Kasus: korupsi

  • Belum Sebulan Menjabat, Prabowo Gerak Cepat Tumpas Judi Online

    Belum Sebulan Menjabat, Prabowo Gerak Cepat Tumpas Judi Online

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon memuji pemberantasan korupsi yang dilakukan Prabowo Subianto diawal pemerintahannya. 

    “Mantap pemberantasan Judi Online yang dilakukan diawal pemerintahan pak @prabowo ini. Sama dengan yang kita teriakkan selama ini,” kata Jansen dalam akun X, Sabtu, (2/11/2024).

    Dia berhasil agar pemberantasan judi online tumpas sampai ke akar-akarnya dalam 100 hari pertama kerja.

    “Semoga dalam 100 hari, tumpas ini sampai ke akar-akarnya. Sudah cukuplah bertahun-tahun ini judol menyedot & mengisap uang rakyat, jadi tidak beredar di masyarakat,” tandasnya. 

    Diketahui, Polri menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam kasus judi online, termasuk sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). 

    Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menyatakan bahwa oknum Komdigi yang ditangkap memiliki kewenangan penuh untuk memblokir situs judi online, namun justru menyalahgunakan wewenangnya demi keuntungan pribadi.

    “Mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir, namun mereka menyalahgunakan kewenangan tersebut dan tidak memblokir situs yang telah mereka kenal,” ujar Kombes Ade Ary.

    Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengeluarkan instruksi khusus mengenai upaya pemberantasan praktik judi daring atau judi online di lingkungan kementeriannya.

    Instruksi Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2024 mencakup upaya untuk mendukung penegakan pemberantasan judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. (selfi/fajar)

  • Wujudkan Astacita Prabowo, Polri Bentuk Satgas Judi Online hingga Tingkat Polda

    Wujudkan Astacita Prabowo, Polri Bentuk Satgas Judi Online hingga Tingkat Polda

    Jakarta, Beritasatu.com – Polri membentuk satuan tugas (Satgas) penanggulangan judi online, sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan program kerja Astacita ketujuh yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

    Wakabareskrim Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan, Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan jajaran agar membentuk satgas dari tingkat mabes hingga polda.

    “Menginstruksikan kepada kabareskrim Polri membentuk satgas penanggulangan perjudian online, dari mulai tingkat mabes hingga tingkat polda dan jajaran guna menindaklanjuti segala hal yang berkaitan dengan praktik perjudian online,” kata dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu, (2/11/2024).

    Asep menjelaskan, pembentukan satgas ini mencerminkan komitmen Polri untuk mewujudkan Astacita ketujuh yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto agar memperkuat reformasi di bidang politik, hukum, serta pemberantasan korupsi, perjudian, dan narkoba.

    “Upaya ini kami lakukan sebagai bentuk komitmen kita Polri dalam rangka melaksanakan program kerja Astacita ketujuh yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, perjudian, narkoba, dan penyelundupan,” tuturnya.

    Terbaru, satgas berhasil mengungkap kasus judi online berskala internasional dengan omset milliaran rupiah. Sebanyak tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka, termaksud satu warga negara asing asal China.

    Asep yang juga menjadi wakasatgas menjelaskan, pengungkapan kasus ini sudah dilakukan sejak Oktober 2024. “Pada Oktober 2024 kami telah mengungkap perkara judi online situs Slot 82-78. Kami menangkap tujuh orang tersangka, yang terdiri dari satu orang WNA dan enam orang WNI dengan omzet miliaran rupiah,” ujarnya.

    Asep menambahkan, situs judi online ini memiliki server di luar negeri dan dikendalikan warga negara China. “Memiliki jumlah pemain lebih dari 85.000 orang di Indonesia dengan server yang berlokasi di luar negeri,” ungkapnya.

    Dikatakan Asep, situs judi online Slot 82-78 memiliki keunggulan yang menjadi daya tarik bagi pemain. Salah satunya bisa melakukan deposit minimal Rp 10.000 saja tanpa harus registrasi menggunakan data diri.

    Selain itu, para tersangka mempromosikan situs judi online melalui media sosial seperti grup telegram. Pihaknya juga masih memburu dua tersangka lainnya.

    Asep menambahkan, aliran dana situs ini juga mengalir ke sejumlah perusahaan yang dikelola oleh tersangka. “Uang tunai Rp 70 miliar. Kami juga menyita dua unit kendaraan roda empat, tiga buah unit hand phone dan satu unit laptop untuk operasional judi Slot 82-78,” ungkapnya.

  • 4 hari 3 malam menggelorakan semangat mewujudkan Astacita

    4 hari 3 malam menggelorakan semangat mewujudkan Astacita

    Jakarta (ANTARA) – Pekan lalu, Kabinet Merah Putih menjalani retret di Akademi Militer, Kota Magelang, Jawa Tengah, selama empat hari tiga malam atau 24-27 Oktober 2024.

    Meskipun sebagian besar Kabinet Merah Putih bukan berlatar belakang militer, tetapi mereka menyempatkan tersenyum dan mengaku siap secara fisik dan mental mengikuti agenda retret.

    Kesiapan itu perlu karena agenda retret tersebut salah satunya berfungsi untuk menyolidkan kabinet guna mewujudkan delapan misi luhur Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang tercantum dalam Astacita selama lima tahun ke depan atau pada periode 2024-2029.

    Delapan misi yang berguna untuk mewujudkan visi “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

    Delapan misi tersebut adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

    Kemudian memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

    Selanjutnya memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

    Tentu saja delapan misi tersebut memerlukan komitmen yang besar dari Kabinet Merah Putih yang telah bekerja sejak dilantik pada 21 Oktober 2024.

    Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof. Slamet Rosyadi juga sempat mengingatkan agar Kabinet Merah Putih dapat mengatasi tantangan koordinasi antarkementerian atau lembaga ke depannya.

    Sehingga, Presiden selama kegiatan retret selalu menekankan kepada jajarannya untuk bergerak seirama dengan tujuan yang sama sebab pemerintahannya tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan sebagai tim.

    Presiden juga mencontohkan Kabinet Merah Putih agar belajar dari sebuah tim sepak bola yang mana semua pemain harus memiliki keyakinan dan tujuan yang sama bahwa sedang berkompetisi dengan negara lain.

    Selain itu, Presiden Prabowo menekankan Kabinet Merah Putih agar dapat disiplin dan setia kepada bangsa dan negara Indonesia. ​​​​Persatuan dan kesatuan juga diingatkan Presiden agar senantiasa dijaga oleh Kabinet Merah Putih selama bertugas.

    Namun, satu hal yang paling mengena dan diharapkan telah tertanam di hati Kabinet Merah Putih adalah pernyataan Presiden agar pemimpin menjadi contoh yang baik untuk jajaran di bawahnya atau sesuai dengan nilai ing ngarsa sung tuladha.

    “Kalau anak buah basah, pimpinan harus basah. Kalau anak buah kepanasan, pimpinan harus kepanasan. Kalau anak buah lapar, pemimpin harus merasakan lapar juga. Itu adalah asas kepimpinan kita,” kata Presiden Prabowo.

    Pernyataan itu harus dimaknai lebih oleh Kabinet Merah Putih bahwa tidak hanya menjadi contoh baik baik jajaran kementerian/lembaganya, tetapi juga untuk rakyat Indonesia.

    Baca juga: Menhan: Kekompakan adalah modal utama untuk capai target kerja

    Kerja cepat

    Kegiatan retret berakhir pada Minggu siang, 27 Oktober 2024. Akan tetapi, tak butuh waktu lama, semangat Kabinet Merah Putih untuk mewujudkan misi Astacita telah bergelora.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan siap bekerja cepat usai mengikuti retret.

    Kemudian, Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian langsung bergegas meninjau Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput di Jakarta pada Minggu sore. Mereka bahkan masih memakai pakaian retret Kabinet Merah Putih, yakni berwarna biru tua dengan logo garuda di dada, dan merah putih di kedua lengan bagian atas.

    Menteri Maruarar langsung menginstruksikan agar pembukaan pendaftaran Rusun Pasar Rumput dilakukan pada Jumat, 1 November 2024, sedangkan Menteri Tito mendukung langkah cepat tersebut.

    Selain mereka, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq juga langsung tancap gas dengan mengunjungi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, pada hari yang sama usai pulang dari Magelang.

    Menteri Hanif mengatakan akan melaporkan hasil peninjauan kepada Presiden Prabowo agar penyelesaian sampah di TPST Bantargebang mendapatkan pengawalan pemerintah pusat.

    Baca juga: Prabowo langsung gelar rapat usai retret kabinet

    Tantangan

    Kerja cepat Kabinet Merah Putih pascaretret patut diapresiasi. Akan tetapi, masih ada tantangan, terutama dalam masa 100 hari pertama kerja, yakni struktur organisasi kementerian/lembaga, terutama yang dipecah atau baru dibentuk oleh Presiden Prabowo.

    Tantangan tersebut langsung disikapi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini. Ia mengatakan penataan organisasi dan pengisian jabatan di kementerian/lembaga menjadi prioritas kementeriannya selama masa 100 hari pertama kerja.

    Lebih jelasnya, terdapat 20 kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur dan/atau pergeseran tugas, serta dua kementerian yang hanya mengalami perubahan nomenklatur.

    Pada November ini, ditargetkan pembahasan struktur organisasi dan tata kerja selesai dibahas.

    Selain itu, penataan tenaga kerja non-aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi prioritas untuk menyikapi tantangan tersebut.

    Oleh sebab itu, Kementerian PANRB sudah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan ASN pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga.

    Sementara itu, Kementerian PANRB bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah membahas pembuatan peta jalan untuk mempercepat pengisian jabatan ASN di masa transisi saat ini, yakni setelah terjadi pergeseran atau penambahan tugas dan fungsi pada beberapa kementerian/lembaga.

    Terlebih, Pelaksana Tugas Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto telah memperkirakan sebanyak 229.901 ASN dialihkan berdasarkan penambahan instansi yang dibentuk oleh Presiden Prabowo.
    ​​​​​​​
    Adapun rincian ASN yang dialihkan, yakni untuk Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi sebanyak 2.072 ASN, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 64.879 ASN, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sejumlah 453 ASN.
    ​​​​​​​
    Kemudian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebanyak 710 ASN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 19.545 ASN, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 2.256 ASN.
    ​​​​​​​
    Lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 22.202 ASN, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan jumlah ASN sebanyak 117.784 ASN.

    Tentu saja, penyikapan terhadap tantangan itu perlu agar Kabinet Merah Putih dapat bekerja cepat tanpa jeda untuk mewujudkan misi Astacita demi rakyat Indonesia.

    Apalagi waktu yang dihabiskan Kabinet Merah Putih selama di Akmil pada 24-27 Oktober 2024 menjadi masa yang bermakna, sehingga semangat membara usai retret harus saling dijaga oleh kementerian/lembaga di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.
    ​​​​​​​
    Tujuannya satu, Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045 dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

    Baca juga: Menyatukan keberagaman di Lembah Tidar

    Editor: Sri Haryati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sekda Hadi Sasmito Ditahan, Pjs Bupati Jember Segera Ambil Langkah

    Sekda Hadi Sasmito Ditahan, Pjs Bupati Jember Segera Ambil Langkah

    Jember (beritajatim.com) – Pejabat Sementara Bupati Jember Imam Hidayat. segera mengambil langkah taktis, menyusul ditahannya Sekretaris Daerah Hadi Sasmito oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur, Sabtu (2/11/2024).

    “Saya masih belum terima laporan lengkapnya. Saya masih minta laporan dulu dari BKD (Badan Kepegaawaian Daerah), Bagian Hukum, dan Pak Asisten terkait penetapan beliau (penetapan Hadi Sasmito sebagai tersangka, red),” kata Pejabat Sementara Bupati Jember Imam Hidayat.

    Pemerintah dan DPRD Kabupaten Jember saat ini sedang membahas KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara) Tahun Anggaran 2025 dan program kegiatan lainnya. “Untuk itu butuh dirijen. Selain bupati, tentunya harus ada sekda,” kata Imam.

    Dengan kondisi saat ini, Hadi Sasmito bisa dinggap berhalangan. “Berhalangan bisa sementara, bisa tetap. Kalau berhalangan tetap, ada mekanismenya. Berhalangan tetap karena apa, sakit atau mungkin seperti Pak Sekda saat ini. Nanti saya melihat dari sisi peraturan dan regulasinya terkait kepegawaian,” kata Imam.

    Setelah status Hadi Sasmito bisa dipastikan resmi, Imam akan mengambil sejumlah langkah. ‘Kalau terjadi pending (penundaan), tidak terlalu lama. Masih tetap dalam satu koridor waktu penyelesaian pembahasan terkait apapun. Tidak hanya anggaran, tapi sudah program yang lain,” katanya.

    Informasi yang diterima Beritajatim.com, Hadi sudah ditetapkan sebagau tersangka kemarin. Setelah menyelesaikan tugas-tugas harian, dia berangkat ke Surabaya, Jumat malam, untuk memenuhi panggilan Polda Jatim.

    Belum ada keterangan resmi dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Komisaris Besar Budi Hermanto. Permintaan konfirmasi dari Beritajatim.com belum dijawab.

    Namun, polisi memang sudah menyelidiki kasus dugaan tersebut sejak Agustus 2024 lalu. Dugaan korupsi ini terjadi pada 2023 saat Hadi menjabat kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember. [wir]

  • Bongkar Sindikat Judi Online WN China, Bareskrim Sita Duit Rp 70,1 Miliar

    Bongkar Sindikat Judi Online WN China, Bareskrim Sita Duit Rp 70,1 Miliar

    Jakarta

    Bareskrim Polri membongkar sindikat judi online slot-8278 jaringan internasional yang dikendalikan WN China. Bareskrim menyita uang tunai senilai Rp 70,1 miliar.

    Dalam jumpa pers di Bareskrim Polri pada Sabtu, 2 November 2024, Irjen Asep Edi Suheri selaku Wakabareskrim menekankan komitmen Polri membongkar judi online sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Tepatnya, kata Irjen Asep, Asta Cita ke-7 yang dicanangkan Prabowo yaitu memperkuat reformasi politik, hukum hingga pemberantasan korupsi, perjudian serta narkoba.

    “Upaya ini kami lakukan sebagai bentuk komitmen kita, Polri tentunya dalam rangka melaksanakan program kerja Asta Cita ke-7 yang dicanangkan Bapak Presiden RI Jenderal (Purn) H Prabowo Subianto yaitu memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, perjudian, narkoba dan penyelundupan,” kata Irjen Asep.

    Karena itulah, kata Irjen Asep, Kapolri Jenderal Sigit menginstruksikan kepada Kabareskrim Polri untuk membentuk Satgas Penanggulangan Perjudian Online. Instruksi ini sudah dilakukan ke jajaran mabes hingga polda guna menindaklanjuti segala hal yang berkaitan dengan praktik judi online.

    “Untuk itu, Bapak Kapolri menginstruksikan, kepada Bapak Kabareskrim Polri untuk membentuk Satgas Penanggulangan Perjudian Online dari mulai tingkat mabes hingga tingkat polda jajaran guna menindaklanjuti segala hal yang berkaitan dengan praktik perjudian online,” ungkapnya.

    Irjen Asep menerangkan total barang bukti uang tunai yang berhasil diamankan mencapai Rp 70,1 miliar. Uang sitaan ini melonjak jauh dari yang diamankan sebelumnya yakni Rp 6,055 miliar.

    Selain penambahan jumlah uang tunai yang disita, barang bukti baru lainnya juga disita yakni dua unit mobil. Irjen Asep juga menyebut terdapat barang bukti alat elektronik berupa handphone dan laptop dari para tersangka.

    “Selanjutnya kami juga sudah menyita dua unit kendaraan roda 4 dan juga tiga buah unit handphone dan satu unit laptop yang digunakan untuk operasional situs slot82-78,” tutut Irjen Asep.

    “Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan, penyidik berhasil mengungkap fakta bahwa aliran dana terkait permainan judi online dari situs SLOT82-78 ini dialirkan melalui beberapa perusahaan yang dikendalikan beberapa orang,” kata dia.

    Salah satu tersangka utama dalam kasus ini yang telah ditangkap ialah seseorang berinisial HEJ. Irjen Asep mengatakan HEJ bertindak sebagai pembuat perusahaan yang digunakan untuk deposit atau withdraw yaitu PT AJT dan PT MLT.

    “Tersangka HEJ ini juga menjadi koordinator dalam mencari dan menunjuk orang sebagai koordinator dalam mencari dan menunjuk orang sebagai direktur dan komisaris dari perusahaan penyedia jasa dan keuangan lainnya dalam hal ini untuk operasional situs slot 82-78 ini,” tambahnya.

    Tersangka lainnya ialah CAS yang berperan sebagai direktur PT OTI dan tersangka E sebagai komisaris PT OTI. Dia mengatakan PT OTI merupakan perusahaan jasa keungan yang dibuat khusus untuk situs slot 82-78.

    “Di samping itu, kami juga telah menetapkan 2 tersangka lain yang bersatuts DPO yaitu tersangka IJ sebagai manajer PT QDT yang juga menjadi gerbang pembayaran dari transaksi judi online pada slot 82-78,” imbuh dia.

    Polisi juga masih memburu dua tersangka lain. Situs judi online slot 82-78 disebut memiliki pemain di Indonesia mencapai 85 ribu pemain.

    (whn/whn)

  • Rugikan Negara Rp 2 Miliar, Sekda Jember Ditahan Polda Jatim

    Rugikan Negara Rp 2 Miliar, Sekda Jember Ditahan Polda Jatim

    Surabaya, Beritasatu.com – Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim menahan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jember Hadi Sasmito, Sabtu (2/11/2024). Penahanan ini terkait dugaan korupsi pengadaan papan reklame yang merugikan negara Rp 2 miliar.

    Sebelum dilakukan penahanan, Hadi Sasmito lebih dahulu diperiksa sebagai tersangka. Hadi baru memenuhi panggilan Subdit Tipikor pada Jumat (1/11/2024) pukul 22.00 WIB.

    Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirsus) Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Budi Hermanto saat dikonfirmasi Beritasatu.com, membenarkan jika Sekda Jember Hadi Sasmito langsung ditahan seusai menjalani pemeriksaan.

    “Iya benar, nanti akan diinfokan lebih lanjut dari bidang humas,” jawab Kombes Budi Hermanto, melalui pesan WhatsaApp (WA), Sabtu (2/11/2024).

    Dari informasi yang berkembang, bukan hanya Sekda Jember saja yang ditahan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan papan reklame Namun, Kombes Budi masih belum memberikan penjelasan.

    Untuk diketahui, polisi sudah menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan billboard sejak Agustus 2024 lalu. Dugaan korupsi ini terjadi pada 2023, saat Hadi menjabat kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember.
     

  • Polda Jatim Benarkan Tahan Sekda Jember Hadi Sasmito

    Polda Jatim Benarkan Tahan Sekda Jember Hadi Sasmito

    Surabaya (beritajatim.com) – Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jatim Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan pihaknya menetapkan tersangka pada Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Hadi Sasmito, dan melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan pada Sabtu (2/11/2024) pagi ini. Penahanan ini terkait dugaan korupsi pengadaan billboard yang merugikan negara Rp 2 miliar.

    Informasi yang diterima beritajatim.com, Hadi sudah ditetapkan sebagai tersangka kemarin. Setelah menyelesaikan tugas-tugas harian, dia berangkat ke Surabaya, Jumat malam, untuk memenuhi panggilan Polda Jatim.

    “Ya, benar.Untuk lebih lengkapnya nanti akan disampaikan bid humas,” ujar Budi melalui pesan WhatsApp.

    Polisi sudah menyelidiki kasus dugaan tersebut sejak Agustus 2024 lalu. Dugaan korupsi ini terjadi pada 2023 saat Hadi menjabat kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember.

    Sebelumnya, Kepolisian Daerah Jawa Timur informasinya menahan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Hadi Sasmito, Sabtu (2/11/2024) pagi ini. Penahanan ini terkait dugaan korupsi pengadaan billboard yang merugikan negara Rp2 miliar.

    Informasi yang diterima beritajatim.com, Hadi sudah ditetapkan sebagai tersangka kemarin. Setelah menyelesaikan tugas-tugas harian, dia berangkat ke Surabaya, Jumat malam, untuk memenuhi panggilan Polda Jatim. [uci/beq]

  • Kasus Investasi Fiktif PT Taspen, KPK Sita Uang Rp 2,4 Miliar

    Kasus Investasi Fiktif PT Taspen, KPK Sita Uang Rp 2,4 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp 2,4 miliar terkait penyidikan dugaan korupsi bermodus investasi fiktif di PT Taspen (Persero) pada 2019.

    Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyitaan itu dilakukan pada Kamis (31/10/2024). Uang tersebut diduga terkait jasa perantara terkait kasus tersebut.

    “Pada 31 Oktober 2024, KPK telah melakukan penyitaan uang tunai sebesar Rp 2,4 miliar. Uang tersebut merupakan fee broker atas kegiatan investasi PT Taspen dengan manajer investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan,” katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

    Penyitaan tersebut, menurut Budi, merupakan bagian dari rangkaian penyidikan KPK pada 30-31 Oktober 2024 terkait penyidikan dugaan korupsi di PT Taspen.

    Dia menambahkan, penyidik KPK juga menggeledah dua rumah dan kantor milik perusahaan yang terafiliasi dengan PT IIM yang berlokasi di wilayah SCBD Jakarta.

    “KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penggeledahan pada rumah salah satu direksi PT IIM yang berlokasi di Koja, Jakarta Utara dan juga rumah salah satu mantan direktur PT Taspen yang beralamat di Jakarta Selatan,” ungkapnya,

    Budi menjelaskan, dalam penggeledahan tersebut penyidik KPK menyita dokumen-dokumen, surat dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara.

    KPK menyampaikan apresiasi terhadap pihak-pihak yang memiliki iktikad baik dan memilih untuk bekerja sama dalam mengungkap dengan sebenar-benarnya perkara tersebut dan sikap kooperatif tersebut tentunya akan dipertimbangkan secara seksama oleh KPK.

    Sebaliknya, kata Budi, bagi pihak-pihak yang bersikap tidak kooperatif KPK akan mengambil segala tindakan yang patut dan terukur sesuai dengan undang-undang agar pemulihan kerugian negara dapat maksimal.

    Penyidikan saat ini masih terus berkembang dan masih terbuka kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang akan dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

  • 4 Bandar Besar Tak Pernah Terungkap, IPW Minta Kasus Judi Online Komdigi Ditelusuri Sampai ke Atas

    4 Bandar Besar Tak Pernah Terungkap, IPW Minta Kasus Judi Online Komdigi Ditelusuri Sampai ke Atas

    GELORA.CO  – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menuturkan pihaknya sudah mencermati lama soal kasus perjudian online.

    Tepatnya sejak terbitnya Kepres nomor 21 tahun 2024 tentang pembentukan satgas judi online yang dibentuk pada 14 Juni.

    Terkait satgas ini sudah disebut oleh eks Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi waktu itu ada 4 nama bandar besar.

    “Kan sudah ada 4 bandar besar judi online katanya, tetapi tidak pernah terungkap,” kata Sugeng saat dihubungi Tribunnews, Sabtu (2/11/2024).

    Setelah Polri gencar pasca Presiden Prabowo Subianto menyampaikan serius untuk melakukan pemberantasan narkoba, korupsi dan judi online di beberapa wilayah di Indonesia barulah kasus oknum Kementerian Komdigi tertangkap.

    Menurutnya di tingkat Mabes Polri, Bareskrim, Dir Cyber juga di wilayah-wilayah terjadi penangkapan pengungkapan kasus judi online besar-besaran.

    “Ya sekarang terungkap bahwa dari Kementerian Kominfo sekarang Kom-Digi, ternyata ada orang dalam yang main. Nah ini harus diperiksa nih sampai level mana permainan ini, apa modus permainan mereka. Apakah melindungi situs judi online dengan membabat situs-situs tertentu yang tidak kooperatif dengan mereka dan membiarkan situs-situs lain yang kooperatif atau modusnya seperti apa,” paparnya.

    IPW meminta agar kasus penangkapan oknum Kementerian Komdigi harus ditelusuri sampai ke atas siapa yang memerintahkan.

    Sugeng mendesak empat bandar besar yang pernah disampaikan Budi Arie agar dibongkar ke publik.

    “Sudah 4 bandar disebut ternyata tidak muncul juga nama itu sekarang kan penangkapan-penangkapan itu konten kreator, operator kecil ya, ini tidak akan pernah selesai nih soal judi online,” pungkasnya.

    11 Tersangka Judi Online

    Sebelumnya Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berkaitan kasus tindak pidana perjudian online pada Jumat (1/11/2024).

    Penggeledahan berlangsung lebih kurang satu jam.

    Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi mengatakan polisi menyita beberapa dokumen, laptop milik tersangka yang diketahui merupakan pegawai dan staf ahli Komdigi.

    “Penyitaan beberapa laptop pribadi dari para tersangka, termasuk pendalaman proses bagaimana tersangka memfilter seluruh web pada hari tersebut. Kemudian diverifikasi, kemudian diblokir,” katanya dikonfirmasi.

    Adapun penggeledahan dilakukan di lantai dua, tiga, dan delapan kantor Kementeria Komdigi. 

    Para tersangka yang mengenakan baju tahanan juga turut dibawa saat proses penggeledahan.

    “Ada beberapa dokumen juga, komputer juga disita,” katanya.

    Diketahui, Polda Metro Jaya menangkap 11 orang terkait judi online yang melibatkan beberapa oknum pegawai Kementerian Komdigi.

    Dari 11 oknum seluruhnya sudah ditetapkan sebagai tersangka atas penyalahgunaan kewenangan blokir situs judi online.

    Mereka ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya

  • Barang Bukti Kasus Pegawai Komdigi ‘Bina’ Judol: Mobil hingga Valas

    Barang Bukti Kasus Pegawai Komdigi ‘Bina’ Judol: Mobil hingga Valas

    Jakarta

    Bareskrim Polri menyita beberapa barang bukti hasil dari kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Barang bukti ini ditampilkan di gedung Bareskrim Polri yang akan menyelenggarakan jumpa pers.

    Pantauan detikcom di lokasi, beberapa barang bukti yang ditampilkan berupa dokumen, uang tunai dalam pecahan mata uang asing hingga alat elektronik. Kemudian ada juga kendaraan dua unit mobil dengan merk Toyota dan Hyundai.

    Sementara untuk barang bukti dokumen terdapat bukti transfer hingga kartu ATM. Kemudian barang bukti uang tunai terdapat beberapa mata uang asing.

    Selanjutnya terdapat juga barang bukti elektronik berupa laptop dan telepon genggam atau HP. Untuk laptop ada tiga buah dan HP sebanyak 7 buah.

    Foto: Barang bukti kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi (Kurniawan/detikcom)

    Seperti diketahui, kemarin, Polda Metro Jaya telah selesai menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat. Polisi melakukan penggeledahan di tiga lantai terkait kasus pegawai Komdigi yang membuka akses judi online (judol).

    Dari hasil penggeledahan ini, Ade menjelaskan telah menyita beberapa barang bukti. Dia mengatakan barang bukti yang disita berupa laptop pribadi tiap tersangka yang merupakan pegawai Kementerian Komdigi.

    11 Orang Tersangka

    Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya menetapkan 11 orang sebagai tersangka terkait kasus judi online. Polisi menyebutkan 11 tersangka ini ada yang berasal dari Komdigi.

    “(Sebanyak) 11 orang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Ada sipil dan beberapa di antaranya Komdigi, ada juga beberapa staf ahli Komdigi,” kata Kombes Ade Ary.

    Jenderal Sigit mengatakan pihaknya akan melakukan asset tracing atau penelusuran aset yang diperoleh dari hasil perjudian. Tak hanya itu, kepolisian akan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk pemblokiran situs dan rekening yang terlibat dalam perjudian.

    “Kemudian capital outflow yang keluar karena kejahatan tersebut sehingga yang menikmati asing, yang menjadi korban rakyat kita, bangsa kita, ini betul-betul harus kita berantas, sehingga judi online, pinjaman online, ilegal khususnya, penyelundupan, baik impor ataupun ekspor, narkoba, korupsi, dan segala macam aktivitas ilegal serta hal-hal yang berdampak kepada kebocoran penerimaan dan juga kebocoran terkait dengan penggunaan anggaran,” kata Jenderal Sigit.

    (zap/dhn)