Xcloud.id

Kasus: korupsi

  • Menteri Keuangan Nepal Dikejar dan Dipukuli Demonstran di Jalanan

    Menteri Keuangan Nepal Dikejar dan Dipukuli Demonstran di Jalanan

    GELORA.CO – Menteri Keuangan Nepal dikejar dan dipukuli oleh para demonstran pada hari Selasa setelah Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri setelah protes keras yang dipimpin mahasiswa selama berhari-hari menentang korupsi dan larangan media sosial. Video yang dibagikan daring menunjukkan Menteri Keuangan Bishnu Prasad Paudel berlari di jalan ketika massa mengejarnya. Seorang pria menendangnya sementara yang lain memukulnya sebelum petugas keamanan turun tangan. Insiden ini menunjukkan kemarahan yang mendalam terhadap kepemimpinan Nepal setelah polisi melepaskan tembakan ke arah kerumunan awal pekan ini, menewaskan sedikitnya 19 orang.

    Protes, yang sebagian besar dipimpin oleh demonstran muda yang menyebut diri mereka “Gen Z”, telah mengguncang ibu kota dan distrik-distrik sekitarnya meskipun jam malam telah diberlakukan dan polisi dikerahkan secara besar-besaran. Demonstran menyerbu parlemen, membakar kendaraan, dan menyerang rumah-rumah politisi senior, termasuk Presiden Ramchandra Paudel.

    Nepal’s finance minister chased on street, thrashed by protesters as Oli govt collapses

    A video, which surfaced today (Sept 9), shows Finance Minister Bishnu Prasad Paudel being chased on a road and thrashed by demonstrators.

    In the video, over two dozen people were seen… pic.twitter.com/aoKBjKlUkZ

    — The Indian Express (@IndianExpress) September 9, 2025

    Ovo je Bishnu Prasad Paudel, zamenik premijera i ministar finansija, ganjaju ga Nepalci!
    Ovo se desi kada pošaljete Nepalce da rade u Srbiju, pa 10 meseci pumpaju sa Srbima, vrate se u Nepal da ostvare proročanstvo Jove Bakića koje su doneli iz Srbije pic.twitter.com/acCi1mZTMW

    — Consigliere® (@santickaopesnik) September 9, 2025

    Nepal Finance Minister Bishnu Prasad Paudel seized by his arms and legs.

    Dear Kenyans, copy this for the coming days.

    Congratulations Nepal pic.twitter.com/KN0n5IQBQf

    — BILL  (@Bill_Valar) September 9, 2025
    Menlu Nepal diserang

    Oli mengundurkan diri beberapa jam setelah ratusan agitator memasuki kantornya menuntut pertanggungjawaban atas kematian tersebut. Dalam suratnya kepada presiden, ia menyebutkan “keadaan luar biasa” dan mengatakan ia mengundurkan diri untuk memungkinkan penyelesaian yang “konstitusional dan politis”.

    Layanan penerbangan di Bandara Internasional Tribhuvan di Kathmandu dihentikan sementara karena kekerasan meluas di seluruh kota. Para pengunjuk rasa membakar ban untuk memblokir jalan di Kalanki dan melempari rumah pejabat di Lalitpur dengan batu.

    Beberapa jam sebelum pengunduran diri Oli, para demonstran membakar rumah pribadinya di Balkot. Kediaman mantan perdana menteri Pushpa Kamal Dahal dan Sher Bahadur Deuba, serta Menteri Komunikasi Prithvi Subba Gurung — yang telah memerintahkan pelarangan media sosial — juga diserang.

    Larangan terhadap 26 platform, termasuk Facebook dan X, dicabut Senin malam, tetapi para pengunjuk rasa terus berunjuk rasa, menuduh para pemimpin melakukan korupsi dan membungkam kebebasan berbicara. “KP chor, desh chhod” (“Pencuri KP, tinggalkan negara ini”) dan “Tindakan terhadap pemimpin korup” termasuk di antara slogan-slogan yang terdengar di jalanan.

    Para aktivis Gen Z telah menggunakan platform seperti Reddit dan Instagram untuk menuduh keluarga menteri memamerkan kekayaan hasil korupsi. Mereka menuntut pemerintahan persatuan nasional, jaminan kebebasan berekspresi, dan usia pensiun bagi politisi.

    Para pemimpin oposisi segera menyerukan dialog. “PM Oli harus segera mengundurkan diri dan bertanggung jawab atas situasi ini,” tulis Sekretaris Jenderal Kongres Nepal, Gagan Thapa, di media sosial pada Selasa pagi.

  • Video Keris Berdiri Unggahan Menkeu Purbaya, Komentar Netizen Bikin Geleng-geleng

    Video Keris Berdiri Unggahan Menkeu Purbaya, Komentar Netizen Bikin Geleng-geleng

    GELORA.CO –  Pelantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Senin, 8 September 2025 menandai babak baru kepemimpinan ekonomi nasional.

    Menggantikan sosok legendaris Sri Mulyani Indrawati, Purbaya kini menghadapi ekspektasi tinggi sekaligus sorotan tajam dari publik.

    Namun, perhatian yang muncul bukan hanya soal arah kebijakan ekonominya. Dalam hitungan hari, berbagai pernyataan hingga sisi personalnya telah memicu perdebatan publik.

    Gelombang kritik pertama datang dari pernyataan Purbaya yang dinilai sebagian kalangan meremehkan perjuangan para demonstran yang selama ini vokal menyuarakan Tuntutan 17+8 terhadap pemerintah dan DPR.

    Aktivis menilai ucapannya mencederai semangat transparansi serta akuntabilitas yang diperjuangkan dengan penuh risiko.

    Viral: Reel Instagram Koleksi Keris

    Di luar urusan politik dan kebijakan, akun Instagram pribadi Purbaya juga jadi bahan perbincangan warganet.

    Salah satu unggahannya menampilkan sebuah keris berdiri di atas meja, dengan caption, “Bangung tidur….ku terus…main keris. Ini keris Semar bisa berdiri juga ternyata.”

    Dalam video itu, ia menyebut keris tersebut sebagai “Mas Semar” sembari mengekspresikan kekagumannya.

    Dari situ diketahui, Purbaya memang mengoleksi beberapa bilah keris, senjata tradisional Nusantara dengan nilai budaya dan spiritual mendalam.

    Unggahan ini langsung viral. Sebagian netizen menganggap hobi tersebut unik dan nyentrik, namun ada juga yang menyebut gaya bahasa captionnya terkesan arogan atau sulit dipahami.

    Kolom komentar unggahan itu dipenuhi reaksi beragam. Ada yang menyindir pilihan Presiden mengganti Sri Mulyani dengan sosok yang dianggap “kontroversial.”

    “Postingan seorang mentri yg sama sekali tidak berkualitas, isi iG nya beginian hadeeeh,” tulis seorang netizen.

    “Seriusan ganti nya SMI beginian?” kata lainnya.

    “Hadeehhh pak menteri doyan klenik, gak anak gak bapaknya sama2 red flag. Baru sehari jadi petinggi, itu lambe turah-turah tenan! Pengen tau bojo/ibune koyok opo?” sahut netizen lainnya.

    Ada pula yang menilai kegemarannya pada keris sebagai bentuk kecintaan terhadap budaya Indonesia yang seharusnya diapresiasi.

    “Bagus pak. Melestarikan adat dan budaya lokal. Tapi juga jangan korupsi ya pak. Oh yang peka jadi pejabat. Kita rakyat dah ngap ngapan cari duit,” komentar lain.

    Sejumlah komentar lain menyoroti gaya komunikasinya yang dinilai tidak membumi.

    Namun, tidak sedikit juga warganet yang memberikan pembelaan, meminta publik menghargai pilihan personal sang menteri.***

  • Rumah Dibakar Massa, Istri Mantan PM Nepal Tewas Terpanggang Hidup-hidup

    Rumah Dibakar Massa, Istri Mantan PM Nepal Tewas Terpanggang Hidup-hidup

    GELORA.CO – Gelombang protes besar-besaran di Nepal memakan korban jiwa dari kalangan elit politik. Rajyalaxmi Chitrakar, istri mantan Perdana Menteri Nepal Jhalanath Khanal, meninggal dunia akibat luka bakar serius setelah rumahnya di kawasan Dallu, Kathmandu, dibakar oleh massa pada Selasa, 9 September 2025.

    Menurut laporan media lokal Khabarhub, Rajyalaxmi sempat terjebak di dalam rumah ketika para pengunjuk rasa menyulut api. Ia mengalami luka bakar parah di berbagai bagian tubuh, termasuk di paru-parunya. Korban kemudian dilarikan ke Kirtipur Burn Hospital dalam kondisi kritis, namun nyawanya tidak tertolong dan meninggal saat menjalani perawatan.

    Kerusuhan yang didorong oleh generasi muda, terutama Generasi Z Nepal, telah mengguncang negara itu sejak Senin, 8 September 2025. Aksi protes dipicu oleh isu korupsi, pengangguran, dan larangan penggunaan media sosial, termasuk Facebook dan X (Twitter), yang sempat diberlakukan pemerintah.

    Situasi politik semakin memanas ketika Perdana Menteri KP Oli mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa, di tengah eskalasi kekerasan. Para demonstran tidak hanya membakar rumah pribadi sejumlah pejabat, tetapi juga membakar gedung parlemen di Kathmandu. Rekaman video insiden tersebut tersebar luas di media sosial dan menjadi viral.

    Selain itu, beredar pula laporan bahwa Menteri Keuangan Bishnu Paudel mengalami serangan langsung dari massa. Meski begitu, Hindustan Times menyebut pihaknya belum bisa secara independen memverifikasi keaslian video yang beredar.

    Presiden Nepal Ram Chandra Poudel, yang memiliki peran lebih seremonial sebagai kepala negara, menyerukan agar massa melakukan dialog demi meredakan situasi. Ia menegaskan perlunya penyelesaian damai agar kerusuhan tidak semakin meluas.

    Kekacauan terus berlanjut meskipun larangan penggunaan media sosial telah dicabut sejak Senin malam. Massa tetap melancarkan aksi pembakaran gedung-gedung pemerintahan hingga menyebabkan Bandara Internasional Kathmandu ditutup sementara.

    Di tengah kondisi genting tersebut, pemerintah India mengeluarkan imbauan resmi kepada warganya di Nepal. Mereka diminta untuk tetap berada di tempat tinggal masing-masing, tidak keluar rumah, dan mengikuti arahan keselamatan dari otoritas lokal maupun Kedutaan Besar India di Kathmandu.

    Sebagai catatan, Jhalanath Khanal sendiri merupakan salah satu tokoh politik penting di Nepal. Pada 2011, ia pernah menyampaikan secara resmi di parlemen niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri, setelah keputusan tersebut disetujui oleh komite pusat partainya, Partai Komunis Nepal (Unified Marxist Leninist).

  • Mirip di Indonesia Demo Berdarah di Nepal Dipicu Pejabat ‘Flexing’, Massa Bakar Gedung Parlemen dan Rumah Pejabat

    Mirip di Indonesia Demo Berdarah di Nepal Dipicu Pejabat ‘Flexing’, Massa Bakar Gedung Parlemen dan Rumah Pejabat

    GELORA.CO – Perdana Menteri Nepal telah mengundurkan diri setelah lebih dari selusin orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka dalam protes yang dipimpin pemuda yang dipicu oleh larangan pemerintah terhadap platform media sosial, korupsi yang merajalela, dan minimnya peluang ekonomi.

    Pasukan keamanan mengerahkan amunisi langsung, meriam air, dan gas air mata selama protes di beberapa kota, yang menurut pihak berwenang menewaskan sedikitnya 19 orang, menurut kantor berita Reuters.

    Nepal, negara di kaki pegunungan Himalaya berpenduduk 30 juta jiwa, dikenal karena politiknya yang bergejolak dan telah mengalami lebih dari selusin pemerintahan sejak bertransisi menjadi republik setelah menghapuskan monarki yang telah berusia 239 tahun pada tahun 2008 menyusul perang saudara yang berlangsung selama satu dekade.

    Namun, protes terbaru, yang dipimpin oleh orang-orang berusia 13 hingga 28 tahun kelompok yang dikenal sebagai Generasi Z merupakan kerusuhan terburuk yang pernah terjadi di Nepal dalam beberapa dekade.

    Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Selasa(9/9/2025) dalam sebuah surat yang menyebutkan situasi luar biasa di negara itu, menurut salinan surat yang diunggah di media sosial oleh seorang ajudan utamanya.

    Para pengunjuk rasa kemudian kembali turun ke jalan di ibu kota pada hari Selasa, menentang jam malam yang diberlakukan di pusat kota, dan setelah pemerintah mencabut larangan media sosial. Foto-foto dari Reuters menunjukkan para pengunjuk rasa membakar pos polisi dan perabotan di luar kantor Kongres Nepal, partai politik terbesar di Nepal. Bandara Internasional ditutup karena kekerasan di kota tersebut yang mempengaruhi operasional.

    Di selatan Kathmandu, di kotamadya Chandrapur polisi melepaskan tembakan ke udara saat para pengunjuk rasa melanggar jam malam untuk berkumpul, kata seorang pejabat setempat kepada CNN. Para pengunjuk rasa juga membakar mobil polisi, kata sumber tersebut.

    Kemarahan terhadap pemerintah atas apa yang dianggap banyak orang sebagai korupsi yang merajalela dan telah berlangsung puluhan tahun di Nepal sudah membara, dan meluap ke jalan-jalan ibu kota minggu lalu setelah pemerintah memblokir platform media sosial termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan X, dalam sebuah langkah yang banyak dikritik oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia.

    Pemerintah telah menulis aturan baru yang menurutnya diperlukan untuk memberantas berita palsu dan ujaran kebencian, serta mengancam akan memblokir perusahaan media sosial mana pun yang tidak terdaftar.

    Hingga tengah malam Kamis lalu, 26 platform telah ditutup, menurut media lokal.

    Namun, para penyelenggara mengatakan protes yang menyebar di seluruh negeri tidak hanya terkait larangan media sosial, tetapi juga mencerminkan frustrasi generasi atas minimnya peluang ekonomi.

    Tingkat pengangguran pemuda berusia 15-24 tahun di Nepal mencapai 20,8 persen pada tahun 2024, menurut Bank Dunia.

    Sementara itu, sebuah gerakan daring yang viral menentang “Nepo Kids” atau anak-anak politisi yang memamerkan gaya hidup mewah mereka memicu kemarahan lebih lanjut dengan menyoroti kesenjangan antara mereka yang berkuasa dan rakyat Nepal biasa.

    Perekonomian Nepal sangat bergantung pada uang yang dikirim pulang oleh warga Nepal yang tinggal di luar negeri. Lebih dari sepertiga (33,1 persen) PDB Nepal berasal dari remitansi pribadi, menurut Bank Dunia, angka yang terus meningkat selama tiga dekade terakhir.

    “Semua warga Nepal muak dengan korupsi. Setiap pemuda pergi ke luar negeri. Jadi, kami ingin melindungi pemuda kami dan memperbaiki perekonomian negara,” kata seorang pengunjuk rasa.

    Protes kemudian berubah menjadi kekerasan pada hari Senin(8/9/2025) ketika para pengunjuk rasa bentrok dengan polisi di kompleks parlemen di Kathmandu. 

    Polisi menembakkan peluru karet dan gas air mata ke arah ribuan pengunjuk rasa muda, banyak diantaranya mengenakan seragam sekolah atau perguruan tinggi.

    Para pengunjuk rasa membakar sebuah ambulans dan melemparkan benda-benda ke arah polisi anti huru hara yang menjaga gedung legislatif, mengutip seorang pejabat setempat.

    “Polisi menembak tanpa pandang bulu,” kata seorang pengunjuk rasa kepada kantor berita India ANI.

    Para demonstran menerobos masuk ke gedung parlemen Nepal dan membakar gedung tersebut, menurut seorang pejabat. Pembakaran gedung parlemen itu terjadi setelah Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri menyusul tindakan keras mematikan terhadap demonstrasi antipemerintah.

    “Ratusan orang telah menerobos area parlemen dan membakar gedung utama,” ungkap Ekram Giri, juru bicara Sekretariat Parlemen.

    Al Jazeera telah memverifikasi secara independen rekaman video yang dibagikan daring oleh media dan aktivis Nepal hari ini, yang menunjukkan demonstrasi besar-besaran di Kathmandu.

    Rekaman video tersebut menunjukkan ratusan demonstran berjalan di jalan-jalan ibu kota, sementara media lokal mengindikasikan beberapa rumah pejabat telah diserbu, dan beberapa di antaranya dibakar.

    Ramyata Limbu, jurnalis Nepal yang berbasis di Kathmandu, mengatakan, “Tampaknya tidak ada yang bertanggung jawab di jalan-jalan ibu kota, dengan sekelompok anak muda dan penonton merusak properti para menteri senior dan kantor partai.”

    Setidaknya 17 orang tewas di Kathmandu dan dua lainnya di kota Itahari di bagian timur, menurut pejabat rumah sakit.

    Lebih dari 400 orang, termasuk staf pasukan keamanan, dirawat di rumah sakit setelah mengalami luka-luka pada hari Senin, menurut laporan Kementerian Kesehatan Nepal.

    Organisasi-organisasi internasional segera mengecam tindakan keras mematikan yang dilakukan oleh polisi dan menyerukan penyelidikan independen.

  • PM Nepal K.P. Sharma Oli Mundur Setelah Gen Z Mengamuk karena Pemblokiran Medsos

    PM Nepal K.P. Sharma Oli Mundur Setelah Gen Z Mengamuk karena Pemblokiran Medsos

    GELORA.CO –  Perdana Menteri Nepal K.P. Sharma Oli resmi mengundurkan diri pada Selasa (9/9), setelah meletusnya gelombang protes besar-besaran terkait larangan media sosial yang menewaskan sedikitnya 19 orang dan melukai ratusan lainnya.

    Langkah ini menjerumuskan Nepal ke dalam babak baru ketidakpastian politik, di tengah kerusuhan terburuk yang dialami negara Himalaya tersebut dalam beberapa dekade terakhir.

    Larangan Media Sosial Dicabut

    Seiring dengan pengunduran diri Oli, pemerintah Nepal juga mencabut kebijakan larangan media sosial yang sempat diberlakukan selama beberapa hari. Menteri Komunikasi, Informasi, dan Penyiaran Nepal, Prithvi Subba Gurung, mengatakan keputusan itu diambil untuk “menjawab tuntutan Generasi Z.”

    Pekan lalu, pemerintah melarang platform yang tidak terdaftar, termasuk Facebook, X, dan YouTube, dengan alasan mencegah berita palsu, ujaran kebencian, serta kejahatan siber. Namun kebijakan itu justru memicu amarah publik yang menilai pemerintah bersikap otoriter.

    “Karena protes dilakukan dengan menggunakan isu ini sebagai dalih, keputusan telah diambil untuk membuka kembali situs media sosial,” ujar Gurung dalam pernyataannya.

    Bentrokan Berdarah di Kathmandu

    Pada hari pengumuman pengunduran dirinya, ribuan pengunjuk rasa tetap turun ke jalan ibu kota Kathmandu. Mereka menentang jam malam tanpa batas, membakar ban, melempar batu ke arah polisi anti huru-hara, hingga memaksa aparat mundur ke jalan-jalan sempit.

    Asap hitam pekat membubung ke langit, sementara sebagian warga merekam aksi itu dengan ponsel mereka. Laporan resmi mencatat 19 orang tewas dan 347 orang terluka dalam bentrokan sejauh ini.

    Meskipun larangan media sosial menjadi pemicu kerusuhan, akar kemarahan publik jauh lebih dalam. Banyak anak muda Nepal kecewa terhadap pemerintah yang dinilai gagal mengatasi pengangguran, ketimpangan, dan korupsi.

    Menurut Bank Dunia, lebih dari 20 persen dari 30 juta penduduk Nepal hidup dalam kemiskinan. Sementara data resmi terbaru mencatat angka pengangguran pemuda mencapai 22 persen.

    Desakan Internasional

    Kelompok hak asasi manusia mendesak pemerintah Nepal menghormati kebebasan berekspresi dan menghindari penggunaan kekuatan berlebihan.

    “Kami telah menerima tuduhan yang sangat mengkhawatirkan tentang penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh pasukan keamanan selama protes,” kata juru bicara Kantor HAM PBB, Ravina Shamdasani.

    Menanggapi eskalasi ini, kabinet Nepal membentuk komite investigasi dengan mandat 15 hari untuk menyelidiki kekerasan yang terjadi.

  • Terkait Kuota Khusus Tambahan Haji, Khalid Basalamah Ngaku jadi Korban Travel Lain

    Terkait Kuota Khusus Tambahan Haji, Khalid Basalamah Ngaku jadi Korban Travel Lain

    GELORA.CO – Hampir delapan jam diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pendakwah Khalid Basalamah mengaku sebagai korban dari travel lain yang menawarkan berangkat haji menggunakan kuota khusus tambahan.

    “Jadi saya posisinya tadi sama jamaah furoda, terus kemudian kami sudah bayar furoda, sudah siap berangkat furoda, tapi ada seseorang bernama Ibnu Masud yang pemilik PT Muhibbah dari Pekanbaru menawarkan kami visa ini. Sehingga akhirnya kami ikut dengan visa itu di travelnya di Muhibbah, jadi kami terdaftar sebagai jamaahnya di situ,” kata Khalid kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa malam, 9 September 2025.

    Ia mengaku bahwa dirinya bersama 122 jamaah lainnya sebagai korban dari PT Muhibbah milik Ibnu Masud karena awalnya hendak berangkat menggunakan visa Furoda, akhirnya pindah ke kuota haji khusus.

    “Saya kan sebagai jamaah di PT Muhibbah, punyanya Ibnu Masud tadi. Jadi posisi kami tuh sebenarnya korban dari PT Muhibbah yang dimiliki Ibnu Masud. Kami tadinya semuanya furoda, nah ditawarkan lah untuk pindah menggunakan visa ini,” terang Khalid.

    Pendakwah yang memiliki nama lengkap Khalid Zeed Abdullah Basalamah selaku pemilik PT Zahra Oto Mandiri alias Uhud Tour ini menjelaskan, Ibnu Masud menyatakan bahwa visa haji khusus yang digunakan merupakan kuota resmi dari Kementerian Agama (Kemenag).

    “Bahasanya Ibnu Masud kepada kami, kalau ini adalah kuota tambahan resmi 20 ribu dari Kemenag. Karena dibahasakan resmi dari pihak Kemenag, ya kami terima. Dan saya pun terdaftar sebagai jamaah di PT Muhibbah,” pungkas Khalid.

    Khalid sebelumnya mangkir saat dipanggil pada Selasa, 2 September 2025, dengan alasan sudah ada keperluan lain.

    Khalid Basalamah juga sudah dimintai keterangan pada saat proses penyelidikan pada Senin, 23 Juni 2025.

    Dalam perkara ini, KPK sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Pada Selasa, 19 Agustus 2025, tim penyidik menggeledah 3 kantor asosiasi penyelenggara ibadah haji dan 1 rumah pihak biro travel. Dari sana, KPK mengamankan dokumen, catatan keuangan jual beli kuota tambahan haji, dan barang bukti elektronik (BBE).

    Pada Jumat, 15 Agustus 2025, tim penyidik telah menggeledah rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Dari sana, tim penyidik mengamankan BBE, salah satunya ponsel, dan dokumen. Di hari yang sama, tim penyidik juga telah menggeledah rumah milik ASN Kemenag di Depok, Jawa Barat. Dari sana, tim penyidik mengamankan satu unit mobil Toyota Innova Zenix.

    KPK juga sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat sebelumnya, seperti kantor Kemenag, rumah pihak terkait, dan salah satu kantor pihak swasta biro perjalanan haji. 

  • Presiden Nepal Serukan Perdamaian Usai Demo Berdarah Tewaskan 19 Orang

    Presiden Nepal Serukan Perdamaian Usai Demo Berdarah Tewaskan 19 Orang

    Kathmandu –

    Presiden Nepal Ramchandra Paudel menyerukan persatuan nasional usai gejolak demo hingga merenggut nyawa 19 orang karena menentang larangan terhadap media sosial. Demo itu juga membuat Perdana Menteri (PM) Nepal K.P. Sharma Oli mengundurkan diri.

    “Saya mendesak semua orang, termasuk warga yang berunjuk rasa, untuk bekerja sama demi penyelesaian damai atas situasi sulit negara ini,” kata Presiden Ramchandra Paudel dalam sebuah pernyataan usai para pengunjuk rasa membakar parlemen dan kantornya, dilansir AFP, Selasa (9/9/2025).

    “Saya mengimbau semua pihak untuk menahan diri, tidak membiarkan kerusakan lebih lanjut pada negara, dan untuk berunding,” tambahnya.

    PM Oli mengundurkan diri pada hari Selasa (9/9) di tengah hari kedua protes jalanan yang bergejolak di ibu kota Nepal, Kathmandu. Pengunduran diri dilakukan setelah para pengunjuk rasa membakar kantor-kantor pemerintah dan rumah-rumah para pemimpin Nepal, termasuk rumah PM Oli.

    Pengunduran dirinya — dan beberapa anggota parlemen lainnya — terjadi sehari setelah aparat kepolisian melepaskan tembakan ke arah kerumunan para demonstran muda, yang menewaskan sedikitnya 19 orang.

    Pada Selasa pagi waktu setempat, pemerintahan Oli mencabut larangan terhadap sejumlah platform media sosial, termasuk WhatsApp dan Instagram. Sebelumnya, larangan medsos ini telah membuat kemarahan rakyat memuncak setelah frustrasi selama bertahun-tahun atas korupsi dan ketidakadilan sosial di negeri itu. Dalam upaya mencegah aksi demo di hari berikutnya, para pejabat juga memberlakukan jam malam.

    Namun, gelombang protes baru dengan cepat melanda ibu kota. Para demonstran menyerbu gedung administrasi pemerintah utama, yang juga merupakan kantor Oli. Para pengunjuk rasa juga membakar tidak hanya rumah para pemimpin tinggi, tetapi juga kantor partai politik mereka, kantor polisi, dan gedung-gedung pemerintah. Pasukan keamanan yang dikerahkan di seluruh Kathmandu tidak mampu melindungi properti-properti tersebut.

    (fas/maa)

  • Pilih Wakil Ketua MA NonYudisial Berintegritas

    Pilih Wakil Ketua MA NonYudisial Berintegritas

    Jakarta: Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) mendesak Mahkamah Agung (MA) untuk melaksanakan pemilihan Wakil Ketua MA Non-Yudisial secara transparan dan terbuka.

    Pemilihan yang dijadwalkan pada Rabu, 10 September 2025, ini diharapkan bisa menghasilkan Hakim Agung yang memiliki integritas dan tidak pernah tersangkut masalah hukum.

    Ketua Pengurus Nasional PBHI, Julius Ibrani, menegaskan pentingnya keterlibatan publik dalam mengawasi proses pemilihan. Hal ini bertujuan mencegah terpilihnya kandidat yang memiliki rekam jejak bermasalah.

    “Eksekutif dan Legislatif saat ini tengah berbenah. Sudah seharusnya MA sebagai lembaga Yudikatif juga mereformasi diri,” kata Julius.

    Julius menyoroti sejumlah kasus suap yang terjadi di kalangan oknum MA dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebutkan, kasus suap terjadi dengan nilai fantastis, mulai dari kasus Zarof hingga penangkapan hakim-hakim utama di beberapa Pengadilan Negeri.

    “Setiap kasus suap dan korupsi yang melibatkan pejabat MA, sangat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan,” katanya.

    Julius menyoroti beberapa hakim yang memiliki rekam jejak bermasalah. Ada hakim yang pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap.

    “Besok, MA melakukan pemilihan Wakil Ketua MA Non-Yudisial yang akan membawahi anggaran, pembinaan, operasional, litbang sampai dengan pengawasan. Jabatan ini adalah jabatan suci yang tidak sepatutnya diisi orang-orang bermasalah,” ujar Julius.

    Ia berharap, Hakim Agung yang kerap dipanggil KPK atau yang mengkorting putusan korupsi tidak menjabat posisi strategis ini. PBHI menekankan bahwa pemilihan sosok bersih sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menjamin reformasi di tubuh Mahkamah Agung.

    Jakarta: Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) mendesak Mahkamah Agung (MA) untuk melaksanakan pemilihan Wakil Ketua MA Non-Yudisial secara transparan dan terbuka.
     
    Pemilihan yang dijadwalkan pada Rabu, 10 September 2025, ini diharapkan bisa menghasilkan Hakim Agung yang memiliki integritas dan tidak pernah tersangkut masalah hukum.
     
    Ketua Pengurus Nasional PBHI, Julius Ibrani, menegaskan pentingnya keterlibatan publik dalam mengawasi proses pemilihan. Hal ini bertujuan mencegah terpilihnya kandidat yang memiliki rekam jejak bermasalah.

    “Eksekutif dan Legislatif saat ini tengah berbenah. Sudah seharusnya MA sebagai lembaga Yudikatif juga mereformasi diri,” kata Julius.
     
    Julius menyoroti sejumlah kasus suap yang terjadi di kalangan oknum MA dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebutkan, kasus suap terjadi dengan nilai fantastis, mulai dari kasus Zarof hingga penangkapan hakim-hakim utama di beberapa Pengadilan Negeri.
     
    “Setiap kasus suap dan korupsi yang melibatkan pejabat MA, sangat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan,” katanya.
     
    Julius menyoroti beberapa hakim yang memiliki rekam jejak bermasalah. Ada hakim yang pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap.
     
    “Besok, MA melakukan pemilihan Wakil Ketua MA Non-Yudisial yang akan membawahi anggaran, pembinaan, operasional, litbang sampai dengan pengawasan. Jabatan ini adalah jabatan suci yang tidak sepatutnya diisi orang-orang bermasalah,” ujar Julius.
     
    Ia berharap, Hakim Agung yang kerap dipanggil KPK atau yang mengkorting putusan korupsi tidak menjabat posisi strategis ini. PBHI menekankan bahwa pemilihan sosok bersih sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menjamin reformasi di tubuh Mahkamah Agung.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (FZN)

  • Usai Diperiksa KPK, Ustaz Khalid Basalamah Ngaku Korban Travel Muhibbah Nasional 9 September 2025

    Usai Diperiksa KPK, Ustaz Khalid Basalamah Ngaku Korban Travel Muhibbah Nasional 9 September 2025

    Usai Diperiksa KPK, Ustaz Khalid Basalamah Ngaku Korban Travel Muhibbah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur/Pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour) Ustaz Khalid Zeed Abdullah Basalamah telah rampung diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
    Pantauan Kompas.com, Khalid yang diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji dimintai keterangan hampir 8 jam, dari pukul 11.04 WIB sampai dengan 18.48 WIB.
    Khalid mengaku sebagai korban dari travel haji dan umrah PT Muhibbah Mulia Wisata milik Ibnu Mas’ud.
    “Saya kan sebagai jemaah di PT Muhibbah, punyanya Ibnu Mas’ud. Jadi, posisi kami ini sebenarnya korban dari PT Muhibbah yang dimiliki oleh Ibnu Mas’ud,” kata Khalid.
    Dia mengatakan, awalnya ia akan berangkat ibadah haji dengan kategori haji furoda.
    Namun, kata dia, saat akan berangkat haji furoda, Ibnu Mas’ud menawarkan ia untuk berpindah agar berangkat haji menggunakan travel-nya yang disebutkan resmi dari Kementerian Agama.
    “Kita memang sudah berangkat setiap tahun dengan furoda. Cuma waktu kami sudah bayar furoda, kami sudah akan berangkat, sudah siap. Jemaah juga sudah siap semua. Nah, Ibnu Mas’ud ini dari PT Muhibbah datang menawarkan untuk menggunakan visa ini (kuota khusus) dengan mengatakan itu adalah visa resmi. Kuota resmi,” ujar dia.
    Khalid mengatakan, atas penawaran tersebut, ia dan 122 jemaah Uhud Tour menjadi calon jemaah haji yang berangkat menggunakan jasa travel Muhibbah Mulia Wisata.
    “Karena dibahasakan resmi dari Kemenag, kami terima gitu, dan saya terdaftar sebagai jemaah di PT Muhibbah,” tutur dia.
    Khalid mengatakan, fasilitas yang didapatkannya atas perjalanan haji bersama travel Muhibbah Mulia Wisata ini seperti haji khusus.
    “Fasilitas ya seperti furoda, bukan (seperti haji reguler), langsung ke VIP karena pakai (haji) khusus tadi,” ucap Khalid.
    Sebelumnya, Ustaz Khalid Zeed Abdullah Basalamah memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (9/9/2025).
    Pantauan Kompas.com, Khalid tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 11.04 WIB.
    Dia terlihat mengenakan pakaian serba hitam dan didampingi oleh empat orang yang berpakaian rapi.
    Khalid mengatakan, ia memenuhi panggilan KPK yang sudah dijadwalkan sebelumnya, namun saat itu, ia berhalangan hadir.
    “Iya, ini pengulangan karena kemarin kami ada jadwal kajian, jadi belum bisa,” kata Khalid.
    Khalid juga mengatakan, ia turut didampingi oleh tim kuasa hukumnya.
    “Iya (didampingi kuasa hukum),” ujar dia.
    KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama yang terjadi pada masa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
    Dalam proses penyidikan, KPK telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi baik dari pihak Kementerian Agama, travel haji dan umrah, serta asosiasi penyelenggara haji dan umrah.
    Selain itu, KPK juga telah melakukan penggeledahan di beberapa titik, termasuk rumah eks Menteri Agama Yaqut.
    Dalam perkara ini, KPK menduga terdapat penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi.
    Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, diatur bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen, sedangkan kuota haji reguler ditetapkan sebesar 92 persen.
    Dengan demikian, 20.000 kuota tambahan haji itu harusnya dibagi menjadi 18.400 atau setara 92 persen untuk haji reguler dan 1.600 atau setara 8 persen untuk haji khusus.
    Namun, dalam perjalanannya, aturan tersebut tidak dilaksanakan oleh Kementerian Agama.
    “Tetapi kemudian, ini tidak sesuai. Itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua (yaitu) 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ujar Asep.
    “Jadi kan berbeda, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Itu menyalahi aturan yang ada,” imbuh dia.
    KPK menaksir kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp 1 triliun.
    KPK pun sudah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri demi kepentingan penyidikan, yakni eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas; eks staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz; dan pengusaha biro perjalanan haji dan umrah, Fuad Hasan Masyhur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri dukung Mal Pelayanan Publik Digital permudah perizinan nakes

    Mendagri dukung Mal Pelayanan Publik Digital permudah perizinan nakes

    “Kami siap, Kemendagri mendukung sepenuhnya perizinan menggunakan untuk tenaga medis dan kesehatan, menggunakan Mal Pelayanan Publik yang bukan hanya fisik, tapi yang digital,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendukung penuh penerapan inovasi untuk mempermudah pengurusan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN).

    “Kami siap, Kemendagri mendukung sepenuhnya perizinan menggunakan untuk tenaga medis dan kesehatan, menggunakan Mal Pelayanan Publik yang bukan hanya fisik, tapi yang digital,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa..

    Hal itu disampaikan Tito pada acara Penandatanganan Surat Keputusan Bersama tentang Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota melalui MPPDN di Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, Selasa .

    Mendagri menjelaskan, Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah satu inovasi hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah dibangun sejak lama.

    Layanan tersebut merupakan one roof system pelayanan publik yang terinspirasi dari inovasi di negara Georgia. Saat ini, telah banyak daerah yang menerapkannya.

    “Masih kami dorong terus daerah-daerah lain. Yang terbaik salah satunya adalah yang di Badung dan Gianyar. Kalau kita lihat ini, Banyuwangi juga bagus,” ujar Mendagri.

    Dalam kesempatan itu, Mendagri mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Badung dan Gianyar yang mampu memodifikasi MPP sehingga tidak seperti suasana perkantoran. Sebaliknya, MPP tersebut dikemas lebih santai dan informal sehingga diminati masyarakat. Selain itu, petugas yang melayani juga menerapkan pelayanan prima.

    Mendagri berharap kiprah MPP tersebut dapat ditiru oleh jajaran pemerintah daerah (Pemda) lainnya. Dengan begitu, pelayanan berlangsung cepat, efektif, dan mampu menghindarkan potensi korupsi.

    “Karena semuanya CCTV, transparan, bayarnya pun hanya di outletnya bank yang sudah ada. Nah, ini yang akan di-riding oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka perizinan ini,” kata dia.

    Ia menyebut, tantangan dalam mengoptimalkan MPP perlu terus dipacu, termasuk dari sisi sumber daya manusia (SDM) hingga infrastruktur, terutama pada pelayanan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    Secara khusus, Mendagri meminta dukungan dari Kemenkes untuk membantu daerah-daerah dengan kapasitas fiskal rendah, terutama terkait penguatan MPP. Kemenkes dapat memberikan dukungan berupa peningkatan kualitas perizinan di bidang kesehatan di MPP, melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK).

    Turut hadir pada kegiatan itu Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono. Hadir pula para pejabat tinggi kementerian/lembaga serta perwakilan kepala daerah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.