Kasus: korupsi

  • KPK Yakin Menang Lawan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor di Sidang Praperadilan Hari Ini – Page 3

    KPK Yakin Menang Lawan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor di Sidang Praperadilan Hari Ini – Page 3

    Dikabarkan hilang usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT), Gubernur Kalsel Sahbirin Noor tiba-tiba nongol memimpin upacara ASN di Kantor Gubernur Kalsel, Kota Banjarbaru, Senin (11/11/2024).

    Seperti dikutip dari laman Antara, Sahbirin Noor tampak mengenakan pakaian dinas, disambut dengan hangat para ASN saat upacara karena sudah sekian lama tidak muncul ke publik.

    Sahbirin Noor atau Paman Birin, sapaan akrabnya, menegaskan kepada ASN dan karyawan/karyawati lingkup Pemprov Kalsel bahwa selama ini dirinya berada di Banua atau Kalsel.

    “Saya hari ini senang sekali melihat wajah-wajah Anda semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan keselamatan kepada kita semua dan Banua kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur,” kata Paman Birin.

    Lebih lanjut, Sahbirin yang sudah ditetapkan sebagai tersangka suap itu juga berpesan kepada peserta apel, agar tetap bekerja dengan penuh semangat, selalu menjalankan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), menyelesaikan target pekerjaan, mensukseskan ketahanan pangan. dan menjalin sinergi dengan kabupaten/kota se-Kalsel.

    Sebelum mengakhiri sambutannya, Paman Birin kembali memanjat doa kepada Allah SWT agar selalu diberikan keselamatan.

    “Sekali lagi, kita berdoa semoga kita semua, rakyat kita, Banua kita diselamatkan oleh Allah SWT, Amin Ya Rabbal Alamin,” ucap Paman Birin.

    Selepas apel itu, Paman Birin menyempatkan bersalaman dengan semua ASN dan karyawan/karyawati yang menyebabkan rasa haru dan tangis bagi seluruh pegawai.

    “Sehat, sehat Paman. Alhamdulillah, sehat Paman,” ungkap seorang pegawai yang tak kuasa menahan tangis.

  • Janji Prabowo di Hadapan Pengusaha AS

    Janji Prabowo di Hadapan Pengusaha AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengatakan tidak akan memberikan tolerensi dalam bentuk apapun kepada koruptor di RI yang menghambat pembangunan.

    Bahkan, Prabowo dengan tegas menggambarkan perilaku korupsi sebagai “kanker” yang harus segera diberantas demi menjaga integritas dan kemajuan Indonesia.

    Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Investasi Rosan Roeslani, seperti dilansir dari Antaranews.

    “Bapak Presiden menyampaikan bahwa pertama, yang paling strong, korupsi itu tidak akan ada toleransi sama sekali, dan tadi disampaikan juga bahwa korupsi itu adalah kanker,” kata Rosan.

    Menariknya, kalimat Presiden Prabowo tersebut ditegaskan oleh Prabowo saat bertemu dengan pengusaha yang tergabung dalam The United States Indonesia Society (USINDO), pada hari kedua lawatannya di Washington, DC, AS, Senin (11/11).

    Presiden Prabowo berkomitmen untuk menindak tegas praktik korupsi yang menghambat pembangunan, memastikan iklim bisnis di Indonesia tetap transparan dan kondusif bagi pengusaha, khususnya dari Amerika Serikat.

    USINDO adalah organisasi non-pemerintahan yang didirikan untuk meningkatkan pemahaman AS tentang Indonesia, pengertian Indonesia tentang AS, dan memperkuat hubungan di antara kedua negara dan penduduknya.

    Dia mengatakan bahwa pertemuan tersebut berlangsung secara santai dengan dihadiri sekitar 12 investor AS, mayoritas merupakan pimpinan perusahaan yang sudah berinvestasi di Indonesia.

    Dalam pertemuan itu hadir beberapa pimpinan perusahaan besar AS seperti Freeport Mcmoran, S&P Global, Boeing, BP America, Exxonmobil, Citi, Caterpillar, dan lain-lain.

    Rosan mengatakan USINDO melihat Indonesia sebagai peluang investasi yang sangat menjanjikan pada berbagai sektor usaha, begitu pun sebaliknya bagi Indonesia.

    “Indonesia ini sangat value. Investasi yang mereka masukan di Indonesia dan kita make sure untuk selalu taking care of bahwa mereka itu justru sangat penting buat kita, mereka sudah spending billions of dollar,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga membuka peluang kepada para pengusaha untuk berkomunikasi langsung dalam urusan praktik korupsi yang menghambat pembangunan Indonesia.

    “Pak Prabowo juga menyampaikan sangat terbuka dan beliau bahkan menyampaikan kalau ada yang korupsi atau yang membuat problem misalkan, kontak langsung ke beliau,” katanya.

  • DPR Terima Surpres Prabowo soal Capim dan Dewas KPK Usulan Jokowi

    DPR Terima Surpres Prabowo soal Capim dan Dewas KPK Usulan Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengungkapkan telah menerima Surat Presiden (Surpres) Prabowo Subianto tentang Calon Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK untuk masa jabatan 2024-2029.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, pada hari ini, Selasa (12/11/2024).

    “Sidang Dewan yang kami hormati, perlu kami beritahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia Nomor R.60/Pres/11/2024 tanggal 4 November 2024 hal Calon Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan tahun 2024-2029,” ujar Adies dalam rapat. 

    Dia menambahkan surat ini nantinya akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib DPR RI dan mekanisme yang berlaku.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diproses Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

    Adapun, sepuluh nama tersebut berasal dari usulan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo pada pemerintahan sebelumnya, yakni Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Poengky indarti, dan Setyo Budiyanto. 

    “DPR dipersilakan memproses nama-nama tersebut untuk memilih lima nama agar ditetapkan oleh presiden,” kata Yusril dilansir dari Antara, Jumat (8/11/2024).

  • Taspen serahkan manfaat pensiun ke sejumlah mantan menteri era Jokowi

    Taspen serahkan manfaat pensiun ke sejumlah mantan menteri era Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – PT Taspen (Persero) menyerahkan manfaat pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada sejumlah mantan menteri Kabinet Indonesia Maju serta mantan petinggi negara.

    Penyerahan dilakukan langsung di kantor kementerian masing-masing oleh Komisaris Utama Taspen Suhardi Alius, Plt. Direktur Utama Taspen Rony Hanityo Aprianto, dan Direktur Operasional Taspen Ariyandi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para menteri.

    Corporate Secretary Taspen Henra mengatakan Taspen sebagai pengelola jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat negara senantiasa proaktif dalam memberikan seluruh hak dan manfaat para abdi negara.

    “Taspen mengapresiasi kinerja dan seluruh pengabdian serta dedikasi para menteri kepada negara melalui penyerahan manfaat Program Pensiun dan THT. Kami berharap manfaat yang diterima dapat memberikan kesejahteraan bagi mereka dan keluarga,” ujar Henra dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Beberapa menteri dan petinggi negara yang menerima manfaat Pensiun dan THT secara langsung di kantornya masing-masing antara lain: Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM Hadi Tjahjanto, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    Selanjutnya ada juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif Sandiaga S. Uno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Ibu Siti Nurbaya Bakar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dan Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin.

    “Nuna ikut senang saya dapat uang pensiun dari TASPEN sebesar Rp27 juta selama saya menjabat jadi Kepala Staf Presiden dan Menteri Koperasi dan UKM. Mulai 1 November akan dapat uang pensiun Rp3 juta tiap bulan. Alhamdulillah,” ujar Teten Masduki berseloroh melalui akun sosial media resminya. Nuna adalah kucing peliharaaan Teten.

    Para menteri dan petinggi negara memasuki masa pensiun pada 1 November 2024, setelah menjalankan amanah sebagai menteri selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dan berakhirnya masa jabatan sebagai petinggi negara.

    Adapun manfaat yang disalurkan meliputi Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua, sebagai bagian dari hak yang diterima oleh pejabat negara setelah masa baktinya.

    Sebelumya, Taspen juga telah menyerahkan manfaat pensiun dan THT secara langsung kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden pada pertengahan September lalu. Selain para menteri, Taspen juga memberikan layanan pensiun kepada berbagai pejabat negara lainnya, seperti anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, duta besar dan kepala daerah. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

    Penyaluran manfaat pensiun dan THT tersebut merupakan wujud apresiasi pemerintah kepada pejabat negara atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas. Sebagai pengelola program jaminan sosial ASN dan Pejabat Negara, Taspen terus berupaya menjaga kepercayaan dengan memberikan layanan yang andal dan proaktif.

    Taspen akan terus memperkuat peran pentingnya dalam mengelola program jaminan sosial bagi ASN dan pejabat negara, dengan tetap berkomitmen pada prinsip 5T dalam penyelenggaraan program pensiun, yaitu Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat.

    Hal itu sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir yang menekankan bahwa perusahaan BUMN harus terus mendorong produktivitas bisnis yang lebih efisien, melakukan perbaikan, dan berorientasi layanan.

    Pewarta: Citro Atmoko
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ini Nama yang Diperiksa KPK Terkait Dana Hibah Pemprov Jatim

    Ini Nama yang Diperiksa KPK Terkait Dana Hibah Pemprov Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejumlah nama diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin dan hari ini di kantor BPKP Jawa Timur. Pemeriksaan ini diduga terkait kasus dana hibah Pemprov Jatim 2021-2022 yang tengah ditangani KPK.

    Dari pantauan beritajatim.com, tampak beberapa anggota DPRD Jatim yang sudah datang ke gedung BPKP untuk menjalani pemeriksaan. Mereka adalah Zaenal Afif (saksi kunci, mantan pejabat di Sekretariat DPRD Jatim), Hudiyono (pensiunan Pemprov Jatim) dan Agatha Retnosari (mantan anggota DPRD Jatim dari PDIP), Wara Sundari Renny Pramana, anggota DPRD Jatim 2024-2029, Hasan Irsyad anggota DPRD Jatim, M Reno Zulkarnaen, Anggota DPRD Jatim 2019-2024.

    Mereka yang sudah datang langsung naik ke lantai dua usai mengisi buku tamu di meja resepsionis.

    Perlu diketahui, hari ini KPK memanggil 29 anggota DPRD Jatim periode 2019 sampai 2024. Pemeriksaan yang dilakukan di kantor BPKP Jatim ini terkait dana hibah APBD Pemprov Jatim tahun 2021-2022 untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas).

    “Informasinya ada 29 orang yang dipanggil kesini, ini baru enam yang datang. Sekarang sedang diperiksa di lantai dua,” ujar salah satu petugas BPKP, Selasa (12/11/2024).

    Dalam kasus korupsi Dana Hibah APBD Jawa Timur, KPK sudah menetapkan 21 tersangka. Empat tersangka di antaranya sebagai penerima, dan 17 orang sebagai tersangka pemberi suap.

    Dari empat tersangka penerima, 3 orang merupakan penyelenggara negara dan 1 lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara.

    Sedangkan 17 tersangka pemberi, 15 di antaranya adalah pihak swasta dan 2 lainnya dari penyelenggara negara.

    KPK juga sudah menggeledah 10 rumah atau bangunan yang berlokasi di Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Sumenep untuk kasus itu, dalam kurun waktu 30 September-3 Oktober 2024.

    Kasus korupsi Dana Hibah itu merupakan hasil pengembangan perkara yang melibatkan Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak bekas Wakil Ketua DPRD Jawa Timur.

    Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya memvonis Sahat dengan hukuman 9 tahun penjara serta denda Rp1 miliar subsider penjara 6 bulan, yang dibacakan di persidangan, tanggal 26 September 2023.

    Kemudian, Sahat wajib membayar uang pengganti kerugian negara sebanyak Rp39,5 miliar. [uci/beq]

  • Gus Ipul: Doakan Presiden Sehat, Menterinya Bekerja dengan Baik, Tidak Korupsi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        12 November 2024

    Gus Ipul: Doakan Presiden Sehat, Menterinya Bekerja dengan Baik, Tidak Korupsi Nasional 12 November 2024

    Gus Ipul: Doakan Presiden Sehat, Menterinya Bekerja dengan Baik, Tidak Korupsi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Menteri Sosial
    Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta doa kepada para penerima manfaat rehabiiltasi dan perlindungan sosial di Sentra Handayani, Bambu Apus, Jakarta Timur, Selasa (12/11/2024).
    Gus Ipul meminta agar para penerima bansos itu berdoa
    Presiden Prabowo Subianto
    selalu dalam keadaan sehat.
    Dia juga meminta doa agar para menteri bisa bekerja dengan baik dan tidak terlibat dalam kasus korupsi.
    “Doakan Presiden sehat, menterinya bekerja dengan baik, tidak korupsi,” ucapnya.
    Dalam kesempatan itu, Gus Ipul menyempatkan diri memberikan bantuan dari Kitabisa.com untuk para penerima bansos, khususnya mereka yang sedang menjalani perawatan karena sakit.
    “Kepada mereka-mereka yang memang sungguh-sungguh memerlukan dukungan dari kita semua,” imbuhnya.
    Sejumlah donasi Rp 400 juta diberikan kepada 12 orang yang sedang menjalani perawatan penderita sakit tertentu.
    Kemensos sendiri memberikan bantuan untuk tempat tinggal dan bansos untuk keluarga yang menunggu pengobatan.
    Dia menyebut, ini adalah wujud kolaborasi swasta dan pemerintah mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat.
    “Apa yang dikerjakan secara bersama-sama ini bisa menjangkau lebih banyak lagi para pemerlu bantuan,” imbuhnya.
    Sebab, bagaimanapun, kata Gus Ipul, pemerintah itu dananya tidak mencukupi untuk mengcover semua kebutuhan-kebutuhan dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat.
    “Jadi secara sederhana masalah kita banyak tapi dananya terbatas, sebab itu dibutuhkan strategi-strategi yang mampu kemudian mengumpulkan sumber daya yang ada dan diharapkan bisa menjangkau mereka yang memerlukan bantuan kita,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dorong Investasi Perusahaan AS, Prabowo Persilakan Dirinya Dikontak Langsung – Page 3

    Dorong Investasi Perusahaan AS, Prabowo Persilakan Dirinya Dikontak Langsung – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan anggota korporasi The United States-Indonesia Society (USINDO) di Ruang Dumbarton, Hotel Four Season, Washington DC, Senin (11/11/2024) saat kunjungan kerjanya ke Washington DC, Amerika Serikat (AS).

    Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo berdialog langsung dengan sejumlah pemimpin perusahaan besar Amerika Serikat (AS) yang telah lama berinvestasi di Indonesia, seperti Freeport, Chevron, General Electric, Georgetown, dan perusahaan terkemuka lainnya.

    Mengutip siaran pers, Presiden Prabowo mengaku gembira atas antusiasme perusahaan-perusahaan AS untuk terus berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

    “Mereka sangat terlibat dalam perekonomian Indonesia dan pembangunan Indonesia. Sudah lama mereka di Indonesia dan mereka terus percaya dengan Indonesia, dengan ekonomi Indonesia, dan saya juga mendorong mereka untuk terus melakukan investasi ikut serta dalam rencana pembangunan kita,” ujar Prabowo seperti dikutip Selasa (12/11/2024).

    Dijelaskan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, diskusi Indonesia dengan para stake holders berjalan dengan produktif. Presiden Prabowo dinilai juga tegas bersikap terhadap isu korupsi yang disebutnya sebagai “kanker” bagi perekonomian.

    “Beliau bahkan menyampaikan kalau ada yang korupsi atau yang membuat problem misalkan, kontak langsung ke beliau. Ini suatu message yang sangat positif, sangat clear dan mereka responnya sangat meng-appreciate, very straight forward ke penjelasan dari Bapak Presiden Prabowo hari ini,” ungkap Rosan yang membersamai Prabowo dalam pertemuan tersebut.

  • Ini Nama yang Diperiksa KPK Terkait Dana Hibah Pemprov Jatim

    KPK Periksa 29 Anggota DPRD Jatim 2019-2024, Diduga Soal Dana Hibah

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini memanggil 29 anggota DPRD Jatim periode 2019-2024. Pemeriksaan yang dilakukan di kantor BPKP Jatim ini diduga terkait dana hibah APBD Pemprov Jatim 2021-2022 untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas).

    Belum diketahui siapa saja 29 orang wakil rakyat yang menjalani pemeriksaan oleh KPK.

    “Informasinya ada 29 orang yang dipanggil kesini, ini baru enam yang datang. Sekarang sedang diperiksa di lantai dua,” ujar salah satu petugas BPKP, Selasa (12/11/2024).

    Dalam kasus korupsi Dana Hibah APBD Jawa Timur, KPK sudah menetapkan 21 tersangka. Empat tersangka di antaranya sebagai penerima, dan 17 orang sebagai tersangka pemberi suap.

    Dari empat tersangka penerima, 3 orang merupakan penyelenggara negara dan 1 lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara.

    Sedangkan 17 tersangka pemberi, 15 di antaranya adalah pihak swasta dan 2 lainnya dari penyelenggara negara.

    KPK juga sudah menggeledah 10 rumah atau bangunan yang berlokasi di Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Sumenep untuk kasus itu, dalam kurun waktu 30 September-3 Oktober 2024.

    Kasus korupsi Dana Hibah itu merupakan hasil pengembangan perkara yang melibatkan Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak bekas Wakil Ketua DPRD Jawa Timur.

    Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya memvonis Sahat dengan hukuman 9 tahun penjara serta denda Rp1 miliar subsider penjara 6 bulan, yang dibacakan di persidangan, tanggal 26 September 2023.

    Kemudian, Sahat wajib membayar uang pengganti kerugian negara sebanyak Rp39,5 miliar. [uci/beq]

  • Berkunjung ke AS, Prabowo Langsung Bertemu dengan Bos Freeport dan Chevron Cs

    Berkunjung ke AS, Prabowo Langsung Bertemu dengan Bos Freeport dan Chevron Cs

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berdialog langsung dengan sejumlah pemimpin perusahaan besar Amerika Serikat (AS) yang telah lama berinvestasi di Indonesia, termasuk Freeport, Chevron, General Electric, Georgetown, dan perusahaan terkemuka lainnya.

    Pertemuan Prabowo dengandengan anggota korporasi The United States–Indonesia Society (USINDO) yang digelar di Ruang Dumbarton, Hotel Four Season, Washington DC, pada Senin (11/11/2024) waktu setempat.

    Dalam keterangan persnya usai acara, Presiden Prabowo menyampaikan kegembiraannya atas antusiasme perusahaan-perusahaan AS untuk terus berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

    “Mereka sangat terlibat dalam perekonomian Indonesia dan pembangunan Indonesia. Sudah lama mereka di Indonesia dan mereka terus percaya dengan Indonesia, dengan ekonomi Indonesia, dan saya juga mendorong mereka untuk terus melakukan investasi ikut serta dalam rencana pembangunan kita,” ujar Prabowo seperti dikutip, Selasa (12/11/2024).

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menambahkan bahwa diskusi antara Presiden Prabowo dan pengusaha AS berjalan dengan produktif.

    Menurutnya, Kepala Negara juga menegaskan sikapnya terhadap isu korupsi yang disebutnya sebagai ‘kanker’ bagi perekonomian.

    Orang nomor satu di Indonesia itu, kata Prabowo menekankan bahwa tidak ada toleransi terhadap korupsi di semua tingkatan. Pernyataan tersebut disambut baik oleh para anggota korporasi USINDO yang hadir.

    “Beliau bahkan menyampaikan kalau ada yang korupsi atau yang membuat problem misalkan, kontak langsung ke beliau dan ini suatu message yang sangat positif, sangat clear, dan mereka responnya sangat meng-appreciate, very straight forward ke penjelasan dari Bapak Presiden Prabowo hari ini,” ungkap Rosan.

    Dalam pertemuan tersebut, isu energi terbarukan juga mendapat perhatian khusus. Beberapa perusahaan energi besar bahkan menyampaikan ketertarikannya untuk berinvestasi dalam teknologi carbon capture dan geothermal guna mendukung target net zero emission (NZE) Indonesia.

    “Dan yang paling penting akan mengurangi birokrasi yang berbelit sehingga investasi yang masuk ke Indonesia juga membawa kebaikan untuk seluruh rakyat Indonesia,” ucap Rosan.

    Wakil Duta Besar AS Ted Osius, yang juga menjabat sebagai penasihat USINDO, menyampaikan apresiasinya terhadap keterbukaan dan pro-bisnis yang diusung Presiden Prabowo. Bahkan, dia juga akan membawa sejumlah pemimpin bisnis Amerika ke Indonesia pada awal Desember mendatang.

    “Kami sangat gembira karena kami memiliki presiden yang sangat pro-bisnis di Indonesia,yang sangat menyambut kami dan menyampaikan dengan sangat jelas dalam diskusi ini bagaimana dia akan menyambut baik bisnis AS dan bisnis dari negara lain,” tutur Ted Osius.

    Turut hadir mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, serta KUAI KBRI Washington DC Ida Bagus Made Bimantara.

  • 9
                    
                        Kemendagri Akan Minta Penjelasan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang Tiba-tiba Muncul Pimpin Apel
                        Nasional

    9 Kemendagri Akan Minta Penjelasan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang Tiba-tiba Muncul Pimpin Apel Nasional

    Kemendagri Akan Minta Penjelasan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang Tiba-tiba Muncul Pimpin Apel
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Setelah dinyatakan melarikan diri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel)
    Sahbirin Noor
    tiba-tiba muncul memimpin apel aparatur sipil negara (ASN) di halaman Kantor Gubernur Kalsel, Kota Banjarbaru, Senin (11/11/2024).
    Terkait kemunculan Sahbirin Noor yang tengah dicari KPK, Wakil Menteri Dalam Negeri (
    Wamendagri
    )
    Bima Arya
    Sugiarto mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan pria yang akrab disapa
    Paman Birin
    tersebut.
    “Nanti kami akan minta penjelasan kepada beliau,” kata Bima Arya usai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, dikutip dari
    Antaranews
    .
    Apalagi, menurut Bima Arya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menunjuk pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kalsel untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan.
    “Kami kan sudah menunjuk pelaksana (plt) supaya roda pemerintahan berjalan begitu. Nah, kalau kemudian beliau aktif kembali maka tentu akan dalam penyesuaian dan meminta keterangan langsung dari yang bersangkutan begitu,” ujarnya.
    Sementara itu, kepada para ASN dan karyawan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, Sahbirin Noor menegaskan bahwa selama ini dirinya berada di Banua atau Kalsel.
    Sebagaimana diberitakan, KPK sudah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor pada 7 Oktober 2024.
    Surat Perintah Penangkapan tersebut diterbitkan satu hari setelah penetapan Sahbirin Noor dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel pada 6 Oktober 2024.
    Sahbirin Noor diketahui melarikan diri berdasarkan keterangan anggota Tim Biro Hukum KPK, Indah dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
    Saat membacakan keterangan, Indah menyebut keberadaan Sahbirin Noor tidak diketahui setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 6 Oktober 2024.
    “Sampai saat persidangan ini berlangsung, Pemohon (Paman Birin) melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya,” kata Indah saat membacakan tanggapan atas permohonan praperadilan Sahbirin Noor di Ruang Sidang Nomor 7 PN Jakarta Selatan pada 5 November 2024.
    Indah juga menjelaskan bahwa tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi, tetapi Gubernur Kalsel tersebut tidak dapat ditemukan.
    Menurut dia, penyidik KPK juga telah menggeledah beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian Paman Birin, antara lain rumah dinas Gubernur Kalsel, kantor Gubernur Kalsel, kediaman pribadi Paman Birin, rumah Dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya.
    Kasus yang menjerat Sahbirin Noor berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel pada 6 November 2024.
    Dalam upaya penindakan tersebut, KPK menyita uang sebesar Rp 12.113.160.000 dan 500 Dolar Amerika Serikat (AS).
    Uang tersebut diduga merupakan bagian dari
    fee
    5 persen untuk SHB terkait pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Provinsi Kalsel.
    KPK lantas menetapkan Sahbirin Noor sebagai tersangka korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait proyek pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan.
    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut, Paman Birin diduga menerima
    fee
    sebesar 5 persen dari proyek tersebut.
    “Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa Penerimaan Hadiah atau Janji oleh Penyelenggara Negara atau yang Mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2025,” kata Ghufron di Gedung Merah Putih, Jakarta pada 8 Oktober 2024.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.