Xcloud.id

Kasus: korupsi

  • DPR Gelar Fit and Proper Test Capim dan Dewas KPK pada 18-21 November

    DPR Gelar Fit and Proper Test Capim dan Dewas KPK pada 18-21 November

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi III DPR akan menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 pada pekan depan, Senin (18/11/2024) hingga Kamis (21/11/2024). Waktu tersebut berdasarkan hasil rapat konsultasi Komisi III DPR dengan pimpinan DPR pada hari ini.

    “Senin siang langsung fit and proper untuk capim dan kemudian berlanjut cadewas dan berakhir pada Kamis tanggal 21 November,” ujar Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di ruangan Komisi III gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

    Habiburokhman mengatakan pihaknya memberikan waktu masing-masing 90 menit kepada setiap capim dan cadewas KPK memaparkan visi dan misinya sekaligus pendalaman dari anggota Komisi III DPR. Capim KPK dan cadewas KPK masing-masing terdiri dari 10 orang.

    “Kali ini satu orang peserta diperiksa 90 menit. Kita akan berikan keleluasaan kepada teman-teman serius mendalami visi-misi capim dan cadewas ini,” kata.

    Sebanyak 10 nama capim KPK itu adalah Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Poengky Indarti, dan Setyo Budiyanto.

    Kemudian, 10 nama calon anggota Dewas KPK, antara lain Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Elly Fariani, Gusrizal, Hamdi Hassyarbaini, Heru Kreshna Reza, Iskandar Mz, Mirwaiz, Sumpeno, dan Wisnu Baroto.

    Sebelumnya, pimpinan DPR menggelar rapat konsultasi persiapan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029 di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/11/2024). Rapat yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani tersebut berlangsung secara tertutup.

    Rapat dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Adies Kadir. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman turut mengikuti rapat konsultasi tersebut.

    “Baru saja kami melakukan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan komisi III terkait untuk persiapan fit and proper test capim KPK dan calon Dewas KPK periode 2024-2029,” ujar Puan seusai rapat.

    Puan mengatakan, rapat ini digelar sebagai tindak lanjut dari surat presiden (surpres) nomor R60/PRES/11/2024 tanggal 4 November 2024. Berdasarkan aturan, DPR bertugas melakukan fit and proper test terhadap calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK yang dikirimkan Pemerintah.

    Fit and proper test calon pimpinan KPK dan Dewas KPK akan diselenggarakan Komisi III sebagai mitra lembaga anti-rasuah itu. “DPR telah menerima surpres tentang nama-nama calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK yang telah dibacakan dalam rapat paripurna pada 12 November kemarin,” tegas Puan.

    “Rapat hari ini menindaklanjuti surpres tentang capim KPK dan calon Dewas KPK. Sesuai mekanisme, pimpinan DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan proses fit and proper test dari nama-nama yang sudah disaring oleh pansel KPK,” sambung Puan.

  • Kantornya Ikut Digeledah, Ini Pernyataan Cabdindik Wilayah Ponorogo

    Kantornya Ikut Digeledah, Ini Pernyataan Cabdindik Wilayah Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Selain SMK PGRI 2 Ponorogo, pada Selasa (12/11) lalu Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo juga menggeledah Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Wilayah Ponorogo di Jalan Gajah Mada. Penggeledahan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun anggaran 2019 hingga 2024 di SMK PGRI 2 Ponorogo. Supardi, Kepala Cabdindik Wilayah Ponorogo-Magetan pun angkat bicara atas penggeledahan tersebut.

    Supardi menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh proses hukum yang sedang berlangsung oleh Kejari Ponorogo. Hal itu tentu untuk memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana BOS di instansi pendidikan wilayahnya.

    “Kami mendukung penuh langkah hukum yang diambil Kejari Ponorogo, tentu ini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan Dana BOS,” kata Supardi, ditulis Jumat (15/11/2024).

    Ia membenarkan bahwa pada Selasa malam lalu, tim penyidik dari Kejari Ponorogo menggeledah Kantor Cabdindik Wilayah Ponorogo di Jalan Gajah Mada. Dari penggeledahan tersebut, pihak kejaksaan menyita satu unit komputer (PC) serta dokumen-dokumen terkait penggunaan Dana BOS di SMK PGRI 2 Ponorogo. “Yang dibawa ya komputer dan dokumen-dokumen terkait penggunaan Dana BOS di SMK PGRI 2 Ponorogo,” katanya.

    Terkait alur keuangan Dana BOS, Supardi menjelaskan bahwa transfer dana dilakukan langsung dari Pemerintah Pusat ke rekening sekolah. Dirinya tidak mengetahui secara detail terkait dengan nominal dana BOS yang diterima siswa per tahunnya.

    “Dana BOS itu alurnya dari Pemerintah Pusat langsung ditransfer ke rekening sekolah masing-masing. Kami belum mengetahui secara detail nominalnya, namun perkiraan untuk tingkat SMK adalah sekitar Rp 1,6 juta per siswa per tahun,” jelasnya.

    Supardi menambahkan bahwa pihaknya telah berulang kali mensosialisasikan kepada sekolah-sekolah agar menggunakan Dana BOS sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan. Ia juga menekankan bahwa tugas Cabdindik adalah menghimpun laporan penggunaan dana BOS dari sekolah-sekolah di wilayahnya. “Jika sekolah tidak mematuhi aturan tersebut, maka konsekuensinya harus ditanggung oleh pihak sekolah itu sendiri,” tutup Supardi. (end/kun)

  • RIDO berkomitmen ciptakan lingkungan adil bagi warga Jakarta

    RIDO berkomitmen ciptakan lingkungan adil bagi warga Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) berkomitmen menciptakan lingkungan Jakarta yang lebih adil dan merakyat, tanpa diskriminasi terhadap agama, suku, etnis atau golongan.

    Hal tersebut disampaikan saat pasangan RIDO menandatangani pakta integritas dengan ratusan ulama dan tokoh masyarakat se-Jakarta dalam acara Mudzakaroh Ulama yang berlangsung di Jakarta Timur.

    “Kami berjanji untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan adil bagi seluruh warga Jakarta, tanpa terkecuali,” kata Suswono dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Suswono menjelaskan misi RIDO adalah untuk memastikan kesejahteraan, memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak usia sekolah dan menata kawasan permukiman kumuh tanpa penggusuran yang menzalimi rakyat kecil serta menjamin kebebasan beribadah bagi semua umat beragama

    “Selain komitmen di bidang kesejahteraan, kami juga menegaskan tekad mereka untuk memberantas segala bentuk kejahatan moral yang mengancam kehidupan masyarakat,” katanya.

    Baca juga: RIDO bakal siapkan satu juta lapangan kerja

    Pakta integritas ini menekankan penanganan tegas terhadap kasus-kasus seperti korupsi, narkoba, perjudian online dan pornografi.

    RIDO juga menyoroti pentingnya menjaga moralitas publik dan ketertiban sosial di Jakarta. RIDO akan berupaya keras untuk meningkatkan rasa aman dan ketenteraman bagi seluruh warga.

    RIDO juga menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh bagi para tenaga pendidik di sekolah agama, pesantren dan madrasah

    “Serta akan memberikan perhatian khusus dalam bentuk tunjangan yang memadai bagi para imam, guru ngaji dan petugas pemulasaran jenazah,” kata Menteri Pertanian periode 2009-2014 tersebut.

    Baca juga: Suswono optimistis RIDO menang satu putaran di Pilkada Jakarta

    Selain itu, pakta integritas juga mencantumkan janji untuk memberikan bantuan operasional bagi tempat-tempat ibadah di seluruh wilayah Jakarta guna memperkuat kerukunan antarumat beragama.

    Dalam kesempatan tersebut, Suswono menyampaikan pentingnya keterlibatan ulama dan tokoh masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik, terutama dalam keputusan-keputusan strategis yang berdampak luas bagi kehidupan warga Jakarta.

    RIDO akan senantiasa berkonsultasi dengan para ulama dan tokoh masyarakat dalam setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan warga, khususnya umat Islam.

    “Pakta integritas ini bukan sekadar perjanjian, melainkan janji suci kami untuk mengutamakan kepentingan umat dan membangun Jakarta yang lebih baik,” ujar Suswono.

    Dengan pakta integritas ini, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono menegaskan bahwa mereka tidak hanya hadir sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat yang siap mengedepankan prinsip-prinsip inklusivitas dan nilai-nilai Islam Rahmatan Lil’Alamin bagi seluruh warga Jakarta.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPK Siap Bantu Kemenag Awasi Penyelenggaran Haji – Espos.id

    KPK Siap Bantu Kemenag Awasi Penyelenggaran Haji – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi ibadah haji. (Freepik.com)

    Esposin, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) untuk mengawasi dan memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan ibadah haji.

    Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan KPK telah berkoordinasi dengan Inspektorat Kemenag dan salah pembahasannya adalah pengawasan terhadap ibadah secara keseluruhan.

    Promosi
    Jadi Ajang Masuk Pasar Global! Saatnya UMKM Daftar BRI UMKM EXPO(RT) 2025

    “Yang jelas haji khusus, haji reguler dan umrah, itu segala macam kami mau lihat semua dan Pak Irjen (Kemenag) setuju,” kata Pahala saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (15/11/2024). 

    Pahala juga mengungkapkan bahwa KPK sudah mengirimkan personel untuk pengawasan pelaksanaan ibadah haji dan muncul wacana agar dibentuk sebuah badan permanen yang tugasnya untuk pengawasan haji.

    “Pak Irjen (Kemenag) bilang, ‘bagaimana kalau ke depan dibakukan saja? Jadi jangan (hanya ditempatkan) orang’. Karena jadi badan gitu, kita lihat dulu badannya dimana,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. 

    Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung dalam pelaksanaan ibadah haji guna memastikan penyelenggaraan yang transparan dan bersih.

    “Kami sudah berbicara dengan KPK masalah haji ini mohon didampingi, kami tidak ingin ada penyimpangan baik di dalam maupun luar negeri,” ujar Nasaruddin Umar dalam Mudzakarah Perhajian di Bandung, Jumat (8/11/2024).

    Sehubungan dengan agenda besar Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi, Menag Nasaruddin ingin kementerian yang dipimpinnya juga bersih dari segala unsur penyelewengan yang merugikan negara dan umat.

    “Pak Presiden luar biasa, niat beliau untuk membersihkan instansi pemerintah dan swasta. Beliau akan tertibkan dan bersihkan sesuatu yang merusak tradisi luhur Bangsa Indonesia,” kata dia.

    Ia yakin penyelenggaraan haji dapat dikatakan sukses dan lancar adalah ketika umat terlayani dengan baik, dan secara teknis tak ada penyelewengan apapun yang merugikan negara.

    “Saya mengingatkan kepada aparat Kemenag, hari ini kita akan membersihkan secara total Kementerian Agama. Motto kami, haji tahun ini harus lebih sukses, siapa yang mengelola-nya kita bareng-bareng,” kata dia.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Temui JA Burhanuddin, Mentrans Iftitah Minta Pendampingan Soal Pelaksanaan Kerja

    Temui JA Burhanuddin, Mentrans Iftitah Minta Pendampingan Soal Pelaksanaan Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA – Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin telah menerima kunjungan dari Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman.

    Dalam pertemuan itu, Burhanuddin mengatakan bahwa pihaknya telah diminta untuk melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kerja di Kementrian Transmigrasi.

    Dengan demikian, dukungan maupun pendampingan itu dilakukan agar pelaksanaan kerja pada Kementrans tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

    “Nanti ada pendampingan-pendampingan sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan jauh dari permasalahan hukum,” ujarnya di Kejagung, Jumat (15/11/2024).

    Di lain sisi, Mentrans Iftitah mengungkap salah satu sektor yang diperlukan pendampingan dari Kejaksaan yaitu pegawai di Kementrans agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

    “Yang paling penting adalah tidak adanya Korupsi, kemudian mencegah kebocoran-kebocoran anggaran dan apa yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ,” tutur Iftitah.

    Dia juga mengemukakan anggaran Kementrans di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemen PDT) memiliki keterbatasan.

    Sebab, Kementrans hanya mendapatkan 6% atau Rp194 miliar pada 2024 dan Rp98 miliar pada 2025. Khusus anggaran pada 2025, Kementrans bakal mendapat pengaturan menjadi Rp122 miliar.

    Namun demikian, anggaran yang terbatas itu tidak menyurutkan kinerja dari Kementrans pada tahun ini maupun selanjutnya. Sebab, Kementrans diamanatkan untuk mengelola lahan 3,2 juta hektare.

    Dari 3,2 juta hektare itu terdapat 2,4 hektare yang bakal diberikan dalam bentuk sertifikat hak milik atau SHM kepada transmigran. Alhasil, terdapat sekitar 600.000 hektare lahan yang terlantar.

    “Nah harapannya yang HPL terlantar itu betul-betul dimanfaatkan untuk nanti pengembangan ekonomi di kawasan-kawasan transmigrasi,” pungkasnya.

  • Pemprov DKI Pastikan Penyaluran Bansos Tidak Terkait Pilkada 2024

    Pemprov DKI Pastikan Penyaluran Bansos Tidak Terkait Pilkada 2024

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Pemprov DKI Jakarta memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang selama ini dilakukan tak ada kaitannya dengan kontestasi Pilkada 2024.

    Plt Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) DKI Jakarta Suharini Eliawati menyebut, Pemprov DKI selalu berkoordinasi dalam setiap pemberian bansos.

    “Pemprov DKI Jakarta memiliki program jaring pengaman sosial khusus melalui Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Jumat (15/11/2024).

    Sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kriteria Bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar dijelaskan bahwa bansos disalurkan dalam tiga program.

    Pertama, Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang diperuntukkan bagi warga berusia di atas 60 tahun.

    Kemudian, Kartu Anak Jakarta (KAJ) yang diperuntukkan bagi anak berusia 0 sampai 6 tahun.

    Terakhir, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) yang diperuntukkan untuk warga penyandang disabilitas.

    Adapun penyaluran bansos tahap 4 untuk pembayaran bulan Oktober, November, dan Desember tahun berjalan akan dilaksanakan di minggu kedua Desember 2024.

    “Hal ini lantaran perlu dilakukan verifikasi dan validasi kembali terhadap para penerima bansos tahap 3 yang akan menerima bansos tahap 4,” ujarnya.

    Eli pun membantah bila ada penyaluran bansos lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.

    Sebab sesuai aturan, bansos tersebut hanya bisa disalurkan oleh Dinas Sosial lewat ketiga program yang diatur dalam Pergub Nomor 44 Tahun 2022 itu.

    Adapun program sinergi yang telah dilakukan BUMD berupa program Sembako Murah dimana masyarakat dapat membeli berbagai bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

    Artinya, masyarakat tak diberi sembako secara cuma-cuma, mereka tetap harus membayar meski harga yang dipatok sangat terjangkau.

    “Dalam program Sembako Murah yang hadir di berbagai kelurahan di Jakarta, masyarakat dapat membeli paket sembako dengan harga yang lebih murah dari pasaran,” tuturnya.

    “Ini sebagai upaya perekonomian dapat terus berjalan,” kata anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Teguh Setyabudi ini menambahkan.

    Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta diminta mematuhi keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagi) Tito Karnavian yang menghentikan sementara pendistribusian bantuan sosial (bansos) jelang pencoblosan Pilkada 2024.

    Masyarakat pun diminta mengawasi kegiatan bansos yang dikhawatirkan dapat menguntungkan salah satu paslon yang maju dalam ajang kontestasi politik tingkat daerah tersebut.

    Hal ini diungkapkan oleh Anggota Tim Jubir KPK Budi Prasetyo yang meminta masyarakat langsung melapor bila mengetahui adanya pendistribusian bansos.

    “Kami mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi program bansos ini, sebagai bentuk pelibatan publik dalam pencegahan korupsi,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/11/2024).

    Budi pun mengaku mengapresiasi kebijakan Mendagri Tito Karnavian yang menghentikan sementara penyaluran bansos, kecuali untuk dari yang membutuhkan, seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi.

    Menurutnya, langkah ini perlu diambil guna menghindari adanya konflik kepentingan kepada salah satu pasangan calon.

    “Penghentian bansos ini bertujuan untuk memitigasi adanya konflik kepentingan, ataupun bentuk-bentuk money politic dalam pilkada ini,” tuturnya.

    Sebagai informasi tambahan, Pemprov DKI Jakarta saat masih dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono sempat jadi sorotan.

    Pasalnya, Heru menggencarkan program sembako murah beberapa bulan jelang Pilpres 2024 lalu.

    Kecurigaan muncul setelah Heru menggunakan kantong ramah lingkungan berwarna biru muda dalam program sembako murah ini.

    Warna ini identik dengan yang digunakan paslon capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Hal ini pun mendapat kecamanan dari kubu paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Kecurigaan ini pun sempat disampaikan kedua kubu saat mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Trump Tunjuk Robert F Kennedy Jr sebagai Menteri Kesehatan AS

    Trump Tunjuk Robert F Kennedy Jr sebagai Menteri Kesehatan AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump memilih Robert F. Kennedy Jr. atau RFK Jr, seorang aktivis lingkungan yang telah menyebarkan informasi yang salah tentang vaksin, untuk memimpin Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan atau sebagai menteri kesehatan.

    Dalam postingannya di X yang dikutip dari Reuters, Jumat (15/11/2024), Kennedy bersumpah untuk berupaya mengakhiri penyakit kronis, memberantas korupsi, dan menyediakan data yang dibutuhkan masyarakat Amerika untuk membuat keputusan yang tepat. Dia juga berjanji kepada Trump bahwa dia akan berupaya untuk membuat Amerika sehat kembali.

    Sebelumnya, Kennedy mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 2024 sebagai calon independen sebelum mengundurkan diri pada bulan Agustus dan mendukung Trump dengan imbalan perannya dalam pemerintahan Partai Republik.

    Kennedy, putra dan keponakan dari dua tokoh politik Partai Demokrat, sering kali berbicara tentang upaya mengatasi apa yang dia sebut sebagai epidemi penyakit kronis yang meliputi obesitas, diabetes, dan autisme, serta mengurangi bahan kimia dalam makanan.

    “Keselamatan dan kesehatan seluruh warga Amerika adalah peran paling penting dalam pemerintahan mana pun, dan Departemen Kesehatan akan memainkan peran besar dalam membantu memastikan bahwa setiap orang akan terlindungi dari bahan kimia berbahaya, polutan, pestisida, produk farmasi, dan bahan tambahan makanan yang berkontribusi terhadap krisis kesehatan yang luar biasa di negara ini,” kata Trump dalam sebuah postingan di media sosial.

    Pada hari Kamis saat berpidato di rumahnya di Mar-a-Lago di Florida, Trump memuji Kennedy, dengan mengatakan bahwa dia akan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam posisi barunya. 

    “Kami ingin Anda mengemukakan hal-hal dan ide-ide serta apa yang telah Anda bicarakan sejak lama,” kata Trump tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan mengawasi regulasi obat-obatan, badan kesehatan masyarakat termasuk Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit dan asuransi kesehatan untuk lebih dari 140 juta orang termasuk masyarakat miskin, mereka yang berusia 65 tahun ke atas, dan orang cacat melalui Medicare dan Medicaid.

    Kementerian tersebut memiliki anggaran US$3,09 triliun untuk tahun fiskal 2024, atau sebesar 22,8% dari total anggaran federal AS.

    Drew Altman, presiden firma riset kesehatan KFF, menggambarkan langkah ini sebagai sesuatu yang bersejarah dan mengatakan apa yang akan dilakukan Kennedy, jika memang benar, pada akhirnya akan dilakukan dalam peran tersebut masih harus dilihat, mengingat dia jarang membahas program seperti Medicaid dan Medicare, yang memberikan banyak manfaat dari anggaran kesehatan AS.

    “Secara historis, menteri adalah orang-orang dengan pengalaman nyata dan kedudukan dalam layanan kesehatan nasional dan dia jelas bukan orang seperti itu, dan memiliki pandangan dari luar arus utama, dan merupakan orang yang tidak setia,” kata Altman.

    Penunjukan tersebut, yang telah diperkirakan akan dilakukan selama berminggu-minggu, menimbulkan kekhawatiran di antara beberapa aktivis kesehatan masyarakat yang mengatakan bahwa Kennedy dapat mempunyai peran negatif dalam kesehatan masyarakat Amerika mengingat kekuasaannya atas lembaga-lembaga tersebut. Partai Demokrat mengecam keputusan tersebut.

    Beberapa politisi dan kelompok bisnis mendukung pencalonan tersebut, seperti National Community Pharmacists Association, yang menyatakan bahwa hal tersebut didorong oleh kesediaannya untuk mengambil alih korporasi.

  • 5 Kasus Tom Lembong, Kejagung Buka Peluang Periksa Eks Mendag Lain Nasional

    5 Kasus Tom Lembong, Kejagung Buka Peluang Periksa Eks Mendag Lain Nasional

    Kasus Tom Lembong, Kejagung Buka Peluang Periksa Eks Mendag Lain
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Pusat Penerangan Hukum
    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) RI
    Harli Siregar
    menyatakan, penyidikan kasus impor gula yang menyeret eks
    Menteri Perdagangan
    (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias
    Tom Lembong
    masih terus dikembangkan.
    Dia pun tak menutup kemungkinan akan mendalami keterlibatan Mendag lainnya, jika ditemukan alat bukti yang memadai dan mengarahkan ke pejabat-pejabat sebelum dan sesudah Tom Lembong.
    “Iya, karena penyidikan itu kan membuat terang tindak pidana. Semua berpulang kepada bukti-bukti yang ada. Semua berpulang pada bukti yang ada,” ujar Harli saat ditemui di Gedung Kejagung RI, Jumat (15/11/2024).
    Meski begitu, Harli menegaskan bahwa penyidik Kejagung masih fokus dalam proses penyidikan dugaan korupsi impor gula untuk periode 2015-2016 yang menjerat Tom Lembong.
    Dia pun meminta semua pihak menunggu perkembangan penyidikan yang sedang dilakukan, untuk mengetahui ada atau tidaknya keterlibatan pihak-pihaknya lainnya dalam perkembangan tersebut.
    “Sudah ditetapkan tersangkanya sebanyak 2 orang. Nah penyidikan itu harus fokus terhadap satu perkara, begitu. Apakah misalnya ada pihak-pihak lain yang media selalu pertanyakan, nanti kita lihat perkembangannya,” kata Harli.
    Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengungkapkan keprihatinannya terhadap penetapan tersangka Tom Lembong oleh Kejagung (Kejagung) RI karena menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat.
    Sebab, Kejagung sejauh ini hanya menjerat Tom Lembong dalam kasus impor gula, padahal mendag yang menjabat setelah Tom juga membuka impor gula yang dianggap menjadi sumber korupsi oleh Kejagung.
    “Kasus Tom Lembong menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat, bahwa dia bukan satu-satunya
    menteri perdagangan
    . Ada banyak menteri perdagangan yang juga melakukan impor, dan tentu saja ada pimpinan yang di atas,” ujar Nasir dalam rapat kerja antara Komisi III DPR RI dan Kejagung, Rabu (13/11/2024).
    Nasir menegaskan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis, terutama dalam perkara yang melibatkan Tom Lembong.
    Ia mengingatkan Kejagung bahwa asas pembuktian dalam pidana harus dijalankan secara tegas dan jelas untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
    Diketahui, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula pada 2015-2016. Kejagung menilai bahwa Tom Lembong bersalah karena mengizinkan impor gula saat stok gula dalam negeri sedang surplus.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dirjen Bina Pemdes Buka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Desa di Papua, Dorong Peningkatan Pelayanan

    Dirjen Bina Pemdes Buka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Desa di Papua, Dorong Peningkatan Pelayanan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)  La Ode Ahmad P. Bolombo mengapresiasi antusiasme para peserta pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan kelembagaan desa di Papua dengan kehadiran 100 persen dari target yang telah ditetapkan. Ia berharap pelatihan ini bukan hanya meningkatkan kompetensi aparatur desa, tetapi juga dapat meningkatkan pelayanan bagi desa atau kampung di Papua agar lebih mandiri dan berkembang.

    Hal tersebut disampaikan La Ode saat membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024, secara virtual, Kamis malam (14/11/2024) di Jakarta. 

    ”Pelatihan aparatur dan kelembagaan desa di Papua diselenggarakan untuk memperkuat kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa yang semakin dinamis dan kompleks,. Selain itu, melalui pelatihan ini diharapkan dapat tercipta sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih efektif, yang akan berujung pada peningkatan layanan publik dan pengelolaan belanja desa yang berkualitas,” kata La Ode.

    Dirjen Bina Pemdes menambahkan bahwa pelatihan ini juga mempunyai tujuan untuk menciptakan desa yang tidak hanya berkembang, tetapi juga mandiri dalam mengelola potensi lokal mereka. La Ode juga mengingatkan pentingnya inovasi dan teknologi tepat guna dalam pengelolaan desa. 

    “Kita harus memanfaatkan teknologi sesuai dengan potensi lokal. Masyarakat desa perlu diberdayakan agar mereka bisa mengelola sumber daya desa secara lebih inovatif, menciptakan solusi baru yang bermanfaat, dan memaksimalkan anggaran desa dengan cara yang lebih efektif,” tegas La Ode.

    La Ode berharap setelah pelatihan para peserta dapat kembali ke kampung masing-masing dengan wawasan baru yang akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, sekaligus memperkuat daya saing desa di tanah Papua.

    “Target kita jelas desa yang tertinggal harus bisa maju, desa yang mandiri harus lebih berkembang, dan desa yang sudah maju harus tetap bisa mempertahankan keberlanjutannya, pungkas La Ode.

    Sementara itu, dalam laporannya, Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data, dan Evaluasi Perkembangan Desa Mohammad Noval mengatakan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa di Papua dibagi dalam 5 angkatan dan 84 kelas. Pelatihan kapasitas aparatur desa diikuti 2.684 peserta dari 14 kabupaten dan 671 kampung di seluruh Provinsi Papua dengan menghadirkan 168 penceramah dan tenaga pengajar yang berkompeten. 

    Materi yang diberikan meliputi berbagai topik penting, di antaranya, penyusunan peraturan di desa, perencanaan pembangunan desa Inovatif dan visioner, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan serta turut diberikan materi seputar kepemimpinan dan materi pencegahan korupsi pengelolaan keuangan desa.

  • Akhirnya! 59 Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Telah Lapor LKHPN – Espos.id

    Akhirnya! 59 Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Telah Lapor LKHPN – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi LKHPN. (Dok)

    Esposin, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sebanyak 59 orang menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih periode 2024–2029 akhirnya menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

    “Menteri dan wakil menteri ada 109 orang. Sudah lapor LHKPN: 59 orang, belum lapor 50 orang,” kata Deputi Bidang Pencegahan dan Eksekusi KPK Pahala Nainggolan, Kamis (14/11/2024), dilansir Antara.

    Promosi
    Jadi Ajang Masuk Pasar Global! Saatnya UMKM Daftar BRI UMKM EXPO(RT) 2025

    Selain menteri dan wakil menteri, ada beberapa pejabat lain yang baru dilantik dan menjadi wajib lapor LHKPN, yakni pejabat utusan khusus, penasihat khusus dan staf khusus.

    Untuk pejabat utusan khusus ada tujuh orang dan dua orang sudah menyerahkan LHKPN, pejabat penasihat khusus ada tujuh orang dan empat orang sudah lapor LHKPN, sedangkan staf khusus ada satu dan belum lapor LHKPN.

    Pahala mengatakan KPK siap memberikan bantuan apabila ada wajib lapor LHKPN yang menemui kesulitan atau ingin berkonsultasi terkait pengisian LHKPN.

    “Kami siap membantu, kalau perlu kita kirim tim buat bantu buat, terutama yang belum pernah, kalau yang sudah pernah kami harapkan sebelum tiga bulan sudah semua,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan para pejabat baru tersebut punya waktu tiga bulan sejak dilantik sebagai pejabat penyelenggara negara.

    Berdasarkan tanggal pelantikan para pejabat di atas, masih ada sekitar dua bulan untuk memenuhi kewajiban mengisi LHKPN.

    Sebelumnya, Presiden Ke-7 Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden.

    Penetapan perpres itu ditandatangani Jokowi 18 Oktober 2024 saat ia masih menjabat Presiden RI.

    Sebagaimana salinan perpres yang diunduh di laman jdih.setneg.go.id, perpres itu mengatur tentang keberadaan Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden serta Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden.

    Baik Penasihat Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden dibentuk untuk memperlancar tugas Presiden RI. Keduanya melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.