Xcloud.id

Kasus: KKN

  • Cegah KKN dan Pungli, Rekrutmen PPSU Pakai Sistem Digital Megapolitan 16 April 2025

    Cegah KKN dan Pungli, Rekrutmen PPSU Pakai Sistem Digital Megapolitan 16 April 2025

    Cegah KKN dan Pungli, Rekrutmen PPSU Pakai Sistem Digital
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mulai menerapkan sistem digital dalam proses rekrutmen Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
    Kebijakan ini diambil untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta pungutan liar (pungli) yang kerap terjadi dalam perekrutan tenaga harian lepas tersebut.
    “Proses pengadaan petugas PPSU telah dilakukan secara ketat. Rekrutmen ini akan dilakukan secara terbuka melalui sistem SPSE,” ujar Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim saat dikonfirmasi, Rabu (16/4/2025).
    Sistem digital ini diharapkan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat yang memenuhi syarat, tanpa ada campur tangan pihak luar yang dapat memengaruhi hasil seleksi.
    Lowongan PPSU Jakarta terbuka bagi pelamar dengan berbagai latar belakang pendidikan, termasuk lulusan sekolah dasar (SD).
    “Calon pelamar lulusan sekolah dasar juga diberi kesempatan untuk mendaftar dan perlu diingat calon pelamar diutamakan ber KTP DKI Jakarta,” ungkap Chico.
    Tahun ini, Pemprov Jakarta membuka lowongan untuk 1.652 posisi PPSU yang akan ditempatkan di tingkat kelurahan.
    Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung telah merubah persyaratan penerimaan PPSU serta pasukan oranye.
    Jika sebelumnya minimal lulusan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), kini pendidikan SD diperbolehkan mendaftar.
    “Saya juga sudah mengubah syarat untuk PPSU dan untuk pasukan oranye. Termasuk sistem penerimaannya. Sistem penerimaannya transparan, syaratnya tidak lagi seperti dulu SLTA, sekarang SD pun cukup,” ucap Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Minggu (23/3/2025).
    Pramono mempersilakan lulusan SD mendaftar, asalkan bisa membaca, menulis, dan memiliki etos kerja yang baik.
    “Yang penting bisa baca, tulis, dan rajin bekerja dan kami akan menambah itu,” kata dia.
    Dengan syarat pendidikan diperlonggar, Pramono berharap bisa menurunkan angka pengangguran di Jakarta.
    “Sehingga dengan begitu, mudah-mudahan ini juga akan membuka lapangan kerja baru di Jakarta,” ungkap Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov Jakarta Janji Rekrutmen 1.652 PPSU Bebas dari Nepotisme dan Pungli Megapolitan 16 April 2025

    Pemprov Jakarta Janji Rekrutmen 1.652 PPSU Bebas dari Nepotisme dan Pungli Megapolitan 16 April 2025

    Pemprov Jakarta Janji Rekrutmen 1.652 PPSU Bebas dari Nepotisme dan Pungli
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan membuka rekrutmen bagi 1.652 petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di tingkat kelurahan.
    Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, memastikan bahwa proses rekrutmen akan berlangsung secara transparan.
    “Proses rekrutmen dipastikan akan berlangsung secara transparan bebas dari praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dan juga bebas dari praktik pungli,” ujar Chico, Rabu (16/4/2025).
    Chico menegaskan,
    rekrutmen PPSU
    kali ini akan dilakukan secara ketat dan terbuka melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
    Dengan demikian, lowongan kerja ini memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berasal dari beragam latar belakang pendidikan.
    Pelamar dengan ijazah sekolah dasar (SD) pun dapat mendaftar, asalkan memenuhi kriteria lainnya.
    “Melalui sistem SPSE, kami memberikan peluang yang sama bagi seluruh calon yang memenuhi syarat. Pelamar lulusan sekolah dasar juga diberi kesempatan untuk mendaftar,” kata Chico.
    Meskipun rekrutmen terbuka untuk berbagai jenjang pendidikan, Chico mengingatkan bahwa pelamar diutamakan memiliki KTP Jakarta.
    “Perlu diingat, calon pelamar diutamakan ber-
    KTP DKI Jakarta
    ,” ungkap Chico.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejanggalan Skripsi Jokowi: Pakar Telematika Soroti Perbedaan Ketikan dan Absen Pengesahan Dosen – Halaman all

    Kejanggalan Skripsi Jokowi: Pakar Telematika Soroti Perbedaan Ketikan dan Absen Pengesahan Dosen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar telematika Roy Suryo mencatat dua kejanggalan pada skripsi Presiden ke-7 RI Joko Widodo, salah satunya perbedaan ketikan yang mencolok pada batang tubuh skripsi dan ketidakhadiran lembar pengesahan dari dosen penguji. 

    Kejanggalan-kejanggalan ini menambah pertanyaan mengenai keaslian dokumen yang disimpan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), tempat Jokowi menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan pada 1985.

    Menurut mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu, kejanggalan pertama ada pada perbedaan ketikan antara ketikan batang tubuh yang diketik dengan mesin tik biasa.

    “Di depan itu (skripsi,-red) dengan cetakan yang tidak ada pada zamannya,” ujarnya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Selasa (15/4/2025).

    Sementara itu, kata dia, kejanggalan kedua, tak ada lembar pengesahan dari dosen penguji di skripsi tersebut.

    Meskipun, kata dia, dosen penguji biasa bisa disebutkan oleh kawan-kawannya.

    “Tapi faktanya tidak ada,” tuturnya.

    TUDINGAN IJAZAH PALSU – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo saat ditemui di kediaman Sumber, Banjarsari, Jumat (14/3/2025). Skripsi dari Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi) saat menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 1985. Adapun muncul tudingan bahwa ijazah dan skripsi Jokowi adalah palsu. UGM hingga teman angkatan Jokowi pun langsung memberikan bantahan. Jokowi tidak merasa terganggu dengan isu ijazahnya yang dituduh palsu, menurut dia itu fitnah murahan yang diulang-ulang. Pakar Telematika Roy Suryo mengungkapkan kejanggalan pada skripsi Presiden Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM, Selasa, 15 April 2025. (Tribun Solo/Ahmad Syarifudin/Tangkapan layar dari situs Universitas Gadjah Mada (UGM))

    Pada Selasa kemarin, Roy Suryo bersama sejumlah massa yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Selasa (15/04/2025) untuk meminta klarifikasi terkait keaslian ijazah Jokowi.

    Sayangnya, Roy Suryo belum dapat menemukan ijazah Jokowi yang asli. 

    “Memang kita tidak bisa melihat ijazah asli karena memang ijazah asli tidak disimpan di kampus,” ujarnya.

    Sementara itu, Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkapkan bukti dokumentasi yang mencatat perjalanan pendidikan mantan Presiden Joko Widodo sejak awal kuliah hingga lulus dari Fakultas Kehutanan.

    Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, menyatakan bahwa pihaknya memiliki dokumen lengkap yang membuktikan bahwa Jokowi menempuh pendidikan di UGM.

    “Dalam hal ini, kami memiliki dokumen yang mendukung, dan kami menyampaikan hal ini berdasarkan dokumen tersebut. Mulai dari proses registrasi, pendaftaran di UGM, mengikuti perkuliahan, mengambil mata kuliah, melaksanakan KKN, hingga mengikuti ujian skripsi, semuanya tercatat. Skripsi beliau dipertahankan di hadapan para penguji dan dinyatakan lulus,” ungkap Sigit di UGM, pada Selasa, 15 April 2025.

    Terkait dengan ijazah, Sigit menjelaskan bahwa Jokowi menyimpan ijazahnya sendiri setelah diberikan pada saat wisuda.

    “Kami hanya memiliki salinan ijazahnya,” jelasnya. Mengenai skripsi Jokowi, Sigit menambahkan bahwa UGM menyimpan dokumen asli dari skripsi tersebut.

    Sigit juga menjelaskan bahwa dalam proses penulisan skripsi, beberapa eksemplar dibuat untuk arsip, dan salah satunya disimpan di pihak universitas, sementara yang lainnya dibawa oleh mahasiswa.

    Sebelumnya, pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi lulus dari Fakultas Kehutanan pada tahun 1985. 

    Akses Tribunnnews.com di Google News atau WhatsApp Channel Tribunnews.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • DKI kemarin, operasi uji emisi hingga uji coba Transjabodetabek

    DKI kemarin, operasi uji emisi hingga uji coba Transjabodetabek

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta sepanjang Selasa (15/4) mulai dari operasi gabungan penegakan kepatuhan uji emisi kendaraan bermotor di Jalan TB Simatupang, Ciracas hingga uji coba rute Transjabodetabek Blok M-Alam Sutera.

    Berikut rangkuman dan tautan berita selengkapnya yang bisa menjadi referensi hari ini:

    1. DKI sasar bus dan truk dalam operasi kepatuhan uji emisi di Jaktim

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyasar bus dan truk dalam operasi gabungan penegakan kepatuhan uji emisi kendaraan bermotor di Jalan TB Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur.

    “Menjelang musim kemarau, kualitas udara yang cenderung menurun perlu diantisipasi sejak dini,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto di lokasi, Selasa.

    Berita selengkapnya klik di sini

    2. Ditlantas Polda Metro Jaya bakal evaluasi sistem ETLE

    Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bakal melakukan evaluasi sistem penilangan elektronik atau ETLE terkait permasalahan mobil ambulans yang terekam tilang.

    Dirlantas Polda Metro Jaya yang baru dilantik yakni Kombes Pol. Komarudin saat ditemui usai upacara sertijab di Mapolda Metro Jaya berjanji untuk melakukan evaluasi.

    Berita selengkapnya klik di sini

    3. Pemprov DKI akan segera lanjutkan normalisasi Kali Ciliwung

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam rangka kelanjutan program normalisasi Kali Ciliwung.

    “Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan ATR (Kementerian Agraria dan Tata Ruang). Normalisasi Ciliwung akan segera dilanjutkan. Untuk itu Kami memerlukan penetapan lokasi (penlok), pembebasan lahan dan sebagainya,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Jakarta di Jakarta, Selasa.

    Berita selengkapnya klik di sini

    4. DKI buka rekrutmen untuk kebutuhan 1.652 PPSU

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal membuka rekrutmen untuk kebutuhan 1.652 petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tingkat kelurahan.

    “Prosesnya pasti transparan, bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), serta pungutan liar (pungli),” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

    Berita selengkapnya klik di sini

    5. DKI uji coba Transjabodetabek rute Blok M-Alam Sutera

    Dinas Perhubungan DKI (Dishub DKI) melakukan uji coba rute Transjabodetabek Blok M-Alam Sutera yang dimulai dari Terminal Blok M, Jakarta Selatan menuju Alam Sutera, Kota Tangerang.

    “Jadi hari ini kami bersama stakeholder (pemangku kepentingan) akan survei lintasan terhadap rute Transjabodetabek yang berawal dari Terminal Blok M, Jakarta Selatan menuju Alam Sutera, Kota Tangerang,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo di Terminal Blok M Jakarta Selatan, Selasa.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI buka rekrutmen untuk kebutuhan 1.652 PPSU

    DKI buka rekrutmen untuk kebutuhan 1.652 PPSU

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    DKI buka rekrutmen untuk kebutuhan 1.652 PPSU
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 April 2025 – 21:56 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal membuka rekrutmen untuk kebutuhan 1.652 petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tingkat kelurahan.

    “Prosesnya pasti transparan, bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), serta pungutan liar (pungli),” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan, proses pengadaan petugas PPSU telah diatur secara ketat melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Ia menilai, regulasi ini menjadi dasar dalam penerimaan penyedia jasa perorangan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    “Pelaksanaan pengadaan PPSU dilakukan oleh masing-masing kelurahan dengan mengedepankan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing secara adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel,” ujar Chaidir.

    Ia menyampaikan, proses rekrutmen akan diumumkan secara terbuka melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), untuk menjamin kepastian dalam memberikan peluang yang sama bagi semua calon penyedia jasa yang memenuhi syarat.

    Tak hanya soal transparansi, Pemprov DKI Jakarta juga menegaskan komitmennya terhadap inklusivitas dalam pemberdayaan masyarakat.

    Ia menyebut, dengan adanya Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 267 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan, pihaknya memberikan ruang kepada masyarakat luas dengan latar belakang pendidikan beragam.

    Chaidir menjelaskan, sosialisasi aturan tersebut telah dilakukan pada 11 April 2025 dan dikoordinasikan oleh Biro Pemerintahan bersama seluruh Tim Pengendalian PJLP, termasuk para pejabat pembuat komitmen di tingkat kelurahan.

    Ia menambahkan, rekrutmen ini juga memberikan ruang pemberdayaan yang adil bagi warga. Calon pelamar dengan pendidikan minimal Sekolah Dasar atau yang dapat membaca dan menulis tetap diberikan kesempatan. Diutamakan yang memiliki KTP Provinsi DKI Jakarta.

    “Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik sekaligus membuka lapangan kerja bagi warga Jakarta yang membutuhkan,” kata Chaidir.

    Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, hingga April 2025, jumlah total petugas PPSU di DKI Jakarta diperkirakan berkisar antara 10.687 hingga 18.960 orang. Perkiraan ini didasarkan pada jumlah kelurahan di Jakarta yang mencapai 267, dengan masing-masing kelurahan memiliki sekitar 40 hingga 70 petugas PPSU.

    Sumber : Antara

  • Rektor UGM Absen Pertemuan TPUA soal Ijazah Jokowi, Masalah Segenting Ini kok Dihindari!

    Rektor UGM Absen Pertemuan TPUA soal Ijazah Jokowi, Masalah Segenting Ini kok Dihindari!

    GELORA.CO –  Absennya Rektor Universitas Gajah Mada (UGM) Ova Emilia dalam pertemuan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) dan ratusan alumni kampus menuai pertanyaan.

    Ova Emilia diketahui harus absen atau berhalangan hadir pada hari ini 15 April 2025.

    Alasan tidak hadirnya Ova Emilia lantas disorot alumni Fakultas Teknologi Universitas Gajah Mada (UGM) Rismon Hasiholan Sianipar

    “KENAPA BU REKTOR UGM Ova Emilia berhalangan hadir tanggal 15 April 2025 ini?. Masalah segenting ini kok dihindari?,” tulisnya dikutip dari cuitannya di X, Selasa (15/4/2025).

    Pun Rismon Hasiholan Sianipar meminta agar Ova Emilia lebih mementigkan integritas dibanding tekanan politik.

    Ia berharap agar marwah dari Universitas Gajah Mada (UGM) bisa kembali ke jalan yang benar.

    “UTAMAKAN INTEGRITAS AKADEMIK di atas TEKANAN POLITIK!. Kembalikan marwah UGM ke jalan yang benar!,” tukasnya.

    Apa saja isi pertemuan itu?

    Diketahui ratusan orang yang menamakan dirinya sebagai Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) menggelar aksi mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi di UGM. Aksi ini digelar di Fakultas Kehutanan UGM, Selasa (15/4/2025).

    Saat aksi ini tiga orang perwakilan TPUA yakni Roy Suryo, Tifauzia dan Rismon Hasiholan sempat melakukan audiensi dengan pejabat Rektorat UGM dan Fakultas Kehutanan UGM.

    Roy Suryo membenarkan adanya audiensi tersebut. Dalam audiensi itu, Roy Suryo menyebut eskalasi sempat meninggi karena ada beberapa hal yang ditanyakan perwakilan TPUA ke UGM. Pertanyaan ini diantaranya adalah keaslian ijazah Jokowi, skripsi Jokowi dan tempat KKN Jokowi.

    Roy Suryo merinci dalam pertemuan itu akhirnya pihak UGM memperlihatkan skripsi milik Jokowi. Usai melihat langsung skripsi yang dibuat Jokowi ini, Roy Suryo menyebut ada sejumlah kejanggalan.

    “Akhirnya ditunjukkan skripsinya. Skripsinya Jokowi memang ada perbedaan ketikan. Antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin tik biasa dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya,” jelas Roy Suryo.

    “Pada lembar pengesahan itu tidak ada tanggal. Tidak ada lembar pengesahan dari dosen pengujinya. Meskipun dosen pengujinya bisa disebutkan tadi faktanya gak ada,” timpal Roy Suryo.

    Roy Suryo membeberkan dirinya akhirnya bisa melihat langsung skripsi Jokowi karena sebelumnya tidak bisa melihat langsung. 

    Tak hanya melihat, Roy Suryo juga mengaku sempat memotret beberapa bagian skripsi tersebut.

    “Saya sempat motret dan saya pegang. Di dalam skripsi itu tidak ada tanggalnya dan tidak ada lembar pengesahan dan tidak ada nama orang yang disebut-sebut sebagai Kasmujo di situ,” tutur Roy Suryo.

    Roy Suryo menambahkan dalam pertemuan itu pihaknya tidak bisa melihat langsung ijazah milik Jokowi. Roy Suryo mengungkapkan ijazah asli Jokowi itu tidak disimpan di UGM.

    “Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli karena ijazah aslinya tidak disimpan di kampus. Ijazah asli akan dilihat teman-teman yang besok akan bergerak ke Solo,” demikian Roy Suryo.

  • 7 Roy Suryo: Ijazah Asli Jokowi, Insya Allah Besok Akan Dilihat Regional

    7 Roy Suryo: Ijazah Asli Jokowi, Insya Allah Besok Akan Dilihat Regional

    Roy Suryo: Ijazah Asli Jokowi, Insya Allah Besok Akan Dilihat
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah massa yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (
    TPUA
    ) mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Selasa (15/04/2025) untuk meminta klarifikasi terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo.
    Dalam aksi tersebut, beberapa perwakilan massa, termasuk Roy Suryo, Rismon Hasiholan, dan Tifauzia, melakukan audiensi dengan pihak rektorat dan Fakultas Kehutanan UGM.
    Roy Suryo menjelaskan bahwa pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh tim inti TPUA yang terdiri dari Pak Eggi Sudjana dan rekan-rekannya karena mereka mengalami kendala di perjalanan.
    “Sayang memang pertemuan ini tidak bisa dihadiri oleh tim inti karena rombongan ada kendala di jalan,” ungkapnya usai audiensi.
    Dalam audiensi tersebut, hanya tiga perwakilan yang diizinkan masuk, yaitu Roy Suryo, Rismon Hasiholan, dan Tifauzia.
    Pertemuan berlangsung singkat dan sempat terjadi ketegangan.
    “Sempat timbul eskalasi yang agak sempat meninggi, ini terus terang saja hampir saja kami
    walk out
    , karena agak meninggi. Meningginya ya karena ada saut-sautan debat, tapi enggak  apa-apa, itu biasa,” tuturnya.
    Roy Suryo menekankan bahwa pihaknya meminta untuk melihat skripsi Joko Widodo, merujuk pada Undang-Undang No 14 Tahun 2008 yang memperbolehkan akses publik terhadap karya ilmiah.
    “Undang-undang itu membolehkan setiap orang untuk melihat skripsi karya orang lain, itu enggak boleh dilarang. Akhirnya tadi ditunjukkan,” ujarnya.
    Setelah melihat skripsi tersebut, Roy Suryo mencatat adanya perbedaan dalam ketikan.
    “Yang jelas skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan, antara ketikan batang tubuh yang diketik dengan mesin tik biasa, dan di depan itu dengan cetakan yang tidak pada Zamannya,” jelasnya.
    Ia juga menyoroti tidak adanya lembar pengesahan dari dosen penguji di skripsi tersebut.
    “Meskipun dosen pengujinya bisa disebutkan tadi oleh kawan-kawannya, tapi faktanya tidak ada,” tegasnya.
    Pertemuan juga membahas lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Joko Widodo.
    Namun, ia mengungkapkan bahwa mereka tidak dapat melihat ijazah asli Joko Widodo karena ijazah tersebut tidak disimpan di kampus.
    “Memang kita tidak bisa melihat ijazah asli karena memang ijazah asli tidak disimpan di kampus. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo,” tuturnya.
    Roy Suryo menyatakan bahwa ia tidak dapat ikut ke Solo untuk melihat ijazah tersebut karena harus kembali ke Jakarta.
    “Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya harus pulang ke Jakarta. Tapi,
    moga-moga
    besok dapat diperlihatkan,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ki Darmaningtyas: Ributkan Ijazah Jokowi Itu Kurang Kerjaan

    Ki Darmaningtyas: Ributkan Ijazah Jokowi Itu Kurang Kerjaan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu seputar keaslian ijazah milik mantan Presiden Jokowi belakangan ini terus mencuat ke publik.

    Namun, pakar pendidikan nasional Ki Darmaningtyas menilai polemik tersebut sudah tidak relevan dan hanya membuang energi.

    Dalam pernyataannya, Darmaningtyas mengajak masyarakat untuk berhenti memperdebatkan hal yang tidak substansial.

    “Mari kita move on lah. Saya bukan pemuja Jokowi, tapi hingga sekarang masih mempersoalkan ijazah asli Jokowi itu kurang kerjaan saja,” kata Darmaningtyas di X (14/4/2025).

    Ia menyebut bahwa banyak orang tidak bisa lagi menunjukkan ijazah aslinya karena alasan-alasan yang beragam, termasuk karena faktor waktu atau kondisi pribadi.

    “Banyak orang tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya karena berbagai alasan,” tambahnya.

    Darmaningtyas juga menyinggung contoh dari seorang jurnalis senior yang kini telah wafat.

    Diketahui, jurnalis tersebut konon pernah membakar ijazahnya sendiri karena merasa tak membutuhkannya lagi.

    “Termasuk seorang jurnalis senior (almarhum) yang ijazah itu konon dibakar karena tidak butuh ijazah,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahean, turut menyoroti polemik seputar keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Ia menilai, isu tersebut seharusnya tidak perlu berlarut-larut jika disikapi secara terbuka.

    Apalagi, baru-baru ini mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar menantang Universitas Gajah Mada (UGM) untuk mengungkap data Kuliah Kerja Nyata (KKN) Jokowi.

    “Polemik soal ijazah Jokowi ini kan sebetulnya hal mudah diselesaikan. Mengapa ini berlarut-larut, bertahun-tahun tidak tuntas?,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Kamis (10/4/2025).

  • PKPA Peradi Jakarta Barat-Binus: Cetak Advokat Berintegritas, Lawan Mafia Peradilan Rp 60 Miliar – Halaman all

    PKPA Peradi Jakarta Barat-Binus: Cetak Advokat Berintegritas, Lawan Mafia Peradilan Rp 60 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Para peserta Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan XIII yang diselenggarakan DPC Peradi Jakarta Barat (Jakbar) bersama Binus University diminta untuk tidak hanya menjadi advokat profesional, tetapi juga berani melawan praktik mafia peradilan yang masih marak terjadi.

    Wakil Ketua Umum DPN Peradi, Sutrisno, menegaskan hal itu saat membuka PKPA pada akhir pekan ini di Jakarta.

    Pernyataan tegas itu disampaikan sebagai respons atas kasus terbaru yang diungkap Kejaksaan Agung, di mana ditemukan praktik mafia peradilan dengan dugaan suap fantastis senilai Rp 60 miliar.

    “Harus melawan praktik-praktik mafia peradilan,” tegas Sutrisno dalam keterangannya pada Senin (14/4/2025).

    Ia menambahkan bahwa Peradi terus berupaya mencetak advokat yang berkualitas, berintegritas, dan profesional melalui program PKPA yang ketat dan selektif.

    “Pembangunan kualitas profesi advokat itu harus dimulai dari PKPA yang berkualitas,” ujarnya.

    Ketua DPC Peradi Jakbar, Suhendra Asido Hutabarat, mengungkapkan bahwa pihaknya secara konsisten menghadirkan narasumber berkualitas, seperti Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, para hakim agung, hingga akademisi dan advokat senior.

    Menurut Asido, penyelenggaraan PKPA oleh Peradi merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan Peradi sebagai organisasi advokat satu-satunya (single bar).

    “Peradi di bawah Prof Otto Hasibuan adalah wadah tunggal yang sah,” tegasnya.

    Asido juga menyoroti pentingnya integritas untuk mencegah munculnya “advokat bajing loncat” yang berpindah-pindah organisasi saat dijatuhi sanksi.

    Fenomena ini, menurutnya, dipicu oleh ketidaktaatan terhadap UU Advokat, akibat munculnya SKMA 73 Tahun 2015.

    Untuk menjamin integritas, kode etik advokat ditanamkan sejak tahap PKPA, dan ujian profesi advokat (UPA) pun digelar tanpa praktik KKN.

    “Tidak ada yang bisa menjamin kelulusan kecuali kemampuan peserta itu sendiri,” tegas Asido.

    Senada, Ketua Bidang PKPA, Sertifikasi, dan Kerja Sama Universitas DPN Peradi, Firmanto Laksana Pengaribuan, menegaskan bahwa UPA dijaga ketat dari segala bentuk manipulasi.

    “Jangan percaya kalau ada yang bilang bisa bantu lulus. Itu nihil,” ujarnya.

    Sementara itu, perwakilan Fakultas Hukum Binus University, Dr. Besar, mengungkapkan bahwa pihaknya menolak ajakan kerja sama dari OA di luar Peradi demi menjaga kualitas dan komitmen terhadap standar profesi.

    “Banyak calon peserta memilih PKPA Peradi karena tahu kualitas dan kredibilitas pengajarnya,” tuturnya.

    PKPA Angkatan XIII ini diikuti 264 peserta dan berlangsung selama tiga pekan. Ketua Panitia, Genesius Anugerah, menyatakan bahwa kerja sama dengan Binus University turut menjadi faktor utama tingginya minat peserta.

    “PKPA Peradi Jakbar-Binus jadi pilihan utama karena kualitas materi dan integritas penyelenggara,” tutupnya.

  • Jokowi akan Kesulitan Cerita Pengalaman KKN di UGM

    Jokowi akan Kesulitan Cerita Pengalaman KKN di UGM

    GELORA.CO – Apabila benar asli lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, seperti yang selama ini diklaimnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi ditantang untuk menceritakan pengalamannya saat Kuliah Kerja Nyata alias KKN.

    Permintaan tersebut disampaikan pemerhati telematika Roy Suryo melalui keterangan tertulis yang dikutip RMOL, Jumat 11 April 2025.

    Roy mengatakan, berkaca pengalamannya kuliah di UGM, setiap kegiatan KKN pasti melibatkan banyak orang dan lokasinya jelas. 

    “Jadi kali ini saya tantang Jokowi dengan “KKN challenge untuk pembuktian tersebut,” kata Roy.

    Menurut Roy, setiap mahasiswa UGM harus mengikuti KKN untuk bisa merampungkan studi di kampus yang dikenal dengan sebutan Kampus Ndeso alias merakyat ini. 

    Sebab KKN di UGM merupakan program pengabdian masyarakat yang mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian secara interdisipliner.

    “Ini semua bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat sekaligus membentuk kepedulian sosial mahasiswa,” kata Roy.

    Memang ada perkembangan KKN dulu dan sekarang. Selain durasi waktunya yang dulu 2-3 bulan mayoritas di Jawa, kini hanya 1-2 bulan tapi bisa di luar Jawa serta ada opsi hybrid. 

    “Juga dulu fokus di pembangunan fisik (jalan, irigasi), kini sesuai dengan SDGs, digitalisasi dan UMKM,” kata Roy.

    Roy sendiri mengaku melaksanakan KKN di Desa Mojoroto, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar pada 1990 silam, dan lulus Agustus 1991. 

    “Bagaimana dengan Jokowi? Dapatkah menunjukkan bukti foto-foto KKN dan cerita lengkap seperti ini? I don’t think so. Jadi sekali lagi solusinya adili Jokowi,” pungkas mantan Menpora ini.