Kasus: korupsi

  • Profil Claudia Sheinbaum, Ilmuwan yang Jadi Presiden Perempuan Pertama Meksiko

    Profil Claudia Sheinbaum, Ilmuwan yang Jadi Presiden Perempuan Pertama Meksiko

    Jakarta

    Kala itu adalah bulan Januari 1987, para mahasiswa di UNAM, universitas negeri terbesar di Meksiko, menggelar aksi demonstrasi menentang rencana kampus mengenakan biaya kuliah.

    Para pemimpin demonstrasi berseru kepada mahasiswa pengunjuk rasa: “Siapa yang akan mengibarkan bendera demonstrasi di kantor dekan?”

    Seorang mahasiswi Fisika berusia 24 tahun melangkah maju “Saya!”

    Lebih dari 40 tahun kemudian, mahasiswa tersebut Claudia Sheinbaum Pardo terpilih sebagai Presiden Meksiko dari partai sayap kiri, Morena.

    Warga Meksiko memanggilnya dengan nama “Claudia”. Seorang ibu dari dua anak, perempuan berusia 61 tahun ini memiliki gelar doktor di bidang teknik lingkungan.

    Dia pernah menjabat sebagai walikota Mexico City, ibu kota Meksiko yang berpenduduk lebih dari sembilan juta jiwa.

    Pada 1 Oktober mendatang, ia akan menjadi presiden perempuan pertama negara tersebut.

    “Tapi sekarang tidak lagi. Saya memiliki lebih banyak tanggung jawab.”

    Sheinbaum akan memimpin negara dengan 130 juta penduduk dengan tingkat kemiskinan 36%, yang berbatasan dengan Amerika Serikat, dan tingkat pembunuhan terhadap perempuan dan kekerasan oleh kejahatan terorganisasi yang mengkhawatirkan.

    Claudia Sheinbaum menjadi berita utama di The Stanford Daily selama protes mahasiswa pada tahun 1991 (Personal archive)

    Bahkan dengan tanggung jawab tersebut, Diana Alarcn, teman Sheinbaum sekaligus penasihat politiknya, mengatakan Sheinbaum akan tetap setia pada dirinya sendiri.

    “Bukan berarti dia berhenti memberontak. Posisinya dalam gerakan itu telah berubah, tetapi keyakinan untuk memperjuangkan rakyat, yang dia pegang sejak kecil, masih utuh.”

    Selama enam tahun terakhir, Meksiko dipimpin oleh Presiden Andres Manuel Lpez Obrador, yang berasal dari partai yang sama dengan Sheinbaum.

    Dikenal dengan inisial namanya AMLO dia mengakhiri masa jabatannya dengan kepuasan publik mencapai 60%, ekonomi yang stabil, dan menciptakan rasa optimisme di antara sebagian besar warga Meksiko yang diharapkan dapat dilanjutkan Sheinbaum ke depan.

    Masa jabatan presiden dibatasi hanya untuk satu masa jabatan selama enam tahun di Meksiko, yang berarti AMLO tidak dapat mencalonkan diri lagi. Setidaknya ada enam kandidat yang siap menggantikannya, dan hanya satu perempuan: Sheinbaum.

    Otoritas pemilu Meksiko mengatakan hasil awal menunjukkan Sheinbaum memenangkan antara 58% dan 60% suara dalam pemilihan yang digelar Minggu (02/06).

    Perolehan suara itu memberinya keunggulan lebih dari 30 poin persentase atas pesaing utamanya, pengusaha Xchitl Glvez.

    Sheinbaum telah menjadi bagian penting dari proyek AMLO untuk mengubah Meksiko. Namun, ia memiliki sesuatu yang berbeda untuk ditawarkan: ia adalah ilmuwan pemenang penghargaan yang telah menerapkan penelitiannya pada kebijakan publik dan terbukti berhasil.

    Claudia Sheinbaum akan menjadi presiden perempuan pertama Meksiko (Reuters)

    Masa kecil lekat dengan dunia politik

    Sheinbaum lahir pada 24 Juni 1962 di Mexico City. Orang tuanya merupakan militan sayap kiri dan pelopor dalam bidang akademis mereka.

    Ayahnya, Carlos Sheinbaum, adalah seorang pengusaha dan ahli kimia dengan orang tua berasal dari etnis Yahudi Ashkenazi, yang datang ke Meksiko dari Lithuania pada tahun 1920-an.

    Ibunya, Annie Pardo, adalah seorang ahli biologi dan dokter dengan orang tua berasal dari etnis Yahudi Sephardi, yang datang dari Bulgaria pada tahun 1940-an.

    Sheinbaum tumbuh di lingkungan kelas menengah ke atas di selatan ibu kota, tempat isu-isu politik dibahas saat sarapan, makan siang, dan makan malam.

    Orang tuanya sering mengajaknya mengunjungi teman-teman mereka yang militan di penjara.

    Personal archiveClaudia Sheinbaum berpose dalam pakaian baletnya

    Sheinbaum muda bersekolah di sekolah sekuler yang mempromosikan otonomi siswa, yang tidak biasa di negara Katolik.

    Di sekolah itulah ia disebut mulai dikenal sebagai pribadi yang teliti dan energik. Ia dikenal suka memeriksa ide-ide sebelum mengambil kesimpulan.

    Alarcn, teman Sheinbaum sejak tahun 1970-an, mengatakan: “Ia pemalu. Itulah sebabnya ia mungkin merasa serius, tetapi begitu Anda duduk bersamanya, ia hangat, humoris, dan penuh empati.”

    Sheinbaum kerap berkata, “Saya anak perempuan dari 68”, merujuk pada gerakan demonstrasi global yang melibatkan orang tuanya.

    Getty ImagesClaudia Sheinbaum dan suaminya, Jess Mara Tarriba, saat kampanye pilpres

    Era 1980-an juga menjadi dekade yang penting baginya. Skandal korupsi mulai mencoreng kelas politik lama Meksiko dan model ekonomi neoliberal yang lebih suka memindahkan ekonomi dari pemerintah ke sektor swasta diberlakukan.

    Bagi Sheinbaum, ini hanya kian menunjukkan ketidaksetaraan dan kemiskinan bagi rakyat Meksiko.

    Politik selalu dekat di hati Sheinbaum. Suami pertamanya adalah Carlos maz, seorang politikus sayap kiri. Mereka bercerai sebelum Sheinbaum menikah dengan Jess Mara Tarriba pada tahun 2023, seorang analis risiko keuangan yang pertama kali ditemuinya di universitas.

    Dia telah mendedikasikan banyak waktu untuk dunia akademik. Selain menyelesaikan gelar doktornya, dia telah menulis beberapa disertasi tentang topik-topik termasuk tungku pembakaran kayu yang efisien di masyarakat adat.

    Terjun ke dunia politik

    Pada 2000, terjadi dua perkembangan politik yang membantu membuka jalan bagi jabatan presiden Sheinbaum saat ini.

    Partai Revolusioner Institusional (PRI) kalah dalam pemilihan presiden untuk pertama kalinya dalam lebih dari 70 tahun.

    Sementara di Mexico City, seorang militan sayap kiri dari Tabasco, di wilayah Meksiko bagian selatan yang miskin, memenangkan jabatan wali kota. Pemenangnya adalah AMLO.

    Pada saat inilah AMLO dan Sheinbaum bertemu setelah seorang profesor matematika dan aktivis UNAM merekomendasikannya untuk mengurusi bidang lingkungan dalam pemerintahan AMLO.

    AMLO menunjuk Sheinbaum dan mempercayakannya dengan dua tugas: membersihkan salah satu kota paling tercemar di dunia dan membangun tingkat dua Periferico, jalan raya terbesar di kota itu. Ia melaksanakan keduanya.

    Personal archive

    Ketika pemerintahan AMLO berakhir pada 2006, Sheinbaum kembali lagi menjadi akademisi dan menjadi bagian dari tim pemenang Hadiah Nobel Perdamaian yang menyelidiki perubahan iklim.

    Namun, ia tetap berkecimpung di dunia politik dan menjadi juru bicara untuk kampanye AMLO dalam pilpres 2006 dan 2012.

    Kemudian, pada tahun 2015, ia sendiri terjun ke dunia politik. Ia mencalonkan diri dan memenangkan jabatan wali kota di Tlalpan, wilayah terbesar di Mexico City, tempat ia dibesarkan.

    Tiga tahun kemudian, ketika AMLO menjadi Presiden Meksiko, Sheinbaum menjadi wali kota Mexico City, yang dengan cepat menjadikannya salah satu kandidat untuk menggantikannya.

    Namun, seiring dengan itu, muncul sejumlah tuduhan dan pengawasan.

    Getty ImagesClaudia Sheinbaum dan mantan presiden Andres Manuel Lpez Obrador

    Selama gempa bumi Puebla pada 2017, yang diperkirakan berkekuatan 7,1, sebuah sekolah di Tlalpan yang berdiri di lahan yang tidak stabil runtuh dan menewaskan 17 anak.

    Pihak oposisi dan beberapa keluarga menyalahkan Sheinbaum karena tidak menutup sekolah tersebut ketika masalah tersebut pertama kali dilaporkan.

    Kemudian, pada 2021, sebuah kecelakaan kereta bawah tanah menewaskan 27 orang.

    Sheinbaum meluncurkan penyelidikan yang mengungkap kekurangan dalam konstruksi antara 2014 dan 2015 ketika kota tersebut diperintah oleh partainya. Sekali lagi, banyak yang menyalahkannya atas kematian tersebut.

    Selama kampanye presiden kali ini, skandal-skandal tersebut muncul kembali, begitu pula tuduhan plagiarisme yang tidak terbukti dalam karya akademisnya dan gagasan bahwa ia adalah “boneka” AMLO.

    Teman Sheinbaum, Alarcn, berkata: “Dua kali dalam hidup saya, saya bertanya kepadanya mengapa ia melibatkan diri dalam politik yang sulit ini. Dan dalam kedua kasus tersebut, ia berkata ‘karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan’.

    “Itulah sebabnya orang-orang melihatnya sebagai orang yang dapat dipercaya. Karena ia tidak mencari kekuasaan demi kekuasaan, tetapi karena ia memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat.”

    Menjadi presiden

    Meskipun ada skandal, lebih dari 60% orang menyetujui pemerintahan Sheinbaum di Mexico City.

    Ketidakamanan warga yang terkait dengan kekerasan sebagian berkurang, jalur sepeda bertambah dan kereta gantung terpanjang di dunia sepanjang 4,8 km dibangun.

    Namun cara dia menangani pandemi Virus Corona di Mexico City menjadi sorotan sejauh ini. Pada momen itu lah dia juga menunjukkan betapa kepemimpinannya berbeda dengan AMLO.

    Sementara Sheinbaum mengkarantina Mexico City saat virus menyebar, AMLO mengabaikan bahaya penyakit menular tersebut.

    Sementara dirinya mengenakan masker, AMLO tidak dan sementara dia mempromosikan vaksinasi massal, AMLO bersikap skeptis.

    Namun, hal itu tidak menghentikannya untuk menjadi penerus favoritnya.

    Getty ImagesMantan presiden AMLO dan presiden terpilih Claudia Sheinbaum

    “Seiring berjalannya waktu, AMLO belajar untuk menghormatinya,” kata Jorge Zepeda Patterson, seorang jurnalis dan komentator politik yang telah mewawancarai keduanya.

    “Ia menyadari bahwa AMLO adalah seseorang yang bertanggung jawab, yang mungkin bukan seorang politisi, tetapi merupakan administrator publik yang hebat.”

    Ada banyak spekulasi tentang masa jabatannya sebagai presiden apakah AMLO akan mengambil keputusan, apakah ia akan berhasil mengendalikan personel militer dan gubernur, atau apakah ia akan mengikuti pendekatan pragmatis AMLO terhadap AS.

    “Yang dapat saya pastikan adalah bahwa ia akan menjadi dirinya sendiri,” kata Alarcn, teman lamanya.

    “Pada tahun 80-an, gilirannya untuk mengibarkan bendera di kantor rektor UNAM dan ia melakukannya, dan sekarang gilirannya untuk membangun universitas.

    “Saya tidak ragu bahwa ia akan melakukannya, menjadi dirinya sendiri, menjadi Claudia.”

    (ita/ita)

  • Pertajam Aliran Uang Syahrul, KPK Periksa Febri Diansyah

    Pertajam Aliran Uang Syahrul, KPK Periksa Febri Diansyah

    Jakarta (beritajatim.com) – KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berencana memanggil Advokat/ Managing Partner Visi Law Office Febri Diansyah dalam persidangan dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo. Febri yang juga mantan Juru Bicara KPK akan dipanggil sebagai saksi.

    “Untuk makin mengungkap dan mempertajam aliran uang dari Terdakwa Syahrul Yasin Limpo dkk, Senin (3/6) bertempat di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Tim Jaksa akan hadirkan Febri Diansyah,” ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Minggu (2/6/2024).

    Selain Febri, Ali menambahkan, jaksa KPK juga akan memanggil Dhirgaraya S Susanto (GM Media Radio Prambors / PT Bayureksha), dan Dedi Nursyamsi (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementan).

    “Kemudian Sugiyatno (Karumga Rumdin Mentan), dan Yusgie Sevyahasna (Staf TU Direktorat Alat dan Mesin Pertanian),” katanya.

    Seperti diketahui, KPK menjerat Syahrul dalam kasus pemerasan dan menerima gratifikasi dengan total Rp 44,5 miliar. Syahrul didakwa bersama dua eks anak buahnya, yakni Sekjen Kementan nonaktif Kasdi dan Direktur Kementan nonaktif M Hatta. Kasdi dan Hatta diadili dalam berkas perkara terpisah.

    Dalam persidangan, terungkap pengeluaran uang Kementan yang diduga digunakan Syahrul untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Diantaranya, mobil untuk anak SYL seharga Rp500 juta, umrah keluarga Rp1,35 miliar, kurban Rp1,6 miliar, membayar biduan Rp100 juta, biaya pemeliharaan apartemen milik SYL Rp300 juta, dan uang makan Rp3 juta per hari. [hen/suf]

  • Kajari Bojonegoro Tolak Pengembalian Mobil Siaga dari Kades

    Kajari Bojonegoro Tolak Pengembalian Mobil Siaga dari Kades

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bojonegoro Muji Murtopo menolak keinginan sejumlah kepala desa yang akan menyerahkan mobil siaga desa.

    Alasannya, dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pengadaan mobil siaga desa tersebut belum mengarah untuk penyitaan barang bukti berupa mobil, Sabtu (1/6/2024).

    Saat ini, lanjut Muji Murtopo, proses hukum yang berjalan masih pemeriksaan saksi-saksi. Kepada masyarakat, diimbau agar menerapkan asas praduga tak bersalah.

    Sejumlah saksi yang diperiksa saat ini sudah lebih dari separuh dari jumlah desa yang menerima. Total kepala desa yang akan diperiksa sebanyak 384 kades di 28 kecamatan.

    “Kita harapkan kepada kepala desa ini untuk menyerahkan uang yang sudah diterima, daripada menumpuk mobil di kantor Kejari,” ujarnya, kemarin.

    Pihaknya juga berharap, agar dalam proses pengungkapan dugaan kasus korupsi pengadaan mobil siaga yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) senilai kurang lebih Rp96 miliar tersebut segera tuntas. Untuk itu, pihaknya meminta kepada para saksi yang diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya.

    “Kalau menurut saya, sebaiknya mobilnya ini dimanfaatkan untuk melayani masyarakat. Karena yang kami kejar bukan mobilnya, tetapi uangnya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, pada Jumat (31/5/2024) sejumlah kepala desa akan menyerahkan mobil siaga desa ke Kejari Bojonegoro.

    Sekitar 25 hingga 30 unit mobil siaga terlihat terparkir di sekitar kantor Adyaksa yang ada di Jalan Rajawali itu. Namun, setelah dilakukan mediasi antara Kasi Intelijen dan Kasi Pidana Khusus dengan perwakilan kades, akhirnya mereka membawa kembali mobil tersebut.

    Para kades mengembalikan mobil siaga desa itu lantaran stigma masyarakat yang mengecap kepala desa telah melakukan korupsi berjamaah. Hal setelah banyaknya pemberitaan dan unggahan di media sosial soal penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Mobil Siaga Desa yang belakangan ini agenda pemeriksaan saksi-saksi kepala secara maraton.

    Apalagi unggahan media sosial yang mengolah dan menarasikan isu bahwa kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi berjamaah.

    Hal itu seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Wotan Kecamatan Sumberrejo, Anam Warsito. “Karena sudah viral dimana-mana yang diolah dari media maupun media sosial menyebut kades di Bojonegoro korupsi berjamaah,” ujarnya. [lus/ted]

  • Gerah Diberitakan Korupsi Jemaah, Kades se-Bojonegoro Lakukan Ini

    Gerah Diberitakan Korupsi Jemaah, Kades se-Bojonegoro Lakukan Ini

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemberitaan dan unggahan di media sosial soal penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Mobil Siaga Desa membuat para kades di Kabupaten Bojonegoro gerah. Apalagi unggahan media sosial yang mengolah dan mengarahkan isu bahwa kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi berjemaah.

    Menyikapi hal itu, sejumlah kepala desa (Kades) di Kabupaten Bojonegoro bereaksi dengan melakukan gerakan bersama untuk mengembalikan bantuan pengadaan Mobil Siaga Desa ke Pemkab atau Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro. Sedikitnya ada 30 mobil siaga desa kemarin sudah mulai diparkir di area kantor Kejari di Jalan Rajekwesi.

    Kepala Desa Wotan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Anam Warsito mengatakan, adanya gerakan untuk mengembalikan kembali mobil siaga desa itu dipicu karena adanya muatan informasi yang menjadi konsumsi publik seolah-olah 384 kepala desa yang menerima BKKD Mobil Siaga Desa 2022 itu melakukan korupsi berjamaah.

    “Karena sudah viral dimana-mana yang diolah dari media maupun media sosial yang disebut kades di Bojonegoro korupsi berjamaah,” ujarnya, kemarin.

    Kalau secara mens rea, kata mantan anggota DPRD Bojonegoro itu, kepala desa sudah melakukan sesuai dengan aturan dan tidak memiliki niat jahat untuk melakukan mark up. Sesuai dengan harga yang ada di e-katalog satu unit mobil jenis Suzuki APV GX yang dipakai mobil siaga desa senilai Rp243 juta.

    “Tapi karena desa tidak terhubung dengan e-katalog, maka kami lakukan lelang manual, sesuai dengan juknis. Termasuk operasional pelayanan masyarakat, kami juga menganggarkan Rp25-35 juta,” terangnya.

    Dalam proses penyidikan ini, Anam Warsito juga menilai bahwa kepala desa sudah sangat kooperatif. Saat diperiksa sebagai saksi tidak ada yang mangkir. Pun tidak hadir, karena sakit maupun sedang berhaji. Selain itu juga uang cashback yang diterima dari besaran Rp7 juta hingga Rp15 juta juga telah diserahkan ke penyidik.

    “Sehingga kami memohon untuk penegakan mobil siaga ini, dengan mempertimbangkan beban psikologis yang kami terima atas justifikasi oleh masa. Maka meminta kepada Kejari Bojonegoro untuk memilah informasi yang bisa dikonsumsi publik dan materi penyidikan agar tidak bias di publik,” pintanya.

    Hingga akhirnya, setelah melakukan audiensi dengan Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto dan pihak Kejari Bojonegoro para kades yang dikoordinir Asosiasi Kepala Desa (AKD) membawa pulang kembali mobil siaga yang terlanjur diboyong ke kantor Kejari.

    “Hasil audiensi dengan Pj Bupati ada kesepakatan agar mobil siaga dimanfaatkan kembali untuk melayani masyarakat,” pungkasnya.

    Sementara Kepala Kejari Bojonegoro Muji Murtopo mengatakan, pada prinsipnya dalam penyidikan dugaan kasus tindak pidana korupsi ini belum akan melakukan penyitaan terhadap barang bukti mobil. Saat ini proses hukum yang berjalan masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi. Kepada masyarakat, diimbau agar menerapkan asas praduga tak bersalah.

    “Kita harapkan kepada kepala desa ini untuk menyerahkan uang yang sudah diterima, daripada menumpuk mobil di kantor Kejari. Mudah-mudahan segera kita tuntaskan sehingga tidak berlama-lama,” ujarnya.

    Namun, pihaknya meminta agar dalam proses hukum yang berjalan ini semua pihak bisa memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Sehingga dalam proses penyidikan bisa segera tuntas. Untuk pengembalian mobil ini kami tegas tidak akan menerima mobil tersebut. Alasannya, yang akan dibongkar Kejari adalah proses kerugian negaranya, bukan soal mobilnya.

    “Kalau menurut saya, sebaiknya mobilnya ini dimanfaatkan untuk melayani masyarakat. Karena yang kami kejar bukan mobilnya, tetapi uang yang diterima para kades ini,” pungkasnya. [lus/beq]

  • KPK Kembali Panggil Suami Maia Estianty

    KPK Kembali Panggil Suami Maia Estianty

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil suami Maia Estianty yakni Irwan Daniel Mussry untuk hadir sebagai saksi dalam sidang dugaan gratifikasi yang mendudukkan Terdakwa mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.

    “Panggilan ini adalah kedua, maka KPK Ingatkan untuk kooperatif hadir,” ujar juru bicara KPK Ali Fikri.

    Irwan Daniel Musry yang merupakan Direktur PT Time International tersebut, pada panggilan pertama sebagai saksi di Pengadilan Tippikor Surabaya, Selasa (23/5/2024) tidak hadir dalam sidang tanpa memberikan keterangan.

    Irwan Daniel Mussry diduga memberikan gratifikasi terhadap terdakwa Eko Darmanto mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta senilai Rp 100 juta. [uci/ian]

  • Kades se-Kecamatan Sumberrejo Bojonegoro Diperiksa Soal Dugaan Korupsi

    Kades se-Kecamatan Sumberrejo Bojonegoro Diperiksa Soal Dugaan Korupsi

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kepala Desa (Kades) se-Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Pemeriksaan dilakukan atas penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Mobil Siaga Desa.

    Kasi Intelijen Kejari Bojonegoro Reza Aditya Wardana mengatakan, total ada 24 kades se-Kecamatan Sumberrejo yang dijadwalkan diperiksa hari ini. “Namun, ada dua kades yang izin tidak hadir,” ujarnya, Kamis (30/5/2024).

    Dua kades yang tidak hadir tersebut, beralasan sakit. Menurut Reza, sapaannya, dengan begitu penyidik tidak bisa memaksa untuk memeriksanya. “Kami akan menjadwalkan pemeriksaan ulang untuk dua kades yang beralasan itu. Mungkin, pekan depan,” imbuhnya.

    Sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa kades se-Kedungadem dan Kalitidu. Mereka diperiksa pada Selasa (28/5/2024) dan Rabu (29/5/2024). Pemeriksaan ini untuk membongkar indikasi adanya dugaan korupsi terkait pengadaan Mobil Siaga Desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) 2022.

    Sebagaimana diketahui, sejak akhir 2023 Kejari Bojonegoro mulai menyelidiki Pengadaan Mobil Siaga yang dilakukan Pemkab Bojonegoro pada 2022 lalu. Pengadaan mobil siaga untuk 384 desa melalui dana Bantuan Khusus Keuangan Desa (BKKD) 2022 senilai total Rp98 miliar itu diduga terjadi penyelewengan.

    Indikasi awal yang dilakukannya penyidikan mobil siaga desa itu karena adanya ketidaksesuaian proses perencanaan, pengadaan, hingga selisih harga. Ada selisih harga sekitar Rp114-128 juta per pembelian Mobil Siaga. Selain itu, juga ada cashback dari dealer penyedia untuk para kades penerima Mobil Siaga.

    Hingga akhir Mei 2024 ini, sejumlah kades yang menyerahkan barang bukti dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mobil siaga desa itu totalnya sudah lebih dari Rp1,8 miliar. Barang bukti tersebut didapat dari penyerahan kepada desa yang menerima cashback. [lus/ian]

  • Perangkat Desa Sawoo Ponorogo Nyaris Bedol Desa Jadi Tersangka

    Perangkat Desa Sawoo Ponorogo Nyaris Bedol Desa Jadi Tersangka

    Ponorogo (beritajatim.com) – Di awal-awal mencuatnya kasus pungutan liar (pungli) terkait penerbitan surat segel tanah di Desa/Kecamatan Sawoo Ponorogo, ada 11 perangkat desa setempat yang diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo. Kasus tersebut pun menjadi perhatikan masyarakat, sebab sudah banyak warga Desa Sawoo yang menjadi korban.

    Pungutan yang sampai jutaan itu, malah dibuat bancakan oleh beberapa oknum perangkat desa Sawoo. Gara-gara pungli tersebut, perangkat desa nyaris bedol desa jadi tersangka dari kasus dugaan korupsi pungli penerbitan surat segel tanah.

    Seiring berjalannya waktu, Kejari Ponorogo pelan tapi pasti mulai menetapkan tersangka. Tersangka yang ditetapkan oleh korps adhyaksa itu, tidak lain adalah jumlah oknum perangkat desa Sawoo. Tercatat hingga kini, sudah ada 8 perangkat desa di Desa Sawoo yang tersandung hukum, dari kasus pungli tersebut.

    Tidak langsung 8 perangkat desa itu ditetapkan tersangka oleh Kejari Ponorogo. Penetapan tersangka dilakukan secara bertahap, awalnya Kejari Ponorogo menetapkan 2 tersangka. Yakni perangkat desa berinisial SJD dan SYT. Penetapan status tersangka dilakukan pada awal bulan Desember tahun 2023 lalu.

    “Perangkat desa berinisial SJD dan SYT sekarang sudah jadi terdakwa. Keduanya sudah menjalani persidangan di Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya,” kata Kasie Intel Kejari Ponorogo Agung Riyadi, ditulis Rabu (29/05/2024).

    Berbekal 2 alat bukti dan fakta persidangan dari terdakwa SJD dan SYT, Kejari Ponorogo kembali menetapkan 1 tersangka dari kasus pungli pembuatan surat segel tanah di Desa Sawoo. Penetapan tersangka diperuntukkan kepada kepala desa (Kades) Sawoo berinisial SR. Status tersangka untuk kades Sawoo itu dilakukan Kejari Ponorogo pada bulan April 2024 lalu.

    “Penetapan tersangka kepada Kades SR ini, dilakukan setelah kita mempunyai 2 alat bukti. Selain itu juga berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan terdakwa SJD dan SYT,” kata Agung.

    Terbaru, penetapan tersangka kasus pungli di Desa Sawoo itu menyasar kepada 5 perangkat desa yang menjabat sebagai kepala dusun (kasun). Para tersangka ini, yakni inisial DCS merupakan kepala dusun Sawoo, MU kepala dusun Kleco, FSA kepala dusun Kleco. Kemudian ada inisial DMR kepala dusun Kocor dan PWD kepala dusun Ngemplak.

    Penetapan status tersangka untuk 5 kasun di Desa Sooko itu, dilakukan pada hari Senin (27/5) lalu pada pukul 15.00 WIB. Mereka ditetapkan tersangka, setelah sebelumnya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka inisial SR, yang merupakan kepala desa Sawoo.

    “Jadi Senin kemarin, mereka dipanggil sebagai saksi untuk tersangka SR. Setelah pemeriksaan selesai, tim melakukan rapat dan membahas terkait status dari para kasun ini. Akhirnya diputuskan bahwa 5 perangkat desa ini, statusnya bisa dinaikkan sebagai tersangka,” ungkap Agung Riyadi.

    Penetapan tersangka kepada 5 perangkat desa itu, tidak lain karena mereka juga ikut dalam pusara kasus korupsi pungutan liar (pungli) penerbitan surat segel tanah di Desa Sawoo. Selain menikmati aliran dana dari pungli, mereka juga diduga ikut serta atau berperan dalam melakukan pungli ke warga yang rencananya akan mengurus sertifikat lewat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). [end/but]

  • Bupati Sidoarjo Nonaktif Gus Muhdlor Ajukan Praperadilan ke KPK

    Bupati Sidoarjo Nonaktif Gus Muhdlor Ajukan Praperadilan ke KPK

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ahmad Muhdlor Ali sebagai tersangka kasus korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Sidoarjo.

    Atas penetapan tersebut, pria yang kerap disapa Gus Muhdlor ini melakukan perlawanan dengan mengajukan permohonan praperadilan.

    Anak KH Agoes Ali Masyhuri ini mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Praperadilan itu teregister dengan nomor: 56/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL. Didaftarkan pada 14 Mei 2024.

    Kuasa hukum Gus Muhdlor yakni Mustofa Abidin mengatakan, sidang perdana praperadilan digelar pada Selasa (28/5/2024). “Iya, sidangnya kemarin,” katanya, Rabu (29/5/2024).

    Dalam praperadilan ini, anak pengasuh pondok pesantren Bumi Shalawat ini mempersoalkan beberapa poin. Diantaranya, keabsahan penahanan dan penetapannya sebagai tersangka oleh KPK. Serta penyitaan barang bukti yang dilakukan penyidik KPK.

    “Penetapan tersangka itu tidak sah. Karena tidak memenuhi minimal dua alat bukti. Lalu, Gus Muhdlor juga tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka,” ungkapnya.

    Menurutnya, uang yang disita KPK sebagai alat bukti sebesar Rp 69,9 juta bukan murni dari hasil pemotongan insentif pajak dan retribusi di Pemkab Sidoarjo. uang tersebut menurutnya diduga uang pribadi Siska Wati atau keluarganya.

    Sidang praperadilan itu dilaksanakan setiap hari. “Kemarin permohonan, hari ini jawaban. Kamis itu replik, Jumat duplik sekaligus pembuktian dari pihak pemohon. Kemudian Senin pembuktian dari pihak termohon, Selasa kesimpulan dan Rabu putusan,” ungkapnya.

    Sebelum sidang praperadilan ini, Gus Muhdlor dan tim penasihat hukumnya juga pernah melakukan gugatan praperadilan. Perkara yang didaftarkan pada 22 April 2024 itu teregister dengan nomor: 49/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL.

    Hanya saja, pada 13 Mei 2024 lalu, tim penasihat hukum Gus Muhdlor mencabut berkas perkaranya. Alasannya, gugatannya ada revisi. Akan dilakukan penambahan petitum terkait ketidaksahannya penahanan Gus Muhdlor.

    “Kami melihat ada fakta baru. Terkait penahanan klien kami (Ahmad Muhdlor) belum kami masukkan dalam permohonan yang pertama. Setelah fakta itu kita masukkan, keesokan harinya kami mendaftarkan lagi gugatan praperadilan ini,” ucapnya. [uci/ted]

  • 384 Kades Penerima Mobil Siaga Diperiksa Kejari Bojonegoro, Potensi Tersangka?

    384 Kades Penerima Mobil Siaga Diperiksa Kejari Bojonegoro, Potensi Tersangka?

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro secara maraton memeriksa seluruh unsur yang terlibat dalam proses pengadaan mobil siaga desa melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) 2022 yang diduga terjadi pelanggaran tindak pidana korupsi.

    Pemeriksaan dimulai dari unsur pemerintah desa dalam hal ini kepala desa (kades). Ada sebanyak 384 desa yang menerima BKKD Mobil Siaga Desa. Dari jumlah itu, sebanyak kurang lebih 150 kades yang sudah dimintai keterangan. Sisanya, ditarget selesai dalam dua minggu ke depan.

    “Kejari tetap melakukan penyidikan sesuai jadwal yang sudah dibuat dan secepat mungkin akan diselesaikan,” ujar Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bojonegoro Aditia Sulaeman, Rabu (29/5/2024).

    Saat disinggung soal potensi tersangka dalam penyidikan tindak pidana korupsi mobil siaga desa ini pihaknya mengaku masih fokus pada pengumpulan bahan dan keterangan sebagai pembuktian tindak pidananya.

    “Kita belum mengarah kesana (penetapan tersangka). Kepala desa belum bisa dipastikan menjadi tersangka semua. Masih banyak hal-hal yang akan kami bongkar,” imbuhnya.

    Selain melakukan pemeriksaan saksi-saksi, penyidik Kejari Bojonegoro juga melakukan penghitungan dugaan kerugian negara atas program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro senilai Rp250 juta per desa penerima itu. Perhitungan potensi kerugian negara dilakukan oleh auditor Kejaksaan Tinggi (Kejati).

    “Untuk perhitungan kerugian negara sudah koordinasi dengan auditor kejaksaan tinggi sejak awal dan masih berjalan. Tidak melibatkan Inspektorat Bojonegoro karena di sini (Inspektorat) akan banyak pekerjaan karena melibatkan banyak OPD” imbuhnya.

    Untuk diketahui, penyelidikan awal yang ditemukan Kejari Bojonegoro, dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mobil siaga desa ini diduga terjadi sejak dalam perencanaan, proses pengadaan yang dilakukan tim yang dibentuk pemdes, serta dari penganggaran. Temuan tersebut yang kini didalami untuk dibuktikan. [lus/aje]

  • Mobil Siaga Bojonegoro, Kades se-Kecamatan Kedungadem Diperiksa

    Mobil Siaga Bojonegoro, Kades se-Kecamatan Kedungadem Diperiksa

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Sebanyak 22 kepala desa (Kades) sek-Kecamatan Kedungadem diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro. Pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mobil siaga desa.

    Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bojonegoro Aditia Sulaeman mengatakan, dari 22 kades yang dipanggil untuk dimintai keterangan hari ini, ada tiga kades yang tidak hadir memenuhi panggilan. Dua orang mengaku sakit dan satu orang kades sedang melaksanakan ibadah haji.

    “Tiga kades yang tidak hadir karena ada yang sakit jantung, satunya belum terkonfirmasi sakit apa. Sedangkan satu lagi sedang beribadah haji,” ujarnya, Selasa (28/5/2024).

    Untuk pemeriksaan kepala desa ini, pihaknya mengaku akan memeriksa seluruh kades yang menerima program bantuan keuangan khusus desa (BKKD) tahun anggaran 2022 untuk pengadaan mobil siaga desa. Totalnya sebanyak 384 desa.

    “Kemungkinan untuk pemeriksaan kepala desa ini bisa selama dua minggu. Setelah itu pemeriksaan kepada pejabat setingkat diatasnya,” imbuhnya.

    Sementara disinggung soal penetapan tersangka, pihaknya mengaku belum bisa berandai-andai. Yang jelas, lanjut dia, pihaknya akan menuntaskan dan memeriksa seluruh yang terlibat dalam pengadaan mobil siaga desa yang bersumber dari BKKD 2022 dengan nilai Rp250 juta per desa. [lus/beq]