Xcloud.id

Kasus: korupsi

  • Vonis Tipikor RPHU Lamongan: Vonis Davis Lebih Ringan, Kerugian Negara Sudah Dikembalikan

    Vonis Tipikor RPHU Lamongan: Vonis Davis Lebih Ringan, Kerugian Negara Sudah Dikembalikan

    Surabaya (beritajatim.com) – Setelah melalui proses panjang, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya akhirnya menjatuhkan putusan terhadap perkara dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) Kabupaten Lamongan.

    Dalam sidang putusan yang digelar Senin (29/9/2025), terdakwa Davis Maherul Abbasiya divonis pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan.

    Kasus ini bermula dari proyek pembangunan RPHU yang diduga merugikan keuangan negara. Nama Moch. Wahyudi, mantan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, ikut terseret karena saat itu menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) Widodo Hadi Pratama, SH dari Kejaksaan Negeri Lamongan menilai telah terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam proyek yang semestinya untuk meningkatkan sektor peternakan.

    Majelis hakim yang diketuai Ni Putu Sri Indayani, SH dalam perkara nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby membacakan amar putusan sebagai berikut:

    * Membebaskan terdakwa dari dakwaan Pasal 2 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 KUHP.
    * Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 KUHP.
    * Menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan.
    * Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500.

    Majelis hakim menilai kerugian negara dalam proyek pembangunan RPHU tidak sebesar Rp242 juta seperti dalam dakwaan. Perinciannya: Rp92 juta merupakan kelebihan bayar hasil audit BPK yang telah dikembalikan ke kas negara, uji instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sebesar Rp99 juta tidak dapat dijadikan dasar karena hanya berdasar diskusi, dan pekerjaan taman senilai Rp10 juta memang terealisasi. Dengan demikian, kerugian negara sesungguhnya hanya sekitar Rp41 juta.

    Kuasa hukum terdakwa, Nundang Rusmawan, SH dari kantor hukum Rus & Co, Jakarta Pusat, menyambut putusan ini dengan lega dan menghormati proses hukum.

    Ia menilai majelis hakim telah objektif mempertimbangkan fakta persidangan, termasuk sikap kooperatif kliennya dan pengembalian kerugian negara.

    “Putusan ini sesuai dengan apa yang kami sampaikan dalam pledoi. Hal-hal yang meringankan sudah dipertimbangkan, termasuk pengembalian kerugian negara sebagaimana diminta BPK maupun pihak lain. Itu semua sudah dikembalikan,” ujarnya usai sidang.

    Nundang menambahkan, pengembalian dana tersebut menjadi bukti bahwa kliennya beritikad baik.
    “Proses hukum ini sudah memberi keringanan hukuman bagi klien kami,” pungkasnya.

    Dengan vonis ini, perkara korupsi proyek RPHU Kabupaten Lamongan yang sempat menyita perhatian publik akhirnya mencapai titik akhir di meja hijau. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengelolaan program pembangunan daerah secara transparan dan akuntabel agar tidak kembali berujung pada jeratan hukum. [kun]

  • KPK: Survei Penilaian Integritas Pemprov Sumut Turun, Pengadaan Barang dan Jasa Paling Rendah Nasional 30 September 2025

    KPK: Survei Penilaian Integritas Pemprov Sumut Turun, Pengadaan Barang dan Jasa Paling Rendah Nasional 30 September 2025

    KPK: Survei Penilaian Integritas Pemprov Sumut Turun, Pengadaan Barang dan Jasa Paling Rendah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemprov Sumatera Utara turun signifikan ke angka 58,55 poin.
    Hal ini disampaikan KPK seiring penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan jalan di Sumatera Utara (Sumut).
    Perkara ini sudah mulai berproses persidangannya di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Medan.
    “KPK menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti pada penindakan. Upaya pencegahan harus tetap dijalankan agar modus-modus korupsi tidak terulang kembali,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulis, Selasa (30/9/2025).
    Budi mengatakan, hasil Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Sumut 2024 berada di angka 83, turun tujuh poin dibanding 2023.
    Dia mengatakan, aspek perencanaan menjadi sorotan dengan skor 63, atau turun 35 poin dibanding tahun sebelumnya.
    “Sementara itu, skor SPI (Survei Penilaian Integritas) Sumut juga menunjukkan penurunan signifikan dari 66,37 pada 2023 menjadi 58,55 pada 2024,” ujar dia.
    Budi mengungkapkan, penilaian internal terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memperoleh skor 63.
    Komponen integritas dalam pelaksanaan tugas tercatat di angka 68,94, pengelolaan anggaran (67,19), dan pengelolaan barang/jasa (59,44).
    Selain itu, penilaian dari kalangan pakar yang memotret kualitas pelayanan publik juga menunjukkan catatan, dengan skor 56,11 pada 2024.
    “Angka-angka ini mengindikasikan masih adanya ruang besar untuk pembenahan tata kelola di Pemprov Sumut,” ujar dia.
    Berdasarkan hal tersebut, Budi mengatakan, KPK tidak hanya hadir untuk menindak, tetapi juga mendampingi pemerintah daerah dalam melakukan pembenahan tata kelola melalui tugas koordinasi supervisi.
    “Catatan SPI dan MCSP harus dipandang sebagai peringatan dini, sehingga dapat melahirkan evaluasi perbaikan yang konkret dan solutif atas permasalahan yang dihadapi,” tutur dia.
    Budi mengatakan, saat ini KPK tengah melangsungkan pengisian kuesioner SPI 2025, yang berlangsung sejak Agustus hingga Oktober, dengan melibatkan 107 kementerian/lembaga, 38 pemerintah provinsi, 509 pemerintah kabupaten/kota, dan 5 BUMN.
    “KPK juga mengajak masyarakat Sumut untuk berpartisipasi aktif dalam SPI 2025. Dukungan publik akan menjadi dasar penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas,” ucap dia.
    Sebelumnya, KPK menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut) pada 28 Juni 2025.
    Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting (TOP); Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Rasuli Efendi Siregar (RES); Pejabat Pembuat Komitmen di Satuan Kerja PJN Wilayah I Sumatera Utara, Heliyanto (HEL); Direktur Utama PT DNG, M Akhirun Efendi Siregar (KIR); serta Direktur PT RN, M Rayhan Dulasmi Pilang (RAY).
    Penindakan ini menyeret pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumut.
    KPK sebelumnya menggelar dua operasi tangkap tangan (OTT) terkait proyek jalan di Sumatera Utara.
    Dari hasil penelusuran, total nilai proyek yang diduga bermasalah mencapai Rp 231,8 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dana Daerah Berkurang, Dedi Mulyadi Andalkan MBG Jadi Solusi Ekonomi Bandung 30 September 2025

    Dana Daerah Berkurang, Dedi Mulyadi Andalkan MBG Jadi Solusi Ekonomi Bandung 30 September 2025

    Dana Daerah Berkurang, Dedi Mulyadi Andalkan MBG Jadi Solusi Ekonomi
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya soal pemenuhan gizi siswa, melainkan juga bisa menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
    Hal itu ia sampaikan usai rapat koordinasi (rakor) MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan pimpinan daerah di Jawa Barat.
    Dedi menjelaskan, pengurangan dana transfer pusat ke daerah berdampak pada melambatnya pembangunan infrastruktur dan penyerapan tenaga kerja.
    Karena itu, MBG harus dimanfaatkan untuk menutup ruang kosong dalam pertumbuhan ekonomi.
    Menurutnya, alokasi anggaran yang besar dalam MBG akan mampu menumbuhkan sirkulasi ekonomi baru di tengah berkurangnya dana transfer dari pusat ke daerah.
    “Melalui MBG, ada siklus keuangan baru dari APBN yang bisa masuk ke daerah. Ini penting supaya ekonomi lokal tetap bergerak,” kata Dedi usai rapat program strategis nasional tersebut di Bale Pakuan Pajajaran, Bogor, Senin (29/9/2025).
    Ia mencontohkan, pasokan bahan baku makanan hingga tenaga kerja harus berasal dari wilayah setempat.
    Dengan begitu, dampaknya bisa terukur dan menjadi bagian dari perputaran ekonomi di Jawa Barat.
    Pelaku usaha kecil pun bisa ikut merasakan manfaat program tersebut.
    Selain itu, tenaga kerja yang direkrut untuk mengelola dapur dan distribusi makanan juga akan diprioritaskan dari masyarakat di sekitar sekolah.
    Hal ini penting agar MBG bukan hanya tentang makan bergizi, tetapi juga membuka lapangan kerja.
    Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Jabar juga menyiapkan tim khusus evaluasi dan pengawasan MBG.
    Tim ini akan memantau seluruh proses, dari penyediaan bahan baku hingga distribusi makanan di sekolah.
    Mereka bahkan akan mencicipi makanan untuk memastikan kualitasnya sesuai standar.
    Dedi menegaskan, pengawasan ini diperlukan agar dana yang digelontorkan benar-benar menghasilkan makanan bergizi senilai Rp 10 ribu per porsi.
    Kemudian, jika ada penyedia yang terbukti mengurangi hak anak-anak, sanksi tegas akan dijatuhkan mulai dari administratif, pemutusan kerja sama sebagai mitra, hingga proses hukum pidana korupsi.
    Menurutnya, kualitas dan kuantitas makanan tidak bisa ditawar.
    Guru maupun siswa diperbolehkan melaporkan jika menemukan makanan yang tidak sesuai porsi atau standar gizi.
    Ia juga mendorong setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat membentuk lembaga aduan.
    Lembaga ini akan menampung keluhan langsung dari sekolah sehingga pengawasan berjalan transparan.
    Ke depan, Pemprov Jabar juga mengusulkan pembangunan dapur sekolah di lembaga pendidikan dengan jumlah siswa lebih dari 1.000 orang.
    Dedi menilai langkah ini akan mempercepat proses distribusi makanan sekaligus melibatkan orang tua siswa sebagai relawan pengelola.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Kasih BUMN Target 3 Tahun untuk Hasilkan Cuan Rp1.600 Triliun

    Prabowo Kasih BUMN Target 3 Tahun untuk Hasilkan Cuan Rp1.600 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan memberi kesempatan bagi BUMN untuk berbenah setidaknya dalam 2-3 tahun.

    Prabowo menambahkan, jika dalam tenggat waktu tersebut kinerja BUMN tidak juga membaik, maka dirinya tidak segan untuk melakukan bersih-bersih di tubuh perusahaan pelat merah.

    “Kita kasih kesempatan BUMN, dalam 2-3 tahun kita bersihkan. Saudara, kalau dagang yang biasa harusnya hasilnya, yang wajarnya itu 10% dari aset. Kalau aset kita 100, harusnya tiap tahun kita dapat 10%. Jadi, dari US$1.000 miliar, harusnya dapat US$100 miliar tiap tahun,” katanya dikutip dari Antara, Selasa (30/9/2025).

    Dia mengatakan US$100 miliar jika dirupiahkan mencapai kurang lebih Rp1.600 triliun.

    “Rp1.600 triliun saudara-saudara, harusnya oke, karena kita orang Indonesia, yang 10%, kalau dari 10%, oke deh 5%, harusnya US$50 miliar kan, berarti Rp800 triliun, tidak defisit kita. Tidak juga 5%, ya sudah deh 3%, tidak juga, tetapi kita kasih target mereka ini dalam 3 tahun kita tunggu, kita tunggu hasil mereka. Insyaallah akan mencapai yang kita harapkan,” ujar dia.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga mengungkap geram terhadap pimpinan-pimpinan BUMN yang tidak amanah.

    “Saya perintahkan bersihkan itu BUMN, kadang-kadang nekat mereka itu diberi kepercayaan negara, dia kira itu perusahaan nenek moyang, perusahaan rugi, dia tambah bonus untuk dirinya sendiri,” kata dia.

    Presiden menyatakan tidak ragu-ragu untuk memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung memeriksa jajaran pimpinan BUMN manakala ada indikasi terjadinya korupsi dan penyalahgunaan.

    “Saya mau kirim kejaksaan dan KPK untuk kejar-kejar itu,” kata Prabowo.

    Presiden dalam pidatonya itu, juga mengungkap optimistis terhadap Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

    “Saya percaya Danantara akan menciptakan jutaan lapangan pekerjaan,” ujar dia.

    Menurut dia, Danantara menjadi salah satu terobosa, karena Indonesia pada akhirnya memiliki sovereign wealth fund.

    “Salah satu prestasi kita yang kita syukuri, kita telah membentuk dana, sovereign wealth fund, dana kedaulatan yang kita beri nama, Danantara Indonesia, Danantara adalah singkatan (dari) Daya Anagata Nusantara,” ujar Prabowo.

  • KPK Periksa Agen TKA Cari Tahu Waktu Pemerasan Libatkan Pejabat Kemenaker Nasional 29 September 2025

    KPK Periksa Agen TKA Cari Tahu Waktu Pemerasan Libatkan Pejabat Kemenaker Nasional 29 September 2025

    KPK Periksa Agen TKA Cari Tahu Waktu Pemerasan Libatkan Pejabat Kemenaker
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami
    tempus
    atau waktu awal terjadinya dugaan pemerasan pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang melibatkan pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
    Materi tersebut didalami KPK saat memeriksa dua saksi, yaitu Muhammad Tohir alias Doni selaku Agen TKA dan Yuda Novendri Yustandra selaku Direktur Utama PT Laman Davindro Bahman.
    Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Senin (29/9/2025).
    “Saksi hadir. Para saksi didalami apakah permintaan uang dan dugaan pemerasan terjadi sebelum tahun 2019 atau sesudahnya,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin.
    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penahanan secara bertahap terhadap delapan orang tersangka pada pertengahan Juli 2025.
    Kedelapan tersangka adalah Suhartono (SH) selaku eks Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK);
    Haryanto (HY) selaku Dirjen Binapenta Kemenaker periode 2024-2025 sekaligus Staf Ahli Menaker.
    Kemudian, Wisnu Pramono (WP) selaku Direktur Pengendalian Penggunaan TKA (PPTKA) Kemenaker tahun 2017-2019;
    Devi Angraeni (DA) selaku Koordinator Uji Kelayaan Pengesahan Pengendalian Penggunaan TKA; Gatot Widiartono (GTW) selaku Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; serta Putri Citra Wahyoe (PCW), Jamal Shodiqin (JMS), dan Alfa Eshad (ALF) selaku staf.

    KPK mengatakan, para tersangka telah menerima uang hasil pemerasan sebesar Rp 53,7 miliar dari para pemohon izin RPTKA selama periode 2019-2024.
    Budi merinci uang yang diterima para tersangka di antaranya, Suhartono (Rp 460 juta), Haryanto (Rp 18 miliar), Wisnu Pramono (Rp 580 juta), Devi Angraeni (Rp 2,3 miliar), Gatot Widiartono (Rp 6,3 miliar), Putri Citra Wahyoe (Rp 13,9 miliar), Alfa Eshad (Rp 1,8 miliar), dan Jamal Shodiqin (Rp 1,1 miliar).
    Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Berpeluang Panggil Atalia Istri Ridwan Kamil Terkait Korupsi Bank BJB

    KPK Berpeluang Panggil Atalia Istri Ridwan Kamil Terkait Korupsi Bank BJB

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpeluang memanggil siapapun yang diduga tahu aliran duit dana non-budgeter dari pengadaan iklan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB (BJBR). Tak terkecuali istri eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Atalia Praratya.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan keterangan Atalia bisa saja dibutuhkan penyidik untuk mengungkap dugaan korupsi pengadaan iklan yang sedang diusut.

    “Jika nanti ada kebutuhan-kebutuhan untuk memanggil saksi lainnya tentu itu akan dilakukan,” kata Budi kepada wartawan yang dikutip Senin, 29 September.

    Sebagai informasi, penyidik sudah memanggil sejumlah pihak yang diduga mengetahui aliran dana non-budgeter dari Bank BJB. Di antaranya adalah selebgram Lisa Mariana yang dikabarkan pernah dekat dengan Ridwan Kamil dan anak Presiden ke-3 RI B. J. Habibie, Ilham Akbar Habibie atau Ilham Habibie.

    Adapun pemanggilan Ilham Habibie berkaitan dengan mobil Mercedes Benz 280 SL yang dibeli Ridwan Kamil. Kendaraan itu diketahui dibayar politikus Partai Golkar tersebut baru setengahnya.

    Mobil itu keinian disita komisi antirasuah dan masih berada di bengkel karena masih direstorasi.

    Kembali ke Budi, dia bilang, seluruh keterangan yang sudah diberikan saksi dalam kasus ini bakal dianalisis. “Sekarang masih berproses,” tegasnya.

    Diberitakan sebelumnya, KPK telah menetapkan lima tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB (BJBR).

    Mereka adalah eks Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi; Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB Widi Hartoto; Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Kin Asikin Dulmanan; Pengendali Agensi BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE) Suhendrik; dan Pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) Raden Sophan Jaya Kusuma.

    Surat perintah penyidikan (sprindik) kasus ini dikeluarkan pada 27 Februari 2025. Perbuatan lima tersangka itu diduga telah membuat negara merugi hingga Rp222 miliar.

    Saat ini penahanan belum dilakukan terhadap lima tersangka. Namun, mereka sudah dicegah berpergian ke luar negeri selama enam bulan dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.

    Kemudian, penyidik juga sudah melakukan penggeledahan untuk mengumpulkan barang bukti. Rumah eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga didatangi penyidik yang berujung pada penyitaan satu unit motor Royal Enfield.

  • Prabowo minta para profesor benahi kebocoran kekayaan bangsa

    Prabowo minta para profesor benahi kebocoran kekayaan bangsa

    Saya percaya dan saya yakin dalam 3, 4, 5 tahun akan datang kita akan membuktikan kita akan berbuat sesuatu yang tidak diperhitungkan bangsa-bangsa lain

    Cileungsi, Bogor, Jawa Barat (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meminta para profesor dan pakar untuk memanfaatkan kepintarannya dalam memperbaiki sistem agar kebocoran kekayaan bangsa dapat dihentikan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

    “Jadi, saya minta profesor-profesor yang pintar-pintar gunakan kepintaranmu untuk kepentingan bangsa, rakyat Indonesia. Pelajari, yakini, analisa. Saudara-saudara, apalagi yang pintar matematika lihat data-data, analisa. Masak 25 tahun tidak bisa kita analisa,” kata Prabowo di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Senin

    “Lebih banyak uang keluar dari Indonesia, lebih banyak kekayaan kita keluar dari Indonesia daripada tinggal di Indonesia, ini harus segera kita ubah saudara-saudara sekalian. Saya yakin dan percaya para pakar yang ada di sini akan berhasil,” katanya.

    Prabowo menegaskan tekadnya bersama jajaran pemerintahan untuk menyelamatkan kekayaan bangsa yang selama ini banyak hilang sehingga tidak dirasakan oleh masyarakat luas.

    Presiden menyebut Indonesia merupakan negara yang kaya, tetapi menghadapi persoalan kebocoran kekayaan yang luar biasa.

    Menurutnya, salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa adalah korupsi. Kepala Negara menekankan pentingnya langkah tegas dalam memberantas praktik tersebut. Prabowo yakin bahwa rakyat tidak lagi menginginkan pemimpin yang korup.

    “Saya berkeyakinan karena rakyat kita sudah tidak mau terima lagi pemimpin yang korup. Rakyat kita jangan dianggap bodoh, rakyat kita tidak bodoh, rakyat kita tajam dan sekarang ada teknologi, rakyat punya gadget/gawai, saudara-saudara,” ucapnya.

    Prabowo menilai persoalan kebocoran bukan hanya disebabkan perilaku individu, tetapi juga kelemahan sistem yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan.

    Menurutnya, dengan mengamankan kekayaan yang dimiliki, uang yang dimiliki negara akan cukup. Uang tersebut akan diinvestasikan dengan baik agar dapat menyejahterakan rakyat.

    “Sehingga kita bisa membantu rakyat kita yang berpenghasilan rendah supaya akan dinikmati oleh rakyat kita. Supaya ada kesejahteraan yang dirasakan oleh rakyat kita, itu tekad kita, itu tekad kita dan saya yakin kita sampai ke sana,” ujar Presiden.

    “Saya percaya dan saya yakin dalam 3, 4, 5 tahun akan datang kita akan membuktikan kita akan berbuat sesuatu yang tidak diperhitungkan bangsa-bangsa lain,” imbuhnya.

    Kepala Negara menambahkan pemerintah telah mulai menguasai kembali aset-aset negara bersama TNI, Polri, serta unsur terkait lainnya, sesuai amanat UUD 1945 yang menjadi sumpah jabatannya.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung banyaknya profesor dan pejabat dalam Kabinet Merah Putih.

    Presiden menyebut sejumlah menteri yang bergelar S3, yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

    Prabowo menegaskan dengan kapasitas intelektual yang dimiliki jajarannya, sudah seharusnya sistem yang menyebabkan kebocoran kekayaan bangsa dapat dibenahi.

    “Luar biasa itu semua. Begitu banyak S3 kalau tidak bisa memperbaiki sistem kelewatan itu,” ucapnya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kasus Pemkab Jember dan Sidoarjo, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan

    Kasus Pemkab Jember dan Sidoarjo, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan

    Jakarta (beritajatim.com) — Wakil Bupati Jember Djoko Susanto diketahui melaporkan Bupati Muhammad Fawait ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait potensi penyalagunaan kekuasaan. Sementara di Sidoarjo, Wakil Bupati Mimik Idayana mengaku tidak dilibatkan sama sekali dalam pengambilan kebijakan strategis, termasuk penentuan kepala dinas dan pejabat di lingkungan Pemkab oleh Bupati Subandi.

    “Kasus di Jember dan Sidoarjo hanyalah contoh terbaru dari buruknya relasi politik pasca pilkada. Ketidakharmonisan ini sangat merugikan masyarakat karena membuat jalannya pemerintahan tersendat,” kata Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mohammad Toha, Senin (29/9/2025).

    Toha juga berpendapat, ketegangan antara bupati dan wakil bupati di Jember maupun Sidoarjo merupakan “puncak gunung es” dari masalah relasi politik pasca pilkada. Ia menyebut, ketidakselarasan ini kerap memicu tarik-menarik kepentingan, bahkan menimbulkan perpecahan di kalangan pejabat daerah.

    “Banyak pejabat jadi terbelah, ada yang berpihak ke bupati, ada yang ikut kubu wakilnya. Kondisi ini sangat tidak sehat karena memicu kasak-kusuk di birokrasi dan akhirnya pelayanan publik yang paling terganggu,” jelasnya.

    Karenanya, dia mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera turun tangan menyikapi ketidakharmonisan hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kembali mencuat ke publik. Toha menilai, konflik terbuka antara bupati dan wakil bupati tidak hanya mencoreng wajah demokrasi, tetapi juga berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.

    Toha juga menegaskan, Kemendagri memiliki kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, bahkan memberikan sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tentang Penilaian Kinerja PNS dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Merit.

    “Jika kepala daerah atau wakilnya melanggar aturan, sanksi teguran atau peringatan bisa diberikan. Lebih jauh, Kemendagri juga bisa meminta keduanya memperbaiki kebijakan dan prosedur yang bermasalah agar tidak merugikan masyarakat,” ungkap Toha.

    Toha menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara bupati dan wakil bupati. Menurutnya, kedua pihak harus memahami serta menghormati peran masing-masing, demi menjaga stabilitas pemerintahan daerah.

    “Bupati dan wakilnya harus duduk bersama, membuka ruang dialog, dan mencari solusi bersama. Kebijakan yang diambil juga harus sejalan agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat,” katanya. [hen/but]

  • Nadiem Makarim Dilarikan ke RS, Kejagung: Operasi Ambeien

    Nadiem Makarim Dilarikan ke RS, Kejagung: Operasi Ambeien

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan eks Mendikbudristek Nadiem Makarim telah dibantarkan ke Rumah Sakit untuk menjalani operasi.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Anang Supriatna menyampaikan operasi itu terkait dengan penyakit ambeien yang diderita Nadiem.

    “Ya, informasi yang bersangkutan [Nadiem Makarim] memang sakit ya, dilakukan operasi,” ujar Anang di Kejagung, Kamis (29/9/2025).

    Hanya saja, Anang belum bisa menjelaskan terkait dengan kondisi Nadiem saat ini. Khususnya, soal yang bersangkutan sudah menjalani operasi atau sudah masa pemulihan pascaoperasi. 

    Namun yang pasti, kata Anang, Nadiem saat ini masih berada di rumah sakit. Adapun, pembantaran Nadiem ke RS dilakukan pada pekan lalu.

    “Saya kurang tahu pasti, nanti saya cek apakah sudah dilakukan operasi langsung atau nanti dalam tahap pasca pemulihan. [Saat ini] di rumah sakit,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Nadiem merupakan salah satu tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan alias pengadaan Chromebook periode 2018-2022.

    Teranyar, Nadiem secara resmi telah mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangkanya itu ke PN Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Selasa (23/9/2025).

  • Prabowo targetkan bangun 2.000 desa nelayan dan cetak sawah 480.000 ha

    Prabowo targetkan bangun 2.000 desa nelayan dan cetak sawah 480.000 ha

    Satu desa nelayan terdiri dari 2.000 nelayan. Kalau 2.000 desa nelayan, artinya 4 juta nelayan dengan istri dan anak-anak berarti 16 juta saudara-saudara kita penghasilannya akan meningkat

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan akan membangun desa nelayan hingga 2.000 lokasi, serta mencetak sawah baru seluas 480 ribu hektare guna meningkatkan ekonomi rakyat, khususnya petani dan nelayan.

    Presiden mengatakan 100 desa nelayan yang saat ini sedang berjalan, akan ditambah menjadi minimal 1.000 desa nelayan pada 2026, bahkan total mencapai 2.000 desa nelayan yang memiliki gudang penyimpanan untuk hasil produksi perikanan.

    “Satu desa nelayan terdiri dari 2.000 nelayan. Kalau 2.000 desa nelayan, artinya 4 juta nelayan dengan istri dan anak-anak berarti 16 juta saudara-saudara kita penghasilannya akan meningkat,” kata Presiden Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara musyawarah nasional salah satu partai politik di Jakarta, Senin.

    Presiden menjelaskan melalui desa nelayan, nelayan sekitar akan difasilitasi gudang penyimpanan (cold storage) dan dermaga untuk meningkatkan hasil produksi dan memaksimalkan pendapatan.

    Berdasarkan hasil percontohan desa nelayan di Biak, Papua, penghasilan para nelayan mengalami peningkatan sebesar 60-100 persen.

    Presiden juga akan membangun 20 ribu hektare tambak di pantai utara (Pantura) Jawa Barat sebagai tahap awal yang diproyeksi membuka 130 ribu lapangan kerja baru.

    Selain budidaya dan perikanan, Kepala Negara juga akan memperluas program cetak sawah baru mencapai 480 ribu hektare. Saat ini, cetak sawah yang telah berhasil mencapai 280 ribu hektare yang berdampak pada peningkatan produksi beras tertinggi sepanjang sejarah.

    Berdasarkan catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan peningkatan produksi beras total sebesar 14,49 persen pada Januari–Juli 2025, yakni mencapai 21,76 juta ton, dengan rekor tertinggi 13,95 juta ton pada Januari–April 2025.

    Di sisi lain, produksi beras yang tinggi tersebut membuat Bulog kekurangan gudang penyimpanan. Oleh karenanya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 triliun agar Bulog dapat membangun 100 gudang baru.

    “Bulog akan bangun 100 gudang baru masing-masing di tanah 5 hektare, gudang modern, dan itu mereka hanya butuh Rp5 triliun, karena penghematan dari macam-macam kebocoran dan korupsi,” kata Presiden.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.