Xcloud.id

Kasus: KKN

  • Mentan peringati pegawai untuk tidak tergoda dengan komisi dari proyek

    Mentan peringati pegawai untuk tidak tergoda dengan komisi dari proyek

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman usai menghadiri penandatanganan pakta integritas Kementerian Pertanian (Kementan) di Jakarta, Selasa (29/10/2024). ANTARA/Maria Cicilia Galuh

    Mentan peringati pegawai untuk tidak tergoda dengan komisi dari proyek
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 17:09 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberi peringatan keras kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) agar tidak tergoda dengan komisi yang ditawarkan oleh pengusaha maupun vendor. Amran menyampaikan, komitmen ini merupakan upaya untuk memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan kementerian. Ia menekankan, tidak segan-segan untuk memasukkan nama pengusaha ke daftar hitam.

    “Presiden kita sekarang, menginginkan pengendalian pemberantasan korupsi real. Bukan basa basi, bagi yang melakukan internal, aku beresin. Bagi bapak (pengusaha) yang di luar menggoda Kementerian Pertanian, fair saya, aku blacklist bapak, nggak boleh ikut di sini, sampai afiliasinya aku blacklist,” kata Amran di Jakarta, Selasa.

    Langkah tegas ini juga dibuktikan dengan penandatanganan komitmen pakta integritas Kementerian Pertanian bagi pejabat eselon. Dengan upaya ini, lanjut Amran, diharapkan Kementan dapat mencapai target swasembada pangan secara terhormat. Oleh karenanya, profesionalisme harus ditegakkan.

    “Kami mimpikan nanti ke depan Kementan mencapai swasembada pangan secara terhormat. Kami tidak ingin ada pengusaha yang kena musibah, begitu pula dengan pegawai kementerian kena musibah, jadi kami ingin betul-betul menerapkan profesionalisme di Kementan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

    Sebelumnya, Amran kembali mencopot satu pejabat eselon II atau sekelas direktur di lingkungan Kementan karena didapati menerima suap atau fee proyek sebesar Rp700 juta. Menteri Amran ditemui di Jakarta, Senin (28/10) mengatakan, tindak lanjut pencopotan tersebut dilakukan karena dirinya menerima laporan terkait adanya tindakan korupsi atau suap di institusi yang dipimpinnya.

    “Yang terkonfirmasi, yang disampaikan dalam laporan itu langsung ke saya nilai suapnya Rp700an juta, yang diakui Rp500 juta,” ujarnya.

    Selanjutnya, disampaikan Mentan pelaku tersebut tengah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan guna mengetahui adanya indikasi peran dari pihak lain.

    Menurut Mentan, tindakan tegas tersebut dirinya lakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan tiga pesan khusus kepada dirinya, yakni pencegahan tindak pidana korupsi, efisiensi anggaran, serta mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu 3–4 tahun.
     

    Sumber : Antara

  • GMNI optimistis Kabinet Merah Putih bisa jalankan program Prabowo-Gibran

    GMNI optimistis Kabinet Merah Putih bisa jalankan program Prabowo-Gibran

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    GMNI optimistis Kabinet Merah Putih bisa jalankan program Prabowo-Gibran
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Oktober 2024 – 18:33 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Immanuel Cahyadi optimistis Kabinet Merah Putih dapat menjalankan program kerjanya untuk rakyat Indonesia. Ia berharap besar pemerintahan Prabowo-Gibran dapat membangun Indonesia dengan lebih baik.

    “Kabinet Merah Putih baru saja terbentuk, tentu saja membutuhkan waktu untuk beradaptasi. GMNI yakin para menteri dan wakil menteri serta pimpinan kementerian dan lembaga mampu ekstra cepat beradaptasi memahami tugas, pokok dan fungsinya untuk menjalankan visi misi dan program Presiden Prabowo Subianto,” kata Immanuel dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi elshinta.com, Senin (28/10).

    Menurut Immanuel, pemerintahan baru ini diyakini dapat bekerja cepat untuk mengurus kerumitan birokrasi agar dapat menjalankan program-program kemaslahatan dan kepentingan nasional. GMNI optimistis komposisi Kabinet Merah Putih diisi berbagai komponen anak bangsa yang cerdas, handal, dan ahli di bidangnya bisa bekerja keras.

    “GMNI yakin para menteri dan wakil serta kepala badan dan seluruh jajarannya dapat solid bekerja sama, bergotong-royong, bersatu untuk fokus bekerja keras menjalankan program pemerintah baru,” imbuhnya.

    Meski demikian, GMNI berpesan kepada Kabinet Merah Putih, bahwa rakyat Indonesia menaruh harapan besar untuk para menteri agra mampu melalui tantangan yakni menangani KKN, ketidakefisienan birokrasi, penegakan hukum serta kepatuhan pembayaran pajak demi memperbesar penerimaan negara untuk kemaslahatan rakyat Indonesia.

    Menurutnya bekerja keras di tengah ketidakstabilan kondisi geopolitik bukan hal yang mudah. Meski demikian dengan kapasitas, karakter dan kompetensi Kabinet Merah Putih, GMNI yakin semua tantangan tersebut bisa diatasi.

    “Komposisi Kabinet Merah Putih mencerminkan persatuan nasional anak-anak bangsa yang jejak rekamnya tidak kenal menyerah, memegang teguh disiplin,  taat pada pimpinan dan menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan nasional. Mereka adalah pengurus rakyat yang menjadi teladan bagi rakyat untuk siap sedia berbakti kepada bangsa dan negara,” ucap Immanuel.

    “Kami yakin Presiden Prabowo Subianto mampu memastikan kabinetnya bekerja keras dalam menjalankan program-program yang terkait kedaulatan pangan, pemberantasan judi online, program makanan bergizi gratis, industrialisasi nasional melalui hilirisasi 26 komoditas demi keselamatan serta kesejahteraan rakyat Indonesia,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • BPIP: Astacita merupakan aktualisasi demokrasi ekonomi Pancasila

    BPIP: Astacita merupakan aktualisasi demokrasi ekonomi Pancasila

    Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan menerapkan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan sila ke-5 Pancasila, menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat IndonesiaJakarta (ANTARA) – Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala menilai Astacita yang diusung Presiden Terpilih Prabowo Subianto merupakan aktualisasi dari demokrasi ekonomi Pancasila.

    “Astacita Presiden Prabowo merupakan komitmen untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan,” kata Djumala dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, terkait penyelenggaraan diskusi di Universitas Muhammadiyah Kupang dengan tema “Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara” di Kupang, Jumat (17/10).

    Dia mengungkapkan di tengah masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, masih marak juga terjadi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan negara.

    Baca juga: KPK: Astacita bisa wujudkan penegakan hukum tanpa intervensi

    Praktik korupsi terbukti dengan terakumulasinya pendapatan negara pada sekelompok kecil masyarakat tertentu.

    Djumala kemudian menunjukkan data Credit Suisse 2017 bahwa 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 75 persen kekayaan negara. Data kepemilikan asset produksi juga menunjukkan angka yang memprihatinkan.

    Data tersebut menunjukkan bahwa hanya satu persen populasi menguasai 58 persen lahan di Indonesia. Dari total daratan Indonesia, seluas 44 persen dikuasai pemilik konsesi pertambangan.

    Baca juga: Penguatan Pancasila dalam Astacita jadi landasan pemersatu bangsa

    “Dengan data ini saja sekilas terlihat bahwa ada kesenjangan dalam kepemilikan aset produksi di masyarakat,” ujar Djumala.

    Menurut Djumala di sinilah letak permasalahan kedaulatan ekonomi rakyat. Dikatakannya, kedaulatan ekonomi rakyat itu sejatinya adalah demokrasi ekonomi sesuai nilai Pancasila.

    Lebih jauh Djumala, yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB, menyoroti bahwa jika konsisten dengan jiwa pasal 33 UUD 1945, strategi kebijakan pengentasan kemiskinan mestinya juga memperhatikan kedaulatan ekonomi rakyat.

    Hal itu bisa dilakukan dengan reorientasi kebijakan pembangunan ekonomi yang memberi akses lebih besar kepada rakyat terhadap kepemilikan asset-asset produksi, seperti modal dan lahan.

    Baca juga: Pakta integritas jadi langkah awal Prabowo untuk wujudkan astacita

    Terbukanya akses rakyat terhadap kepemilikan sumber daya dan asset produksi diharapkan dapat membantu terciptanya kedaulatan ekonomi rakyat.

    Oleh karena itu Djumala menyampaikan apresiasi terhadap visi-misi Astacita Prabowo yang menempatkan prioritas pertamanya pada upaya memperkokoh ideologi Pancasila.

    “Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan menerapkan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan sila ke-5 Pancasila, menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.

    Forum diskusi tersebut merupakan bagian dari rangkaian Forum Group Discussion yang diadakan BPIP di 7 kota untuk menyusun rekomendasi terkait bidang tertentu. Rekomendasi kebijakan tersebut nantinya akan disampaikan kepada pemerintahan baru yang dilantik 20 Oktober 2024.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mentan Amran Copot Direktur yang Ketahuan Bermain Mata dengan Calo

    Mentan Amran Copot Direktur yang Ketahuan Bermain Mata dengan Calo

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali memperlihatkan taringnya dalam memberantas korupsi. Seorang Direktur di Kementan IM ketahuan bermain mata dengan calo dalam kasus pengadaan barang dan jasa.

    Pencopotan secara cepat dilakukan Mentan pada pagi hari setelah mendapatkan laporan pada waktu subuh. Pada Kamis (29/8) yang lalu Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Fausiah T Ladja, melaporkan ke polisi atas dugaan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP.

    Menurut keterangan Fausiah sebagai korban, dirinya mendapat informasi ada pihak yang mencatut namanya dan meminta para pengusaha untuk ikut dalam proyek dan diminta menyetor dana awal 15-20 persen kepada pihak broker. Setelah dilaporkan pekan lalu, hari ini pihak kepolisian secara cepat telah melakukan pemanggilan.

    “Kami perintah dilaporkan minggu lalu, sekarang sudah ada panggilan,” ungkap Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (10/9/2024).

    Sejak menjabat kembali sebagai Mentan pada Oktober 2023 lalu, Amran Sulaiman terus bergerak cepat melakukan bersih-bersih jajaran Kementan yang terlibat dalam korupsi. Amran bahkan memerintahkan jajaran Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan untuk memeriksa semua pihak atas adanya laporan calo atau broker ada oknum di Kementan yang sengaja meminta fee 20 persen guna memperoleh kontrak. Dia bahkan tak segan untuk membuat laporan polisi jika hal itu terbukti benar adanya.

    “Saya memerintahkan kepada Irjen untuk melaporkan ke aparat penegak hukum terkait berita online, bahwa ada orang (calo/broker) yang menjanjikan kepada calon penyedia untuk memperoleh pengadaan di Kementan harus menyetor 15-20 persen dari nilai kontrak,” ujar Amran.

    Amran telah secara konsisten memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Kementan sejak menjabat sebagai Mentan pada 2014 silam.

    Selama masa kepemimpinannya tersebut, Ia telah melakukan mutasi-demosi pegawai sebanyak 1.479 pegawai, diberikan sanksi 844 pegawai dan bahkan ada yang dipecat karena melakukan penyelewengan atau korupsi.

    Bahkan, pernah dalam satu hari, Amran mencopot beberapa pejabat lingkup Kementan, mulai dari dirjen hingga direktur, yang dilakukan sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mereka sebagai tersangka kasus korupsi.

    Dirjen Hortikultura berinisial IH ditetapkan sebagai tersangka pada 2016 silam atas kasus pengadaan sarana budidaya mendukung pengendalian OPT, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 12,947 Miliar.

    Amran juga membuktikan komitmennya dalam melawan tindakan nepotisme ketika salah satu adik iparnya mendaftar CPNS Kementan pada 2017. Berdasarkan hasil tim seleksi CPNS, adik iparnya dinyatakan tidak lulus.

    Respons Amran saat itu justru mendukung dan mengapresiasi tim seleksi CPNS. Ujian loyalitas bagi Mentan Amran terus berlanjut ketika salah satu sahabatnya berminat pada proyek pupuk di Kementan senilai Rp 100 miliar dan meminta bantuan Amran untuk memenangkan tender. Tapi Amran secara tegas menolak.

    Konsistensi Amran dalam penegakan hukum memberantas praktik KKN juga turut didukung dengan kebiasaannya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kantor unit pelaksana teknis (UPT) lingkup Kementan.

    Setiap ada petugas yang tertangkap basah melakukan pungli, Amran tidak segan untuk memecat petugas tersebut. Dalam salah satu sidak di kantor UPT Surabaya, Amran pernah mencopot pimpinan balai dan sejumlah bawahannya karena tertangkap tidak disiplin dalam bekerja.

    Untuk memastikan Kementan bersih dari praktik KKN, Amran mengembangkan sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementan dan menolak semua gratifikasi dalam bentuk apa pun di rumah maupun kantor. Setiap menerima bingkisan, langsung dilaporkan ke KPK.

    Sistem pengendalian gratifikasi ini berbuah manis bagi Kementan. Pada peringatan ‘hari antikorupsi sedunia’ pada Desember 2019, KPK menganugerahkan Kementan penghargaan atas sistem pengendalian gratifikasi terbaik.

    Atas komitmen tersebut, Kementan juga mampu memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam 3 tahun berturut-turut (2016-2018).

    Setelah kembali menjabat menjadi Menteri Pertanian pada Oktober 2023, Amran melakukan perombakan besar-besaran jajaran pejabat Kementan, puncaknya dengan memutasi sebanyak delapan orang pimpinan Eselon I. Perombakan ini dilakukan untuk mendapatkan kinerja terbaik di sektor pertanian.

    Konsistensi Amran dalam memberantas tindakan korupsi di lingkungan internal Kementan, berdampak signifikan terhadap kinerja sektor pertanian. Kementan mampu membawa Indonesia mencapai swasembada beras sebanyak empat kali pada tahun 2017, 2019, 2020, dan 2021.

    Raihan swasembada beras tersebut tergolong sempurna karena Indonesia sama sekali tidak mengimpor beras medium.

    Indonesia pun mendapatkan pengakuan dunia atas kontribusi luar biasa dalam sektor pangan, saat FAO memberikan penghargaan tertinggi Agricola Medal kepada Presiden RI Joko Widodo. Penghargaan tersebut pun dipersembahkan untuk seluruh petani dan masyarakat Indonesia yang sudah bekerja keras bagi kemajuan sektor pertanian.

    (anl/ega)

  • Anugerah ASN 2023, Juara 1 Bisa Dapat Jalur Khusus Naik Pangkat

    Anugerah ASN 2023, Juara 1 Bisa Dapat Jalur Khusus Naik Pangkat

    Jakarta –

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar ASN Talent Fest 2024 dan Anugerah ASN 2023. Festival ini juga bertujuan untuk mempromosikan talenta-talenta unggul di kalangan ASN sekaligus bentuk apresiasi kepada para ASN berprestasi.

    Menteri PANRB Azwar Anas mengatakan, kegiatan ini menjadi satu bentuk apresiasi terhadap kinerja para ASN terbaik negeri dengan harapan bisa memberikan dampak nyata bagi birokrasi. Penilaian pun dilakukan dengan ketat, melibatkan sejumlah stakeholder.

    “Mereka yang tertulis ini dengan karya-karya dan kerja kerasnya. Kita melibatkan PPATK dan BIN untuk melihat rekam jejak mereka. Dan mereka teruji, bukan hanya kinerja di ruangan, tapi integritasnya juga teruji,” kata Anas, dalam sambutannya di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

    Sementara itu, Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja mengatakan, Anugerah ASN 2023 sendiri merupakan rangkaian acara yang telah dilaksanakan 2023, di mana pelaksanaan penyerahannya pada 2024.

    “Harapannya agenda ini menjadi bukti penghargaan pemerintah terhadap capaian para ASN dan akan memotivasi ASN kita sehingga mendukung budaya kerja ASN dan birokrasi yang lebih profesional,” kata Aba, dalam sambutannya.

    Aba mengatakan, ada 11 kategori dalam Anugerah ASN ini yakni Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Terbaik, JPT Pratama Terbaik, Jabatan Administrator Terbaik, Jabatan Pengawas Terbaik, Best Employee, Dosen Terbaik, Guru Inklusi Terbaik, Guru Terbaik, Dokter Terbaik, Bidan Terbaik, serta Perawat Terbaik.

    Masing-masing kategori akan menghasilkan ASN terbaik yang telah dinilai secara objektif dan independen. Satu pegawai ASN terbaik dari setiap kategori akan menerima piala Adhigana dari Menteri PANRB. Sedangkan tiga ASN terbaik dari masing-masing kategori akan mendapatkan piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri PANRB.

    “Sebagai bentuk apresiasi untuk ASN yang terbaik pertama akan mendapatkan sertifikat penghargaan dan akan berdampak pada usulan kenaikan pangkat luar biasa, dari 9 orang yang akan mendapat anugerah pertama. Kecuali yang sudah naik pangkat JPT Madya karena rata-rata sudah 4e,” terang Aba.

    Berikut daftar peraih penghargaan Anugerah ASN 2023

    ASN Best Employee: Inarni Nur Dyahwanti dengan inovasi aplikasi bank data pembangunanPengawas Terbaik: Teguh Haris Pathon dengan Inovasi Abdi Milah Sampah Ti BumiJabatan Administrator terbaik: Idi Bantara dengan inovasi rehabilitasi hutan humanis media semai cetakJPT Pratama Terbaik: I Putu Eka Merthawan dengan inovasi Gojek sampah plastikJPT Madya Terbaik: Suryo Utomo dengan inovasi Inisiator reformasi perpajakan jilid IIIPerawat Terbaik: Sulistianingsih dengan inovasi dokumentasi asuhan keperawatan dan catatan elektronikBidan terbaik: Baiq Mery Shintanan dengan inovasi gerakan pramuka simpan darah guna cegah kematian ibu hamil dan melahirkanDokter Terbaik: Anang Endaryanto dengan inovasi implementasi budaya pelayanan berorientasi MTU dan sadar biaya pada residen pediatriGuru Terbaik: Kuwanto dengan inovasi pengimbasan praktik baik kurikulum merdekaGuru Inklusi Terbaik: Supriyono dengan modul KKG inklusi dan Modul KKN InklusiDosen Terbaik: Krisdiana Wijayanti dengan inovasi website pengembangan depot ASI

    Lihat juga Video: Penampakan Rusun ASN di IKN

    (shc/das)

  • Eks Dirjen Keuangan Kemendagri Ardian Noervianto Dituntut 5 Tahun Penjara di Kasus PEN Muna

    Eks Dirjen Keuangan Kemendagri Ardian Noervianto Dituntut 5 Tahun Penjara di Kasus PEN Muna

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut majelis hakim menghukum mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian Noervianto, pidana penjara selama lima tahun dan empat bulan dalam kasus dugaan penerimaan suap pengajuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Muna tahun 2021–2022.

    Selain itu, jaksa KPK turut menuntut Ardian Noervianto dijatuhi denda sebesar Rp250 juta.

    “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Ardian Noervianto berupa pidana penjara selama lima tahun dan empat bulan dan pidana denda sebesar Rp250 juta subsider pidana kurungan selama enam bulan,” kata jaksa KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (26/6/2024).

    Tak hanya itu, penuntut umum juga menuntut Ardian Noervianto membayar uang pengganti Rp2.876.999.000. 

    Dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar satu bulan pasca-putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang atau dipidana penjara selama dua tahun.

    “Menghukum terdakwa dengan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada negara Rp2.976.999.000 dikurangi uang sejumlah Rp100 juta sebagai barang bukti, sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp2.876.999.000,” ucap jaksa.

    Menurut jaksa, perbuatan Ardian tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). 

    Selain itu, perbuatannya juga dinilai merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

    Sebagai pertimbangan meringankan, Ardian mempunyai tanggungan keluarga, serta ia dinilai bersikap sopan dan menghargai persidangan.

    Jaksa menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

    Ardian Noervianto dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Diketahui, pada Rabu, 28 September 2022, Ardian juga telah divonis enam tahun penjara dan denda Rp250 subsider tiga bulan penjara dalam perkara penerimaan suap untuk persetujuan dana pinjaman program PEN Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021.

    Selain itu, Ardian juga dihukum membayar uang pengganti kepada negara sebesar 131.000 dolar Singapura. 

    Jika uang pengganti itu tidak dibayar paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh keputusan hukum tetap, harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau dipidana penjara selama satu tahun.

  • Dampak Gempa Garut, Pakar UGM Prediksi Ancaman Bencana di Indonesia Masih Tinggi

    Dampak Gempa Garut, Pakar UGM Prediksi Ancaman Bencana di Indonesia Masih Tinggi

    Yogyakarta (beritajatim.com) – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu (27/4) malam. Peristiwa ini menambah daftar panjang kejadian bencana alam di Indonesia, menyusul gempa bumi di Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

    Pakar gempa bumi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Ir. Gayatri Indah Marliyani, Ph.D., menjelaskan bahwa Indonesia memang rawan gempa bumi karena terletak di Cincin Api Pasifik yang menyebabkan pergeseran lempeng tektonik.

    Meskipun pemerintah memiliki Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), kewaspadaan dan kesiapsiagaan semua pihak sangatlah penting untuk menghadapi risiko bencana.

    Menurut Gayatri, sumber gempa bumi dapat berasal dari daratan maupun lautan. Beruntung, selama ini, kebanyakan gempa terjadi di tengah laut, karena gempa di darat umumnya lebih merusak. “Semakin dekat dengan sumber gempa, semakin besar guncangannya,” ujar Gayatri dalam Diskusi Pojok Bulaksumur UGM bertajuk “Meningkatkan Kesiapsiagaan Pemerintah dan Kesadaran Masyarakat terhadap Ancaman Risiko Bencana di Tanah Air” di UGM, Jumat (26/4).

    Gempa bumi dapat berulang karena mengikuti pergeseran lempeng tektonik. Bencana ini sulit diprediksi, namun data geologi dan catatan sejarah gempa bumi dapat menjadi acuan untuk mengetahui wilayah rawan gempa. “Penting bagi kita untuk mengenali dan mengetahui potensi bencana alam,” tuturnya.

    Berbeda dengan gempa bumi, tanda-tanda erupsi gunung api dapat dikenali melalui tanda alam dan alat deteksi. “Tanda-tandanya dapat berupa peningkatan suhu di danau, air yang menjadi hangat, serta kematian binatang,” jelasnya.

    Gayatri juga mengingatkan potensi gempa di Ibu Kota Nusantara (IKN). Wilayah Kalimantan memiliki sesar tua yang tidak terlalu aktif, tetapi berpotensi reaktif. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan potensi maksimum magnitudo gempa bumi di IKN.

    Sementara itu, Dr. Muhammad Anggri Setiawan, M.Si, Plt. Ketua Pusat Studi Bencana (PSBA) UGM, mengatakan bahwa di musim penghujan seperti sekarang ini, risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor dapat terjadi kapan saja.

    PSBA terus melakukan studi kebencanaan di berbagai wilayah di Indonesia dan mengembangkan alat deteksi dini longsor bernama SipendiL (Sistem Peringatan Dini Longsor) yang bekerja berdasarkan pembacaan total hujan. “Kami terus mengkaji sistemnya, baik secara meteorologi maupun geologi. Harapannya untuk meminimalisir risiko destruktif yang ditimbulkan,” ujarnya.

    Amin Susiatmojo, S.Pt., M.Sc., perwakilan Tim Disaster Response Unit (DERU) UGM, menambahkan bahwa UGM tidak hanya berkontribusi pada kegiatan mitigasi dan studi penanggulangan bencana, tetapi juga memberikan kepedulian kepada korban bencana.

    DERU dibentuk untuk membantu penanganan cepat, tepat, dan efektif di lokasi bencana. Tim DERU dan mahasiswa KKN-PPM UGM yang tergabung dalam tim ini memiliki kompetensi dari berbagai fakultas. “Mereka diarahkan oleh DPL sesuai tugasnya, seperti tim trauma healing dari Fakultas Psikologi dan pembuatan jamban darurat oleh mahasiswa Fakultas Teknik,” paparnya.

    Amin juga menjelaskan peran KAGAMA (Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada) dalam membantu pengiriman dan penyediaan bantuan logistik. Upaya untuk meningkatkan kapasitas relawan terus dilakukan agar mereka tidak hanya menguasai persoalan yang bersifat responsif, tetapi juga mampu menjaga keselamatan diri saat menyelamatkan korban. [aje]

  • Tinjau Penerimaan Calon Anggota Polri, Kapolres Ngawi: Jangan Percaya Calo

    Tinjau Penerimaan Calon Anggota Polri, Kapolres Ngawi: Jangan Percaya Calo

    Ngawi (beritajatim.com) – Kapolres Ngawi, AKBP Argowiyono, meninjau Penerimaan Calon Anggota Polri tahap seleksi verifikasi berkas bagi peserta jalur Akademi Polri, Bintara, dan Tamtama di Ruang Guyup Rukun Polres Ngawi. Dalam kesempatan itu, Argowiyono mengimbau para peserta agar jangan percaya pada calo. 

    Pendaftar yang diverifikasi hingga Selasa (23/4/2024) total 73 orang. Rinciannya, untuk Bintara PTU sebanyak 62 peserta, Bakomsus Humas/TI ada 3 peserta, Tamtama sejumlah 8 peserta. 

    Argowiyono didampingi Kasubbagdalpers Bag SDM Polres Ngawi AKP Joko mengecek secara langsung beberapa rangkaian pelaksanaan pemeriksaan administrasi awal dan kelengkapan para calon anggota Polri 

    Argowiyono menegaskan bahwa dalam tes penerimaan anggota Polri ini, pihaknya memegang teguh prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, Humanis), juga clear and clean, bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), sekaligus melakukan pengawasan langsung.

    “Dalam proses pendaftaran calon anggota Polri ini, kami melibatkan banyak pihak dari pengawas internal maupun eksternal untuk menghindari kecurangan dan calo. Kami mengharap masyarakat tidak percaya pada orang yang mengaku bisa meluluskan masuk Polri, apalagi dengan membayar sejumlah uang,” kata Argowiyono, ditulis Rabu (23/4/2024)

    Dalam kegiatan Rikmin (pemeriksaan administrasi) ini, dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi peserta, mulai dari Ijazah, KTP, dan juga akta kelahiran.

    “Selesai mengikuti kegiatan Rikmin, calon siswa Polri yang memenuhi syarat akan melanjutkan pemeriksaan administrasi lanjutan di Polda Jatim  dan menjalankan tahapan selanjutnya,” tutupnya.

    Kegiatan itu dilaksanakan bersama instansi terkait, diantaranya dari Dinas Pendidikan Jawa Timur Cabang Ngawi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ngawi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Ngawi, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Ngawi. [fiq/beq]

  • Pj Wali Kota Kediri Lakukan Rapat Koordinasi Bersama TPAKD

    Pj Wali Kota Kediri Lakukan Rapat Koordinasi Bersama TPAKD

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD Kota Kediri melakukan rapat koordinasi di Ruang Kilisuci Hotel Grand Surya, Selasa (19/3/2024).

    Zanariah menyampaikan bahwa berdasarkan hasil survei wilayah Kantor OJK pada tahun 2022, tingkat inklusi keuangan Kota Kediri 2,46 persen berada di atas nasional. Tingkat inklusi keuangan nasional tahun 2022 tercatat sebesar 85,10 persen sedangkan, untuk Kota Kediri sebesar 87,56 persen.

    “Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Kediri sudah sangat mudah mengakses layanan jasa keuangan seperti permodalan, pembiayaan dan investasi. Sayangnya, kemudahan mengakses layanan jasa keuangan tidak diimbangi dengan pengetahuan dan pemahaman resiko masyarakat tentang pembiayaan atau investasi yang memadai,” ungkap Pj Wali Kota Kediri.

    Lebih lanjut, Zanariah menerangkan bahwa guna percepatan peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Kota Kediri, sasaran program kerja TPAKD tahun ini berfokus pada ibu rumah tangga, masyarakat kelurahan, pelajar, penyandang disabilitas, mahasiswa dan UMKM.

    Beberapa program tersebut yakni program untuk pelajar ada program Kejar (Satu Rekening, Satu Pelajar) melalui simpanan pelajar atau produk tabungan lainnya. Kemudian sasaran program bagi UMKM Kota Kediri melalui asistensi dan pendampingan untuk penerima bantuan modal bersama lembaga jasa keuangan dan Disperdagin.

    Pj Wali Kota Kediri Lakukan Rapat Koordinasi Bersama TPAKD

    Jadi para penerima bantuan modal dari Pemerintah Kota Kediri, diberi pelatihan pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan sederhana, guna memastikan keberlanjutan bisnis. Lalu, dukungan akses keuangan untuk peserta pelatihan keterampilan kerja dan petani. Selanjutnya ada percepatan inklusi keuangan pada sentra ekonomi lokal.

    Ada pula kredit/pembiayaan melawan rentenir melalui optimalisasi Kurnia dan KUR. Peningkatan edukasi literasi keuangan kepada kelompok rentan juga jadi rencana. Selain itu, ada program sasaran untuk mahasiswa berupa duta literasi keuangan yang diterjunkan dalam KKN pada masyarakat dimana para mahasiswa KKN didapuk sebagai duta literasi keuangan yang memberikan edukasi kepada masyarakat di Kota Kediri tentang inklusi keuangan.

    Serta, keterbukaan informasi rencana tata ruang dan promosi peluang investasi mengoptimalkan penyebarluasan informasi rencana tata ruang terutama berkaitan dengan lokasi yang menarik untuk investasi. Contohnya seperti hotel, kawasan bisnis, perkantoran, ruang pertemuan serta pariwisata, sebagai dampak dibangunnya tol dan bandara kepada para calon investor potensial yang difasilitasi oleh lembaga jasa keuangan.

    Terakhir, Pj Wali Kota Kediri berpesan dari program-program tersebut, TPAKD Kota Kediri harus menguatkan komitmen dan sinergi atas pelaporan progress program kerjanya. Dengan begitu, semua program dapat terlaksana optimal sesuai rencana.

    “Saya berharap percepatan akses keuangan daerah Kota Kediri dapat berjalan optimal dan khususnya tingkat literasi keuangan masyarakat dapat semakin meningkat,” tutupnya.

    Turut hadir Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri Choirur Rofiq, Kepala OJK Kediri Bambang Supriyanto, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ferry Djatmiko, Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri, dan pimpinan perbankan. [nm/ian]

  • UGM Serukan “Kampus Menggugat”, Tegakkan Etika, Konstitusi dan Perkuat Demokrasi

    UGM Serukan “Kampus Menggugat”, Tegakkan Etika, Konstitusi dan Perkuat Demokrasi

    Yogyakarta (beritajatim.com)– Segenap civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) membuat gerakan ‘Kampus Menggugat”. Gerakan ini sekaligus sebagai seruan berupa ‘Tegakkan Etika dan Konstitusi serta Perkuat Demokrasi.

    Seruan dan gerakan ini berlatarbelakang atas keprihatinan segenap civitas akademika atas demokrasi dan konstitusi di Indonesia yang terkoyak selama 5 tahun terakhir ini.

    Dalam gerakan yang dibacakan Selasa (12/3/2024) sore di Balairung UGM, Guru Besar Fisipol UGM Prof Wahyudi Kumorotomo menyampaikan tiga hal utama dan penting dalam gerakan moral Kampus Menggugat.

    Pertama, universitas sebagai benteng etika menjadi lembaga ilmiah independen yang memiliki kebebasan akademik penuh untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menyuarakan kebenaran berbasis fakta, nalar, dan penelitian ilmiah.

    Kedua, segenap elemen masyarakat sipil terus kritis terhadap jalannya pemerintahan dan tak henti memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. Ormas sosial keagamaan, pers, NGO, CSO, tidak terkooptasi, apalagi menjadi kepanjangan tangan pemerintah.

    Ketiga, para pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif diminta memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi secara substansial dan menjunjung tinggi amanah konstitusi dalam menjalankan kekuasaan demi mewujudkan cita-cita proklamasi dan janji reformasi. Politik dinasti tak boleh diberi ruang dalam sistem demokrasi.

    “Menegakkan supremasi hukum dan memberantas segala macam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tanpa mentolerir pelanggaran hukum, etika dan moral dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucapnya.

    Selanjutnya, secara serius mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial bagi semua warga dan tak membiarkan negara dibajak oleh para oligark dan para politisi oportunis yang terus mengeruk keuntungan melalui kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat pada umumnya.

    Ia juga menegaskan sebagai akademisi yang memahami hak dan tanggungjawab konstitusional, kami mengetuk nurani segenap elemen masyarakat untuk bersinergi membangun kembali etika dan norma yang terkoyak dan mengembalikan marwah konstitusi yang dilanggar.

    Sementara pernyataan yang dibacakan oleh Prof Budi Setiadi Daryono, disebutkan bahwa universitas adalah benteng etika dan akademisi adalah insan ilmu pengetahuan yang bertanggungjawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga keadaban (civility), dan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

    “Pelanggaran etika dan konstitusi meningkat drastis menjelang Pemilu 2024 dan memperburuk kualitas kelembagaan formal maupun informal. Kemunduran kualitas kelembagaan ini menciptakan kendala pembangunan bagi siapapun presiden Indonesia 2024-2029 dan selanjutnya. Konsekuensinya, kita semakin sulit untuk mewujudkan cita-cita Indonesia emas 2045, yang membayang justru adalah Indonesia cemas,” katanya.

    Konstitusi, lanjutnya, memberikan amanah eksplisit kepada semua warga negara Indonesia, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun peradaban, menjaga keberlanjutan pembangunan, menjaga lingkungan hidup, dan menegakkan demokrasi.

    Sementara, akademisi menjalankan tugas konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun peradaban melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tugas ini, menurutnya, hanya dapat dilakukan ketika etika dan kebebasan mimbar ditegakkan.

    “Pelanggaran etika bernegara oleh para elit politik, akan mudah dicontoh oleh berbagai elemen masyarakat. Hal ini mengancam kelangsungan berbangsa dan bernegara, dan menjauhkan Indonesia sebagai negara hukum,” tegasnya.

    Sejumlah civitas akademika dan guru besar UGM hadir dalam acara ini seperti Prof Koentjoro, Prof Wahyudi Kumorotomo, Prof Budi Setiadi Daryono, Prof Sigit Riyanto Zaenal Arifin Mochtar serta Wakil Rektor III UGM Arie Sujito.

    Tak hanya dari UGM saja hadir pula dari perwakilan perguruan tinggi lain di Yogyakarta seperti Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Prof Fathul Wahid, Universiras Widya Mataram, Prof Edy Suandy, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas serta sejumlah budayawan dan aktivis kampus. [aje]