Xcloud.id

Kasus: korupsi

  • Arahan Pj Wali Kota Kediri pada SPIP Terintegrasi

    Arahan Pj Wali Kota Kediri pada SPIP Terintegrasi

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah memberikan arahan dalam acara sosialisasi penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi. Arahan disampaikan secara virtual melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini dilaksanakan di Grand Surya, Kamis (2/5/2024).

    Dalam arahannya Zanariah mengungkapkan sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan, dituntut untuk menjalankan setiap program, kebijakan, dan kegiatan dengan penuh tanggung jawab.

    Tidak hanya pada atasan namun juga pada masyarakat. Perlu adanya sinergitas seluruh sumber daya, mekanisme dan proses pengendalian intern yang berjalan seiringan dan sesuai dengan tujuan organisasi yang telah ditentukan. Hal ini perlu diupayakan bersama guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

    “Salah satu instrumen yang penting untuk menjalankan hal tersebut adalah dengan SPIP. Sistem ini dapat digunakan sebagai alat pendeteksi dini penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan dalam pemerintahan,” ungkapnya.

    Pj Wali Kota Kediri menjelaskan melihat urgensi pengendalian dan pengawasan dalam pemerintah, maka penyelengaraan SPIP di lingkungan Pemkot Kediri harus dioptimalkan.

    Terlebih tanggung jawab untuk melakukan pengendalian intern telah diamanatkan dalam PP 60 tahun 2008 tentang SPIP dan diperkuat terbitnya Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

    Tingkat penyelenggaraan SPIP terintegrasi mencakup unsur-unsur, SPIP, kapabilitas APIP, manajemen risiko indeks dan indeks efektifitas pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

    Adapun hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kota Kediri tahun 2023 diperoleh nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 3,20, manajemen resiko indeks sebesar 2,98, dan indeks efektifitas pengendalian korupsi sebesar 2,89.

    “Tentu ke depan kita terus berupaya meningkatkan target capaian penilaian mandiri hari ini kita akan samakan kecakapan dan persepsi pentingnya sistem ini. Nanti Bapak Ibu juga bisa mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang kendala apa yang dialami OPD masing-masing. Harapannya menjadi lebih baik dan meningkatkan maturitas SPIP serta berdampak pada predikat WTP,” jelasnya.

    Zanariah menambahkan hal yang tak kalah penting SPIP bukan hanya sebagai kewajiban tapi kebutuhan agar organisasi dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan kinerja terbaik bagi organisasi dan masyarakat. SPIP ini bukan tugas tambahan dalam pekerjaan sehari-hari. Namun sebagai alat untuk memastikan ketugasan berjalan dengan baik.

    “Saya minta kepada seluruh OPD untuk mengimplementasikan SPIP terintegrasi dengan baik dan benar agar output yang dihasilkan dapat mewujudkan clean and good governance. Terima kasih dan apresiasi juga kepada narasumber atas kesediaannya membagikan pengetahuan kepada ASN Pemkot Kediri,” imbuhnya.

    Dalam acara ini menghadirkan narasumber dari Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) BPKP Perwakilan Jawa Timur Yoanes Tukijan dan Finda Lupito Sari. Turut hadir Inspektur Kota Kediri M. Muklis Isnaini, dan para peserta perwakilan dari seluruh OPD. [nm/but]

  • 4 Parpol Beri Sinyal Dukung Vinanda di Pilwali Kediri 2024

    4 Parpol Beri Sinyal Dukung Vinanda di Pilwali Kediri 2024

    Kediri (beritajatim.com) – Empat partai politik memberi sinyal mendukung Vinanda Prameswati dalam Pemilihan Wali Kota Kediri (Pilwali) Kediri 2024. Menyusul kehadiran empat ketua partai politik di acara tasyakuran Posko Bolone Vinanda di Jalan Hayam Wuruk 26 Kelurahan Dandangan, Kota Kediri, Rabu (1/5/2024).

    Mereka, Ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri Sudjono Teguh Widjadja, Ketua DPC Partai Demokrat Ashari, Ketua DPC Partai Gerindra Katino dan Ketua DPD PKS Mukti Wibowo.

    “Saya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri mengusung Vinanda Prameswati untuk menjadi bakal calon Wali Kota Kediri. Kita ngundang dari Partai Gerindra, Partai Demokrat dan PKS untuk bisa mendukung dan bergabung untuk Kota Kediri ke depan lebih maju,” terang Sudjono Teguh Widjadja.

    Sudjono mengajak partai-partai lain untuk bergabung dalam koalisi besar pengusung Ketua Harian Relawan Suket Teki Nusantara (RSTN). Tentunya dalam bingkai untuk tujuan membangun Kota Kediri yang lebih maju, dan bersih dari korupsi.

    Ketua DPD PKS Kota Kediri Mukti Wibowo tak menampik hal ini. Menurutnya, komunikasi partainya dengan Golkar sudah cukup intens. Mbak Vinanda menurutnya juga merupakan sosok anak muda yang menarik, yang memiliki tujuan positif untuk Kota Kediri lebih maju.

    “Kita sudah komunikasi dengan semua ketua partai politik dan juga calon ya, tapi dengan calon secara langsung kita belum. Kita masih penjajakan semua dari awal.

    Mungkin dengan Golkar kita sudah banyak komunikasi dan lebih intensif, walaupun dengan yang lain juga komunikasi, tentu kedekatan kita kemungkinan untuk sama-sama mengusung Mbak Vinanda besar juga,” kata Mukti.

    “Beliau sebagai Gen Z atau milenial ya, memiliki prospek, juga memiliki visi misi yang disampaikan ke kami cukup progresif, menarik untuk kemajuan Kota Kediri. Kita melihatnya sebagai aset luar biasa untuk anak muda,” tambahnya.

    Gerindra juga mengamini apa yang disampaikan Mukti. Ketua DPC Partai Gerindra Kota Kediri Katino sudah berkomunikasi intens dengan Golkar, yang saat ini memiliki 5 kursi tersebut.

    Namun, pihaknya juga tetap berkomunikasi dengan partai lain, untuk benar-benar menemukan calon pemimpin yang terbaik sesuai instruksi pusat.

    “Dalam peringatan Pilkada di Kota Kediri ini semuanya partai kita jalin komunikasi dengan baik. Kita sudah diinstruksikan untuk memilih calon pemimpin daerah yang terbaik bagi masyarakat Kota Kediri,” jawabnya singkat.

    Pun demikian dengan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kediri Ashari. Meskipun partainya membuka penjaringan bakal calon Wali Kota Kediri secara terbuka, hampir tidak ada peluang bagi kandidat lain.

    “Kita hanya tinggal ‘nglambeni’ saja Mbak Vinanda. Itu yang saya sampaikan kepada pendaftar lain. Sebab, beliau dengan segala kapasitasnya sudah melambung ke pusat hingga mas AHY,” tegas Ashari.

    Sementara itu, terkait Posko ‘Bolone Vinanda’, Vinanda Prameswati mengatakan, ini akan menjadi rumah aspirasi bagi warga Kota Kediri. Seluruh warga bisa datang kapan saja ke Posko Bolone Vinanda untuk menyampaikan segala aspirasinya untuk kemajuan Kota Kediri.

    “Posko Bolone Vinanda ini menjadi tempat untuk beraspirasi, berinteraksi dan bersilaturahmi. Silahkan masyarakat Kota Kediri bisa datang kapan saja,” pinta lulusan Magister Kenotariatan Universitas Airlangga ini. [nm/kun]

  • Daftar ke PKB, Mantan Kadispendik Jember Jelaskan Status sebagai Mantan Napi

    Daftar ke PKB, Mantan Kadispendik Jember Jelaskan Status sebagai Mantan Napi

    Jember (beritajatim.com) – Achmad Sudiyono, mantan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjelaskan statusnya sebagai mantan narapidana saat mendaftarkan diri dalam penjaringan kandidat bupati di kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Jember, Rabu (1/5/2024).

    Divonis bersalah oleh hakim dalam perkara korupsi saat menjabat, Sudiyono baru bebas pada 19 Januari 2019. “Saya orang yang taat hukum. Alhamdulillah semua sudah saya jalani,” katanya.

    Sudiyono lantas menceritakan kronologi kasus yang membelitnya pada 2010. Saat itu Pemerintah Kabupaten Jember memperoleh dana alokasi khusus (DAK) untuk pengadaan kelengkapan sekolah negeri dan swasta sebesar Rp 84 miliar. “Itu terbesar seluruh Indonesia dan dinyatakan sebagai contoh terbaik dalam pelaksanaan DAK,” katanya.

    “Tapi dalam perjalanannya, ada persoalan. Buku-buku yang dibeli berdasarkan konsorsium dinyatakan tidak betul. Bagaimana? Yang mencetak buku itu bukan toko-toko di Jember, tapi konsorsium yang ditunjuk pemerintah. Kalau bukunya dianggap jelek, ngapain dipilih. Tugas saya waktu itu memilih buku yang sesuai dengan keadaan masyarakat di Jember, karena buku perpustakaan,” kata Sudiyono.

    Saat itu, menurut Sudiyono, tidak ada kecacatan. “Bahkan tidak ada temuan satu rupiah pun dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Tapi saya taat hukum. Kalau aparat penegak hukum menyelidiki sendiri, menghitung sendiri, kemudian menuntut sendiri, itu hak,” katanya.

    Majelis hakim pengadilan tingkat pertama memvonis penjara satu tahun tujuh bulan. “Sebagai warga negara sudah saya buktikan. Hakim memberi pertimbangan khusus kepada saya bahwa Achmad Sudiyono bukan koruptor. Achmad Sudiyono tidak menggunakan uang negara. Achmad Sudiyono sebagai kepala dinas tidak menggunakan uang yang disangkakan. Kesalahan administrasi, tidak ada evaluasi,” kata Sudiyono.

    Namun belakangan Mahkamah Agung menjatuhkan vonis bersalah. “Kesalahan administrasi lari ke pidana. Ini bagian tidak terpisahkan dari politik waktu itu. Yang penting saya bukan orang yang najis, walau bukan orang suci,” katanya.

    Sudiyono mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Ia tetap divonis menjalani hukuman satu tahun penjara. “Karena saya bukan koruptor, bukan pencuri uang rakyat, saya berusaha mencari keadilan dengan mendatangi Mahkamah Agung. Akhirnya alhamdulillah, dari setahun vonis jadi empat tahun,” katanya.

    Berdasarkan Peraturan KPU RI, Sudiyono berhak mencalonkan diri. Namun ia harus menjelaskan rekam jejaknya sebagai mantan narapidana. “Saya tidak malu. Semua sudah saya jalankan. Apa yang menjadi pertimbangan hakim, jadi motivasi saya. Saya orang yang taat hukum. Hak politik saya tidak dicabut,” katanya. [wir]

  • Gagal Jadi Caleg, Mantan Kadispendik Jember Incar Pilkada

    Gagal Jadi Caleg, Mantan Kadispendik Jember Incar Pilkada

    Jember (beritajatim.com) – Setelah gagal menjadi calon legislator DPR RI, Achmad Sudiyono, mantan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengincar pemilihan kepala daerah setempat. Ia mendaftarkan diri langsung ke kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Jember, Rabu (1/5/2024).

    “Nawaitu saya mendaftar. Saya hanya mencari alat perjuangan. Kita tidak bisa berjuang mewujudkan Jember yang baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur sendirian. Tidak bisa dengan rombongan saya, karena alat perjuangan itu harus melalui partai,” kata Sudiyono, saat memberikan sambutan pembuka.

    Sudiyanto siap memenuhi semua persyaratan PKB. “Saya ingin berjuang bersama PKB, karena alat perjuangan mewujudkan Jember yang religius, inovatif, kreatif, mandiri, menuju Jember yang sejahtera tidak bisa melalui perorangan,” katanya.

    “Saya tidak setengah-setengah untuk memberikan yang terbaik. Mumpung umur masih ada, kekuatan masih ada. Saya ingin berkontribusi di Jember sebagai bupati atau wakil bupati. Terserah qodar Allah yang mana. Yang jelas saya ingin Jember memiliki regulasi bisa menyejahterakan rakyat,” kata Sudiyono.

    Tak hanya PKB. Sudiyono akan mendekati semua partai. Ia juga mendaftarkan diri ke Partai Nasional Demokrat dan PDI Perjuangan.

    Sebelumnya, Sudiyono terganjal aturan administrasi calon anggota DPR RI yang mensyaratkan masa jeda lima tahun dari akhir masa tahanan sebagai narapidana.

    Divonis bersalah oleh hakim dalam perkara korupsi, Sudiyono baru bebas pada 19 Januari 2019. Saat pelaksanaan pemungutan suara 14 Februari 2023, masa jedanya sudah lima tahun 27 hari. Namun aturan Komisi Pemilihan Umum menetapkan masa jeda itu terhitung sampai masa pendaftaran bakal caleg, bukan hari pencoblosan.

    Sudiyono sempat meneteskan air mata saat gagal mencalonkan diri. Apalagi berdasarkan hasil pehitungan ]timnya, jumlah pendukung Sudiyono di kotak suara sebenarnya bisa mencapai 196 ribu orang lebih. [wir]

  • Tanpa Mahar, Nasdem Buka Pendaftaran Calon Bupati Blitar

    Tanpa Mahar, Nasdem Buka Pendaftaran Calon Bupati Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Partai Nasdem membuka pendaftaran bakal Calon Bupati Blitar 024. Pendaftaran ini dibuka secara umum dan tanpa mahar.

    Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Blitar Nurhadi menjelaskan bahwa pendaftaran bakal Cabup dan Cawabup ini dibuka mulai tanggal 1-7 Mei 2024. Warga dan tokoh politik yang ingin maju sebagai Calon Bupati Blitar pun bisa langsung mengambil formulir pendaftaran di Kantor DPD Nasdem pada jam kerja pukul 08.00-16.00 WIB.

    “Dengan harapan, informasi ini saya sampaikan lewat media, bagi masyarakat yang memiliki potensi dan keinginan untuk bersama membangun Kabupaten Blitar bisa melakukan pendaftaran di Partai Nasdem,” ungkap Nurhadi, Rabu (1/4/2024).

    Nurhadi menegaskan pendaftaran tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi anggota partai politik. Namun juga berlaku bagi masyarakat umum yang memiliki potensi dan dapat memenuhi syarat .

    Pendaftaran ini pun tidak dipungut biaya, alias tanpa mahar. Bukan hanya dalam pendaftaran, namun pada proses rekomendasi nanti juga bakal dilakukan secara profesional tanpa mahar.

    Program politik tanpa mahar ini sengaja diusung Nasdem dengan tujuan agar calon kepala daerah yang akan maju tidak terbebani biaya kampanye tinggi. Sehingga kelak bila calon bupati atau wakil bupati terpilih tidak melakukan korupsi atau perbuatan yang melanggar hukum.

    “Kegiatan pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati ini untuk menentukan kelengkapan syarat administrasi yang diajukan pendaftar. Hasil rapat pleno ini akan disampaikan kepada DPW Partai Nasdem Jawa Timur untuk ditindaklanjuti,” bebernya.

    Melalui penjaringan yang dilakukan oleh Partai Nasdem ini, diharapkan akan ditemukan putra putri terbaik untuk dicalonkan sebagai kepala daerah di kabupaten Blitar. Sehingga Bumi Penataran diharapkan bisa menjadi daerah maju serta makmur masyarakatnya.

    “Informasi selengkapnya bisa menghubungi nomor WA 081234403777 atau 081252012624,” tegasnya. [owi/beq]

  • Meski Istri Dituduh Korupsi, PM Spanyol Umumkan Tetap Akan Menjabat

    Meski Istri Dituduh Korupsi, PM Spanyol Umumkan Tetap Akan Menjabat

    Jakarta –

    Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez pada Senin (29/04) akhirnya mengumumkan bahwa ia akan tetap menjabat meski ada beberapa tuduhan yang dilayangkan terhadap istrinya, Begona Gomez.

    Sanchez sebelumnya telah mengambil cuti selama lima hari untuk mempertimbangkan hal tersebut setelah pengadilan mengungkapkan bahwa istrinya tengah diselidiki atas tuduhan korupsi dan beberapa tuduhan lainnya.

    Secara mengejutkan, pemimpin partai sosialis PSOE Spanyol itu pada Rabu (24/04) lalu, membatalkan semua agenda dan mengatakan akan mengumumkan keputusannya pada Senin (29/04), yang pada akhirnya mengakhiri spekulasi bahwa ia akan mengundurkan diri.

    Apa kata sang perdana menteri?

    “Saya telah memutuskan untuk lanjut dengan kekuatan yang lebih besar, jika memungkinkan, memimpin pemerintahan Spanyol,” kata Sanchez dalam pidatonya yang disiarkan lewat televisi.

    Sanchez mengatakan bahwa dukungan dari publik dan partainya telah membantunya dalam pengambilan keputusan terkait nasib kepemimpinannya.

    Selama akhir pekan, ribuan orang dilaporkan turun ke jalan di beberapa kota di Spanyol untuk menyuarakan dukungan agar Sanchez tetap menjabat. Mereka membawa plakat bertuliskan pesan seperti “Sanchez, ya teruskan” atau “jangan menyerah.”

    Menurut sang perdana menteri, kampanye negatif terhadapnya dan istri adalah hal yang serius.

    “Apakah kita mau mengatakan ‘sudah cukup’ atau kita membiarkan degradasi kehidupan publik semacam ini yang menentukan masa depan kita dan mengutuk kita sebagai sebuah negara,” tambahnya.

    Apa tuduhan terhadap istri Sanchez?

    Tuduhan terhadap Begona Gomez, yang tidak memegang jabatan publik, muncul dari organisasi sayap kanan Manos Limpias. Mereka menuduh Gomez telah menjajakan pengaruhnya dan melakukan korupsi dalam bisnis.

    Sanchez sebelumnya menyalahkan situs-situs berita online yang selaras secara politis dengan partai oposisi terkemuka, Partai Populer (PP), yang berhaluan kanan, dan partai sayap kanan Vox, atas penyelidikan terhadap istrinya tersebut.

    Sanchez menuduh pemimpin PP, Alberto Nunez Feijoo, dan pemimpin Vox, Santiago Abascal, “mencoba mendehumanisasi dan mendelegitimasi musuh politik melalui tindakan yang memalukan sekaligus salah.”

    Sanchez, 52 tahun, telah menjabat sebagai perdana menteri sejak 2018. Ia sebelumnya telah diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya pada bulan November lalu.

    gtp/rs (dpa, Reuters, AFP, AP)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Survey ARCI: Pilkada Sidoarjo 2024, H Subandi-Mimik Tertinggi

    Survey ARCI: Pilkada Sidoarjo 2024, H Subandi-Mimik Tertinggi

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Lembaga Survey Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis hasil popularitas (keterkenalan) dan elektabilitas (keterpilihan) calon bupati Sidoarjo H. Subandi berpasangan dengan calon wakil bupati Sidoarjo Hj Mimik Idayana menjadi pasangan terkuat dalam Pilkada Sidoarjo 2024.

    Direktur ARCI Baihaki Siradj mengatakan popularitas dan elektabilitas H. Subandi yang sekarang menjabat sebagai Wakil Bupati Sidoarjo aktif, hasil survey nya tinggi setelah Bupati H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Survey yang dilakukan ARCI mulai 17 hingga 23 April 2024 lalu. Berbagai simulasi yang di lakukan melalui pertanyaan kepada sekitar 1.000 responden di 18 kecamatan se-Sidoarjo, H. Subandi sebagai calon bupati dan Hj. Mimik sebagai calon wakil bupati, keduanya menduduki prosentase tertinggi.

    ”Subandi dan Mimik selalu menempati prosentase tertinggi dalam berbagai simulasi. Subandi paling populer, bisa lantaran karena saat ini masih menjabat sebagai wakil bupati aktif,” ucapnya Senin (29/4/2024).

    Survei ARCI

    H Subandi menjadi pilihan utama dan menempati urutan keterpilihan tertinggi (37,2 persen) di antara figur-figur lain. Ada Bambang Haryo (30,7 persen). Ahmad Amir Aslihin atau Mas Iin (17,2 persen). H Usman (9,3 persen).

    Baihaki melanjutkan untuk angka tertinggi dalam survei calon wakil bupati? Hj Mimik menempati urutan pertama. Elektabilitas Mimik mencapai (30,7 persen), KH Zainal Abidin (25,5 persen) H Usman (12,3 persen), Adam Rusdi (9,4 persen).

    Pasangan H Subandi-Mimik Paling Atas

    Bagaimana bila H Subandi dan Mimik dipasangkan sebagai calon bupati dan calon wakil bupati? Duet kader PKB dan Partai Gerindra itu menduduki posisi paling tinggi.

    Mereka dipilih oleh 38,7 persen responden. Berikutnya adalah pasangan Bambang Haryo dan Adam Rusdi (32,2 persen). Lalu, pasangan Amir Aslihin dan KH Zainal Abidin (23,4 persen).

    ”Elektabilitas calon bupati Sidoarjo H Subandi dengan calon wakil bupati Hj. Mimik Idayana tertinggi jika berpasangan. Namun tinggi prosentase masih dibawa 40 persen, dan pasangan yang lain masih bisa berkesempatan untuk menyamai atau melebihi, tergantung branding yang dilakukan oleh masing-masing calon,” sebut dia.

    Jika berpasangan dengan Bambang Haryo pun, sebenarnya, Mimik Idayana tetap menduduki posisi keterpilihan tertinggi (35,4 persen). Namun, angkanya lebih tinggi bila dipasangkan dengan H Subandi.

    Masih menurut Baihaki, banyak pemilih di Kabupaten Sidoarjo memiliki preferensi tertentu. Mereka ingin pemimpin yang berpengalaman, baik itu di eksekutif maupun legislatif.

    ”Masyarakat cenderung memilih calon yang berpengalaman, baik itu pengalaman di ekaekutif maupun di legislatif,” urai Baihaki. (isa/ted)

  • Cerita Abah Anton Daftar Bakal Cawalkot Malang, Sempat Dilarang Keluarga Tapi Didukung Ulama

    Cerita Abah Anton Daftar Bakal Cawalkot Malang, Sempat Dilarang Keluarga Tapi Didukung Ulama

    Malang (beritajatim.com) – Mochamad Anton membulatkan tekad untuk maju dalam pemilihan calon wali Kota Malang pada Pilwali 2024 mendatang. Mantan Wali Kota Malang periode 2013-2018 itu mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota melalui PKB.

    Pria yang akrab disapa Abah Anton itu menjabat Wali Kota karena diusung oleh PKB pada Pilwali 2013 silam. Bedanya kini Abah Anton mendaftar sebagai bakal calon wali kota dengan status sebagai mantan napi koruptor.

    Ya, Abah Anton pernah tersandung masalah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia tersandung kasus suap perubahan APBD Kota Malang tahun 2015. Dia divonis hukuman 2 tahun penjara pada tahun 2018 dan baru keluar penjara tahun 2020 silam.

    “Yang jelas, sebetulnya keluarga saya masih mengkhawatirkan dan keberatan terkait pencalonan ini. Tapi memang para Kiai, ulama, ini meyakinkan kepada keluarga kami. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan yang lebih besar, karena butuh program-program kebijakan yang sangat pro kepada masyarakat kita,” ujar Abah Anton.

    Abah Anton mengaku tidak kapok kembali maju di kontestasi Pilwali Kota Malang meski pernah tersandung masalah suap. Bahkan dia berjanji akan lebih transparan terkait sejumlah hal. Apalagi dia didukung oleh ulama yang menginginkan ada perubahan besar di Kota Malang.

    “Mungkin ini nanti juga jadi bagian dari transparansi pada masyarakat kita. Kemarin kami melalui tim hukum sudah melakukan pengurusan SKCK, ke pengadilan, sampai ke KPU. Jadi sudah clear. Saya kira dasar hukumnya, pengadilan tahu. Sekarang ini bukan masalah kapok. Intinya adalah ulama memilih kita untuk melakukan suatu perubahan. Yang jelas butuhnya adalah perubahan besar,” ujar Abah Anton.

    Abah Anton menyebut, bahwa keluarga sempat keberatan karena tidak ingin persoalan yang pernah menjeratnya kembali terulang. Apalagi sebetulnya selama menjabat Abah Anton tidak pernah menerima gaji maupun tinggal di rumah dinas.

    “Tentunya kan pernah ada suatu permasalahan yang membuat keluarga keberatan, untuk apa mencalonkan kembali. Karena pada waktu itu, keluarga saya merasa pada saat saya menjabat sebagai Wali Kota, tidak pernah menerima gaji. Tidak menempati rumah dinas, jadi untuk apa?. Itu salah satu keberatannya,” ujar Abah Anton. (luc/ian)

  • 565 PPPK di Kabupaten Mojokerto Terima SK Pengangkatan

    565 PPPK di Kabupaten Mojokerto Terima SK Pengangkatan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sebanyak 565 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Kabupaten Mojokerto menerima surat keputusan (SK) pengangkatan. Mereka terdiri atas guru 453 orang dan tenaga kesehatan (nakes) 112 orang yang lolos seleksi PPPK 2023.

    Penerimaan surat keputusan ini juga telah tertuang didalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada jabatan fungsional guru dan tenaga kesehatan.

    Pengangkaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pengadaan ASN dari pemerintah pusat yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Yaitu pelayanan pada sektor pendidikan dan kesehatan.

    SK pengangkatan itu, diserahkan langsung oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati di halaman Pemkab Mojokerto, Senin (29/4/2024).

    Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati berpesan harus menjadi ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

    “PPPK yang baru diangkat, diharapkan mampu beradaptasi secara cepat dengan lingkungan kerja yang baru dan selalu mengikuti perkembangan kemajuan teknologi di era transformasi digital. sebagai ASN, PPPK dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensi,” ungkapnya.

    Sehingga diharapkan mampu menjadi ASN yang profesional dan memiliki semangat pengabdian yang tinggi. Masih kata Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto, PPPK juga harus menerapkan core value ASN berAKHLAK dan harus mampu mencapai kinerja terbaik sesuai target kinerja yang ditetapkan.

    “Menjalankan tugas dengan penuh disiplin dan tanggungjawab serta mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani. Kepada seluruh ASN untuk bekerja dengan penuh semangat dan terus melakukan inovasi untuk bersama-sama membangun sesuai visi misi Kabupaten Mojokerto,” ujarnya.

    Sehingga, lanjut orang nomor satu di lingkup Pemkab Mojokerto, ASN dapat terwujud masyarakat Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur. Bupati menyampaikan selamat kepada para guru dan nakes yang telah menerima SK dan berharap para guru dan nakes dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab.

    “Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Mojokerto, saya mengucapkan selamat atas pengangkatan saudara menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita dalam melaksanakan setiap amanat yang telah dipercayakan kepada kita,” harapnya.

    Diakhir arahannya, Bupati menegaskan, bahwa dalam proses penyerahan SK pengangkatan di lingkup Pemkab Mojokerto bersih dari unsur suap. Sehingga Bupati berpesan agar tidak menyerahkan uang kepada oknum yang meminta dalam moment pengangkatan PPPK di Kabupaten Mojokerto tersebut.

    “Saya pastikan dalam pelantikan hari ini tidak meminta uang sepeserpun. Jadi tolong kepada panjenengan kalau ada kabar meminta uang atau suap agar tidak dihiraukan dan langsung dilaporkan demi menjaga integritas bersama,” pungkasnya. [tin/but]

  • Bawa Misi Berkah, Mas Dion Daftar Jadi Cabup Pasuruan

    Bawa Misi Berkah, Mas Dion Daftar Jadi Cabup Pasuruan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan atau Mas Dion mendaftarkan diri menjadi Calon Bupati Pasuruan 2024 ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia membawa misi berkah bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan.

    Dion didampingi oleh sejumlah ulama Pasuruan merasa percaya diri saat masuk ke kantor DPC PKB Kabupaten Pasuruan. Sejumlah dukungan datang dari banyak pihak, mulai dari persatuan mantan kepala desa, sejumlah anggota Nawa Kartika, hingga guru madrasah dan TPQ.

    “Saya diantarkan oleh beberapa pengurus Nawa Kartika karena nggak semuanya masuk di kloter pertama. Lalu juga ditemani seluruh teman dari DPC PKB Kabupaten Pasuruan, dan ada juga Srikandi (Satuan Relawan Koncone Dion),” jelasnya.

    Dion mengatakan dia tak hanya mencalonkan diri sebagai cabup namun sudah menyiapkan visi misi yang bakal diusung. Visi itu yakni mewujudkan Kabupaten Pasuruan Penuh Berkah.

    Berkah sendiri dipilihnya bukan asal-asalan melainkan dengan pengartian untuk melanjutkan visi dari bupati sebelumnya. Tak hanya itu, arti puncak dari kalimat berkah ini yakni keinginan dari diri kita yakni rahmat yang diambil dari penggalan dalam Surah Al-Quran.

    Sementara itu untuk misinya sendiri, Dion menyiapkan lima poin yang akan menjadi penyokong saat maju nantinya. Salah satunya yakni tentang pemberantasan korupsi hingga mewujudkan daya saing ekonomi yang berkualitas.

    Saat ditanya terkait kesiapannya maju pada Pilkada mendatang secara percaya diri dan yakin surat rekom akan jatuh kepada dirinya. Tak hanya itu Mas Dion juga mengatakan bahwa siap dengan segala resiko ke depannya.

    “Saya sangat optimis karena saya lahur dan besar di partai ini, bahkan saya sudah mengabdi selama 25 tahun dan sudah masuk DPC selama 6 periode. Saya juga siap dengan segala risikonya jika maju seperti mengundurkan diri saat mendaftarkan ke KPU nantinya,” tutupnya. [ada/beq]