Xcloud.id

Kasus: korupsi

  • KPK Amankan Sejumlah Dokumen Usai Geledah Rumah Gubernur Kalbar

    KPK Amankan Sejumlah Dokumen Usai Geledah Rumah Gubernur Kalbar

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen usai menggeledah rumah dinas Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan (RN) terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan di wilayah Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan penyidik juga menggeledah rumah dinas Bupati Mempawah serta beberapa lokasi lainnya.

    “Dalam penggeledahan tersebut Penyidik mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan perkara ini,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Senin (29/9/2025).

    Budi menyampaikan barang bukti ataupun dokumen yang diamankan dan disita akan didalami dan dianalisa penyidik, untuk membantu mengungkap agar perkara ini menjadi terang. Kendati demikian, Budi belum dapat menyebutkan apa saja dokumen atau barang bukti lainnya yang disita penyidik KPK.

    Menurutnya, penggeledahan rumah dinas Ria telah dilakukan sejak Rabu (24/9/2025) hingga Kamis (25/9/2025). Penggeledahan bertujuan untuk mencari barang bukti dalam perkara ini.

    “Kegiatan-kegiatan penggeledahan tersebut dilakukan penyidik untuk mencari petunjuk yang dibutuhkan guna mengungkap perkara dugaan TPK terkait proyek pembangunan jalan di wilayah Kabupaten Mempawah,” tambahnya.

    Sebelumnya KPK telah menggelar penggeledahan di 16 titik di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Pontianak pada 25-29 April 2025. Dari penggeledahan itu, KPK menyita dokumen serta barang bukti elektronik.

    Sebagai informasi, dalam kasus ini KPK telah menetapkan beberapa tersangka, tetapi belum mengungkapkan identitas para tersangka.

    “Dalam perkara ini KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangkanya dan tentu nanti kami akan update secara lengkap siapa-siapa saja yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ucap Budi pada Senin (25/8/2025) lalu.

  • Kejagung Periksa 20 Saksi di Kasus Blok Migas Saka Energi

    Kejagung Periksa 20 Saksi di Kasus Blok Migas Saka Energi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan korupsi proses akuisisi saham Blok Ketapang terkait PT Saka Energi Indonesia (SEI) 2012-2015.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Anang Supriatna mengatakan total pihak yang telah diperiksa dalam perkara ini mencapai 20 saksi.

    “Lebih dari 20 [saksi],” ujar Anang di Kejagung, Senin (29/9/2025).

    Namun demikian, Anang tidak menjelaskan sosok yang telah diperiksa dalam perkara ini. Dia hanya menyatakan bahwa terdapat saksi yang berasal dari Perusahaan Gas Negara (PGN) dan anak usahanya yakni PT SEI.

    “Kalau terlibat di situ pasti ada saksi-saksi orang dari PT Saka sendiri, dari PGN-nya,” pungkas Anang.

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, Kejagung telah menggeledah kantor PT Saka Energi Indonesia (SEI) di Tower Manhattan Jakarta pada Kamis (25/9/2025).

    Korps Adhyaksa dikabarkan mulai menaikkan perkara tersebut dari penyelidikan ke tahap penyidikan sejak Maret 2025. Penyidikan dimulai sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-21/F.2/Fd.2/032025.

    Adapun, nilai akuisisi saham pada Blok Ketapang ini memiliki nilai US$56,6 atau setara dengan Rp852 miliar. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pun telah melakukan audit atas proses akuisisi oleh PT SEI tersebut.

  • Kabar Terbaru Nadiem Makarim: Dibantarkan ke Rumah Sakit untuk Operasi Ambeien – Page 3

    Kabar Terbaru Nadiem Makarim: Dibantarkan ke Rumah Sakit untuk Operasi Ambeien – Page 3

    Diketahui, Kejagung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022 pada 5 September 2025.

    Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Nurcahyo Jungkung Madyo mengatakan bahwa pada tahun 2020, Nadiem selaku Mendikbud saat itu bertemu pihak dari Google Indonesia.

    Pertemuan itu dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google, salah satunya adalah program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian, terutama kepada peserta didik.

    Dalam beberapa kali pertemuan yang dilakukan Nadiem Makarim dengan pihak Google Indonesia, telah disepakati bahwa produk dari Google, yaitu Chrome OS dan Chrome Devices Management (CDM) akan dibuat proyek pengadaan alat TIK.

    Kemudian, dilaksanakan rapat tertutup guna membahas pengadaan dengan menggunakan Chromebook. Padahal, pada saat itu, pengadaan alat TIK belum dimulai.

    Untuk meloloskan Chromebook, pada awal tahun 2020, Nadiem Makarim selaku menteri menjawab surat Google untuk ikut partisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbudristek.

    Padahal, sebelumnya surat Google tersebut tidak dijawab oleh Menteri Pendidikan sebelumnya, Muhadjir Effendy.

    Lalu, atas perintah Nadiem soal pelaksanaan pengadaan TIK tahun 2020 yang akan menggunakan Chromebook, tersangka SW (Sri Wahyuningsih) selaku Direktur PAUD dan tersangka MUL (Mulyatsyah) selaku Direktur SMP Direktorat PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020-2021, membuat petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan yang spesifikasinya sudah mengunci (Chrome OS).

    “Selanjutnya, tim teknis membuat kajian review teknis yang dijadikan spesifikasi teknis dengan menyebut Chrome OS,” imbuh Nurcahyo.

    Akhirnya, Nadiem Makarim pada bulan Februari 2021 menerbitkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 yang dalam lampirannya sudah mengunci spesifikasi Chrome OS.

    Kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan pengadaan alat TIK tersebut diperkirakan sekitar Rp1,98 triliun yang saat ini masih dalam penghitungan lebih lanjut oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

     

     

  • Prabowo Muak Sama Koruptor: Ini Harus Diperangi

    Prabowo Muak Sama Koruptor: Ini Harus Diperangi

    Bisnis.com, CILEUNGSI – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara serta memberantas korupsi yang disebutnya masih menjadi pekerjaan rumah di Indonesia yang harus diperangi.

    Prabowo mengakui bahwa Indonesia adalah negara kaya, tetapi kekayaan tersebut belum sepenuhnya dinikmati rakyat akibat kebocoran dan praktik korupsi.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam Akad Massal 26.000 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP dan Serah Terima Kunci di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin (29/9/2025).

    “Kekayaan bangsa kita terlalu banyak yang hilang, bocor, sehingga rakyat kebanyakan kurang menerima manfaat. Tekad saya bersama rekan-rekan adalah menyelamatkan kekayaan bangsa Indonesia agar bisa dimanfaatkan untuk rakyat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menegaskan, perang melawan korupsi akan terus dilakukan secara tegas. Prabowo juga percaya rakyat semakin cerdas dan tidak lagi bisa ditipu oleh pemimpin yang korup.

    “Rakyat kita jangan dianggap bodoh, rakyat kita tajam dan sekarang punya teknologi, punya gadget. Saya yakin pejabat yang korup akan jera,” tegasnya.

    Presiden Ke-8 RI menilai akar persoalan berada pada sistem yang memungkinkan terjadinya kebocoran besar-besaran. Karena itu, ia menekankan perlunya perbaikan sistem agar pengelolaan kekayaan negara lebih efisien dan berpihak pada rakyat.

    “Kalau kebocoran bisa dihentikan, uang bangsa Indonesia akan cukup. Dana itu akan kita investasikan dengan baik melalui hilirisasi agar pendapatan berlipat ganda dan bisa langsung membantu rakyat berpenghasilan rendah,” ucapnya.

    Prabowo juga mengungkapkan langkah konkret pemerintah yang telah mengambil kembali aset negara, termasuk tanah dan perkebunan yang disalahgunakan. Dia menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat konstitusi demi kesejahteraan rakyat.

    “Kita akan menguasai kembali kekayaan bangsa kita sendiri. Saya disumpah untuk itu dan saya bertekad tidak akan mundur setapak pun. Bersama TNI, Polri, dan semua unsur, kita akan buktikan dalam beberapa tahun ke depan bahwa Indonesia mampu berdiri kokoh dan disegani bangsa lain,” pungkas Prabowo.

  • Prabowo Beri Hormat ke Dua Mantan Office Boy Sukses Jadi Pengembang Rumah

    Prabowo Beri Hormat ke Dua Mantan Office Boy Sukses Jadi Pengembang Rumah

    Bisnis.com, CILEUNGSI – Presiden RI Prabowo Subianto mengaku terharu sekaligus bangga dengan kisah inspiratif dua pengusaha muda yang dulunya bekerja sebagai office boy (OB).

    Dalam kurun waktu delapan tahun, keduanya berhasil bangkit dari titik nol hingga kini mampu mencetak keuntungan hingga Rp120 miliar per tahun tanpa praktik korupsi sebagai pengembang rumah.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam Akad Massal 26.000 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP dan Serah Terima Kunci di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin (29/9/2025).

    “Kalau seorang OB dalam delapan tahun bisa menghasilkan itu, luar biasa. Bukan nyolong, bukan korupsi. Ini putra-putra Indonesia yang harus kita banggakan. Masa depan kita ada pada orang-orang sederhana yang kerja keras, kreatif, dan tulus ikhlas,” kata Prabowo.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga secara khusus menyampaikan hormat kepada dua pengembang bernama Angga dan Wawan yang hadir dalam acara. Dia menegaskan, kisah mereka menjadi bukti nyata bahwa kerja keras bisa mengalahkan keterbatasan.

    “Ini warga negara yang kita banggakan. Saya jenderal, saya hormat sama kau,” ucap Prabowo sambil memberi hormat.

    Prabowo menambahkan, dia percaya banyak sosok seperti Angga dan Wawan di berbagai daerah Indonesia yang bisa menjadi inspirasi dan motor kemajuan bangsa.

    Tak lupa, Prabowo mengingatkan para koruptor untuk berhenti melakukan praktik haram.

    “Hai para koruptor! Hati-hati kau. Mau curi Rp5 miliar, malah masuk penjara,” tegasnya.

  • Prabowo hormat ke mantan OB jadi pengembang rumah hasilkan Rp120 M

    Prabowo hormat ke mantan OB jadi pengembang rumah hasilkan Rp120 M

    Saya jenderal, saya hormat sama kau

    Cileungsi, Bogor, Jawa Barat (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan hormat kepada dua pengusaha muda, Angga dan Wawan, yang berhasil membangun ribuan rumah subsidi dengan proyeksi penghasilan hingga Rp120 miliar, setelah sebelumnya bekerja sebagai office boy dan tukang ojek.

    “Saya jenderal, saya hormat sama kau,” ujar Prabowo sambil memberi hormat kepada keduanya, dalam pidatonya pada acara akad massal 26 ribu Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sekaligus serah terima kunci dengan menekan tombol sirene di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Senin.

    Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan rasa bangga sekaligus haru atas capaian keduanya yang dianggap sebagai bukti kerja keras dan ketekunan. Presiden menilai keberhasilan tersebut menjadi teladan bagi generasi muda Indonesia.

    Prabowo menyebut Angga, yang delapan tahun lalu masih berprofesi sebagai office boy, kini mampu menghasilkan proyeksi keuntungan hingga Rp120 miliar per tahun dari usaha pengembangan perumahan subsidi.

    Keberhasilan itu, kata Presiden, diraih tanpa praktik korupsi maupun penyalahgunaan.

    “Beliau sekarang bisa menghasilkan keuntungan sampai Rp120 miliar. Enggak pakai nyolong, enggak pakai korupsi. Ini adalah putra-putra Indonesia yang harus kita banggakan,” kata Prabowo.

    “Ini masa depan kita, seorang yang sangat sederhana tidak punya koneksi, orang tuanya bukan apa-apa tetapi bisa sekarang menghasilkan Rp120 miliar dalam setahun,” imbuhnya.

    Kepala Negara juga menegaskan bahwa figur seperti Angga dan Wawan menunjukkan masa depan cerah bangsa, karena lahir dari kerja keras, kreativitas, serta ketulusan.

    “Ini warga negara yang kita banggakan. Saya percaya di mana-mana ada Angga-Angga dan Wawan-Wawan yang lain. Kamu boleh bangga karena kau kerja keras dan kau berhasil dalam 8 tahun luar biasa, terima kasih,” kata Presiden.

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengenalkan sosok Angga dan Wawan kepada Presiden Prabowo.

    Dia menjelaskan bahwa Angga pada tahun lalu membangun 2.400 unit rumah subsidi dan tahun ini meningkat menjadi 3.000 unit, dengan proyeksi keuntungan Rp72 miliar. Tahun depan, Angga menargetkan pembangunan 6.000 unit rumah dengan potensi keuntungan Rp120 miliar.

    “Satu rumah subsidi untungnya berapa?” tanya Maruarar.

    “Rp20 juta Pak,” jawab Angga.

    “Berarti untungnya kamu tahun ini berapa?” tanya Maruarar lagi.

    “Rp72 miliar Pak,” jawab Angga.

    “Tahun depan?” tanya Maruarar.

    “Rp120 miliar Pak,” jawab Angga yang merupakan pemimpin perusahaan rumah bersubsidi Pesona Kahuripan Group itu. Dia dulunya adalah office boy di perusahaan tersebut.

    Sementara itu, Wawan yang sebelumnya pernah berprofesi sebagai tukang ojek, tahun lalu membangun 1.000 unit rumah, tahun ini meningkat menjadi 2.000 unit, dan tahun depan ditargetkan 6.000 unit.

    Proyeksi keuntungannya tahun ini mencapai Rp50 miliar dan Rp150 miliar pada tahun depan.

    Selain memberi hormat, Presiden Prabowo juga turut menyalami Angga dan Wawan sebagai bentuk apresiasi.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ramai-ramai Ekonom Datangi Kantor Menko Airlangga, Ada Apa?

    Ramai-ramai Ekonom Datangi Kantor Menko Airlangga, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat bersama Aliansi Ekonom Indonesia pada Senin (29/9/2025).

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, sejumlah ekonom terlihat mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada pukul 13.30 WIB.

    Diantaranya tampak ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin dan Ekonom Universitas Indonesia Vid Adrison.

    Sebelumnya, Aliansi Ekonom Indonesia, yang terdiri dari individu-individu ekonom dan akademisi di bidang ekonomi menyampaikan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi.

    Pernyataan bersama ini ditandatangani oleh 383 ekonom dan akademisi di bidang ekonomi dan 283 pendukung dari berbagai latar belakang.

    Penyampaian pernyataan bersama dari Aliansi Ekonom Indonesia ini diwakili oleh beberapa ekonom dan akademisi, di antaranya: Lili Yan Ing, Vivi Alatas, Elan Satriawan, Teuku Riefky, Rizki Nauli Siregar, Rimawan Pradiptyo, Jahen Fachrul Rezki, Gumilang Aryo Sahadewo, Yose Rizal Damuri, Titik Anas, Vid Adrison, Riswandi, Wisnu Setiadi Nugroho, Mervin Goklas Hamonangan.

    Tujuh Desakan Darurat Ekonomi

    Desakan 1: Perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional.

    Desakan 2: Kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara (Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan), serta kembalikan penyelenggara negara pada marwah dan fungsi seperti seharusnya.

    Desakan 3: Hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri sebagai penyelenggara yang dominan sehingga membuat pasar tidak kompetitif dan dapat menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, sektor swasta, serta modal sosial masyarakat.

    Desakan 4: Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif.

    Desakan 5: Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi.

    Desakan 6: Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal (seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi dan kompensasi energi, dan Danantara).

    Desakan 7: Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan maupun perburuan rente.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo Kaget Budaya Korupsi di RI, Ada Elite Nyolong Rp3 Triliun

    Prabowo Kaget Budaya Korupsi di RI, Ada Elite Nyolong Rp3 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti persoalan korupsi yang masih mengakar kuat di Indonesia. Presiden Ke-8 RI mengakui bahwa sejak awal dirinya memimpin, dia kaget dengan parahnya praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor.

    Hal itu dia sampaikan saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Ke-6 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Senin (29/9/2025).

    “Sewaktu saya ambil alih pemerintahan, saya makin kaget, saya tidak menduga parahnya korupsi tersebut. Tapi saya bertekad saya harus tegakkan pemerintah yang bersih. Hanya dengan pemerintah yang bersih Indonesia bisa bangkit,” ujarnya.

    Meskipun hampir semua negara memiliki masalah korupsi, dia menilai tingkat korupsi di Indonesia berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.

    “Rakyat sudah mengerti, rakyat tahu. Saya sebagai mandataris menerima mandat dari rakyat, saya bertekad memenuhi janji dan sumpah saya kepada bangsa,” katanya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan salah satu akar masalah adalah kelemahan para elit yang tak lebih pintar dibandingkan pelaku korupsi.

    “Kelemahan dari mereka yang kita anggap pintar dan cemerlang ternyata kalah pintar dengan koruptor dan manipulator. Koruptor itu luar biasa lihainya. Bahkan yang lebih bahaya adalah korupsi tersamar, seolah legal tapi sebenarnya nyolong. Repotnya, orang pintar sering pintar nyolong,” tegasnya. 

    Prabowo menegaskan bahwa hanya dengan menegakkan pemerintahan yang bersih, Indonesia bisa keluar dari jebakan korupsi sistemik dan mengelola kekayaan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

    Kepala negara juga menyoroti kerugian negara akibat praktik korupsi yang disebutnya mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.

    “Ada yang nyolong Rp2 triliun, ada yang nyolong Rp3 triliun. Kalau saya cerita berapa ratus triliun uang negara yang hilang hampir tiap tahun, mungkin kalian enggak geleng-geleng kepala lagi, harus panggil dokter serius,” tandasnya disambut riuh hadirin.

  • Prabowo Targetkan 2.000 Desa Nelayan dan 480.000 Ha Sawah Baru

    Prabowo Targetkan 2.000 Desa Nelayan dan 480.000 Ha Sawah Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan sejumlah capaian dan rencana besar pemerintahannya di sektor pangan dan maritim.

    Prabowo menyebut, program 100 desa nelayan sudah berjalan dan akan terus diperluas hingga 2.000 desa nelayan. Dengan skema 1 desa nelayan terdiri atas 2.000 nelayan, maka program ini diproyeksikan menyentuh 16 juta jiwa termasuk keluarga nelayan.

    Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Ke-6 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Senin (29/9/2025).

    “Kita sudah uji coba 1 desa nelayan di Papua, di Biak, ternyata penghasilan nelayan naik minimal 60%, ada yang naik 100%,” kata Prabowo. 

    Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pembangunan 20.000 hektare tambak di Pantura Jawa Barat yang diperkirakan membuka 130.000 lapangan kerja baru. Sementara itu, di sektor pertanian, program cetak sawah baru 480.000 hektare sudah terealisasi sekitar 280.000 hektare.

    “Produksi beras kita sekarang tertinggi sepanjang sejarah NKRI. Masalahnya sekarang justru kita kekurangan gudang. Karena itu saya sudah mengalokasikan pembangunan 100 gudang modern untuk Bulog, masing-masing di tanah 5 hektare. Hanya butuh Rp5 triliun dari penghematan kebocoran dan korupsi,” ujarnya.

    Selain itu, pemerintah juga menyiapkan modernisasi 1.500 kapal nelayan yang menurut Prabowo akan menghasilkan 600.000 lapangan kerja baru.

    Prabowo menegaskan, anggaran negara harus berpihak pada kepentingan rakyat dan tak lagi kebutuhan hiburan bagi penguasa.

    “Kalau untuk kepentingan rakyat, setuju turunkan uang segera. Kalau untuk hura-hura, kita kurangi. Maaf, kita kurangi kunjungan kerja, FGD-rapat di mana-mana,” tegasnya.

  • KPK Panggil Eks Dirut PT DKB Terkait Kasus Kapal Angkut Tank di Kemhan

    KPK Panggil Eks Dirut PT DKB Terkait Kasus Kapal Angkut Tank di Kemhan

    Jakarta –

    KPK memanggil saksi di kasus korupsi pengadaan kapal angkut tank 1 dan tank 2 TNI Angkatan Laut di Kementerian Pertahanan (Kemhan). Saksi yang dipanggil itu Tjahyadi D P Manulang (TJM) selaku eks Direktur Utama PT DKB.

    “Hari ini Senin (29/9), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan material pembangunan kapal angkut tank TNI AL di Kemenhan RI tahun 2012-2018,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (29/9/2025).

    Pemeriksaan dijadwalkan dilakukan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Namun belum dirincikan materi apa yang akan didalami dalam pemeriksaan tersebut.

    “TJM Direktur SDM dan Umum PT DKB tahun 2012 sampai dengan 2014 Direktur Utama PT DKB tahun 2014 sampai dengan 2015,” sebutnya.

    Diketahui KPK tengah melakukan penyidikan baru di kasus dugaan korupsi pada Kemhan pada 2012-2018. Tindak pidana ini berkaitan dengan pengadaan kapal angkut tank.

    Korupsi itu diduga berdampak pada kerugian uang negara. Sehingga KPK tidak menggunakan pasal suap terkait pengusutan kasus ini.

    Dari pemeriksaan awal, dugaan kerugian yang diderita negara akibat kasus tersebut mencapai puluhan miliar. Belum dirincikan juga siapa saja tersangka dalam kasus ini.

    “Untuk sementara (kerugian) ya puluhan miliar,” ujar Ali.

    (ial/yld)