Xcloud.id

Kasus: KKN

  • KPPU dan UGM Sepakat Pengawasan Kemitraan UMKM Jadi Materi Pembekalan KKN

    KPPU dan UGM Sepakat Pengawasan Kemitraan UMKM Jadi Materi Pembekalan KKN

    Jakarta –

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengembangkan kerja samanya dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menanamkan pengawasan kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari pembekalan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) UGM.

    Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menyatakan upaya kerja sama ini diharapakan dapat mendorong mahasiswa UGM untuk memberikan penyuluhan dan menyelesaikan persoalan kemitraan UMKM dengan pelaku usaha besar di daerah. Hal ini juga bisa sebagai bagian dari proyek nyata mahasiswa dalam mendukung pertumbuhan UMKM secara berkeadilan.

    Saat ini, kata dia KPPU terus mengintensifkan pencapaian target program Sejuta Penyuluh Kemitraan UMKM yang diinisiasi sejak awal tahun 2024. Program tersebut dipercaya akan menumbuhkembangkan UMKM guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.

    “Sejuta Penyuluh Kemitraan UMKM merupakan salah satu strategi utama KPPU dalam mengefektifkan pengawasan kemitraan secara menyeluruh. Dengan mengutamakan kolaborasi penta-helix dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya perguruan tinggi dan organisasi masyarakat, kami percaya UMKM Indonesia akan lebih berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih berkualitas,” ujar Ifan dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

    Sebelumnya, KPPU dan UGM telah bekerja sama formal sejak tahun 2019 dalam upaya pencegahan dan fasilitasi penegakan hukum persaingan usaha sebagai bagian dari pelaksanaan tridharma pendidikan. Kerja sama tersebut diperbaharui hari ini guna mencakup isu pengawasan kemitraan UMKM.

    Diketahui, KPPU mendapat informasi UGM memiliki program KKN-PPM yang menugaskan lebih dari 10.000 mahasiswa ke-34 provinsi di Indonesia setiap tahunnya. Bahkan tahun ini program UGM tersebut sempat memperoleh rekor MURI untuk persebaran lokasi KKN terbanyak. Ifan melihat ini sebagai peluang untuk memberikan kompetensi tambahan bagi mahasiswa UGM yang akan melakukan KKN terkait penyuluhan kemitraan UMKM.

    “Dengan menjadikan tata cara penyuluhan kemitraan kepada UMKM sebagai bagian dari pembekalan di KKN-PPM UGM, mahasiswa akan memiliki kompetensi tambahan dalam memberdayakan masyarakat dan menyelesaikan berbagai persoalan UMKM hingga ke pelosok. Saat ini persoalan kemitraan UMKM di daerah masih banyak yang bermasalah. Sehingga kehadiran UGM dalam peran ini akan menjadi sangat krusial,” jelas Ifan.

    Sebagai informasi, turut hadir dalam pertemuan antara KPPU dan UGM ini, Rektor UGM Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D, Anggota KPPU Mohammad Reza dan Budi Joyo Santoso, serta pejabat di lingkungan kedua pihak. Termasuk Dekan Fakultas Teknik UGM Prof. Selo yang turut menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Jenderal KPPU dan Fakultas Teknik UGM di pertemuan tersebut.

    Lihat juga video: UMKM yang Terdaftar di BPOM Baru 9 Ribu dari Jutaan

    (akd/akd)

  • PKB tegur kader yang sebut OTT KPK kampungan

    PKB tegur kader yang sebut OTT KPK kampungan

    Petugas menggiring Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (kanan) dan Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri (tengah) menuju ruang konferensi pers penetapan dan penahanan tersangka operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Minggu (24/11/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan

    PKB tegur kader yang sebut OTT KPK kampungan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 25 November 2024 – 17:00 WIB

    Elshinta.com – Ketua Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ais Shafiyah Asfar menegur anggota Komisi III DPR RI yang juga kader partai politik tersebut, Hasbiallah Ilyas, yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) KPK sebagai kegiatan yang kampungan.

    Menurut dia, OTT memang bukan indikator utama praktik haram korupsi menurun di Indonesia, melainkan OTT adalah salah satu instrumen yang tetap perlu dalam pemberantasan korupsi.

    “Pak Hasbi saya kira agak keliru soal OTT. Bagi saya OTT bukan kampungan, bukan juga pemborosan, melainkan OTT ini salah satu instrumen pemberantasan korupsi yang tetap perlu dilakukan,” kata Ais di Jakarta, Senin.

    Terlepas adanya OTT atau tidak, kata Ais, pemberantasan korupsi bisa dikatakan berhasil bila angka kasus korupsi menurun secara signifikan.

    “Harus digarisbawahi prinsip utama dalam pemberantasan korupsi adalah upaya pencegahan. Pencegahan lebih efektif ketimbang penindakan dalam jumlah masif,” ujar dia.

    Ais mengemukakan bahwa penegak hukum akan lebih baik jika fokus pada pencegahan di semua lini. Sementara itu, pemerintah Indonesia harus berkomitmen memperkuat sekaligus memperketat sistem keuangan, termasuk sistem politik dengan lebih transparan.

    Jika langkah tersebut bisa dijalankan dengan baik, menurut dia, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dapat diminimalisasi, bahkan bukan tidak mungkin bisa dihilangkan.

    Apabila sistem keuangan diperketat lagi, misalnya dengan e-planning, e-budgeting, dan e-procurement, dia yakin KKN bisa dihentikan sehingga tentu akan mengurangi atau menghilangkan OTT.

    Selain itu, Ais memandang perlu ada komitmen untuk reformasi sistem politik. Kalau muara masalah korupsi banyak yang bilang dari sistem politik yang transaksional, seharusnya ini yang diubah, diperbaiki lagi.

    Sumber : Antara

  • Umbul Doa Ponpes Tahfidh Roudlotut Tholibin Assiroj, Kiai Asbani Ingin Pilkada 2024 Aman dan Damai

    Umbul Doa Ponpes Tahfidh Roudlotut Tholibin Assiroj, Kiai Asbani Ingin Pilkada 2024 Aman dan Damai

    TRIBUNJATENG.COM- Pondok pesantren Tahfidh Roudlotut Tholibin Assiroj menggelar Umbul Doa serta dengan pembacaan Istighfar, Tahlil dan Surat Yasin pada masa tenang Pilkada Serentak 2024.

    Lewat munajat ini, diharapkan gawe Pilkada 2024 lancar aman, damai serta menghasilkan pemimpin yang amanah, adil dan mampu mengayomi masyarakat.

    Umbul doa di Ponpes Tahfidh Roudlotut Tholibin Assiroj di Karangduren, Kebonarum, Klaten digelar Minggu (24/11/2024) malam. Pengasuh dan santri ponpes serta warga sekitar dengan dipimpin KH Asbani melangitkan doa untuk kelancaran Pilkada 2024.

     “Kami berharap Pilkada 2024 ini diberkahi dan melahirkan pemimpin yang membawa keadilan serta keberkahan bagi masyarakat,” harap KH Asbani melalui keterangan tertulis, Senin (25/11/2024).

    Menurut Kiai Asbani, kegiatan doa bersama ini dilakukan sendiri oleh Ponpes Tahfidh Roudlotut Tholibin Assiroj, tanpa ada embel-embel untuk dukung mendukung pasangan calon tertentu.

    “Kami hanya berharap siapa pun yang terpilih nanti adalah pilihan terbaik dari Tuhan untuk kebaikan bersama,” tuturnya.

    Kiai Asbani juga berharap agar masyarakat berkomitmen menjaga suasana damai, baik di lingkungan sekitar maupun di media sosial. Ia tak ingin penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta provokasi yang dapat memicu konflik terjadi pada masa tenang hingga hari H maupun pasca pencoblosan Pilkada 2024.

    ”Saya juga berharap warga ikut berpartisipasi dalam menyukseskan Pilkada tahun ini dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), gunakan hak pilih dengan bijaksana sesuai dengan hati nurani,” harap Kiai Asbani.

    Seperti diketahui, masa tenang Pilkada 2024 digelar selama tiga hari mulai Minggu hingga Selasa (24-26/11/2024).

    Pada masa tenang, dilarang melakukan berbagai aktivitas kampanye baik secara langsung maupun terselubung. Baik di dunia nyata maupun maya.

    Ada ancaman pidana bagi para pihak yang dengan sengaja melanggar aturan larangan kampanye pada masa tenang tersebut.

     Kiai Asbani berharap warga juga menolak praktik politik uang. Sebab politik uang bisa menjadi pintu pembuka terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam berbagai aspek kehidupan. 

    “Mari kita isi masa tenang dengan hal yang positif. Seperti Umbul Doa serta pembacaan Istighfar, Tahlil dan Surat Yasin. Silakan lakukan di pondok pesantren, masjid, musala maupun rumah kiai,”

    “Doanya memohon kelancaran, keamanan, dan kedamaian selama digelarnya Pilkada 2024,” tandasnya. 

  • Ketua Harian PKB Kritik Legisator Hasbiallah: OTT KPK Bukan Kampungan!

    Ketua Harian PKB Kritik Legisator Hasbiallah: OTT KPK Bukan Kampungan!

    Jakarta –

    Ketua Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ais Shafiyah Asfar, merespons pernyataan anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang selama ini kerap dilakukan KPK. Menurutnya OTT merupakan salah satu instrumen yang bisa dilakukan untuk memberantas korupsi.

    “Pak Hasbi saya kira agak keliru soal OTT, bagi saya OTT bukan kampungan, bukan juga pemborosan, tapi OTT ini salah satu instrumen pemberantasan korupsi yang tetap perlu dilakukan,” kata Ais dalam keterangan, Senin (25/11/2024).

    Kendati demikian, Ais menyebut pemberantasan korupsi baru dikatakan berhasil jika telah terjadi penurunan kasus korupsi. Ia mendukung perlu adanya upaya pencegahan dari lembaga antirasuah itu.

    “Harus kita garis bawahi prinsip utama dalam pemberantasan korupsi adalah upaya pencegahan. Pencegahan lebih efektif ketimbang penindakan dalam jumlah masif,” ujar Ais.

    Ais menambahkan, penegak hukum akan lebih baik jika fokus pada pencegahan di semua lini. Sementara pemerintah harus berkomitmen memperkuat sekaligus memperketat sistem keuangan, termasuk sistem politik dengan lebih transparan.

    “Sebetulnya kalau sistem keuangan kita diperketat lagi, misalnya dengan e-planning, e-budgeting, e-procurement, saya yakin KKN bisa dihentikan. Dengan begitu juga akan mengurangi dan menghilangkan OTT,” ujar Ais.

    Adapun pernyataan Hasbiallah sempat dilontarkan kala fit and proper calon Dewas KPK, Wisnu Baroto, beberapa hari yang lalu. Ia mengaku sepakat dengan pernyataan Luhut Binsar Panjaitan terkait OTT.

    “Saya setuju dengan Pak Luhut kalau OTT itu hanya kampungan, sebab OTT itu hanya merugikan uang negara. Saya pernah tanya salah satu pimpinan KPK, untuk mengejar OTT itu satu tahun, berapa banyak uang kita yang harus habis. Ini kan permasalahan di kita seperti ini, KPK ini lebih banyak pemborosannya kenapa? OTT satu tahun, setelah itu uang negara hilang dulu baru ditangkap,” ujar Hasbi.

    (dwr/gbr)

  • Debat Terakhir Pilkada Kota Yogyakarta, 3 Paslon Setuju Menggunakan Metode Talent Pool untuk Isi Jabatan di Pemerintahan Yogyakarta 22 November 2024

    Debat Terakhir Pilkada Kota Yogyakarta, 3 Paslon Setuju Menggunakan Metode Talent Pool untuk Isi Jabatan di Pemerintahan Yogyakarta 22 November 2024

    Debat Terakhir Pilkada Kota Yogyakarta, 3 Paslon Setuju Menggunakan Metode Talent Pool untuk Isi Jabatan di Pemerintahan
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Debat terakhir Pilkada Kota
    Yogyakarta
    2024, yang mengangkat tema tata kelola pemerintahan yang anti korupsi, responsif, dan transformatif, berlangsung pada Jumat (22/11/2024).
    Dalam debat ini, panelis mengajukan pertanyaan mengenai strategi pasangan calon dalam mengisi
    jabatan
    birokrasi yang berbasis
    meritokrasi
    , profesional, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
    Pasangan calon Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, menekankan pentingnya penataan jalur jenjang karier bagi aparatur sipil negara (
    ASN
    ) untuk mewujudkan meritokrasi.
    Ia menjelaskan bahwa selama menjabat sebagai Wakil Wali Kota Yogyakarta, ia mensyaratkan ASN untuk mengikuti empat tahapan sebelum menduduki jabatan struktural, yaitu perencanaan, administrasi, keuangan, dan pengalaman di lapangan.
    “Itu harus mereka lakukan agar mereka punya bekal kuat saat duduki jabatan,” ujar Heroe.
    Heroe juga mengakui bahwa lelang jabatan sudah berjalan baik, namun ia menekankan bahwa proses bidding harus dimulai dengan
    screening talent
    .
    “Siapapun ASN yang punya kemampuan, maka kita buat
    talent pool
    . Tiap ASN punya nilai, karakteristik, perilaku dan sikap sudah ada, jadi kita ambil proses rekrutmen dari
    talent pool
    ,” ujar dia.
    Calon Wakil Wali Kota Yogyakarta nomor urut 1, Sri Widya Supena, menambahkan bahwa dalam dunia bisnis, penentuan pegawai yang naik jabatan menggunakan sistem
    Key Performance Indicator
    (KPI).
    “Dengan adanya indikator yang jelas dan objektif, kita juga perlu ada
    reward punishment
    . Ke depan kita bikin ASN
    of the month
    untuk memicu produktivitas ASN,” ungkapnya.
    Calon Wali Kota Yogyakarta nomor urut 2, Hasto Wardoyo, menegaskan bahwa penerapan sistem merit sangat penting untuk menghindari KKN.
    “Saya punya pengalaman di BKKBN, di mana awalnya harus bidding terus, tetapi sekarang merit sistem sudah ada, ada
    talent pool
    dan asesmen periodik untuk tiap orang,” ujarnya.
    Ia menambahkan bahwa penilaian berdasarkan kompetensi, kualitas, dan prestasi memberikan transparansi dalam pengisian jabatan.
    Pasangan calon Wali Kota Yogyakarta, Afnan Hadikusuomo, sepakat dengan pernyataan Sri Widya Supena mengenai pentingnya
    reward
    dan
    punishment
    dalam sistem.
    Dengan adanya kedua hal itu, dapat diketahui ASN yang berprestasi dan bisa dipromosikan. Digitalisasi juga membantu dalam penilaian kompetensi dan prestasi.
    Afnan menekankan perlunya pelatihan bagi calon pejabat untuk meningkatkan pengetahuan dalam pelayanan publik.
    “Kedua digitalisasi membantu atas kompetensi dan prestasi seseorang berdasarkan catatan digital nanti kita ambil kebijakan berkaitan dengan jabatan tertentu. Pelatihan calon pejabat penting untuk tambah pengetahuan dalam pelayanan publik,” imbuh dia.
    Sementara itu, calon Wakil Wali Kota Yogyakarta nomor urut 3, Singgih Raharjo, menyatakan bahwa penerapan sistem merit wajib dilakukan.
    Ia menilai bahwa metode
    talent pool
    sangat tepat untuk mengisi jabatan, karena rekam jejak ASN sudah diketahui.
    “Tetapi
    attitude
    juga penting.
    Talent pool
    harus dikombinasikan dengan
    soft skill
    ,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Irjen Kementan di Bawah Komando Amran Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029, Ini Profilnya – Page 3

    Irjen Kementan di Bawah Komando Amran Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029, Ini Profilnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Komjen Pol Setyo Budiyanto terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029. Setyo meraih suara 46 suara, sementara empat pimpinan lainnya adalah Fitroh Rohcahyanto dengan 48 suara, Ibnu Basuki Widodo dengan 33 suara, Johanis Tanak dengan 48 suara, Agus Joko Pramono dengan 39 suara.

    Sementara voting terkait posisi Ketua yakni Setyo 45 suara, Fitroh 1 suara, Johanis 2 suara. Pemilihan pimpinan KPK tersebut dilakukan usai Komisi III DPR menggelar rapat pleno pemilihan dan penetapan calon pimpinan (capim) dan calon Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (21/11/2024).

    Sebagaimana diketahui, Komjen Pol Setyo Budiyanto saat ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) pada Kementerian Pertanian di bawah komando Andi Amran Sulaiman.

    Budiyanto lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967. Dirinya memiliki istri yang bernama Henny Setyo. Komjen Pol. Setyo merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989. Pria berusia 57 tahun itu memiliki segudang pengalaman di bidang reserse.

    Di lembaga antirasuah ini, nama Komjen Setyo tidak asing lagi. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak (Korsupdak) di Deputi Penindakan KPK.

    Kemudian, pada tahun 2021, ia ditunjuk menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Setahun berselang, Irjen Setyo menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Setelah itu, ia menerima amanah sebagai Pati Itwasum Polri. Sejak 22 Maret 2024, ia mengemban amanat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI.

     

    Kegigihan dan pengalamannya dalam pemberantasan korupsi membuat Mentan Amran kepincut pada sosok Komjen Setyo. Diketahui sejak Andi Amran terpilih sebagai Mentan, salah satu program prioritasnya adalah membersihkan kementerian yang dipimpinnya dari aroma KKN.

    Ini terbukti dari beberapa gebrakan Mentan Amran bersama Irjen Kementan Setyo bahu-membahu menggelar aksi ‘bersih-bersih’ di tubuh Kementerian Pertanian.

  • Profil Setyo Budiyanto, Irjen Mentan Amran yang jadi Ketua KPK

    Profil Setyo Budiyanto, Irjen Mentan Amran yang jadi Ketua KPK

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 usai digelar Komisi III DPR di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2024). Pemilihan telah dilakukan DPR dan hasilnya Komisaris Jenderal Polisi Setyo Budiyanto terpilih jadi Ketua KPK yang baru.

    Diketahui, Setyo saat ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal pada Kementerian Pertanian di bawah komando Andi Amran Sulaiman. Setyo lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967.

    Seperti dikutip dari siaran pers Kementan, dia memiliki istri yang bernama Henny Setyo. Setyo merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989. Pria berusia 57 tahun itu memiliki segudang pengalaman di bidang reserse.

    Di lembaga antirasywah ini, nama Setyo tidak asing lagi. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak (Korsupdak) di Kedeputian Penindakan KPK.

    Kemudian, pada tahun 2021, ia ditunjuk menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Setahun berselang, Setyo menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Setelah itu, ia menerima amanah sebagai Pati Itwasum Polri. Dan sejak 22 Maret 2024, ia mengemban amanat sebagai Irjen Kementan RI.

    Kegigihan dan pengalamannya dalam pemberantasan korupsi menjadikan Mentan Amran kepincut pada sosok Setyo. Diketahui sejak Andi Amran terpilih sebagai Mentan, salah satu program prioritasnya adalah membersihkan kementerian yang dipimpinnya dari aroma KKN.

    Ini terbukti dari beberapa gebrakan Mentan Amran bersama Irjen Kementan Setyo bahu membahu menggelar aksi ‘bersih-bersih’ di tubuh Kementan.

    Berikut nama-nama pimpinan KPK periode 2024-2029:

    Ketua KPK: Setyo Budianto
    Wakil Ketua: Fitroh Rochyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak dan Agus Jogo Pramono.

    (miq/miq)

  • Irjen Mentan Amran Jadi Ketua KPK Terpilih Periode 2024-2029

    Irjen Mentan Amran Jadi Ketua KPK Terpilih Periode 2024-2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2024–2029 usai digelar Komisi III DPR, Kamis (21/11/2024). Pemilihan dilakukan DPR dan hasilnya adalah Komjen Pol Setyo Budiyanto terpilih jadi Ketua KPK yang baru.

    Diketahui, Komjen Pol Setyo Budiyanto saat ini menjabat sebagat Inspektorat Jenderal (Irjen) pada Kementerian Pertanian di bawah komando Andi Amran Sulaiman.

    Budiyanto lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967. Ia memiliki istri yang bernama Henny Setyo. Komjen Pol. Setyo merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989. Pria berusia 57 tahun itu memiliki segudang pengalaman di bidang reserse.

    Di lembaga antirasuah ini, nama Komjen Setyo tidak asing lagi. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak (Korsupdak) di Deputi Penindakan KPK.

    Kemudian, pada tahun 2021, ia ditunjuk menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur.

    Setahun berselang, Irjen Setyo menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Setelah itu, ia menerima amanah sebagai Pati Itwasum Polri. Dan sejak 22 Maret 2024, ia mengemban amanat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI.

    Kegigihan dan pengalamannya dalam pemberantasan korupsi menjadikan Mentan Amran kepincut pada sosok Komjen Setyo.

    Diketahui sejak Andi Amran terpilih sebagai Mentan, salah satu program prioritasnya adalah membersihkan kementerian yang dipimpinnya dari aroma KKN.

    Ini terbukti dari beberapa gebrakan Mentan Amran bersama Irjen Kementan Setyo bahu membahu menggelar aksi ‘bersih-bersih’ di tubuh Kementerian Pertanian.

  • Survei Indikator: Andi Sudirman – Fatmawati Sangat Sulit Terkejar Danny – Azhar

    Survei Indikator: Andi Sudirman – Fatmawati Sangat Sulit Terkejar Danny – Azhar

    Pada simulasi terbuka 4 nama calon, Andi Sudirman kembali menunjukkan dominasinya dengan capaian elektabilitas 55,7 persen, Danny Pomanto 21,1 persen, Fatmawati 3,4 persen dan Azhar Arzad 1,0 persen.

    Demikian pula survei Top of Mind calon gubernur, Andi Sudirman berada di puncak dengan 46,2 persen, Danny Pomanto 20,4 persen, Fatmawati 3,7 persen dan Azhar Arsyad 0,3 persen.

    Indikator juga mencatat kemungkinan responden yang sudah tidak lagi berubah pilihan yang sebanyak 80,5 persen, sedangkan pemilih yang masih goyah sebanyak 16,8 persen.

    Di samping itu, Prof. Burhanuddin Muhtadi juga memaparkan bahwa tingginya elektabilitas Andi Sudirman Sulaiman dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain karena Andi Sudirman dinilai sosok pemimpin yang peduli pada rakyat, putra asli daerah, jujur dan bersih dari praktik KKN, telah terbukti hasil kerjanya serta pintar dan berpendidikan.

    Survei ini juga memotret kecenderungan pemilih berdasar sentimen putra daerah. Hasilnya 53,6 persen responden memilih putra asli daerah dibanding 45,1 persen yang tidak mempersoalkannya.

    Dengan hasil survei ini terpotret bila paslon Andi Sudirman-Fatma sudah sangat sulit terkejar lagi mengingat waktu pencoblosan tersisa 7 hari lagi.

    Sebagai informasi, survei yang bertajuk “Peluang Menang Calon Calon Gubernur di Provinsi Sulsel”, ini ingin memotret sikap dan perilaku calon pemilih di Sulsel untuk mengetahui peta dukungan politik elektoral dan ingin mengetahui faktor-faktor penting apa yang berkaitan dengan pilihan-pilihan tersebut sekaligus melihat persepsi warga Sulsel terkait isu-isu mutakhir yang sedang mengemuka.

  • KPK Tak Permasalahkan Raffi Ahmad Masih Terima Endorsment Meski jadi Utusan Khusus Presiden

    KPK Tak Permasalahkan Raffi Ahmad Masih Terima Endorsment Meski jadi Utusan Khusus Presiden

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, artis Raffi Ahmad masih bisa menerima endorsment atau jasa promosi dalam bentuk barang maupun jasa, meski dirinya saat ini sudah menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden. Tidak ada aturan khusus terkait pelarangan menerima endorsment.

     

    “Tidak ada larangan yang tegas dan jelas (untuk Raffi sebagai pejabat terima endorsement). Jadi biasanya sih boleh saja, mungkin etis atau tidak saja ya,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan di Gedung ACLC, Jakarta, Rabu (13/11).

     

    Hal serupa juga berlaku bagi istri Raffi, Nagita Slavina. Namun, ia mengingatkan Raffi Ahmad untuk mematuhi aturan terkait Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

     

    “Bolehlah (terima barang endorse). Pokoknya laporin aja hartanya bertambah atau berkurang. Gitu saja. Itu kan istrinya,” tegas Pahala.

     

    Pahala mengimbau, Raffi Ahmad harus menyerahkan LHKPN paling lambat tiga bulan setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni pada 22 Oktober 2024 lalu.  

     

    “Harus (Raffi Ahmad sampaikan LHKPN),” imbau Pahala.

     

    Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, serta Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, setiap penyelenggara negara berkewajiban menyampaikan LHKPN dengan jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak pengangkatan pertama atau dilantik. 

    Sehingga, Raffi Ahmad dan jajaran Kabinet Merah Putih memiliki dua bulan lagi untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK. 

     

    “Pokoknya tiga bulan paling lambat dari dia diangkat. Sekarang sudah jalan sebulan. Tinggal dua bulan lagi,” pungkas Pahala.