Xcloud.id

Kasus: korupsi

  • Respons KPK Kala Maruarar Buat Sayembara Rp8 Miliar untuk Temukan Harun Masiku

    Respons KPK Kala Maruarar Buat Sayembara Rp8 Miliar untuk Temukan Harun Masiku

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara usai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengumumkan sayembara pencarian buron Harun Masiku senilai Rp8 miliar. 

    Seperti diketahui, Harun adalah buron KPK yang merupakan tersangka kasus suap penetapan anggota DPR Pergantian Antarwaktu (PAW) 2019-2024. Dia sudah buron sejak 2020. 

    Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mempersilahkan sayembara tersebut. Dis menilai lembaganya mengapresiasi peran seluruh elemen masyarakat dalam pemberantasan korupsi. 

    Alex, sapaannya, menilai sayembara pencarian tidak akan terkesan mendahului kerja penyidik KPK dalam memburu Harun selama empat tahun ini. 

    “Apanya yang mendahului? KPK kan tetap mencari HM [Harun] hanya sampai dengan saat ini kan belum dapat. Kalau masyarakat yang mau membantu kan baik,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan singkat, dikutip Jumat (29/11/2024).

    Dari sisi penyidikan, KPK menilai sayembara yang disampaikan oleh Maruarar menjadi dorongan moral bagi para penyidik untuk segera menemukan dan menangkap mantan caleg PDI Perjuangan (PDIP) itu.

    “Mudah-mudahan dalam waktu dekat banyak yang tertarik dengan sayembara ini dan banyak yang lebih aware terhadap lingkungannya dan mungkin yang selama ini tidak begitu tertarik dengan saudara HM, sekarang menjadi lebih tertarik. Artinya bisa memberikan informasi kepada kita,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur pada konferensi pers, dikutip Jumat (29/11/2024). 

    SAYEMBARA MARUARAR

    Sebelumnya, Maruarar menjelaskan saymebara terkait dengan pencarian Harun yang sudah berjalan sejak 2020. Menurut pria yang juga mantan politisi PDIP itu, sayembara itu merupakan bentuk dari partisipasi publik.

    “Kita kan berharap negara ini tidak ada kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?,” ujarnya kepada wartawan beberapa waktu lalu. 

    Maruarar lalu menyebut kasus suap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan yang melibatkan Harun adalah kasus besar. Dia mengindikasikan bahwa sumber uang sayembara itu nantinya berasal dari kantongnya sendiri. 

    “Apa salahnya saya memberikan itu? Kan partisipasi publik, orang uang pribadi kok,” kata putra politisi senior PDIP Sabam Sirait itu. 

    Pria yang akrab disapa Ara itu juga menuturkan bahwa kasus Harun yang tak kunjung mengalami perkembangan mendorongnya untuk berinisiatif dalam menggelar sayembara. 

    “Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun nggak ketemu, nggak ada jejaknya. Nah dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi. Tentu wartawan juga bisa cari bantuan, bisa dapat Rp8 miliar loh, kalau bisa nangkap,” paparnya. 

  • Hormat dan air mata Presiden RI untuk seluruh guru di Indonesia

    Hormat dan air mata Presiden RI untuk seluruh guru di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Velodrome, Jakarta, Kamis, 29 November 2024 diliputi rasa suka cita dari para guru yang merasa sangat dihormati oleh pemimpin tertingginya, Presiden Republik Indonesia.

    Betapa tidak, pada momentum acara yang dihadiri ribuan guru dari berbagai daerah tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto menyerukan komitmen dirinya beserta seluruh anggota Kabinet Merah Putih dalam memajukan pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan guru selaku tonggak berdirinya sebuah bangsa.

    Prabowo menyatakan guru adalah kunci bagi kebangkitan bangsa Indonesia. Menurut presiden ke-8 RI itu, negara hanya bisa makmur manakala pendidikan di negara tersebut berhasil, dan kunci keberhasilan pendidikan berhubungan erat dengan sosok para guru.

    Bagi Kepala Negara, tidak akan ada negara yang berhasil tanpa guru. Bahkan seorang Prabowo menyadari penuh bisa menjadi presiden Republik Indonesia, berkat jasa-jasa guru.

    Pernyataan itu merupakan salah satu penghormatan tinggi dari pemimpin puncak pemerintahan kepada para guru.​​​​​​​

    Prabowo menekankan, tidak ada pilihan bagi bangsa Indonesia kecuali untuk bangkit, agar tidak menjadi sebuah bangsa yang dipandang “begitu-begitu saja”.​​​​​​​

    Penerima anugerah bintang kehormatan dari banyak negara itu bertekad menghilangkan kemiskinan melalui pendidikan. Oleh sebab itu pula presiden yang alumni AKABRI (kini Akademi Militer) tahun 1974 tersebut menjadikan pendidikan sebagai fokus utama pemerintahan saat ini.

    Di banyak negara, fokus prioritas pemerintahan dicerminkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Banyak negara termasuk negara besar di dunia, mayoritas APBN-nya dialokasikan untuk sektor pertahanan, misalnya Amerika Serikat dan India.

    Untuk Indonesia sendiri dalam amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pendiri bangsa, telah disebutkan bahwa tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Makna perlindungan itu sejatinya adalah menyangkut unsur pertahanan.

    Namun demikian, Prabowo menyatakan pemerintahan yang dipimpinnya memilih menempatkan pendidikan sebagai sektor utama dalam APBN, bukan pertahanan.

    Ini tentu tidak juga salah, sebab pendidikan juga merupakan pertahanan dasar yang patut diperjuangkan untuk menciptakan sumber daya manusia tangguh di masa mendatang.

    Hasilnya, untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia alokasi anggaran pendidikan dalam APBN tahun 2025 menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah RI. Fakta itu mendapatkan tepuk tangan riuh para guru yang hadir dalam Puncak Peringatan hari Guru Nasional 2024.

    Meningkatkan kesejahteraan Guru

    Dalam usia kabinetnya yang baru “seumur jagung”, Presiden juga telah meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru aparatur sipil negara (ASN) yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta bagi guru-guru non-ASN.

    Sebagai contoh, guru ASN dapat tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok, sementara guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp2 juta per bulan.

    Pada tahun 2025 diproyeksikan terdapat 1.932.666 guru yang bersertifikat pendidik, atau secara persentase berjumlah 64,4 persen. Hal ini berarti terdapat peningkatan sebanyak 650 guru bersertifikat dibanding tahun 2024.

    Anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN juga akan dinaikkan pada tahun 2025 menjadi Rp81,6 triliun, atau naik sebanyak Rp16,7 triliun untuk kesejahteraan guru.

    Pemerintahan Prabowo juga berkomitmen meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru pada tahun 2025, melalui pelaksanaan pendidikan profesi guru (PPG) bagi 806.486 guru ASN dan non-ASN yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan D4 dan S1.

    Saat ini masih terdapat 249.623 guru yang belum berpendidikan D4 maupun S1. Menurut Prabowo, secara bertahap mulai 2025 para guru itu akan diberi bantuan pendidikan untuk melanjutkan studi ke jenjang D4 dan S1.

    Di sisi lain, pemerintah juga sedang membahas usaha meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN yang belum mendapat sertifikasi, melalui bantuan cash-transfer yang besarannya dan jumlah penerima akan disampaikan pada tahun 2025 sesuai pendataan Badan Pusat Statistik.

    Meningkatkan layanan pendidikan

    Sebagai bentuk komitmen Presiden atas peningkatan layanan pendidikan, pemerintahan Prabowo Subianto juga mengalokasikan dana Rp17,15 triliun pada 2025 untuk merehabilitasi, perbaikan dan renovasi 10.440 sekolah negeri dan swasta, di mana dana itu akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah secara cash-transfer.

    Harapannya, sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga bantuan tersebut juga memiliki efek berganda bagi daerah-daerah di mana sekolah itu berada.

    Kepala Negara menegaskan tidak boleh ada sekolah berfasilitas jelek, bahkan sampai tidak memiliki toilet sehingga membuat susah murid dan guru di sekolah.​​​​​​​

    Prabowo menyampaikan setidaknya terdapat 330 ribu sekolah di Indonesia yang harus diperbaiki, sehingga urusan peningkatan layanan pendidikan ini menjadi pekerjaan yang tidak ringan.

    Meskipun demikian, Kepala Negara optimistis, dengan kekayaan besar yang dimiliki Indonesia, maka segala rupiah yang dimiliki rakyat akan dinikmati pula oleh rakyat Indonesia.

    Putra ekonom terkemuka Indonesia, Sumitro Djojohadikusumo itu, sudah berhitung dengan para menterinya, bahwa kekayaan Indonesia begitu besar untuk dapat dijadikan pembiayaan bagi segala kepentingan rakyat.

    Prabowo pun bertekad untuk menghilangkan segala macam bentuk korupsi atau kecurangan hingga manipulasi dalam pemerintahan.

    Ia memberikan peringatan keras, bahwa korupsi harus hilang dari Indonesia, dan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk praktik korupsi, pencurian, dan penyelewengan.

    Air mata Prabowo

    Prabowo meminta para guru agar tabah dan bersabar atas perjuangan yang tengah dilakukan pemerintah.

    Presiden yang pernah mengenyam pendidikan dari berbagai sekolah di dunia itu meminta para guru menaruh kepercayaan penuh kepada pemerintahan yang dipimpinnya, termasuk soal pencanangan program makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil.

    Prabowo tegas menyatakan meskipun dirinya diejek, dianggap setengah gila atau mungkin sudah gila, namun program makan bergizi itu sangat mungkin dilaksanakan dan akan dilaksanakan segera.

    Kepala Negara kemudian meminta maaf apabila apa yang diberikan pemerintah kepada para guru selama ini belum mampu memenuhi seluruh harapan guru.

    Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu sampai menitikkan air mata saat menyampaikan hal tersebut. Prabowo juga sampai menyeka hidungnya dengan tisu.

    Prabowo tampaknya tidak kuasa menahan haru menatap harapan di wajah ribuan guru yang hadir di sana. Terlebih Prabowo juga teringat akan sosok ayahnya yang juga seorang guru.

    Putra ketiga begawan ekonomi Indonesia itu pun meminta seluruh anggota kabinetnya agar mengabdi kepada para guru dan rakyat.

    Bagi cucu pendiri salah satu bank BUMN itu, pengabdian kepada rakyat, bahkan jika pemimpin mati untuk rakyat, adalah sebuah kehormatan besar.

    Prabowo juga mengingatkan, bangsa Indonesia wajib menghormati seluruh pahlawan-pahlawan bangsa seperti Bung Karno, Bung Hatta, Sjahrir dan sebagainya. Namun sebelum itu ada sosok Ki Hajar Dewantara yang memperjuangkan pendidikan.

    Bangsa Indonesia juga mengetahui perang kemerdekaan direbut oleh perjuangan bersenjata, namun patut diingat Panglima TNI yang pertama di Indonesia merupakan seorang guru, kepala SMA Muhammadiyah di Purwokerto.

    Sebagai bentuk penghormatan kepada para guru, pada kesempatan itu Prabowo mengutus para menteri kabinetnya untuk menyanyikan lagu-lagu untuk menghibur para guru.

    Prabowo Subianto sebagai mantan prajurit, pada acara puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2024 juga memberikan salam hormat ala militer kepada ribuan guru yang hadir.

    Mantan Menteri Pertahanan itu memberikan hormat kepada para guru yang duduk di sebelah kiri, di depan, dan di sebelah kanan. Prabowo lantas menyerukan dengan berapi-api, “Terima kasih. Selamat berjuang! Merdeka!”

    Pidato pemimpin negara dalam acara puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2024 itu cukup berapi-api.

    Pidatonya mengingatkan kepada Presiden pertama RI Soekarno yang selalu berapi-api saat berpidato menggaungkan perjuangan kemerdekaan, sebagaimana bisa disaksikan melalui rekaman video, atau tergambar dalam buku-buku yang mengulas Soekarno. Salah satunya adalah buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia yang ditulis Cindy Adams tahun 1966.

    Pidato berapi-api itu, ditambah penghormatan tertinggi serta air mata Prabowo untuk para guru selaku pilar utama pendidikan bangsa, telah memberikan asa atas kebangkitan bangsa yang jalannya sudah terbuka di depan mata.​​​​​​​

    Prabowo memberikan perhatian besar terhadap upaya keberlangsungan sebuah generasi. Politikus berpengalaman itu sedang mempersiapkan kebangkitan suatu bangsa, melalui hal-hal dasar yakni pendidikan dan mencetak generasi-generasi penerus bangsa terbaik.

    Editor: Primayanti
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo: Korupsi Harus Berhenti di Indonesia – Page 3

    Prabowo: Korupsi Harus Berhenti di Indonesia – Page 3

    Presiden RI Prabowo Subianto mengalokasikan dana sebesar Rp17,15 triliun untuk merehabilitasi dan renovasi sekolah negeri dan swasta di Indonesia. Prabowo mengatakan uang tersebut akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah.

    “Untuk meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu dan merata, 2025 mengalokasikan dana Rp17,15 triliun untuk melakukan rehabilitasi perbaikan dan renovasi 10.440 sekolah negeri dan swasta dan dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah, cash transfer,” ujar Prabowo saat menghadiri Puncak Hari Guru Nasional di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).

    Dia menuturkan bahwa sekolah merupakan pusat pembangunan nasional. Prabowo tak mau ada sekolah-sekolah baik di kota maupun kecamatam yang atapnya roboh dan tidak memiliki kamar mandi untuk para siswa.

    “Sekolah harus bagus, sekolah harus bagus, harus bersih, harus baik. Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh, tidak boleh sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya,” katanya.

    Dengan dana yang diberikan pemerintah pusat, Prabowo ingin sekolah-sekolah membeli bahan-bahan bangunan di desa serta merekrut pekerja dari wilayahnya masing-masing. Sehingga, bantuan yang diberikan terasa manfaatnya oleh daerah dan desa.

    “Nanti sekolah-sekolah akan melakukan swa kelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat oleh daerah itu, oleh desa itu, kecamatan itu,” ujarnya.

    “Bisa beli bahan-bahan dari daerah tersebut, pekerja dari daerah tersebut, bisa gotong royong. Nilai itu bisa lebih bermanfaat dan berhasil untuk dirasakan oleh siswa guru dan rakyat setempat,” sambung Prabowo Subianto.

  • MK Kabulkan Sebagian Gugatan Kewenangan KPK Kendalikan Penyidikan untuk Orang yang Tunduk Pada Peradilan Militer

    MK Kabulkan Sebagian Gugatan Kewenangan KPK Kendalikan Penyidikan untuk Orang yang Tunduk Pada Peradilan Militer

    MK Kabulkan Sebagian Gugatan Kewenangan KPK Kendalikan Penyidikan untuk Orang yang Tunduk Pada Peradilan Militer
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Mahkamah Konstitusi
    (MK) mengabulkan gugatan perkara nomor 87/PUU-XXI/2023 yang meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) berhak mengendalikan kasus korupsi di tubuh institusi militer.
    “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang yang digelar Jumat (29/11/2024).
    Dalam putusan itu, Suhartoyo menyatakan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada
    peradilan militer
    dan peradilan umum, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
    Syarat yang dimaksud sepanjang Pasal tersebut tidak dimaknai “Komisi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal dimulai/ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”.
    Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat Gugum Ridho Putra yang menggugat frasa “mengkoordinasikan dan mengendalikan” dalam Pasal 42 UU 30/2002 tentang KPK.
    Dalam petitumnya, pemohon meminta agar frasa tersebut dimaknai KPK memiliki kewajiban melakukan koordinasi dan mengendalikan kasus korupsi yang tunduk pada peradilan militer.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ditanya Apakah Khawatir Nasibnya seperti Tom Lembong, Anies: Semoga Pak Prabowo Adil Megapolitan 29 November 2024

    Ditanya Apakah Khawatir Nasibnya seperti Tom Lembong, Anies: Semoga Pak Prabowo Adil Megapolitan 29 November 2024

    Ditanya Apakah Khawatir Nasibnya seperti Tom Lembong, Anies: Semoga Pak Prabowo Adil
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan yakin pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berlaku adil dan tidak bertindak berdasar rasa dendam.
    Hal ini disampaikan Anies menanggapi kasus hukum yang menjerat sahabat sekaligus mantan
    co-captain
     Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, Tom Lembong. 
    Dalam program 
    Rosi, Kompas TV,
    Kamis (28/11/2024), mulanya Anies ditanya, apakah ia khawatir nasibnya akan sama seperti Tom Lembong. 
    “Pak Anies, seberapa khawatir Pak Anies akan di-Tom Lembong-kan?” tanya Pemimpin Redaksi Kompas TV, Rosiana Silalahi, kepada Anies. 
    “Semoga tidak terjadi,” jawab Anies.
    Anies lantas menyinggung ucapan Prabowo yang meminta jajarannya untuk berlaku adil.
    “Dan kami percaya bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo akan mengirimkan pesan kepada semua. Dan disampaikan Pak Prabowo untuk berlaku adil. Tidak ada, istilah yang beliau itu, balas dendam dan lain-lain atas semuanya,” ujar Anies.
    Atas perintah Prabowo itu, kata Anies, semestinya, tidak ada masalah yang dibuat-buat.
    “Saya yakin Presiden Prabowo akan mengirimkan pesan kepada semua. Sehingga, bila memang tidak ada masalah, ya tidak usah dibuat masalah. Kan kira-kira begitu,” kata dia.
    Anies pun berharap kasus yang dihadapi Tom Lembong bisa berujung pada keadilan yang sebenar-benarnya.
    “Saya berharap persoalan yang sedang dialami oleh Pak Tom lembong ini nantinya akan berujung pada ditemukannya keadilan,” ucap dia.
    Adapun permohonan praperadilan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong ditolak dalam sidang pembacaan putusan praperadilan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi kebijakan impor gula tahun 2015-2016.
    “Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhkan, menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan Selasa, 26 November 2024,” kata hakim tunggal Tumpanuli Marbun dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).
    Dengan putusan ini, penetapan tersangka Tom yang sebelumnya digugat tetap sah.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dukung Menteri Ara soal Sayembara Tangkap Harun Masiku, MAKI: KPK Sudah Mentok

    Dukung Menteri Ara soal Sayembara Tangkap Harun Masiku, MAKI: KPK Sudah Mentok

    Dukung Menteri Ara soal Sayembara Tangkap Harun Masiku, MAKI: KPK Sudah Mentok
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Koordinator Masyarakat Anti
    Korupsi
    Indonesia (
    MAKI
    ) Boyamin Saiman menyambut positif inisiatif
    sayembara
    untuk menangkap buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
    Harun Masiku
    .
    Harun Masiku, yang merupakan mantan kader PDI-P, telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2019.
    Boyamin mengungkapkan bahwa dirinya juga telah membuka sayembara untuk masyarakat yang dapat menemukan Harun Masiku, dengan imbalan berupa iPhone terbaru.
    “Saya menyambut gembira kalau ada yang melakukan sayembara penangkapan Harun Masiku, karena saya sendiri kan juga sudah membuat sayembara, tapi hadiah saya waktu itu kan iPhone terbaru, sampai sekarang masih berlaku sayembara itu,” ujarnya saat dihubungi
    Kompas.com
    pada Jumat (29/11/2024).
    “Kalau sekarang ada yang lain termasuk Ara (Menteri PKP) membuat sayembara hadiah Rp 8 miliar, ya saya tambah senang,” katanya.
    Ia menilai sayembara adalah salah satu opsi untuk menemukan Harun Masiku, mengingat kasus ini sudah berlangsung cukup lama tanpa perkembangan yang signifikan.
    Boyamin juga mencatat bahwa KPK tampak belum mendapatkan informasi terbaru mengenai keberadaan Harun Masiku.
    “Saya berharap ini merangsang orang lain juga untuk membuat sayembara lagi. Karena nampaknya KPK sudah mentok dan tidak bisa menangkap Harun Masiku,” ucapnya.
    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, juga mengadakan sayembara untuk menemukan Harun Masiku dengan tawaran hadiah sebesar Rp 8 miliar dari kocek pribadinya.
    Ara menjelaskan bahwa partisipasi publik sangat penting untuk menunjukkan bahwa tidak ada individu yang kebal hukum di Indonesia.
    “Kita berharap negara ini tidak ada kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?” tegas Ara saat ditemui di Stasiun Manggarai, Rabu (27/11/2024), seperti dikutip dari
    Kontan.co.id.
    Ara menambahkan bahwa kasus hilangnya Harun Masiku perlu diangkat kembali, mengingat sudah lama tidak ada perkembangan.
    “Indonesia tidak boleh kalah dengan koruptor, untuk itu sayembara ini demi menunjukkan tidak ada orang yang kebal hukum,” tuturnya.
    Ia juga mengajak wartawan untuk turut serta dalam mencari Harun Masiku, dengan imbalan yang cukup besar jika berhasil.
    “Indonesia tidak boleh kalah dengan koruptor, untuk itu sayembara ini demi menunjukkan tidak ada orang yang kebal hukum,” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menhub Bertemu Jaksa Agung, Bahas Kerja Sama Pencegahan Korupsi

    Menhub Bertemu Jaksa Agung, Bahas Kerja Sama Pencegahan Korupsi

    Jakarta –

    Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi. Pertemuan itu dalam rangka kerja sama strategis kedua lembaga.

    Pertemuan digelar secara tertutup di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024). ST Burhanuddin menyampaikan pertemuan itu sebagai dukungan Kejagung terhadap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

    “Kejaksaan siap berkoordinasi dan memberikan masukan terkait penegakan hukum,” ujar Jaksa Agung dalam keterangannya, Jumat (29/11).

    “Utamanya mengenai langkah-langkah pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan,” sambungnya.

    Di sisi lain, Dudy Purwagandhi menyampaikan terima kasih kepada Kejaksaan atas kerja sama yang telah terjalin hingga kini. Termasuk, atas pendampingan yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap proyek strategis nasional (PSN) yang digarap oleh Kementerian Perhubungan.

    Selain itu, Dudy menuturkan bahwa Kemenhub memiliki perguruan tinggi dan Balai Pendidikan dan Pelatihan yang tersebar di Indonesia. Dia lantas meminta kejaksaan sebagai mitra untuk mengisi materi dalam pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan hukum.

    Menhub Dudy (Dok Kejagung RI)

    Ada juga Direktur Jenderal Perhubungan Darat Irjen Risyapudin Nursin, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi, Direktur Jenderal Udara Lukman Laisa, Direktur Jenderal Perkeretaapian M. Risal Wasal, dan Badan Kebijakan Transportasi, Robby Kurniawan.

    (ond/dnu)

  • Alasan Firli tak Hadiri Pemeriksaan Sebagai Tersangka Korupsi, Ada Pengajian Keluarga

    Alasan Firli tak Hadiri Pemeriksaan Sebagai Tersangka Korupsi, Ada Pengajian Keluarga

    GELORA.CO – Absennya Firli Bahuri dari pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya dikatakan bukan sikap mangkir ataupun penolakan. Pengacara Firli, Ian Iskandar mengatakan, kliennya tak bisa menghadiri permintaan keterangan sebagai tersangka lantaran waktunya yang bersamaan dengan kegiatan sosial pribadi mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

    Kata Ian, saban Kamis, setiap pekannya, keluarga Firli kerap melakukan pengajian rutin di kediaman. Dan pada hari yang sama, Kamis (28/11/2024), kata Ian, juga bertepatan dengan peringatan tujuh hari wafat keponakan Firli. Alasan-alasan tersebut yang dikatakan Ian membuat Firli tak bisa hadir dalam pemeriksaan tersebut.

    “Perlu kami jelaskan, bahwa kenapa beliau tidak hadir, karena bersamaan setiap hari Kamis di rumah beliau, itu ada pengajian rutin,” kata Ian di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

    Pengajian keluarga tersebut, kata Ian, tak bisa ditinggalkan oleh Firli. “Pengajian itu selalu mengundang anak-anak yatim sebagai kegiatan sosial beliau. Dan kebetulan juga, ada keponakan beliau meninggal dan dilakukan semacam sedekah tujuh hari,” begitu kata Ian.

    Sebab itu, kata Ian, absennya Firli dari undangan pemeriksaan lanjutan atas kasusnya, bukan kesengajaan. “Jadi saat yang bersamaan, ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan oleh beliau,” begitu kata Ian.

    Pun alasan-alasan tersebut, kata Ian, sudah dia sampaikan ke Bareskrim di Mabes Polri. Sebab kata Ian, meskipun pemeriksaan lanjutan terhadap Firli dilakukan oleh tim penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya. Namun permintaan keterangan lanjutan Firli sebagai tersangka dilakukan di Bareskrim Mabes Polri.

    Selain alasan-alasan pribadi yang nonyuridis tersebut, kata Ian, tim pengacara juga menyampaikan sejumlah faktor hukum yang tak mengharuskan Firli datang ke pemeriksaan Kamis (28/11/2024). Ian menerangkan, terkait dengan proses hukum terhadap Firli sendiri.

    Kata Ian, kliennya sudah berstatus tersangka sepanjang satu tahun. Namun penyidikan di Polda Metro Jaya tak kunjung melengkapi berkas perkara yang sudah berkali-kali dimentahkan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Ian mencatat, dari keseluruhan pelimpahan berkas perkara penyidik ke penuntutan sudah tujuh kali dilakukan. Dua kali pelimpahan berkas secara formal, sedangkan nonformal dilakukan sebanyak lima kali.

    Dari catatan mondar-mandir berkas dari penyidik ke penuntutan menunjukkan tak adanya alat bukti yang terpenuhi dalam sangkaan terhadap Firli. Sehingga, kata Ian, kasus yang menetapkan Firli sebagai tersangka itu ditengarai hanya pemaksaan untuk pemidanaan. Karena itu, Ian mengatakan, alasan Firli tak datang dalam pemeriksaan Kamis (28/11/2024) juga sebagai respons atas nasib hukumnya yang sudah satu tahun mangkrak tanpa kepastian hukum.

    “Sehingga kami menganggap tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan untuk diperiksa,” ujar Ian. Sebab kata Ian, semua keterangan atas apa yang disangkakan terhadap Firli sudah dilakukan selama ini. “Beliau ini sudah diperiksa lebih dari lima kali. Dan mau diperiksa terkait materi apa lagi?,” begitu ujar Ian.

    Firli Bahuri kembali mangkir dari pemeriksaannya sebagai tersangka di Polda Metro Jaya, Kamis (28/11/2024). Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Komisaris Besar (Kombes) Ade Safri Simanjuntak mengatakan, Firli tak hadir memenuhi pemanggilan pemeriksaan terkait perkara dugaan korupsi penerimaan suap dan gratifikasi, serta pemerasan yang dilakukan terhadap mantan menteri pertanian (mentan) Syahrul Yasin Limpo.

    Ade mengatakan, Firli tak hadir ke ruang penyidikan melalui pemberitahuan dari tim pengacaranya. “Untuk tersangka FB (Firli Bahuri) melalui kuasa hukumnya Ian Iskandar pagi tadi telah menyampaikan kepada penyidik bahwa tersangka FB tidak hadir memenuhi panggilan penyidik hari ini,” begitu kata Ade melalui keterangan tertulis yang diterima wartawan di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

    Ade tak mengetahui alasan pasti mengapa Firli tak datang dalam pemanggilannya kali ini. Namun begitu, kata Ade, tim penyidiknya bersama-sama Bareskrim Mabes Polri akan melakukan konsolidasi untuk mengambil langkah lanjutan atas penuntasan kasus Firli tersebut, termasuk kemungkinan apakah akan dilakukan upaya penjemputan paksa. “Selanjutnya tim penyidik akan melakukan konsolidasi terkait hal ini untuk menentukan langkah-langkah tidak lanjut dalam rangka penyidikan,” ujar Ade.

    Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dittreskrimsus) Polda Metro Jaya sejak Rabu (20/11/2024) sudah melayangkan surat pemanggilan kembali terhadap Firli sebagai tersangka untuk diperiksa. Penyidik menjadwalkan pemeriksaan tersebut pada Kamis (28/11/2024) di Bareskrim Polri.

    Pemeriksaan terhadap Firli ini, bukan kali pertama. Berkali-kali ia diperiksa sebagai tersangka. Akan tetapi beberapa kali juga dia menolak untuk datang. Kasus yang menjerat Firli sebagai tersangka ini, sudah setahun tanpa kejelasan. Firli berstatus tersangka sejak 23 November 2023 lalu. Akan tetapi status nya tak dilakukan penahanan. Pun berkas perkaranya tak juga kunjung dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk diajukan ke persidangan.

  • Kejagung Periksa Keluarga Pengacara Ronald Tannur Nasional 29 November 2024

    Kejagung Periksa Keluarga Pengacara Ronald Tannur Nasional 29 November 2024

    Kejagung Periksa Keluarga Pengacara Ronald Tannur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap keluarga pengacara
    Ronald Tannur
    Lisa Rahmat (LR) terkait
    dugaan suap
    kepada hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
    Pemeriksaan ini dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menyampaikan bahwa terdapat empat orang yang diperiksa.
    Mereka adalah SJJB sebagai pihak swasta, SC sebagai kerabat LR, SA sebagai adik ipar tersangka LR, dan DR sebagai adik tersangka LR.
    Pemeriksaan ini terkait dengan perkara pemufakatan jahat tindak pidana korupsi suap dan atau gratifikasi dalam penanganan perkara terpidana Ronald Tannur 2023-2024
    Lebih lanjut, Harli menjelaskan bahwa keempat saksi tersebut diperiksa di Jakarta untuk mendalami perkara pemufakatan jahat yang melibatkan tindak pidana korupsi suap atau gratifikasi dalam penanganan perkara Ronald Tannur, dengan tersangka Zarof Ricar (ZR) dan LR.
    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” ungkap Harli dalam keterangan resmi pada Kamis (28/11/2024).
    Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan enam orang tersangka terkait dugaan suap yang melibatkan vonis Ronald Tannur.
    Di antara tersangka tersebut terdapat tiga hakim PN Surabaya, yaitu Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, yang terbukti menerima
    fee
    dari pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat (LR), untuk mempengaruhi vonis bebas di tingkat pertama.
    Selain itu, Kejagung juga menetapkan mantan petinggi Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar sebagai tersangka karena terlibat dalam permufakatan jahat dengan LR untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tannur.
    Kejagung juga menetapkan Ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja (MW), sebagai tersangka karena diduga memberikan ‘fee’ kepada LR untuk ‘mengamankan’ vonis anaknya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Setiap rupiah milik rakyat harus dinikmati oleh rakyat 

    Setiap rupiah milik rakyat harus dinikmati oleh rakyat 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Presiden: Setiap rupiah milik rakyat harus dinikmati oleh rakyat 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 28 November 2024 – 22:56 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan tekad pemerintah untuk bekerja keras memastikan agar setiap rupiah milik rakyat harus dinikmati oleh rakyat.

    “Pekerjaan kita tidak ringan, tetapi kita bertekad untuk bekerja keras, kita bertekad setiap rupiah milik rakyat Indonesia harus dinikmati oleh rakyat Indonesia,” ucap Presiden Prabowo dalam acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional di Jakarta, Kamis.

    Presiden mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang diberkahi kekayaan alam yang melimpah, dan kekayaan tersebut harus disyukuri. Para pendahulu, baik presiden maupun menteri, juga telah mengabdi untuk membangun negeri yang kaya ini.

    “Semua punya jasa pengabdian pada negara dan bangsa serta rakyat. Janganlah kita menjadi bangsa dan rakyat yang tidak bersyukur kepada pendahulu, kepada orang tua, kepada senior,” kata Prabowo.

    Berkaca dari sumbangsih yang diberikan oleh para pendahulu, Presiden mengatakan bahwa pemerintahan saat ini harus bisa bekerja lebih baik lagi untuk rakyat.

    Kepala Negara menegaskan bahwa Pemerintah harus berani berjuang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bersungguh-sungguh bekerja untuk rakyat.

    Disebutkan pula berbagai persoalan yang dihadapi, seperti praktik korupsi, judi daring, penyelundupan, manipulasi, penipuan, dan praktik curang lainnya yang berakibat kekayaan nasional banyak yang hilang dan tidak bisa dinikmati oleh rakyat.

    “Kita bertekad memperbaiki, dan saya sudah lihat angka-angkanya, dan saya sudah bekerja keras dengan para menteri, kita punya strategi, kita yakin kita akan memperbaiki hal ini,” ucap Prabowo.

    Dalam kesempatan itu, Presiden menyatakan tekad dan komitmen pemerintahannya untuk memajukan pendidikan.

    Prabowo menekankan bahwa pendidikan yang baik adalah kunci kemakmuran suatu bangsa, dan kunci dari pendidikan yang baik adalah guru.

    Presiden juga menyampaikan telah meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru, mengalokasikan dana untuk rehabilitasi sekolah, serta berjanji memberikan televisi yang canggih di setiap sekolah agar tidak ada lagi sekolah terpencil yang tidak bisa mendapatkan pelajaran dengan baik.

    Sumber : Antara