Xcloud.id

Kasus: korupsi

  • Eks Dirjen Kemenkeu Isa Didakwa Rugikan Negara Rp90 Miliar di Kasus Jiwasraya

    Eks Dirjen Kemenkeu Isa Didakwa Rugikan Negara Rp90 Miliar di Kasus Jiwasraya

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa eks Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata telah merugikan keuangan negara sebesar Rp90 miliar dalam kasus korupsi Jiwasraya.

    Dia didakwa atas kapasitasnya sebagai mantan Kepala Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

    “Perbuatan terdakwa Isa Rachmatarwata, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Hendrisman Rahim, Harry Prasetyo, dan Syahmirwan sebagaimana disebutkan di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara PT Asuransi Jiwasraya sebesar Rp90 miliar,” ujar JPU di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

    JPU merincikan kerugian keuangan negara itu berdasarkan reinsurance fund yang dibayarkan ke Provident Capital Indemnity sejumlah Rp50 miliar pada 12 Mei 2010.

    Kemudian, reinsurance fund ke Best Meridian Insurance Company sejumlah Rp 24 miliar pada 12 September 2012; dan reinsurance fund II ke Best Meridian Insurance Company sebesar Rp 16 miliar pada 25 Januari 2013.

    Adapun, kerugian negara itu berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian negara kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT AJS pada beberapa perusahaan periode 2008–2018 Nomor: R-1/F.6/FO.1/07/2025 tanggal 22 Juli 2025 dari tim auditor bantuan teknis dan hukum lainnya Jampidsus.

    Kemudian, Isa terseret kasus ini lantaran telah selaku Kabiro Bapepam-LK telah memberikan persetujuan kepada Jiwasraya untuk memasarkan produk asuransi JS Saving Plan.

    Padahal, Isa mengetahui kala itu Jiwasraya tengah mengalami insolvensi atau kondisi perusahaan tidak sehat. Perbuatannya itu kemudian dinilai telah merugikan keuangan negara.

    “Bahwa perbuatan diancam oleh Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” pungkas JPU.

  • Prabowo: Kesehatan-Pendidikan yang Baik Hanya Bisa Terwujud kalau Tak Ada Korupsi Nasional 26 Agustus 2025

    Prabowo: Kesehatan-Pendidikan yang Baik Hanya Bisa Terwujud kalau Tak Ada Korupsi Nasional 26 Agustus 2025

    Prabowo: Kesehatan-Pendidikan yang Baik Hanya Bisa Terwujud kalau Tak Ada Korupsi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto menyatakan, pemerintah wajib memperjuangkan pendidikan dan kesehatan yang terbaik terlepas dari siapapun pemimpinnya.
    Ia menyebutkan, kesehatan dan pendidikan yang baik tersebut bisa diwujudkan jika tidak ada korupsi dan manipulasi.
    “Kesehatan yang baik dan pendidikan yang baik hanya bisa diwujudkan kalau tidak ada korupsi. Kalau tidak ada manipulasi, kalau tidak ada kebocoran,” kata Prabowo saat meresmikan gedung layanan terpadu dan Institut Neurosains Nasional RSPON Dr. Mahar Mardjono di Cawang, Jakarta Timur, Selasa (26/8/2025).
    Prabowo menekankan, pendidikan dan kesehatan adalah wujud dari demokrasi yang sebenarnya.
    Menurut dia, Negara yang berhasil dalam demokrasi adalah negara yang bisa memberi pendidikan terbaik dan pelayanan kesehatan terbaik.
    “Pendidikan dan kesehatan adalah demokratisasi. Itu saudara-saudara,” ucap Prabowo.
    Oleh karena itu, ia mewanti-wanti bahwa setiap rupiah yang digelontorkan untuk pendidikan dan kesehatan harus kembali dinikmati oleh rakyat.
    Prabowo juga menegaskan, kesehatan dan pendidikan adalah bagian dari kesejahteraan yang merupakan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang miskin dan tinggal di daerah terpencil.
    “Setiap rupiah yang membeli alat-alat yang terbaik di dunia harus sampai ke rakyat. Dan tidak boleh ada yang merasa di atas golongan lain,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Sudah Siapkan Pengganti Wamenaker Noel

    Prabowo Sudah Siapkan Pengganti Wamenaker Noel

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa persoalan hukum yang menjerat eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer sudah ditangani sesuai prosedur.

    Hal itu disampaikan usai dirinya memberikan sambutan dalam peresmian Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional RS Pusat Otak Nasional (PON) Mahar Mardjono, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (26/8/2025).

    “Sudah diurus semuanya itu. Ya? Oke,” kata Prabowo singkat saat ditanya mengenai kasus yang menimpa Noel di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Menanggapi pertanyaan mengenai siapa yang akan menggantikan posisi Wamenaker, Prabowo memastikan bahwa nama pengganti sudah disiapkan. Namun dia belum menyebutkan secara rinci sosok yang dimaksud.

    “Ada nanti, tenang aja,” ujar Prabowo.

    Seperti diketahui, KPK sebelumnya menetapkan Noel sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tertentu. Dengan status hukum tersebut, posisinya sebagai Wamenaker dipastikan akan segera digantikan.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer minta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Selain minta maaf ke Presiden Prabowo, pria yang akrab disapa Noel itu juga menyampaikan permintaan maaf ke keluarganya dan rakyat Indonesia.

    “Saya ingin sekali pertama saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Lalu kedua saya minta maaf kepada anak dan istri saya,” kata Noel sebelum digiring ke mobil tahanan KPK Jakarta, Jumat (22/8).

    Noel pun mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Sayangnya, Noel tidak menjelaskan lebih lanjut ihwal hal tersebut.

    “Saya juga ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak pernah di OTT,” katanya

    Tersangka Noel juga membantah bahwa kasus yang menjerat dirinya adalah kasus pemerasan seperti yang disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto. Menurut Noel, narasi pemerasan yang disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada media massa merupakan narasi kotor yang memberatkan dirinya.

  • Prabowo Resmikan Institut Neurosains Nasional dan Gedung Baru RS PON

    Prabowo Resmikan Institut Neurosains Nasional dan Gedung Baru RS PON

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (PON) Mahar Mardjono di Cawang, Jakarta Timur, Selasa (26/8/2025).

    Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa rumah sakit tidak hanya berfungsi sebagai pusat layanan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan penelitian bagi para dokter spesialis di bidang saraf dan otak.

    Prabowo mengaku memiliki kebanggaan tersendiri terhadap sosok Prof. Dr. Mahar Mardjono, tokoh kedokteran Indonesia yang namanya diabadikan pada RS PON.

    Dia mengenang pengalamannya sebagai pasien Mahar Mardjono, serta menyoroti kiprah sang profesor sebagai akademisi, rektor UI, dokter pribadi Presiden Soeharto, sekaligus sosok yang dihormati karena keberaniannya bersuara kritis.

    “Profesor Mahar Mardjono waktu mudanya adalah pejuang yang ikut angkat senjata. Banyak dokter saat itu yang menjadi pemimpin di medan perang. Saya ingat betul, beliau dikenal kritis, tapi tetap dihormati bahkan oleh pemerintah,” ujar Prabowo.

    Usai meninjau fasilitas, Prabowo menyatakan RS PON kini telah setara dengan rumah sakit terbaik dunia, baik dari sisi infrastruktur, peralatan, maupun kualitas sumber daya manusianya.

    Namun dia menekankan bahwa bangsa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal kekurangan dokter, terutama spesialis dan tenaga paramedis.

    “Kita harus bekerja keras, menggunakan segala kemampuan untuk memastikan layanan kesehatan terbaik bagi seluruh rakyat, termasuk yang paling miskin dan di daerah terpencil,” tegasnya.

    Menurut Prabowo, pendidikan dan kesehatan adalah hak fundamental yang tidak bisa ditawar. Dia bahkan menyebut keduanya sebagai wujud nyata demokrasi.

    “Negara yang berhasil dalam demokrasi adalah negara yang bisa memberi pendidikan terbaik dan pelayanan kesehatan terbaik. Itu hanya bisa terwujud jika tidak ada korupsi, manipulasi, dan kebocoran anggaran. Setiap rupiah harus sampai ke rakyat,” pungkas Prabowo.

  • Pembentukan Kementerian Haji tingkatkan pengelolaan ibadah haji

    Pembentukan Kementerian Haji tingkatkan pengelolaan ibadah haji

    Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Slamet Rosyadi. ANTARA/Sumarwoto

    Pakar: Pembentukan Kementerian Haji tingkatkan pengelolaan ibadah haji
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 26 Agustus 2025 – 15:04 WIB

    Elshinta.com – Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Slamet Rosyadi menilai rencana pembentukan Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umrah merupakan langkah yang mendesak untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan ibadah haji dan umrah di Indonesia.

    “Kuota haji yang diberikan Arab Saudi kepada Indonesia cukup besar sehingga perlu manajemen khusus. Tidak mudah untuk memobilisasi dan mengelola jumlah jamaah haji yang besar,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa.

    Menurut dia, pembentukan kementerian yang secara khusus menangani haji dan umrah tersebut bisa menjadi solusi untuk mengatasi isu-isu yang sering terjadi, seperti masa tunggu calon haji yang bisa mencapai 50 tahun hingga praktik-praktik penyalahgunaan visa dan kuota.

    Selama ini, kata dia, pengelolaan haji menjadi bagian dari Kementerian Agama yang ruang lingkupnya terlalu besar, sehingga banyak penyimpangan yang tidak terdeteksi atau tidak termonitor dengan baik.

    “Dengan adanya Kementerian Haji, pengelolaan haji bisa lebih profesional dan jauh dari praktik-praktik korupsi, sehingga penanganannya jadi lebih fokus,” katanya menegaskan.

    Ia mengatakan ibadah haji merupakan impian dan cita-cita hampir setiap umat Islam di Indonesia, sehingga semangat beragama itu harus dijaga dan difasilitasi dengan baik oleh pemerintah.

    Selain haji, dia juga menekankan pentingnya penataan ibadah umrah yang jumlah jamaahnya terus meningkat setiap bulan.

    “Bahkan saat sekarang, umrah bukan lagi hanya sekadar ibadah, juga dibarengi dengan wisata religi. Itu bagus sekali, daripada berwisata ke tempat yang tidak punya nilai-nilai spiritual, lebih baik ke Tanah Suci,” katanya.

    Dengan demikian, kata dia, penyelenggaraan umrah juga harus ditata dan dikelola dengan baik oleh pemerintah melalui Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang akan segera dibentuk.

    Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah harus memastikan biro-biro perjalanan umrah senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah.

    “Dengan adanya Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umrah diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi masyarakat Indonesia,” kata Prof Slamet.

    Komisi VII DPR RI dan pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang rencananya dibawa ke rapat paripurna pada Selasa (26/8). RUU tersebut mengubah Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian.

    Dalam pemberitaan ANTARA, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid alias HNW mengatakan pembentukan Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umrah harus direalisasikan paling lambat 30 hari sejak undang-undang berlaku.

    “Alhamdulillah usulan tersebut kini telah disetujui dan disepakati bersama baik oleh DPR maupun Pemerintah. Sekarang RUU ini akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang,” kata HNW di Jakarta (26/8).

    Sumber : Antara

  • Kasus eks Wamenaker Noel, KPK Beberkan Pemilik 22 Kendaraan Mewah

    Kasus eks Wamenaker Noel, KPK Beberkan Pemilik 22 Kendaraan Mewah

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjabarkan pemilik kendaraan mewah yang disita dari kasus dugaan pemerasan penerbitan sertifikat K3.

    Sebagaimana diketahui, pada Kamis (21/8/2025) KPK menyita 15 mobil dan 7 motor dari perkara ini. Kendaraan diamankan dari berbagai pihak yang terlibat.

    KPK juga telah menetapkan 11 tersangka dari lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak swasta.

    Mereka melakukan penggelembungan tarif dari yang seharusnya mengurus sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebesar Rp275.000 menjadi Rp6 juta.

    “Para tersangka dengan cara memperlambat, mempersulit, dan tidak memproses permohonan sertifikat,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (23/8/2025).

    Berikut rincian pemilik kendaraan mewah dari perkara tersebut:

    12 Mobil Milik Irvian Bobby Mahendro (IBM)

    1.Toyota Corolla Cross

    2.Hyundai Palisade

    3.Suzuki Jimny

    4.Jeep

    5.Toyota Hilux

    6.Mitsubishi Expander

    7.Hyundai Stargazer

    8.Honda CRV

    9.BMW 3301

    10.Honda CRV

    11.Mitsubishi Expander

    12.Nissan GTR

    Ini 6 Motor Miliki Irvian Bobby Mahendero (IBM)

    1.Vepa Sprint S 150

    2.Ducati Hypermotard 950

    3.Ducati Xdiavel 1200

    4.Ducati Multistrada V4 RS

    5.Ducati Streetfighter

    6.Vespa

    Lalu, 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport milik Subhan (SB). Kemudian 1 uni mobil Honda CRV milik Herry Susanto (HS).

    Selain itu 1 unit Hyundai Palisade milik Gerry Aditya Herwanto Putera (GAH) 

    Adapun 1 motor Ducati Scrambler milik mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel.

    Diketahui Noel menganggap Irvian Bobby Mahendro (IBM) sebagai ‘sultan’ karena memiliki sangat kaya raya dan memiliki banyak uang serta aset khususnya di Ditjen Binwasnaker dan K3.

    “Maksudnya orang yang banyak uang di Ditjen Binwas K3. IEG minta untuk renovasi rumah Cimanggis, IBM kasih Rp3 miliar,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto.

    Di samping itu, berikut rincian 11 tersangka yang telah ditetapkan KPK dalam perkara ini

    Penerima:

    1. Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG), Wakil Menteri Ketenagakerjaan 2024–2025

    2. Fahrurozi (FEZ), Dirjen Binwasnaker dan K3 tahun 2025

    3. Hery Susanto (HS), Direktur Bina Kelembagaan 2021–2025

    4. Irvian Bobby Mahendro (IBM), Koordinator Bidang Kelembagaan & Personil K3 2022–2025

    5. Gerry Aditya Herwanto Putera (GAH), Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja 2022–2025

    6. Subhan (SB), Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 2020–2025

    7. Anitasari Kusumawati (AK), Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja 2020–2025

    8. Supriadi (SUP), Koordinator di Ditjen Binwasnaker dan K3

    9. Sekarsari Kartika Putri (SKP), Sub Koordinator di Ditjen Binwasnaker dan K3

    Pemberi:

    10. Temurila (TEM), pihak swasta dari PT KEM Indonesia

    11. Miki Mahfud (MM), pihak swasta dari PT KEM Indonesia

  • Korupsi BJB, KPK Ungkap Fakta Mobil Milik BJ Habibie yang Dijual ke Ridwan Kamil

    Korupsi BJB, KPK Ungkap Fakta Mobil Milik BJ Habibie yang Dijual ke Ridwan Kamil

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami mobil merek Mercedes-Benz milik Presiden Ke-3 RI B. J. Habibie, yang dijual oleh Ilham Akbar Habibie kepada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

    “Yang menjadikannya bernilai, kalau tidak salah, STNK-nya [surat tanda nomor kendaraan] masih STNK atas nama papanya [ayah Ilham Akbar Habibie, atau B. J. Habibie] ya,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dilansir dari Antara, Selasa (26/8/2025).  

    Asep menjelaskan pendalaman penjualan mobil milik mantan Presiden RI tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB periode 2021–2023. 

    Dia menjelaskan pendalaman tersebut seharusnya sudah dilakukan pada Jumat (22/8). Namun, Ilham Akbar Habibie berhalangan hadir.

    “Kalau tidak salah, [Ilham] ada acara di Malaysia, sehingga minta untuk dijadwalkan ulang. Saya agak lupa, apakah minggu depan atau di minggu depannya lagi, tetapi yang jelas beliau sudah memberikan waktu ya untuk dimintai keterangan sama kami,” ujarnya.

    Sementara itu, dia mengatakan KPK saat ini sedang menelusuri aliran dana terkait kasus tersebut, terutama sebelum memanggil Ridwan Kamil.

    “Nantinya, pada saat yang bersangkutan kami panggil, ya keterangannya, informasinya, sudah banyak yang akan kami tanyakan,” jelasnya.

    Sebelumnya pada 10 Maret 2025, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di Bank BJB. Penyidik turut menyita sepeda motor hingga mobil dari penggeledahan tersebut.

    Hingga Senin (25/8), tercatat sudah 168 hari Ridwan Kamil belum dipanggil oleh KPK setelah penggeledahan tersebut.

    Dalam perkara itu, penyidik KPK pada 13 Maret 2025 telah menetapkan lima orang tersangka, yang pada tahun perkara menjabat sebagai berikut, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB Widi Hartoto (WH).

    Selain itu, Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Pengendali Agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (SUH), dan Pengendali Agensi Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma (SJK).

    Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di Bank BJB tersebut sekitar Rp222 miliar.

  • Beri Wejangan ke CPNS, Menperin Bongkar Peran Penting Manufaktur ke Ekonomi Indonesia – Page 3

    Beri Wejangan ke CPNS, Menperin Bongkar Peran Penting Manufaktur ke Ekonomi Indonesia – Page 3

    Lebih lanjut, Kemenperin telah menetapkan enam program prioritas untuk lima tahun ke depan yang dituangkan dalam kerangka strategi yang lebih operasional untuk mencapai ASTA CITA Presiden. Adapun program prioritas tersebut meliputi:

    Hilirisasi industri dan penyediaan bahan baku;Pengembangan infrastruktur dan fasilitasi Kawasan industri;Penguatan industri dalam negeri;Teknologi dan modernisasi industri;Pengembangan SDM industri; danNet Zero Emission di sektor industri. 

    Selain Menperin, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan Kemenperin turut memberikan pemaparan mengenai tantangan dan strategi pengembangan sektor industri. Kegiatan ini juga mengundang narasumber eksternal dari Lembaga Pertahanan Nasional dan Komisi Pemberantas Korupsi yang diagendakan hadir pada Rabu, 28 Agustus.

    Sekretaris Jenderal Kemenperin, Eko S.A. Cahyanto dalam laporannya turut menyampaikan pelaksanaan Ministerial Lecture dan PKTBT merupakan proses pembentukan ASN yang berintegritas, jujur, nasionalis, unggul dan bertanggung jawab, serta profesional.

    “Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan teknis terkait sektor industri, namun kami berharap mampu menumbuhkan semangat dan motivasi para CPNS untuk berkontribusi nyata dalam pengabdian mereka,” ungkap Sekjen.

     

  • Terseret Dugaan TPPU Rp237 Miliar di Cilacap, Gus Yazid: Saya Siap Dipenjara Kalau Terbukti Korupsi

    Terseret Dugaan TPPU Rp237 Miliar di Cilacap, Gus Yazid: Saya Siap Dipenjara Kalau Terbukti Korupsi

    Liputan6.com, Jakarta – Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan oleh BUMD Kabupaten Cilacap yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah kian melebar. Tiga orang telah ditetapkan tersangka, yakni mantan Direktur PT Rumpun Sari Antan, Pj Bupati Cilacap, dan Komisaris PT Cilacap Segar Artha.

    Nama KH Ahmad Yazid atau Gus Yazid, turut terseret dalam pusaran kasus yang ditaksir meerugikan negara Rp237 miliar ini. Ketua Yayasan Silmi Kaffah Rancamulya itu dimintai keterangan sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), lantaran ada aliran dana masuk ke rekeningnya.

    “Saya diminta keterangan oleh Kejati Jawa Tengah, termasuk aliran dana yang diberikan oleh Pak Andi yang ternyata Andi Nurhuda (AN), salah satu tersangka. Pak Andi yang memberikan uang tersebut untuk digunakan pengobatan gratis, saat itu saya menjadi tim pemenangan Presiden Prabowo,” ujarnya di Bekasi, Selasa (26/8/2025).

    Merasa namanya dicemari, Gus Yazid tidak terima dan menegaskan siap untuk melawan. Ia sangat yakin tidak terlibat dalam skandal TPPU. Gus Yazid, bahkan secara gamblang menyebut kasus ini kental dengan aroma politik. 

    “Sampai saat ini istana tidak menyanggah ucapan saya di media saat dimintai keterangan di Kejati Jawa Tengah,” ucapnya.

    Kerugian Rp237 Miliar Dibesar-besarkan

    Menurut Gus Yazid, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyatakan, bahwa transaksi jual beli lahan tersebut sah secara hukum. Karenanya, ia menilai narasi kerugian negara sebesar Rp237 miliar terlalu dibesar-besarkan.

    “Itu kan nilai pembelian lahan, bukan kerugian negara. Memang ada sebagian lahan yang belum bisa dikelola Pemda Cilacap hingga 2025 karena masih dikuasai Kodam (IV Diponegoro), tapi tidak seluruhnya,” jelasnya.

    “Dasarnya apa Kodam IV Diponegoro Jawa Tengah menguasai lahan tersebut? Banyak juga daerah lain yang mengaku seperti ini, tapi saat di sidang tidak memiliki keabsahannya, akhirnya kalah di pengadilan,” tegasnya.

    Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mendorong semua pihak terkait melakukan terobosan menghadapi berkembangnya modus operandi kejahatan pencucian uang. Satu hal yang terpenting adalah agar alat bukti transaksi keuangan digital dapat dijad…

  • Kejagung Periksa Kepala SKK Migas Terkait Kasus Korupsi Minyak Mentah – Page 3

    Kejagung Periksa Kepala SKK Migas Terkait Kasus Korupsi Minyak Mentah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap Kepala SKK Migas Djoko Siswanto (DS) terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018 sampai dengan 2023.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menyampaikan, ada delapan saksi yang diperiksa termasuk Djoko Siswanto.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” tutur Anang dalam keterangannya, Selasa (26/8/2025).

    Para saksi adalah DS selaku Kepala SKK Migas yang juga mantan Dirjen Minyak dan Gas Bumi pada Kementerian ESDM, dan HSR selaku PNS Analis Harga dan Subsidi Dirjen Migas Kementerian ESDM tahun 2005-September 2014.

    Kemudian LH selaku Junior Officer Gas Operation I PT Pertamina International Shipping, SAP selaku Asisten Manajer Crude Trading ISC PT Pertamina (Persero) periode Oktober 2017-Januari 2018, dan TN selaku Corporate Sevodary PT Pertamina (Persero) tahun 2020.

    Serta YS selaku SVP IT PT Pertamina (Persero), TK selaku SVP Sjared Services PT Pertamina (Persero), dan ES selaku Dirjen Migas pada Kementerian ESDM tahun 2017.

    “Delapan orang saksi tersebut diperiksa untuk tersangka HW dan kawan-kawan,” kata Anang.

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan Mohammad Riza Chalid (MRC) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018-2023. 

    “Bahwa masing-masing tersangka tersebut telah melakukan berbagai penyimpangan yang merupakan perbuatan melawan hukum dalam tata kelola minyak yang mengakibatkan Kerugian Negara maupun Kerugian Perekonomian Negara,” tutur Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (10/7/2025).

    Qohar mengulas penyimpangan yang dimaksud, yaitu penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan ekspor minyak mentah, impor minyak mentah, impor BBM, sewa kapal, sewa Terminal BBM PT Orbit Terminal Merak (OTM), proses pemberian kompensasi produk Pertalite, dan penjualan solar non subsidi kepada pihak swasta dan BUMN dengan di bawah harga dasar.

    “Perbuatan para tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” jelas dia.

     

    Pernyataan keras dikemukakan Presiden Prabowo Subianto. Kendati telah memberikan kesempatan kepada para koruptor, hingga 100 hari pemerintahan belum ada koruptor yang melapor dan mengembalikan uang hasil korupsi.