Kasus: korupsi

  • Ekonomi Vietnam Terus Meroket, Apa Penyebabnya?

    Ekonomi Vietnam Terus Meroket, Apa Penyebabnya?

    Jakarta

    Menurut perkiraan terbaru dari Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Vietnam diperkirakan mencapai 6,1% pada akhir 2024 dan 6,5% pada 2025.

    Kedua perkiraan ini lebih tinggi dibandingkan prediksi pada April, dengan peningkatan pertumbuhan disebabkan oleh pemulihan ekspor manufaktur, pariwisata, dan investasi, menurut laporan tersebut.

    Hal ini menunjukkan bahwa Vietnam bisa mengalami pertumbuhan yang lebih besar pada 2025 dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya seperti Thailand, Kamboja, Malaysia, Indonesia, dan Filipina.

    “Vietnam memang menghadapi beberapa tantangan serius, terutama di sektor domestik yang lemah dan ketergantungan berlebihan pada sektor investasi asing langsung (FDI), namun dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, prospek ekonominya tetap cerah,” kata Nguyen Khac Giang, peneliti dan rekan tamu di ISEAS Institute kepada DW.

    Apa penyebab ekonomi Vietnam terus tumbuh?

    Seperti negara-negara Asia Tenggara lainnya, Vietnam sangat bergantung pada investasi asing langsung (FDI).

    Antara 2021 dan 2023, aliran masuk FDI ke Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina rata-rata mencapai sekitar $236 miliar (sekitar Rp3.681,6 triliun) per tahun, menurut Laporan Investasi ASEAN 2024.

    Saat investor Barat mencoba mengurangi ketergantungan mereka pada Cina di tengah ketegangan geopolitik antara Washington dan Beijing, negara-negara Asia Tenggara menjadi pilihan utama untuk investasi asing dari AS, Jepang, dan Uni Eropa.

    “Saya pikir Vietnam dapat mempertahankan momentum pertumbuhannya berkat keunggulan domestik dengan populasi 100 juta dan kelas menengah yang terus berkembang, serta mengoptimalkan manfaat dari posisinya dalam persaingan kekuatan besar antara Cina dan AS,” katanya.

    Cina juga berinvestasi di Asia Tenggara, dengan Beijing dan Hanoi membangun “kemitraan strategis komprehensif” pada 2008.

    ‘China Plus One’

    Seperti Cina, pertumbuhan ekonomi Vietnam berada di bawah kendali sistem satu partai, dengan Partai Komunis memiliki kendali penuh atas fungsi negara, organisasi sosial, dan media.

    “Cina adalah mitra dagang terbesar Vietnam, tetapi yang lebih penting, Cina memainkan peran penting dalam sektor manufaktur Vietnam karena sebagian besar bahan baku berasal dari Cina. Saya tidak berpikir itu akan berubah dalam waktu dekat,” kata Nguyen.

    “China Plus One” adalah strategi bisnis ekonomi global bagi investor untuk mengurangi ketergantungan penuh pada pasar dan rantai pasokan di Cina, dengan memperluas ke negara lain sambil tetap mempertahankan kehadiran di negara Asia tersebut.

    Negara-negara Asia Tenggara dianggap sebagai alternatif yang cocok.

    Bich Tran dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengatakan kepada DW bahwa Vietnam sering menjadi pilihan utama.

    “Vietnam adalah salah satu pilihan utama bagi banyak perusahaan dengan kebijakan China Plus One karena kedekatan geografis dan budaya yang serupa,” kata Tran.

    “Bagi mereka yang sudah beroperasi di Cina, pindah ke Vietnam lebih mudah, dan bekerja dengan orang Vietnam lebih familiar dibandingkan dengan Indonesia atau Malaysia,” tambahnya.

    “Namun demikian, Vietnam jauh lebih kecil daripada Cina, sehingga hanya dapat menyerap sejumlah kecil perusahaan yang ingin relokasi. India, jika mereka membuka ekonominya, akan memiliki peluang lebih baik untuk bersaing dengan Cina dibandingkan Vietnam,” tambahnya.

    Vietnam menarik ekonomi Barat

    Amerika Serikat adalah mitra dagang terbesar kedua Vietnam dan pasar ekspor terbesar.

    Pada September 2023, Washington dan Hanoi meningkatkan hubungan diplomatik mereka, menandatangani “Kemitraan Strategis Komprehensif untuk Perdamaian, Kerja Sama, dan Pembangunan Berkelanjutan.” Analis mengatakan perjanjian ini sebagian besar untuk meningkatkan manfaat ekonomi.

    Amerika Serikat adalah salah satu dari daftar mitra strategis Vietnam yang terus bertambah, termasuk Australia, Cina, India, Rusia, Korea Selatan, dan baru-baru ini Prancis.

    Namun, investasi besar dari Washington adalah kunci peluang ekonomi bagi Vietnam.

    Apple, raksasa teknologi AS, kembali dinobatkan sebagai perusahaan paling berharga di dunia tahun ini.

    Vietnam telah menjadi lokasi manufaktur penting bagi perusahaan tersebut, dengan Apple menginvestasikan lebih dari $15 miliar (sekitar Rp234 triliun) di negara itu dalam lima tahun terakhir.

    Vietnam memiliki biaya tenaga kerja yang rendah dan tenaga kerja yang muda dan besar, dengan 58% dari populasi hampir 100 juta berusia di bawah 35 tahun, menjadikan negara ini tempat yang menarik untuk investasi.

    Reformasi struktural sebagai langkah lebih lanjut

    Pertumbuhan yang kuat menghadapi hambatan domestik, meskipun Vietnam menjadi salah satu negara dengan ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di kawasan, Vietnam memiliki reputasi buruk dalam hal korupsi, sensor politik, hak asasi manusia, dan masyarakat sipil.

    Perusahaan kecil dan menengah di Vietnam mengalami kesulitan untuk menjadi kompetitif seperti produsen yang mengekspor ke pasar internasional.

    Karena perubahan iklim, seperti Topan Yagi baru-baru ini, harga kebutuhan pokok seperti produksi pangan juga meningkat. Vietnam juga sering menghadapi kekurangan listrik, dan para ahli mengatakan negara ini harus meningkatkan penggunaan energi terbarukan.

    Sebastian Eckardt, manajer praktik untuk Asia Timur di Bank Dunia, mengatakan reformasi struktural diperlukan.

    “Selama paruh pertama tahun ini, ekonomi Vietnam mendapat manfaat dari pemulihan permintaan ekspor. Untuk mempertahankan momentum pertumbuhan tidak hanya sepanjang sisa tahun ini tetapi juga dalam jangka menengah, pihak berwenang harus memperdalam reformasi struktural, meningkatkan investasi publik, sambil hati-hati mengelola risiko keuangan yang muncul,” kata Eckardt.

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris

    Lihat juga Video ‘Prabowo Temui PM Vietnam di Hanoi, Apa yang Dibahas?’:

    (ita/ita)

  • Kejari Pasuruan Bidik PKBM, Diduga Korupsi Rp800 Juta

    Kejari Pasuruan Bidik PKBM, Diduga Korupsi Rp800 Juta

    Pasuruan (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan mulai membidik satuan pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atas dugaan korupsi. Muncul dugaan ada kebocoran anggaran yang menimbulkan kerugian negara mencapai Rp800 juta.

    Kajari Pasuruan, Teguh Ananto mengatakan laporan atas dugaan kasus ini telah masuk pada September lalu.Setelah dilakukan penyelidikan, kali ini kasus dugaan korupsi PKBM dengan tahun anggaran 2021 hingga 2024 sudah naik dalam penyidikan.

    Sejauh ini, kata Teguh, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pengurus dari salah satu satu PKBM di Kabupaten Pasuruan.

    “Totalnya ada sekitar 22 satuan PKBM di Kabupaten Pasuruan dan kami juga sudah memeriksa saksi sebanyak 33 orang. Dari 22 satuan PKBM ini tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Pasuruan,” jelasnya, Selasa (15/10/2024).

    Teguh menyatakan, hasil pemeriksaan sementara pada satu PKBM terkuak adanya dugaan kerugian negara sekitar Rp800 juta. Setip tahunnya, satuan PKBM ini menerima bantuan yang berbeda dengan menyesuaikan jumlah siswa yang terdaftar.

    Pada satuan PKBM ini, setiap tahunnya bisa menerima siswa kejar paket antara 1.000 hingga 1.500 orang. Dengan banyaknya siswa tersebut, penyelenggara PKBM selalu memasukkan siswa bayangan, sehingga dana yang didapatkan bisa bertambah.

    “Jadi setiap penyelenggara mulanya mengusulkan proposal dengan mencantumkan siswa yang mengikuti kejar paket. Bantuan yang diperoleh tak hanya dari pemerintah daerah, melainkan juga dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat,” imbuhnya.

    Teguh juga menegaskan bahwa dirinya tak segan menghukum para oknum tindak pidana yang merugikan hajat hidup orang banyak. Seperti halnya pada bidang kesehatan dan juga pendidikan yang yang akan menjadi fokusnya. [ada/beq]

  • Fakta Baru Sopir Catut Nama Gus Muhdlor Minta Uang ke Kepala BPPD

    Fakta Baru Sopir Catut Nama Gus Muhdlor Minta Uang ke Kepala BPPD

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Nama mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor dicatut oleh Achmad Masruri saat meminta uang ke mantan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono.

    Hal itu terungkap dalam kesaksian di sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemotongan dana insentif Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.

    “Awalnya saya dikasih beliau (Ari Suryono) uang sama sarung. Itu saat puasa,” kata Masruri sopir Gus Muhdlor saat bersaksi di Pengadilan Tipikor PN Surabaya di Sidoarjo, Senin (14/10/2024).

    Dari sana lah niat jahat Masruri muncul. Dia meminta kembali sejumlah uang berdalih untuk biaya operasional mengawal Gus Muhdlor. Padahal Gus Muhdlor tak pernah memerintah Masruri.

    “Kemudian atas inisiatif sendiri. Minta operasional atas nama bapak bupati supaya diberi,” jelasnya.

    Masruri tak menyebutkan nominal pasti yang diminta kepada Ari Suryono. Dia hanya mengatakan bahwa nilainya puluhan juta rupiah dan diberikan pada 2022.

    Masruri juga mengaku meminta uang pada 2023. Bukan Ari Suryono yang memberikan uang saat itu, melainkan mantan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Siska Wati.

    “Tahun 2023 saya hubungi beliau (Ari Suryono). Beliau bilang nanti dihubungi mbak Siska,” ujar Ahmad Masruri.

    Siska Wati lantas menghubungi Masruri dan mengajaknya bertemu. Bersama suaminya Kabag Pembangunan Setda Sidoarjo Agus Sugiarto, Siska Wati lalu menyerahkan uang kepada Masruri. Uang itu dibawa dengan mobil Toyota Fortuner.

    “Diajak ketemu, ini titipan dari pak Ari Rp20 juta,” kata Ahmad Masruri menirukan ucapan Siska Wati.

    Dakam sidang kali ini JPU menghadirkan 8 saksi. Ari Suryono Siska Wati sendiri telah divonis penjara masing-masing 5 dan 4 tahun. [uci/ian]

  • Sidang Gus Muhdlor di Pengadilan, 4 Saksi Bantah Terima Dana Insentif BPPD Sidoarjo

    Sidang Gus Muhdlor di Pengadilan, 4 Saksi Bantah Terima Dana Insentif BPPD Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Sidang kasus dugaan korupsi pemotongan dana insentif Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo kembali digelar di Pengadilan Tipikor PN Surabaya, Senin (14/10/2024). Agenda sidang dengan terdakwa Bupati Sidoarjo non aktif Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor).

    Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan 8 saksi. Terdiri dari staf Prokopim Sidoarjo, sopir pribadi bupati dan lainnya.

    Empat saksi dimintai keterangan yakni Akbar Prayoga, Aswin Reza, Gelar Agung, dan Perdigsa. Para saksi menyatakan tidak pernah menerima aliran dana dari mantan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo Siska Wati, baik berupa tambahan honor maupun Tunjangan Hari Raya (THR).

    Keempatnya mengaku hanya mendapat bayaran dari gaji resmi yang ditanggung oleh APBD Kabupaten Sidoarjo. “Apakah saudara pernah menerima honor tambahan dari Siska Wati atau dari Achmad Masruri?,” tanya JPU Andre Lesmana.

    Empat staf dan ajudan yang ditanya satu per satu menjawab tidak pernah. Begitu juga THR, mereka tidak pernah menerima.

    Siska Wati dalam persidangan sebelumnya menyatakan bahwa dia menyerahkan Rp 50 juta, yang diambilkan dari uang sedekah potongan insentif pajak para pegawai BPPD, kepada Achmad Masruri.

    Uang itu diberikan Siska kepada Masruri karena Masruri meminta uang tersebut sebagai honor untuk 12 orang yang bekerja di Pendopo Kabupaten Sidoarjo. Sebab, 12 orang tersebut, kata Masruri kepada Siska, tidak digaji oleh Pemkab Sidoarjo.

    Keempat saksi juga mengaku tidak pernah mempertemukan Siska Wati dengan Gus Muhdlor untuk menandatangani Surat Keputusan (SK) Bupati tentang besaran insentif bagi pegawai BPPD.

    “Saya meminta Ibu Siska Wati untuk menyerahkan SK tersebut di pos Satpol PP atau di kantor sekretariat karena tujuan Bu Siska Wati hanya untuk mendapatkan tanda tangan, bukan bertemu langsung,” kata saksi Gelar Agung.

    Begitu juga yang disampaikan Akbar. Dia mengatakan tidak pernah mempertemukan Gus Muhdlor dengan Siska Wati. Dia mengaku berkontak melalui WhatsApp. Namun, begitu hari di mana Siska Wati akan menemui Gus Muhdlor, dia tidak piket.

    “Saya menjalani sistem ajudan, 2 hari kerja, 2 hari standby atau libur, dan 3 hari di kantor,” urai Akbar.

    Terkait aliran dana dari Siska Wati untuk membayar bea cukai paket dari Maroko, para saksi mengaku tidak pernah meminta Siska Wati atau mantan Kepala BPPD Ari Suryono untuk membayar biaya sebesar Rp 27 juta tersebut.

    Saat itu, Perdigsa bertanya kepada Masruri bagaimana pembayaran bea cukai tersebut? “Pak Ruri bilang beres,” tukas Perdigsa.

    Digsa mengakui tidak ada perintah dari Gus Muhdlor untuk meminta biaya tersebut ditagihkan. Bahkan, Digsa mengatakan kepada Gus Muhdlor waktu itu akan menyelesaikan biayanya sendiri.

    Diketahui, kasus ini berawal dari adanya OTT KPK di kantor BPPD Sidoarjo, 25 Januari 2024 lalu. Saat itu KPK mengamankan 11 orang, termasuk mantan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono dan mantan Kassubag Umum dan Kepegawaian Siska Wati.

    Keduanya telah divonis hakim masing-masing hukuman 5 tahun dan 4 tahun penjara. Mereka terbukti memotong insentif ASN BPPD Sidoarjo 10 hingga 30 persen mulai triwulan keempat tahun 2021 sampai triwulan keempat tahun 2023 dengan total Rp 8,544 miliar. (isa/but)

  • Kriminalitas kemarin, perampok ditangkap lalu penganiayaan di Tebet

    Kriminalitas kemarin, perampok ditangkap lalu penganiayaan di Tebet

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita kriminalitas di Jakarta pada Jumat (11/10/2024), yang diberitakan di kanal Metro ANTARA, masih menarik untuk dibaca hari ini, antara lain lima perampok di Bekasi ditangkap polisi, kabar terkini kasus penganiayaan siswa di Tebet, lalu wanita di Tamansari tewas usai minum miras dari orang tak dikenal.

    Berikut rangkumannya:

    1. Polisi tangkap lima perampok perhiasan senilai Rp350 juta di Bekasi

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menangkap lima perampok perhiasan senilai Rp350 juta di sebuah rumah di Kota Bekasi, Jawa Barat, yang terjadi pada Senin (23/9).

    “Lima pelaku berinisial R (43), AH (43), AR (27), JN (35), dan HAS (37) tersebut berhasil ditangkap pada Kamis (10/10) di tiga lokasi berbeda-beda, ” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini​​​​

    2. Pemanggilan Alexander Marwata, Kapolda Metro Jaya: Beri kesempatan

    Jakarta (ANTARA) – Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto menjelaskan pihaknya memberikan kesempatan kepada Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata yang meminta penundaan pemanggilan ke Polda Metro Jaya.

    “Beliau menunda, karena ada perjalanan dinas, sesuai alasan yang dinilai wajar, ya kita berikan kesempatan,” katanya saat ditemui di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Korban penganiayaan di Tebet harap polisi cepat tindaklanjuti kasus

    Jakarta (ANTARA) – Kuasa hukum siswa korban penganiayaan di Tebet, Jakarta Selatan berinisial AA (16) berharap polisi bisa cepat menindaklanjuti kasus demi bisa memberikan hukuman kepada pelaku.

    “Kami berharap unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), siapapun penyidiknya mohon proses ditindaklanjuti secepatnya, kalau pelaku memang bersalah,” kata kuasa hukum korban, Saut Hamongan kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Sekolah di Tebet belum beri rekaman CCTV dalam kasus penganiayaan

    Jakartq (ANTARA) – Madrasah Aliyah (MA) As-Syafi’iyah 01, Bukit Duri, Tebet, Kota Jakarta Selatan hingga saat ini belum memberikan rekaman kamera pengawas (closed-circuit television/CCTV) terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap siswa hingga koma di sekolah swasta itu.

    “Untuk saat ini CCTV dari sekolah, belum diberikan,” kata kuasa hukum korban, Saut Hamonangan kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Wanita di Tamansari tewas usai minum miras dari orang tak dikenal

    Jakarta (ANTARA) – Seorang wanita berinisial IA (18) tewas usai minum minuman keras (miras) yang diberikan oleh seorang wanita tak dikenal pada salah satu tempat hiburan malam, di Kelurahan Maphar, Tamansari, Jakarta Barat, Jumat dini hari.

    Kapolsek Metro Tamansari, Kompol Adhi Wananda di Jakarta, Jumat, menyebut bahwa berdasarkan keterangan saksi, korban sempat mengeluarkan busa dari mulutnya setelah meminum minuman keras tersebut

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kasus Dugaan Mega Korupsi Aset Pemda di Kelurahan Urangagung Masih Ditangani Kejari Sidoarjo

    Kasus Dugaan Mega Korupsi Aset Pemda di Kelurahan Urangagung Masih Ditangani Kejari Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Kasus lahan gogol gilir di Kelurahan Urangagung, Kecamatan Sidoarjo yang digarap petani namun dikuasai dan diuruk pihak developer PT Citra Sekawan Mandiri (CSM), hingga saat ini masih proses ditangani Kejari Sidoarjo.

    Kasus tersebut sudah hampir setahun lebih, sejak pertengahan tahun 2023 berada di Korps Adhyaksa Jalan Sultan Agung. Kasus tersebut sejak era Kajari Sidoarjo Ahmad Muhdhor, hingga kini berganti ke Kajari Sidoarjo Roy Rovalino Herudiansyah.

    Hingga saat ini lahan gogol gilir yang diduga merupakan aset dari Pemkab Sidoarjo karena peralihan administrasi dari desa menjadi kelurahan itu masih belum ada kepastian hukum apakah kasus tersebut dilanjutkan atau dihentikan.

    Kajari Sidoarjo Roy Rovalino Herudiansyah melalui Kasi Intelijen Hadi Sucipto menegaskan jika kasus tersebut tetap berjalan.

    “Perkara di maksud masih dalam ranah penyelidikan (lid) di Pidsus (Bidang Pidana Khusus). Pemeriksaan sedang di lakukan permintaan keterangan dalam rangka mencari bukti,” ucapnya melalui pesan WhatsApps Jum’at (11/10/2024).

    Oleh karena sifatnya masih penyelidikan, lanjut Hadi, pihaknya belum bisa memberikan pemberitaan secara detail. “Nanti kalau ada perkembangan dari hasil penyelidikan akan kami update informasinya,” janjinya.

    Perlu diketahui, kasus lahan gogol gilir ini awalnya ada 8 petani dengan 9 ancer lahan. Para petani gogol gilir itu menjerit pada Mei 2023 meminta bantuan hukum kepada Presiden Jokowi, Kapolri hingga Jaksa Agung agar mendapat keadilan.

    Warga gogol gilir melakukan aksi demo di sawah Kelurahan Urangagung Sidoarjo yang diuruk (dok)

    Mereka menjerit lantaran lahan yang selama ini digarap itu tiba-tiba diuruk oleh pihak PT Citra Sekawan Mandiri (CSM). Padahal, para petani tidak pernah membebaskan lahan tersebut. Namun, pihak developer mengklaim memiliki alas hak atas objek itu.

    Tak hanya itu, para petani juga sempat dimediasi oleh Bupati Sidoarjo yang saat itu dijabat Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), hingga mengajukan gugatan di PTUN Surabaya. Walhasil, semua upaya itu buntu hingga saat ini.

    Namun usut punya usut, berdasarkan dokumen yang dipegang para petani mengungkap jika mereka memiliki bukti leter C dan SK dari Kepala Kelurahan Urangagung M. Anwar.

    Para petani tidak merasa pernah melepas status kepemilikan, sementara PT CSM bertahan dengan bukti HGB No. 1396 / Kelurahan Urangagung, meskipun pihak developer mengklaim sudah membebaskan objek tersebut.

    Anehnya, berdasarkan dokumen-dokumen mengungkapkan, peralihan dari gogol gilir hingga menjadi milik developer (SHGB) cukup janggal. Sebab, lahan gogol gilir itu peralihan menjadi gogol tetap pada tahun 2018 silam.

    Padahal, peralihan administrasi Urangagung dari desa menjadi kelurahan itu pada tahun 2009 silam. Sejak tahun 2009 itu Urangagung yang awalnya desa sudah beralih menjadi kelurahan, sehingga yang semula dijabat Kepala Desa (Kades) beralih dijabat oleh Lurah (PNS) serta semua aset desa beralih menjadi aset Pemkab Sidoarjo.

    Tak hanya itu, ada kejanggalan lagi dengan munculnya beberapa dokumen tentang peralihan lahan gogol gilir menuju gogol tetap diantaranya Lurah Urangagung mengeluarkan peraturan kelurahan (Perkel) Nomor : 7 tahun 2016 tentang penetapan sawah gogol gilir yang ditetapkan haknya menjadi gogol tetap.

    Tuntutan. Warga memaaang spanduk berisi tuntutan atas lahan sawah yang diuruk developer

    Perkel tersebut menjelaskan luas objek tersebut kurang lebih 80.964 m2 serta melampirkan 78 petani gogol gilir yang ditetapkan haknya menjadi gogol tetap, dari jumlah petani gogol gilir yang jumlah keseluruhannya 106.

    Para 8 petani itu termasuk dalam 78 petani gogol gilir yang di ubah status lahannya menjadi gogol tetap melalui panitia PPL pada tahun 2017.

    Ironisnya, dalam pembebasan itu ada nama Tirto Adi yang mewakili petani gogol pada 2011 silam. Tirto yang saat menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo membumbukan tanda tangan basah beserta dua lainnya dalam pembebasan itu.

    Terbaru, dari 8 petani gogol gilir kelurahan Urangagung, Kecamatan Sidoarjo Kota itu akhirnya ada 5 petani yang mau diberi kompensasi oleh pihak developer. Sisanya hingga saat ini enggan mendapat kompensasi. *Minta Kejagung dan KPK Lakukan Supervisi*

    Rahmad Hadi Wiyono, salah satu petani gogol gilir Kelurahan Urangagung, Kecamatan Sidoarjo Kota meminta agar Kejari Sidoarjo serius menangani kasus tersebut. “Kami minta serius ini agar kami ada kepastiam hukum,” terangnya.

    Ia berharap, kasus dugaan mega korupsi itu juga mendapat atensi dari Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga KPK. “Kami harap agar disupervisi dari atas agar tidak main-main,” harapnya. (isa/kun)

  • Kriminalitas kemarin, perampok ditangkap lalu penganiayaan di Tebet

    Pemanggilan Alexander Marwata, Kapolda Metro Jaya: Beri kesempatan

    Jakarta (ANTARA) –

    Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto menjelaskan pihaknya memberikan kesempatan kepada Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata yang meminta penundaan pemanggilan ke Polda Metro Jaya.

     

    “Beliau menunda, karena ada perjalanan dinas, sesuai alasan yang dinilai wajar, ya kita berikan kesempatan,” katanya saat ditemui di Jakarta, Jumat.

    Jadi, kata Kapolda, di lain waktu, Alexander 
    Marwata akan mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi. “Jadi, sudah ada komunikasi tersurat,” katanya.

     

    Karyoto juga menjelaskan pemanggilan terhadap Alexander Marwata merupakan tindak lanjut laporan pertemuan dengan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto.

     

     

    Karyoto juga menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dewas KPK terkait hal tersebut. Hasil koordinasi tersebut bakal jadi bahan dalam klarifikasi kepada Alexander Marwata dan sejumlah pihak lain dalam kasus ini.

     

    “Kita kemarin koordinasi dengan Dewas. Sudah kita koordinasi, itu sebagai bahan untuk klarifikasi,” kata dia.

     

    Karyoto juga berjanji menyelesaikan kasus tersebut dan juga kasus sebelumnya, yaitu kasus Firli Bahuri. “Insya Allah, semuanya termasuk Pak Firli, nanti segera kita selesaikan, hutang saya itu,” katanya.

     

    Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya menunda pemeriksaan terhadap Alexander Marwata yang semula dijadwalkan Jumat menjadi Selasa (15/10) terkait kasus dugaan pelanggaran etik.

     

    Penundaan tersebut disampaikan melalui surat dari KPK RI yg ditandatangani oleh Iskandar Marwanto selaku Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Hukum KPK RI perihal konfirmasi terhadap surat undangan klarifikasi.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemkot Jakpus tegaskan integritas anti korupsi harus jadi DNA

    Pemkot Jakpus tegaskan integritas anti korupsi harus jadi DNA

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Pusat menegaskan bahwa integritas anti korupsi sudah seharusnya menjadi sifat genetik yang melekat pada seseorang (DNA).

     

    Hal itu dikatakan Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat ​​​​​​​Rianta Widya Amalia dalam kegiatan “Aparatur Sipil Negara (ASN) Mengajar” di SMKN 38 Jalan Karet Pasar Baru Timur 2 Nomor 13, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

     

    “Integritas anti korupsi itu harus menjadi DNA, artinya adalah kalau diumpamakan seperti orang bernafas secara otomatis melekat dalam tubuh,” katanya di Jakarta, Jumat.

     

    Widya menjelaskan, untuk di level SMK bimbingan disiapkan untuk langsung bekerja sehingga lebih ditekankan agar menjadi pekerja yang memiliki integritas terutama dalam melihat aliran uang.

     

     

    Pendidikan anti korupsi melalui “ASN Mengajar” yang dilakukan lintas perangkat daerah ini melibatkan ASN jenjang eselon III untuk mengajar.

     

    Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat juga melakukan sosialisasi anti korupsi menggunakan Bus Anti Korupsi yang berkolaborasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait literasi keuangan.

     

    “ASN Mengajar” merupakan kegiatan yang diinisiasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam rangka membangun budaya anti korupsi kepada para pelajar SD, SMP hingga SMA atau SMK.

     

    Widya menyebutkan, sejak September lalu program ini dimulai di wilayah Jakarta Pusat dan sudah menjangkau sekitar 38 sekolah.

     

     

    Widya berharap “ASN Mengajar” ini dapat membentuk kepribadian anak-anak yang akan menjadi pemimpin di Indonesia dan memiliki sifat serta karakter yang kuat, berkarakter serta berintegritas sekaligus menjadi pengisi Generasi Emas Tahun 2045.

     

    Camat Tanah Abang Dicky Suherlan yang juga menjadi pengajar dalam “ASN Mengajar” menjelaskan, para siswa dan siswi ini merupakan aset bangsa yang ke depannya harus dikelola dengan baik.

     

    Dalam materinya, Dicky menyampaikan materi yang lebih terarah pada nilai-nilai yang positif, memiliki kepribadian yang baik dan luhur.

     

    “Tadi saya jelaskan bahwa kata budaya sejatinya jangan dipadankan dengan hal negatif, seumpama budaya korupsi atau budaya tawuran, karena budaya itu sejatinya hal yang positif. Jadikan ‘mindset’ di diri kita hal yang negatif itu sebagai perbuatan tercela,” kata Dicky.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kejari Tanjung Perak Hentikan Penyelidikan Dugaan Korupsi UPN Veteran Surabaya

    Kejari Tanjung Perak Hentikan Penyelidikan Dugaan Korupsi UPN Veteran Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Kejari Tanjung Perak menghentikan pengusutan dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan gedung kuliah bersama dan laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Surabaya.

    Kejari Tanjung Perak mulai menyelidiki kasus ini pada Januari lalu setelah mereka menemukan kerusakan lantai parquet di lantai sembilan gedung yang selesai dibangun pada 2022 lalu.

    Kasipidsus Kejari Tanjung Perak Ananto Tri Sudibyo mengatakan, gedung itu dibangun dengan anggaran senilai Rp 80,8 miliar.

    Di tengah pengusutan, pihaknya mendapatkan pengaduan dari sejumlah pihak bahwa dana senilai Rp 27 miliar diduga diselewengkan.

    Namun, setelah menyelidiki dan memeriksa saksi-saksi, termasuk saksi ahli, jaksa tidak menemukan dugaan penyelewengan dana sebesar itu.

    “Berdasarkan keterangan ahli, kalau ada penyelewengan Rp 27 miliar, gedung itu sudah roboh,” kata Ananto.

    Meski begitu, pembangunan gedung tersebut bukan berarti tuntas. Jaksa menemukan kerusakan dan kelebihan bayar pada proyek pembangunan gedung di perguruan tinggi negeri tersebut.

    Di gedung FEB, selain kerusakan lantai, juga ditemukan kerusakan panel listrik yang konslet. Di FEB, potensi kerugian mencapai Rp 423,5 juta.

    Selain itu, pada Laboratorium Cyber dan Tax Center FISIP, jaksa menemukan kerusakan pada penutup atap dan plafon dengan kerugian senilai Rp 30,6 juta.

    Di gedung Fakultas Hukum, ditemukan kerusakan pada instalasi AC senilai Rp 888 ribu. Dengan begitu, total kerugian negara yang ditemukan jaksa penyelidik Rp 455,1 juta.

    Selain itu, juga ditemukan sarana dan prasarana senilai Rp 4,5 miliar yang tidak dilabeli barang milik negara. Dengan begitu, total kerugiannya Rp 4,9 miliar.

    Potensi kerugian itu pada akhirnya diganti pihak UPN. Sarana yang rusak diperbaiki dan diganti yang baru. Barang-barang yang belum dilabeli juga sudah dipasang label barang milik negara.

    Karena itu, jaksa menghentikan penyelidikan kasus tersebut. Di samping itu, pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek tersebut, M. Pranoto telah meninggal dunia.

    “Kalau yang Rp 27 miliar tidak ada. Kalau kerusakan dan kelebihan bayar serta barang milik negara yang belum diinventarisir memang ada temuan kami, tapi sudah diselesaikan. Kami hentikan karena ada itikad baik dari penyedia dan pejabat,” tutur Ananto. [uci/ted]

  • Mantan Kacab BNI Jember Jadi Tersangka Pemberian Fasilitas Kredit Rp125 M

    Mantan Kacab BNI Jember Jadi Tersangka Pemberian Fasilitas Kredit Rp125 M

    Surabaya (beritajatim.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) menetapkan tiga orang sebagai tersangka korupsi pemberian fasilitas kredit BNI Wirausaha (BWU) oleh PT Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Jember. Tiga tersangka itu disangkakan bersekongkol dalam penyaluran kredit melalui Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri Semboro (KSP MUMS) 2021 sampai dengan 2023.

    Ketiga tersangka itu yakni Ketua KSP MUMS Saptadi (SD), Ika Anjarsari Ningrum (IAN) selaku Manager KSP MUMS dan MFH selaku Kepala Cabang BNI Jember Tahun 2018-2023. Kerugian negara dalam kasus ini sebesar Rp 125.980.889.350.

    “Penyidik melakukan tindakan penahanan terhadap ketiga tersangka selama 20 hari kedepan sejak tanggal 9 Oktober 2024 hingga 28 Oktober 2024 di Cabang Rutan Kelas I Surabaya,” ujar Kajati Jatim Dr. Mia Amiati, SH, MH, CMA, CSS, Rabu (8/10/2024).

    Kasus ini bermula pada antara tahun 2021 s/d 2023 BNI Kantor Cabang Jember telah menyetujui permohonan fasilitas kredit BWU yang diajukan oleh KSP MUMS mengatasnamakan petani tebu (debitur) yang dikhususkan bagi petani tebu di wilayah Jember dan Bondowoso.

    Salah satu syarat pengajuan kredit, harus petani tebu dan bermitra dengan Pabrik Gula Semboro dengan kerjasama kontrak giling dan adanya Surat Keterangan Kelolaan lahan tebu dalam bentuk Rencana Kerja Usaha (RKU).

    Pengajuan RKU yang diajukan oleh pengurus KSP MUMS ke BNI mengatasnamakan petani tebu masing masing rata-rata seluas 40 Ha, namun kenyataannya tidak sesuai dengan surat keterangan, bahkan banyak petani tebu tidak memiliki lahan kelolaan tebu dan bahkan bukan sebagai petani tebu.

    Berdasarkan ketentuan penyaluran fasilitas kredit BWU, yang ditunjuk untuk memberikan rekomendasi bagi petani yang mengajukan kredit adalah PG Semboro, namun faktanya rekomendasi atas calon dibitur diterbitkan oleh KSP MUMS yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris dan identitas pemohon dan petani tebu menggunakan identitas/KTP yang dipinjam oleh SD, IAN dan Manager Dekha Junis Andriantono dan rekomendasi dibuat oleh KSP MUMS namun tersangka MFH selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Jember tetap menyetujui dan memutus memberikan kredit.

    “Bahwa RKU yang menjadi lampiran dalam pengajuan kredit BWU, ternyata tidak dibuat oleh PG Semboro, akan tetapi dibuat oleh pengurus KSP MUMS dan sebagian besar tanda tangan para pihak dipalsukan,” ungkap Kajati Jatim.

    Identitas/KTP yang diajukan sebagai debitur BWU, oleh pengurus KSP MUMS (Ketua/SD, Manager IAN dan Manager DJA) dan beberapa pengurus lain, untuk pengajuan kredit maksimal Rp 1 miliar dengan cara meminjam KTP milik orang lain dan setelah dana cair ditarik dari rekening debitur,selanjutnya digunakan oleh pengurus tersebut.

    Debitur “pinjam nama” tidak menerima buku tabungan dan ATM terkait dengan realisasi kredit namun dikelola oleh pengurus KSP dan debitur tidak mengetahui pencairan, sedangkan debitur yang dipinjam KTPnya hanya diberi uang antara Rp500 ribu sampai dengan Rp1 juta.

    Modus yang dilakukan oleh tersangka yaitu kredit topengan dan kredit tempilan. Kredit topengan adalah pengajuan kredit dengan menggunakan nama orang lain dan seluruh uangnya dikuasai orang lain yang bukan debitur sedangkan kredit tempilan adalah kredit yang uangnya digunakan sebagian oleh debitur dan sebagian lagi digunakan oleh orang lain.

    Ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. [uci/beq]