Xcloud.id

Kasus: KKN

  • Satpol PP Kota Bandung Lakukan Penertiban Bangunan Liar dan PKL di Cibiru

    Satpol PP Kota Bandung Lakukan Penertiban Bangunan Liar dan PKL di Cibiru

    JABAR EKSPRES – Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kota Bandung, bersama Forkopimcam dan aparat kewilayahan melakukan penertiban bangunan liar dan Pedagang Kaki Lima (PKL), pada Selasa (12/11) di kawasan Cibiru dan Panyileukan, Kota Bandung.

    Dalam operasi tersebut, lebih dari 300 personel terlibat, terdiri dari anggota Satpol PP, Polsek, Koramil, serta aparat kelurahan.

    Titik penertiban dimulai dari Bunderan Cibiru. Danki 1 Satpol PP Kota Bandung, Pardiman Hendri, menyampaikan, banyak pelanggaran yang ditemukan.

    BACA JUGA: Fasilitas Publik di Cimahi Alami Kerusakan Akibat Hujan dan Angin Kencang, Ini Kata BPBD

    Diantaranya bangunan liar (bangli) yang berdiri di atas trotoar, saluran air, serta PKL yang mengganggu kenyamanan lalu lintas. Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah area di depan Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung, yang selama ini ramai dengan PKL roda.

    “Pelanggaran yang kami temukan antara lain bangunan liar di atas trotoar, saluran air, dan PKL yang mengganggu fasilitas umum,” ujar Pardiman kepada Jabar Ekspres, di sela-sela penertiban.

    Menurut Pardiman, proses penertiban berjalan lancar dan aman, serta didukung oleh koordinasi yang baik antara pihak terkait.

    BACA JUGA: Catatan Pengamat Politik Unpad untuk Debat Pilkada Jabar

    Selain penertiban bangunan liar dan PKL, Satpol PP juga menindak alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan, mengingat saat ini masih dalam masa kampanye Pemilu.

    Penertiban dilakukan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku. Sebelumnya, Satpol PP telah mengeluarkan Surat Peringatan pertama yang berlaku selama tiga hari.

    Jika dalam waktu tersebut pelanggaran tidak juga diperbaiki, maka langkah penertiban akan diambil.

    BACA JUGA: Lewat Debat Terbuka, Acep-Gita Ingin Hapus KKN di Jabar

    “Kami juga menghimbau kepada warga Kota Bandung, terutama yang berada di Cibiru dan Panyileukan, untuk tidak membangun kembali atau melanggar aturan setelah kami tertibkan. Kami akan terus memantau,” pungkasnya.

  • Catatan Pengamat Politik Unpad untuk Debat Pilkada Jabar

    Catatan Pengamat Politik Unpad untuk Debat Pilkada Jabar

    JABAR EKSPRES – Pengamat Politik Universitas Padjadjaran Firman Manan turut berkomentar mengenai debat publik perdana Pilkada Jawa Barat. Menurutnya, debat masih belum ideal karena kurang penajaman perbedaan ide gagasan dari para paslon.

    Menurut Firman, kegiatan yang digelar KPU Jawa Barat itu masih belum debat.

    “Kemarin itu belum debat. Kalau debat kan ada perbedaan ide gagasan yang kemudian diperdebatkan. Sehingga pemilih bisa bandingkan. Kemarin itu baru pemaparan,” jelasnya.

    BACA JUGA: Lewat Debat Terbuka, Acep-Gita Ingin Hapus KKN di Jabar

    Firman melanjutkan, kondisi itu juga bisa dikarenakan sejumlah faktor. Misalnya format debat yang terbatas baik secara waktu maupun mekanisme.

    Misal di sesi kedua dan ketiga, ada pertanyaan dari panelis tapi kurang untuk di elaborasi antar paslon. “Waktu juga 45 detik. Sulit juga bagi paslon menjelaskan,” tuturnya.

    Peluang debat menarik sebenarnya ada di sesi 4 dan 5. Di mana antar paslon saling berinteraksi. Tapi ternyata juga tidak terjadi perdebatan. Beberapa paslon malah cenderung setuju dengan gagasan paslon lain.

    BACA JUGA: Paslon Pilkada Jabar Sampaikan Duka Kecelakaan Tol Cipularang KM 92 di Debat Publik

    Dari sisi tema juga cukup banyak. Sehingga membuat paslon maupun pemilih yang mendengarkan tidak fokus.

    Firman turut menduga ada kekhawatiran psikologis dari paslon untuk ovensif atau memberikan serangan. Mereka khawatir malah menimbulkan sentimen negatif. Layaknya pengalaman debat pilpres.

    Debat Pengaruhi Pemilih Rasional hingga Tradisional

    Firman menuturkan, debat publik semestinya bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh paslon yang tertinggal secara elektabilitas.

    BACA JUGA: Deretan Aplikasi Penghasil Uang Rp 25 Ribu per Hari Langsung Cair

    “Ini kesempatan mengkritisi ide gagasan paslon yang unggul sehingga pemilih bisa pindah,” cetusnya.

    Dengan melihat debat yang biasa – biasa saja maka paslon yang sudah unggul akan lebih diuntungkan. Karena sajian debat yang terjadi kurang mempengaruhi pemilih.

    Menurut Firman, secara substansi debat memang sebenarnya lebih menarik bagi segmen pemilih rasional. Mereka banyak mengkaji pilihan dari debat itu.

    BACA JUGA: Cara Cek Status Penerima Bansos PBI JK 2024, Cukup Pakai NIK KTP

  • Jangan Hanya Keluhkan Pelayanan Publik di Media Sosial, Ini Saluran Pengaduan yang Tepat

    Jangan Hanya Keluhkan Pelayanan Publik di Media Sosial, Ini Saluran Pengaduan yang Tepat

    Liputan6.com, Paser – Di Desa Sungai Terik, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kaltim menggelar sosialisasi istem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).

    Tak hanya sekadar menjelaskan soal sistem kanal aduan terintegrasi itu, Diskominfo Kaltim juga melatih warga menggunakannya. Satu per satu warga desa diajak menggunakan ponsel pintar untuk mencoba aplikasi pengaduan publik.

    Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Kaltim, Mardiasih menegaskan, masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi ini sebagai kanal aduan resmi. Sebab jika menggunakan saluran lain seperti media sosial, bisa berdampak hukum.

    “Kalau bapak-ibu mengeluh di media sosial, terus salah, maka bisa kena UU ITE. Tapi kalau melalui aplikasi SP4N-LAPOR!, identitas pelapor dilindungi bahkan bisa melapor menggunakan anonim,” katanya Mardiasih saat menjadi narasumber sosialisasi tersebut pada Selasa (15/10/2024) silam.

    SP4N-LAPOR! merupakan kanal aduan masyarakat di 38 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota, yang terhubung dengan Kementerian PAN-RB, Kemendagri, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman.

    Melalui aplikasi tersebut masyarakat bisa menyampaikan pengaduan berkadar pengawasan terkait penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian, Pemerintah Daerah, dan perangkat desa.

    “Masyarakat bisa menyampaikan kritik, saran, masukan, dan aspirasi, terkait layanan publik dan permohonan informasi,” ujarnya.

    Sosialisasi tersebut sekaligus pelatihan, bertujuan agar warga setempat mengetahui pemanfaatan dan tata cara pelaporan aduan.

    “Adapun yang diadukan berupa layanan yang tidak sesuai standar dan kebijakan pemerintah, perilaku aparatur, adanya KKN, masalah lingkungan, dan kritikan terhadap layanan pemerintah,” kata Mardiasih.

    Melalui aplikasi SP4N LAPOR!, masyarakat bisa mengawasi kinerja pemerintah jika takut menyampaikan pendapatnya.

    Mardiasih. menambahkan sosialisasi itu juga dalam rangka mendukung pelaksanaan program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) dari Bank Dunia guna menjaga kelestarian lingkungan.

    “Kalau ada oknum-oknum atau perusahaan yang merusak lingkungan, masyarakat juga bisa melapor ke aplikasi SP4N LAPOR!,” tuturnya.

  • Tartlet Tempe, Inovasi Tempe Gembus Jadi Kue Tart dari Mahasiswa UNY

    Tartlet Tempe, Inovasi Tempe Gembus Jadi Kue Tart dari Mahasiswa UNY

    Liputan6.com, Yogyakarta – Tartlet tempe adalah kue tart dalam bentuk kecil yang menggunakan bahan dasar tempe gembus yang memiliki kandungan nutrisi baik dan serat bisa mengurangi risiko obesitas. Mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Boga Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, Ayesha Sharika mengatakan tartlet tempe selain camilan juga mempertahankan bahan pangan lokal dengan bahan utama tempe. “Saya memilih tempe gembus karena kaya nutrisi dan dapat memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen,” ungkapnya.

    Ayesha menjelaskan saat memproduksi tartlet tempe ini seluruhnya dilakukannya sendiri. Ide membuat inovasi kuliner ini saat magang di sebuah perusahaan catering pesawat pada Maret 2024 lalu serta melihat peluangnya. Lalu Ayesha benar-benar merealisasikan ide tersebut dalam waktu singkat. Tetapi, dia masih memiliki pekerjaan rumah dalam produksi tartlet tempe yaitu menciptakan tekstur yang disukai konsumen. “Tekstur tartlet yang dihasilkan dari campuran tempe gambus cenderung tidak renyah. Namun, saya bisa mengatasi hal ini dengan memanggang tempe gembus terlebih dahulu untuk mengurangi kadar airnya,” jelas Ayesha.

    Promosi awal tartlet tempe saat mengikuti pameran Culinary Innovation Product (CIF) di Sleman City Hall. Walaupun belum tersedia untuk dijual secara luas, tapi rencana terkait penjualan masih dalam pertimbangan Ayesha sendiri yang saat ini masih menjalani progam KKN. Peluang yang ada dan potensi kuliner menurut Ayesha bisa menjadi pilihan masyarakat untuk makanan sehat. Tartlet tempe menurutnya hadir dengan pendekatan kreatif dan inovatif dan siap menjadi tren baru dalam dunia kuliner Indonesia terutama bagi generasi muda.

  • Heri Koswara Soroti Jual Beli Jabatan di Pemkot Bekasi dan Janjikan Reformasi Birokrasi Megapolitan 6 November 2024

    Heri Koswara Soroti Jual Beli Jabatan di Pemkot Bekasi dan Janjikan Reformasi Birokrasi Megapolitan 6 November 2024

    Heri Koswara Soroti Jual Beli Jabatan di Pemkot Bekasi dan Janjikan Reformasi Birokrasi
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Calon Wali Kota Bekasi nomor urut 1,
    Heri Koswara
    , menyoroti adanya praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Menurut Heri, kondisi tersebut menghambat efektivitas birokrasi dan perlu segera diperbaiki.
    “Perbaikan birokrasi akan mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien,” kata Heri di Kota Bekasi, Selasa (5/11/2024).
    Heri berjanji menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan jika terpilih menjadi pemimpin Kota Bekasi. Salah satu prioritas utamanya adalah menyelesaikan masalah tersebut dalam 100 hari pertama masa jabatannya.
    “Ini adalah tentang melayani dengan kejujuran dan ketulusan. Kami harus menghormati amanat warga Kota Bekasi,” ujarnya.
    Heri menegaskan, birokrasi yang bersih merupakan kunci agar pelayanan publik dapat berjalan optimal.
    “Kami bertekad untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dan clean governance dalam tata kelola pemerintahan,” tambah Heri.
    Sebagai bagian dari 17 komitmen yang diusung, ia berjanji menjauhi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta fokus membangun pemerintahan yang berintegritas.
    Bersama calon wakilnya, Sholihin, Heri menekankan akan memprioritaskan reformasi birokrasi pada awal kepemimpinan mereka.
    “Insya Allah, jika kami diberi amanah, kami akan bekerja keras untuk menata birokrasi di Kota Bekasi dengan sebaik-baiknya,” pungkas Heri.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Pebisnis Wanita Indonesia Masuk Daftar Businesswomen Terbaik Asia Pasifik 2024

    2 Pebisnis Wanita Indonesia Masuk Daftar Businesswomen Terbaik Asia Pasifik 2024

    JAKARTA – Dua pebisnis wanita (businesswomen) Indonesia masuk dalam daftar Asia Power Businesswomen 2024 yang diterbitkan Forbes. Daftar ini berisi nama-nama pebisnis wanita sukses di Asia Pasifik. Mereka diakui dalam dunia bisnis karena bisa mempertahankan kinerja perusahaannya di tengah tantangan yang dihadapi.

    Berikut ini dua sosok pebisnis wanita Indonesia yang masuk dalam daftar tersebut, seperti dikutip dari Forbes:

    Shania Manoj Punjabi

    Wanita berusia 50 tahun ini merupakan presiden komisaris MD Entertainment, sebuah perusahaan studio film terbesar di Indonesia berdasarkan kapitalisasi pasar yang mencapai Rp 30,3 triliun pada pertengahan Oktober 2024.

    Dia mendirikan perusahaan tersebut pada tahun 2002 bersama suaminya, miliarder Manoj Punjabi, dan orang tua suaminya Dhamoo dan Sunita.

    Dirinya sukses menjaga pertumbuhan perusahaannya dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menandatangani kesepakatan untuk mengakuisisi perusahaan televisi Indonesia Net TV senilai Rp 1,65 triliun.

    MD merupakan perusahaan yang merilis film KKN di Desa Penari. Film horor ini sukses memecahkan rekor Indonesia dengan 10 juta penonton di bioskop dan menghasilkan pendapatan US$ 25 juta.

    Pada semester I-2024, perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp 77,2 miliar, tumbuh 24% secara tahunan. Pendapatan ini terutama disumbang oleh dua film produksinya yang laku keras, yakni Ipar Adalah Maut dan Badarawuhi: Di ​​Desa Penari, prekuel film yang memecahkan rekor pada 2022.

    Shania Manoj Punjabi sebelumnya bergerak di industri keuangan menjabat sebagai komisaris utama MD pada 2021. Sebelum menjadi MD, ia menjabat sebagai mitra di AT Kearney Management Consultants di Jakarta. Dia meraih gelar sarjana ekonomi jurusan pemasaran dan manajemen strategis dari Wharton School, University of Pennsylvania.

  • Tingkatkan Ekonomi Warga, Mahasiswa UMY Kembangkan Inovasi Olahan Buah Salak

    Tingkatkan Ekonomi Warga, Mahasiswa UMY Kembangkan Inovasi Olahan Buah Salak

    Liputan6.com, Yogyakarta – Bulan Juni sampai Oktober 2024 mahasiswa Kelompok Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) fokus pada pengembangan inovasi produk olahan salak didanai oleh Kemdikbudristek sebesar 35 juta rupiah. Kegiatan bertema “Akselerasi Ekonomi Masyarakat Prasejahtera Melalui Inovasi Olahan Salak untuk Mewujudkan Villagepreneur Desa Hargobinangun” dipilih karena tantangan harga buah salak.

    Aris Slamet Widodo Kepala Divisi Pengabdian Mahasiswa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) UMY, mengatakan melalui kegiatan pengabdian masyarakat mahasiswa KKN UMY ini harapannya dapat menambah potensi penjualan buah salak untuk mendukung perekonomian warga karena rendahnya harga buah salak.

    “Program KKN ini akan meningkatkan potensi jual buah salak yang harganya dominan rendah untuk kemudian diolah menjadi berbagai macam oalahan salak. Tidak hanya memberi nilai tambah pada produk buah salak saja, tetapi juga menjadi solusi kreatif untuk meningkatkan ekonomi lokal,” papar Aris, Senin 14 Oktober 2024.

    Salah satu cara agar perekonomian warga naik maka perlu inovasi buah salak menjadi berbagai olahan produk bernilai tinggi. Inovasi itu seperti selai salak yang dikembangkan sebagai isian bakpia, minuman imitasi kopi berbahan dasar biji salak yang kaya antioksidan dan kolagen (Ascof), minuman imitasi teh dari kulit salak (Astea), juga diperkenalkan sebagai inovasi yang memanfaatkan seluruh bagian buah.

    Dzaffrin Al Ghifary Ketua Kelompok PPK Ormawa UMY mengatakan untuk meningkatkan potensi warga yang memiliki salak dengan harga yang rendah di bawah rata-rata. Hal ini penting karena dapat membuat warga menelantarkan kebun salak dan tidak memperoleh nilai ekonomi yang sebenarnya bisa memajukan komoditas salak di desa.

    “Tujuan program kami adalah meningkatkan potensi warga lokal dan nilai ekonomis salak. Di desa Hargobinangun harga salak paling rendah bisa mencapai 2500 per kilogram. Makanya warga di sana antusiasnya kurang, akibatnya kebun salak pun terbengkalai. Karena melihat hal tersebut, kami berpikir bagaimana caranya agar komoditas salak tidak mati salah satunya dengan program kami,” tutur Dzaffrin.

    Lebih lanjut Dzaffrin menjelaskan warga Desa Hargobinangun Kecamatan Pakem, Sleman sebelumnya sudah memiliki produk olahan salak yaitu dodol dan keripik salak. Warga juga sempat ragu dengan program ini, tetapi setelah dijalankan dengan pelatihan yang dilakukan akhirnya warga bisa percaya dan program ini terus berjalan sampai saat ini. “Sebelumnya warga sudah pernah menginovasikan produk olahan salak jadi dodol dan keripik salak tapi tidak dilanjutkan. Respons warga awalnya sempat memastikan apakah kelompok kami sanggup dan bisa menjalankan programnya. Nah kami berusaha memastikan lewat pelatihan yang kami berikan. Lalu lama-kelamaan akhirnya masyarakat bisa percaya atas program yang kami jalankan,” jelas Dzaffrin.

    Ia berharap program olahan salak ini dapat berjalan terus dan berlanjut oleh masyarakat dengan hibah alat kebutuhan produksi olahan buah salak yang menjadi pendukung kegiatan. Dzaffrin juga menyampaikan keberlanjutan program ini akan membuatkan izin produk dan pendaftaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). “Harapannya ini bisa jadi penopang program yang sudah kami susun dan terus dilanjutkan oleh warga, karena kami juga ada hibah alat kebutuhan produksi. Ke depannya kami sedang proses pembuatan perizinan produk makanan dan akan kami daftarkan menjadi UMKM,” tutup Dzaffrin.

  • Kostum Pocong Pendukung Edy-Hasan di Debat Perdana Pilgub Sumut 2024 Curi Perhatian

    Kostum Pocong Pendukung Edy-Hasan di Debat Perdana Pilgub Sumut 2024 Curi Perhatian

    Diketahui, 9 panelis debat pertama Pilgub Sumut ini berasal dari kalangan profesional, akademisi, dan tokoh masyarakat. Mereka adalah Nispul Khair, Hatta Ridho, Dadang Darmawan Pasaribu, Prof Hisarma Saragih, Mahmul Siregar, Moammar Andar Roemare Siregar, Prof Hasan Sazali, Assoc Prof Mujahiddin, dan Zakaria Siregar.

    Sementara sub tema debat pertama Pilgub Sumut “Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat” terkait ketersediaan dokter di daerah, ketersediaan fasilitas kesehatan, dan digitalisasi pelayanan kesehatan.

    Kemudian, pelayanan pendidikan mengenai pemerataan angka partisipasi pendidikan, pendidikan inklusi, digitalisasi dalam pendidikan, serta ketersediaan guru di tingkat daerah. Sedangkan optimalisasi pelayanan administrasi birokrasi terkait digitalisasi dan efesiensi, pengawasan, isu KKN, pungli, dan good govermen

    Mengenai sub tema kesejahteraan masyarakat, yakni pengentasan kemiskinan terkait disparitas atu kesenjangan antar wilayah, lapangan pekerjaan, pemberdayaan masyarakat desa dankota, serta gelandangan dan pengemis.

    Sedangkan problematika sosial terkait pelayanan kesejahteraan sosial, seperti masalah narkotika, geng motor, begal, dan judi online. Serta dampak digitalisasi terhadap masyarakat mengenai penguatan sektor informal, pemberdayaan ekonomi UMKM, dan pemutusan hubungan kerja.

  • Aksi Demo Depan Mabes Polri, Massa Tutup Jalan, Bakar Ban hingga Ricuh

    Aksi Demo Depan Mabes Polri, Massa Tutup Jalan, Bakar Ban hingga Ricuh

    Jakarta, Gatra.com – Puluhan massa dari diaspora warga dan sejumlah aktivis Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar aksi demo di depan gedung Mabes Polri, Jakarta pada Jumat (12/7).

    Alasan demo tersebut terkait viral calon taruna (catar) Akpol yang lulus di Polda NTT mayoritas bukan putra dan putri asil NTT melainkan anak dari pejabat kepolisian terutama anak dari Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga.

    Mereka menuntut Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk mencopot Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga atas dugaan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

    “Bapak kapolri, bapak jenderal listyo sigit, kalau Anda berani, copot bapak Kapolda NTT sekarang juga!” kata orator dari mobil komando, Jumat (12/7).

    Pantauan Gatra.com di lokasi, terlihat massa mulai menutupi Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan dengan membakar ban, kardus hingga plastik air mineral bekas.

    Massa aksi juga mulai ricuh di lokasi kejadian karena adanya anggota polisi yang berjaga mencoba mendekati massa. Pihak kepolisian mencoba untuk memadamkan api karena telah mengganggu pandangan pengguna jalan. Namun, massa tidak terima dan mulai terjadi perselisihan antara massa demo dan anggota kepolisian.

    Saat ini arus lalu lintas di sekitar lokasi ditutup sementara karena masih ada ban yang dibakar massa.

    Sebelumnya, sebuah unggahan viral di media sosial yang memperlihatkan sebuah list nama yang disebut merupakan calon siswa (casis) Akpol dari Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah lulus.

    Dari unggahan akun TikTok @laurensiuslebatuk tersebut, terlihat ada 11 nama casis Akpol dari Polda NTT yang sudah lulus dan disebut akan dikirim ke Mabes Polri.

    Namun, nama-nama tersebut disorot netizen lantaran dianggap mayoritas bukan putra asli NTT melainkan disebut bermarga batak.

    Adapun kesebelas casis Akpol itu bernama Yudhina Nasywa Olivia (Wanita), Arvid Theodore Situmeang, Reynold Arjuna Hutabarian, Mario Christian Bernalo Tafui.

    Selanjutnya Bintang Lijaya, Ketut Arya Adityanatha, Brian Lee Sebastian Manurung, Timothy Abisai Silitonga, Muhammad Rizq Sanika Marzuki, Madison Juan Raphael Karna Silalahi dan Lucky Nuralamsyah.

    Terkait itu, Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga buka suara soal unggahan yang viral tersebut. Menurutnya, penerimaan Akpol, Bintara hingga Tamtama Polri sudah melalui mekanisme yang berlaku.

    “Saya selaku Kapolda tidak bisa intervensi atau mempengaruhi hasil yang dilaksanakan Panitia yang diawasi Internal Polri maupun pengawas eksternal dari masyarakat, perwakilan orang tua dan akademisi,” kata Daniel saat dihubungi, Sabtu (6/7).

    Sementara itu, Karo SDM Polda NTT, Kombes Satria Yusada menepis isu yang menyebut calon taruna (catar) Akpol yang lulus mayoritas bermarga batak.

    Dari 11 catar Akpol yang lulus, enam di antaranya merupakan putra asli NTT. Mereka lahir dan besar di pulau dengan julukan Nusa Terindah Toleransi itu.

    “11 orang peserta yang dinyatakan lulus terpilih sidang kelulusan Tk Panda (Panitia Daerah) satu orang asli putra daerah NTT, lima orang putra daerah yang lahir dan besar di NTT, lima orang pendatang yang sudah menetap di NTT,” kata Satria saat dihubungi, Sabtu (6/7).

    Satria menyebut dalam proses perekrutan catar Akpol sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan pengawasan ketat.

    “Dalam semua tahapan rekrutmen juga melibatkan pengawas internal dan pengawas eksternal untuk mengawasi proses seleksi yang transparan,” tuturnya.

    “Proses kelulusan seleksi Catar dan terpilihnya Catar yang mengikuti seleksi TK Pusat Akpol di Semarang,” sambungnya.

    303

  • Bahasa Enggano Terancam Punah, Begini Cara Mengatasinya

    Bahasa Enggano Terancam Punah, Begini Cara Mengatasinya

    Liputan6.com, Yogyakarta – Tim peneliti UGM menyebut eksistensi bahasa Enggano di pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu rentan terancam punah. Wening Udasmoro Peneliti Bahasa Enggano dari Fakultas Ilmu Budaya UGM mengatakan rentan punahnya bahasa Enggano karena masyarakat yang menggunakan bahasa Engggano di kehidpuan sehari hari hanya sekitar 30% dari penutur suku Enggano.

    “Saya mengamati beberapa kepala suku di Enggano. Ironisnya, mereka sama sekali tidak mengenali bahasa Enggano yang telah dituliskan oleh orang asing. Hal ini menunjukkan bahwa pengucapan dan pelafalan bahasa Enggano sangat berbeda dari bahasa lainnya secara umum,” ujar Wening dalam Talk Show “Sinergi dan Aksi dalam Upaya Preservasi Bahasa Daerah” dan screening film “Senja Kala Bahasa Enggano” di Auditorium Soegondo, Fakultas Ilmu Budaya UGM, Rabu 23 Oktober 2024.

    Ahli Bahasa dari FIB UGM Aprillia Firmonasari mengatakan ancaman serius Bahasa Enggano selain dari jumlah penutur yang berkurang juga dari data. Aprilia mengatakan dari data terbaru Summer Institute of Linguistics (SIL) menunjukkan ada sebelas bahasa yang terancam punah di Indonesia, dan hilangnya satu bahasa berarti hilangnya warisan budaya yang tak ternilai. “Sehingga mungkin ada perlu usaha-usaha preservasi bahasa agar bahasa-bahasa yang terancam punah itu bisa kita lakukan strateginya,” tuturnya.

    Sementara itu, Antropolog UGM Heddy Shri Ahimsa-Putramelihat fenomena ini maka perlu adanya strategi agar bahasa daerah ini tidak terancam punah dengan pengajaran bahasa daerah dilakukan secara sistematis di sekolah. Sehingga membutuhkan banyak guru yang mampu mengajarkan bahasa-bahasa ini. “Perlu adanya guru-guru yang mau untuk menjadi guru bahasa daerah. Sayangnya, banyak orang yang menggunakan bahasa daerah tidak mengetahui tata bahasanya,” ucapnya.

    Ia mengatakan saat ini masih sedikit orang yang menguasai tata bahasa daerah secara mendalam. Salah satu solusi yang ia usulkan adalah mendirikan museum bahasa, tempat orang bisa belajar dan mendengarkan percakapan dalam bahasa daerah. “Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan ethnoscience untuk memperkaya pengetahuan tentang bahasa-bahasa ini.”

    Menurut Direktur Kajian dan Inovasi Akademik UGM sekaligus Produser Film dokumenter Senja Kala Bahasa Enggano, Hatma Suryatmojo, mengatakan banyak cara menyampaikan pesan penting salah satunya dengan membuat film dokumenter. Video dokumenter, khususnya, menjadi pilihan yang sangat relevan, terutama bagi generasi muda yang lebih menyukai konten dalam bentuk visual. “Dari sudut pandang ini, film dokumenter tentang bahasa Enggano bukan hanya berfungsi sebagai sarana untuk mengedukasi, tetapi juga sebagai alat untuk memperjuangkan pelestarian budaya dan bahasa yang tengah terancam punah,” katanya.

    Pemilihan bahasa Enggano selain untuk mengangkat berbagai aspek di Pulau Enggano juga karena Universitas Gadjah Mada (UGM) memiliki kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Kerja sama tersebut menjadikan pulau Enggano sebagai laboratorium lapangan bagi UGM, sehingga berbagai penelitian dan program pengabdian masyarakat dapat dilakukan di sana. “Melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN), mahasiswa UGM juga terlibat dalam penggalian informasi dan pemahaman tentang kondisi budaya dan bahasa di pulau tersebut,” tandasnya.

    Film dokumenter Senja Kala Bahasa Enggano menggambarkan kondisi kritis Bahasa Enggano dengan jumlah penutur yang kian menurun. Hal itu disampaikan oleh ketua suku, atau yang dikenal sebagai Papuki di Enggano. Ia mencatat bahwa orang tua di komunitas ini lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dalam interaksi sehari-hari, sehingga anak-anak mereka jarang terpapar bahasa Enggano.