terakhir ini pun, kita telah “dihibur” dengan aksi-aksi mirip Dedi Mizwar dalam film komedi “Jenderal Nagabonar”.
    Lengkap dengan baju kebesarannya bertabur empat bintang di pundaknya. Dirinya selalu mengenalkan dengan lantang: “Saya Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer!”
    Lagak dan gayanya membuat ciut nyali pengusaha yang menahan ijazah para karyawannya. Kerap gayanya menggebrak meja, duduk “ngglosor“ di lantai, bahkan secara berulang-ulang menyebut dirinya mendukung hukuman mati untuk koruptor bajingan.
    Di berbagai panggung media, entah di studio televisi atau di program siniar, komentarnya begitu galak dan menciutkan nyali koruptor.
    Tekadnya begitu keras, tidak lembek dan garang terhadap penyelewengan yang dilakukan orang-orang di lingkar kekuasaan presiden.
    Noel menangis dan ciut nyalinya saat ditampilkan di depan para pewarta yang memadati kantor KPK, Jumat (22 Agustus 2025).
    Noel tidak lagi mengenakan seragam kebesarannya berbintang empat. Noel merajuk saat mengenakan rompi orange KPK dengan tangan terborgol.
    Tidak ada lagi geratakan garang atau perkenalan nama dan jabatannya di awal pertemuan. Noel malah meminta amnesti kepada Presiden Prabowo.
    Kali ini, Noel pasti melawak. Sidang kasusnya pun belum digelar dan vonis hakim pun belum inkrah.
    Maraknya fenomena humor satir yang membungkus persoalan politik dan sosial sekarang ini seperti menunjukkan dua sisi sikap publik: antara kedewasaan sekaligus keletihan.
    Bayangkan, di saat masyarakat di Sumenep, Madura, masih dicekam wabah campak dan pemerintah provinsinya tidak berdaya, kita masih harus menelan kegeraman dengan ulah pejabat-pejabat ‘tengik’ di Kementerian Ketenagakerjaan yang memalak calon tenaga kerja yang butuh sertifikasi K-3.
    Di saat ada balita dari keluarga miskin bernama Raya asal Sukabumi yang meninggal karena ada kiloan cacing bersemayam di tubuhnya, masih ada anggota Dewan yang terhormat menyebut tunjangan Rp 50 juta per bulan untuk tempat tinggal adalah kewajaran.
    Kemiskinan ada di mana-mana, sementara ada ketimpangan pendapatan dan pemerintah begitu abai.
    Di saat guru dan dosen masih menggugat rendahnya pendapatan dan tunjangan, menteri keuangan malah melontarkan wacana pembiayaan dari partisipasi mayarakat.
    Saya pun yakin dengan Anda, para pembaca, kalau Sri Mulyani kali ini tidak sedang membuat humor. Di saat semua peluang pajak dijajaki pemerintah dan ketika efisiensi anggaran berimbas ke semua lini kehidupan, maka dipastikan beban rakyat akan semakin berat.
    Sekali lagi, kita semua tidak yakin kalau Sri Mulyani paham dengan urusan dapur di rumah-rumah di pinggir Kali Code di Yogyakarta atau di Kampung Keling di Medan, Sumatera Utara.
    Jangan salahkan publik yang menyikapinya dengan rasa humor ketika ada pejabat terjerat kasus korupsi.
    Kekecewaan sekaligus melihat kemunafikan para pejabat kita, dialihkan publik dengan humor. Publik secara sadar menyikapi setiap kejadian politik di negeri ini, dengan “menyalurkannya” dalam humor-humor satir.
    Melalui humor, publik juga memperlihatkan ketidakberdayaannya atau rasa letihnya. Rasa tidak ada harapan melihat karut-marut program kerja yang dijalankan pemerintah.
    Mereka menuangkannya dalam humor satir, bahkan cenderung sarkastis. Bagaimana Program Makan Bergizi Gratis yang semula dianggap membantu kehidupan rakyat miskin karena anak-anaknya sudah ditanggung makan siang gratis, kini menimbulkan tanya.
    Orangtua mulai sadar, di saat ada program makan gratis untuk anak-anaknya, tetapi lapangan kerja mulai susah didapat dan pemerintah malah mengurangi program bantuan sosial.
    Banyak orang yang mem-
    posting
    dan me-
    reposting
    untuk mengungkapkan humor politik di berbagai linimasa. 
    Usai Noel dicokok KPK, bertaburan “humor” tentang Ketua Umum Relawan Jokowi Mania itu seperti; “Di dalam hartamu yang sedikit, ada hak para pejabat”; “Imanuel artinya Tuhan Beserta Kita. Ebenezer artinya Tuhan Menolong Kita. Tapi KPK tidak melindunginya”.
    Patut disadari, humor itu merupakan kebutuhan bagi setiap orang. Orang bisa menolak perbedaan agama, budaya, bahasa atau apapun, tetapi tidak ada yang bisa menolak humor.
    Segala sesuatu yang disampaikan dengan humor, meskipun menyakitkan, publik bisa menerimanya. Ada yang bisa membuat publik tersenyum senang, tetapi ada juga yang memang pahit dan tetap bisa ditelan karena humor.
    Humor adalah kekuatan yang tajam untuk mengkritisi apapun tanpa membuat orang menjadi marah.
    Penelitian di Towson University Maryland tahun 2011, menyimpulkan bahwa humor satir dan komedi politik merupakan faktor penting dalam demokrasi.
    Bahkan bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk mengetahui kebenaran pernyataan atau kebijakan pemerintah selain menambah kepercayaan masyarakat dan pemerintah. Tentu saja akhirnya adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
    Jadi publik seharusnya menanggapinya dengan humor ketika Noel “petantang-petenteng” dengan seragam berbintang 4. Toh baru 4, belum 5.
    Sekali lagi, humor bisa berfungsi sebagai terapi untuk mengatasi ketidakwarasan dengan cara yang positif secara mental dan fisik. Bahkan melalui terapi tertawa yang menyehatkan bisa mengurangi stres dan melepaskan hormon endorfin.
    Dengan tertawa, tubuh bisa melepaskan energi negatif dan menghasilkan energi positif, sehingga meningkatkan kualitas hidup seseorang.
    Ketika besaran gaji, tunjangan serta penggantian biaya perumahan bagi anggota DPR-RI mencuat ke publik, masyarakat menanggapinya dengan humor satir.
    Meme anggota Dewan yang terhormat menunjukkan pesona Rp 3 juta sehari, maka rakyat miskin pun juga menampilkan pesona “Rp 100.000 siang malam, kadang dapat kadang tidak”, sontak tersebar.
    Sahdan ada kisah mengenai anggota DPR yang mendapat pesan
    chat
    dari seorang perempuan. Perempuan ini minta segera ditransfer Rp 10 juta ke rekeningnya.
    Si anggota Dewan bertanya buat apa harus transfer segera? Balas perempuan tersebut, dia ingin kasus tidur barengnya bersama anggota Dewan tidak tersebar ke publik, apalagi bocor ke media online.
    Tanpa banyak pertimbangan, si anggota Dewan tersebut segera mengirim uang sejumlah yang diminta perempuan tersebut.
    Dirinya khawatir perempuan yang pernah tidur bareng tersebut membocorkan rahasianya. Apalagi anggota Dewan tersebut sampai lupa berapa banyak perempuan yang pernah diajaknya “bobo” bareng selama reses dan studi banding bersama mitra kerja.
    Toh, dengan gajinya yang Rp 100 juta lebih per bulannya masih berlebih. Apalah arti uang Rp 10 juta.
    Dasar perempuan lihai, dia mengirim kembali pesan
    chat
    agar anggota Dewan tersebut segera mentransfer lagi sebanyak Rp 25 juta.
     
    Kali ini, anggota Dewan mulai berpikir siapa sebetulnya sosok perempuan itu. Anggota Dewan pun mengancam tidak akan mengirim uang yang diminta sebelum perempuan tersebut menyebutkan nama, mengirim foto dan menyebut lokasi tempat tidur bareng.
    Hanya saja, perempuan tersebut lebih gigih memintanya. Karena penasaran, akhirnya anggota Dewan itu mengirim Rp 25 juta ke rekening yang dipilih perempuan itu.
    Perempuan itupun akhirnya membocorkan jati dirinya usai menerima transfer ke dua sebesar Rp 25 juta, kalau dirinya adalah sama-sama yang “bobo” bareng di gedung parlemen saat Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan kemarin.
    Pidato kenegaraan Presiden Prabowo di sidang tahunan MPR tanggal 15 Agustus 2025 kemarin, berlangsung selama 1 jam 15 menit. Ada 6.000 kata yang disampaikan Prabowo atau rata-rata 80 kata setiap menit yang diucapkan Prabowo.
    Sekali lagi, cerita perempuan yang tidur bareng dengan anggota Dewan di atas adalah cerita fiktif dan inilah humor politik.
    “Selain kekuasaan tanpa kehormatan, sesuatu yang paling berbahaya di dunia adalah kekuasaan tanpa humor”. – Eric Sevareid (1912 – 1992), jurnalis senior di Amerika Serikat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Noel Jadi Tersangka KPK, Mantan Petinggi BUMN Ini Beber 20 Kasus Tersembunyi Rezim Jokowi

    Noel Jadi Tersangka KPK, Mantan Petinggi BUMN Ini Beber 20 Kasus Tersembunyi Rezim Jokowi

    Fajar.co.id, Jakarta — Immanuel Ebenezer, salah satu pendukung garis keras Jokowi telah resmi jadi tersangka KPK. Total ada 11 tersangka dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang ditangkap KPK.

    Kasus ini pun jadi sorotan hangat publik. Banyak yang menilai, kasus tersebut hanya puncak dari gunung es. Ada banyak kasus yang masih harus diselidiki berkaitan dengan kebijakan di rezim Jokowi.

    Pandangan itu salah satunya disampaikan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Sa’id Didu. Dia bahkan menuliskannya dengan huruf kapital.

    “DUGAAN SAYA, NOEL HANYA PUNCAK GUNUNG ES KORUPSI JOKOWER DAN TERMUL,” tulis Said Didu, melansir akun media sosialnya, Minggu (24/8/2025)

    Penangkapan Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) atas korupsi yang dilakukan di Kemenaker menurut dugaannya hanya puncak gunung es korupsi yang dilakukan oleh Jokower dan Termul selama 10 tahun kekuasaan Jokowi dan masih dilanjutkan sampai sekarang.

    “Korupsi tersebut masih tersembunyi di bawah 20 karpet korupsi rezim Jokowi,” ujar Said Didu.

    Berikut 20 kasus tersembunyi yang diyakini mantan anggota DPR RI itu masuk ranah dugaan korupsi:

    1) Jalan TOL : pembelian ruas tol swasta, pengadaan tanah, dan kenaikan harga pembangunan lebih 2 kali lipat.
    2) Infrastruktur lain : Bandara, Kereta Api, Pelabuhan, dan Jalan.
    3) Pelepasan hutan sekitar 5 juta hektare
    4) Pemberian ribuan izin tambang
    5) Pengadaan BBM, Gas, dan Crude
    6) Bansos
    7) Dana Desa
    8) Judi Online
    9) pencetakan sawah baru, irigasi, dan bendungan
    10) Pembangunan IKN
    11) Pemberian Proyek Strategis Nasional
    12) Pengadaan barang dan jasa di BUMN
    13) Penggusuran tanah rakyat seperti di PIK-2
    14) Penyelundupan
    15) Izin dan kuota impor beras, gula, daging, garam, kedele
    16) Pajak
    17) Bea dan cukai
    18) Penjualan aset negara
    19) CPO dan minyak goreng
    20) Kelautan : ekspor pasir laut, pemagaran laut, dan izin penguasaan laut dan pantai ke swasta.

  • Eks Penyidik KPK Dukung Prabowo Tolak Amnesti Noel: Jadi Efek Jera

    Eks Penyidik KPK Dukung Prabowo Tolak Amnesti Noel: Jadi Efek Jera

    Jakarta –

    Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang tidak akan melindungi anggota kabinetnya yang terlibat korupsi. Yudi mengatakan pemerintah harus tegas menolak permintaan amnesti yang disampaikan mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel saat akan ditahan KPK.

    “Presiden dan pemerintah harus tegas menolak permintaan amnesti dari mantan Wamenaker Noel walaupun yang bersangkutan pernah menjadi anggota kabinet. Hal itu sebagai efek jera agar tidak ada lagi Tindakan (pejabat) seperti Noel yang terkena OTT oleh KPK,” kata Yudi saat dihubungi, Minggu (24/8/2025).

    Noel ditangkap KPK pada Rabu (20/8) dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Dia lalu diumumkan sebagai tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Kemnaker pada Jumat (22/8).

    “Hal yang dilakukan Noel berbanding terbalik dengan upaya Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi yang selalu didengungkan di pidato-pidato beliau,” ujar Yudi.

    Yudi juga mengapresiasi kerja KPK yang kembali berhasil menangkap pejabat setingkat Menteri dalam kegiatan OTT. Menurut Yudi, kerja penindakan KPK saat ini telah berada di jalur yang tepat.

    “Tentu semakin meningkat dan berprestasinya KPK harus diapresiasi dalam wujud KPK kembali pulih akibat kontroversi di kepemimpinan masa lalu. Sekarang KPK sudah kembali on the track. Tapi juga kita harus kritisi dan jangan euforia karena ini baru satu OTT yang membuat publik bergairah terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK,” tutur Yudi.

    Dia berharap KPK tidak berpuas diri. Yudi menyebut masih banyak kasus dugaan korupsi yang harus segera dituntaskan oleh KPK.

    “Kita berharap ini bukan pertama dan terakhir, semoga ke depan ada lagi OTT atau pengungkapan kasus besar. Termasuk PR-PR KPK yang harus diselesaikan seperti kasus kuota tambahan haji, CSR BI, termasuk juga BJB dan kasus-kasus lain harus dituntaskan sebagai PR KPK,” katanya.

    Sebelumnya, Noel sempat berharap diberi amnesti oleh Prabowo. Namun, baru harapan itu diucap, Prabowo justru mencopot Noel dari jabatannya.

    “Semoga Pak Prabowo memberi saya amnesti,” kata Noel di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (22/8).

    Pernyataan itu disampaikan Noel saat digiring ke mobil tahanan. Permintaan amnesti itu telah dilontarkan Noel saat ia belum memasuki sel tahanan. Noel dan 10 orang tersangka pemerasan sertifikat K3 Kemnaker kini telah menjalani penahanan di Rutan KPK.

    Istana juga telah menegaskan Presiden Prabowo tidak akan memberi amnesti terkait OTT Noel. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan Prabowo tidak akan memberikan amnesti kepada anak buah yang terlibat korupsi.

    “Dalam hal ini, kita ikuti saja proses hukum. Biar proses hukum yang membuat semua ini terang benderang,” ujar Hasan kepada wartawan, Sabtu (23/8).

    Dia mengatakan Prabowo sering mengingatkan bawahannya untuk bekerja keras dan tidak melakukan korupsi. Menurutnya, peringatan itu sering diucap Prabowo.

    Hasan pun memastikan Prabowo tidak akan membela siapa pun anak buahnya yang terlibat korupsi. Prabowo, katanya, menyerahkan sepenuhnya ke KPK.

    “Presiden juga pernah menyampaikan tidak akan membela bawahannya yang terlibat korupsi. Jadi kita serahkan saja sepenuhnya pada penegakan hukum,” tegasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ygs/dhn)

  • Kasus Noel Jadi Alarm, Ekonom Wijayanto Samirin: Tidak Perlu Kejar Koruptor Sampai Antartika, Justru Ada di ‘Antar Kita’

    Kasus Noel Jadi Alarm, Ekonom Wijayanto Samirin: Tidak Perlu Kejar Koruptor Sampai Antartika, Justru Ada di ‘Antar Kita’

    Fajar.co.id, Jakarta – Penangkapan Immanuel Ebenezer atau Noel, aktivis 98 sekaligus Wakil Menteri, dinilai menjadi alarm bahaya bagi Presiden Prabowo dalam agenda pemberantasan korupsi dan implementasi program-program strategis pemerintah.

    Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengatakan penangkapan Noel terjadi di tengah komitmen Presiden yang selalu menegaskan perang terhadap korupsi di berbagai kesempatan.

    “Dalam pidatonya, Presiden kembali menegaskan komitmen memberantas korupsi, bahkan mengancam seluruh jajarannya agar menjauhi perilaku koruptif. Ia sendiri berjanji akan memimpin upaya mengejar koruptor hingga ke Antartika,” tegas Wijayanto.

    Namun, kasus Noel justru menunjukkan betapa sulitnya memberantas korupsi. Wijayanto menegaskan bahwa Noel yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat malah justru memeras mereka dengan menaikkan tarif sertifikat K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dari Rp275.000 menjadi Rp6 juta per sertifikat.

    Alih-alih memperbaiki birokrasi, Noel justru meneruskan praktik lama bahkan meminta bagian dari aliran dana korupsi. “Lebih ironis lagi, praktik tersebut melibatkan ASN hingga pejabat eselon II, dan dilakukan sejak bulan pertama ia menjabat,” ujar Wijayanto. Ia menambahkan, banyak pihak meyakini posisi Wakil Menteri hanya dijadikan batu loncatan untuk melakukan korupsi.

    Situasi ini, lanjutnya, tidak berdiri sendiri. Pada saat bersamaan, Kementerian Agama juga tengah diperiksa KPK terkait kuota haji, sementara Kementerian Komunikasi dan Digital ditelisik terkait kasus perlindungan judi online. “Korupsi telah mengakar, hingga muncul kesan bahwa pemerintah kita telah menjelma menjadi ‘Pemerintahan Wani Piro’: values (nilai-nilai) dibuang, digantikan value (nilai uang). Segalanya serba pragmatis dan transaksional,” jelasnya.

  • Sepekan, Presiden berhentikan Wamenaker hingga bantuan untuk Gaza

    Sepekan, Presiden berhentikan Wamenaker hingga bantuan untuk Gaza

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita politik terpopuler dalam sepekan yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengisi akhir pekan Anda.

    Presiden Prabowo berhentikan Immanuel Ebenezer sebagai Wamenaker

    Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, menjelaskan Presiden Prabowo telah menandatangani surat keputusan untuk memberhentikan Noel, sapaan populer Immanuel Ebenezer.

    “Bapak Presiden telah menandatangani putusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Selanjutnya, kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya. Dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan,” kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta, Jumat malam.

    Selengkapnya klik di sini.

    Prabowo hormati proses hukum penangkapan Wamenaker oleh KPK

    Presiden Prabowo Subianto menghormati proses hukum yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.

    “Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum, beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    TNI terjunkan bantuan logistik untuk warga Gaza pada HUT Ke-80 RI

    TNI melalui Satgas Garuda Merah Putih-II berhasil mendaratkan bantuan logistik dengan metode air drop atau menjatuhkan dari pesawat untuk warga di Jalur Gaza, Palestina tepat pada perayaan HUT Ke-80 RI pada Minggu (17/8).

    “Keberhasilan ini menjadi catatan bersejarah, sekaligus hadiah istimewa bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Republik Indonesia,” ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang di Jakarta, Senin.

    Selengkapnya klik di sini.

    Anggota DPR: Wamenaker Ebenezer terkena OTT seperti “gol bunuh diri”

    Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai bahwa fenomena Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) seperti “gol bunuh diri”.

    Sebab, kata dia, Presiden Prabowo Subianto selalu menyuarakan isu-isu terkait pemberantasan korupsi. Dia pun mengaku terkejut usai mendengar kabar OTT terhadap Wamenaker itu.

    “Kita sangat prihatin dengan kejadian ini, karena presiden sangat gencar menyuarakan isu-isu soal pemberantasan korupsi,” kata Nasir Djamil di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    Istana sebut tunjangan rumah DPR urusan Kemenkeu

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa urusan tunjangan rumah bagi anggota DPR sepenuhnya berada pada kewenangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara cegat di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, menanggapi pernyataan anggota DPR yang menyebut adanya kenaikan tunjangan rumah terkait peralihan fasilitas dari rumah jabatan.

    “Makanya, tanyakan ke Bu Menkeu,” katanya saat ditanya terkait hal itu.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Episode Baru Lisa Mariana Kini di Perkara yang Diusut KPK

    Episode Baru Lisa Mariana Kini di Perkara yang Diusut KPK

    Jakarta –

    Nama Lisa Mariana (LM) kini turut terseret dalam pusaran kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Lisa sendiri yang mengaku menerima aliran dana terkait perkara tersebut.

    Diketahui, KPK tengah mendalami kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. KPK pun memeriksa Lisa Mariana untuk menelusuri aliran dana nonbujeter di kasus tersebut.

    Pemeriksaan itu dilakukan Jumat (22/8) di gedung KPK, Jakarta Selatan. Lisa didampingi oleh pengacaranya.

    “Ini kan kita ketahui bersama, sebagian anggaran digunakan dalam dana nonbujeter ya di BJB. Yang kemudian penyidik terus menelusuri apa sih penggunaan dari dana nonbujeter tersebut, untuk apa, untuk siapa,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (22/8).

    Lisa Mariana (Foto: Pradita Utama/detikcom)

    “LM, saksi diperiksa terkait aliran-aliran uang dalam perkara BJB,” lanjutnya.

    Budi mengapresiasi Lisa yang memenuhi panggilan KPK tersebut. Keterangan Lisa, menurut Budi, sangat dibutuhkan penyidik.

    Budi juga menjelaskan apakah penyidik akan memeriksa mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil atau RK dalam kasus BJB ini. Budi mengatakan hal itu akan dilakukan jika diperlukan.

    “Nanti jika sudah ada jadwal pemanggilannya, tentu nanti kami akan sampaikan,” ujarnya.

    Pengakuan Lisa Terima Dana

    Setelah diperiksa KPK, Lisa Mariana pun memberikan keterangannya. Lisa mengaku menerima aliran dana tersebut untuk anaknya.

    “Ya kan buat anak saya, benar,” ujar Lisa di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (22/8).

    Lisa enggan menjelaskan berapa nominalnya. Dia menyerahkan hal itu kepada KPK.

    “Saya tidak bisa sebut nominalnya ya,” ujarnya.

    Lisa Mariana di gedung KPK (Foto: Pradita Utama/detikcom)

    Kubu RK Merespons

    Pihak Ridwan Kamil buka suara soal klaim yang disampaikan oleh Lisa Mariana terkait aliran dana kasus bank BJB. Pihak RK menyerahkan ke penyidik untuk menelusuri pengakuan Lisa.

    “Kami tidak memiliki kapasitas untuk menanggapi atau mengomentari materi yang menjadi domain penyidik KPK dan saksi yang diperiksanya,” ujar pengacara RK, Muslimin Jaya Butarbutar, Sabtu (23/8).

    Muslimin lalu menyayangkan bahwa Lisa terus saja menyebut anaknya merupakan anak dari RK, mantan Gubernur Jawa Barat. Dia menyebut hasil tes DNA Bareskrim Polri sudah menjawab polemik tersebut.

    “Namun, berulang kali dalam berbagai kesempatan, LM selalu mengatakan bahwa CA adalah anak biologis klien kami. Faktanya, hasil tes DNA oleh Lab Dokkes Polri menyatakan sebaliknya,” katanya.

    Tersangka Kasus BJB

    KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Yuddy Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB; Widi Hartono (WH), yang menjabat pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB; serta Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (S), dan Sophan Jaya Kusuma (RSJK), selaku pihak swasta.

    Perbuatan kelimanya diduga telah menimbulkan kerugian negara hingga Rp 222 miliar. KPK menduga duit tersebut masuk sebagai dana pemenuhan kebutuhan nonbujeter.

    Para tersangka saat ini belum ditahan. Tapi KPK sudah meminta Ditjen Imigrasi mencegah mereka ke luar negeri selama enam bulan dan bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penyidikan.

    Halaman 2 dari 4

    (isa/isa)