Kasus: korupsi

Sumber foto: Supriyarto Rudatin/elshinta.com.

Aktivis: Waspadai kembalinya politik dinasti di Banten
Dalam Negeri   
Editor: Sigit Kurniawan   
Jumat, 22 November 2024 – 19:46 WIB

Elshinta.com – Aktivis muda Banten, Achmad Fanani Rasyidi, menyampaikan peringatan keras terhadap ancaman kembalinya politik dinasti di Banten. Menurutnya, sistem politik seperti ini hanya akan membawa kemunduran bagi pembangunan daerah. Pernyataan ini disampaikan Fanani dalam podcast Tribunrakyat bertajuk “Politik Dinasti di Pilkada Banten: Ancaman bagi Demokrasi dan Potensi Kecurangan”, Jumat (22/11).

“Politik dinasti itu langkah mundur. Waktu saya aktif sebagai aktivis mahasiswa di Tangerang Selatan, sulit sekali melakukan kontrol terhadap pemerintah. Banyak masyarakat sipil justru mendukung pemerintah karena tekanan atau kepentingan tertentu,” ujar Fanani, yang akrab disapa Awe. 

Awe mengungkapkan bahwa pada masa lalu, Banten sempat menjadi simbol tekanan dari kekuatan jawara yang berkoalisi dengan pemerintah daerah. Situasi ini, katanya, menghambat upaya pendampingan terhadap masyarakat yang berhadapan langsung dengan pemerintah.

“Dulu, saat kami membantu masyarakat sipil, kami sering dihadapkan dengan kelompok preman atau organisasi masyarakat yang menjadi tameng pemerintah. Bahkan ada praktik-praktik seperti pembuangan limbah sembarangan yang dilindungi ormas tertentu,” tambah Awe.

Ia mengingat pengalaman pahitnya sebagai mahasiswa antara 2008 hingga 2015. “Ketika mendampingi teman-teman organisasi masyarakat sipil, kami sering mendapat intimidasi. Masyarakat sendiri ketakutan, dan lebih parahnya, kebiasaan buruk itu akhirnya dianggap biasa,” ungkapnya.

Awe juga menyoroti dampak ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi selama pemerintahan dinasti politik keluarga Atut di Banten. “Di beberapa daerah, seperti Lebak, masih banyak anak-anak yang buta huruf. Ini miris sekali,” tuturnya.

Ketimpangan ini, menurutnya, berakar pada pembangunan berbasis kekeluargaan. Ia menilai dominasi satu keluarga terhadap seluruh provinsi sangat menghambat kemajuan. “Dengan politik dinasti, gerakan masyarakat sipil sulit berkembang. Justru yang muncul adalah gerakan pro-pemerintah,” katanya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin. 

Untuk itu, Awe mengajak para pemuda Banten untuk bergerak aktif dalam menyadarkan masyarakat terhadap bahaya politik dinasti. Ia berharap generasi muda dapat mendorong terciptanya demokrasi inklusif.

“Banten masih sangat jauh dari kesadaran politik yang memadai. Jangan biarkan kita kembali ke politik jahiliyah seperti dulu. Saya ingin anak-anak muda mulai bergerak membangun kesadaran ini,” tegasnya.

Sorotan pada Pilkada 2024

Dalam menghadapi Pilkada 2024, Awe mengingatkan masyarakat untuk tidak memilih calon yang terafiliasi dengan politik dinasti. “Jangan sampai kita kembali ke era politik jahiliyah. Hindari memilih calon yang mendukung dinasti politik,” katanya.

Senada dengan Awe, Founder Nusa Ina Connection Abdullah Kelrey juga menyoroti dugaan pelanggaran kampanye pasangan calon Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi. Kelrey mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kampanye di tempat ibadah dan pendidikan.

“Bawaslu harus bertindak tegas. Jangan sampai masyarakat kecewa karena laporan mereka tidak diproses. Ini kesempatan kita untuk membangun demokrasi yang bersih,” ujarnya.

Pentingnya Ketegasan Penegak Hukum

Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menambahkan bahwa kedewasaan demokrasi di Banten harus ditopang oleh ketegasan aparat hukum. Ia mengingatkan agar semua laporan pelanggaran pemilu, termasuk dugaan tindak pidana, harus ditindaklanjuti dengan serius.

“Kalau pelanggaran tidak diberi sanksi tegas, itu hanya akan menjadi preseden buruk. Masyarakat juga bisa kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum,” jelas Fernando.

Sebagai contoh, Fernando mengapresiasi langkah tegas aparat di Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara, yang menetapkan calon kepala daerah sebagai tersangka karena pelanggaran pemilu. “Ini bisa menjadi teladan bagi Bawaslu dan aparat hukum di Banten,” tambahnya.
Awe, Kelrey, dan Fernando sepakat bahwa momentum Pilkada 2024 adalah saat yang tepat bagi masyarakat Banten untuk bangkit dari belenggu politik dinasti. Mereka berharap masyarakat lebih kritis dalam memilih pemimpin dan tidak takut melaporkan pelanggaran pemilu.

“Jangan sampai kita terus-menerus terjebak dalam lingkaran korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mari gunakan momentum ini untuk memperbaiki demokrasi di Banten,” tutup Kelrey.

Sumber : Radio Elshinta