Xcloud.id

Kasus: korupsi

  • Fakta-fakta China Tikung Jepang Suplai KRL ke Indonesia

    Fakta-fakta China Tikung Jepang Suplai KRL ke Indonesia

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    China menikung Jepang dalam proyek pengadaan 3 trainset KRL baru di Indonesia yang didatangkan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

    Sengkarut impor KRL ini sudah berlangsung cukup lama, setidaknya sejak akhir 2022. Kementerian BUMN yang menaungi KCI berselisih paham dengan Kementerian Perindustrian.

    Mulanya, KAI Commuter ‘mengemis’ ke Kementerian Perdagangan untuk memboyong kereta bekas dari Jepang. Pada surat tertanggal 13 September 2022 dengan nomor 32/AL.105/CU/KCl/lX/2022, KCI meminta izin impor 348 unit KRL Seri E217 bekas dari Jepang, di mana 120 unit untuk 2023 dan 228 unit lain di 2024.

    Kemendag butuh rekomendasi teknis dari Kemenperin untuk memberikan izin impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) tersebut. Namun, Kemenperin menolak rencana mendatangkan rangkaian kereta dari luar negeri.

    Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor. Menperin Agus Gumiwang dan jajaran ingin Indonesia mengedepankan produk dalam negeri, yakni buatan PT Industri Kereta Api (INKA).

    Ribut-ribut anak buah Presiden Joko Widodo itu pun dibawa ke forum yang lebih serius. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditugaskan untuk membereskan gaduh tersebut.

    1. BPKP turun tangan

    Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akhirnya diperintahkan untuk mereviu urgensi impor rangkaian KRL tersebut. Kala itu, KCI berdalih kudu mencari pengganti 10 trainset KRL Jabodetabek yang bakal dipensiunkan pada 2023 dan 19 rangkaian lain di 2024.

    Hasil reviu BPKP diumumkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto. Ia menyebut kementerian pimpinan Luhut sudah menerima hasil reviu itu sejak 29 Maret 2023.

    Seto mengatakan BPKP menemukan bahwa estimasi biaya impor dari PT KCI yang akan dibayarkan kepada Japan Railway tidak akurat karena tidak berdasarkan survei harga.

    “Namun, terkait kewajaran biaya handling dan transportasi dari Jepang ke Indonesia yang diajukan PT KCI tidak dapat diyakini karena perhitungannya tidak berdasarkan survei harga, melainkan hanya berdasarkan harga pengadaan KRL bukan baru 2018 ditambah 15 persen,” ungkapnya di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Kamis 6 April 2023.

    Selain itu, Seto menyebut BPKP melakukan klarifikasi dengan pihak PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo. Hasilnya ditemukan kontainer yang tersedia tidak cocok, sehingga pengangkutan harus menggunakan kapal kargo dan akan menambah biaya.

    Berdasarkan sederet temuan BPKP yang merekomendasikan tidak mengimpor KRL bekas dari Jepang, Kemenko Marves mengetuknya menjadi keputusan bersama. Luhut Cs lantas meminta KCI meninjau kembali rencana tersebut.

    2. Luhut putuskan impor 3 rangkaian KRL baru, berapa harga KRL Jepang?

    Pada Juni 2023, Menko Marves Luhut kembali menegaskan penolakan impor KRL bekas. Ia memutuskan akan mendatangkan tiga trainset baru, sembari menunggu pesanan KCI yang diproduksi INKA rampung pada 2024 dan 2025.

    “Karena itu rapat kemarin, saya minta dari tiga-empat hari lalu untuk mengambil langkah-langkah apa yang dilakukan supaya tidak terganggu angkutan dengan kereta api. Dan ternyata bisa, tapi kita memang harus mengimpor barang baru. Tapi kita akan mengimpor tiga (trainset) saja yang baru, untuk menutupi, kritisnya hanya tahun depan (2024) dan 2025,” tegas Luhut kala itu.

    Luhut mengatakan mengimpor barang bukan baru berpotensi melanggar tiga aturan sekaligus, yakni peraturan presiden (perpres), peraturan menteri perindustrian, dan peraturan menteri perhubungan.

    PT Kereta Api Indonesia selaku induk KCI pun mendapatkan biaya modal atau capex untuk mengimpor tiga trainset KRL baru dari Jepang sebesar Rp676,8 miliar. Pembahasan untuk mematangkan impor KRL baru ini turut dibahas di DPR RI, salah satunya pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V pada September 2023.

    Pymt. Direktur Utama KAI John Roberto mengatakan capex itu didapat dari total kebutuhan mendatangkan tiga rangkaian KRL baru dari Jepang. Ia menyebut satu trainset KRL dibanderol seharga Rp225,6 miliar.

    “Kereta baru dari Jepang karena untuk memenuhi kebutuhan 2024 kita butuh tiga trainset,” tutur John dalam RDP bersama Komisi V DPR RI saat itu.

    3. Main sikut Jepang vs China

    Polemik impor KRL memunculkan isu bahwa China masuk untuk menyikut Jepang. Bahkan, seorang sumber CNNIndonesia.com yang mengetahui soal rencana impor KRL ini mengatakan ada ‘ancaman’ dari China kepada Indonesia.

    China diklaim mengancam bakal menahan gelontoran pinjaman untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh jika Indonesia ngotot mengimpor KRL dari Jepang.

    “Dilema kalau ambil dari Jepang, China (China Development Bank/CDB) katanya enggak mau kasih pinjaman utang buat proyek KCJB,” ujar sumber tersebut.

    Namun, klaim itu dibantah Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto. Dalam wawancara khusus bersama CNNIndonesia.com pada Juni 2023, Seto tegas menepis isu tersebut.

    Ia mengatakan setiap keputusan yang diambil pemerintah terkait impor KRL dari Jepang dilandaskan pada kehati-hatian. Pemerintah tidak ingin kasus korupsi impor KRL bekas Jepang yang pernah terjadi pada 2006-2007 lalu terulang lagi.

    “Tidak ada, tidak ada (sikut-sikutan). Tidak ada hubungannya, saya jamin tidak ada (sikut-sikutan) itu. Kita kan hanya hati-hati impor KRL bekas ini karena dulu sempat ada kasus. Kami tidak mau ini terulang,” tuturnya.

    4. KCI pilih KRL dari China seharga Rp783 miliar

    Proses impor KRL yang kontroversial ini berakhir dengan mendatangkan 3 rangkaian kereta baru dari China. KAI Commuter memutuskan membeli 3 rangkaian KRL baru dengan tipe KCI-SFC120-V dari perusahaan China, CRRC Sifang Co., Ltd pada Rabu (31/1).

    Direktur Utama KCI Asdo Artriviyanto menyebut pengadaan KRL baru itu juga bagian dari rangkaian pemenuhan sarana KRL Jabodetabek.

    Asdo mengatakan keputusan ini dibahas dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Juni 2023 lalu. Rapat tersebut diklaim dihadiri Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, BPKP, PT INKA, dan stakeholder terkait lainnya.

    KCI pun mengklarifikasi mengapa akhirnya memilih produk China yang lebih mahal dari Jepang. Corporate Secretary KCI Anne Purba mengatakan ada perubahan harga dari produsen KRL Jepang, yakni J-TREC.

    “Setelah proposal resmi dari J-TREC kami terima Oktober 2023 lalu, pihak produsen ini menyampaikan adanya perubahan rekomendasi teknis dan pembiayaan yang diajukan dari proposal sebelumnya. Selain terus melakukan komunikasi dengan J-TREC Jepang, KAI Commuter juga melakukan komunikasi ke Korea Selatan (Wojin dan Dawonsys) dan China (CRRC Sifang Qingdao) yang juga memproduksi Kereta Cepat Whoosh,” jelas Anne dalam keterangan resmi, Jumat (2/2).

    “Setelah menerima proposal dari keempat pihak tersebut, dari hasil pembahasan proses pengadaan Sarana KRL, CRRC Sifang dapat memenuhi spesifikasi teknis dan time delivery yang sesuai dengan persyaratan dan harga yang kompetitif dibandingkan produk lainnya,” tegasnya soal alasan memilih China.

    (skt/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • BPKP Buka Suara soal KCI Pilih Impor KRL China Ketimbang Jepang

    BPKP Buka Suara soal KCI Pilih Impor KRL China Ketimbang Jepang

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merespons langkah PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) yang akhirnya lebih memilih mengimpor KRL dari China ketimbang Jepang.

    Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut riviu awal pihaknya soal sengkarut impor trainset KRL memang tidak merekomendasikan pembelian barang bekas. Akan tetapi, Ateh belum bisa menegaskan apa alasan di balik KCI memilih 3 rangkaian baru dari China senilai Rp783 miliar.

    “Kami tidak semua aksi korporasi BUMN dikawal, kalau semua tidak sanggup juga kita. Kita kawal yang sangat material dan substansial. Ini kalau belinya pilih China atau Jepang itu belum kami evaluasi,” ucapnya dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

    “Kalau semua kegiatan kami kawal, enak juga mereka. Kan mereka gajinya besar, kami gak dibayar. Yang jelas belum (ada permintaan reviu lanjutan dari KCI), kami harus ada permintaan,” sambung Ateh.

    Senada, Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP Sally Salamah menegaskan pihaknya tidak bisa menjelaskan mengapa Jepang kembali ‘tertikung’ dari China. Pasalnya, Jepang juga kalah saing dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

    Meski begitu, Sally mengatakan ada kemungkinan itu bisa saja terungkap dalam reviu lanjutan dari BPKP.

    “Tanya ke KAI (mengapa pilih China ketimbang Jepang), jangan ke sini. Tapi mungkin saja (reviu soal asal negara impor KRL) kalau mereka meminta,” ungkap Sally usai konferensi pers.

    Proses impor KRL yang menjadi kontroversi ini berakhir dengan mendatangkan 3 rangkaian kereta baru dari China. KAI Commuter membeli 3 rangkaian KRL baru dengan tipe KCI-SFC120-V dari perusahaan China, CRRC Sifang Co., Ltd pada Rabu (31/1).

    Direktur Utama KCI Asdo Artriviyanto menyebut pengadaan KRL baru itu juga bagian dari rangkaian pemenuhan sarana KRL Jabodetabek. Ia mengklaim ini dibahas dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Juni 2023 lalu.

    Rapat tersebut diklaim dihadiri Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, BPKP, PT INKA, dan stakeholder terkait lainnya.

    Selain membeli 3 rangkaian KRL baru dari China, KCI juga menandatangani kerja sama pengadaan 16 rangkaian sarana KRL baru dari PT INKA. Mereka menginvestasikan hampir Rp3,83 triliun untuk produk dari perusahaan pelat merah tersebut.

    Terpisah, seorang sumber CNNIndonesia.com yang mengetahui soal rencana impor KRL mengatakan ada dugaan sikut-sikutan antara China dengan Jepang di balik kisruh rencana impor KRL bekas. China mengancam bakal menahan gelontoran pinjaman untuk proyek Whoosh jika Indonesia ngotot mengimpor KRL bekas dari Jepang.

    “Dilema kalau ambil dari Jepang, China (CDB) katanya enggak mau kasih pinjaman utang buat proyek KCJB,” kata sumber tersebut.

    Kendati, pernyataan sumber tersebut sudah pernah dibantah Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto.

    Seto mengatakan setiap keputusan yang diambil pemerintah terkait impor KRL bekas dari Jepang dilandaskan pada kehati-hatian pemerintah. Pemerintah tidak ingin kasus korupsi impor KRL bekas Jepang yang pernah terjadi pada 2006-2007 lalu terulang lagi.

    “Tidak ada, tidak ada (sikut-sikutan). Tidak ada hubungannya, saya jamin tidak ada (sikut-sikutan) itu. Kita kan hanya hati-hati impor KRL bekas ini karena dulu sempat ada kasus. Kami tidak mau ini terulang,” bantah anak buah Luhut itu.

    (skt/agt)

  • Telkom Buka Suara soal Dugaan Korupsi Anak Perusahaan

    Telkom Buka Suara soal Dugaan Korupsi Anak Perusahaan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk buka suara terkait kasus dugaan korupsi di PT Sigma Cipta Caraka (SCC), yang merupakan anak perusahaan Telkom Group.

    AVP External Communication Telkom Sabri Rasyid mengatakan perusahaannya akan patuh terhadap proses hukum yang tengah berjalan.

    “Kita pasti akan mendukung penuh langkah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menuntaskan kasus tersebut,” tutur dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (1/2).

    Sabri memastikan pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan internal untuk mengetahui kasusnya secara detail.

    KPK membuka penyidikan kasus dugaan korupsi PT Sigma Cipta Caraka (SCC) tahun 2017-2022. Sudah ada tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus tersebut.

    “KPK telah menaikkan ke tahap penyidikan dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di PT SCC (Telkom Group) 2017 sampai dengan 2022,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/2).

    Ali menyatakan pengadaan tersebut melibatkan pihak ketiga sebagai makelar. Kata dia, pengadaan kerja sama diduga fiktif dengan modus penyediaan financing untuk proyek data center.

    “Dari perhitungan sementara Tim Auditor BPKP [Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan] diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara ratusan miliar rupiah,” ucap Ali.

    Juru bicara berlatar belakang jaksa ini masih enggan menyampaikan konstruksi lengkap perkara berikut identitas tersangka yang sudah ditetapkan.

    Hal tersebut akan diumumkan KPK bersamaan dengan upaya paksa penangkapan ataupun penahanan para tersangka.

    (del/agt)

  • Alasan KAI Commuter Resmi Impor Tiga Rangkaian KRL China

    Alasan KAI Commuter Resmi Impor Tiga Rangkaian KRL China

    Jakarta, CNN Indonesia —

    KAI Commuter resmi impor 3 unit KRL senilai Rp783 miliar dari perusahaan China, CRRC Sifang Co., Ltd pada Rabu (31/1).

    Dengan kerja sama tersebut, China kembali menikung Jepang di proyek pengadaan kereta di Indonesia, setelah proyek kereta cepat beberapa tahun silam.

    Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto mengatakan tiga KRL itu adalah tipe KCI-SFC120-V. Ia juga menyebut impor dilakukan guna memenuhi kuota angkut penumpang yang saat ini membludak.

    “Pengadaan sarana KRL baru ini merupakan pemenuhan atas jumlah sarana KRL sesuai dengan kebutuhan pelayanan pengguna Commuter Line Jabodetabek 2024-2025, yang sudah mencapai hampir 1 juta pengguna per harinya,” ungkapnya melalui keterangan resmi.

    Ia menyebut impor tiga rangkaian KRL baru itu juga bagian dari rangkaian pemenuhan sarana KRL Jabodetabek yang dibahas dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada Juni 2023 lalu.

    Rapat tersebut juga dihadiri oleh Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, BPKP, PT INKA, dan stakeholder lainnya.

    Selain membeli tiga rangkaian KRL baru dari China, KAI Commuter juga sudah melakukan penandatangan kerja sama pengadaan 16 rangkaian sarana KRL baru oleh PT INKA dengan total investasi hampir sebesar Rp3,83 triliun.

    Selain itu, KAI Commuter juga telah melakukan penandatanganan kerja sama pengadaan 19 rangkaian KRL Retrofit oleh PT INKA dengan total investasi lebih dari Rp2,23 triliun.

    Adapun seluruh pembiayaan pengadaan tersebut berasal dari pinjaman KAI Commuter, Shareholder Loan dari PT KAI, dan bantuan dari Pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

    “Pengadaan impor sarana KRL baru ini juga merupakan proses terakhir dari rangkaian pengadaan sarana KRL oleh KAI Commuter sesuai hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin Menko Marves tersebut,” tutur Asdo.

    Ia mengungkapkan pengadaan KRL ini dilakukan untuk penambahan kapasitas angkut pengguna dan replacement kereta yang akan diretrofit oleh PT INKA.

    Menurutnya, sarana KRL yang sudah memasuki masa peremajaan secara bertahap akan terus dilakukan penggantiannya dengan proses retrofit. Hal ini untuk menjaga kebutuhan operasional layanan Commuter Line Jabodetabek dengan target 1,2 juta pengguna per hari pada 2025.

    Berdasarkan catatan Asdo, KAI Commuter mencatat total pengguna Commuter Line Jabodetabek sebanyak 290.890.677 orang pada 2023 lalu. Angka tersebut lebih besar 38 persen jika dibanding volume pada 2022 yaitu sebanyak 239.254.813 orang.

    KAI Commuter juga memprediksi pertumbuhan volume pengguna Commuter Line Jabodetabek sebesar 4 persen per tahun atau bertambah sebanyak 16,98 juta pengguna setiap tahunnya.

    Kerja sama KAI Commuter dengan Sifang bukan yang pertama. Pada 9 November 2023 lalu, kedua perusahaan telah menandatangani MoU kerja sama dalam pengembangan sarana perkeretaapian Indonesia.

    Kerja sama itu mulai dari pengadaan sarana Electric Multilple Unit (EMU) atau sarana kereta berpenggerak dengan tenaga listrik maupun Diesel Multiple Unit (DMU) atau sarana kereta berpenggerak dengan tenaga diesel.

    Pengadaan tiga rangkaian KRL baru ini sebenarnya sudah ramai dibicarakan sejak tahun lalu. Saat itu, KAI Commuter mengungkapkan impor bakal berasal dari Jepang dan baru bisa tiba di Tanah Air pada 2024.

    VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan mulai Juli 2023 pihaknya melakukan asesmen administrasi, teknis, dan negosiasi dengan pabrikan Jepang. Meski demikian, ia belum membocorkan dari pabrikan mana KRL itu akan dibeli.

    Kala itu, Anne menargetkan pada Agustus-September 2023, tanda tangan kontrak untuk impor KRL bisa dilakukan. Kemudian, dalam 14 bulan hingga 15 bulan setelahnya akan dilakukan proses produksi, pengiriman, hingga sertifikasi kereta untuk siap dipakai.

    “Kami akan mengadakan tiga KRL baru tahun ini dan mudah-mudahan nanti 2024 sudah bisa didatangkan. Ini butuh waktu 14-15 bulan,” ucap Anne di Depo KRL Depok, Jawa Barat, Selasa 11 Juli 2023.

    Seorang sumber CNNIndonesia.com yang mengetahui soal rencana impor KRL mengatakan ada dugaan sikut-sikutan antara China dengan Jepang di balik kisruh rencana impor KRL bekas. China mengancam akan menahan gelontoran pinjaman untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) jika Indonesia ngotot mengimpor KRL bekas dari Jepang.

    “Dilema kalau ambil dari Jepang, China (CDB) katanya enggak mau kasih pinjaman utang buat proyek KCJB,” kata sumber tersebut.

    Namun, pernyataan sumber tersebut dibantah Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto.

    Ia mengatakan setiap keputusan yang diambil pemerintah terkait impor KRL bekas dari Jepang dilandaskan pada kehati-hatian pemerintah. Pemerintah tidak ingin kasus korupsi impor KRL bekas Jepang yang pernah terjadi pada 2006-2007 lalu terulang lagi.

    “Tidak ada, tidak ada (sikut-sikutan). Tidak ada hubungannya, saya jamin tidak ada (sikut-sikutan) itu. Kita kan hanya hati-hati impor KRL bekas ini karena dulu sempat ada kasus. Kami tidak mau ini terulang,” katanya.

    Sebelumnya, China juga menikung Jepang di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang kini bernama Whoosh.

    Awalnya, Jepang yang akan menggarap proyek ini namun batal di tengah jalan. Setelahnya, China masuk.

    Pada 2020, Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan mengaku ditugasi Presiden Jokowi untuk melobi China agar mau mendanai proyek kereta cepat tersebut.

    “Presiden perintahkan saya untuk pergi ketemu Tiongkok. Kita lihat kalau mereka setuju dan prinsipnya setuju bagaimana kita,” kata Luhut.

    (mrh/sfr)

  • Eks PM Pakistan Divonis 10 Tahun Bui karena Bocorkan Rahasia Negara

    Eks PM Pakistan Divonis 10 Tahun Bui karena Bocorkan Rahasia Negara

    Islamabad –

    Mantan Perdana Menteri (PM) Pakistan, Imran Khan, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh pengadilan khusus dalam kasus kontroversial terkait dokumen negara yang bocor. Khan didakwa membocorkan rahasia negara ke publik dengan mempublikasikan kabel diplomatik Pakistan yang bersifat rahasia.

    Seperti dilansir AFP dan Reuters, Selasa (30/1/2024), vonis tersebut menjadi hukuman kedua yang dijatuhkan kepada Khan dalam beberapa bulan terakhir dan hanya berselang 10 hari sebelum pemilu Pakistan digelar pada 8 Februari mendatang.

    Vonis ini dijatuhkan setelah Khan disidang di dalam penjara tempatnya ditahan sejak ditangkap pada Agustus tahun lalu. Kasus ini berkaitan dengan tuduhan bahwa Khan mempublikasikan isi kabel diplomatik rahasia yang dikirimkan Duta Besar Pakistan untuk Amerika Serikat (AS) kepada pemerintah di Islamabad.

    Khan diadili bersama mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Shah Mehmood Qureshi, yang juga menjabat Wakil Presiden Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) yang dipimpin oleh Khan sendiri.

    “Mantan Perdana Menteri Imran Khan dan Wakil Presiden PTI Qureshi masing-masing dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dalam kasus cypher,” tutur juru bicara PTI dalam pernyataan kepada AFP.

    PTI menegaskan akan menggugat putusan pengadilan tersebut, dan menyebut kasus itu sebagai “kasus palsu”.

    “Kami tidak menerima putusan ilegal ini,” sebut pengacara Khan, Naeem Panjutha, dalam pernyataan via media sosial X usai vonis dijatuhkan.

    Saksikan juga ‘Kala Eks PM Pakistan Imran Khan Akhirnya Ditangkap Atas Kasus Korupsi’:

    Kasus yang menjerat Khan ini berpusat pada bagaimana sang mantan PM itu bersama Qureshi menangani apa yang disebut “cypher” yang dikirimkan oleh Duta Besar Pakistan di Washington yang isinya menuduh AS terlibat dalam rencana menggulingkan Khan dari jabatannya tahun 2022 lalu.

    Khan sebelumnya menyebut kabel rahasia itu menjadi bukti konspirasi antara militer Pakistan dan pemerintah AS untuk menggulingkan pemerintahannya tahun 2022 lalu setelah dia mengunjungi Moskow tepat sebelum Rusia menginvasi Ukraina. Militer Islamabad dan Washington telah membantah tuduhan itu.

    Khan juga menyebut bahwa isi kabel rahasia itu telah muncul di media dari beberapa sumber lainnya.

    Sejak dilengserkan dari kekuasaannya dalam mosi tidak percaya di parlemen Pakistan tahun 2022 lalu, Khan menghadapi puluhan kasus yang menjerat dirinya. Vonis yang dijatuhkan pekan ini menjadi hukuman kedua bagi Khan dalam beberapa bulan terakhir.

    Sebelumnya, dia divonis tiga tahun penjara dalam kasus korupsi. Namun masa hukumannya ditangguhkan karena dia menggugat putusan atas kasus korupsi tersebut. Khan juga dilarang untuk berpartisipasi dalam pemilu sebagai kandidat.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ekonomi Warga Drop Usai Tambang Nikel Blok Mandiodo Milik Antam Tutup

    Ekonomi Warga Drop Usai Tambang Nikel Blok Mandiodo Milik Antam Tutup

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ombudsman RI mengungkap penutupan tambang nikel di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara membuat ekonomi warga sekitar sulit.

    Adapun aktivitas tambang di blok tersebut dihentikan sementara buntut kasus korupsi sejak pertengahan 2023 lalu.

    Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menuturkan pihaknya telah melakukan pantauan langsung di lapangan pada September 2023. Hasilnya, perwakilan tokoh masyarakat Desa Mandiodo menyebut penutupan tambang berdampak pada perekonomian warga.

    “Bahwa sebelum adanya penghentian operasional sementara penutupan di Blok Mandiodo perputaran ekonomi masyarakat setempat berjalan dengan baik dan setelah adanya penutupan operasional tambang tersebut mengakibatkan perekonomian masyarakat sangat buruk,” tutur Hery dalam acara Penyampaian Hasil Tinjauan Lapangan Ombudsman RI di Lokasi Tambang Nikel Antam Blok Mandiodo, Selasa (23/1).

    Sementara, berdasarkan keterangan perwakilan masyarakat Desa Tapuemea, jumlah pengangguran kian meningkat setelah tambang ditutup. Pasalnya, pekerjaan dan penghasilan masyarakat setempat bergantung kepada pertambangan.

    Hery mengatakan masyarakat sekitar tambang pun tidak bisa lagi bertani karena semua lahan sudah tidak produktif. Hal itu disebabkan oleh rusaknya ekosistem dan lingkungan buntut aktivitas tambang.

    Ia juga menuturkan pertambangan mempunyai dampak positif terhadap masyarakat setempat. Sebab, masyarakat dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari.

    “Masyarakat setempat berharap operasional tambang di Blok Mandiodo Kembali berjalan lagi seperti semula,” imbuh Hery.

    Hery menuturkan keluhan yang sama juga disampaikan oleh perwakilan masyarakat Desa Tapunggaya. Ia menyebut kondisi ekonomi warga di desa itu cukup baik sebelum ada penutupan tambang.

    “Bahwa setelah adanya penutupan operasional tambang di Blok Mandiodo lebih banyak negatifnya daripada positifnya,” tutupnya.

    Oleh karena itu, Ombudsman pun memberi sarana agar Kementerian ESDM dan Antam mengaktifkan kembali kegiatan operasional tambang Blok Mandiodo.

    Namun, pengaktifan kembali itu harus dengan mengevaluasi dan memperbaiki pengelolaannya sesuai prinsip-prinsip pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Begitu juga terhadap proses penegakan hukum dalam kasus Blok Mandiodo harus dijalankan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Hery.

    Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan dirjen mineral dan batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin (RJ) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi terkait tambang nikel ilegal.

    Adapun tambang nikel ilegal itu berada di wilayah IUP Antam di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

    Selain Ridwan, Kejagung juga menetapkan HJ sebagai Sub Koordinator Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Kementerian ESDM sebagai tersangka.

    Dalam kasus ini, Kejagung juga telah menetapkan pengusaha asal Brebes Windu Aji Sutanto (WAS) sebagai tersangka. Selain itu, ada juga pejabat Kementerian ESDM lainnya yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

    Ia adalah SM selaku Kepala Geologi Kementerian ESDM sekaligus mantan Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.

    Sementara itu, beberapa tersangka lainnya merupakan HW selaku General Manager PT Antam UPBN Konawe Utara, GAS selaku pelaksana lapangan PT LAM, AA selaku Direktur PT Kabaena Kromit Pratama, dan OS selaku Direktur PT LAM.

    (mrh/pta)

  • Apakah Tambang Ilegal Punya IUP Hingga Bisa Dicabut Bak Kata Gibran?

    Apakah Tambang Ilegal Punya IUP Hingga Bisa Dicabut Bak Kata Gibran?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka mengatakan bakal mengatasi banyaknya tambang ilegal dengan cara mencabut izin usaha pertambangan (IUP) mereka.

    Gibran mengklaim mencabut IUP adalah solusi sederhana untuk menindak pengusaha tambang nakal dan diduga terlibat praktik korupsi.

    Gibran memberi landasan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (3) dan (4), juga Pancasila sila keempat serta kelima. Dia beralasan, pasangan Prabowo Subianto-Gibran ingin sumber daya alam dimanfaatkan maksimal untuk kemakmuran rakyat.

    “Kita juga harus jalankan peraturan menteri investasi nomor 1 tahun 2022 intinya kami ingin perusahaan besar ini bisa menggandeng UMKM lokal dan perusahaan lokal jadi tidak besar sendiri tapi ikut membesarkan usaha lokal dan UMKM setempat,” ujarnya.

    Gibran melontarkan hal tersebut saat merespons jawaban cawapres nomor urut tiga Mahfud MD terkait strateginya untuk mengatasi tambang ilegal.

    Terkait jawaban Gibran, Mahfud menyebut pencabutan IUP tidak semudah diucapkan, karena pada praktiknya ada hambatan-hambatan eksternal.

    Lantas apakah tambang ilegal sebenarnya memiliki IUP?

    Pada faktanya, semua pertambangan ilegal tak memiliki IUP. Hal ini diungkapkan oleh aktivis lingkungan hidup Greenpeace Indonesia.

    Melalui cuitan di media sosial X, Greenpeace menyebut tak mungkin mencabut IUP karena para pengusaha nakal tersebut adalah ilegal.

    “Oia, semua pertambangan yang ilegal itu tentunya tidak punya Izin Usaha Pertambangan (IUP), jadi apanya yang mau dicabut? @gibran_tweet #DebatCawapres,” tulis Greenpeace melalui cuitannya.

    [Gambas:Twitter]

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat ada 2.741 lokasi pertambangan tanpa izin atau PETI alias tambang ilegal yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

    Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan 96 lokasi di antaranya merupakan tambang ilegal batu bara yang tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan Sumatera Selatan.

    Sedangkan sisanya atau sebanyak 2.645 lokasi tambang ilegal mineral yang tersebar merata di hampir seluruh provinsi.

    “Dan melibatkan sekitar 3,7 juta orang pekerja tambang tanpa izin dengan rincian kira-kira 480 lokasi berada di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan 133 lokasi di dalam WIUP, termasuk 2.128 lokasi yang belum diketahui keberadaannya yang akan diidentifikasi,” ujarnya dalam webinar beberapa waktu silam.

    Lebih lanjut ia menyampaikan kegiatan pertambangan tanpa izin itu memiliki banyak dampak yang dapat merusak kegiatan usaha bagi pemegang izin resmi.

    Tidak cuma itu, tambang ilegal juga membahayakan keselamatan karena tidak mengikuti kaidah-kaidah pengertian penambangan yang memadai dan berpotensi merusak lingkungan hidup, antara lain mengakibatkan banjir, longsor, dan mengurangi kesuburan tanah.

    Aktivitas pertambangan tanpa izin atau tambang ilegal juga berpotensi menimbulkan masalah sosial, gangguan keamanan, dan kerusakan lahan.

    (del/agt)

  • Daftar Petinggi BUMN yang Terseret Korupsi di Tengah Cerita Miris Ahok

    Daftar Petinggi BUMN yang Terseret Korupsi di Tengah Cerita Miris Ahok

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan risiko berat kerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satunya rentan terseret masalah hukum.

    “Karena saya bisa mengerti, di BUMN, kadang-kadang di BUMN itu ya kita kerja baik belum tentu (mendapat) terima kasih, betul Bu Dirut (Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati)? Nanti kalau salah sedikit masuk penjara, dipanggil-panggil lagi. Jadi, akhirnya semua orang takut-takut,” ujar Ahok dalam acara ground breaking Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen (SPBH) di Jakarta Barat, Rabu (18/1).

    Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, cukup banyak petinggi BUMN yang terseret kasus korupsi. Di antaranya, ada mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara yang ketahuan menyelundupkan Harley Davidson dan Brompton melalui maskapai negara itu pada Desember 2019.

    Terbaru, ada dugaan korupsi yang dilakukan petinggi BUMN di proyek Tol Jakarta Cikampek II elevated alias Tol MBZ ruas Cikunir sampai Karawang Barat.

    Lalu, ada juga mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan yang melakukan korupsi saat pengadaan liquefied natural gas (LNG) pada periode 2011-2021. Pada September 2023 lalu, KPK menetapkan Karen sebagai tersangka.

    Berikut daftar petinggi BUMN yang tersandung kasus korupsi berdasarkan catatan redaksi:

    1. Djoko Dwijono, Jasamarga

    Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga pejabat anak usaha BUMN dalam kasus dugaan korupsi proyek Tol Jakarta Cikampek II elevated alias Tol MBZ ruas Cikunir sampai Karawang Barat pada September 2023.

    Ketiganya adalah Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

    2. Karen Agustiawan, Pertamina

    KPK resmi menetapkan mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) pada September 2023.

    Karen menjadi tersangka untuk kasus pengadaan LNG pada PT Pertamina di periode 2011-2021. Penetapannya sebagai tersangka diperkuat dengan bukti permulaan yang cukup sehingga naik pada tahap penyidikan.

    3. Ari Askhara, Garuda Indonesia

    Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Akshara terbukti terlibat dalam penyelundupan Harley-Davidson dan sepeda Bropton dalam maskapai negara tersebut pada 2019 lalu.

    Selain Ari, Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia juga memecat empat direksi lain karena kasus tersebut. Mereka adalah, Direktur Operasi Bambang Adisurya Angkasa, Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto, dan Direktur Human Capital Heri Akhyar.

    4. Budi Tjahjono, Jasindo

    KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Budi Tjahjono sebagai tersangka korupsi kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) saat masih menjadi pejabat di PT Jasindo.

    Pada akhir 2023, ia ditetapkan menjalani hukuman penjara 7 tahun dari sebelumnya hanya 5 tahun lanaran kalah banding.

    5. Destiawan Soewardjono, Waskita Karya

    Pada April 2023 lalu, Destiawan Soewardjono ditangkap KPK atas dugaan kasus korupsi karena melawan hukum dengan memerintahkan dan menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) dengan menggunakan dokumen pendukung palsu.

    Penyidik Kejaksaan Agung menyangkakan DES melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Peranan Tersangka DES dalam perkara ini yaitu secara melawan hukum memerintahkan dan menyetujui pencairan dana SCF dengan menggunakan dokumen pendukung palsu, untuk digunakan sebagai pembayaran utang-utang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek pekerjaan fiktif.

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    6. Emirsyah Satar, Garuda Indonesia

    Masih di 2019, mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar didakwa menerima suap dari mantan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo sebesar Rp5,859 miliar dan sejumlah uang dalam bentuk dolar yakni US$ 884.200, EUR 1.020.975, dan Sin$ 1.189.208.

    Suap itu diduga diberikan untuk melancarkan pengadaan mesin Rolls Royce terkait dengan perawatan pesawat.

    Jaksa penuntut umum memperinci sejumlah pengadaan tersebut yakni Total Care Program (TCP) mesin Rolls Royce Trent 700, pesawat airbus A330-300/200, airbus A320 untuk PT Citilink Indonesia, pesawat bombardier CRJ 1.000, dan pesawat ATR 72-600.

    7. Korupsi Dana Investasi Asabri

    Kejagung telah menetapkan delapan tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) terkait pengelolaan dana investasi pada Februari 2021 lalu.

    Kasus yang merugikan negara hingga Rp23,7 triliun tersebut menyeret sejumlah petinggi perusahaan pelat merah itu, yang juga merupakan para Purnawirawan TNI.

    Dua tersangka di antaranya adalah mantan Direktur Utama PT Asabri, Mayjen (Purn) Adam R Damiri; dan Letjen (Purn) Sonny Widjaja.

    8. OTT Direksi Perum Perindo

    KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap jajaran Direksi Perum Perindo dan pihak swasta importir di Jakarta pada September 2019 lalu.

    “Kami konfirmasi, hari ini ada tim yang bertugas di Jakarta menindaklanjuti informasi terkait dugaan akan terjadinya transaksi antara pihak swasta yang bergerak di bidang importir ikan dengan pihak direksi BUMN bidang perikanan,” kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif saat dikonfirmasi pada 23 September 2019.

    Laode menyatakan pihaknya mengamankan sembilan orang di Jakarta dan Bogor. Tiga orang di antaranya adalah jajaran direksi Perum Perindo, sementara sisanya pegawai perusahaan. Selain itu, tim penindakan KPK juga turut menyita uang sebesar US$30 ribu atau lebih dari Rp400 juta.

    Laode menjelaskan, diduga pemberian itu terkait komisi jatah impor ikan jenis tertentu yang diberikan Perum Perindo kepada pihak swasta.

    [Gambas:Photo CNN]

    9. Korupsi Anoda Logam PT Antam

    Pada awal 2023, KPK menyebut kerja sama pengolahan anoda logam antara PT Antam Tbk dengan PT Loco Montrado telah merugikan negara sebesar Rp100,7 miliar.

    Dalam kasus ini, KPK telah menjerat General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian (UBPP) Logam Mulia PT Antam Tbk Dodi Martimbang sebagai tersangka.

    Dodi disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

    Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut odi secara sepihak mengambil kebijakan untuk tidak menggunakan jasa dari perusahaan yang sebelumnya telah dilakukan penandatangan kontrak karya. Kebijakan itu pun tidak didukung dengan alasan yang mendesak.

  • Geger Skandal Korupsi, Menteri Perhubungan Singapura Mengundurkan Diri

    Geger Skandal Korupsi, Menteri Perhubungan Singapura Mengundurkan Diri

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong pada Kamis (18/1) mengumumkan pengunduran diri menteri perhubungan terkait skandal korupsi yang menggemparkan negeri Singa itu. Menteri tersebut mundur dari jabatannya setelah didakwa melakukan 27 pelanggaran dalam penyelidikan korupsi, yang juga menjerat seorang miliarder taipan perhotelan.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (18/1/2024), Menteri Perhubungan S. Iswaran ditangkap pada bulan Juli 2023 dan dibebaskan dengan jaminan sehubungan dengan penyelidikan korupsi tingkat tinggi yang jarang terjadi di negara kota tersebut.

    Iswaran (61) sebelumnya telah mengatakan dia akan mengaku tidak bersalah atas dakwaan yang diajukan oleh Biro Investigasi Praktik Korupsi saat dia hadir di pengadilan pada hari Kamis (18/1).

    Seorang reporter AFP melihat Iswaran meninggalkan pengadilan bersama pengacaranya usai kehadirannya.

    Tak lama setelah persidangan itu, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan bahwa Iswaran telah mengajukan pengunduran dirinya dari pemerintah, parlemen dan Partai Aksi Rakyat (PAP) yang berkuasa. Pengunduran diri itu diajukan pada 16 Januari setelah diberi pemberitahuan resmi mengenai dakwaan terhadap dirinya.

    Lee mengatakan bahwa Iswaran juga berjanji mengembalikan uang yang diterima sebagai bagian dari gaji dan tunjangannya sejak penangkapannya.

    “Saya menolak tuduhan dalam dakwaan tersebut dan sekarang akan fokus membersihkan nama saya,” tulis Iswaran dalam surat pengunduran dirinya, yang dipublikasikan di situs kantor perdana menteri.

    Di antara dakwaan-dakwaan tersebut, Iswaran diduga menerima tiket acara olahraga terkenal dari taipan hotel Ong Beng Seng, salah satu orang terkaya di Singapura.

    Ong ditangkap pada hari yang sama dengan Iswaran pada tahun 2023 dan juga dibebaskan dengan jaminan.

    Investigasi korupsi ini telah menggemparkan Singapura, pusat keuangan global yang terkenal sebagai salah satu negara yang paling sedikit korupsinya di dunia.

    Para menteri kabinet Singapura diberi gaji yang sebanding dengan mereka yang berpenghasilan tertinggi di sektor swasta untuk mencegah korupsi.

    Lee sebelumnya mengakui bahwa PAP yang sudah lama berkuasa telah “mendapat pukulan” setelah serangkaian skandal politik.

    Selain penangkapan Iswaran tahun lalu, ada dua anggota parlemen PAP yang mengundurkan diri karena selingkuh.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pemimpin Oposisi Ditikam, Tambah Panjang Daftar Serangan ke Politisi Korsel

    Pemimpin Oposisi Ditikam, Tambah Panjang Daftar Serangan ke Politisi Korsel

    Seoul –

    Insiden penikaman terhadap Lee Jae-myung menambah daftar panjang aksi serangan terhadap politisi Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir.

    Lee Jae-Myung, tokoh oposisi Korsel yang mengalami kekalahan tipis pada Pilpres 2022 lalu, ditikam di bagian leher saat menghadiri sebuah konferensi pers di Busan bagian selatan pada Selasa (02/01) pagi.

    Insiden ini terjadi beberapa bulan sebelum Pemilu 2024 di Korsel.

    Pelaku langsung ditangkap di tempat kejadian.

    Lee menderita luka tikam sepanjang 1 cm dan mendapat pertolongan medis di rumah sakit dalam keadaan sadar, menurut laporan yang diterima BBC. Pihak kepolisian menyebut luka yang dialami Lee tidak mengancam nyawanya.

    Pelaku adalah seorang pria berusia antara 60-an atau 70-an tahun. Dia dikabarkan mendekati Lee untuk minta tanda tangan sebelum tiba-tiba menyerangnya.

    Panjang senjata yang dipegang pelaku adalah sekitar 20 cm atau 30 cm, seperti dilansir Yonhap.

    Video-video penikaman Lee Jae-Myung yang tersebar di media sosial memperlihatkan politisi itu jatuh di antara kerumunan, sementara sebagian orang lain berusaha membekap si pelaku. Banyak foto pasca-kejadian memperlihatkan Lee tergeletak di tanah dengan mata tertutup dan seseorang menekan lehernya dengan sapu tangan untuk menahan pendarahan.

    Kantor berita Yonhap memberitakan Lee diterbangkan ke rumah sakit dengan helikopter.

    Kwon Chil-seung, selaku juru bicara Partai Demokrat Korea Selatan pimpinan Lee, mengatakan tim dokter menduga Lee menderita luka di bagian vena jugularis yang membawa darah dari bagian kepala ke jantung.

    Kwon Chil-seung menambahkan Lee Jae-Myun harus menjalani operasi karena dikhawatirkan akan terjadi pendarahan lebih lanjut.

    “Setelah dipindahkan ke RS Universitas Nasional Seoul, kami berencana untuk melakukan operasi secepatnya. Kami sangat mengutuk penyerangan ini dan bagi kami ini adalah penghancuran demokrasi yang amat nyata,” ujar Kwon.

    Lee Jae-Myung menghadiri sebuah konferensi pers di Busan bagian selatan pada Selasa (02/01) pagi (Reuters)

    Lee, yang kini 59 tahun, menduduki kursi di badan legislatif Korea Selatan. Banyak yang memperkirakan Lee akan maju pada pemilihan umum selanjutnya pada bulan April.

    Kekalahan Lee pada pilpres 2022 sangatlah tipis – hanya berbeda 0,73% jika dibandingkan dengan Presiden Yoon Suk Yeol. Ini adalah pilpres paling alot sepanjang sejarah Korsel. Lee pun sangat diyakini akan kembali maju pada pilpres 2027.

    Baca juga:

    Semenjak kekalahannya, Lee telah didakwa dalam kasus korupsi dan pelanggaran kepercayaan (breach of trust). Jaksa penuntut menuduhnya atas pemberian izin kepada pengembang-pengembang swasta untuk meraup keuntungan secara ilegal dari proyek properti saat masih menjabat sebagai Walikota Seongnam – kota berpenduduk 1 juta orang di Seoul bagian selatan.

    Lee menyangkal segala tuntutan terhadap dirinya dan menganggapnya sarat motif politik.

    Pada September, pengadilan menolak permintaan jaksa penuntut agar Lee ditahan sembari menunggu persidangan. Jaksa penuntut masih menyelidiki Lee atas kasus-kasus korupsi yang menyangkut dirinya selagi masih menjabat.

    Putusan pengadilan ini keluar tiga minggu setelah Lee mogok makan sebagai bentuk protes atas kebijakan domestik dan luar negeri dari Presiden Yoon. Lee sampai dilarikan ke rumah sakit akibat aksi mogok makan ini.

    Bukan pertama kali

    Lee Jae-Myung bukanlah politisi Korsel yang pertama yang diserang secara fisik dengan senjata.

    Kantor berita Reuters mencatat sejarah kekerasan politik dalam beberapa tahun terakhir.

    Pada Maret 2022, Song Young-gil, pendahulu Lee Jae-Myung sebagai pemimpin Partai Demokrat Korsel, diserang saat berkampanye untuk Lee. Pelaku adalah seorang pria lansia yang mengenakan jubah tradisional yang mendekati Song dari belakang dan memukulnya dengan palu.

    Song adalah manajer tim sukses Lee kala itu. Dia harus menjalani operasi dan selamat setelah menderita cedera di bagian kepala. Song pun kembali berkampanye sehari setelah dinyatakan sembuh.

    Baca juga:

    Media setempat mendeskripsikan penyerang Song sebagai seorang aktivis liberal yang memiliki kanal Youtube. Dia dikabarkan meneriakkan slogan-slogan mengkritisi latihan militer bersama antara AS dan Korsel saat menyerang Song.

    Song, yang sudah lama menjadi anggota parlemen, ditangkap pada Desember tahun yang sama dalam skandal bagi-bagi uang untuk pemilu saat itu.

    Pimpinan partai konservatif, Park Geun-hye, yang kemudian menjadi presiden Korsel pada 2013, diserang saat menghadiri kampanye politik. Dia dirawat di rumah sakit selama sembilan hari akibat serangan tersebut (AFP)

    Pada 2015, Duta Besar AS untuk Korsel Mark Lippert butuh 80 jahitan setelah wajahnya disayat dengan pisau buah saat menghadiri sebuah forum diskusi penyatuan Korea di Seoul.

    Lippert butuh lima hari perawatan di rumah sakit dan juga operasi untuk menyembuhkan luka yang menganga selebar 11 cm di bagian kanan wajahnya. Dia juga menderita luka tusuk di pergelangan tangan kirinya yang mengakibatkan kerusakan saraf.

    Serangan ini dilakukan seorang nasionalis Korea yang menyerukan protes atas latihan militer tahunan bersama antara AS dan Korsel.

    Kantor berita milik negara Korea Utara menyebut serangan terhadap Lippert sebagai “hukuman yang pantas” atas latihan-latihan militer. Mereka menjuluki penikaman itu: “pisau keadilan.”

    Tahun 2006, pimpinan partai konservatif Park Geun-hye, yang kemudian menjadi presiden pada 2013, diserang saat menghadiri kampanye politik.

    Park menderita luka sayatan sebesar 11 cm yang membutuhkan 60 jahitan yang membuatnya tidak mampu berbicara secara normal selama berminggu-minggu.

    Media setempat kala itu melaporkan bahwa pelaku dalam pernyataannya kepada pihak polisi merasa frustasi karena harus menjalani hukuman penjara atas kejahatan yang tidak dilakukannya.

    Park Geun-hye adalah putri dari Presiden Park Chung Hee yang tewas dibunuh pada 1979. Dia kemudian dimakzulkan dan dilengserkan pada 2017.

    Penikaman atas Lee Jae-Myung adalah yang terbaru dari sejarah kekerasan politik di Korea Selatan.

    Gubernur Chungcheong, Kim Tae-heum, menyuarakan reaksinya atas serangan pada Selasa (2/1) itu.

    “Terorisme politis seharusnya tidak terjadi,” ujarnya kepada BBC Korea.

    “Kita harus mendirikan mekanisme institusional pencegahan guna menghindari hal seperti ini terjadi lagi pada kemudian hari.”

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini