Xcloud.id

Kasus: KKN

  • Mahasiswa KKN UMJ Jember Olah Sampah Plastik Jadi Paving Block

    Mahasiswa KKN UMJ Jember Olah Sampah Plastik Jadi Paving Block

    Liputan6.com, Banyuwangi – Siapa sangka, tumpukan sampah yang kerap dianggap musuh lingkungan kini justru menjadi berkah bagi warga Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Berkat inovasi  dari Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Jember (Unmuh Jember), limbah plastik yang dulunya mencemari lingkungan kini disulap menjadi paving blok yang kokoh dan bernilai ekonomis.

    Para mahasiswa ini menghadirkan solusi konkret untuk mengatasi permasalahan sampah sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur desa. Sampah plastik dan limbah anorganik lainnya diolah menjadi paving blok yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga kuat dan tahan lama.

    Koordinator Desa Kelompok 12 KKN Unmuh Jember, Fikhih Wahyu Islany, menjelaskan bahwa proses pembuatan paving blok ini dirancang agar mudah diterapkan oleh masyarakat setempat. “Kami ingin memberikan solusi yang berkelanjutan. Program ini tidak hanya berhenti saat KKN usai, tetapi bisa diteruskan oleh warga sebagai peluang usaha baru,” ujarnya Selasa (25/2/2025).

    Tak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, inovasi ini juga membuka pintu baru bagi perekonomian warga. Proses produksi paving blok yang sederhana dan murah memungkinkan kelompok-kelompok masyarakat, termasuk UMKM lokal, untuk mengelolanya secara mandiri. Produk paving ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan jalan setapak desa atau dijual sebagai sumber penghasilan tambahan.

    Sekretaris Desa Temuguruh, Eko Irawan, mengatakan, apa yang dilakukan adik-adik mahasiswa telah memberikan dampak nyata. Mereka membuktikan bahwa generasi muda adalah agen perubahan. “Kami berharap program ini terus berlanjut dan menginspirasi desa-desa lain,” tuturnya.

    Pembuatan paving blok dari limbah plastik ternyata tidak serumit yang dibayangkan. Proses ini dimulai dengan pengumpulan sampah plastik yang kemudian dibersihkan dan dipotong kecil-kecil agar mudah dilelehkan. Setelah itu, panci dipanaskan dengan oli seukuran cup air gelasan, diikuti dengan memasukkan plastik secara bertahap. Jika campuran dirasa kurang cair, oli dapat ditambahkan. Setelah plastik meleleh menjadi bubur, pasir sebanyak 2,5 cetok dicampurkan hingga merata.

    Campuran tersebut kemudian dituangkan ke dalam cetakan paving, ditekan dengan mesin pres agar padat, dan direndam dalam air hingga mengeras. “Dengan mengubah sampah menjadi produk bernilai guna, harapannya mahasiswa KKN ini tidak hanya menghadirkan solusi praktis, tetapi juga menginspirasi warga untuk melihat potensi di sekitar mereka,” tutur Fikhih

    Ketua Program Kerja Banyuwangi Hijau, Putri Juliana Sorindawati Imelda, mengungkapkan bahwa program mengubah sampah menjadi paving merupakan salah satu bagian dari visi besar kelompoknya untuk mewujudkan lingkungan yang lebih hijau dan berkelanjutan. “Untuk rencana ke depan, kami akan mencoba mengolah minyak jelantah menjadi produk aromaterapi,” ungkap Putri Juliana.

    Program ini membuktikan bahwa dengan kreativitas dan semangat kolaborasi, tantangan lingkungan dapat diubah menjadi peluang yang menjanjikan.

  • Korupsi Pertamina Buat Masyarakat Resah, PKB Ingin Presiden Jadikan Ini Momentum untuk BUMN Berbenah – Halaman all

    Korupsi Pertamina Buat Masyarakat Resah, PKB Ingin Presiden Jadikan Ini Momentum untuk BUMN Berbenah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Ketua Harian PKB Najmi Mumtaza Rabbany buka suara terkait adanya kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang terjadi di PT Pertamina Patra Niaga.

    Diketahui korupsi di Pertamina ini ramai jadi perbincangan publik, terlebih saat muncul isu adanya Pertamax oplosan.

    Hal ini pun membuat banyak masyarakat merasa resah dan dirugikan.

    Menanggapi kasus korupsi di Pertamina, Najmi mendukung agar Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan momentum ini untuk membersihkah praktik korupsi di BUMN, terutama di Pertamina.

    “Kami di PKB tentu mendukung penuh langkah Pak Presiden Prabowo untuk bersih-bersih BUMN, terutama di Pertamina, ya,” kata Najmi, dilansir Kompas.com, Sabtu (1/3/2025).

    Menurut Najmi, pembenahan di PT Pertamina ini harus dilakukan agar tidak ada lagi kecurangan yang terjadi di BUMN.

    “Bagi kami, dugaan korupsi di (lingkungan) PT Pertamina harus menjadi momentum untuk berbenah, tidak ada lagi kecurangan oleh siapa pun di tubuh BUMN,” imbuh Najmi.

    Lebih lanjut, Najmi menilai pemberantasan korupsi di BUMN ini seharusnya menjadi prioritas pemerintah.

    Agar pemerintah juga bisa mengamankan dan menyelamatkan aset negara.

    Selain itu pembenahan di BUMN ini juga bisa membantu untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada BUMN.

    Mengingat setelah kasus korupsi di Pertamina ini muncul, kekecewaan yang dialami masyarakat sangat besar.

    Mereka banyak yang tak percaya lagi dengan Pertamina dan memilih membeli BBM di perusahaan swasta.

    Hal ini pun membuat tingkat kepercayaan publik ke Pertamina menjadi menurun.

    “Pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama untuk menyelamatkan aset negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BUMN,” terang Najmi.

    Najmi menambahkan, BUMN adalah perusahaan negara, sehingga sudah seharusnya pengelolaan BUMN ini bisa transparan dan profesional.

    Bukan malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

    “BUMN adalah perusahaan negara yang seharusnya dikelola dengan transparan dan profesional, bukan menjadi lahan bancakan segelintir oknum untuk meraup keuntungan pribadi dan golongan.”

    “Jangan biarkan Presiden berjuang sendirian. Rakyat harus bersatu padu melawan para koruptor yang menggasak uang negara dan telah menyengsarakan hidup rakyat selama ini,” pungkasnya.

    Buntut Kasus Korupsi di Pertamina, DPR Desak Audit Pengadaan BBM

    Anggota Komisi VI DPR RI, Sadarestuwati, mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap proses pengadaan BBM bersubsidi Pertalite RON 90 dan Pertamax RON 92. 

    Hal ini merespons dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023.

    Sadarestuwati meminta agar audit dilakukan secara transparan guna mengembalikan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara.

    “Kami mendengar bahwa kerugian negara yang ditangani Kejaksaan Agung sebesar Rp 193,7 triliun. Itu baru perhitungan di satu tahun saja, bukan kerugian selama periode 2018-2023. Artinya, penyelenggaraan BBM ini telah melenceng dari tujuan awalnya,” kata Sadarestuwati saat dihubungi pada Jumat (28/2/2025).

    Dia menyoroti dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terus membayangi Pertamina. 

    Menurutnya, fenomena trust issue di masyarakat kian menguat akibat berbagai dugaan ketidakwajaran dalam pengelolaan BBM, termasuk perbedaan kualitas antara Pertalite dan Pertamax yang menjadi perbincangan luas.

    “Pertamina itu harus menghadirkan BBM yang murah dan berkualitas untuk kesejahteraan rakyat. Kasus ini justru memperlihatkan bahwa Pertamina hadir untuk penderitaan rakyat. Ini serba kacau dan berkebalikan.”

    “Sampai beredar luas itu lelucon Pertamax adalah Pertalite yang enggak antre. Jangan disalahkan rakyat merasa ada trust issue dan marah,” ujar Sadarestuwati.

    Sadarestuwati juga menilai bahwa permasalahan BBM ini bisa jadi merupakan fenomena gunung es yang dampaknya lebih luas dari yang terlihat.

    “Coba dihitung, ada berapa konsumen di pabrikan mobil dan bengkel mobil yang mengadu ke Komisi VI terkait urusan ‘Pertalite yang nggak antre’ ini. Korbannya itu masyarakat lho, jangan dianggap enteng. Saya akan minta Badan Perlindungan Konsumen ikut turun tangan biar komprehensif,” jelasnya.

    Dia menegaskan bahwa audit dan penyelidikan harus dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk mengusut dugaan konflik kepentingan di dalam tubuh Pertamina.

    “Rakyat tahu itu masih ada kaitannya dengan Nepotisme. Benar itu, rakyat tahu tapi mereka diam tak berani bersuara,” ucap Sadarestuwati.

    Selain meminta audit, Sadarestuwati juga mendesak Pertamina untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.

    Dia menyoroti keluhan masyarakat yang merasa kualitas BBM tidak konsisten, bahkan kendaraan mereka mengalami kendala kecil setelah menggunakan Pertamax.

    “Kan kecewa rakyat sudah beli BBM Non-Subsidi ternyata diperlakukan seperti ini,” tutur Sadarestuwati.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Fersianus Waku)(Kompas.com/Tria Sutrisna)

    Baca berita lainnya terkait Kasus Korupsi Minyak Mentah.

  • Ramai soal “Pertamax Adalah Pertalite yang Enggak Antre”, Anggota DPR: Jangan Salahkan Rakyat

    Ramai soal “Pertamax Adalah Pertalite yang Enggak Antre”, Anggota DPR: Jangan Salahkan Rakyat

    Ramai soal “Pertamax Adalah Pertalite yang Enggak Antre”, Anggota DPR: Jangan Salahkan Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VI DPR RI
    Sadarestuwati
    menyebut, beredar lelucon di masyarakat bahwa bensin jenis
    Pertamax
    milik Pertamina sebenarnya adalah Pertalite versi tidak antre.
    Terkait beredarnya lelucon tersebut, Sadarestuwati meminta agar Pertamina tidak menyalahkan rakyat atas ketidakpercayaan mereka terhadap Pertamina.
    “Pertamina itu harus menghadirkan BBM yang murah dan berkualitas untuk kesejahteraan rakyat. Kasus ini justru memperlihatkan bahwa Pertamina hadir untuk penderitaan rakyat. Ini serba kacau dan berkebalikan. Sampai beredar luas itu lelucon Pertamax adalah Pertalite yang enggak antre. Jangan disalahkan rakyat merasa ada trust issue dan marah,” ujar Sadarestuwati dalam keterangannya kepada
    Kompas.com
    , Jumat (28/2/2025).
    Sadarestuwati lantas meminta pemerintah, Pertamina, dan Kejaksaan Agung untuk mengaudit keseluruhan proses pengadaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite RON 90 dan Pertamax RON 92.
    Proses tersebut, menurut dia, harus dilakukan secara transparan mengingat kepercayaan berkurang kepada penyelenggara negara, menyusul kasus mega korupsi Pertamina yang ditangani Kejaksaa Agung (
    Kejagung
    ).
    Dia berpandangan bahwa aroma kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) memang sangat menyengat di tubuh perusahaan pelat merah tersebut sejak beberapa tahun terakhir.
    “Kami mendengar bahwa kerugian negara yang ditangani Kejaksaan Agung sebesar Rp 193,7 triliun, itu baru perhitungan di satu tahun saja, bukan kerugian selama periode 2018-2023. Artinya, penyelenggaraan BBM ini telah melenceng dari tujuan awalnya,” katanya.
    Sadarestuwati mengatakan, Komisi VI DPR akan segera memanggil Pertamina untuk segera menangani masalah Pertalite dan Pertamax dengan solusi yang jelas.
    Dia menyebut bahwa ada pula dugaan bahwa kasus ini merupakan fenomena gunung es.
    “Coba dihitung, ada berapa konsumen di pabrikan mobil dan bengkel mobil yang mengadu ke Komisi VI terkait urusan ‘Pertalite yang enggak antre’ ini. Korbannya itu masyarakat lho, jangan dianggap enteng. Saya akan minta Badan Perlindungan Konsumen ikut turun tangan biar komprehensif,” ujar Sadarestuwati.
    Sadarestuwati pun berharap agar proses audit dan penyelidikan secara menyeluruh terhadap pengadaan BBM Pertamina benar-benar dilandasi prinsip transparansi dan tidak pandang bulu.
    Sebab, menurut dia, masih ada dugaan konflik kepentingan di dalam Pertamina.
    “Rakyat tahu itu masih ada kaitannya dengan nepotisme. Benar itu, rakyat tahu tapi mereka diam tak berani bersuara,” katanya.
    Sementara itu, dia mengungkit rakyat yang menggunakan Pertamax, tapi beberapa kali mesin kendaraannya mengalami kendala kecil seperti tarikan gas kurang lancar.
    “Kan kecewa rakyat sudah beli BBM non-subsidi ternyata diperlakukan seperti ini,” ujar Sadarestuwati.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mahasiswa KKN di Pesawaran Lampung Hanyut di Sungai, 2 Korban Tewas

    Mahasiswa KKN di Pesawaran Lampung Hanyut di Sungai, 2 Korban Tewas

    Liputan6.com, Lampung – Tiga mahasiswa Institut Maritim Prasyeta Lampung hanyut dan tenggelam saat berenang di sungai. Dua di antaranya ditemukan tewas, sementara satu lainnya masih dalam pencarian.

    Tiga pemuda nahas itu adalah Risky Kurniawan, 24 tahun, Ricky Anggara, 23 tahun dan Dedi Muhamad Sanjaya, 23 tahun. Keberadaan korban Dedi kini masih belum ditemukan oleh warga dan pihak berwajib. 

    Para korban tersebut merupakan mahasiswa yang tengah menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. 

    Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol. Yuni Iswandari mengonfirmasi peristiwa nahas ini.

    Dia menerangkan, insiden ini terjadi di bendungan Sungai Margo Dalem, Desa Batu Menyan, Kecamatan Teluk Pandan, pada Senin (24/2/2025) sekitar pukul 10.00 WIB.

    Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, para korban terseret arus sungai yang tiba-tiba semakin deras ketika sedang asyik berenang. 

    “Peristiwa hanyutnya tiga mahasiswa ini terjadi di Desa Batu Menyan, Kabupaten Pesawaran. Dua korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, sementara satu lainnya masih dalam pencarian oleh tim gabungan,” ujar Yuni, Senin (24/2/2025).

    Dua korban yang ditemukan tewas telah dievakuasi ke rumah sakit setempat dan pihak keluarganya sudah dihubungi. Sementara itu, korban yang masih hilang, Dedi, masih dalam pencarian.

    Kabid Humas mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati, mengingat kondisi cuaca ekstrem di wilayah Lampung masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan.

    “Kami mengingatkan masyarakat agar lebih waspada dan menghindari aktivitas berenang di sungai, terutama di musim penghujan seperti sekarang,” tutupnya.

     

  • KKN Berujung Duka, 3 Mahasiswa di Lampung Hanyut di Sungai Way Sabu

    KKN Berujung Duka, 3 Mahasiswa di Lampung Hanyut di Sungai Way Sabu

    Pesawaran, Beritasatu.com – Tiga mahasiswa Institut Maritim Prasyeta Mandiri Lampung yang sedang menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, tewas akibat terseret banjir bandang saat berenang di bendungan Sungai Way Sabu.

    Dua korban ditemukan pada hari pertama pencarian, sementara satu korban lainnya ditemukan oleh tim SAR gabungan pada hari kedua.

    Peristiwa tragis ini terjadi pada Senin (24/2/2025) sekitar pukul 14.00 WIB. Ketiga korban berenang di bendungan aliran Sungai Way Sabu bersama empat rekan mereka. Namun, secara tiba-tiba, banjir bandang datang dan menghanyutkan tujuh mahasiswa tersebut. Empat di antaranya berhasil menyelamatkan diri, sementara tiga lainnya terseret arus deras.

    Dua korban, Risky Kurniawan (24) dan Ricky Anggara (23), ditemukan warga beberapa jam setelah kejadian dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, jenazah korban lainnya, Dedi Muhammad Sanjaya (22), ditemukan keesokan harinya.

    Komandan Tim Rescuer Basarnas Lampung Febri Yanda mengungkapkan, korban kedua ditemukan berjarak 2,1 kilometer dari lokasi kejadian di aliran Sungai Way Sabu.

    “Setelah ditemukan, tim SAR gabungan segera mengevakuasi jasad korban ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga,” ujar Febri Yanda di lokasi pencarian, Selasa (25/2/2025).

    Pasca kejadian mahasiswa KKN tewas terseret banjir bandang, Basarnas Lampung mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih terjadi dalam beberapa hari terakhir. Masyarakat diminta untuk berhati-hati saat beraktivitas di sekitar sungai, terutama ketika kondisi cuaca tidak menentu.

  • Tiga Mahasiswa Institut Maritim Prasyeta Lampung Tewas Tenggelam di Bendungan Way Sabu Pesawaran – Halaman all

    Tiga Mahasiswa Institut Maritim Prasyeta Lampung Tewas Tenggelam di Bendungan Way Sabu Pesawaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, LAMPUNG – Kejadian tragis menimpa tiga mahasiswa Institut Maritim Prasyeta Lampung yang sedang menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran.

    Ketiga mahasiswa tersebut ditemukan tewas setelah terseret arus saat berenang di Bendungan Way Sabu pada Senin (24/2/2025).

    Ketiga korban adalah Risky Kurniawan (24), warga Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, 
    Ricky Anggara A (23), warga Dusun Way Apus, Desa Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan dan Dedi Muhammad Sanjaya (22), warga Kelurahan Gunung Sula, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung.

    Korban pertama yang ditemukan adalah Risky dan Ricky pada hari kejadian, sementara itu, jasad Dedi berhasil ditemukan oleh tim SAR Gabungan pada Selasa (25/2/2025) setelah pencarian hari kedua.

    Kronologi Kejadian

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, enam mahasiswa bersama satu pendamping pergi ke Bendungan Way Sabu untuk berenang sekitar pukul 10.00 WIB.

    Sesampainya di lokasi, tiga mahasiswa memutuskan untuk langsung masuk ke dalam air sekitar pukul 12.30 WIB namun tanpa diduga arus sungai tiba-tiba menjadi deras dan menyeret ketiganya.

    Teman-teman korban yang berada di tepi sungai segera berusaha memberikan pertolongan dan meminta bantuan warga setempat.

    Tim Gabungan yang terdiri dari TNI/Polri, Aparat Kecamatan, Puskesmas Teluk Pandan, serta warga setempat segera melakukan pencarian.

    Proses Pencarian dan Evakuasi

    Tim SAR Gabungan yang terdiri dari Kantor SAR Lampung, Batalyon Marinir 9 Piabung, Lanal Lampung, Forum Rescue Relawan Lampung (FRRL), Forkopimcam Teluk Pandan, serta masyarakat setempat, melakukan pencarian sejak Senin siang.

    Selain itu, pencarian juga dibantu dengan drone thermal Basarnas yang menyisir area sejauh dua kilometer dari jembatan Sungai Way Sabu.

    Akhirnya, pada pukul 11.30 WIB, jasad Dedi Muhammad Sanjaya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di koordinat 5°35’8.04″S – 105°10’37.84″E, sekitar 2,1 km dari lokasi kejadian.

    Setelah berhasil dievakuasi, ketiga jasad korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan.

     

  • KKP Paparkan Potensi Budi Daya Lobster Indonesia ke Mahasiswa Unpad

    KKP Paparkan Potensi Budi Daya Lobster Indonesia ke Mahasiswa Unpad

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP) mengungkapkan progres transformasi tata kelola lobster pasca-terbitnya Permen KP Nomor 7 Tahun 2024. Selain pembangunan modeling lobster di Batam, kegiatan budidaya lobster oleh swasta yang bekerja sama dengan perusahaan Vietnam juga berkembang.

    “Modeling lobster Batam terus berjalan, bahkan ekosistem pakannya mulai terbentuk. Budidaya kekerangan oleh masyarakat kini tumbuh, karena menjadi pakan lobster di lokasi modeling,” ungkap Staf Khusus Menteri KKP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto Darwin, dalam keterangan tertulis, Senin (24/2/2025).

    Hal tersebut disampaikan saat mengisi diskusi mengenai pengembangan budi daya lobster di Kampus Universitas Padjadjaran, Bandung, Senin (24/2). Doni menyebut potensi BBL di Indonesia mencapai 465 juta ekor setiap tahunnya.

    Dari jumlah tersebut, KKP memperbolehkan penangkapan untuk kegiatan budi daya di dalam dan luar negeri sebanyak 419 juta ekor. Menurut Doni, dengan sumber daya alam yang melimpah, pengembangan budi daya lobster menuju skala industri di Indonesia membutuhkan kerja sama banyak pihak.

    Bahkan Doni mengajak mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Unpad ikut membantu pemerintah mengedukasi masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir agar memerangi praktik penyelundupan, dengan tidak menjual BBL hasil tangkapan ke pelaku penyelundup.

    Sampai saat ini, Doni tak menampik masih terjadi praktik penyelundupan BBL ke luar negeri. Meski KKP bersama aparat penegak hukum lain seperti TNI AL, Polri, dan Bakamla gencar melakukan upaya pengawasan.

    Padahal praktik penyelundupan dapat menghambat upaya pengembangan budi daya lobster skala industri di Indonesia. Oleh karenanya, Doni menegaskan pengembangan budidaya lobster ini butuh komitmen bersama.

    “Prosesnya ada dan ini yang membutuhkan dukungan semua pihak. Adik-adik di sini kalau sedang KKN, tolong bantu menjelaskan ke masyarakat bagaimana kita harus melawan penyelundupan ini. Yakinlah kalau budi daya lobster modern kita berhasil, ekonomi yang dihasilkan besar sekali,” kata Doni.

    Dalam kesempatan tersebut, Dekan FPIK Unpad Yudi Nurul Ihsan mengakui besarnya potensi BBL di Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang diapit sejumlah samudera menjadikan laut Indonesia rumah bagi jutaan biota, termasuk BBL.

    Yudi optimistis pengembangan budi daya lobster skala industri dapat berjalan optimal, dengan didukung pemerataan teknologi budi daya, etos kerja, hingga pengawasan ketat, yang menjadi aman Permen KP Nomor 7 Tahun 2024. Salah satunya PT Idovin Aquaculture International yang menjalankan budi daya lobster di Jembarana, Bali.

    Perusahaan ini bahkan berencana melakukan ekspansi budi daya ke daerah lain di Indonesia. Idovin juga menggandeng Kampus Unpad untuk mengembangkan inovasi budi daya lobster berskala industri di Indonesia.

    Unpad menjadi mitra strategis karena Jawa Barat memiliki potensi besar dalam penyediaan BBL, yang tersebar di beberapa wilayah utama seperti Garut, Cianjur, dan Sukabumi. Juru bicara Idovin Adinda Cresheilla mengatakan kemitraan ini menjadi katalisator utama dalam pengembangan sektor lobster terbesar di Indonesia.

    “Dengan mengintegrasikan riset akademik dan teknologi industri, kami berupaya menciptakan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

    (anl/ega)

  • Kasus Dugaan Korupsi Lahan Tol Baleno, Kejaksaan Geledah Kantor Perusahaan Swasta – Halaman all

    Kasus Dugaan Korupsi Lahan Tol Baleno, Kejaksaan Geledah Kantor Perusahaan Swasta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim penyidik Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin (Kejari Muba) menggeledah dua kantor perusahaan swasta PT SMB. 

    Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan dugaan korupsi pemalsuan dokumen ganti rugi lahan yang digunakan untuk proyek Tol Bayung Lencir-Tempino (Baleno) tahun 2024.

    Dua kantor PT SMB yang digeledah berada di Jalan M Isa 3 Palembang dan di Jalan Tungkal Jaya, Musi Banyuasin.

    Penggeledahan dipimpin Kepala Kejari Muba, Roy Riady.

    Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, mengatakan penggeledahan dan penyitaan dokumen tersebut adalah bagian dari proses penyidikan kasus korupsi yang sedang ditangani Kejari Muba.

    “Benar, penggeledahan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan pemalsuan dokumen terkait tanah untuk proyek tol,” kata Vanny saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (22/22/2025).

    Menurut Vanny, sejumlah barang bukti diamankan penyidik dalam penggeledahan tersebut.

    Antara lain, fotokopi Hak Guna Usaha (HGU), dokumen rapat, bundelan dokumen survei, dan berbagai dokumen lain yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

    Dokumen yang kami amankan tersebut diduga berkaitan dengan dugaan praktik pemalsuan dalam pengadaan tanah tol dan potensi kerugian negara.

    Sementara itu, Kajari Musi Banyuasin Roy Riady mengungkapkan bahwa penyidik sedang mendalami kemungkinan adanya dugaan praktik mafia tanah yang dilakukan PT SMB.

    Perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit ini diduga mengklaim tanah negara sebagai milik pribadi atau korporasi untuk memperoleh keuntungan dari uang negara.

    “Kami sedang mendalami dugaan pemanfaatan tanah negara secara ilegal, serta indikasi korupsi dalam pengelolaan sawit oleh PT SMB yang bisa merugikan negara,” ujar Roy.

    Di sisi lain, penggeledahan ini juga merupakan bagian dari serangkaian langkah investigasi yang mendalam untuk mengungkap praktik-praktik ilegal yang berpotensi merugikan keuangan negara.

    Kejari Muba pun dipastikan terus bekerja agar proses hukum berjalan transparan dan adil.

    Langkah Kejari Muba ini mendapat apresiasi dari Ketua Umum DPP Gerakan Pembaharu Pemuda Sumatra Selatan (Garuda Sumsel), Jhon Kenedy.

    “Kami mendesak agar pengungkapan kasus mafia tanah ini dilakukan secara transparan dan menyeluruh, hingga tuntas keakar-akarnya. Jangan sampai ini terkesan sebagai pencitraan atau berdasarkan pesanan pihak tertentu,” kata Kenedy.

    Ia menilai masih banyak kasus agraria lain yang perlu diusut tuntas, di antaranya anak usaha grup perusahaan tersebut.

    “Pola penguasaan lahannya pun diduga merugikan keuangan negara untuk memastikan adanya kepastian hukum dan keadilan yang sejati di masyarakat,” ujar Kenedy saat dihubungi.

    Kenedy yang juga tokoh pemuda dan masyarakat Muba itu menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tanpa diskriminasi di Sumsel.

    “Jika terbukti ada perbuatan melawan hukum, maka harus ditindak tegas,” tegasnya

    Ketua DP Jaringan Anti Korupsi (JAKOR) Sumsel, Fadrianto, juga memberikan apresiasi dan dukungan atas langkah hukum yang diambil Kejari Muba terkait dugaan korupsi proses pembebasan lahan Jalan Tol Baleno.

    “Kami mendukung penuh upaya ini untuk mengungkap kasus ini hingga tuntas, terutama terkait dengan kerugian negara dalam dugaan KKN, manipulasi tanah, serta penguasaan tanah yang kemudian mendapatkan ganti rugi dalam proyek jalan tol tersebut,” ujar Fadrianto.

    Menurutnya, penggeledahan ini merupakan komitmen tinggi yang ditunjukkan Kejari Muba dalam memberantas korupsi dan mafia tanah.

    Apalagi, pihaknya telah menyampaikan sejumlah laporan dugaan mafia tanah di Sumsel yang merugikan keuangan negara ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Ia menambahkan, pihaknya berencana akan menggelar aksi unjuk rasa dalam waktu dekat.

    Aksi ini bertujuan untuk mendukung Kejari Muba dalam mengusut tuntas kasus dugaan keterlibatan oknum pejabat di Musi Banyuasin.

  • Ternyata Begini Sejarah dan Wewenang KPK dalam Pemberantasan Korupsi

    Ternyata Begini Sejarah dan Wewenang KPK dalam Pemberantasan Korupsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi garda terdepan dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Sejak awal dibentuk, lembaga ini telah menjalankan berbagai tugas dan wewenang untuk menindak para pelaku korupsi, mulai dari penyelidikan hingga penindakan hukum.

    KPK berperan penting dalam menjaga integritas dan transparansi di pemerintahan. Bagaimana sejarah pembentukannya? Seberapa besar perannya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia?

    Dihimpun dari berbagai sumber, berikut perjalanan KPK dari awal berdiri hingga kiprahnya saat ini.

    Sejarah Pembentukan KPK

    Sebelum KPK didirikan, sudah ada beberapa lembaga yang bertugas mengawasi praktik korupsi, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Ombudsman. Namun, efektivitas lembaga-lembaga ini masih dianggap kurang optimal dalam memberantas korupsi.

    Wacana pembentukan KPK mulai muncul di era pemerintahan BJ Habibie dengan diterbitkannya UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kendati demikian, KPK belum terbentuk pada masa kepemimpinannya.

    Di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid, sempat dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTK) yang dipimpin oleh Hakim Agung Andi Andojo. Sayangnya, tim ini dibubarkan oleh Mahkamah Agung.

    KPK akhirnya resmi berdiri pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri. Lahirnya KPK didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan wewenang bagi lembaga ini untuk menangani kasus korupsi secara independen tanpa campur tangan pihak lain.

    Pada awal pembentukannya, kredibilitas KPK sempat diragukan mengingat panjangnya sejarah korupsi politik di Indonesia. Namun, sejak 2007, lembaga ini mulai mendapatkan kepercayaan publik dan menjadi simbol utama dalam pemberantasan korupsi.

    Seiring waktu, reputasi KPK semakin menguat dan menjadi salah satu institusi paling dihormati di Indonesia, mencerminkan besarnya dukungan masyarakat terhadap misinya.

    Tugas dan Wewenang KPK

    Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK memiliki beberapa tugas utama, antara lain:

    Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.Melakukan supervisi terhadap instansi yang menangani korupsi.Melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.Mengupayakan pencegahan tindak pidana korupsi.Melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

    Dalam menjalankan tugasnya, KPK juga memiliki sejumlah wewenang, termasuk:

    Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi.Menetapkan sistem pelaporan dalam pemberantasan korupsi.Meminta informasi dari instansi terkait mengenai upaya pemberantasan korupsi.Mengadakan pertemuan dengan instansi yang berwenang menangani korupsi.Meminta laporan dari instansi terkait mengenai upaya pencegahan korupsi.

    Dengan keberadaan KPK, diharapkan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin efektif dan mampu menekan praktik korupsi, terutama di kalangan pejabat negara.

  • Bupati Blitar Akhiri Masa Jabatan Dengan Kinerja Memuaskan, Ini Sederet Capaiannya

    Bupati Blitar Akhiri Masa Jabatan Dengan Kinerja Memuaskan, Ini Sederet Capaiannya

    Blitar (beritajatim.com) – Masa jabatan Rini Syarifah sebagai Bupati Blitar berakhir per 20 Februari 2025. Bupati perempuan pertama di Blitar ini mengakhiri jabatannya dengan capaian kinerja yang cukup memuaskan meskipun masih ada PR yang tersisa dengan harapan pemimpin selanjutnya yakni Rijanto dan Beky Herdihansah bisa menuntaskan berbagai persoalan di Kabupaten Blitar agar semakin berdaya dan berjaya.

    Diakhir masa jabatannya Rini Syarifah meninggalkan pondasi yang kuat untuk bisa dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya. Pada akhir masa jabatannya sebagai Bupati Blitar, Rini Syarifah mampu merealisakikan 97,9% target pendapatan daerah.

    Untuk diketahui bahwa pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp2,7 triliun. Dari jumlah tersebut terealisasi 97,9%, yaitu RP2,6 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditarget sebesar Rp459,5 miliar terealisasi 98,49% dan Pendapatan transfer target sebesar Rp2,2 triliun terealisasi 97,78%.

    Sementara itu untuk Belanja Daerah sebesar Rp2,908 triliun terealisasi sebesar 93,29%, atau sebesar Rp.2,713 triliun. Untuk Penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya, Rp196 miliar.

    Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah berasal dari penyertaan modal sebesar Rp2,4 miliar. Sehingga pembiayaan netto pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp193 miliar.

    “Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras dan disiplin seluruh perangkat daerah dalam merealisasikan rencana anggaran,” ungkap Bupati Blitar, Minggu (16/02/2025).

    Lebih lanjut Bupati Blitar menjelaskan bahwa atas kerja keras tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil mendapatkan Penghargaan APBD Awards Tahun 2024 dalam Rakornas Keuangan Daerah Tahun 2024 Kementerian Dalam Negeri untuk Kategori ‘Realisasi Belanja Daerah Tertinggi’.

    Diungkapkan pula bahwa beberapa capaian keberhasilan pembangunan Tahun 2024 secara garis besar berdasarkan 4 (empat) prioritas pembangunan Tahun 2024 sebagai berikut:

    Prioritas Pertama: Penguatan Komoditas Unggulan yang berorientasi Industri, Ekspor, dan Perluasan Pasar, dengan capaian sebagai berikut :

    a. Realisasi Investasi Tahun 2024 tercatat sebesar Rp.4,31 triliun, atau tumbuh sebesar 47,30%.

    b. Capaian nilai ekspor Kabupaten Blitar tahun 2024 tercatat sebesar Rp12 miliar

    c. Bekerjasama dengan Export Center Surabaya dan Dirjen Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor Kementerian Perdagangan, melalui Program Adi Ekspor sejumlah produk telah lolos kurasi untuk ekspor, diantaranya kopi, minuman rempah, dan asesoris, serta 24 pelaku usaha telah difasilitasi mendapatkan akun INEXPORT untuk lebih mudah mempromosikan produk unggulannya.

    d. Fasilitasi Pendaftaran Merek Dagang dan Sertifikasi Halal terus dilakukan untuk memperkuat daya saing produk yang pada tahun 2024 diberikan kepada 35 pelaku usaha.

    e. Kurasi produk UMKM juga terus dilakukan untuk memastikan produk memiliki standar mutu bagi konsumen sehingga mampu bersaing di pasar.

    f. Berbagai program pelatihan dan pendampingan disediakan bagi pelaku usaha maupun kelompok usia produktif dan wajib bersifat responsif gender, diantaranya melalui program Usaha Mikro Berdaya Saing atau UM-BERDASI, Pengembangan Usaha Perempuan Mandiri atau BANG SAPRI, maupun pelatihan kewirausahaan bagi perempuan kepala keluarga dan penyandang disabilitas;

    g. Bermitra dengan Bank Indonesia, telah dilakukan Sinergi Program Lelang Cabai di Kecamatan Wonodadi sebagai langkah penting mendukung stabilitas harga cabai sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di sektor pertanian.

    h. Sebagai upaya menjaga pasokan jagung sebagai pakan ternak dan untuk kestabilan harga, pada tahun 2024 pemerintah memfasilitasi kerja sama penyediaan pakan Jagung dengan Kabupaten Bima. Kerjasama daerah terus kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan daerah maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    i. Perputaran ekonomi oleh UMKM sebagai salah satu sektor unggulan Kabupaten Blitar melalui transaksi e-katalog. Dari tahun ke tahun semakin berkembang. Tercatat, pada tahun 2024, transaksi e-katalog dilakukan oleh 7.007 UMKM dengan nilai transaksi sebesar 384,3 milyar rupiah.

    j. Di sektor pariwisata, kunjungan Wisata pada tahun 2024 di 127 destinasi wisata tercatat sejumlah 3juta 273ribu 408 kunjungan atau meningkat 15,5% dibanding tahun sebelumnya.

    Prioritas Kedua, Peningkatan SDM yang Berkualitas, Berkarakter, dan Berdaya Saing, serta Penguatan Perlindungan Sosial, dengan capaian sebagai berikut:

    Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2024 meningkat dari 72,84 menjadi 73,44. Selama 2021-2024 IPM naik 1,96 poin dan rata-rata pertumbuhannya per tahun sebesar 0,91% atau lebih tinggi dari Jawa Timur sebesar 0,84%. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun kemampuan daya beli.

    Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tahun 2024 meningkat dari 56,67 menjadi 57,48 dan lebih tinggi dibanding IPP Nasional sebesar 56,33, menunjukkan peningkatan kualitas dan daya saing pemuda.

    Di bidang Kesehatan, Usia Harapan Hidup merupakan indikator penting dalam menilai kualitas hidup dan kondisi kesehatan masyarakat. Di tahun 2024, Usia Harapan Hidup meningkat dari 75,12 menjadi 75,32 tahun, lebih tinggi dibanding Jawa Timur sebesar 75,07 tahun.

    Mengacu data Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM), prevalensi stunting dalam kurun waktu 2022-2024 menurun dari 10,81% ke 8,58%. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah bersama stakeholder terkait, seperti Baznas, Aisyiyah, Muslimat, Fatayat, TP-PKK, kelompok masyarakat, hingga Forum CSR dalam percepatan penurunan prevalensi stunting.

    Di bidang pendidikan, mulai tahun 2022 hingga 2024, sebagai bentuk perhatian kepada generasi muda, diberikan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa. Pada tahun 2024 bantuan dimaksud telah diterima oleh 1.706 mahasiswa, terdiri dari 1.137 mahasiswa berprestasi dan 569 mahasiswa kurang mampu.

    Di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), telah diberikan Bantuan Khusus Siswa Miskin bagi 6.004 siswa SD dan 2.527 siswa SMP, serta pengadaan kain seragam bagi siswa kelas 1 SD dan 1 SMP mencakup 12.140 siswa SD dan 11.357 siswa SMP.

    Untuk mempermudah akses layanan pendidikan, mengurangi beban pengeluaran masyarakat, menekan angka kecelakaan pelajar, dan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar mewujudkan Kabupaten Layak Anak, pada tahun 2024 dilakukan pengadaan dua unit micro bus melalui DBH-CHT guna memperluas cakupan area pelayanan bus angkutan pelajar gratis.

    Selanjutnya, atas upaya kita bersama dalam menanggulangi kemiskinan melalui integrasi berbagai program lintas stakeholder, Syukur Alhamdulillah tingkat kemiskinan pada tahun 2024 kembali dapat ditekan dari 8,69% ke 8,16%.

    Tercatat, selama periode 2021 hingga 2024, kemiskinan dapat ditekan dari 9,65% ke 8,16%. Dengan capaian tersebut, maka tingkat kemiskinan tahun 2024 merupakan yang terendah selama 20 tahun terakhir, dan Kabupaten Blitar merupakan salah satu diantara 4 (empat) kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Timur.

    Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2024 dapat ditekan dari 4,91% ke level 4,77% melalui berbagai platform pelatihan dan pendampingan bagi wirausaha muda maupun pencari kerja.

    Prioritas Ketiga, Penguatan Infrastruktur dan Sarana-Prasarana Penunjang Sektor-Sektor Unggulan serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana, dengan capaian sebagai berikut:

    Menggunakan metode perhitungan Provincial/Kabupaten Road Management System (PKRMS) sesuai rekomendasi Kementerian PUPR, Tingkat Kemantapan Jalan pada tahun 2024 sebesar 79,68%.

    Berkaitan dengan upaya pengurangan risiko bencana, dikarenakan nilai Indeks Risiko Bencana 2024 belum dirilis, maka kami akan laporkan capaian Indeks Ketahanan Daerah. Indeks Ketahanan Daerah digunakan untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di suatu wilayah.

    Pada tahun 2024, Indeks Ketahanan Daerah dapat ditingkatkan dari 0,62 dan menjadi 0,65 dan masuk kategori “Sedang”. Artinya, telah ada upaya dari multi-stakeholders dalam pengendalian dan pengurangan risiko bencana.

    Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 meningkat dari 64,27 menjadi 64,64 dan masuk kategori ‘Sedang”.

    Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak pada tahun 2024 meningkat dari 89,70% menjadi 90,64%.

    Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak tahun 2024 naik dari 88,55% menjadi 89,19%.

    Melalui Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan, di tahun 2024 dilaksanakan Pembangunan Pasar Nglegok, yang pada tahun sebelumnya Kabupaten Blitar juga mendapatkan alokasi Dana TP untuk Pembangunan Pasar Sidorejo Ponggok.

    Prioritas Keempat, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, dan Menjaga Stabilitas Sosial-Politik dalam rangka Pelaksanaan Pemilu Serentak, dengan capaian sebagai berikut:

    Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil meningkatkan Nilai Indeks SPBE tahun 2024 dari 3,63 menjadi 3,77 dengan predikat “Sangat Baik”. Meskipun lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Timur, namun capaian ini lebih baik dibanding Nasional sebesar 3,12, dan Indeks SPBE selama kurun waktu 2021-2024 dapat ditingkatkan dari 2,76 menjadi 3,77.

    Indeks Sistem Merit Tahun 2024 sebesar 272, berkategori BAIK, dimana manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) selama 2021 hingga 2024 terus mengalami peningkatan kinerja terbukti dari kenaikan indeks dari 99 menjadi 272.

    Indeks Inovasi Daerah juga mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 61,42 menjadi 72,59 atau berkategori “Sangat Inovatif” dan berada di peringkat ke-23 Nasional.

    Kepemilikan KTP meningkat dari 99,26% menjadi 99,74% dan kepemilikan Akta Kelahiran meningkat dari 96,95% menjadi 97,81% didukung berbagai inovasi dan sinergi Pemerintah Kabupaten Blitar dengan pemangku kepentingan terkait untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat serta mewujudkan Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan.

    Kita patut berbangga, persentase Desa Mandiri di Kabupaten Blitar pada tahun 2024 meningkat dari 29,09% menjadi 50,45% atau bertambah dari 64 menjadi 111 desa mandiri, dan hanya tersisa satu desa berstatus “Berkembang”. Tercatat sejak tahun 2021, sudah tidak ada lagi desa yang berstatus “Tertinggal” di Kabupaten Blitar.

    Kinerja BUMD di Kabupaten Blitar terus menunjukkan progress ke arah yang lebih baik. Non Performing Loan (NPL) PT BPR Penataran tahun 2022 tercatat sebesar 67,60%. Berkat komitmen restrukturisasi dan perbaikan manajemen BUMD secara berkelanjutan sejak tahun 2021, NPL berhasil diturunkan menjadi 11,58% di tahun 2024 dan tercatat berhasil mencetak laba sebesar 996 juta Rupiah.

    BUMD lainnya, Perumda Air Minum Tirta Penataran pada Tahun 2024 telah mampu memberikan sumbangan PAD serta melakukan perluasan usaha dengan peluncuran produk Air Minum Dalam Kemasan “BLIT”, yang eksistensinya harus kita dukung sebagai salah satu produk kebanggaan Kabupaten Blitar.

    Berkaitan dengan penataan ruang, setelah melalui penyusunan materi teknis pada tahun sebelumnya dan pembahasan lintas sektoral di Kementerian ATR, per Desember 2024 telah ditetapkan 3 (tiga) peraturan bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yaitu RDTR Wlingi, Srengat, dan Garum, melengkapi dua RDTR yang telah ditetapkan sebelumnya, RDTR Kanigoro dan Sutojayan.

    Dalam upaya mewujudkan keamanan transportasi dan menekan angka kecelakaan lalu lintas di perlintasan kereta api, pada tahun 2024 telah dibangun 16 pos dan telah beroperasi sejumlah 13 pos, sedangkan 3 pos akan mulai beroperasi di tahun 2025, dengan rincian sepuluh unit dibangun melalui APBD Kabupaten Blitar, satu unit merupakan CSR PT.

    Wantech Indonesia, dan lima unit bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Secara keseluruhan, telah terbangun 18 pos perlintasan kereta api sebidang selama tahun 2023 dan 2024.

    Dalam upaya pencegahan aksi korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK pada tahun 2024, indeks MCP KPK Kabupaten Blitar berhasil ditingkatkan dari nilai 92 ke 97 menempatkan Kabupaten Blitar di peringkat 6 besar Jawa Timur dan peringat ke-24 Nasional.

    Sedangkan skor hasil Survei Penilaian Integritas berhasil naik dari 72,04 ke 76,62 atau berada di peringkat 7 (tujuh) Jawa Timur, meskipun masih berada pada kategori “Waspada”.

    Hasil Evaluasi Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi oleh KPK tahun 2024 Kabupaten Blitar mendapatkan skor 98 dan berada di peringkat ke-2 Nasional. Hasil ini membuktikan komitmen pemerintah menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

    Atas kerja keras perangkat daerah unit pelayanan publik dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Ombudsman Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar atas Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, predikat Zona Hijau, Kualitas Tertinggi dengan nilai 94,24.

    Pada tahun 2024, dua Perangkat Daerah berhasil memperoleh predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Rumah Sakit Ngudi Waluyo Wlingi.

    Sebuah pencapaian penting yang tentu tidak mudah dalam prosesnya menjadi unit berpredikat Zona Integritas sebagai komitmen nyata dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas.

    Mendukung percepatan pelaksanaan Reforma Agraria, pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan hal strategis berupa penataan batas areal persetujuan pelepasan kawasan hutan (PPTPKH) dengan pemasangan PAL batas di 43 desa di 16 kecamatan yang mencakup 4.271 penerima manfaat.

    Hasil tata batas akan menjadi bahan penerbitan SK Penetapan Perubahan Batas Kawasan Hutan (SK Biru) oleh Menteri LHK, yang selanjutnya digunakan untuk legalisasi aset dan redistribusi tanah.

    Selanjutnya, Redistribusi Tanah di Kabupaten Blitar sendiri di tahun 2024 sejumlah 250 bidang dengan penerima manfaat sebanyak 236 kepala keluarga, mencakup redistribusi Eks Perkebunan Sonogunting dan pelepasan tanah oleh PT. Harta Mulia di Desa Modangan.

    “Selain itu kita juga berkomitmen mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Blitar Kembali mendapatkan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan, pada kategori Kinerja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri,” ujar Rini Syarifah.

    Dalam kesempatan tersebut, Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini menjelaskan evaluasi atas capaian indikator RPJMD diperoleh Nilai Capaian Kinerja sebesar 98,19 yang masuk kriteria Sangat Baik.

    “Capaian kinerja pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai prestasi yang diperoleh sepanjang tahun 2024 ini patut kita syukuri bersama. Raihan tersebut tidak terlepas dari kerja sama dan sinergi seluruh perangkat daerah dengan stakeholder terkait, partisipasi aktif masyarakat, serta DPRD sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan,” tegas Mak Rini.

    Untuk itu Bupati Blitar menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Blitar, unsur forum komunikasi pimpinan daerah, jajaran perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, dan jajaran pemerintah desa, atas sinergi, kerja sama dan kerja kerasnya membangun Kabupaten Blitar. [owi/suf]