Kasus: korupsi

Pembakaran Gedung DPR Makar! Presiden Prabowo: Sudah Ada Indikasi Aktornya

Jakarta (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa aksi pembakaran Gedung DPRD yang terjadi dalam kericuhan unjuk rasa bukanlah bentuk penyampaian aspirasi, melainkan tindakan makar yang tidak bisa ditoleransi.

“ASN, orang tidak bersalah, bahkan masyarakat biasa yang tidak berpolitik menjadi korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan makar,” tegas Presiden Prabowo saat memberikan keterangan resmi, usai jenguk Polisi dan Masyarakat Korban Demo, 1 September 2025 di RS Polri Jakarta.

Seperti diketahui dalam aksi unjukrasa di Makassar sebanyak 4 orang ASN meninggal dunia akibat pembakaran.

Tidak hanya di Makassar, di sejumlah kota di Jawa Timur juga aksi anarkis terjadi seperti di Surabaya pembakaran gedung samping Grahadi, DPRD Kota Kediri, Pemkab Kediri, Blitar dan sejumlah pos Polisi di Surabaya dan Waru Sidoarjo.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah dan aparat negara akan menyelidiki secara tuntas siapa aktor di balik peristiwa tersebut.

“Semua aparat negara akan selidiki. Siapa yang bertanggung jawab? Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi, dan kita tidak akan ragu-ragu,” ujarnya.

Ia juga menekankan komitmennya untuk membela kepentingan rakyat dan melawan pihak-pihak yang disebutnya sebagai mafia.

“Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia, sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali menegaskan komitmen pemerintahannya untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya.

“Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka, demi Allah saya tidak akan mundur setapak pun. Saya yakin rakyat bersama saya,” tegas Presiden.

Pernyataan keras ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak akan mentolerir aksi anarkis yang mengganggu stabilitas negara, sekaligus memperkuat komitmen pemberantasan korupsi yang digadang sebagai prioritas nasional. (ted)

01/09/2025 21:47
3 Menteri Kompak Posting Dukungan ke Prabowo, Singgung Riza Chalid

Bisnis.com, JAKARTA – Tiga menteri kabinet merah putih kompak memposting dukungan ke Presiden RI Prabowo Subianto di media sosial instagram pada minggu (31/8/2025). Narasi dalam postingan tersebut tampak senada.

Mereka adalah Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, Menteri Kedaulatan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

Namun pada akun Instagram Zulhas, postingan dukungan ke Prabowo tampak telah dihapus. Dalam narasi yang disampaikan, Prabowo dianggap satu-satunya presiden yang berani mengungkapkan skandal di Pertamina oleh Riza Chalid dan kasus-kasus lainnya yang merugikan negara.

“Tidak pernah ada pendahulu berani melawan mafia migas. Tidak pernah ada pendahulu berani membongkar mafia Reza Chalid dan anak-anak dan kroni-kroninya. Bahkan mereka bersama orang-orang itu mencuri kekayaan negara,” tulis narasi tersebut, dikutip Senin (1/8/2025).

Prabowo dinilai menjadi presiden yang mampu menindak tegas mafia dan mafia minyak goreng. Bahkan dinarasikan tidak ada pendahulu yang mengungkapkan kasus korupsi di BUMN.

“Tidak pernah ada pendahulu yang berbicara soal tantiem yang nilainya triliunan setiap tahun, malah semua partai-partai yang pernah berkuasa mereka semua menikmati korupsi di BUMN,” lanjutnya.

Di akhir narasi menyatakan bahwa Prabowo kini dihujat karena berani membongkar semua masalah tersebut.

Sebagai informasi, pada minggu (31/8/2025), Prabowo memanggil ketua umum partai dan para menteri untuk sidang kabinet menyikapi polemik pekan lalu.

Salah satu hasil dari sidang tersebut adalah DPR diminta melakukan evaluasi terkait tunjangan bagi anggota dewan seperti tunjangan rumah. Selain itu, meminta Polri menindak tegas 7 anggota Brimob yang melindas Affan Kurniawan seorang pengendara ojek online.

01/09/2025 21:47
Ditanya 18 Pertanyaan oleh KPK, Ini Respon Yaqut Usai Diperiksa Hampir 7 Jam Nasional 1 September 2025

Ditanya 18 Pertanyaan oleh KPK, Ini Respon Yaqut Usai Diperiksa Hampir 7 Jam
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas tak bicara banyak saat ditanya wartawan usai diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Senin (1/9/2025).
Pantauan Kompas.com, Yaqut diperiksa hampir tujuh jam, ia tiba di Gedung Merah Putih pukul 09.18 WIB dan keluar dari Gedung KPK pada 16.19 WIB.
“(Pemeriksaan hari ini) memperdalam keterangan yang saya sampaikan di pemeriksaan sebelumnya. Jadi, ada pendalaman,” ujar Yaqut usai diperiksa sebagai saksi, Senin (1/9/2025).
Ia mengaku, penyidik KPK menyodorkannya 18 pertanyaan terkait kuota haji pada 2024. Namun, Yaqut tak menyampaikan lebih detail terkait pemeriksaannya sebagai saksi.
“Insya Allah kalau saya enggak salah ada 18 (pertanyaan). Materi ditanyakan ke penyidik,” ujar Yaqut.
Yaqut kemudian ditanya soal dugaan aliran dana dalam kasus kuota haji 2024, tetapi ia menjawab singkat dan meminta hal tersebut ditanyakan kepada penyidik KPK.
“Ditanyakan ke penyidik,” singkat Yaqut.
Sebelumnya, KPK menduga adanya agen-agen travel yang terlibat dalam kasus kuota haji 2024. Bahkan, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayu menduga, ada lebih dari 100 agen travel yang terlibat dalam kasus tersebut.
“Pembagiannya banyak tuh. Mungkin kalau travel-travel yang besar dapatnya lebih besar, lebih banyak gitu ya. Kuotanya dari tadi yang 10.000 itu. Kalau travel yang kecil ya kebagian 10 atau dibuat 10, seperti itu,” ujar Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Di antara lebih dari 100 agen travel itu, diduga ada 10 agen travel besar yang terlibat dalam penentuan kuota haji 2024.
KPK, kata Asep, mendapatkan informasi tersebut setelah lembaganya melakukan ekspose atau gelar perkara.
“Ekspose ini digambarkan terkait travel-travel itu. Yang kelihatan yang 10 besar kan gitu. Kemudian yang banyak ini sangat banyak tadi,” ujar Asep.
Asep melanjutkan, agen-agen travel itu mendapatkan kuota haji dengan jumlah yang beragam, tergantung seberapa besar perusahaan travel tersebut.
Demi mengungkap hal tersebut, KPK terus mendalami alur pembagian kuota haji 2024. Mulai dari pemberi perintah, penerbitan Surat Keputusan (SK) Nomor 130 Tahun 2024 hingga aliran dananya.
“Kemudian ada aliran dana yang sedang kita cari. Jadi, dari sana, kan sudah dibagi nih sejumlah kuota. Nah, imbal-baliknya apa? Ini yang sedang kita telusuri informasinya,” ujar Asep.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/09/2025 21:32
Demo Rakyat Jatim Menggugat 3 September Turunkan Khofifah Batal

Surabaya (beritajatim.com) – Pentolan aksi demonstrasi Rakyat Jawa Timur (Jatim) Menggugat, Muhammad Soleh, mengumumkan pembatalan aksi yang dijadwalkan pada 3 September 2025 mendatang, yang sebelumnya menyerukan agar Gubernur Khofifah Indar Parawansa diturunkan.

Soleh menyampaikan demo tersebut akan ditunda. Dengan alasan bahwa kondisi di Indonesia, termasuk di Surabaya yang akan menjadi lokasi demonstrasi, belum kondusif. Akibat kerusuhan massa anarkis yang terjadi belakangan ini.

“Ketika ini dipaksakan pada tanggal 3 September justru akan menakuti masyarakat terutama warga Surabaya,” kata Soleh di Posko Penggalangan Dana Aksi Rakyat Jatim Menggugat di Taman Apsari Surabaya, Senin (1/9/2025).

Ia juga menjelaskan, penundaan aksi demo juga untuk menghindari massa aksi yang anarkis, seperti yang sudah terjadi di Surabaya dan kota-kota lainnya, yaitu adanya penjarahan dan pembakaran kantor.

“Jadi mengingat dalam beberapa hari ini aksi-aksi yang awalnya damai sudah berubah menjadi aksi anarkis. Ada beberapa kantor DPRD dibakar, rumah-rumah politisi dijarah, sudah terjadi pertindakan anarkis di jalan-jalan, pos-pos polisi banyak yang dirusak, kantor Negara Grahadi juga dibakar. Maka menurut kita situasi ini tidak kondusif,” urainya.

Dengan ditundanya demo ini, Soleh mengungkapkan Posko Penggalangan Dana Aksi di Taman Apsari Surabaya dibongkar (ditutup). Dengan tenggat waktu pendirian (buka) kembali yang belum bisa ditentukan.

“Mulai malam ini posko kita tutup. Karena kan aksinya kan sudah ditunda. Nah kalau masih tetap ada posko, maka akan ada bantuan. (Saat ini) kardus air meniral mungkin lebih dari 500. Itu yang masih kita amankan, kita simpan untuk kegiatan aksi nanti,” tutupnya.

Seperti diketahui, aksi demonstrasi Rakyat Jawa Timur (Jatim) Menggugat ini semula direncakan akan digelar pada 3 September 2025. Dengan melayangkan tiga tuntutan dan seruan agar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turun.

Dari tiga tuntutan tersebut di antaranya, adalah pengampunan pajak, pengusutan dugaan kasus korupsi triliunan dana hibah, dan terkait penghapusan pungli-pungli sekolah negeri. [ram/beq]

01/09/2025 21:24
Koordinator Massa Pati: Masyarakat akan Marah Jika KPK Tak Tegas Proses Hukum Sudewo

Bisnis.com, JAKARTA – Koordinator Aliansi Masyarakat Pati, Supriyono menuntut KPK tegas memproses hukum Bupati Pati Sudewa alias Sudewo.

Menurutnya masyarakat Pati akan marah hingga melakukan pembakaran jika KPK tidak tegas dalam perkara ini.

“Kalau KPK tidak tegas lurus, jangan salahkan masyarakat Pati akan marah, jangan salahkan Pati akan membakar,” tegasnya di gedung Murah Putih KPK, Senin (1/9/2025).

Dia mengatakan KPK lambat untuk menetapkan Sudewo sebagai tersangka dan menilai mengkondisikan perakara agar Sudewo lepas dari jeratan hukum.

“Kenapa selama ini KPK tidak menetapkan tersangka? Karena selama ini KPK tidak menyelidiki, tidak mengembangkan, tapi mengkondisikan supaya Sudewo lepas dari jeratan hukum. Tidak boleh KPK seperti itu,” jelasnya.

Menurutnya bukti dugaan keterlibatan Sudewo dalam skandal korupsi proyek kereta api di wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan telah kuat, sehingga KPK seharusnya langsung dapat menetapkan Sudewi sebagai tersangka.

Dia menyebut salah satu buktinya adalah penyitaan uang Rp3 miliar di rumah Sudewo dan pengembalian uang Rp720 juta dari Sudewo ke KPK

“Bapak Bupati Sudewo itu sudah layak ditetapkan segera tersangka Satu, Bupati dari KPK telah menyita uang Rp3 miliar di rumah pribadi Bapak Sudewo Yang kemarin Bapak Bupati Sudewo mengembalikan uang 720 juta di KPK. Artinya Bupati Sudewo sadar telah melakukan perbuatan melanggar hukum Dan Bupati Sudewo sadar uang Rp720 juta adalah hasil tindak pidana Jadi itu sebenarnya sudah layak ditetapkan segera tersangka,” jelasnya.

Supriyono menyampaikan telah meminta KPK menerbitkan surat penonaktifan Sudewo. Nantinya surat rekomendasi tersebut diserahkan ke Menteri Dalam Negeri dan Presiden.

Diketahui, terdapat 350 warga pati menghadiri unjuk rasa hari ini. Mereka konvoi menggunakan 7 bus dari Pati. Adapun TNI-Polri telah bersiaga mengamankan demo di gedung KPK.

01/09/2025 21:22
Prabowo: Saya Akan Melawan Mafia Sekuat Apapun, Tidak Akan Mundur Nasional 1 September 2025

Prabowo: Saya Akan Melawan Mafia Sekuat Apapun, Tidak Akan Mundur
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak akan ragu membela rakyat dan menghadapi para mafia serta koruptor, sekuat apapun mereka.
Hal tersebut disampaikan Prabowo usai menjenguk 17 polisi dan masyarakat yang menjadi korban demo rusuh di RS Polri, Jakarta Timur, Senin (1/9/2025).
“Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun. Saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi, sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapak pun. Saya yakin rakyat bersama saya,” kata Prabowo, Senin.
Prabowo mengeklaim, pemerintah sudah mulai mencium pihak-pihak yang jadi perusuh dalam demonstrasi warga belakangan ini.
“Jadi, semua aparat negara akan menyelidiki siapa yang bertanggung jawab. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi, dan kita tidak akan ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat,” ujar dia.
Prabowo memaparkan bahwa ada sebagian korban yang mengalami luka parah akibat aksi kekerasan yang dilakukan sejumlah orang.
Ia menegaskan bahwa demonstrasi dan menyampaikan pendapat adalah hak tiap warga yang dilindungi undang-undang.
Namun, ia melihat penyampaian pendapat itu diiringi berbagai aksi kekerasan, seperti pembakaran gedung DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
Bahkan, Prabowo mengaku menerima laporan bahwa di sejumlah titik demo ada truk-truk yang membawa petasan.

“Jadi, niatnya bukan menyampaikan pendapat. Niatnya adalah bikin rusuh, niatnya adalah mengganggu kehidupan rakyat, niatnya adalah menghancurkan upaya pembangunan nasional untuk menghilangkan kemiskinan,” kata dia.
Untuk itu, Prabowo mengaku prihatin dan akan menindak tegas segala bentuk kekerasan.
“Saya dipilih oleh rakyat, saya punya mandat dari rakyat, saya disumpah menjalankan undang-undang dasar dan akan saya jalankan,” ujar Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/09/2025 21:14
KPK Periksa Yaqut Cholil dalam Kasus Kuota Haji

Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mantan Menteri Agama Tahun 2020 – 2024 Yaqut Cholil Qoumas dalam dugaan korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024.

“Hari ini Senin (1/9), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024, di antaranya YCQ, mantan Menteri Agama,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (1/9/2025).

Selain itu, KPK juga memeriksa Achmad Ruhyadin (Staf keuangan Asosiasi Mutiara Haji), Arie Prasetyo (Manager Operasional PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour) periode Oktober 2024 – sekarang), Asrul Azis Taba (Ketum Kesthuri Komisaris PT Raudah Eksati Utama), dan Eris Herlambang (staf PT Anugerah Citra Mulia).

“Mereka.diperiksa sebagai saksi,” kata Budi.

Dalam kasus ini, KPK memgeluarkan surat perintah larangan bepergian ke luar negeri Mantan Menteri Agama Tahun 2020 – 2024 Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz (mantan staf khusus Yaqut Cholil), serta pemilik perusahaan perjalanan biro haji dan umroh PT. Maktour, Fuad Hasan Masyhur.

Sebelumnya, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan, kasus ini bermula dari adanya pertemuan antara Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dengan pemerintahan Arab Saudi 2023 lalu. Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebanyak 20.000.

Kuota tersebut, harusnya dibagikan 92 persen untuk kuota reguler dan 8 persen untuk kuota haji khusus, berdasarkan Pasal 64 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.

Namun, Yaqut melalui Kepmen Agama RI Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan 2024, menyatakan bahwa sebanyak 20.000 kuota, dibagikan 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk khusus atau 50 persen untuk reguler dan 50 persen untuk khusus. [hen/ian]

01/09/2025 20:57
Kejari Blitar Bongkar Korupsi Pengadaan Barang di PDAM, Kerugian Ratusan Juta

Blitar (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Blitar kembali membongkar kasus korupsi pengadaan barang di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Penataran. Dalam kasus ini Kejari Blitar menetapkan 1 orang tersangka yakni HS pegawai PDAM Tirta Penataran.

Kasus ini mencuat setelah tim penyidik Kejari Kabupaten Blitar menemukan kejanggalan dalam pembelian suku cadang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) selama periode 2018 hingga 2020. Menurut pihak Kejaksaan, HS yang menjabat sebagai penanggung jawab bagian pembelian di PDAM Tirta Penataran, diduga memanipulasi prosedur untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

“Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dalam melakukan pembelian suku cadang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PDAM Tirta Bagian Pembelian PDAM Tirta Penataran Kabupaten Blitar, Tersangka HS selaku penanggung jawab bagian pembelian melakukan manipulasi prosedur pekerjaan terhadap Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang berlaku pada PDAM Tirta Penataran Kabupaten Blitar untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri sejumlah Rp. 364.733.000,00,” kata Kasi Intel Kejari Blitar, Diyan Kurniawan pada Senin (1/9/2025).

Modus Korupsi dan Kerugian Negara

HS diduga memanipulasi Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang berlaku di PDAM Tirta Penataran. Berdasarkan bukti yang dikumpulkan, tindakan tersebut merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp.364.733.000. Hasil penyelidikan diketahui bahwa HS telah melakukan transaksi fiktif pembelian suku cadang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) periode 2018-2020.

“Tersangka HS disangka dengan pasal berlapis, yaitu pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tegasnya.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, HS langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar selama 20 hari ke depan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Langkah ini menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam mengusut tuntas kasus korupsi, terutama yang melibatkan kekayaan negara. (owi/ian)

01/09/2025 19:28
Suara Prabowo Bergetar, Perintahkan Aparat Segera Tangkap Pelaku dan Otak Pembakaran Gedung DPRD Makassar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan aksi anarkis massa yang membakar kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar adalah bentuk tindakan makar.

Pembakaran kantor DPRD Kota Makassar merenggut empat nyawa tak berdosa. Mereka adalah aparatur sipil negara (ASN) yang sehari-hari bekerja di kantor wakil rakyat tersebut.

“Ingat! di Sulawesi Selatan ada empat ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik menjadi korban. Gedung DPRD dibakar, ini tindakan makar, dan bukan penyampaian aspirasi,” kata Prabowo usai menjenguk polisi yang dirawat akibat demonstrasi di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta, Senin (1/9/2025).

Oleh karena itu, Prabowo tegas memerintahkan kepada aparat keamanan TNI maupun Polri untuk menyelidiki pelaku, menangkap dan menuntaskan kasus ini.

Sekali lagi, kepala negara menduga ada indikasi makar dan tidak akan ragu-ragu bertindak.

“Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Saya menduga ada indikasi (makar),” kata Prabowo.

Lebih lanjut Prabowo menegaskan tidak ragu membela rakyat yang tertindas dan yang mencari keadilan. Ia tidak ragu sedikit pun melawan mafia dan memberantas korupsi. Prabowo selalu meyakini, rakyat berpihak padanya.

Kondisi kantor DPRD Makassar usai dibakar massa, Jumat (29/8/2025) malam

“Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi, sekuat apapun mereka. Demi Allah saya tidak akan mundur setapak pun, saya yakin rakyat bersama saya,” pungkas Prabowo.

01/09/2025 19:05
Usai Diperiksa KPK 7 Jam, Yaqut Dicecar 18 Pertanyaan

Bisnis.com, JAKARTA – Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah diperiksa KPK hampir 7 jam di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (1/9/2025).

Dari pantauan pewarta Bisnis, Yaqut hadir di KPK pukul 09.18 WIB dan selesai diperiksa pukul 16.22 WIB. Dia mengatakan pemeriksaan hari ini untuk memperdalam penyidikan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

“Ya memperdalam keterangan yang saya sampaikan di pemeriksaan sebelumnya,” katanya kepada wartawan,” katanya.

Dia mengaku telah dicecar 18 pertanyaan oleh penyidik KPK. Adapun terkait materi yang dibahas dia tidak bisa menjelaskan secara rinci dan melimpahkan kepada pihak KPK untuk menjelaskan.

Begitu pun terkait surat keputusan pembagian kuota haji 2024 yang menjadi 50 untuk haji reguler dan 50 untuk haji khusus, dia menginginkan agar penyidik yang menjelaskan.

Usai ditanya wartawan, dia bergegas menuju mobil. Disaat yang bersamaan, Yaqut diteriaki maling oleh massa demo dari Pati, Jawa Tengah.

“Maling!” sorak pendemo.

Diketahui, perkara ini telah naik ke tahap penyidikan. KPK juga telah melakukan penggeledahan rumah Yaqut dan menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.

Tak hanya itu KPK telah mengeluarkan surat untuk mencegah Yaqut bepergian ke luar negeri dalam 6 bulan ke depan.

Dalam perkara ini KPK juga menemukan transaksi jual beli kuota haji. Hal ini disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan selain kuota khusus, kuota haji furoda juga dijual dengan harga mencapai Rp1 miliar.

“informasi yang kami terima itu, yang [kuota haji] khusus itu di atas Rp100 jutaan, bahkan Rp200-Rp300 gitu ya. Bahkan ada yang furoda itu hampir menyentuh angka Rp1 miliar per kuotanya, per orang,” kata Asep, Rabu (27/8/2025).

Asep mengatakan selisih dari tarif tersebut kemudian disetorkan travel untuk oknum di Kementerian Agama mencapai USD2.600 sampai USD7.000 per kuota atau sekitar Rp40,3 juta sampai Rp108 juta.

“Jadi kalau yang besaran US$2.600 sampai US$7.000 itu untuk kelebihannya yang disetorkan ke Oknum di Kementerian Agama,” jelasnya.

01/09/2025 18:26