Kasus: korupsi

  • Peringatan Keras Polda Riau terhadap Kepala Daerah Terpilih, Apa Itu?

    Peringatan Keras Polda Riau terhadap Kepala Daerah Terpilih, Apa Itu?

    Liputan6.com, Pekanbaru – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) telah usai dengan pemungutan suara. Para kontestan Pilkada 2024 menunggu pengumuman resmi perolehan suara terbanyak dari Komisi Pemilihan Umum.

    Pada Februari tahun depan kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak dilantik. Polda Riau melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus memberikan pesan penting kepada pemimpin terpilih agar tidak korupsi.

     

    Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Komisaris Besar Nasriadi, para pemimpin yang terpilih harus amanah menjalankan tugas dan bertanggung jawab kepada rakyat.

    “Masyarakat antusias menyalurkan hak politiknya, kepercayaan rakyat terhadap proses demokrasi ini harus dijaga, jangan tergoda untuk melakukan tindakan korupsi,” tegas Nasriadi, Jum’at malam, 29 November 2024.

    Pemimpin daerah harus menjadikan integritas dan akuntabilitas sebagai prioritas utama dalam menjalankan tugas. Jangan salah gunakan kekuasaan yang diperoleh dari suara masyarakat.

    Nasriadi menjelaskan, praktik korupsi bisa merusak sendi-sendi pemerintahan dan memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Pencegahan korupsi harus menjadi komitmen bersama, baik oleh pejabat yang terpilih maupun masyarakat.

    Sebagai penegak hukum, tegas Nasriadi, Polda Riau akan terus mengawasi dan menindak tegas setiap indikasi korupsi di pemerintahan. 

    “Kami akan bekerja sama dengan lembaga terkait untuk mengawasi jalannya pemerintahan, memastikan bahwa tidak ada celah bagi praktik-praktik koruptif,” katanya.

    Sebagai upaya pencegahan, Nasriadi mengajak masyarakat aktif mengawasi kinerja pemerintahan. Masyarakat jangan hanya menjadi penonton, tetapi berperan mengawasi anggaran negara dan kebijakan publik.

    “Pilkada memang telah selesai, tanggung jawab menjaga kepercayaan rakyat dan memastikan pemerintahan yang bersih dan transparan harus terus dilakukan oleh setiap pemimpin yang terpilih,” tegas Nasriadi.

    Ia juga berharap agar para pemimpin dapat memberikan teladan yang baik dan mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.

    Dengan semangat tersebut, Nasriadi mengajak semua pihak untuk mendukung langkah-langkah positif dalam pembangunan daerah. 

    “Semoga pemimpin yang terpilih dapat menjadi teladan bagi masyarakat dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab,” imbuh Nasriadi.

     

    *** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

     

    Libatkan Barongsai, Banser Cilacap Tolak Yerusalem Ibu Kota Israel

  • Bukannya Bantu Warga, Kepala Bulog Malah Jual Beras SPHP ke Pedagang Demi Raup Untung Rp2,1 Miliar

    Bukannya Bantu Warga, Kepala Bulog Malah Jual Beras SPHP ke Pedagang Demi Raup Untung Rp2,1 Miliar

    TRIBUNJATIM.COM – Korupsi beras 700 kilogram, Kepala Bulog Bulukumba, Sumsel, Ervina Zulaeha (49), kini jadi sorotan.

    Ervina Zulaeha terbukti malah menjual beras, yang harusnya ditujukan untuk masyarakat, ke pedagang.

    Dari hasil penjualan beras ke pedagang ini, Ervina Zulaeha meraih untung Rp2,1 miliar.

    Ervina memiliki misi untuk menstabilkan lonjakan harga beras di pasar lewat beras SPHP pemerintah.

    Diketahui, beras tersebut seharusnya diperuntukkan untuk dijual di masyarakat umum saat harga beras tinggi tahun 2023 lalu.

    Beras SPHP pemerintah yang dikelola oleh Bulog bertujuan menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras di tingkat konsumen.

    Tujuannya untuk menanggulangi gejolak harga beras, dan mengendalikan inflasi saat itu.

    Total yang disiapkan oleh pemerintah pusat 1.344.490 kilogram atau senilai Rp11.230.283.000.

    Dari jumlah tersebut, beras SPHP yang disalurkan kepada distributor atau pengecer hanya sejumlah 643.023 kilogram.

    Sedangkan yang disalurkan tidak sesuai ketentuan sejumlah 710.467 kilogram atau terdapat 52,84 persen.

    Namun Ervina Zulaeha malah menjual beras ke pedagang bersama eks Asisten Suplay Chain dan Pelayanan Publik Bulog Kanca Bulukumba.

    Atas perbuatan tersebut, Kejari menetapkan Ervina Zulaeha bersama pengusaha beras asal Kupang NTT, Jeneponto dan R, IDT, SS, serta eks Asisten Suplay Chain dan Pelayanan Publik Bulog Kanca Bulukumba sebagai tersangka korupsi.

    Sebelum ditetapkan tersangka, Inspektorat Bulukumba mengungkap kerugian negara yang ditimbulkan tersebut.

    “Atas perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2.144.829.290,” jelas Kepala Kejari Bulukumba, Banu Laksamana, Jumat (29/11/2024) kemarin.

    Kemasan beras SPHP milik salah satu pedagang pasar di Kabupaten Madiun (TRIBUNJATIM.COM/FEBRIANTO RAMADANI)

    Motif dugaan korupsi yakni mereka melakukan penyimpangan pendaftaran calon distributor pedagang eceran dan mitra perusahaan.

    Mereka juga melakukan penyimpangan penyerahan barang di gudang, peyimpangan penyaluran beras SPHP.

    Hingga penggunaan rekening pribadi dengan tujuan memperoleh keuntungan.

    Sementara di tahun 2023 lalu, Bulog Bulukumba gencar melakukan pasar murah kerjasama pemerintah di Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, hingga Sinjai.

    Bicara tentang beras, seorang penjual terang bulan di Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), Hatip, gigit jari usai diajak ngonten oleh pasangan suami-istri konten kreator.

    Bagaimana tidak, ia diajak ngonten oleh konten kreator tersebut dan dapat beras, tapi ternyata diambil lagi.

    Kini setelah kisahnya viral, Hatip menerima banyak bantuan.

    Hatip merupakan penjual terang bulan asal Pasuruan yang sehari-hari mangkal di Sidoarjo.

    Ia sudah berjualan sejak 1992 silam. 

    Sebagai pedagang, Hatip merasakan suka duka selama berjualan.

    Dagangannya tak selalu habis.

    Sering kali ia harus membawa pulang sisa dagangannya.

    Kondisi Hatip yang memprihatinkan sempat dimanfaatkan oleh orang tak bertanggung jawab.

    Hatip bercerita, dirinya sempat didatangi pasangan suami istri (pasutri) yang sehari-hari menjadi konten kreator.

    Mereka mengajak Hatip membuat konten dengan memberikan sedekah berupa beras lima kilogram.

    Alih-alih diberikan, beras tersebut justru diambil kembali seusai ngonten.

    “Kena tipu pasutri di depan SD Kwangsan, Sedati Sidoarjo wajib kita viralkan,” tulisnya dalam keterangan video dikutip dari akun TikTok @akalsehat678, Jumat (15/11/2024).

    “Diambil lagi cuma untuk difoto,” lanjut keterangan.

    Hatip penjual martabak diajak buat konten dapat beras 5 kg lalu diambil lagi, cuma diganti Rp20 ribu (TikTok/akalsehat678)

    Sebagai ganti beras 5 kg tersebut, pasutri tersebut memberikan uang kepada Hatip.

    “Berasnya dikembaliin diganti uang 20 ribu abis difoto, dinampanin, dikasih beras, diambil lagi,” ungkap Hatip.

    Ia mengatakan, saat itu suaminya bertugas menyerahkan beras, sementara istrinya mengambil foto penyerahan beras kepada pedagang.

    “Itu perempuan bagian moto, lakinya yang ngasih beras,” tutur pria yang kerap berjualan di SD Kwangsang Sedati tersebut.

    Bahkan pemberian beras tersebut telah dua kali dikonteni pasutri konten kreator tersebut.

    “Dua kali sampai (dikonteni),” ungkapnya.

    Hatip mengingat ciri-ciri pasutri tersebut menggunakan sepeda motor Revo berwarna hitam dengan nopol W.

    Unggahan video itupun lantas ramai membuat netizen meradang hingga mencari siapa sosok konten kreator yang dimaksud.

    “Viralin pasutri penipu itu,” beber cuwelmom.

    “ksihan bgt beras 5kg aj diambil lagi,” komentar CinderlelA.

    “Kalau pas fyp pasutri itu bnyak yg donasi uangnya pasti gak dikasihkan,” kata Khalisa mukmina.

    “Konten kreator makin kaya Krn bnyk viewers, ternyata realita ga sesuai sama di video, edun,” ujar hesty_ry83.

    “Ya allah..bapak ini bapak penjual terang bulan sejak jaman sd aku dulu .semoga diganti dengan rezeki yg lebih baik pak,” ujar Naniluna.

    Mendengar kisah memilukan tersebut, perekam video memberikan uang tunai untuk membantu Hatip.

    Di video lain, Hatip kembali mendapat bantuan dari seseorang.

    Senyum pun merekah ketika Hatip menerima bantuan uang tersebut.

    Berita Viral lainnya

  • Saya Tak Ingin Negara Kalah

    Saya Tak Ingin Negara Kalah

    GELORA.CO – Politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait alias Ara, menghebohkan publik dengan mengumumkan sayembara untuk mencari buron legendaris KPK, Harun Masiku.

    Tak tanggung-tanggung, Ara bahkan menyiapkan uang sejumlah Rp 8 miliar bagi yang berhasil menangkap Masiku.

    Ara menjelaskan bahwa sayembara itu dilakukannya semata-mata sebagai bentuk partisipasi publik. Ia menyebut, tak ingin negara kalah dengan satu orang koruptor bernama Harun Masiku.

    “Masa ada kasus besar kayak begitu, ini negara besar, ya, partisipasi publiknya tinggi, ya, masa Harun Masiku bisa mengalahkan negara sih?” ujar Ara kepada wartawan di Rusun Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11).

    “Saya sebagai warga negara tidak terima negara saya, bangsa ini kalah sama koruptor namanya Harun Masiku,” sambung mantan politikus PDIP itu.

    Masiku merupakan mantan caleg PDIP yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap komisioner KPU pada awal 2020 lalu. Hingga kini, Masiku sudah hampir 5 tahun berstatus buron dan belum kunjung diringkus KPK.

    Ara menduga bahwa ada orang besar di balik kasus Masiku tersebut. Menurutnya, Masiku tak mungkin hilang begitu saja saat lembaga antirasuah terus mencari keberadaannya.

    Oleh karenanya, Ara menekankan bahwa sudah saatnya rakyat ikut terlibat dalam upaya menangkap Harun Masiku. Lewat sayembara yang diadakannya, Ara ingin negara bisa menang melawan koruptor.

    “Dan saya yakin itu ada masalah-masalah besar yang dia simpan, dan dia melibatkan orang-orang besar, saya tidak tahu, ya. Tapi enggak mungkin tiba-tiba dia bisa hilang begitu dicari kemana-mana,” ucap dia.

    “Nah mungkin ini sudah waktunya rakyat terlibat. Pasang mata, telinga baik-baik, ya, dari berkat yang Tuhan kasih kepada saya, saya tidak mau negara ini kalah dari koruptor yang namanya Harun Masiku. 

    Negara ini harus menang, ya. Kasih informasinya kepada siapa, Rp 8 miliar ya dari uang pribadi saya,” pungkasnya.

    Lebih lanjut, Ara menyebut bahwa respons yang muncul di publik, termasuk oleh KPK, juga positif.

    “Kan sudah disampaikan oleh KPK itu oke, betul, kan? Dan saya mendapatkan WA, SMS dari teman-teman DPR juga saya lihat positif, kok, dari KPK positif, kok,” tutur dia.

    Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, angkat bicara terkait sayembara yang dibuka Ara. Ia menyebut bahwa pihaknya terus berupaya melakukan pencarian terhadap Harun Masiku.

    Oleh karenanya, Tanak pun mengapresiasi langkah Ara untuk membantu pencarian buron legendaris KPK tersebut.

    “Kita patut mengapresiasi hal baik yang dilakukan oleh Pak Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia, untuk membantu melakukan penangkapan terhadap Harun Masiku,” kata Tanak saat dihubungi, Kamis (28/11) kemarin.

    “Melalui sayembara dengan memberi hadiah Rp 8 miliar bagi yang menangkap Harun Masiku dalam upaya menegakkan hukum di NKRI,” lanjutnya.

    Bahkan, Tanak menekankan bahwa upaya Ara tersebut patut diberikan penghargaan oleh negara.

    “Sikap beliau tentunya layak/patut menjadi contoh dan beliau patut diberi penghargaan atas sikap beliau untuk melakukan hal yang sungguh sangat luar biasa baik,” imbuh dia.

    “Untuk itu, sudah sepatutnya beliau diberi penghargaan oleh negara,” paparnya.

    Pasalnya, kata Tanak, dari sekitar kurang lebih 280 juta jiwa penduduk Indonesia, hanya Ara yang berani mengorbankan hartanya untuk membantu penangkapan buron KPK tersebut.

    “Dari sekitar 281,6 juta jiwa penduduk Indonesia, hanya beliau yang mau mengorbankan hartanya agar pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dapat ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum,” pungkas dia.

    Kasus Harun Masiku

    Kasus Harun Masiku ini terungkap diawali OTT KPK pada Januari 2020. Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjadi salah satu pihak yang dijerat tersangka dalam kasus penerimaan suap tersebut. Wahyu terbukti menerima suap senilai Rp 600 juta dari mantan caleg PDIP itu.

    Suap diberikan agar Wahyu mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR F-PDIP melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

    Sementara Harun Masiku yang gagal ditangkap KPK pada saat OTT masih buron hingga kini. Sudah hampir 5 tahun, ia masih buron dan belum kunjung diringkus oleh lembaga antirasuah.

    Wahyu Setiawan mendapat Pembebasan Bersyarat per tanggal 6 Oktober 2023. Usai bebas itu, Wahyu Setiawan sempat diperiksa KPK juga tak lama setelah rumahnya digeledah penyidik.

    Adapun KPK juga telah mencegah lima orang ke luar negeri, yang merupakan pengembangan kasus Harun Masiku. Mereka diduga terkait dengan upaya perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku.

    Mereka yang dicegah yakni: advokat bernama Simeon Petrus; mahasiswa Hugo Ganda dan Melita De Grave; Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto; hingga staf Hasto yang bernama Kusnadi.

  • Buat Sayembara Tangkap Harun Masiku, Ara: Saya Tidak Mau Negara Kalah dengan Koruptor

    Buat Sayembara Tangkap Harun Masiku, Ara: Saya Tidak Mau Negara Kalah dengan Koruptor

    Jakarta, Beritasatu.com – Politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait, mengungkapkan alasan dirinya mengadakan sayembara untuk menangkap buronan KPK Harun Masiku. Dalam sayembara ini, ia menawarkan hadiah senilai Rp 8 miliar dari uang pribadinya.

    Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar, langkah tersebut dilakukan karena ia merasa tidak rela apabila Indonesia tunduk kepada seorang koruptor.

    “Saya sebagai warga negara tidak terima negara saya, bangsa ini, kalah dengan koruptor yang namanya Harun Masiku. Saya yakin ada masalah-masalah besar yang dia simpan, dan dia melibatkan orang-orang besar. Saya tidak tahu ya,” kata Ara saat ditemui di Rusunawa Rawa Buaya, Sabtu, (30/11/23).

    Menteri perumahan dan kawasan permukiman (PKP) tersebut menambahkan, sayembara ini diharapkan menjadi momentum dalam melibatkan masyarakat dalam memburu pelaku korupsi seperti Harun Masiku.

    “Ini sudah waktunya rakyat terlibat. Pasang mata dan telinga baik-baik, dari berkat yang Tuhan kasih kepada saya, saya tidak mau negara ini kalah dari koruptor yang namanya Harun Masiku. Negara ini harus menang,” tegasnya.

    Ara juga mengungkapkan, sejak mengadakan sayembara penangkapan Harun Masiku, ia menerima dukungan positif dari sejumlah pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Masyarakat Ngawi Soroti Kenaikan Kekayaan Kepala DLH Mantan Kadisdik

    Masyarakat Ngawi Soroti Kenaikan Kekayaan Kepala DLH Mantan Kadisdik

    Ngawi (beritajatim.com) – Masyarakat Ngawi tengah menyorot kenaikan signifikan kekayaan Muhammad Taufiq Agus Susanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ngawi mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Ngawi. Muhammad Taufiq dinyatakan tersangka dalam kasus dana hibah dengan nilai Rp19 miliar, Jumat (29/11/2024).

    Agus Fathoni, atau yang akrab disapa Atong, aktivis dari komunitas Langgar Sawo Ijo, menyoroti peningkatan kekayaan MT yang mencapai Rp750 juta dalam periode 2019 hingga 2023 berdasarkan laporan LHKPN.

    Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan per 31 Desember 2023, total kekayaan Muhamad Taufiq Agus Susanto tercatat mencapai Rp1.876.554.000. Jumlah ini mengalami peningkatan 63,13% atau sekitar Rp726.211.455 dibandingkan laporan LHKPN tahun 2019 yang hanya sebesar Rp1.150.342.545.

    Menurut situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), elhkpn.kpk.go.id, rincian harta kekayaan Taufiq meliputi:

    1. Tanah dan Bangunan: Rp1.350.000.000

    Sebidang tanah dan bangunan seluas 193 m²/141 m² di Ngawi senilai Rp600.000.000.

    Dua aset tanah dan bangunan lainnya masing-masing bernilai Rp650.000.000 dan Rp350.000.000.

    2. Alat Transportasi: Rp353.000.000

    Dua mobil Toyota Innova (2011 dan 2021) senilai Rp315.000.000.

    Sepeda motor Honda PCX keluaran 2021 dengan nilai Rp33.000.000.

    3. Kas dan Setara Kas: Rp173.554.000

    Lonjakan signifikan sebesar 420,52% dibandingkan laporan 2019 yang hanya Rp33.342.545.

    Tidak ada laporan mengenai surat berharga, aset bergerak lainnya, ataupun utang dalam LHKPN tersebut.

    Kenaikan ini, menurut Atong, patut dipertanyakan mengingat posisi dan golongan seorang kepala dinas yang secara logis memiliki batasan pada pendapatan resmi.

    “Tentu masyarakat cukup prihatin mencermati kenaikan kekayaan seperti ini. Dengan pendapatan gaji dan fasilitas yang diketahui, sulit membayangkan lonjakan sebesar itu terjadi tanpa ada hal lain yang melatarbelakanginya,” ujarnya, Sabtu (30/11/2024).

    Fenomena ini menjadi salah satu bukti nyata yang dapat membuka pintu bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Atong juga mengingatkan pentingnya membaca pola serupa di kalangan pejabat lain di Kabupaten Ngawi, dengan harapan transparansi menjadi prioritas dalam tata kelola pemerintahan daerah.

    Kasus Dana Hibah Rp19 Miliar
    Selain soal kenaikan kekayaan pejabat, perhatian publik juga tertuju pada dugaan korupsi dana hibah sebesar Rp19 miliar yang menyeret beberapa pejabat di Ngawi. Hingga saat ini, sudah ada dua tersangka, yakni Yayan dan MT, yang ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Ngawi. Namun, Atong meyakini bahwa kasus ini tidak mungkin dilakukan oleh dua orang saja.

    “Dengan dana sebesar Rp19 miliar, sangat sulit membayangkan bahwa hanya dua individu yang terlibat. Kami meminta Kejaksaan Negeri Ngawi untuk semakin membuka tabir kasus ini dan mengungkap siapa saja yang berada dalam lingkaran permainan ini,” tegasnya.

    Atong juga mengkritik keras tindakan para pelaku yang tega menyalahgunakan dana hibah yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat. Ia menilai bahwa korupsi ini bukan hanya merugikan keuangan negara tetapi juga mengkhianati kepercayaan publik.

    Harapan pada Penegakan Hukum
    Aktivis Langgar Sawo Ijo tersebut menaruh harapan besar pada langkah-langkah Kejaksaan Negeri Ngawi untuk terus mengusut kasus ini hingga tuntas. Ia juga mendukung penuh penetapan tersangka baru yang diyakini masih berada dalam lingkaran kasus ini.

    “Kami mengapresiasi kerja keras Kejaksaan yang telah menetapkan dua tersangka, tetapi kami juga berharap akan ada pengungkapan lebih lanjut terhadap pihak-pihak lain yang terlibat. Semakin cepat kasus ini dibuka, semakin baik bagi masyarakat,” pungkas Atong.

    Kasus ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk terus mengawasi dan mendorong transparansi serta akuntabilitas di tubuh pemerintahan daerah. Di sisi lain, penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan mencegah kejadian serupa di masa depan. [fiq/kun]

  • Bikin Sayembara Tangkap Harun Masiku, Maruarar: Saya Tidak Terima Bangsa Ini Kalah oleh Koruptor

    Bikin Sayembara Tangkap Harun Masiku, Maruarar: Saya Tidak Terima Bangsa Ini Kalah oleh Koruptor

    Bikin Sayembara Tangkap Harun Masiku, Maruarar: Saya Tidak Terima Bangsa Ini Kalah oleh Koruptor
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait, mengaku tidak terima jika Indonesia harus kalah oleh koruptor.
    Itu sebabnya Ara, sapaan Maruarar, membuat sayembara dengan hadiah Rp 8 miliar untuk warga yang berhasil menangkap buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harun Masiku.
    “Saya sebagai warga negara tidak terima bangsa ini kalah oleh koruptor seperti Harun Masiku,” ujar Ara saat ditemui di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).
    Menurut Ara, Harun Masiku menyimpan rahasia besar yang dapat melibatkan pihak-pihak berkepentingan.
    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) itu menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam memberantas korupsi, terutama kasus Harun Masiku.
    “Sudah waktunya rakyat terlibat. Pasang mata dan telinga. Dengan berkat yang Tuhan berikan kepada saya, saya tidak mau bangsa ini kalah oleh koruptor seperti Harun Masiku. Negara ini harus menang,” tegasnya.
    Ara juga mengungkapkan bahwa ia mendapatkan dukungan dari KPK dan beberapa anggota DPR RI setelah mengumumkan sayembara tersebut.
    Sebelumnya, Ara menawarkan hadiah Rp 8 miliar dari dana pribadinya sebagai insentif untuk menemukan Harun Masiku.
    Ia menekankan bahwa partisipasi publik sangat penting untuk memastikan tidak ada individu yang kebal hukum di Indonesia.
    “Kita ingin memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Masa seorang tersangka yang sudah bertahun-tahun bisa bebas berkeliaran?” kata Ara saat ditemui di Stasiun Manggarai, Rabu (27/11/2024), seperti dikutip dari Kontan.co.id.
    Ara menambahkan, kasus Harun Masiku perlu diungkap kembali mengingat minimnya perkembangan selama bertahun-tahun.
    Untuk diketahui, eks kader PDI-P Harun Masiku menjadi buron atas kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
    Harun merupakan salah satu dari empat tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.
    Ia diduga menyuap Wahyu Setiawan sebesar Rp 1,5 miliar, yang sebagian dari dana itu diduga disiapkan untuk diberikan kepada komisioner KPU lainnya. Tujuannya adalah agar KPU menetapkan Harun sebagai anggota DPR RI.
    Dalam Pemilu Legislatif 2019, Harun yang berada di posisi keenam berupaya menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Padahal, kursi tersebut seharusnya diberikan kepada calon legislatif dengan suara terbanyak kedua, yakni Riezky Aprilia.
    PDI-P mengklaim bahwa proses penunjukan Harun sebagai pengganti Nazarudin telah melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menang kalah sudah biasa, saatnya pemimpin baru Andra Soni rangkul semua pihak untuk bangun Banten

    Menang kalah sudah biasa, saatnya pemimpin baru Andra Soni rangkul semua pihak untuk bangun Banten

    Abdullah Kelrey dan Fernando Emas / Foto: Istimewa

    Menang kalah sudah biasa, saatnya pemimpin baru Andra Soni rangkul semua pihak untuk bangun Banten
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 29 November 2024 – 17:39 WIB

    Elshinta.com – Founder Nusa Ina Connection, Abdullah Kelrey mengatakan bahwa kontestasi Pilkada Banten 2024 telah berlangsung aman dan damai pasca proses pencoblosan.

    Sekalipun dalam kontestasi Pilgub Banten 2024, pasangan Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi kalah dari pasangan rivalnya, yakni Andra Soni dan Dimyati Natakusumah dalam hasil Quick Count (hitung cepat).

    “Bu Airin soal kepemimpinan sudah selesai, darah biru. Dia paham betul bagaimana menang dalam pemilu, pun kalau kalah ya bagaimana menyikapinya,” kata Kelrey dalam podcast Tribunrakyat bertema “Pemimpin Baru Harapan Baru: Bangun Banten Bersama”, Jumat (29/11), seperti dalam rilis yang diterima Redkasi Elshinta.com.

    Ia yakin Airin akan dewasa dalam menyikapi kekalahan dengan memberikan pendidikan politik kepada para pemilihnya.

    Sebab yang ia khawatirkan adalah kekecewaan para pemilih dan pendukung Airin yang tidak bisa legowo dengan hasil yang tidak mereka harapkan saat ini.

    “Yang bahaya kan orang-orang yang di bawah mereka yang mungkin marah karena bu Airin kalah. Mereka justru yang berpotensi melakukan provokasi,” ujarnya.

    Kelrey berkeyakinan bahwa Airin akan menunjukkan kedewasaannya dalam berpolitik. Sehingga potensi keterbelahan bisa diminimalisir pasca Pilkada 2024.

    “Politik kita harus dewasa, harus kita nenunjukkan pada masyarakat lain bahwa pemahaman kita clear, kalau kalah ya legowo,” tuturnya.

    “Kita minta bu Airin bisa memberikan pendidikan politik begitu. Kalau hal itu dilakukan bu Airin, maka saya pikir nggak ada problem. Kalau bu Airin nggak melakukan hal itu, ya saya kira bu Airin bukan tokoh,” sambungnya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando eMas mengatakan bahwa pemenang Pilgub Banten 2024 harus bisa menunaikan janji politiknya kepada masayarakat.

    “Pak Andra Soni janji akan melakukan pemerataan di Banten,” kata Fernando.

    Namun yang tak kalah penting adalah bagaimana pembangunan di Banten juga dilakukan dengan pola rekonsiliasi. Dimana kompetitornya diajak untuk bekerja sama membangun Banten yang lebih baik dan sejahtera secara merata.

    “Beliau harus mencontoh apa yang dicontohkan pak Prabowo, merangkul semua. Saya harap beliau tak ada dendam politik dan merangkul semuanya termasuk yang berkompetisi dengannya saat pilkada,” ujarnya.

    Kemudian soal pemberantasan korupsi, Fernando juga menagih janji Andra Soni dan Dimyati Natakusumah agar benar-benar melakukan pemberantasan korupsi.

    Sebab rusaknya agenda pembangunan daerah salah satunya berasal dari praktik korupsi.

    Terlebih kata Fernando, salah satu fokus utama Presiden Prabowo Subianto adalah pemberantasan korupsi. Ia yakin Andra Soni melakukan hal sejalan dengan Prabowo, apalagi Gubernur Banten terpilih 2025-2030 adalah kader Partai Gerindra.

    “Pemberantasan korupsi juga harus serius dilakukan. Kita harap hadirnya pemimpin baru di Banten akan menghadirkan pengembangan yang baru,” katanya.

    Ditempat yang sama, Aktivis muda Banten, Achmad Fanani Rosyidi alias Awe mengatakan bahwa Banten harus lebih maju lagi dengan kepemimpinan baru hasil Pilkada 2024.

    Salah satunya adalah soal pembangunan manusia. Apalagi dalam sorotannya banyak anak yang masih buta huruf.

    “Masyarakat kecil dan pembangunan manusia harus diperhatikan. Jangan hanya mengakomodir kepentingan elite dan pengusaha besar,” kata Awe.

    Ia juga berharap Andra Soni dan Dimyati Natakusumah bisa merangkul semua pihak, termasuk juga pihak yang kalah dalam kontestasi Pilkada Banten.

    Tak terkeculi, keduanya harus bisa menggandeng masyarakat dan kelompok profesional untuk mewujudkan janji politik, serta menciptakan Banten yang lebih maju lagi.

    “Andra Soni dan Dimyati tidak bisa bekerja sendiri,” ujarnya.

    Ia yakin ke depan Banten bisa lebih baik ke depan di bawah kepemimpinan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Sebab, keterpilihan Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur merupakan keinginan murni rakyat Banten saat ini.

    “Kita sebagai masyarakat banten harus mengawal. Kalau mau Banten maju kita harus kawal pak Andra Soni agar Banten bisa sesuai dengan harapan rakyat,” tukasnya.

    Sumber : Sumber Lain

  • Kejagung Periksa Pejabat BUMN sebagai Saksi Kasus Tom Lembong
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 November 2024

    Kejagung Periksa Pejabat BUMN sebagai Saksi Kasus Tom Lembong Nasional 30 November 2024

    Kejagung Periksa Pejabat BUMN sebagai Saksi Kasus Tom Lembong
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kejaksaan Agung (
    Kejagung
    ) memeriksa seorang pejabat Badan Usaha Milik Negara (
    BUMN
    ) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi impor gula, Jumat (29/11/2024).
    “Saksi yang diperiksa berinisial MZ selaku Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN tahun 2015-2016,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar dalam keterangan resmi, Jumat (29/11/2024).
    Harli mengatakan, pemeriksaan dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
    “Satu orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016,” ujar Harli.
    Harli mengatakan, pemeriksaan tersebut terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 atas nama tersangka Tomas Trikasih Lembong.
    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” tegas Harli.
    Seperti diketahui,
    Tom Lembong
    ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Oktober 2024. Tom Lembong menjadi tersangka karena menerbitkan izin impor gula saat kondisi surplus gula.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sayembara Tangkap Harun Masiku dari Masa ke Masa tapi Pemenang Belum Ada

    Sayembara Tangkap Harun Masiku dari Masa ke Masa tapi Pemenang Belum Ada

    Sayembara Berhadiah iPhone dari MAKI

    Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) juga pernah membuat sayembara penangkapan Harun Masiku pada Februari 2020. Koordinator MAKI Boyamin Saiman berjanji memberikan hadiah iPhone 11 kepada orang yang berhasil menemukan Harun.

    MAKI pernah menaikkan hadiah sayembaranya pada Oktober 2023. Hadiahnya tetap iPhone, tapi jenis terbaru, yakni iPhone 15.

    “Hadiah aku tinggal berlaku iPhone seri terbaru, jadi mengikuti, kalau sekarang seri 15, ya berarti seri 15 kalau misalnya ketemu atau ada yang menemukan HM saat ini. Kalau ketemunya tahun depan dan iPhone juga sudah seri 16, ya berlaku seri 16, masih tetap berlaku itu satu buah iPhone,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, 31 Oktober 2023.

    Sayembara Berhadiah Rp 100 Ribu dari Fahri Hamzah

    Waketum Partai Gelora yang kini menjabat Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah juga pernah membuat sayembara. Pada 31 Oktober 2023, Fahri berjanji akan memberikan Rp 100 ribu kepada pihak yang berhasil menangkap Harun Masiku.

    “Yang bisa tangkap Harun Masiku, aku kasih Rp 100.000, oke?” tulis Fahri Hamzah di akun media sosial X, Selasa, 31 Oktober 2023.

    Fahri menjelaskan pekerjaan terbesar KPK menjelang pemilu adalah menangkap Harun Masiku. Menurut Fahri, kasus Harun Masiku merupakan bagian dari kecurangan pemilu.

    Sayembara Berhadiah Rp 8 M dari Maruarar Sirait

    Terbaru, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara juga membuat sayembara untuk menangkap Harun Masiku. Sayembara yang dilontarkan Ara viral di media sosial pada Kamis (28/11/2024).

    Dalam video itu, Maruarar Sirait awalnya menanti buku berjudul ‘Politik Itu Suci’ yang sempat dijanjikan akan diberikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Maruarar kemudian mengungkit soal kasus di Indonesia yang melibatkan orang-orang besar. Dia menyebut kasus Harun Masiku.

    “Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa tangkap Harun Masiku Rp 8 miliar uang pribadi saya, supaya semangat, supaya tidak ada di negara ini yang kebal hukum ya. Saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi di Indonesia. Yuk, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang benderang ya,” ujar dia.

    “Kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus? Gitu ya, Mas Hasto. Politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup,” sambungnya.

    Maruarar juga telah buka suara terkait video viral tersebut. Dia menegaskan sayembara itu dilakukan untuk menegakkan keadilan.

    “Supaya kebenaran ditegakkan,” jawab Maruarar singkat ketika dimintai konfirmasi terkait pernyataannya.

    Respons KPK

    Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengapresiasi pernyataan Maruarar. Dia menjamin KPK terus berupaya menangkap Harun Masiku.

    “Hingga saat ini KPK tetap melakukan upaya penangkapan terhadap Harun Masiku. Oleh karena itu, kita patut mengapresiasi hal baik yang dilakukan oleh Pak Maruarar Sirait,” ucap Tanak.

    Masa tugas pimpinan KPK periode 2019-2024 akan berakhir 20 Desember 2024. Lalu, akankah Harun Masiku tertangkap?

    (haf/haf)

  • Terima Kasih Prabowo

    Terima Kasih Prabowo

    GELORA.CO – Doktor Said Didu menyebarkan WA ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Cukup kaget saya hari ini. Jumhur Hidayat menelepon saya, siang ini diundang Prabowo Subianto ke Istana, diskusi upah buruh.

    Berkali-kali saya mengatakan pada para aktivis yang selama ini menjadi oposisi dan bingung dengan Prabowo, seolah-olah dia antek Mulyono alias Jokowi, bahwa saya yakin Prabowo adalah kebalikan Jokowi. 

    Tesis saya jelas bahwa manusia itu terbentuk oleh sejarahnya dan karakter individual (inherited), di mana Prabowo sejarahnya adalah patriotik, sebaliknya Jokowi “bajingan tolol” saja.

    Hari ini Said Didu secara mengagetkan saya menyebarkan WA ucapan terima kasih dia kepada Prabowo. Ucapannya ini, dikaitkannya dengan beberapa menteri Prabowo yang menunjukan proyek Aguan atas PSN PIK2 tidak disetujui Prabowo.

    Pernyataan menteri itu antara lain oleh Menpera tentang tidak boleh ada perumahan eksklusif, pernyataan Mendes terkait tidak boleh ada kepala-kepala desa ikutan proyek pembebasan lahan dan terakhir Menteri ATR/BPN yang menyatakan PSN PIK2 tidak sesuai Rencana Tata Ruang, Kamis 28 November 2024.

    Bahkan, Menteri Nusron Wahid dalam pernyataan terbaru, menyatakan PSN PIK2 akan ditinjau ulang oleh Prabowo untuk dilihat apakah sesuai dengan 4 landasan pembangunan Prabowo, yakni kedaulatan pangan, ketahanan energi, hilirisasi dan Giant Sea Wall untuk di pantai Utara Jawa.

    Said Didu selama ini termasuk yang curiga Prabowo masih dalam bayang-bayang Jokowi. Banyak WA-WA dia yang mempertanyakan integritas Prabowo. Sementara saya karena hidup dalam ilmu sosiologi dan pendamping seorang psikolog, meyakini sebaliknya, cepat atau lambat Prabowo mengontrol permainan.

    Tentu saja tidak gampang untuk melihat perbedaan Prabowo dalam waktu singkat kepada bekas presiden sebelumnya, setidaknya dalam implementasi kebijakan. Dari segi retorika, kita memang melihat berbagai pidato Prabowo sangat berbeda. Prabowo berkali-kali menekankan patriotisme dan national interest. 

    Dalam pidatonya di Peru, di hadapan berbagai kepala negara, Prabowo mengatakan “We have challenges, we still have. I would say we still have poverty at the large scale, large level, which I’m determined to bring down, and we do have a significant percentage of our children malnourished. I’m also determined to address this problem head on.” (alinea 12 pidato Presiden Prabowo di Peru, 14 November 2024).

    Konsistensi pidato seperti ini, oleh seorang kepala negara menunjukkan dia seorang patriot dan mementingkan “national interest”. Jokowi tentu tidak pernah pidato demikian, karena Jokowi boneka konglomerat oligarki. 

    Bahkan dalam level implementasi Jokowi membackup oligarki atas nama PSN diberbagai wilayah merampas tanah-tanah rakyat. Bahkan, di pantai Utara Banten, seperti kasus PIK2, PSN ini telah merampok tanah-tanah rakyat dan saat ini telah menjadi sumber instabilitas nasional.

    Membelok kekuasaan oligarki selama era Jokowi menjadi kekuasaan negara untuk rakyat, sesuai cita-cita proklamasi kemerdekaan, tentu memakan waktu. 

    Ucapan terima kasih Said Didu, terkait PSN PIK2 tentu sebuah tanda-tanda negara kembali berwibawa. 

    Soal PSN ini sebenarnya pernah saya ungkap pada waktu Prof Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pada saya dan Jumhur, beberapa bulan lalu, bahwa Prabowo akan meninjau ulang PSN PIK2. 

    Sebab, menurut Prof Dasco, Prabowo akan melihat peran negara dalam mengatur peruntukan lahan-lahan strategis, seperti di pantai, dalam kerangka nasionalisme. Jokowi yang tidak mengerti istilah nasionalisme tentu tidak faham. Namun, Prabowo pasti akan merubahnya. Negara harus hadir.

    Selain urusan perampokan tanah-tanah negara dan rakyat yang diatensi Prabowo, 5 hal penting anak Sumitro ini juga bisa membuat kita meyakini Prabowo adalah presiden patriotik. 

    Pertama, Upah. Dalam teori, upah adalah instrumen keadilan sosial. Mobilitas vertikal manusia bisa dilakukan melalui kestabilan upah dan kenaikan upah. Itu juga terkait dengan rencana industrialisasi 

     dan hilirisasi.

    Jumhur Hidayat, ketua umum serikat buruh terbesar, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), yang siang ini diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana, akan mendiskusikan soal upah. 

    Di Indonesia selama ini, dalam rezim brengsek dan rezim-rezim pro orang kaya, melihat buruh hanya sebagai alat produksi. 

    Dengan Presiden Prabowo mengundang pemimpin buruh berdialog, maka bisa dipastikan prinsip International Labour Organization (ILO) terkait Social Dialogue, akan terjadi. Artinya kaum buruh bukan lagi sebagai alat produksi, bahkan dijadikan sebagai “Stake Holder” pembangunan.

    Prinsip kaum buruh sebagai mitra dan pemilik pembangunan akan melenyapkan kesombongan orang orang kaya yang sok jagoan. 

    Saya sebagai doktor bidang perburuhan memberi perspektif kepada Jumhur bahwa konglomerat Indonesia ini tidak pantas sombong, karena mereka lahir sebagai “ersatz capitalism” alias orang kaya yang tidak berkeringat. 

    Mereka kaya raya karena kekuasaan. Awalnya memanfaatkan jaringan pada kekuasaan. Lalu sekarang membuat penguasa di bawah ketiak mereka. 

    Teori Ersatz Kapitalisme ini dikembangkan Yushihara Kunio, akademis Jepang, yang melihat berkembangnya konglomerat bandit-bandit di Indonesia dan Asean lainnya. 

    Mereka bukan ksatria dan patriotik. Mereka hanyalah gerombolan pemeras negara dan bangsa kita. Selain pemburu rente, pencipta korupsi, tidak berorientasi industri, banyak lainnya kebusukan mereka yang dipotret Yushihara.

    Sebagai “penjahat”, yang membawa kabur 14.000 triliun “kekayaan kita” ke Singapura dan “melarikan diri” selama dua tahun di Singapura, ketika era Covid-19 (antara lain buat klub sepeda yang diketuai penduduk perumahan di dekat Hotel Mulia), Prabowo tidak pantas menerima kritikan mereka atas rencana Prabowo menaikkan upah. 

    Di Malaysia, sebagai pembanding, ketika konglomerat di sana lebih patriotik, upah buruh naik 13 persen pada Januari 2025 nanti.

    Selain soal upah, Prabowo juga membantai habis judi online yang berkembang pesat di era Jokowi. 

    Di era Prabowo, tanpa jargon jargon judi haram, kita melihat pemberantasan judi terjadi massif. Bahkan, sasaran pemenjaraan ke arah eselon satu atau bahkan menteri terkait ijin izin judi online itu.

    Banyak hal lain yang Prabowo perlu diapresiasi. Jadi, pernyataan terimakasih Said Didu hari ini membuat kita, kaum oposisi, harus mulai menjalin kebersamaan dengan Prabowo, sepenuhnya.