Xcloud.id

Kasus: korupsi

  • Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Hormati Proses Hukum

    Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Hormati Proses Hukum

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus pemotongan insentif ASN di BPPB Kabupaten Sidoarjo oleh KPK.

    Pernyataan itu disampaikan Gus Muhdlor usai menggelar halal bihalal bersama seluruh OPD di Pendopo Delta Wibawa Selasa (16/4/2024). Secara pribadi dirinya menghormati proses hukum dan akan menyerahkan kasus ini kepada tim hukum yang telah disiapkan.

    “Kami menghormati keputusan yang dikeluarkan oleh KPK, kami mohon doa kepada seluruh masyarakat Sidoarjo. Terkait hal yang lebih lanjut mungkin bisa dikomunikasikan lagi bersama tim pengacara kami,” ucapnya.

    Dia menegaskan, secara umum menghormati dan mengikuti segala keputusan yang dikeluarkan KPK.

    “Yang jelas proses ini kami hormati karena ini negara hukum banyak jalan yang akan ditempuh kami mohon doanya,” terang alumni Unair Surabaya itu.

    KPK Tetapkan Gus Muhdlor Tersangka

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengakui telah menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali sebagai tersangka. Muhdlor Ali menjadi tersangka dalam penyidikan perkara dugaan pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD).

    Awalnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikiri menyatakan, pihaknya belum dapat menyampaikan spesifik identitas lengkap pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka, peran dan sangkaan pasalnya hingga nanti ketika kecukupan alat bukti selesai dipenuhi semua oleh Tim Penyidik.

    “Namun kami mengkonfirmasi atas pertanyaan media bahwa betul yang bersangkutan menjabat bupati di Kabupaten Sidoarjo periode 2021 s.d sekarang,” kata Ali saat dikonfirmasi beritajatim.com, Selasa (16/4/2024).

    Menurutnya, penetapakan tersangka ini melalui analisa dari keterangan para pihak yang diperiksa sebagai saksi termasuk keterangan para tersangka dan juga alat bukti lainnya.

    Tim Penyidik kemudian menemukan peran dan keterlibatan pihak lain yang turut serta dalam terjadinya dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.

    Dengan temuan tersebut, lanjut Ali, dari gelar perkara yang dilakukan kemudian disepakati adanya pihak yang dapat turut dipertanggung jawabkan didepan hukum karena diduga menikmati adanya aliran sejumlah uang.

    “Perkembangan dari penanganan perkara ini, akan kami sampaikan bertahap pada publik,” kata Ali.

    Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakn Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono dan Kepala Sub Bagian Umum BPPD Kabupaten Sidoarjo Siska Wati.

    KPK mengungkapkan, ditahun 2023, diperoleh besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp1,3 Triliun. Atas perolehan tersebut, maka ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif. KPK menduga, Siska selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus Bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut.

    Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh Siska pada para ASN dibeberapa kesempatan dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi diantaranya melalui percakapan Whats App.

    KPK menyebut, Siska mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 Miliar. Pemotongan dan penerimaan dari dana insentif dimaksud diantaranya untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo.

    Diduga penyerahan uangnya dilakukan secara tunai yang dikoordinir oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di 3 bidang pajak daerah dan bagian sekretariat. Besaran potongan yaitu 10 persen sampai dengan 30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima. [isa/beq]

  • Ketua Demokrat Jember: Saya Punya Hak Mendukung Orang Tua

    Ketua Demokrat Jember: Saya Punya Hak Mendukung Orang Tua

    Jember (beritajatim.com) – Try Sandi Apriana, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Jember, Jawa Timur, menegaskan loyalitasnya kepada Bupati Hendy Siswanto. Belum ada arahan resmi dari pusat, ia sudah menyatakan dukungan untuk Hendy dalam pemilihan kepala daerah tahun ini.

    “Kalau misalkan Demokrat belum mendukung Pak Bupati, ya saya mendukung alur partai. Tapi sebagai anak, saya punya hak sendiri untuk bisa mendukung orang tua,” kata Sandi, Minggu (7/4/2024).

    Sebelumnya, Beritajatim.com, Sabtu (6/4/2024), memberitakan pernyataan Sandi yang hanya mau berkoalisi dengan partai yang mendukung Hendy dalam pemilihan kepala daerah tahun ini. “Demokrat tetap tujuannya mengusung Bupati Haji Hendy Siswanto. Kami akan bergabung dengan koalisi partai yang melanjutkan. Tapi sejauh ini belum ada,” katanya.

    Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur Mahathir Muhammad menyebut Sandi sedang genit kepada mertua. “Statement Try Sandi itu statement yang terlalu genit kepada mertuanya,” katanya.

    Dituding begitu, Sandi meminta semua pihak bersikap adil sejak dalam pikiran. “Saya tidak mengkritisi mereka kalau mau ganti bupati. Kenapa ,mereka mengkritisi saya? Itu kan membingungkan. Saya cuma bilang ‘siap melanjutkan yang sudah ada yang sudah didukung Demokrat’. Tapi masalah partai ke depan seperti apa, ya saya ikut instruksi partai,” katanya.

    Sandi menyadari statusnya sebagai menantu Bupati Hendy Siswanto membuatnya berada dalam sorotan, terutama setelah Demokrat gagal menaikkan jumlah kursi di DPRD Jember pada pemilu tahun ini. Alih-alih bertambah, Demokrat justru kehilangan dua kursi yang diperoleh pada pemilu lima tahun lalu.

    Namun Sandi tidak risau dengan sorotan yang diarahkan kepadanya itu. Ia lebih memilih takzim sebagai anak. Apalagi Hendy memiliki jasa besar dalam kariernya di dunia politik. “Saya bisa jadi Ketua DPC Demokrat Jember ya karena orang tua. Jadi tidak mungkin (saya tidak mendukung),” katanya.

    Sandi mengatakan, Hendy Siswanto sendiri yang mengantarkannya menemui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono empat tahun silam. Saat itu, Hendy sedang berupaya mencari rekomendasi pencalonan bupati. “Kami sudah mengobrol tentang bagaimana Demokrat ke depan pada saat mencari rekomendasi,” katanya.

    Hendy tak hanya membawa Sandi ke dunia politik, tapi juga menantunya yang lain, Muhammad Nadhif Ramadhan, yang mencalonkan diri menjadi legislator DPR RI dari Partai Nasional Demokrat. Saat itu, Hendy langsung membawa Nadhif menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

    Langkah Hendy mengantarkan anak-anaknya ke dunia politik sebenarnya bukan hal ganjil. Ini juga dilakukan Presiden Joko Widodo yang mengantarkan Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia dan Gibran Rakabuming Raka menjadi kader PDI Perjuangan sekaligus calon wakil presiden.

    Sandi sendiri tak merasa dilematis jika kemudian nantinya Demokrat tak mendukung Hendy dalam pemilihan kepala daerah di Jember. “Saya tetap akan ikut rambu-rambu Partai Demokrat,” katanya.

    “Ketentuan yang tidak boleh dilanggar di partai itu menyangkut intoleransi, berkhianat kepada partai, korupsi, dan melakukan hal-hal yang mencoreng nama partai. Dukungan kan tidak mencoreng nama partai. Hanya saja ada rambu-rambu kami harusnya mendukung seperti ini,” kata Sandi.

    “Kalau Demokrat, selama pemimpinnya saya, ya saya siap mendukung Pak Bupati untuk periode selanjutnya. Tapi kalau partai punya kehendak lain, ya silakan. Masalahnya di Jember ini bergeraknya lebih mudah kalau petahana maju lagi. Elektabilitas juga tinggi,” kata Sandi.

    Sandi yakin DPP Partai Demokrat akan melakukan survei terlebih dulu terhadap nama-nama yang punya elektabilitas bagus, termasuk Bupati Hendy. “Mereka menghitungnya popularitas dan elektabilitas. Semua akan dinilai,” katanya. [wir]

  • Tetap Dukung Bupati Hendy, Ketua Demokrat Jember Disebut Genit ke Mertua

    Tetap Dukung Bupati Hendy, Ketua Demokrat Jember Disebut Genit ke Mertua

    Jember (beritajatim.com) – Gara-gara menyatakan tetap mendukung Bupati Hendy Siswanto dalam pemilihan kepala daerah tahun ini, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Jember Try Sandi Apriana disebut genit.

    “Pernyataan Try Sandi terlalu percaya diri. Seharusnya statement itu belum keluar, mengingat DPC Partai Demokrat Jember ini sedang dievaluasi Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah Demokrat Jatim,” kata Wakil Bendahara DPD Demokrat Jawa Timur Mahathir Muhammad, Minggu (7/4/2024).

    Sebelumnya, dalam pernyataan yang diberitakan Beritajatim.com, Sabtu (6/4/2024), Try Sandi Apriana menyatakan, hanya mau berkoalisi dengan partai yang mendukung petahana Bupati Hendy Siswanto dalam pemilihan kepala daerah tahun ini.

    “Demokrat tetap tujuannya mengusung Bupati Haji Hendy Siswanto. Kami akan bergabung dengan koalisi partai yang melanjutkan. Tapi sejauh ini belum ada,” kata Sandi.

    Mahathir menilai pernyataan tersebut hanyalah bentuk dukungan politik Sandi sebagai seorang menantu kepada Bupati Hendy sebagai mertua. “Statement Try Sandi itu statement yang terlalu genit kepada mertuanya,” katanya.

    Mahathir menyarankan kepada Sandi untuk tidak mengeluarkan pernyataan apapun soal pencalonan pilkada. “Sebaiknya wait and see menunggu arahan DPP,” katanya.

    Try Sandi diminta lebih memikirkan kinerjanya memimpin Demokrat di Jember yang sedang dievaluasi DPP. Hilangnya dua kursi Demokrat di DPRD Jember dalam pemilu kali ini, menurut Mahathir, menunjukkan kegagalan kepemimpinan Sandi.

    Kondisi ini, tambah Mahathir, yang membuat dukungan Sandi terhadap Bupati Hendy dalam pilkada dengan mengatasnamakan Demokrat Jember tidaklah ideal. “Penurunan kursi di DPRD Jember ini ironi, terutama karena Demokrat dipimpin seorang menantu bupati yang sedang menjabat,” katanya.

    Bahkan, Mahathir memperkirakan, DPP Partai Demokrat akan mempertimbangkan kembali dukungan untuk Bupati Hendy dalam pemilihan kepala daerah tahun ini. Kegagalan Partai Demokrat meningkatkan kursi di DPRD Jember menunjukkan komitmen untuk membesarkan partai tersebut oleh Bupati Hendy tidak terlaksana.

    Dihubungi terpisah, Try Sandi menilai pernyataannya soal koalisi masih wajar. “Kalau misalkan Demokrat belum mendukung Pak Bupati, ya saya mendukung alur partai. Tapi sebagai anak, saya punya hak sendiri untuk bisa mendukung orang tua,” katanya.

    “Ketentuan yang tidak boleh dilanggar di partai itu menyangkut intoleransi, berkhianat kepada partai, korupsi, dan melakukan hal-hal yang mencoreng nama partai. Dukungan (terhadap Bupati Hendy) kan tidak mencoreng nama partai,” kata Sandi. [wir]

  • Ketua ke DPRD Jatim, PSI Surabaya Jamin Tak Ganggu Internal

    Ketua ke DPRD Jatim, PSI Surabaya Jamin Tak Ganggu Internal

    Surabaya (beritajatim.com) – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PSI Surabaya, Shobikin menyatakan terpilihnya mantan ketua partai berlambang mawar Erick Komala ke DPRD Jatim tidak akan mengganggu internal partai.  Menurut dia, hal itu tidak akan berdampak apapun di internal PSI karena berbeda wilayah.

    “Ya enggaklah, itu hal yang beda. Dia (Erick Komala) kan di provinsi. Kita kan DPD Kota Surabaya. Iya, kalaupun ada kan beda tupoksinya,” ujar Shobikin.

    Disinggung kemungkinan Erick Komala gagal dilantik akibat kasus dugaan korupsi bantuan politik (banpol), yang berujung pada pelaporan ke Polda Jatim, dia enggan berkomentar. Shobikin menegaskan bahwa hal itu bukan wewenangnya.

    “Ya itu, itu yang bukan wewenang saya. Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab terkait dengan kemungkinan gagal dilantik atau enggak,” pungkas dia.

    Sebelumnya diberitakan, Kasus dugaan korupsi di internal DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surabaya sempat menyedot perhatian publik.

    Pengurus partai tersebut dikabarkan melakukan korupsi bantuan politik (banpol), yang berujung pada pelaporan ke Polda Jatim.

    Buntut dari kasus tersebut, pihak Terlapor atau pengurus DPD PSI yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dinonaktifkan dari pengurusan.

    Saat ini, DPD PSI Surabaya sudah menunjuk pengurus baru yakni Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia, Shobikin.

    Menanggapi kasus yang menjerat DPD PSI Surabaya tersebut, Shobikin menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Politik (Banpol) kepada polisi.

    Sebelumnya beberapa orang mengaku sebagai kader PSI telah melaporkan pengurus DPD PSI Surabaya atas dugaan penyelewengan dana Banpol ke Kepolisian Daerah Jawa Timur pada Rabu, 20 Maret 2024 lalu.

    Adapun besaran dana Banpol yang diduga diselewengkan pengurus DPD PSI Surabaya sewaktu di bawah kepemimpinan Erick Komala tersebut, sebesar Rp800 juta.

    https://youtu.be/cp2osssVIkI?si=GjZJZOhz7qOq9237

    Sebagai pengurus baru yang menggantikan Erick Komala sejak 28 Maret 2024, Shobikin menegaskan tidak akan menghalangi proses hukum yang sedang ditangani penyidik kepolisian. Ia juga berjanji akan bersikap kooperatif dan mendukung transparansi penanganan kasus ini.

    “Sebagai komitmen kita terhadap anti korupsi. DNA (partai) kita terhadap anti korupsi. Jadi kita tidak akan menghalangi,” tegasnya saat ditemui di Kantor DPD PSI Surabaya, Selasa (2/4/2024)

    Ia lalu menyampaikan, hingga saat ini sudah ada beberapa mantan pengurus DPD PSI Surabaya yang dimintai keterangan penyidik kepolisian. Hanya saja Shobikin mengaku tak tahu siapa sosok yang telah diperiksa.

    “Informasinya sudah ada [yang dimintai keterangan] tapi persisnya siapa dan kapan itu kami tidak tahu. Jadi ada yang dimintai keterangan. (Erick Komala?) Kayaknya bukan,” tuturnya.

    Shobikin pun kembali menegaskan tidak akan menghalangi upaya penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana Banpol.

    “Justru kita akan mendorong, kita dorong biar clean. Biar nggak jadi fitnah dan bisa memperbaiki citra kader juga,” lanjut dia. [asg/beq]

  • PSI Kota Surabaya: Eri dan Cak Ji Belum Masuk Kriteria Entrepreneur

    PSI Kota Surabaya: Eri dan Cak Ji Belum Masuk Kriteria Entrepreneur

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kota Surabaya saat ini dihadapkan pada situasi pelik di internal mereka.

    Sejak kasus dugaan korupsi bantuan politik (banpol) mencuat dan sudah diadukan ke Polda Jatim, partai pimpinan Kaesang Pangarep anak Presiden Jokowi ini dikabarkan bakal menggandeng PDIP terutama untuk pencalonan Walikota Surabaya.

    Secara tegas Plt ketua DPD PSI Surabaya Shobikin mengatakan bahwa tidak benar DPD PSI Kota Surabaya memberikan dukungan kepada Eri Cahyadi dan Armuji untuk maju kembali sebagai Walikota dan Wakil Walikota Surabaya

    Secara tegas, Shobikin menampik bahwa DPD PSI Kota Surabaya sudah memberikan dukungan kepada pasangan Eri dan Armuji (Erji) sebagai cawali maupun cawawali Kota Surabaya

    “Rencana untuk memberikan dukungan kepada Erji belum ada, begitu juga rencana melakukan pendekatan kepada PDI Perjuangan sebagai upaya koalisi pemberian dukungan kepada Erji,” tandas Shobikin.

    Terkait kontestasi pemilihan kepala daerah di Surabaya, Shobikin menerangkan, bahwa DPD PSI Kota Surabaya akan melakukan survei kelayakan untuk mencari sosok yang pas sebagai Walikota dan Wakil Walikota Surabaya

    “Kami juga akan melakukan komunikasi dengan beberapa partai politik, untuk mengetahui siapa sosok yang tepat menjadi Walikota dan Wakil Walikota Surabaya pada periode mendatang,” papar Shobikin

    PSI Kota Surabaya sendiri, lanjut Shobikin, akan menunggu arahan dari pimpinan pusat DPP PSI bagaimana mekanisme penjaringan calon walikota dan wakil walikota Surabaya.

    Plt pengurus PSI pasca kesandung masalah hukum menunjukkan SK penetapan sebagai pengurus

    Meski demikian, secara internal, DPD PSI Kota Surabaya, menurut Shobikin, telah mempunyai calon yang nantinya bisa diajukan sebagai walikota dan wakil walikota Surabaya.

    Siapakah calon yang saat ini sudah masuk dalam daftar yang nantinya akan diajukan sebagai walikota dan wakil walikota Surabaya itu? Shobikin enggan menjawabnya dan tidak ingin terburu-buru mempublish-nya.

    Calon itu, lanjut Shobikin, saat ini masih dalam pantauan dan kajian untuk mengetahui sejauh mana kelayakan calon itu sebagai pemimpin di Kota Surabaya.

    “Masih kami takar. Dan kami juga terus komunikasikan ke pimpinan pusat tentang kelayakan calon kami tersebut,” ungkap Shobikin.

    Shobikin kembali melanjutkan, yang paling mendasar untuk mempelajari sosok yang akan menjadi calon DPD PSI Kota Surabaya itu, akan dikomunikasikan juga kepada partai-partai koalisi lainnya, apakah calon tersebut layak untuk diberi dukungan maju dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwali) Kota Surabaya.

    “Masih kami pelajari sejauh mana elektabilitas bakal calon kami ini. Kami juga ingin mengetahui, apakah partai-partai yang menjadi koalisi kami, juga memberikan restu dan dukungan kepada calon itu,” kata Shobikin.

    Shobikin kembali mengatakan, sebagai partai yang hanya memiliki lima kursi di legislatif, tidaklah mungkin bagi PSI untuk memberikan dukungan sendirian.

    Lalu, partai politik apa saja yang sudah berkomunikasi dengan PSI Kota Surabaya dan siap berkoalisi dengan PSI Kota Surabaya di Pilwali Kota Surabaya mendatang?

    “Sudah ada beberapa partai yang bersedia koalisi dengan kami. Dan saat ini, kami juga masih membuka diri kepada partai politik lain untuk ikut bergabung dengan PSI Kota Surabaya,” ungkap Shobikin.

    Kalaupun sudah ada beberapa kader maupun anggota PSI Kota Surabaya yang sudah menjalin komunikasi dengan PDI P Kota Surabaya untuk memberi dukungan dan restu kepada pasangan Erji maju kembali di Pilwali Kota Surabaya, menurut Shobikin, dukungan itu merupakan dukungan pribadi.

    “Dukungan itu belum mewakili keputusan DPD PSI Kota Surabaya. Mereka yang sudah melakukan pertemuan bahkan sudah membahas dukungan kepada pasangan Erji untuk maju di Pilwali Kota Surabaya, tidak bisa dikatakan mewakili keputusan DPD PSI Kota Surabaya,” tegas Shobikin.

    Bicara tentang Kota Surabaya, Shobikin berpandangan bahwa orang yang tepat sebagaj pemimpin di Kota Pahlawan ini sosoknya haruslah anak muda yang progresif, berjiwa enterprenuer,

    Apakah kriteria yang disebutkan Shobikin ini telah ada pada sosok Eri Cahyadi? Shobikin pun menjawab, bahwa Eri Cahyani adalah sosok pemimpin muda dan progresif. Namun, Eri Cahyadi belum memiliki jiwa enterprenuer. [uci/ted]

  • Pj Walkot Kediri Hadiri Musrenbang RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 Jatim

    Pj Walkot Kediri Hadiri Musrenbang RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 Jatim

    Kediri (beritajatim.com) – PJ Wali Kota Kediri turut menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Provinsi Jawa Timur, di Ballroom Hotel Shangri La Surabaya. Musrenbang ini dibuka oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

    Pada Musrenbang ini, Mentri PANRB menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo bahwa pembangunan harus mengarah pada birokrasi berdampak, digitalisasi, dan birokrasi yang cepat dan lincah dengan perkembangan zaman. Jadi tidak boleh terjebak dalam teknokratis kesibukan birokrasi namun tidak membawa dampak untuk rakyat.

    Proses musrenbang harus dihayati dan diterapkan dengan benar agar membawa dampak yang baik. Lalu tidak boleh terjebak dalam tumpukan kertas dan laporan serta harus dapat bergerak lincah mengintegrasikan berbagai layanan digital karena zaman sudah berubah. Urusan kenegaraan dan birokrasi harus lebih mudah diselesaikan.

    Lebih lanjut, Abdullah Azwar Anas menekankan bahwa untuk mendorong reformasi birokrasi yang berdampak, maka diperlukan perubahan paradigma dari orientasi input ke orientasi outcome. Artinya, bukan lagi seberapa besar dana yang akan dihabiskan, namun seberapa besar kinerja yang dihasilkan dan dilakukan untuk mencapai tujuan.

    “Maka dari itu, core value ASN BERAKHLAK harus sering ditampilkan agar ASN memiliki core yang sama,” tambahnya.

    Menanggapi arahan Menteri PANRB, Pj Wali Kota Kediri menuturkan dengan terciptanya reformasi birokrasi yang baik dapat mendorong keberhasilan pembangunan daerah. Maka dari itu, arahan dari Menteri PANRB ini penting untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan.

    “Perencanaan pembangunan untuk setahun maupun 20 tahun ke depan inilah yang menentukan kesejahteraan masyarakat Kota Kediri. Oleh karena itu, saya selalu ingatkan agar dihitung matang-matang dalam menyusun perencanaan pembangunan,” imbuhnya.

    Pj Walkot Kediri Hadiri Musrenbang RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 Provinsi Jawa Timur

    Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemendagri pada Musrenbang ini juga memberikan arahan. Komjen Pol. Tomsi Tohir menyampaikan bahwa esensi pembangunan daerah adalah peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja dan lapangan berusaha, serta meningkatkan akses dan kualitas layanan publik.

    Di samping itu, dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan diharapkan dapat tepat waktu, berkesinambungan dan tersinkronisasi antar dokumennya.

    “Lalu yang tidak kalah pentingnya, harus mengutamakan capaian outcome, konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah, memaksimalkan penggunaan aplikasi SIPD, serta menghindari konflik kepentingan dan mitigasi potensi korupsi dalam penyusunan dokumen perencanaan,” terangnya.

    Dalam kesempatan itu pula, Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono memaparkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045. Jawa Timur sebagai center of gravity ekonomi kawasan timur Indonesia.

    Terdapat pelabuhan tanjung perak yang melayani 21 rute dan 39 rute tol laut, sehingga hampir 80 persen logistik di 20 provinsi di Indonesia Timur disuplai dari Jawa Timur.

    Musrenbang ini juga dihadiri oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Luky Alfirman, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/BAPPENAS RI Amalia Adininggar Widyasanti.

    Seluruh pemangku kepentingan terkait yang terdiri dari unsur DPRD Provinsi Jawa Timur, perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jawa Timur. [nm/aje]

  • Partainya Kena Virus Korupsi, Ini Kata Plt Ketua PSI Surabaya

    Partainya Kena Virus Korupsi, Ini Kata Plt Ketua PSI Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PSI Surabaya Shobikin berkomentar terkait isu partainya terkena virus korupsi. Dia bahkan membuat pengandaian yang terlalu berani dengan menyebut nabi masih memiliki dosa.

    “Ya, nabi aja masih ada dosanya kan gitu ya, tidak lepas dari salah,” ujar Shobikin kepada beritajatim.com, Rabu (3/4/2024).

    Pernyataan tersebut menanggapi kabar yang menyebut pengurus PSI Surabaya diduga terjerat korupsi bantuan politik (banpol). Kasus ini telah dilaporkan dan sedang ditangani Polda Jatim.

    Shobikin menyebut virus korupsi bisa menyelinap dimana saja, kapanpun dan kepada siapapun. Tak hanya pada PSI. Karena itu, pihaknya akan menata ulang partai sebaik mungkin. Sehingga virus korupsi di internal partai berlambang mawar ini dapat diamputasi.

    “Nah, artinya kemudian yang bisa kita lakukan bagaimana menata organisasi sebaik mungkin sehingga kemudian virus itu tidak berkembang biak kalau bisa diamputasi sejak dini sehingga tidak menjalar kesana kemari,” kata dia.

    Sebelumnya diberitakan, Kasus dugaan korupsi di internal DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surabaya sempat menyedot perhatian publik.

    Pengurus partai tersebut dikabarkan melakukan korupsi bantuan politik (banpol), yang berujung pada pelaporan ke Polda Jatim.

    Buntut dari kasus tersebut, pihak Terlapor atau pengurus DPD PSI yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dinonaktifkan dari pengurusan.

    Saat ini, DPD PSI Surabaya sudah menunjuk pengurus baru yakni Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia, Shobikin.

    Menanggapi kasus yang menjerat DPD PSI Surabaya tersebut, Shobikin menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Politik (Banpol) kepada polisi.

    Sebelumnya beberapa orang mengaku sebagai kader PSI telah melaporkan pengurus DPD PSI Surabaya atas dugaan penyelewengan dana Banpol ke Kepolisian Daerah Jawa Timur pada Rabu, 20 Maret 2024 lalu.

    Adapun besaran dana Banpol yang diduga diselewengkan pengurus DPD PSI Surabaya sewaktu di bawah kepemimpinan Erick Komala tersebut, sebesar Rp800 juta.

    Sebagai pengurus baru yang menggantikan Erick Komala sejak 28 Maret 2024, Shobikin menegaskan tidak akan menghalangi proses hukum yang sedang ditangani penyidik kepolisian. Ia juga berjanji akan bersikap kooperatif dan mendukung transparansi penanganan kasus ini.

    “Sebagai komitmen kita terhadap anti korupsi. DNA (partai) kita terhadap anti korupsi. Jadi kita tidak akan menghalangi,” tegasnya saat ditemui di Kantor DPD PSI Surabaya, Selasa (2/4/2024).

    Ia lalu menyampaikan, hingga saat ini sudah ada beberapa mantan pengurus DPD PSI Surabaya yang dimintai keterangan penyidik kepolisian. Hanya saja Shobikin mengaku tak tahu siapa sosok yang telah diperiksa.

    “Informasinya sudah ada [yang dimintai keterangan] tapi persisnya siapa dan kapan itu kami tidak tahu. Jadi ada yang dimintai keterangan. (Erick Komala?) Kayaknya bukan,” tuturnya.

    Shobikin pun kembali menegaskan tidak akan menghalangi upaya penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana Banpol. “Justru kita akan mendorong, kita dorong biar clean. Biar nggak jadi fitnah dan bisa memperbaiki citra kader juga,” lanjut dia. [asg/suf]

  • PSI Surabaya Tersandung Masalah Hukum, Ini Kata Ketua Baru

    PSI Surabaya Tersandung Masalah Hukum, Ini Kata Ketua Baru

    Surabaya (beritajatim.com) – Kasus dugaan korupsi di internal DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surabaya sempat menyedot perhatian publik. Pengurus partai tersebut dikabarkan melakukan korupsi bantuan politik (banpol), yang berujung pada pelaporan ke Polda Jatim.

    Buntut dari kasus tersebut, pihak Terlapor atau pengurus DPD PSI yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dinonaktifkan dari pengurusan. Saat ini, DPD PSI Surabaya sudah menunjuk pengurus baru yakni Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia, Shobikin.

    Menanggapi kasus yang menjerat DPD PSI Surabaya tersebut, Shobikin menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Politik (Banpol) kepada polisi.

    Sebelumnya beberapa orang mengaku sebagai kader PSI telah melaporkan pengurus DPD PSI Surabaya atas dugaan penyelewengan dana Banpol ke Kepolisian Daerah Jawa Timur pada Rabu, 20 Maret 2024 lalu.

    Adapun besaran dana Banpol yang diduga diselewengkan pengurus DPD PSI Surabaya sewaktu di bawah kepemimpinan Erick Komala tersebut, sebesar Rp800 juta.

    Sebagai pengurus baru yang menggantikan Erick Komala sejak 28 Maret 2024, Shobikin menegaskan tidak akan menghalangi proses hukum yang sedang ditangani penyidik kepolisian. Ia juga berjanji akan bersikap kooperatif dan mendukung transparansi penanganan kasus ini.

    “Sebagai komitmen kita terhadap anti korupsi. DNA (partai) kita terhadap anti korupsi. Jadi kita tidak akan menghalangi,” tegasnya saat ditemui di Kantor DPD PSI Surabaya, Selasa (2/4/2024)

    Ia lalu menyampaikan, hingga saat ini sudah ada beberapa mantan pengurus DPD PSI Surabaya yang dimintai keterangan penyidik kepolisian. Hanya saja Shobikin mengaku tak tahu siapa sosok yang telah diperiksa.

    “Informasinya sudah ada [yang dimintai keterangan] tapi persisnya siapa dan kapan itu kami tidak tahu. Jadi ada yang dimintai keterangan. (Erick Komala?) Kayaknya bukan,” tuturnya.

    Shobikin pun kembali menegaskan tidak akan menghalangi upaya penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana Banpol.

    “Justru kita akan mendorong, kita dorong biar clean. Biar nggak jadi fitnah dan bisa memperbaiki citra kader juga,” lanjut dia.

    Di kesempatan yang sama, Abdul Ghoni selaku Plt Sekretaris DPD PSI Surabaya menambahkan, apapun situasi dan kondisi yang dihadapi partai, pihaknya berkomitmen bakal mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.

    Dia juga memastikan, bahwa masalah ini tidak akan mengganggu maupun mempengaruhi kinerja partai.

    “Adanya Plt ini dalam rangka juga meneruskan dan konsen pada wilayah hukum proses itu sendiri. Jadi kita tidak dalam rangka menyudutkan atau segala macam,” tandasnya.

    Pihaknya juga menampik adanya tudingan bahwa kepengurusan sementara DPD PSI Surabaya yang baru ditunjuk oleh Ketua Umum Kaesang Pangarep ini, bertujuan untuk mengamankan orang-orang yang diduga terlibat menyelewengkan dana Banpol.

    “Yang jelas kita bertiga (Plt Ketua, Plt Sekretaris dan Plt Bendahara) ditugaskan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kaderisasi dan fungsi-fungsi keorganisasian partai politik di Kota Surabaya,” tutupnya. [uci/beq]

  • Menteri Mundur Massal Buntut Rolex Presiden Peru Curi Perhatian

    Menteri Mundur Massal Buntut Rolex Presiden Peru Curi Perhatian

    Lima –

    Presiden Peru, Dina Boluarte, disorot rakyatnya kali ini. Rolex di pergelangan tangan kirinya bikin pemerintahan berguncang! Menteri-menteri mundur.

    Peru adalah negara di Amerika Latin yang punya kondisi politik gonjang-ganjing selama sewindu ini. Bayangkan saja, sudah ada enam presiden berbeda dalam kurun waktu delapan tahun.

    Dina, atau disebut sebagai Boluarte di berita internasional, adalah Presiden Peru pertama yang berasal dari kaum perempuan. Boluarte dilantik menjabat Presiden Peru pada Desember 2022, menggantikan Pedro Castillo yang dimakzulkan dan ditangkap pihak berwenang karena berusaha membubarkan Kongres Peru dan memerintah melalui dekrit. Boluarte mencetak sejarah sebagai wanita pertama yang menjabat Presiden Peru.

    Belakangan, Dina tampil ke publik dengan benda yang mahal atau amat mahal di pergelangan tangan kirinya. Benda itu adalah jam tangan bernama Rolex, barang yang bisa bikin orang melotot sekaligus bisa sangat mencurigakan bila dikenakan oleh orang yang duitnya kurang banyak.

    Gaji Dina Boluarte dalam setahun mencapai US$ 55.000 atau setara Rp 876,2 juta. Dina yang kini berusia 61 tahun sudah pernah menyatakan ke publik bahwa kekayaannya sekarang berasal dari kerja kerasnya sejak masih muda.

    Namun, otoritas negara Peru belum menerima laporan harta kekayaan dari Dina yang meliputi jam tangan Rolex tersebut. Aparat negara bertindak.

    40 Gabungan polisi dan aparat kejaksaan dikerahkan untuk menggeledah rumah sang presiden. Untuk diketahui, orotitas Peru sedang melakukan penyelidikan dugaan korupsi.

    Saat penggerebekan, Boluarte sedang tidak ada di rumahnya. Sebagai informasi, awal bulan ini otoritas Peru meluncurkan penyelidikan terhadap Boluarte menyusul laporan surat kabar setempat soal sang presiden yang mengenakan jam tangan mewah yang asal-usulnya misterius, dan belum dilaporkan secara resmi dalam catatan publik.

    Lihat juga Video ‘Protes Kudeta Eks Presiden Peru, Massa Basar Bangunan Bersejarah!’:

    Halaman selanjutnya, menteri-menteri mundur massal:

    Menteri-menteri mundur massal

    Enam menteri dalam kabinet pemerintahan Peru ramai-ramai mundur dari jabatannya. Pengunduran diri massal para menteri ini diumumkan saat penyelidikan tengah dilakukan terhadap Presiden Dina Boluarte terkait jam tangan Rolex yang kedapatan digunakannya dalam sejumlah acara publik.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (2/4/2024), penyelidikan otoritas berwenang Lima fokus pada bagaimana Boluarte bisa mendapatkan jam tangan mewah tersebut.

    Saat skandal yang dijuluki “Rolexgate” itu mengguncang Peru, Menteri Dalam Negeri Victor Torres menjadi yang pertama mengumumkan pengunduran diri. Dia mundur dua hari setelah para personel kepolisian yang ada di bawah komandonya menggerebek dan menggeledah kediaman juga kantor Presiden Peru.

    Foto ilustrasi: Jam Rolex milik mantan menteri agama Malaysia Datuk Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri yang dilelang untuk donasi Palestina. Foto: X/@drzul_albakri

    Dalam penjelasannya, Torres mengatakan dirinya telah mengkoordinasikan pengunduran dirinya dengan Boluarte. “Saya pergi karena saya meminta kepada wanita itu, dan dia menerimanya,” ucapnya.

    Namun pengunduran diri Torres itu dipandang secara luas sebagai hukuman atas penggerebekan pada akhir pekan yang menargetkan Boluarte. Dia juga mendapat banyak sorotan di Kongres Peru atas peningkatan tajam angka kejahatan di jalanan.

    Lima menteri lainnya dalam kabinet Boluarte mengumumkan pengunduran diri mereka beberapa jam kemudian. Para menteri yang mengundurkan diri itu memegang jabatan di bidang urusan wanita, pendidikan, pembangunan pedesaan, produksi dan perdagangan luar negeri.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Gerindra Ingatkan Bupati Hendy Tak Gunakan Bansos dan Jadi Artis Tiktok Jelang Pilkada Jember

    Gerindra Ingatkan Bupati Hendy Tak Gunakan Bansos dan Jadi Artis Tiktok Jelang Pilkada Jember

    Jember (beritajatim.com) – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengingatkan Bupati Hendy Siswanto agar mengurangi intensitas berinteraksi lewat Tiktok dan menghindari penggunaan bantuan sosial untuk kepentingan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Legislator Gerindra Siswono mengingatkan peringatan Komisi Pemberantasan Korupsi soal penggunaan dana bansos. “Jangan pernah memaksa penyampaian bansos sebelum pilkada,” katanya, saat menginterupsi sidang paripurna Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023, di gedung DPRD Jember, Sabtu (30/3/2024) malam.

    Ada kekhawatiran pemberian bansos menjelang pilkada bisa memunculkan persoalan hukum di kemudian hari. “Kami tidak ingin setelah pilkada ada celah hukum bagi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang memaksa pendistribusian bansos,” kata Siswono.

    Siswono mendesak Bupati Hendy untuk berfokus pada pemenuhan janji-janji politik yang disampaikan pada saat kampanye dulu. “Mohon maaf, hentikan kegiatan jadi artis di Tiktok, Pak Bupati. Justru itu mengabaikan kepentingan masyarakat banyak pada saat program-program tidak mampu direalisasikan,” katanya.

    “Bagaimana pun, Bupati adalah bagian dari kami, Partai Gerindra. Kami tidak ada tendensi apa-apa. Tapi ini riil berdasarkan fakta, ketika realisasi sembilan program sama sekali tidak tersentuh,” kata Siswono.

    Siswono mengingatkan janji-janji politik yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2021 – 2026. Ada sembilan program ‘Wes Wayahe’ (Sudah Saatnya) yang menjadi andalan Hendy selama masa kampanye pemilihan kepala daerah.

    Salah satunya adalah Wes Wayahe Infrastruktur Jember Mantap. Program unggulan ini mencakup Jember Outer Ring Road (JORR), transportasi interkonektivitas wilayah, pembangunan dermaga dan peningkatan kelas bandara, optimalisasi JSG (Jember Sport Garden), lingkungan hidup lestari, dan pengelolaan persampahan.

    “Yang paling tragis adalah program pembangunan dermaga dan peningkatan bandara. Jujur, kami sebagai partai pengusung sampai hari ini tidak melihat fakta (perbaikan) itu. Justru kondisi bandara sangat memprihatinkan. Padahal bandara ini bisa memudahkan investor untuk datang ke Jember,” kata Siswono.

    Legislator Gerindra lainnya, Ardi Pujo Prabowo, tak kalah keras bersuara. “Kami ingin mengingatkan kepada Bupati dan Wakil Bupati, sembilan program unggulan yang dituangkan dalam RPJMD berbanding terbalik dengan 94 prestasi yang disampaikan dalam LKPJ 2023,” katanya.

    “Di sini saya mengingatkan program unggulan Wes Wayahe Jember Satu Data. Faktanya, ini belum berjalan dengan baik. Jember Media Center yang jadi rencana juga belum berjalan,” kata Ardi.

    Ardi menyebut ada beberapa program Wes Wayahe SDM Jember Unggul yang tidak dijalankan dan tidak sesuai dengan RPJMD. Berikutnya untuk pelaksanaan program Wes Wayahe Infrastruktur Jember Mantap, ia menyebut ada lima rencana program yang sampai saat ini belum terealisasi sebagaimana disampaikan Siswono.

    “Kami paham kemarin pada masa awal pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terjadi pandemi Covid. Tapi tentunya itu tidak mengurangi marwah pembahasan RPJMD dan itu bisa dilaksanakan,” kata Ardi.

    Ardi mengkritik pelaksanaan program Wes Wayahe Jember Permata Jawa, yang mencakup pembukaan Jember Creative Center, Pembukaan dan pengembangan desa wisata sebagai destinasi pariwisata dan even kebudayaan, pembangunan gedung seni budaya, promosi dan pemasaran budaya, seni dan pariwisata. “Sebagian sudah dilaksanakan, namun yang sebagian lagi masih menjadi program yang entah kapan bisa dilaksanakan,” katanya.

    Kritik Ardi juga ditujukan untuk pelaksanaan program Wes Wayahe Pesantren Berdaya. “Ini sangat memprihatinkan. Program wirausahawan pesantren, koperasi pesantren, festival inovasi dan kepeloporan santri belum sama sekali tersentuh,” katanya.

    “Kami berharap Bupati dan Wakil Bupati dalam membenahi Jember ini betul-betul melaksanakan hasil olah pikir dan program unggulan yang sudah tertuang dalam RPJMD. Kami sadar tahun ini adalah tahun politik. Tapi tentunya langkah-langkah yang diambil harus sesuai dengan RPJMD yang kita tetapkan bersama,” kata Ardi.

    “Kami tidak ingin kita tidak bisa tidur nyaman dan bekerja maksimal karena program-program tidak bisa kita laksanakan. Jadi kami ingatkan kembali program-program yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama bisa dimaksimalkan,” kata Ardi. [wir]