Xcloud.id

Kasus: korupsi

  • Ribuan Pendukung Hadiri Kampanye Akbar Mas Iin-Abah Edy di Parkir Timur GOR Sidoarjo

    Ribuan Pendukung Hadiri Kampanye Akbar Mas Iin-Abah Edy di Parkir Timur GOR Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Kampanye akbar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo nomor urut dua, Achmad Amir Aslichin (Mas Iin)-Edy Widodo digelar di lapangan parkir timur GOR Sidoarjo, Sabtu (23/11/2024).

    Ribuan pendukung tumplek blek menyaksikan orasi pasangan yang dikenal dengan tagline SAE itu untuk Pilkada 2024. Belasan artis ternama menghibur masyarakat yang hadir. Mereka ikut bernyanyi, berjoget dengan riang gembira sambil mengacungkan dua jari. Tanda dukungan ke paslon SAE.

    Satu per satu artis yang tampil semakin membuat masyarakat bersemangat. Mereka berduyun-duyun mendatangi panggung. Ada yang dari simpatisan parpol pendukung maupun masyarakat biasa.

    Massa semakin bergemuruh ketika Mas Iin dan Abah Edy naik ke panggung. Saat Mas Iin berorasi menyampaikan visi dan misinya, yel-yel dukungan terus menggema. SAE..SAE…SAE..

    Calon Bupati Sidoarjo Mas Iin menyampaikan misinya untuk menjadikan Sidoarjo sebagai kabupaten yang bermartabat. Dia berjanji akan bekerja keras untuk memastikan Sidoarjo bebas dari penindasan dan diskriminasi. “Di masa kemerdekaan ini, Sidoarjo harus bebas dari penindasan dan intimidasi, khususnya kepada para kepala desa,” jelasnya.

    Dia mempunyai komitmen kuat untuk bekerjasama dengan KPK. Hal tersebut ia lakukan sebagai upaya menjadikan Sidoarjo bebas dari kasus korupsi.

    Mas Iin yakin, dengan kerja sama yang baik dan komitmen yang kuat, Sidoarjo bisa bangkit dan bersaing dengan kabupaten lainnya, termasuk Kota Surabaya. Menurutnya, Sidoarjo memiliki potensi besar untuk menjadi kabupaten yang maju dan mandiri.

    “Sidoarjo harus menjadi kabupaten yang bermartabat, memiliki akhlak yang baik dan bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain. Kami akan lakukan itu dengan ilmu, integritas dan komitmen dalam bekerja untuk masyarakat,” imbuhnya.

    Selain itu, Mas Iin juga berjanji akan memberikan dana bantuan sebesar Rp 300 juta hingga Rp 500 juta per dusun per tahun di seluruh Sidoarjo. Hal itu sebagai bagian dari program pembangunan terhadap klaster yang paling kecil.

    “Saya tidak ingin banyak janji, saya ingin menunjukkan bahwa kami akan melaksanakan apa yang sudah kami komitmenkan,” tegasnya.

    Sementara itu, calon Wakil Bupati Sidoarjo, Edy Widodo meminta doa restu dari seluruh masyarakat Sidoarjo agar pasangan SAE bisa memenangkan Pilkada 2024. Dia merasa yakin jika ia mampu melaksanakan janji politiknya dengan baik. “Mohon doa restu dari masyarakat Sidoarjo, kami yakin kami bisa melaksanakan program yang kami tawarkan,” tutupnya.

    Ketua Tim Pemenangan Pasangan SAE, Usman mengajak seluruh pendukung untuk menjadikan kampanye akbar sebagai momentum totalitas memenangkan Mas Iin dan Abah Edy. Dia juga mengimbau agar keluarga, sahabat, kerabat dan tetangga pendukung ikut memilih pada 27 November.

    Bagi Usman, memilih Mas Iin adalah langkah tepat untuk menjadikan Sidoarjo bangkit dan mandiri. Dia mengingatkan, para pendukung harus yakin jika Mas Iin akan membawa perubahan besar bagi Kabupaten Sidoarjo jika terpilih sebagai Bupati.

    “Jangan ragu memilih Mas Iin sebagai pemimpin, karena di tangannya Sidoarjo akan mengalami kebangkitan,” ucapnya dengan semangat.

    Dia menjelaskan, terdapat 34 anggota DPRD Sidoarjo yang mendukung pasangan SAE. Oleh karenanya, ia akan mengawal terealisasinya janji politik Mas Iin bagi warga Kota Delta. “Mari kita kawal pemerintahan baru yang dipimpin Mas Iin, kita optimistis mewujudkan Sidoarjo SAE,” ujarnya. (isa/kun)

  • Anggota DPR dari PKB Sebut OTT KPK Cara Kampungan dan Boros Uang Negara

    Anggota DPR dari PKB Sebut OTT KPK Cara Kampungan dan Boros Uang Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasbiallah Ilyas, mendukung pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai cara “kampungan.” Hasbiallah berpendapat bahwa OTT KPK hanya memboroskan uang negara.

    Pernyataan tersebut disampaikan Hasbiallah saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Wisnu Baroto, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/11/2024).

    “Saya setuju dengan Pak Luhut kalau OTT itu hanya kampungan, sebab OTT itu hanya merugikan uang negara,” ujar Hasbiallah.

    Hasbiallah menjelaskan bahwa pelaksanaan OTT membutuhkan waktu yang lama dan mengakibatkan pemborosan anggaran negara. Ia mengaku pernah berdiskusi dengan salah satu pimpinan KPK mengenai hal tersebut.

    “Saya pernah tanya salah satu pimpinan KPK, untuk mengejar OTT itu satu tahun, berapa banyak uang kita yang harus habis. Ini kan permasalahan di kita seperti ini,” katanya.

    Menurutnya, KPK seharusnya mengambil langkah lain yang lebih efektif. Hasbiallah bahkan mengusulkan pendekatan ekstrem, seperti menghubungi pejabat yang menjadi target OTT untuk memperingatkan agar tidak melakukan korupsi.

    “Kita telepon, ‘hai bapak jangan melakukan korupsi, melakukan korupsi anda saya tangkap’. Kan selesai, tidak ada uang negara yang dirugikan,” ucap Hasbiallah.

    Ia menegaskan, sistem OTT yang berjalan saat ini dianggap terlalu mahal dan merugikan negara. Oleh karena itu, ia meminta agar OTT dihentikan.

  • Cagub Luluk Bacakan Surat Cinta untuk Masyarakat Jatim di Hari Terakhir Kampanye

    Cagub Luluk Bacakan Surat Cinta untuk Masyarakat Jatim di Hari Terakhir Kampanye

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fikri Firmansyah

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah menutup kampanyenya di hari terakhir masa kampanye Pilgub Jatim 2024 dengan membacakan surat cinta untuk warga Jatim.

    Tidak selayaknya surat cinta pada sang kekasih yang penuh kata romantis, surat cinta Luluk untuk warga Jatim penuh dengan kata-kata puitis perjuangan, dan tetap dalam niatan perasaan cinta.

    Dalam kampanye akbar yang digelar di tanah kelahirannya, Kabupaten Jombang, Sabtu (23/11/2024), seperti biasa, Luluk membuka surat cintanya dengan diawali salam kepada warga Jatim.

    “Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Warga Jombang, warga Jawa Timur yang saya cintai,” kata Luluk di depan para pendukungnya.

    “Hari ini kita berkumpul bukan sekadar untuk sebuah kampanye. Kita berkumpul untuk harapan, untuk perjuangan, dan untuk masa depan yang lebih baik. Hari ini adalah momentum penting. Dari tanah kelahiran saya ini, kita akan memulai langkah besar untuk membawa perubahan nyata bagi Jawa Timur,” ujarnya.

    Luluk pun mengungkapkan apa arti sebuah kepemimpinan bagi dirinya.

    Dalam pengartiannya, kepemimpinan bukan soal jabatan, bukan soal kemewahan. 

    “Kepemimpinan adalah soal melayani. Melayani ibu-ibu yang bermimpi anaknya bisa sekolah tanpa takut putus di tengah jalan. Melayani petani yang bekerja keras agar hasil panennya dihargai dengan harga yang adil. Melayani nelayan yang berjuang di laut agar tak lagi susah mendapatkan solar untuk melaut,” kata dia.

    Mantan Ketua Umum Kopri PB PMII ini menuturkan, kesenjangan di Jatim masih nyata.

    Artinya, yang kecil masih sulit maju, sementara yang besar makin mudah meraih keuntungan. 

    “Infrastruktur hanya terlihat megah di kota, tapi jalan-jalan desa rusak tak tersentuh pembangunan. Kita lihat, ada janji-janji yang hanya berhenti di podium, sementara rakyat tetap menghadapi kesulitan setiap harinya. Tata kelola pemerintah kita hari ini belum menyentuh hati rakyatnya,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, bersama pasangannya, Lukmanul Khakim, Luluk bertekat maju di Pilgub Jatim 2024 untuk menjawab semua permasalahan yang menimpa masyarakat Jatim.

    Meski tahu perjuangan tidak akan mudah, namun pihaknya berkomitmen menembus batas ketidakmudahan itu, dengan doa dan dukungan masyarakat Jatim.

    “Kami, Luluk dan Lukman, berdiri dengan sepenuh hati, dengan komitmen yang tidak main-main. Kami akan hadirkan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan melayani rakyat dengan sepenuh hati. Kami akan memastikan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sampai ke
    pelosok desa. Kami akan menguatkan petani, nelayan, dan pelaku UMKM agar mereka bisa berdiri lebih tegak. Kami akan memimpin dengan hati yang tulus, melayani rakyat tanpa pamrih, tanpa kepentingan pribadi,” lanjut Luluk.

    Luluk pun mengajak agar semua pihak merenung atas nasib dan potensi yang dimiliki Bumi Majapahit ini.

    Menurutnya, Jatim seharusnya melesat jauh menjadi provinsi primadona yang keberadaannya tersiar hingga ke mancanegara. 

    “Apakah kita rela melihat Jawa Timur tetap seperti ini? Apakah kita rela melihat anak-anak kita menghadapi kesulitan yang sama seperti yang kita hadapi hari ini? Saya tahu jawabannya. Tidak! Karena Jawa Timur layak mendapatkan yang lebih baik,” kata Luluk semangat.

    “Maka saya katakan di sini, dengan lantang. Kita harus menang! Kemenangan kita bukan sekadar angka di kotak suara, tapi kemenangan untuk rakyat Jawa Timur. Kemenangan untuk para ibu yang bermimpi. Kemenangan untuk anak muda yang ingin maju. Kemenangan untuk para petani, nelayan, dan guru honorer yang menantikan perhatian dan dukungan,” tegasnya.

    Di atas tanah kelahirannya, Luluk mengajak seluruh Jatim untuk mendukung perjuangannya.

    Dia tegaskan, Pilgub Jatim 2024 adalah waktunya perubahan, menutup babak lama dengan lembaran baru yang penuh dengan coretan keadian dan kemakmuran.

    “Mari kita menutup babak ketidakadilan dan membuka lembaran baru bagi kemakmuran dan keadilan. Mari kita buat Jawa Timur menjadi rumah bagi semua, di mana tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang dilupakan,” kata dia.

    “Rek, ayo rek! Jawa Timur nomor siji! Mari kita menang bersama. Untuk Jawa Timur. Untuk kita semua,” pungkas Luluk.

  • Kandidat Pilkada Banten komitmen layanan publik bebas maladmistrasi

    Kandidat Pilkada Banten komitmen layanan publik bebas maladmistrasi

    Pakta Pelayanan Publik Bebas Maladministrasi (PPBM) yang diinisiasi Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten oleh kandidat Pilkada Banten di Serang, Jumat (22/11/2024). (ANTARA/HO-Ombudsman Banten)

    Kandidat Pilkada Banten komitmen layanan publik bebas maladmistrasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 23 November 2024 – 06:27 WIB

    Elshinta.com – Kandidat gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada Banten berkomitmen dalam layanan publik bebas administrasi, usai menandatangani Pakta Pelayanan Publik Bebas Maladministrasi (PPBM) yang diinisiasi Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten.

    Hadir memenuhi undangan Ombudsman Banten di Serang, Banten, Jumat adalah Calon Wakil Gubernur nomor urut 1 Ade Sumardi, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3, Andra Soni-Dimyati Natakusumah. 

    Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Fadli Afriadi dalam keterangannya menyampaikan pentingnya para calon kepala daerah menguatkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

    “Pakta Pelayanan Publik Bebas Maladministrasi ini akan menjadi monumen untuk selalu mengingatkan, khususnya jika kelak ditakdirkan terpilih, agar kepala daerah selalu memikirkan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” kata dia.

    Fadli mengapresiasi seluruh pasangan calon (paslon) yang selalu meneguhkan komitmennya untuk membangun dan menyelenggarakan pelayanan publik yang bermutu bagi Masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi Banten.

    Dalam Pakta yang ditanda-tangani, berbunyi antara lain komitmen para paslon untuk menghindari perilaku maladministratif dan memberikan teladan dalam kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundangan-undangan terkait pelayanan publik, terutama bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

    Selain itu, para kandidat juga diminta berkomitmen untuk senantiasa mengedepankan prinsip partisipasi serta mengutamakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputusan maupun implementasi kebijakan/program terkait pelayanan publik.

    Disamping itu, untuk selalu merespon Laporan/Pengaduan Masyarakat mengenai dugaan maladministrasi pelayanan secara transparan, objektif,  dan akuntabel.

    Calon Wakil Gubernur Banten nomor urut 1, Ade Sumardi, mengatakan  pemerintah bertugas melayani rakyat. Untuk itu, perlu ada yang mengawasi dan mengingatkan kinerjanya. 

    “Maladministrasi harus dihindari. Apalagi pemerintahan saat ini tidak cukup hanya baik, tapi juga harus bisa cepat dalam memberikan pelayanan.”

    Ade juga berterima kasih kepada Ombudsman yang telah mengundang para pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

    Ade menyampaikan permohonan maaf dari pasangannya, Calon Gubernur Banten nomor urut 1, Airin Rahmi Diany, yang tidak bisa menghadiri undangan Ombudsman hari ini karena sudah terlanjur ada agenda di tempat lain.  Ia menegaskan, pada prinsipnya Airin punya komitmen yang sama dan memahami pentingnya peran dan tugas Ombudsman.

    Sementara itu, Calon Gubernur Banten nomor urut 2, Andra Soni, usai menandatangani Pakta mengatakan pelayanan publik sudah menjadi kegiatan sehari-hari pemerintah. Bukan hanya administrasi, karena pelayanan publik melebihi itu.

    “Kita dukung Ombudsman untuk mendukung kewenangannya untuk meminimalisir bahkan menghilangkan praktek-praktek maladministrasi dan korupsi dalam pelayanan publik.”  

    Pada kesempatan lain, Calon Wakil Gubernur Banten nomor urut 2, Dimyati Natakusumah juga menyampaikan bahwa pejabat, ASN, dan apa yang ada di dalamnya semua Kementerian Lembaga, diamanatkan untuk memberikan layanan publik yang prima, yang cepat, bagus, murah, efisien, efektif, no-pungli, dan tidak mempersulit. 

    “Untuk itulah, Ombudsman juga harus hadir sebagai Lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik,” kata Dimyati.

    Sumber : Antara

  • Respons Polda Digugat karena Tak Kunjung Tangkap Firli Bahuri Megapolitan 23 November 2024

    Respons Polda Digugat karena Tak Kunjung Tangkap Firli Bahuri Megapolitan 23 November 2024

    Respons Polda Digugat karena Tak Kunjung Tangkap Firli Bahuri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Polda Metro Jaya
    mengatakan,
    gugatan praperadilan
    terhadap
    Firli Bahuri
    yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (
    MAKI
    ) dan Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), merupakan bentuk dukungan kepada penyidik yang sedang menyiapkan berkas perkara.
    “Penyidik atau kami Polda Metro Jaya menyikapi ini sebagai bentuk dukungan yang luar biasa kepada tim penyidik,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi di Jakarta, Sabtu (23/11/2024).
    Ade Ary menjelaskan, saat ini pihak penyidik masih mendalami dan memproses kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
    “Saat ini penyidik masih memenuhi petunjuk P19 dan hasil koordinasi dengan JPU pada kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Progres penyidikannya sangat baik dan tidak ada kendala maupun hambatan sama sekali,” imbuhnya.
    Dia juga memastikan bahwa progres penyidikan masih dilakukan secara intensif dan tidak mengalami intervensi dari pihak mana pun.
    Diberitakan sebelumnya, MAKI dan LP3HI menggugat Polda Metro Jaya serta Kejaksaan Tinggi Jakarta ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (11/11/2024).
    “
    Gugatan praperadilan
    itu dalam rangka memastikan apa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya itu profesional. Profesionalnya kalau memang sudah selesai pemberkasan, segera diserahkan,” ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat dihubungi
    Kompas.com
    , Jumat (22/11/2024).
    Boyamin berharap gugatan praperadilan yang dilayangkan MAKI dan LP3HI dapat memaksa penyidik kepolisian untuk segera menyerahkan berkas perkara kasus ini ke kejaksaan.
    “Kami sebagai masyarakat, korban korupsi atau korban perbuatan kejahatan, itu berhak melakukan koreksi. Nah, koreksinya itu bentuknya gugatan praperadilan,” tambahnya.
    Firli Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo pada 22 November 2023.
    Sejak saat itu, penyidik telah memeriksa 160 saksi, namun hingga satu tahun berlalu, Firli belum juga ditahan.
    Polisi juga tengah mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait Firli.
    Meskipun status perkara telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, Firli masih berstatus sebagai saksi dalam dugaan pertemuannya dengan SYL.
    Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 37 orang dalam konteks dugaan pertemuan Firli dengan SYL, serta dua ahli hukum pidana dan hukum acara pidana.
    “Polri tujuh orang, KPK 16 orang, Kementan 10 orang, sipil empat orang,” ungkap Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi, Selasa (1/10/2024).
    Dalam kedua kasus tersebut, polisi menerapkan Pasal 12 e dan/atau Pasal 12 B atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP, serta Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-undang KPK RI.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cerita Dharma Pongrekun 3 Kali Gagal Seleksi Masuk KPK Megapolitan 23 November 2024

    Cerita Dharma Pongrekun 3 Kali Gagal Seleksi Masuk KPK Megapolitan 23 November 2024

    Cerita Dharma Pongrekun 3 Kali Gagal Seleksi Masuk KPK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Calon gubernur Jakarta nomor urut 2,
    Dharma Pongrekun
    , mengungkapkan bahwa dirinya pernah mendaftar untuk bergabung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) sebanyak tiga kali.
    Namun, ia tidak pernah berhasil lolos seleksi tersebut karena dianggap tidak dapat dikendalikan.
    “Saya tiga kali seleksi KPK, tetapi karena mereka membaca karakter saya yang tidak akan bisa dikendalikan, makanya saya tidak pernah bisa lolos,” ujar Dharma saat orasi dalam kampanye akbar di Lapangan Tabaci, Kalideres, Jakarta Barat, pada Sabtu (23/11/2024).
    Dharma menegaskan, ketidaklulusannya bukan disebabkan oleh kemampuan, kejujuran, atau jumlah rekening.
    Menurutnya, masalah utama terletak pada sikapnya yang tidak mau diatur.
    “Bukan soal kita tidak mampu, bukan soal jujur atau tidak, bukan soal jumlah rekening atau tidak, bukan. Persoalannya bisa diatur atau tidak, itu saja yang saya sampaikan,” imbuhnya.
    Sikap “tak untuk diatur” ini menjadi salah satu alasan Dharma memilih maju dalam
    Pilkada Jakarta
    melalui
    jalur independen
    .
    Ia menyatakan keengganannya untuk bergabung dengan partai politik karena tidak ingin Indonesia dikendalikan oleh pihak asing melalui regulasi yang dibuat oleh partai-partai.
    “Saya tidak mau negara ini dikendalikan oleh regulasi asing melalui kepartaian yang menyelenggarakan dan membuat undang-undang serta kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada rakyat,” tegasnya.
    Dharma juga menekankan bahwa ia dan wakilnya, Kun Wardhana Abyoto, bukanlah petugas partai, melainkan petugas rakyat.
    Ia merasa tidak memiliki utang budi kepada pihak manapun dalam pencalonan ini, kecuali kepada rakyat dan Tuhan.
    Ia percaya bahwa pasangan calon independen memiliki nilai yang tinggi karena sering kali mereka dikalahkan oleh kekuatan yang terstruktur, sistematis, dan masif.
    “Karena (independen) selalu dikalahkan oleh kekuatan yang terstruktur, sistematis, dan masif, berdasarkan anggaran, berdasarkan hitungan kuantitatif atau hitungan angka-angka yang ada tertulis di balik kertas,” jelasnya.
    Dalam kesempatan itu, Dharma mengajak warga Jakarta untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada dari pasangan calon independen.
    “Inilah kesempatan terakhir bagi seluruh rakyat Jakarta yang hanya terjadi sekali seumur hidup untuk membuat perubahan nyata. Jangan sia-siakan kesempatan yang baik yang Tuhan telah berikan kepada kita,” tutupnya.
    Tahapan Pilkada Jakarta telah memasuki masa kampanye yang berlangsung dari 25 September hingga 23 November 2024.
    Sebelum hari pemungutan suara, masa tenang dijadwalkan pada 24-26 November 2024.
    Hari pemungutan suara untuk Pilkada 2024 akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.
    Terdapat tiga pasangan yang ikut pada Pilkada Jakarta 2024 ini, pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono, pasangan nomor 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan pasangan nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Survei Populi Center: Kapabilitas Luthfi-Yasin Paling Unggul di Pilkada Jateng 2024

    Survei Populi Center: Kapabilitas Luthfi-Yasin Paling Unggul di Pilkada Jateng 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Pasangan cagub-cawagub Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen unggul dalam penilaian kapabilitas pada seluruh kategori yang ditanyakan oleh lembaga survei Populi Center.

    Survei yang dilakukan Populi Center pada 17-22 November 2024 itu melibatkan 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode acak bertingkat dengan rentang margin of error (MoE) + 2,83%, pada tingkat kepercayaan 95%. Proses wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan aplikasi Populi Center.

    Ketika masyarakat ditanya ihwal kapabilitas pasangan dari beberapa isu, survei Populi Center menunjukkan bahwa pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen unggul pada seluruh kategori yang ditanyakan.

    Misalnya, banyak didukung ulama/kyai, pasangan ini mendapat tingkat kapabilitas tertinggi dengan 74,3%, sedangkan pesaingnya yakni Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dengan 10,2%. Sebanyak 15,5% memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

    Paslon nomor urut dua itu juga mengungguli penilaian kapabilitas berpengalaman atau memahami masalah di Jawa Tengah. Populi Center mencatat Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen unggul dengan 59,5%, sedangkan Andika Perkasa-Hendrar 26,2%. 

    Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen juga mendominasi kategori lainnya dengan persentase di bawah 50%. Mulai dari bisa membangun infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan lainnya dengan 45,8%, bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan 45,6%, dan berani memberantas korupsi atau pungutan liar dengan 42,5%.

    Sementara itu, pasangan Andika Perkasa-Hendrar tercatat sebesar 29,1% untuk kategori bisa membangun infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan lainnya. Kemudian, bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan 26,7%, dan berani memberantas korupsi atau pungutan liar dengan 36,6%.

    Secara umum, temuan survei memperlihatkan bahwa unggulnya Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen disinyalir karena tingginya popularitas keduanya jika dibandingkan dengan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi.

    Populi Center dalam surveinya memperlihatkan bahwa Ahmad Luthfi mendapat tingkat pengenalan tertinggi dengan 74,8%. Urutan selanjutnya adalah Andika Perkasa dengan 71,6%, Taj Yasin Maimoen dengan  70%, dan Hendrar Prihadi dengan 44,7%. 

    Selanjutnya, dari pengenalan tokoh-tokoh tersebut, tingkat kesukaan tertinggi diperoleh Taj Yasin Maimoen dengan 82,5%. Pada urutan selanjutnya ada Ahmad Luthfi dengan 80,2%, Andika Perkasa 77,8%, dan Hendrar Prihadi 72%.

    Di sisi lain, penilaian aspek kapabilitas yang cenderung mengunggulkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen mendukung temuan penyebab tingginya elektabilitas pasangan tersebut.

  • Wakil Ketua DPR Harap Pimpinan KPK Terpilih Bisa Bawa Indonesia Bersih dari Korupsi Nasional 23 November 2024

    Wakil Ketua DPR Harap Pimpinan KPK Terpilih Bisa Bawa Indonesia Bersih dari Korupsi Nasional 23 November 2024

    Wakil Ketua DPR Harap Pimpinan KPK Terpilih Bisa Bawa Indonesia Bersih dari Korupsi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPR RI
    Adies Kadir
    berharap pimpinan
    KPK
    dan anggota Dewas KPK terpilih dapat menunjukkan integritas untuk membawa Indonesia bersih dari
    korupsi
    .
    Adies juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Setyo Budiyanto sebagai Ketua KPK 2024-2029. Ia mendoakan semua pimpinan terpilih amanah dan dapat mewujudkan Indonesia yang bersih dari koruptor.
    “KPK dalam kepemimpinan yang baru harus semakin kuat dalam memberantas korupsi demi kemajuan bangsa dan negara,” kata Adies dalam keterangannya, seperti dikutip Sabtu (23/11/2024).
    Adapun lima nama komisioner KPK yang terpilih, yakni Setyo Budiyanto (ketua), Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono.
    Pemilihan nama-nama tersebut setelah melewati proses
    fit and proper test
    yang diselenggarakan dari tanggal 18-19 November 2024 dan pemungutan suara pada rapat pleno Komisi III DPR RI pada 21 November 2024.
    Menurut Adies, calon pimpinan KPK yang mayoritas berasal dari kalangan aparat penegak hukum (APH) tidak diragukan lagi kompetensi dan kapabilitasnya.
    Dengan demikian, Adies berharap, pimpinan KPK yang baru dapat membawa reformasi serta memberikan langkah-langkah inovatif dalam pemberantasan korupsi.
    Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga menilai turunnya kepercayaan masyarakat ke KPK menjadi pekerjaan rumah bagi para pimpinan KPK baru.
    Adies pun meminta pemimpin KPK 2024-2029 harus bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum lainnya, untuk menciptakan sinergi dalam memberantas korupsi.
    “Saya berharap masyarakat dapat memberikan dukungan kepada para pimpinan KPK terpilih dan anggota Dewas KPK terpilih untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. Berikan kesempatan untuk mereka bisa membuktikan diri,” kata Adies.
    Sebagai informasi, lima nama pimpinan KPK terpilih ini akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR yang terdekat.
    Setelahnya, nama-nama itu akan diserahkan ke pemerintah untuk dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapabilitas Luthfi-Yasin Unggul Dibanding Andika-Hendi versi Populi Center

    Kapabilitas Luthfi-Yasin Unggul Dibanding Andika-Hendi versi Populi Center

    Jakarta –

    Populi Center merilis survei terkait kapabilitas kedua paslon di Pilgub Jawa Tengah dari beberapa isu mulai dari penanganan korupsi hingga menciptakan lapangan pekerjaan. Hasilnya kapabilitas Ahmad Luthfi-Taj Yasin lebih unggul dibanding Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Hendi).

    Survei ini digelar pada periode 17-22 November 2024 dengan total 1.200 responden yang tersebar di 35 kabupaten/kota Jawa Tengah secara proporsional berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Metode penentuan responden dilakukan secara acak bertingkat (multistage random sampling).

    Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan aplikasi Populi Center. Margin of error survei berkisar 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%.

    Responden diberikan pertanyaan: ‘Menurut Anda di antara calon gubernur dan wakil gubernur berikut ini, siapakah yang paling?’.

    Ada beberapa kategori isu yang ditampilkan yakni terkait dukungan ulama, penanganan masalah di Jawa Tengah, pembangunan infrastruktur, lapangan pekerjaan, dan pemberantasan korupsi dan pungli. Luthfi-Yasin unggul dari seluruh isu tersebut.

    “Ketika masyarakat ditanya mengenai kapabilitas pasangan dari beberapa isu, data menunjukkan bahwa pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen unggul pada seluruh kategori yang ditanyakan,” kata Peneliti Populi Center Dimas Ramadhan, Sabtu (23/11/2024).

    -Banyak didukung ulama/kiai
    Andika Perkasa-Hendrar Prihadi: 10,2%
    Ahmad Luthfi-Taj Yasin: 74,3%
    Tidak tahu: 15,5%

    -Berpengalaman/memahami masalah Jawa Tengah
    Andika Perkasa-Hendrar Prihadi: 26,2%
    Ahmad Luthfi-Taj Yasin: 59,5%
    Tidak tahu: 14,3%

    -Bisa menciptakan lapangan pekerjaan
    Andika Perkasa-Hendrar Prihadi: 26,7%
    Ahmad Luthfi-Taj Yasin: 45,6%
    Tidak tahu: 27,7%

    -Berani memberantas korupsi dan pungutan liar
    Andika Perkasa-Hendrar Prihadi: 36,6%
    Ahmad Luthfi-Taj Yasin: 42,5%
    Tidak tahu: 20,9%

    (eva/tor)

  • Keterangan Ahli Perkuat Dugaan Manipulasi Transaksi Emas oleh Budi Said

    Keterangan Ahli Perkuat Dugaan Manipulasi Transaksi Emas oleh Budi Said

    Jakarta, Beritasatu.com – Sidang kasus dugaan korupsi dalam transaksi jual beli emas dengan terdakwa Budi Said kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat (22/11/2024). Dalam persidangan tersebut, jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan tiga ahli yang memperkuat dakwaan, yaitu ahli forensik digital Dimas Perdana, serta dua ahli pidana Suparji Ahmad dan Fitriati.

    Keterangan ketiga ahli memperkuat dugaan manipulasi transaksi oleh terdakwa, termasuk adanya komunikasi terstruktur, pelanggaran hukum, kerugian negara, dan peran terdakwa dalam jaringan tindak pidana.

    Ahli forensik digital Dimas Perdana menjelaskan analisis data yang menunjukkan komunikasi mencurigakan antara Budi Said dan pihak-pihak tertentu.

    “Pada 12 April 2018, Budi Said membuat grup WhatsApp bersama Lim Meilina dan Eksi Anggraeni. Isi obrolan di grup tersebut membahas informasi terkait emas dan transaksi jual beli,” ujar Dimas di hadapan majelis hakim.

    Temuan ini mengindikasikan adanya perencanaan dalam pola transaksi yang menjadi objek perkara. Grup tersebut diduga digunakan untuk mengatur strategi transaksi emas yang tidak sesuai prosedur resmi.

    Ahli pidana Suparji Ahmad juga memaparkan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam kasus transaksi emas Budi Said, termasuk pembelian emas dengan harga lebih rendah dari standar dan penerimaan emas dalam jumlah melebihi faktur resmi.

    “Tindakan ini melanggar prosedur dan memenuhi unsur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,” jelas Suparji.

    Ia juga mengungkap adanya pelanggaran hukum berupa pemberian fee senilai Rp 92 miliar, hadiah kendaraan, properti, serta perjalanan umrah kepada pihak tertentu.

    Lebih lanjut, Suparji menegaskan bahwa klaim terdakwa sebagai korban tidak membebaskan dari tanggung jawab hukum. “Apabila unsur pidana terbukti, klaim tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari hukuman,” tegasnya.