Kasus: korupsi

  • OTT di Bengkulu, KPK Endus Dugaan Pungutan ke Pegawai untuk Pilkada 2024

    OTT di Bengkulu, KPK Endus Dugaan Pungutan ke Pegawai untuk Pilkada 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemprov Bengkulu. OTT KPK di Bengkulu terkait pungutan kepada pegawai yang diduga untuk mendanai Pilkada 2024

    “Pungutan ke pegawai untuk pendanaan pilkada sepertinya,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Minggu (24/11/2024).

    Alex belum menerangkan lebih detail konstruksi perkara terkait OTT KPK di Bengkulu yang diduga terkait Pilkada 2024. KPK berencana menyampaikan rilis resmi atas kegiatan penindakan kali ini pada sore nanti.

    Sebelumnya, KPK mengaku telah mengamankan tujuh orang dan sejumlah uang dalam OTT di Bengkulu. KPK belum menyampaikan secara resmi terkait nominal uang yang diamankan dari OTT tersebut. Lembaga antikorupsi itu masih menghitung terlebih dahulu nominal uang yang diamankan.

    “Turut diamankan sejumlah uang,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Minggu (24/11/2024).

    KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk memeriksa dan menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT. Status mereka akan disampaikan ke publik. “Untuk lengkapnya akan disampaikan secara resmi oleh lembaga sore/malam nanti,” ujar Tessa mengenai OTT KPK di Bengkulu yang diduga terkait Pilkada 2024.

  • Kronologi Gubernur Bengkulu dan Sejumlah Pejabat Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Jakarta
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        24 November 2024

    Kronologi Gubernur Bengkulu dan Sejumlah Pejabat Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Jakarta Regional 24 November 2024

    Kronologi Gubernur Bengkulu dan Sejumlah Pejabat Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Jakarta
    Editor
    KOMPAS.com

    Gubernur Bengkulu
    Rohidin Mersyah dan sejumlah pejabat terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Sabtu (23/11/2024) malam.
    Dilansir dari TribunBengkulu.com, dalam video yang diterima, terlihat Rohidin Mersyah mengenakan topi putih bersama sejumlah diperiksa di Mapolresta Bengkulu.
    Kapolresta Bengkulu, Kombespol Deddy Nata membenarkan pemeriksaan terhadap Rohidin Mersyah yang juga menjadi calon Gubernur Bengkulu nomor urut 2.
    “Ya benar, petahana Rohidin Mersyah ikut menjalani pemeriksaan KPK,” kata Deddy.
    Namun Deddy tidak mengetahui terkait apa pemeriksaan Rohidin.
    “Pak Rohidin sudah masuk dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Kami juga tidak tahu terkait apa, karena kami sifatnya hanya pengamanan kegiatan saja,” jelas Deddy Nata.
    Dari informasi yang dihimput, ada 7 orang pejabat yang diperiksa KPK sejak Sabtu pagii sampai malam.
    KPK juga disebut menemukan sejumlah uuang tunai dicurigai merupakan terkait tindak korupsi.
    Setelah pemeriksaan tersebut, Rohidin Mersyah dibawa ke Bandara Fatmawati Bengkulu dan akan diterbangkan ke Jakarta, Minggu siang.
    Mendapat kabar pemeriksaan oleh KPK, sejumlah massa simpatisan Rohidin mendatangi Polresta Bengkulu.
    Mereka mempertanyakan pemeriksaan Rohidin tepat sebelum masa tenang Pilkada.
    Para simpatisan ini meminta menunggu Rohidin keluar dari gedung Polresta Bengkulu.
    Imbas banyaknya simpatisasn yang menunggu, Rohidin terpaksa mengenakan rompi Polantas dikawal menggunakan mobil Inafis.
    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika mengatakan, untuk jumlah uangnya saat ini masih dihitung.
    Sementara para pelaku yang tertangkap OTT akan dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.

    KPK juga mengatakan akan segera merilis kasus ini agar terang benderang.
    Saat ini masyarakat Bengkulu masih bertanya-tanya terkait uang apa yang disita KPK dan untuk keperluan apa.
    “Benar KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu,” ujar Tessa Mahardhika.
    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunbengkulu.com dengan judul Trik KPK dan Polisi Bawa Gubernur Rohidin Mersyah ke Bandara, Pakai Rompi Polantas dan Mobil Inafis
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Elektabilitas Imam-Ririn mendominasi Pilkada Depok

    Elektabilitas Imam-Ririn mendominasi Pilkada Depok

    Elektabilitas Imam Budi Hartono – Ririn Farabi A Rafiq masih unggul jika dibandingkan rivalnya Supian Suri – Chandra Rahmansyah. (foto: ist)

    Elektabilitas Imam-Ririn mendominasi Pilkada Depok
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 23 November 2024 – 21:01 WIB

    Elshinta.com – Depok- Lembaga Survei Viral Consulting, merilis survei teranyar Pilkada Depok 2024. Peneliti Viral Consulting, Yusuf Donner, menyebut menjelang pemilihan, Pasangan Imam-Ririn, tak terkejar elektabilitasnya dibandingkan pasangan Supian-Chandra. 

    Dalam survei opini publik bertajuk “Depok Memilih”, dirilis Viral Consulting pada Jumat sore 22/11/2024, Yusuf Donner, mengungkapkan, survei publik dalam kurun 14 – 18 November 2024 dengan sampel  800 responden dari seluruh kecamatan di Kota Depok, dengan Metode Multistage Proportional Random Sampling atas jumlah DPT Pilkada Depok berusia 17 tahun keatas/ sudah menikah, dengan margin of error 3,46 % dengan tingkat kepercayaan 95 % dan quality control sebesar 20 % terhadap sampel yang ada.

    Yusuf Donner menyebut elektabilitas Imam Budi Hartono – Ririn Farabi A Rafiq masih unggul jika dibandingkan rivalnya Supian Suri – Chandra Rahmansyah. “Temuan kami, Imam- Ririn unggul dan kokoh elektabilitasnya di angka 56,63%, sementara pasangan Supian-Chandra memperoleh dukungan sebesar 38,63% dan sisanya sebanyak 4,75% responden memilih untuk tidak menjawab atau tidak tahu,” ujar Yusuf.

    Yusuf Donner juga menjelaskan temuannya bahwa 63,01 % Warga Depok sudah mengetahui program Imam-Ririn sedangkan 51,63 % sudah mengetahui program supian Chandra. Di antara sejumlah program Imam Ririn Unggul dengan program UHC berobat Gratis dengan KTP dan Pasangan Supian Chandra Unggul dengan Program Kuliah Gratis. 

    Temuan lain, juga disampaikan Yusuf Donner mengenai pertimbangan utama dalam keterpilihan warga berdasarkan preferensi pemilih Calon Walikota atau Wakil Walikota di Kota Depok.

    “Kami menemukan, bahwa sebanyak 95,50% warga Depok menjadikan sosok Calon Walikota sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pilihan, sedangkan calon Wakil Walikota hanya sebesar 4,50%. Sedangkan 81,75% responden mempertimbangan partai asal paslon dalam memilih paslon walikota/ wakil walikota Depok, Sosok Wali Kota yang diharapkan antara lain kriteria bersih dan tidak terlibat korupsi, sudah berpengalaman, serta memiliki kinerja yang baik dan berprestasi dalam pemerintahan,” ucap Yusuf Donner.

    Melihat tren survei, serta mempertimbangkan waktu pencoblosan yang menghitung hari, Yusuf menyebut besar peluang Imam Ririn akan mendominasi Pilkada Depok dan sulit tersalip oleh Supian- Chandra. 82,7 % pemilih Imam-Ririn menyatakan tidak akan berubah, sementara 80% pemilih SS-Chandra menyatakan berketetapan hati.

    Hingga saat survei ini dilakukan, ditemukan bahwa 97,63% Warga Depok telah mengetahui dengan tepat tanggal dan bulan, Pilkada Depok akan dilangsungkan. “Artinya masyarakat siap menghadapi pilkada Kota Depok, Depok sudah mantap memilih pemimpin,” tutup Yusuf Donner. (Dd)

    Sumber : Sumber Lain

  • Rocky Gerung: Pemuda Surabaya Harus Pilih Pemimpin dengan Etikabilitas dan Intelektualitas

    Rocky Gerung: Pemuda Surabaya Harus Pilih Pemimpin dengan Etikabilitas dan Intelektualitas

    Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat politik Rocky Gerung mengajak generasi muda di Surabaya untuk lebih kritis dalam memilih pemimpin pada Pemilu 2024. Rocky menekankan pentingnya pemimpin dengan etikabilitas dan intelektualitas sebelum dinilai berdasarkan elektabilitas.

    Dalam diskusi bertajuk “Mengasah Nalar Kritis Anak Muda di Era Disrupsi Informasi” yang digelar di Bento Kopi Surabaya pada Sabtu (23/11/2024), Rocky menguraikan bahwa etikabilitas mencakup rekam jejak bersih dari kasus korupsi dan pemahaman mendalam terhadap kondisi rakyat.

    “Kalau seorang pemimpin lolos etikabilitas dan intelektualitas, barulah dia layak diuji melalui elektabilitas,” ujar Rocky di hadapan sekitar 400 peserta, mayoritas mahasiswa.

    Rocky secara tegas menyampaikan kritik terhadap kandidat yang memanfaatkan fasilitas kekuasaan. Menurutnya, hal ini berpotensi memperkuat politik dinasti yang merugikan demokrasi.

    “Saya mau menghalangi kandidat-kandidat yang menebeng pada kekuasaan dan menggunakan fasilitas kekuasaan,” tambahnya.

    Rocky mengingatkan bahwa pemuda memiliki tanggung jawab moral untuk tidak asal memilih pemimpin yang hanya menjadi alat politik.

    Diskusi ini juga menghadirkan dosen FISIP Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, yang menyoroti pentingnya menilai rekam jejak calon pemimpin.

    “Apakah orang yang kita pilih itu bersih, tahu persoalan atau tidak, dan memiliki jejak langkah yang menunjukkan keberhasilan dalam memimpin,” kata Airlangga.

    Dia menekankan bahwa memilih pemimpin bukan hanya soal menggunakan hak pilih, tetapi juga memikirkan dampaknya bagi masyarakat luas.

    Ketua Komunitas Pemuda Lingkar Kritis, Raden Arkan, mengapresiasi antusiasme peserta dalam diskusi yang digelar mendadak ini. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran pemuda dalam menyaring informasi dan mengasah nalar kritis di tengah derasnya arus informasi di era digital.

    “Harapannya, masyarakat, khususnya pemuda, dapat lebih kritis dalam mengelola informasi dan menentukan pilihan pemimpin,” tutupnya. [beq]

  • KPK Sita Uang Tunai dalam OTT Pejabat di Bengkulu
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 November 2024

    KPK Sita Uang Tunai dalam OTT Pejabat di Bengkulu Nasional 24 November 2024

    KPK Sita Uang Tunai dalam OTT Pejabat di Bengkulu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (
    OTT
    ) terhadap sejumlah orang diduga pejabat di Bengkulu pada Sabtu (23/11/2024).
    Dalam operasi tersebut, KPK turut menyita sejumlah uang tunai yang masih dihitung oleh petugas di lapangan.
    “Turut diamankan sejumlah uang yang masih dihitung oleh teman-teman di lapangan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Minggu (24/11/2024).
    Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga membenarkan adanya OTT di Bengkulu.
    “Aku baru dapat laporan dari staf yang membenarkan ada giat penindakan di Bengkulu,” kata Alex saat dikonfirmasi, Minggu (24/11/2024).
    Alex menyebutkan bahwa tujuh orang telah diamankan dalam operasi tersebut. “Ada 7 orang diamankan. Detailnya baru nanti sore,” ujarnya, sambil menambahkan bahwa KPK akan memaparkan lebih lanjut mengenai rangkaian OTT pada sore harinya.
    Sumber-sumber mengungkapkan bahwa operasi ini menargetkan pejabat di Pemerintah Provinsi Bengkulu, meskipun identitas mereka dan alasan penangkapan masih belum diungkapkan secara resmi.
    Berita tentang penangkapan ini mulai beredar pada pukul 11.30 WIB melalui media sosial, yang menyebutkan bahwa sejumlah pejabat tersebut dibawa ke Mapolresta Bengkulu.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kacau! Wapres Filipina Ancam Bunuh Presiden Bongbong dan Istrinya

    Kacau! Wapres Filipina Ancam Bunuh Presiden Bongbong dan Istrinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Berita menghebohkan datang dari dunia politik Filipina. Bagaimana tidak, Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte secara terbuka mengatakan bahwa ia akan membunuh Presiden Filipina Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr dan istrinya, Sabtu (22/11).

    Sara Duterte mengaku bahwa dirinya telah berbicara dengan seorang pembunuh bayaran dan menginstruksikan untuk membunuh Marcos, istrinya, dan Ketua DPR Filipina jika ia dibunuh.

    Melansir CBC News, ancaman publik yang terang-terangan ia paparkan tersebut bukanlah sebuah lelucon. Terkait hal ini, Sekretaris Eksekutif Lucas Bersamin pun tengah mengambil tindakan serius.

    Hal itu disampaikan Sara Duterte menanggapi seorang warganet yang memintanya untuk tetap aman. Dikatakan bahwa Sara Duterte berada di wilayah musuh saat dirinya berada di ruang bawah Kongres bersama kepala stafnya.

    Namun, Sara Duterte tak menyebutkan adanya dugaan ancaman terhadap dirinya. Melihat pernyataan Sara Duterte, Komando Keamanan Presiden segera meningkatkan keamanan Marcos dan mengatakan pihaknya menganggap ancaman wakil presiden sebagai masalah keamanan nasional.

    Foto: REUTERS/CZEASAR DANCEL
    FILE PHOTO: Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio (L) and Ilocos Norte Governor Imee Marcos gestures during an alliance meeting with local political parties in Paranaque, Metro Manila in Philippines, August 13, 2018. Picture taken August 13, 2018. REUTERS/Czeasar Dancel/File Photo

    Pasukan keamanan mengatakan bahwa mereka telah berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum untuk mendeteksi, menghalangi, dan mempertahankan diri dari segala ancaman terhadap presiden dan keluarga presiden.

    Sebelumnya, Marcos mencalonkan diri bersama Duterte sebagai calon wakil presidennya dalam pemilihan umum Mei 2022 dan keduanya menang telak dalam kampanye yang menyerukan persatuan nasional.

    Namun, kedua pemimpin dan kubu mereka dengan cepat berselisih pendapat karena perbedaan-perbedaan utama, termasuk dalam pendekatan mereka terhadap tindakan agresif Tiongkok di Laut Cina Selatan yang disengketakan.

    Sara Duterte pun mengundurkan diri dari Kabinet Marcos pada bulan Juni sebagai menteri pendidikan dan kepala badan antipemberontakan.

    Seperti ayahnya yang sama-sama vokal, mantan Presiden Rodrigo Duterte, wakil presiden tersebut menjadi pengkritik vokal Marcos, istrinya Liza Araneta-Marcos dan Ketua DPR Martin Romualdez, sekutu dan sepupu presiden. Sara Duterte menuduh mereka melakukan korupsi, inkompetensi dan secara politik menganiaya keluarga Duterte dan para pendukung dekatnya.

    Kecaman terbarunya dipicu oleh keputusan anggota DPR yang bersekutu dengan Romualdez dan Marcos untuk menahan kepala stafnya, Zuleika Lopez, yang dituduh menghalangi penyelidikan kongres atas kemungkinan penyalahgunaan anggarannya sebagai wakil presiden dan menteri pendidikan.

    Lopez kemudian dipindahkan ke rumah sakit setelah jatuh sakit dan menangis ketika mendengar rencana untuk mengurungnya sementara di penjara wanita.

    Dalam konferensi pers daring, Sara Duterte yang marah menuduh Marcos tidak kompeten sebagai presiden dan pembohong, bersama istrinya dan ketua DPR dalam pernyataan penuh sumpah serapah.

    Ketika ditanya tentang kekhawatiran atas keamanannya, pengacara berusia 46 tahun itu mengisyaratkan ada rencana yang tidak disebutkan untuk membunuhnya.

    “Jangan khawatir tentang keamanan saya karena saya sudah berbicara dengan seseorang. Saya katakan ‘jika saya terbunuh, Anda akan membunuh BBM (Bongbong Marcos), Liza Araneta (istri presiden), dan Martin Romualdez (ketua DPR). Ini tidak main-main, tidak main-main,” kata wakil presiden itu.

    “Saya sudah memberi perintah, ‘Jika saya mati, jangan berhenti sebelum Anda membunuh mereka.’ Dan dia berkata, ya,” ungkap Sara.

    Berdasarkan hukum pidana Filipina, pernyataan publik semacam itu dapat merupakan kejahatan mengancam untuk melakukan kesalahan pada seseorang atau keluarganya dan dapat dihukum dengan hukuman penjara dan denda.

    Di tengah perpecahan politik, kepala militer Jenderal Romeo Brawner mengeluarkan pernyataan dengan jaminan bahwa Angkatan Bersenjata Filipina yang beranggotakan 160.000 orang akan tetap nonpartisan dengan rasa hormat yang sebesar-besarnya terhadap lembaga demokrasi dan otoritas sipil kami.

    “Kami menyerukan ketenangan dan tekad. Kami tegaskan kembali perlunya kita bersatu melawan mereka yang akan mencoba memutuskan ikatan kita sebagai orang Filipina,” kata Brawner.

    Wakil presiden tersebut adalah putri dari pendahulu Marcos, Rodrigo Duterte, yang tindakan keras antinarkoba yang ditegakkan oleh polisi saat ia menjadi wali kota dan kemudian sebagai presiden menyebabkan ribuan tersangka narkoba kelas teri tewas dalam pembunuhan yang telah diselidiki oleh Pengadilan Kriminal Internasional sebagai kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan.

    Foto: Foto kolase Rodrigo Duterte sama Ferdinand Marcos Jr. (Dok. AP Photo)
    Foto kolase Rodrigo Duterte sama Ferdinand Marcos Jr. (Dok. AP Photo)

    Mantan presiden tersebut membantah telah mengizinkan pembunuhan di luar hukum berdasarkan tindakan kerasnya tetapi telah memberikan pernyataan yang saling bertentangan. Ia mengatakan kepada penyelidikan publik Senat Filipina bulan lalu bahwa ia telah memelihara pasukan pembunuh gangster untuk membunuh penjahat lain saat ia menjadi wali kota kota Davao selatan.

    (fsd/fsd)

  • Menyoroti Metode Perhitungan Kerugian Negara di Kasus Timah

    Menyoroti Metode Perhitungan Kerugian Negara di Kasus Timah

    Jakarta

    Perhitungan kerugian negara sebesar Rp 271 triliun yang diungkap Guru Besar dan ahli lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo terkait dugaan korupsi sektor timah banyak dipertanyakan.

    Keraguan muncul setelah Bambang tidak dapat menunjukkan bukti perhitungan yang rinci dan tidak memisahkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh PT Timah dari IUP lainnya saat bersaksi pada persidangan lanjutan yang digelar pada 15 November lalu.

    Salah satu sorotan ditujukan pada penggunaan peta citra satelit yang dipakai sebagai dasar penelitian dalam menghitung kerugian tersebut.

    Mengingat cakupan area penelitian yang sangat luas, kualitas citra satelit yang digunakan akan sangat menentukan akurasi perhitungan nilai kerusakan lingkungan dalam kasus ini.

    Ahli Citra Satelit sekaligus Praktisi sektor Pertambangan, Albert Septario Tempessy mengatakan, meskipun peta citra satelit gratis dapat memberikan gambaran kasar tentang luas area yang terdampak oleh aktivitas pertambangan, kualitas gambar yang lebih tinggi sangat dibutuhkan untuk melakukan perhitungan yang lebih akurat.

    “Kami menggunakan citra satelit resolusi menengah dari layanan Copernicus untuk menganalisis luas area terbuka akibat aktivitas pertambangan timah. Namun, kami menyarankan untuk menggunakan citra satelit berbayar yang menawarkan resolusi lebih tinggi agar hasil interpretasinya lebih tajam dan akurat,” kata Albert di Jakarta, Minggu (24/11/2024).

    Penggunaan peta dengan resolusi tinggi sangat penting untuk memastikan akurasi perhitungan luas area yang terdampak, terutama mengingat luasnya wilayah pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

    Albert juga menyoroti metode purposive sampling yang digunakan oleh Bambang Hero dalam perhitungan kerugian negara.

    Ia menjelaskan bahwa purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan topik penelitian.

    Meskipun metode ini efisien dalam hal waktu, Albert menekankan bahwa ada kelemahan dalam pendekatan ini.

    “Sampel yang diambil dengan metode ini berpotensi tidak mewakili populasi secara keseluruhan,” katanya.

    Oleh karena itu, dalam konteks kawasan Bangka Belitung yang memiliki berbagai formasi geologi yang berbeda, metode ini perlu dikaji kembali untuk memastikan bahwa sampel yang digunakan benar-benar representatif.

    Terpisah, Praktisi Pertambangan, Syahrul menjelaskan, dalam menghitung kerugian negara akibat pertambangan timah, bukanlah hal yang sederhana.

    Menurutnya, menghitung nilai kerusakan alam, apalagi yang berkaitan dengan aktivitas tambang, tidak bisa dihitung hanya berdasarkan luas lahan terbuka.

    “Perhitungan kewajiban reklamasi misalnya, harus merujuk pada peraturan yang jelas, seperti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014, yang mengatur pelaksanaan reklamasi dan pascatambang,” jelas dia.

    Oleh karena itu, selain luas lahan, banyak faktor lain yang harus diperhatikan dalam menghitung kewajiban reklamasi, yang memerlukan pemahaman mendalam dari berbagai disiplin ilmu.

    Proses tersebut memerlukan kolaborasi antara berbagai ahli dari disiplin ilmu yang berbeda, serta pemilihan metode yang tepat agar hasilnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

    Syahrul menegaskan pentingnya pendekatan multidisiplin dan penggunaan alat yang berkualitas untuk mendapatkan hasil yang lebih dapat dipercaya, sehingga upaya perbaikan dan pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan dengan lebih bijaksana dan bertanggung jawab.

    “Kami tidak menghitung kerugian negara tetapi kami menyarankan untuk melakukan perhitungan kerugian negara perlu dilihat dari berbagai aspek dan kerjasama lintas kementerian dengan disiplin ilmu berbeda seperti geologi, geodesi, pertambangan, geodesi, lingkungan hidup, kehutanan, biologi dan keuangan,” imbuhnya.

    (rrd/rir)

  • OTT di Bengkulu, KPK Amankan Sejumlah Uang

    OTT di Bengkulu, KPK Amankan Sejumlah Uang

    Jakarta, Beritasatu.com – Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Bengkulu. Dari kegiatan ini, lembaga antikorupsi itu mengamankan sejumlah uang.

    “Dalam OTT KPK di Bengkulu turut diamankan sejumlah uang,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Minggu (24/11/2024).

    KPK belum menyampaikan secara resmi terkait jumlah uang yang diamankan dari OTT di Bengkulu. Lembaga antikorupsi itu masih menghitung terlebih dahulu uang yang disita.

    “Benar KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Ada sekitar 7 orang yang diamankan,” ungkap Tessa.

    KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk memeriksa dan menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT di Bengkulu. Status mereka akan disampaikan ke publik.

    “Untuk lengkapnya akan disampaikan secara resmi oleh lembaga sore atau malam nanti,” ujar Tessa.

  • CT Bicara ‘Mental Miskin & Resep Kaya’ ke Pemimpin & Komunitas Muslim Kamboja

    CT Bicara ‘Mental Miskin & Resep Kaya’ ke Pemimpin & Komunitas Muslim Kamboja

    Phnom Penh

    Pengusaha dan Founder CT Corp. Chairul Tanjung berbagi ilmu kepada sekitar 450 pemimpin dan komunitas muslim Kamboja. Ancaman ‘mental miskin’ sampai resep jadi pengusaha sukses diungkap dalam kesempatan ini.

    Mungkin tak ada yang menyangka jika Kamboja ternyata banyak dihuni masyarakat beragama Islam. Ditilik dari sejarahnya, mereka merupakan bagian dari kerajaan Champa dan saat ini sudah berjumlah sekitar 850 ribu jiwa atau setara 5% dari total populasi 17 juta jiwa di Kamboja.

    Meski minoritas, masyarakat muslim Kamboja begitu solid. Bahkan banyak mengisi posisi strategis di pemerintahan, senat, parlemen hingga kepala provinsi di Kamboja.

    Latar belakang ini pula yang membuat Chairul Tanjung terkesima dengan soliditas komunitas Islam Kamboja. Pasalnya, populasi muslim terbilang besar di Asia Tenggara, ada sekitar 253 juta atau 42% populasi yang tersebar di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand hingga Kamboja. Sayangnya belum mendominasi daftar orang terkaya dan menjadi macan Asia di dunia usaha.

    Chairul Tanjung berbagi ilmu kepada sekitar 450 pemimpin dan komunitas muslim Kamboja. Foto: Ardhi Suryadhi/detikcom

    “Jadi kalau secara jumlah, muslim itu mayoritas (di Asia Tenggara), termasuk di Indonesia. Tetapi menjadi minoritas dalam kontrol ekonomi,” ujar Chairul di hadapan audiens yang berasal dari anggota parlemen, senat, wakil Gubernur, pengusaha dan sejumlah elemen komunitas musilm dari bergagai provinsi di Kamboja tersebut.

    Ia pun menyinggung ada 5 ‘musuh bersama’ bagi masyarakat muslim sehingga sulit berkembang. Yakni kurangnya pengetahuan, kemiskinan, kesenjangan ekonomi, ketidatahuan/tak ada kepedulian serta rasa malas!

    Lantas apa yang harus dilakukan? Pendidikan! Itulah jawaban utama resep mengubah nasib dalam hidup yang diyakini Chairul. Mulai dari akses, kualitas, fasilitas dan infrastruktur pendidikan hingga mengikuti perkembangan teknologi yang dianggap bakal jadi alat untuk mengubah nasib masyarakat muslim.

    “Pendidikan merupakan keyword untuk mendapatkan akses informasi yang luas serta bisa berkompetisi. Madrasah pun harus bisa bersaing dengan top universitas,” lanjut pria yang kerap disapa CT tersebut di acara yang digelar di Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC), Phnom Penh, Kamboja, Kamis (23/11/2024) tersebut.

    Dalam kesempatan itu, CT juga mewanti-wanti ‘mental miskin’ yang tanpa disadari jadi penghambat orang-orang untuk berkembang. Mulai dari dari pasrah terhadap keadaan, menanti perubahan tanpa ada upaya, memilih menyerah untuk menghindari konflik hingga tak peduli detail dengan hal-hal kecil.

    “Jadi kalau miskin jangan salahkan Tuhan, tapi salahkan dirimu sendiri karena mungkin kita belum bekerja lebih keras. Menyerah dan hindari konflik, itu memang budaya kita. Namun terkadang kita harus hadapi dan cari solusinya. Begitu pula kalau tidak menyentuh hal kecil, bagaimana bisa kita menjalankan hal besar. The devil is in the details, karena masalah akan muncul dari detail hal-hal kecil,” papar Chairul.

    Selain mental miskin, mental pengin serba cepat alias instan juga tantangan bagi dewasa ini, khusus bagi generasi muda. Misalnya pengin cepat kaya maka banyak yang mengambil salah jalan dengan cara korupsi, pengin bisnis mulus maka pakai cara menyogok serta cara-cara curang lainnya yang menghalalkan segala cara.

    Masalahnya, selain lewat jalur salah, cara ini tanpa disadari juga membuat mental orang tersebut menjadi dangkal. Karena tak melalui proses, kerja keras sehingga membentuk pola pikir, networking dan pribadi orang tersebut.

    “Mental pengin cepat instan ini tanpa disadari akan menjadi jebakan. Coba tengok proses kehidupan kupu-kupu. Dimana mereka memulai hidupnya dari kepompong, mereka berusaha keras keluar dari kepompong sendiri, sampai akhirnya berhasil dan menjadi cantik serta terbang bepergian bebas. Jadi jika kita ingin jadi sukses, harus kerja keras, karena kerja keras menciptakan proses untuk jadi lebih kuat dan semakin baik lagi,” lanjut Chairul.

    Untuk itu, ia selalu menggaungkan paradigma ICE (Innovation, Creativity & Entrepreneurship) yang harus dimiliki mereka yang mengubah nasib atau semakin sukses. Dulu paradigima efisiensi dan produktivitas pernah berhasil dijalankan Jepang di dunia industri, bahkan sampai mengontrol Amerika Serikat sebagai negara adidaya.

    Tapi sekarang efisiensi dan produktivitas tidaklah cukup, melainkan juga diperlukan terobosan inovasi, kreativitas tiada henti serta visi entrepreneur sehingga menjadikannya bisa unggul dengan pesaing. “Nah, untuk sampai titik itu (paradigma ICE-red.), dibutuhkanlah sumber daya manusia terbaik yang dihasilkan lewat pendidikan terbaik pula,” imbuhnya.

    Chairul Tanjung berbagi ilmu kepada sekitar 450 pemimpin dan komunitas muslim Kamboja. Foto: Ardhi Suryadhi/detikcom

    Jadi Pengusaha Gak Dosa!

    Masyarakat muslim pun dinilai Chairul punya potensi untuk sukses dan menjadi macan Asia Tenggara. Pasalnya populasi 253 juta jiwa itu menjadi modal utama, namun harus bersatu. Jangan malah terpecah belah. Konsep membangun bisnis ‘from us, by us, for us’ bisa menjadi modal untuk masyarakat muslim, termasuk bagi mereka yang menjadi minoritas di Kamboja.

    Hal ini pula yang sejatinya sudah terlihat dari masyarakat muslim Kamboja. Dimana mereka tinggal berkumpul berbasis dekat dengan masjid. Sehingga sepanjang 4 km di wilayah kampung muslim itu muncul usaha-usaha halal yang dimiliki, dijalankan serta diperuntukkan bagi masyarakat muslim di kota Phnom Penh, Kamboja.

    “Kolaborasi dengan memberdayakan jaringan komunitas muslim sangat penting, tak cuma melibatkan umat melainkan juga pemerintah, pengusaha atau pelaku bisnis serta ulama. Khusus soal ulama, saya juga berharap tak cuma memberi ceramah soal surga dan neraka tetapi juga bagaimana memberikan pemahaman serta dorongan agar umat bisa menjadi pengusaha. Karena dengan menjadi pengusaha bisa memberikan manfaat lebih besar kepada banyak orang. Toh, jadi pengusaha tidak melanggar ajaran agama kok, bahkan Nabi Muhammad SAW juga seorang pengusaha sejak muda,” tutur Chairul.

    Terlebih, ia percaya jika di suatu negara semakin banyak pengusaha maka akan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam membangun negara. Sebab roda pertumbuhan ekonomi bisa digerakkan lewat geliat dunia usaha.

    “Saya sudah 43 tahun di dunia bisnis, dan telah melewati banyak makan asam garam hingga dalam posisi sekarang. Ini bukanlah proses instant, melainkan dipupuk dari pengalaman panjang. Saya pun bukan berasal dari keluarga berada, tetapi dari keluarga miskin, bahkan saya kecil tinggal di rumah sempit tanpa toilet di dalam rumah. Tapi jangan pasrah dengan keadaan dan terus mencari peluang, kerja keras dan tentunya berdoa setiap saat kepada Allah SWT untuk meminta bantuannya,” pungkas Chairul.

    Datuk Dr Othsman Hassan, Menteri Senior Kamboja yang mengundang dan menemani Chairul selama di Kamboja mengatakan, pemimpin dan komunitas Islam Kamboja mendapatkan kesempatan berharga dengan belajar langsung dari mantan Menteri Koordinator Perekonomian RI dan salah satu pengusaha muslim sukses Indonesia tersebut.

    Terlebih, Chairul sudah lebih dari 10 tahun lalu terakhir datang ke negeri yang populer dengan candi Angkor Wat tersebut. Kini, masyarakat muslim Kamboja terus berkembang dengan sudah semakin dipercaya duduk dalam posisi penting di pemerintahan Kamboja. Termasuk Datuk Dr Othsman sendiri yang menjadi kepercayaan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, bahkan PM Kamboja sebelumnya Hun Sen.

    “Warga muslim Kamboja semakin lama terus berkembang sejak 300 tahun lalu yang berasal dari Kerajaan Champa. Dari awal kami sudah hidup berdampaingan dengan masyarakat Budha sebagai agama mayoritas di Kamboja, hingga akhirnya memiliki hak yang sama di masyarakat,” tutur Datuk Dr Othsman.

    “Saya berharap setelah berguru dengan Pak Chairul, masyarakat Islam di Kamboja jadi semakin menambah pengetahuan dan melecut ide atau pemikiran baru sehingga dapat berkembang lebih baik lagi,” tandasnya.

    (ash/rrd)

  • Tak Selalu Merugikan, Lubang Tambang juga Beri Manfaat Bagi Masyarakat – Page 3

    Tak Selalu Merugikan, Lubang Tambang juga Beri Manfaat Bagi Masyarakat – Page 3

    Sidang kasus korupsi komoditas timah kembali berlanjut di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, dengan menghadirkan saksi ahli hukum keuangan negara, Dian Puji Simatupang, pada Rabu 20 November 2024. Kepada majelis hakim, dia menjelaskan tentang kerugian negara dalam perkara tersebut.

    Dian menyebut, ada salah pengertian soal kekayaan negara yang dapat membuat tuduhan korupsi juga dikenakan pada tindakan Direksi BUMN dalam transaksi, yang didalilkan dapat merugikan keuangan negara.

    Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa seseorang baru dapat dikenakan tindak pidana korupsi jika dengan sengaja menjual saham tersebut secara melawan hukum, yang disimpannya karena jabatannya atau membiarkan saham tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

    Dia mengatakan, harta kekayaan yang dimiliki oleh BUMN tidaklah menjadi bagian dari kekayaan negara. Ada penyertaan modal pemerintah atau pemisahan kekayaan negara dengan BUMN, yang dilakukan dalam rangka mitigasi risiko.

    “Tapi esensi dasar sebenarnya Yang Mulia, mengapa tadi disampaikan, kita harus melihat dulu apa pengertian dari penyertaan modal pemerintah atau sebagai kekayaan negara yang dipisahkan. Mengapa harus ada dipisahkan Yang Mulia, karena berlakulah ketentuan prinsip di Pasal 1 angka 21 PP Nomor 27 Tahun 2014,” tutur Dian kepada majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

    “Maksudnya apa, maksud pemisahan itu agar dia menjadi miliknya orang yang menerima, sehingga seluruh regulasi, mitigasi risiko berpindah kepada mereka semua,” sambungnya.

    Dian pun merespons terkait dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyatakan telah terjadi kerugian negara dalam kasus korupsi di lingkungan PT Timah.