Xcloud.id

Kasus: KKN

  • Tangkap dan Adili Harun Masiku!

    Tangkap dan Adili Harun Masiku!

    Jakarta –

    Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menggelar unjuk rasa di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan (Jaksel) dalam rangka mendesak KPK menangkap dan mengadili buronan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI, Harun Masiku. LMND menilai tidak tertangkapnya Harun Masiku hingga saat ini memperparah turunnya kepercayaan publik pada lembaga antirasuah tersebut.

    “Pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda pokok perjuangan reformasi yang harus dituntaskan. Namun agenda itu seakan berjalan ditempat. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk pasca lahirnya reformasi untuk memberantas korupsi perlahan-lahan kehilangan taring,” kata Ketua Umum LMND Muhammad Asrul dalam keterangan tertulis, Senin (23/12/2024).

    “Beberapa kali dalam prakteknya, para pimpinan lembaga anti rasuah terjerat kasus yang berhubungan kuat dengan tindak pidana korupsi. Lebih parahnya, menjadi makelar kasus para koruptor,” sambung Muhammad Asrul.

    Untuk diketahui mantan Ketua KPK Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pada 23 November 2023 oleh Polda Metro Jaya. Firli ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi berupa pemerasan atau gratifikasi atau suap terkait penanganan permasalahan hukum di Kementan RI pada 2020-2023.

    Kembali ke Asrul, dia mengatakan skandal-skandal pimpinan KPK membuat kepercayaan publik merosot dalam 5 tahun terakhir. Masih bebasnya Harun Masiku dari jerat hukum, tambah Asrul, menambah pahit kenyataan soal KPK.

    “Praktik kotor tersebut membuat KPK mengalami penurunan tingkat kepercayaan pada masyarakat. Selama lima tahun belakangan, posisinya selalu boncos di antara pelbagai lembaga penegak hukum yang memiliki konsen terhadap pemberantasan korupsi. Kenyataan pahit ini semakin parah dengan belum adanya titik terang terkait penangkapan terhadap Harun Masiku,” tutur Asrul.

    “Kasus suap Harun Masiku sudah berjalan kurang lebih empat tahun tetapi pelaku utamanya sampai kini belum diseret ke meja hijau. Lambannya penangkapan membuktikan kinerja KPK yang tidak becus sehingga pemberantasan korupsi semakin jauh panggang dari api. Dengan begitu, tentu akan mendorong tren peningkatan perilaku korupsi,” ujar Asrul.

    Asrul berpendapat jika pemberantasan terhadap korupsi lamban, maka cita-cita Indonesia bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme hanya akan jadi jargon. “Alhasil negeri ini tidak akan pernah terbebas dari korupsi yang merugikan masyarakat luas sehingga cita-cita reformasi soal pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) hanya sebatas jargon semata,” lanjut Asrul.

    “Apa yang menjadi catatan kelam komisioner periode sebelumnya mesti menjadi perhatian khusus bagi para komisioner yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Kasus-kasus yang mengambang harus segera dituntaskan terutama terkait kasus suap Harun Masiku yang telah mencoreng kredibilitas intitusi KPK. KPK mesti mengembalikan kepercayaan rakyat dengan melakukan kerja konkret,” ungkap Asrul.

    Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

  • Kasus Dugaan Korupsi Kadisbud Jakarta, Pelajaran bagi ASN yang Langgar Integritas Megapolitan 19 Desember 2024

    Kasus Dugaan Korupsi Kadisbud Jakarta, Pelajaran bagi ASN yang Langgar Integritas Megapolitan 19 Desember 2024

    Kasus Dugaan Korupsi Kadisbud Jakarta, Pelajaran bagi ASN yang Langgar Integritas
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, Iwan Henry Wardhana, mencuat ke publik setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta melakukan penggeledahan di kantor Dinas Kebudayaan pada Rabu (18/12/2024).
    Anggota Komisi E DPRD Jakarta, Dina Masyusin, mengungkapkan bahwa insiden ini menjadi pembelajaran penting bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov Jakarta.
    Ia menyesalkan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang ASN yang seharusnya menjaga komitmennya sesuai dengan Pakta Integritas yang diteken saat pelantikan.
    “Seharusnya, setiap ASN menjaga integritas yang sudah diteken saat menjadi ASN,” ujar Dina kepada
    Kompas.com
    , Kamis (19/12/2024).
    Sebagai informasi, Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi janji dan komitmen untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    Dokumen ini juga mencakup kesanggupan untuk tidak terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
    Kasus dugaan korupsi senilai Rp 150 miliar ini menjadi refleksi bagi seluruh ASN tentang pentingnya mematuhi komitmen yang telah dibuat demi menjaga integritas dan kredibilitas pemerintah.
    Wakil rakyat dari Fraksi Perindo itu menilai keputusan Pj Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, yang menonaktifkan sementara Iwan Henry Wardhana sebagai langkah tepat untuk mempermudah proses penyidikan.
    “Itu kepekaan, ketika ada anak buahnya terseret hukum, tentu harus dinonaktifkan terlebih dahulu,” katanya.
    Selain itu, Dina juga mendorong Inspektorat untuk terus menyelidiki kasus ini. Hasil investigasi mengungkap adanya dugaan kerugian daerah akibat ketidaksesuaian dalam beberapa kegiatan.
    “Informasi yang kami terima, Inspektorat masih menghitung kerugian daerah dari kegiatan tahun anggaran 2023. Semoga kasus ini segera selesai dan tak terulang di OPD lain,” ucap Dina.
    Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta menyita uang tunai senilai Rp 1 miliar setelah menggeledah kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta dan empat lokasi lainnya, Rabu (18/12/2024).
    Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi senilai Rp 150 miliar berupa penyimpangan dalam pelaksanaan sejumlah kegiatan di
    Dinas Kebudayaan Jakarta
    pada Tahun Anggaran 2023.
    “(Total uang tunai yang disita) Rp 1 miliar,” ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta Syahron Hasibuan saat dikonfirmasi, Rabu (18/12/2024).
    Selain uang tunai, penyidik Kejati Jakarta menyita ratusan stempel yang telah dipalsukan untuk pencairan dana anggaran dinas.
    “Misal, stempel sanggar kesenian, stempel UMKM. Seolah-olah kegiatan dilaksanakan, dibuktikan dengan stempel tersebut untuk mencarikan anggaran. Padahal, faktanya kegiatan sama sekali tidak ada,” kata Syahron.
    Sementara itu, Teguh membenarkan, Kejati menggeledah ruangan Kadisbud Jakarta Iwan Henry Wardhana pada Rabu (17/12/2024) malam.
    Kini, Teguh telah menginstruksikan Inspektorat untuk memeriksa kerugian daerah imbas adanya penggeledahan Kejati di Disbud terkait dugaan korupsi anggaran.
    “Jadi memang saya menginstruksikan kepada Inspektorat untuk selalu update penanganan ini dan melakukan investigasi mendalam,” kata Teguh di Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (18/12/2024).
    Teguh mengatakan, ditemukan kerugian negara yang saat ini jumlahnya masih dalam perhitungan.
    “Nanti tanya ke Inspektorat Provinsi Jakarta ya (jumlah kerugian),” ujar Teguh.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pratikno Diduga Lobi MK Loloskan Pencalonan Gibran, Refly Harun: Ini Tindak Pidana

    Pratikno Diduga Lobi MK Loloskan Pencalonan Gibran, Refly Harun: Ini Tindak Pidana

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, menjadi sorotan publik atas tuduhan melobi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meloloskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. 

    Tuduhan ini mencuat melalui laporan investigasi Majalah Tempo, yang menggambarkan peran Pratikno sebagai arsitek strategi politik selama masa kepresidenan Joko Widodo (Jokowi).  

    Dalam laporan tersebut, Pratikno disebut-sebut memfasilitasi langkah politik Gibran, yang merupakan putra sulung Jokowi, dengan pendekatan-pendekatan yang diduga tidak etis. 

    Editor Senior Tempo, Bagja Hidayat, dalam kanal YouTube Tempodotco, menyoroti transisi Pratikno dari seorang akademisi ke dunia politik yang penuh kontroversi.  

    “Menteri Sekretaris Negara Pratikno adalah perwujudan paling brutal dari peringatan Kanselir Jerman 1871-1890 Otto Von Bismarck, yang mengatakan bahwa politik bisa merenggut karakter seseorang,” ujar Bagja.  

    Menanggapi tuduhan ini, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, menyatakan bahwa jika benar Pratikno melobi hakim MK untuk meloloskan pencalonan Gibran, maka hal tersebut merupakan tindak pidana serius.  

    “Kalau benar yang dikatakan Tempo, maka Pratikno sudah melakukan tindak pidana, yaitu KKN. Jika dia melobi hakim MK, itu bukan lagi lobi politik, tapi dirty politics,” tegas Refly dalam pernyataannya.  

    Namun, Refly juga menambahkan bahwa proses hukum terhadap kasus ini masih menjadi tanda tanya besar, mengingat banyaknya kasus yang melibatkan lingkaran Jokowi yang berakhir tanpa kejelasan akibat praperadilan.  

  • Hari Bhakti Transmigrasi, Sejarah, Manfaat, Tantangan, dan Tema Tahun 2024

    Hari Bhakti Transmigrasi, Sejarah, Manfaat, Tantangan, dan Tema Tahun 2024

    Jakarta: Tanggal 12 Desember menjadi momen penting bagi Indonesia untuk mengenang salah satu kebijakan yang berperan besar dalam pemerataan penduduk dan pembangunan, yaitu transmigrasi.

    Tahun 2024, Hari Bhakti Transmigrasi memasuki peringatan ke-74 dengan tema “Kesejahteraan untuk Semua,” yang mencerminkan harapan akan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh negeri.
     
    Sejarah Transmigrasi di Indonesia

    Foto: Pekerja Jawa zaman kolonial di Sumatera, 1925. (rotterdam.wereldmuseum.nl)

    Program transmigrasi awalnya dirancang oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mengatasi kepadatan di Jawa dan menyediakan tenaga kerja bagi perkebunan di Sumatra.

    Setelah kemerdekaan, inisiatif ini diadopsi dan diperluas oleh pemerintah Orde Lama, dengan pengiriman pertama dilakukan pada 1950 ke Lampung dan Lubuk Linggau.

    Di era Orde Baru, transmigrasi menjadi program unggulan untuk mengelola demografi nasional. Wilayah seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua menjadi fokus, mengingat potensi sumber daya alam yang belum terkelola maksimal.

    Pada puncaknya antara 1979 dan 1984, lebih dari 500.000 keluarga dipindahkan, menciptakan transformasi demografis di beberapa daerah. Hingga kini, lebih dari 20 juta orang diperkirakan telah menjadi bagian dari program ini.
     
    Manfaat dan Tujuan Transmigrasi
    Program transmigrasi bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan demografi dan mendukung pembangunan nasional. Tujuan utama program ini antara lain:

    1. Membangun Wilayah Baru: Mengubah daerah terpencil menjadi kawasan produktif dengan infrastruktur yang memadai seperti jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan.

    2. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi: Memanfaatkan sumber daya alam di daerah baru untuk menciptakan lapangan kerja di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.

    3. Mengurangi Ketimpangan Regional: Membantu mengurangi kesenjangan antara wilayah maju dan tertinggal, baik dalam aspek ekonomi maupun pelayanan publik.

    4. Mewujudkan Keadilan Sosial: Memberikan peluang yang setara kepada masyarakat di seluruh Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
     
    Tantangan yang Dihadapi
    Program transmigrasi juga menghadapi berbagai kendala, seperti:

    1. Sengketa Lahan: Konflik antara transmigran dan masyarakat lokal terkait kepemilikan lahan sering kali muncul. Banyak dari konflik ini berasal dari minimnya konsultasi dengan masyarakat adat sebelum lahan dijadikan permukiman.

    2. Adaptasi Sosial: Perbedaan budaya antara pendatang dan penduduk asli sering kali menyebabkan miskomunikasi dan ketegangan sosial, yang kadang berkembang menjadi konflik terbuka.

    3. Kerusakan Ekosistem: Pembukaan lahan baru untuk permukiman dan pertanian sering kali memicu deforestasi yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi tanah.

    4. Ketimpangan Pembangunan: Meski wilayah transmigrasi sering kali dilengkapi dengan fasilitas dasar, masyarakat lokal di sekitar area transmigrasi kerap merasa diabaikan, sehingga menciptakan rasa ketidakadilan.

    5. Kurangnya Dukungan Jangka Panjang: Banyak transmigran yang merasa tidak mendapatkan dukungan berkelanjutan, seperti pelatihan atau bantuan ekonomi, setelah permukiman mereka dibangun.
     
    Tema 2024: “Kesejahteraan untuk Semua”
    Tema peringatan ke-74 ini menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.

    Program transmigrasi diharapkan mampu menciptakan peluang ekonomi di daerah-daerah terpencil sekaligus mempererat persatuan bangsa.

    Selamat Hari Bhakti Transmigrasi ke-74. Mari kita jadikan momentum ini untuk terus membangun Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan inklusif.

    Baca Juga:
    UGM Akan Kirim Ratusan Mahasiswa KKN ke-9 Kawasan Transmigran

    Jakarta: Tanggal 12 Desember menjadi momen penting bagi Indonesia untuk mengenang salah satu kebijakan yang berperan besar dalam pemerataan penduduk dan pembangunan, yaitu transmigrasi.
     
    Tahun 2024, Hari Bhakti Transmigrasi memasuki peringatan ke-74 dengan tema “Kesejahteraan untuk Semua,” yang mencerminkan harapan akan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh negeri.
     
    Sejarah Transmigrasi di Indonesia

    Foto: Pekerja Jawa zaman kolonial di Sumatera, 1925. (rotterdam.wereldmuseum.nl)
     
    Program transmigrasi awalnya dirancang oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mengatasi kepadatan di Jawa dan menyediakan tenaga kerja bagi perkebunan di Sumatra.
    Setelah kemerdekaan, inisiatif ini diadopsi dan diperluas oleh pemerintah Orde Lama, dengan pengiriman pertama dilakukan pada 1950 ke Lampung dan Lubuk Linggau.
     
    Di era Orde Baru, transmigrasi menjadi program unggulan untuk mengelola demografi nasional. Wilayah seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua menjadi fokus, mengingat potensi sumber daya alam yang belum terkelola maksimal.
     
    Pada puncaknya antara 1979 dan 1984, lebih dari 500.000 keluarga dipindahkan, menciptakan transformasi demografis di beberapa daerah. Hingga kini, lebih dari 20 juta orang diperkirakan telah menjadi bagian dari program ini.
     
    Manfaat dan Tujuan Transmigrasi
    Program transmigrasi bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan demografi dan mendukung pembangunan nasional. Tujuan utama program ini antara lain:
     
    1. Membangun Wilayah Baru: Mengubah daerah terpencil menjadi kawasan produktif dengan infrastruktur yang memadai seperti jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan.
     
    2. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi: Memanfaatkan sumber daya alam di daerah baru untuk menciptakan lapangan kerja di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.
     
    3. Mengurangi Ketimpangan Regional: Membantu mengurangi kesenjangan antara wilayah maju dan tertinggal, baik dalam aspek ekonomi maupun pelayanan publik.
     
    4. Mewujudkan Keadilan Sosial: Memberikan peluang yang setara kepada masyarakat di seluruh Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
     
    Tantangan yang Dihadapi
    Program transmigrasi juga menghadapi berbagai kendala, seperti:
     
    1. Sengketa Lahan: Konflik antara transmigran dan masyarakat lokal terkait kepemilikan lahan sering kali muncul. Banyak dari konflik ini berasal dari minimnya konsultasi dengan masyarakat adat sebelum lahan dijadikan permukiman.
     
    2. Adaptasi Sosial: Perbedaan budaya antara pendatang dan penduduk asli sering kali menyebabkan miskomunikasi dan ketegangan sosial, yang kadang berkembang menjadi konflik terbuka.
     
    3. Kerusakan Ekosistem: Pembukaan lahan baru untuk permukiman dan pertanian sering kali memicu deforestasi yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi tanah.
     
    4. Ketimpangan Pembangunan: Meski wilayah transmigrasi sering kali dilengkapi dengan fasilitas dasar, masyarakat lokal di sekitar area transmigrasi kerap merasa diabaikan, sehingga menciptakan rasa ketidakadilan.
     
    5. Kurangnya Dukungan Jangka Panjang: Banyak transmigran yang merasa tidak mendapatkan dukungan berkelanjutan, seperti pelatihan atau bantuan ekonomi, setelah permukiman mereka dibangun.
     
    Tema 2024: “Kesejahteraan untuk Semua”
    Tema peringatan ke-74 ini menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.
     
    Program transmigrasi diharapkan mampu menciptakan peluang ekonomi di daerah-daerah terpencil sekaligus mempererat persatuan bangsa.
     
    Selamat Hari Bhakti Transmigrasi ke-74. Mari kita jadikan momentum ini untuk terus membangun Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan inklusif.
     
    Baca Juga:
    UGM Akan Kirim Ratusan Mahasiswa KKN ke-9 Kawasan Transmigran

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • BUMN Perkebunan Terima Sertifikasi SMAP di Hari Anti Korupsi Sedunia – Halaman all

    BUMN Perkebunan Terima Sertifikasi SMAP di Hari Anti Korupsi Sedunia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PTPN IV PalmCo, Sub Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) yang mengelola perkebunan sawit sertifikasi manajemen anti penyuapan (SMAP) ISO 37001 di perayaan Hari Antikorupsi Sedunia.

    “Hari Anti Korupsi Sedunia setiap tanggal 9 Desember ini bukan sebagai peringatan tahunan semata tapi merupakan komitmen kami untuk mewujudkan perusahaan yang bersih, berkelanjutan, serta mendukung cita-cita kami sebagai world class agriculture company on the plantet,” kata Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Sertifikasi SMAP yang diterbitkan TUV Rheinland ini merupakan bukti kepatuhan Perusahaan terhadap tentang Pengelolaan BUMN yang Bersih Melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern.

    Menurut Jatmiko, didapatkannya sertifikasi ini merupakan salah satu upaya PTPN IV PalmCo dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik untuk menunjang setiap aktivitas bisnis perusahaan.

    Dengan adanya sertifikasi ini, manajemen dapat melakukan kontrol ketat dan meminimalisir terjadinya praktik-praktik penyuapan, gratifikasi dan pemerasan.

    “Kita laksanakan sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 ini secara komprehensif. Ini adalah bagian dari komitmen penerapan tata kelola perusahaan secara berkelanjutan dan konsistensi PTPN IV PalmCo untuk turut mendukung program food and energy security nasional,” ujarnya. 

    Dalam mendapatkan sertifikasi ISO 37001, PTPN IV PalmCo telah melalui serangkaian proses yang berlangsung selama kurang lebih tiga bulan.

    Proses awal dilakukan dengan peningkatan awareness yang dilanjutkan dengan  pembentukan Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP), dilanjutkan dengan persiapan dokumentasi & persyaratan, audit internal, tinjauan manajemen hingga proses eksternal sertifikasi eksternal TUV Rheinland.

    Berbagai proses telah dilaksanakan dan persyaratan – persyaratan wajib pun telah dipenuhi, mulai dari sosialisasi terkait penerapan SMAP hinga komitmen bersama. 

    Jatmiko menjelaskan, insan PTPN IV PalmCo mutlak berahklak, lepas dari praktik-praktik kecurangan agar mampu profesional dan menjadi bagian dari keunggulan bersaing (competitive advantage) perusahaan memasuki era industri 4.0, termasuk meraih kepercayaan dari para stakeholder (supplier, investor, konsumen, pemerintah, karyawan dan masyarakat).

    Upaya yang dilakukan antara lain melalui penguatan whistle blowing system melalui transparansi dan distribusi nomor ponsel miliknya, tidak hanya kepada karyawan namun terhadap seluruh stakeholders.

    Dia menekankan bahwa PTPN IV PalmCo juga menerapkan pola reward dan punishment melalui penegakan sanksi terhadap seluruh pelanggaran tata kelola yang selaras dengan aturan yang berlaku.

    “Integritas, ketaatan SOP dan validitas report, menjadi poin penting dalam menerapkan strategi ini,” tegasnya.

    Langkah-langkah tersebut dibarengi dengan pemanfaatan teknologi sebagai sarana transformasi digital melalui PalmCo Business Cockpit (PBC) yang diresmikan awal bulan ini sehingga pengawasan jadi jauh lebih efektif, validasi data, dan reporting secara realtime.

  • LLDIKTI 9 Ungkap 30 Persen dari 229 Perguruan Tinggi Aktif Dalam MKBM Mandiri

    LLDIKTI 9 Ungkap 30 Persen dari 229 Perguruan Tinggi Aktif Dalam MKBM Mandiri

    Dalam MBKM Mandiri, ada delapan bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) yang bisa dijalankan perguruan tinggi, mulai dari pertukaran mahasiswa, magang, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan kuliah kerja nyata tematik (KKN Tematik). 

    Ketua Tim MBKM LLDikti 9, Muliyadi Hamid, mengatakan, bentuk kegiatan pembelajaran yang paling banyak dilakukan di MBKM Mandiri adalah KKN Tematik.

    Diikuti kemudian oleh kewirausahaan dan asistensi mengajar atau kampus mengajar. 

    “Itu yang paling mendominasi,” tuturnya. 

    Untuk KKN Tematik, Muliyadi menuturkan, belum lama ini tema yang diusung adalah soal stunting dan pernikahan dini. “

    Semua PT yang melaksanakan KKN Tematik, kami minta melaksanakan tema itu. Kami fasilitasi mereka untuk berkoordinasi dengan BKKBN dan Dinas Kesehatan di masing-masing daerah,” tuturnya. 

  • Legislator minta Disdik beri edukasi budaya antikorupsi di sekolah

    Legislator minta Disdik beri edukasi budaya antikorupsi di sekolah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Alia Noorayu Laksono meminta Dinas Pendidikan DKI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkolaborasi untuk memberi edukasi budaya antikorupsi di sekolah di wilayah Jakarta.

    Hal ini, kata dia, karena perilaku koruptif telah memasuki hampir seluruh elemen bangsa. Padahal praktik korupsi merupakan tindakan yang tidak bermoral.

    Menurut Alia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, bagus kalau dari KPK dan dinas-dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan menanamkan moral yang kuat biar anak anak dari kecil sudah dididik untuk nggak serakah.

    “Untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika yang positif buat satu sama lainnya,” ujarnya.

    Dia dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut serta melakukan sosialisasi budaya antikorupsi di sekolah.

    Sosialisasi dilakukan mulai dari tingkat SD hingga SMA/SMK agar siswa yang memiliki cita-cita sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun sebagai legislatif memahami etika dan moral bahwa praktik korupsi sebuah tindakan yang merugikan bangsa dan negara.

    “Harus diterapkan dari tingkat sekolah agar anak-anak sekolah yang mau berkarir di pemerintahan sebagai apapun itu pasti sudah mulai tahu bagaimana etika menjadi pegawai yang benar,” kata Alia.

    Dia kemudian berpesan agar para generasi penerus bangsa berkomitmen menjauhkan diri dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

    Selain itu, seluruh pejabat di eksekutif maupun legislatif di Indonesia diharapkan dapat menjaga amanah sebagai pelayan masyarakat untuk menjauhkan tindakan praktik korupsi.

    Terlebih untuk generasi muda yang kini banyak menduduki jabatan strategis agar fokus dengan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

    “Saya harap semua pejabat dan semua pegawai publik di Indonesia, baik eksekutif maupun legislatif tidak melakukan korupsi,” kata Alia.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kerugian Negara Rp 300 Triliun Jadi Alasan Pemberat Harvey Moeis Dituntut 12 Tahun Penjara

    Kerugian Negara Rp 300 Triliun Jadi Alasan Pemberat Harvey Moeis Dituntut 12 Tahun Penjara

    Jakarta, Beritasatu.com – Suami dari selebritas Sandra Dewi, Harvey Moeis dituntut 12 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar atas kasus korupsi tata niaga timah dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan hal yang memberatkan Harvey adalah karena perbuatannya telah merugikan negara sebesar Rp 300 Triliun.

    “Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar, yaitu sejumlah Rp 300 triliun,” kata jaksa saat membacakan pertimbangan tuntutan kepada Harvey Moeis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat (Tipidkor), Senin (9/12/2024).

    Selain itu, jaksa mengatakan pertimbangan memberatkan lainnya adalah perbuatan Harvey tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kemudian, Harvey juga memperoleh keuntungan sebesar Rp 210 miliar.

    Harvey juga disebut berbelit-belit dalam memberikan keterangan. “Perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp 210 miliar. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan persidangan,” ujar jaksa terkait Harvey Moeis.

    Sementara itu, hal yang meringankan adalah karena Harvey belum pernah dihukum. Harvey dinyatakan melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor  8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 ke-1 KUHP.

    Sebagai informasi, Harvey yang mewakili PT Refined Bangka Tin, diduga melakukan kerja sama ilegal dengan PT Timah, BUMN di sektor pertambangan. Jaksa mengungkapkan Harvey memanfaatkan smelter untuk memurnikan timah dari tambang ilegal milik PT Timah.

    Sebagian keuntungan diduga disisihkan dengan dalih program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Total kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan Harvey Moeis  mencapai Rp 420 miliar.

  • Tegaskan Rekrutmen Pendamping Desa Bebas KKN, Mendes Yandri Ancam Polisikan Calo

    Tegaskan Rekrutmen Pendamping Desa Bebas KKN, Mendes Yandri Ancam Polisikan Calo

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengancam akan melaporkan oknum-oknum yang terlibat praktik calo dalam proses rekrutmen pendamping desa. Ancaman ini disampaikan setelah menerima banyak laporan masyarakat terkait upaya pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari proses rekrutmen tersebut.

    “Jika ada yang bermain-main, kita laporkan ke polisi. Tangkap saja supaya ada efek jera,” tegas Yandri saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan Paripurna Penajaman 12 Rencana Aksi Kemendes PDT di Kalibata, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Yandri menegaskan proses rekrutmen pendamping desa tidak dipungut biaya sepeser pun, baik untuk pendamping baru maupun yang akan melanjutkan tugasnya. Ia memastikan posisi pendamping desa akan diisi oleh individu yang memiliki kapabilitas melalui proses seleksi administratif dan evaluasi yang bebas dari transaksi ilegal.

    “Kami pastikan tidak ada pungutan satu rupiah pun dalam proses ini. Pendamping desa harus lolos seleksi dengan transparan dan terbuka untuk semua,” ujar Yandri.

    Yandri juga mengimbau masyarakat agar tidak khawatir mengikuti proses rekrutmen pendamping desa. Ia meminta masyarakat segera melaporkan pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan bayaran tertentu, baik ke Kemendes PDT maupun langsung ke polisi.

    “Jangan takut ikut tes. Kalau ada yang minta bayaran, laporkan saja. Ini untuk memastikan rekrutmen bersih dan adil,” tambahnya.

    Langkah tegas ini, menurut Yandri, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan birokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ia menegaskan pentingnya membangun desa secara profesional demi mencapai pemerintahan desa yang bersih dan transparan.

    “Jika ada pemerintahan desa yang bermain-main, apalagi memotong hak pendamping desa, kami akan tindak tegas. Ini perintah langsung dari Presiden Prabowo. Tidak ada kompromi demi membangun desa yang lebih baik,” pungkas Yandri.

  • Ganjar: Koster-Giri menang di Bali berkat dukungan masyarakat adat

    Ganjar: Koster-Giri menang di Bali berkat dukungan masyarakat adat

    Badung, Bali (ANTARA) – Politisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebutkan pasangan calon gubernur Wayan Koster -Giri Prasta yang dinyatakan menang versi hitung cepat di Pilgub Bali berkat dukungan masyarakat adat yang kuat kepada dua tokoh tersebut.

    “Saya kira kepercayaan ini kalau saya mengartikan kepercayaan publik yang muncul dan salah satunya adalah masyarakat adat yg sangat kuat di Bali ini,” katanya saat ditemui di Badung, Bali, Jumat.

    Oleh karena itu, Ganjar berpesan kepada Koster -Giri agar menjaga kepercayaan masyarakat adat terutama dalam hal menjaga agar adat budaya Bali tetap terjaga layaknya filosofi hidup orang Bali Tri Hita Karana, keseimbangan hidup antara manusia, Tuhan dan alam ciptaan.

    Begitu pula kehidupan sosial kemasyarakatan di Bali mesti dijaga keseimbangannya dalam kebijakan politik.

    “Yuk kelompok-kelompok masyarakat termasuk masyarakat adat itu kemudian relasi antarkelompok masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, pemerintah, masyarakat dengan lingkungan bagus sekali,” katanya.

    Adapun calon Gubernur Bali nomor urut 2, Wayan Koster, mengeklaim unggul 61,44 persen berdasarkan hasil real count C1 di 6.092 TPS dari 6.795 TPS (89,65 persen) yang tersebar di seluruh Bali.

    Angka tersebut mengungguli pasangan nomor urut 1, Made Muliawan Arya alias De Gadjah-Putu I Agus Suradnyana (Mulia-Pas) yang memperoleh 795.018 suara atau sekitar 38,56 persen.

    Ganjar optimis, Wayan Koster yang memasuki masa bakti kedua sebagai Gubernur Bali telah memiliki peta jalan pembangunan Bali yang sudah terangkum dalam program 100 tahun Bali Semesta Berencana.

    “Kan sudah disiapkan Bali 100 tahun ke depan. Ini bagus, tinggal dijaga,” katanya.

    Selain itu, dia berpesan agar pemerintahan Wayan Koster -Giri Prasta menjaga integritas, melayani masyarakat dengan baik dan bebas dari praktik KKN.

    “Pak Koster sudah dua periode, maka kebijakan publik yang lebih baik untuk masyarakat Bali ini waktunya, untuk betul-betul bisa ditingkatkan dan mendengarkan suara masyarakat yang ada di Bali,” katanya.

    Dia mengaku bangga dalam pilgub maupun pilkada di Bali, pasangan calon yang diusung PDIP menang versi hitung cepat kecuali di Pilkada Karangasem.

    Pewarta: Rolandus Nampu
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024