Kasus: KKN

  • KKN dan Fufufafa Bisa jadi Landasan Pemakzulan Gibran

    KKN dan Fufufafa Bisa jadi Landasan Pemakzulan Gibran

    GELORA.CO -Dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) hingga akun Fufufafa dianggap bisa menjadi landasan untuk memakzulkan putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dari jabatan Wakil Presiden.

    Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, Jokowi selama 10 tahun telah menikmati permainannya dengan UU yang dibuat demi kepentingan keluarga dan dinastinya.

    “KKN dan Fufafa bisa menjadi landasan untuk pemakzulan Gibran,” kata Hari kepada RMOL, Senin, 23 Juni 2025.

    Namun demikian, lanjut Hari, soal isu pemakzulan saat ini bolanya ada di partai politik (parpol) di Senayan.

    “Semua kembali kepada parpol di DPR, apakah ada keseriusan untuk pemakzulan Gibran?” tanya Hari.

    Mengingat, rilis dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), mencantumkan nama Jokowi dalam daftar nominasi pemimpin paling korup 2024, yang merupakan hasil dari 10 tahun kekuasaannya.

    “Mengangkangi UU adalah daya rusaknya Geng Solo,” pungkas Hari.

  • KKN dan Fufufafa Bisa jadi Landasan Pemakzulan Gibran

    KKN dan Fufufafa Bisa jadi Landasan Pemakzulan Gibran

    GELORA.CO -Dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) hingga akun Fufufafa dianggap bisa menjadi landasan untuk memakzulkan putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dari jabatan Wakil Presiden.

    Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, Jokowi selama 10 tahun telah menikmati permainannya dengan UU yang dibuat demi kepentingan keluarga dan dinastinya.

    “KKN dan Fufafa bisa menjadi landasan untuk pemakzulan Gibran,” kata Hari kepada RMOL, Senin, 23 Juni 2025.

    Namun demikian, lanjut Hari, soal isu pemakzulan saat ini bolanya ada di partai politik (parpol) di Senayan.

    “Semua kembali kepada parpol di DPR, apakah ada keseriusan untuk pemakzulan Gibran?” tanya Hari.

    Mengingat, rilis dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), mencantumkan nama Jokowi dalam daftar nominasi pemimpin paling korup 2024, yang merupakan hasil dari 10 tahun kekuasaannya.

    “Mengangkangi UU adalah daya rusaknya Geng Solo,” pungkas Hari.

  • Geng Solo Musuh Reformasi yang Nyata

    Geng Solo Musuh Reformasi yang Nyata

    GELORA.CO – Geng Solo dianggap sebagai musuh reformasi dan pelanggar UU yang harus ditertibkan di pemerintahan Prabowo Subianto.

    Geng Solo dikenal sebagai kumpulan orang-orang yang dekat dengan lingkaran Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    “Geng Solo ini dikenal sering kangkangi UU. Contohnya pelanggaran UU yang disengaja untuk loloskan Gibran, itu adalah pelanggaran UU yang fatal,” kata Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 22 Juni 2025.

    Indikasi manuver Geng Solo ini bahkan menurut Muslim telah berdampak luas terhadap iklim politik dalam negeri. Akibat ulah mereka, kini muncul desakan untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    “Jadi pelanggaran UU ini sudah sangat beralasan kuat untuk makzulkan Gibran. Geng ini juga diduga kuat menyuburkan KKN, mereka adalah musuh reformasi dan pelanggar UU yang nyata,” pungkas Muslim.

    Istilah Geng Solo sudah cukup lama terdengar di perpolitikan Tanah Air. Kelompok ini kerap diasosiasikan sebagai pihak-pihak pendukung setia Jokowi di pemerintahan.

    Geng Solo ini belakangan kembali ramai dibahas, termasuk oleh para aktivis setelah Jokowi lengser. Beberapa di antaranya dituding masih berada di pemerintahan, seperti Budi Arie Setiadi, Budi Gunadi Sadikin, hingga Sakti Wahyu Trenggono yang lantang menyebut Jokowi sebagai bos mereka pasca Idulfitri tahun ini.

  • Padang Pariaman Heboh Lagi, Puluhan Celana Dalam Mahasiswi KKN Hilang di Jemuran

    Padang Pariaman Heboh Lagi, Puluhan Celana Dalam Mahasiswi KKN Hilang di Jemuran

    GELORA.CO –  PADANG PARIAMAN heboh lagi, dimana puluhan celana dalam mahasiswi KKN hilang dicuri orang.

    “Mahasiswi-mahasiswi ini menjemur pakaian dalam mereka di depan posko KKN,” ungkap @aprizani25_ di konten terbarunya, Sabtu 21 Juni 2025.

    Kejadiannya di Nagari Batu Kalang, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis 19 Juni 2025.

    Tapi saat sore hari akan mengangkat jemuran, ternyata pakaian dalam yang jumlahnya puluhan sudah hilang dicuri orang.

    “Yang hilang khusus celana dalam saja guys,” ungkap konten kreator Aprizani.

    Malingnya masih belum diketahui, perempuan atau laki-laki, atau untuk apa mencuri celana dalam itu?

    “Apa ada ilmu hitam sehingga harus maling celana dalam,” ujar Aprizani dengan nada bertanya.

    Beberapa sumber yang dibaca Aprizani, ternyata celana dalam terutama yang bekas, itu bisa saja dipakai buat ritual.

    “Asumsi aku sudah kemana-mana, bahkan ke ilmu pelet, ilmu hitam atau pesugihan, menurut kalian (netizen) bagaimana?,” tanya Aprizani.

    Bahkan ada juga celana dalam ini untuk ritual mengunci hati seseorang, mempelet seseorang.

    Aprizani menyarankan untuk celana dalam jemur di dalam area rumah saja agar lebih safety.

    Sebelumnya, Padang Pariaman dihebohnya dengan terungkapnya kasus pembunuhan berantai 3 mahasiswi yang dilakukan oleh seorang pria bernama Wanda.

    Kasus ini sedang diusut pihak Polres Padang Pariaman, sejauh ini baru satu orang pelaku yaitu Wanda yang ditangkap polisi.

    Kasus ini bikin geger, pasalnya salah seorang mahasiswi dimutilasi oleh Wanda, dan kasus ini menyingkap tabir pembunuhan 2 mahasiswa 1,5 tahun lalu dengan pelaku yang sama.

    Sementara di kolom komentar video  Aprizani ramai netizen memberikan tanggapannya:

    “Bamacam ajo kejadian di Pariaman ko ma,” ucap pemilik akun @tali tigo sapilin.

    “Iyo lah parah bana kabupaten padang pariaman ko,” jawab @penyiarSWL99.

    “Lebih hati-hati lagi guys, 2 tahun lalu temen KKN ku yang cewek jemur pakaian dalam di dalam WC yang masih bisa ada celah tembus cahaya mataharinya,” kenang @Ahsanuz Zikri.

    “Uni nandak Viral mah, mencari kesalahan urang Pariaman taruih…

    dimano² kejahatan ko banyak,” kata @fitrikanency.

    “Mungkin banyak kelainan sss di situ,” ucap @IlhamAbadi**.

  • Gosono atau Ketoyan, Mana yang Benar?

    Gosono atau Ketoyan, Mana yang Benar?

    GELORA.CO –  Isu seputar keabsahan ijazah Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi), kembali memanas setelah sebuah unggahan foto KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang diklaim sebagai dokumentasi masa kuliah Jokowi beredar di media sosial.

    Foto tersebut diunggah oleh Dian Sandi Utama, kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan disebut diambil di Kecamatan Wonosegoro, Boyolali.

    Dalam foto yang diunggah, tampak sekelompok mahasiswa berpose di depan bangunan tua.

    Dian mengklaim foto itu diambil di Desa Gosono, yang disebut sebagai lokasi KKN Jokowi.

    Namun, unggahan tersebut langsung menuai kritik tajam, salah satunya dari Dr. Tifa yang mempertanyakan keabsahan foto tersebut.

    Tifa menyoroti adanya ketidaksesuaian data, mengingat dalam beberapa wawancara sebelumnya, Jokowi sendiri menyebutkan bahwa ia melakukan KKN di Desa Ketoyan, bukan Gosono.

    “Kalau Jokowi mengatakan KKN di Desa Ketoyan, mengapa fotonya malah disebut diambil di Desa Gosono? Ini menimbulkan tanda tanya besar terkait validitas foto tersebut,” ujar Tifa.

    Tifa juga menyinggung bahwa dalam penyelidikan sebelumnya, Bareskrim Polri sempat menggunakan foto yang sama sebagai bagian dari materi investigasi.

    Ia mempertanyakan bagaimana lembaga penegak hukum bisa mengacu pada foto yang menurutnya tidak akurat.

    “Ini framing yang gagal. Bagaimana bisa foto yang tidak memuat sosok Jokowi dengan jelas dijadikan alat pembuktian? Bahkan pihak-pihak yang membela Jokowi pun terkesan memaksakan narasi ini,” sindir Tifa.

    Sementara itu, Rismoni Sianipar, seorang pakar digital forensik yang sejak awal terlibat dalam penelusuran kasus ini, mengaku telah melakukan pencarian langsung ke Kecamatan Wonosegoro.

    Namun, ia tidak menemukan arsip resmi terkait KKN Jokowi di wilayah tersebut.

    “Kami sudah menelusuri Wonosegoro. Sayangnya, kantor kecamatan yang sekarang sudah berganti gedung dan dokumen KKN lama tidak kami temukan. Ini semakin menambah kesulitan dalam pembuktian sejarah yang akurat,” ungkap Rismon.

    Polemik ini menambah daftar panjang kontroversi seputar riwayat pendidikan Jokowi yang hingga kini masih menjadi perdebatan publik.

    Meskipun sudah ada sejumlah klarifikasi dan pembelaan dari berbagai pihak, isu ini tampaknya belum akan mereda dalam waktu dekat.

  • Lepas KKN UGM, Mendag Dorong Mahasiswa Jadi Enabler UMKM Daerah

    Lepas KKN UGM, Mendag Dorong Mahasiswa Jadi Enabler UMKM Daerah

    Jakarta

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mahasiswa sebagai enabler bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Adapun salah satu bentuk konkret kontribusi tersebut dapat dilakukan melalui program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor).

    Menurut Budi, fleksibilitas dan semangat perubahan yang dimiliki mahasiswa dapat dikontribusikan kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

    “Nanti ketika turun ke desa, adik-adik dapat mengidentifikasi desa-desa mana saja yang siap untuk ekspor. Tugas berikutnya adalah mencari UMKM yang punya potensi ekspor dari desa-desa tersebut. Kemudian, informasikan kepada kami, agar kami bantu mencarikan pembelinya. Dengan demikian, UMKM Bisa Ekspor benar-benar bisa terwujud,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/6/2025).

    Hal ini disampaikannya saat menghadiri Upacara Pengarahan dan Penerjunan Mahasiswa untuk Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) UGM Periode II 2025 di UGM, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat, (20/6).

    Kegiatan KKN-PPM UGM periode ini mengusung tema ‘Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Menghadapi Perubahan Iklim melalui KKN-PPM UGM’.

    Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 46 perwakilan dagang di 33 negara yang siap memfasilitasi pelaku usaha Indonesia untuk bertemu langsung dengan calon pembeli mancanegara melalui pitching dan business matching.

    Budi juga menekankan pentingnya kontribusi generasi muda dalam meningkatkan daya saing pasar rakyat. ia mengatakan mahasiswa bisa mendukung upaya revitalisasi nonfisik pasar rakyat melalui gerakan Penggerak Muda Pasar Rakyat (PMRP) di bawah binaan Kemendag.

    Budi berharap kontribusi mahasiswa turut merambah toko kelontong dan warung tradisional. “Pasar rakyat adalah tulang punggung perekonomian daerah. Dengan semangat dan kreativitas generasi muda, kita dapat memperkuat posisi pasar rakyat serta memperluas jangkauan produk lokal ke pasar yang lebih luas,” ucap Budi.

    Sementara itu Rektor UGM Ova Emilia menyampaikan apresiasinya kepada Kemendag yang telah mendukung pelaksanaan KKN PPM UGM periode ke-2 tahun 2025 sehingga dapat berfokus pada tema-tema strategis yang sejalan dengan program prioritas nasional. Ova berharap, para mahasiswa dapat berperan aktif membawa perubahan di tengah masyarakat.

    “Kami meyakini, mahasiswa sebagai agen perubahan masa depan akan menjadikan KKN sebagai pengalaman yang berharga sekaligus menjadi bentuk kontribusi universitas bagi kemajuan sektor perdagangan dan pemberdayaan ekonomi lokal,” ucap Ova.

    Di sisi lain, perwakilan mahasiswa KKN dari UGM, Najwa Tifanna menyampaikan kerja sama Kemendag dan UGM berpotensi besar membantu masyarakat, khususnya dalam mengoptimalkan UMKM di berbagai wilayah di Indonesia.

    “Dengan adanya kerja sama ini, generasi muda dapat berkontribusi langsung dalam membantu UMKM untuk berkembang dan berperan lebih besar dalam mendorong perekonomian nasional,” kata Najwa.

    Sebagai informasi, kehadiran Budi pada Upacara Pengarahan dan Penerjunan KKN-PPM UGM merupakan bagian dari kolaborasi UGM dan Kemendag. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendorong digitalisasi perdagangan secara langsung di tengah masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM melalui pelaksanaan program KKN.

    Tahun ini, kerja sama KKN antara Kemendag dan UGM mencakup tiga tema utama, yaitu Onboarding UMKM, Digitalisasi Warung dan Toko Kelontong, serta Penggerak Muda Pasar Rakyat atau Revitalisasi Nonfisik Pasar Rakyat. KKN ini diikuti oleh sekitar 8.038 mahasiswa UGM yang akan diterjunkan ke 122 di kabupaten dan kota di 35 dari 38 provinsi di Indonesia. Proses pemberangkatan mahasiswa menuju lokasi KKN telah dimulai sejak 18 Juni 2025.

    Turut hadir dalam kegiatan ini, yaitu Rektor UGM Ova Emilia. Turut mendampingi Mendag Budi, yakni Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mendag minta mahasiswa KKN-PPM UGM bantu UMKM tembus pasar ekspor

    Mendag minta mahasiswa KKN-PPM UGM bantu UMKM tembus pasar ekspor

    Yogyakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso meminta mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) peserta program Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pengabdian Masyarakat (KKN-PPM) membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa agar siap menembus pasar ekspor.

    “Kami punya program namanya UMKM Bisa Ekspor. Tolong nanti dicari, UMKM mana yang bisa ekspor. Sampaikan ke kami agar kami carikan ‘buyer’-nya,” ujar Budi saat berorasi dalam acara penerjunan mahasiswa KKN-PPM UGM di Lapangan Pancasila, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat.

    Menurut Budi, Kemendag telah mengidentifikasi sejumlah desa yang memiliki UMKM berorientasi ekspor dan membuka jalur fasilitasi “business matching” dengan pembeli internasional melalui perwakilan perdagangan di 33 negara.

    Fasilitas tersebut disediakan melalui atase perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) yang tersebar di 19 negara.

    “Setelah UMKM dipresentasikan ke perwakilan kita, nanti akan dicarikan buyer. Setelah itu, UMKM bisa langsung presentasi kepada ‘buyer’ yang sudah disiapkan,” ujarnya.

    Dia menyebut dari Januari hingga April 2025, sebanyak 466 UMKM telah mengikuti “business matching” dengan total potensi transaksi mencapai 68,65 juta dolar AS atau lebih dari Rp1 triliun.

    Namun, Budi mengakui sebagian besar pelaku usaha itu belum melakukan ekspor secara rutin.

    Karenanya, Budi berharap para mahasiswa mendampingi pelaku UMKM dan toko kelontong dalam proses digitalisasi usaha, termasuk pemanfaatan platform “e-commerce” dan sistem pembayaran digital.

    “Pasar yang besar ini jangan sampai hanya diisi oleh produk impor. Adik-adik bisa bantu UMKM kita naik kelas, jualan di retail modern, dan siap ekspor,” ucap Mendag.

    Sebanyak 8.038 mahasiswa UGM diterjunkan dalam KKN-PPM Periode 2 Tahun 2025. Mereka akan menjalankan program pengabdian di 287 unit tersebar di 35 provinsi, 122 kabupaten/kota, dan 236 kecamatan di seluruh Indonesia.

    Rektor UGM Prof. Ova Emilia menyebut program KKN-PPM UGM memainkan peran penting sebagai penggerak perubahan di tingkat akar rumput.

    Mahasiswa, menurutnya, hadir langsung di desa untuk mendampingi masyarakat merancang solusi yang kontekstual dan berkelanjutan.

    “Arah baru orientasi KKN-PPM UGM ke depan tidak hanya menitikberatkan pada peran mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga perlu difokuskan pada penentuan tema yang lebih strategis,” turur Ova.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ferdinand Hutahaean Semprot Kader PSI: Foto hanya Tunjukkan Pernah Kuliah, Belum Tentu Lulus

    Ferdinand Hutahaean Semprot Kader PSI: Foto hanya Tunjukkan Pernah Kuliah, Belum Tentu Lulus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, kembali angkat bicara mengenai polemik tak berkesudahan seputar keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Pernyataan terbaru ini ia sampaikan sebagai respons terhadap unggahan foto KKN Jokowi di Boyolali yang dibagikan oleh kader PSI, Dian Sandi Utama.

    Ferdinand mengaku semakin jenuh melihat manuver yang menurutnya tidak menyelesaikan akar persoalan.

    “Saya semakin kesal yah, muak melihat perkembangan dari kasus ijazah palsu Jokowi ini,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Rabu (18/6/2025).

    Ia menilai, langkah yang diambil Jokowi dan para pendukungnya justru membingungkan publik.

    Pasalnya, bukti yang ditampilkan sejauh ini, seperti foto kegiatan KKN maupun keterlibatan di Mapala, tidak berhubungan langsung dengan kelulusan akademik.

    “Saya harus menyatakan bahwa Jokowi yang mencicil bukti-bukti bahwa dia pernah kuliah, pernah KKN. Itu kan bukti yang tidak bisa menyimpulkan bahwa seseorang punya ijazah,” cetusnya.

    Ferdinand menambahkan, banyak mahasiswa yang pernah menjalani KKN atau bahkan memasuki tahap akhir seperti skripsi, namun tetap tidak mendapatkan ijazah karena gagal menyelesaikan studinya.

    “Orang mungkin bisa pernah kuliah, KKN, tapi tidak lulus,” ucapnya.

    Bagi Ferdinand, yang paling masuk akal dilakukan untuk mengakhiri polemik ini adalah menunjukkan dokumen otentik.

    “Sesuatu yang bisa membuktikan seharusnya, ditunjukkan. Mengapa ditunjukkan foto KKN lah, mahasiswa pecinta alam (Mapala), terus apa lagi segala macam. Mengapa bukan ijazahnya saja yang ditunjukkan aslinya gitu loh,” lanjutnya.

  • Berikut Daftar 11 Tuntutan Komardin Soal Ijazah Jokowi yang Ditolak UGM, Dikaitkan Dokumen Pribadi

    Berikut Daftar 11 Tuntutan Komardin Soal Ijazah Jokowi yang Ditolak UGM, Dikaitkan Dokumen Pribadi

    GELORA.CO – Universitas Gadjah Mada (UGM) menolak 11 tuntutan dari advokat Komardin terkait kasus ijazah Jokowi (Joko Widodo) mantan Presiden RI.

    Mediasi perkara 106/Pdt.G/2025/PN Smn tentang ijazah Jokowi ini menemui jalan buntu di Pengadilan Negeri (PN) Sleman, Selasa (17/6) siang.

    Penggugat dan tergugat dalam kasus ijazah Jokowi ini tidak menemui kata sepakat alias buntu.

    Ariyanto, selaku kuasa hukum tujuh orang tergugat dari Rektor UGM hingga Kepala Perpustakaan UGM, menilai, semua data yang diminta oleh penggugat atau Komardin adalah ranah pribadi.

    Sehingga, UGM tidak bisa mengeluarkan itu. “Enggak mungkin damai. Hari Selasa lanjut sidang. Mediasi sudah selesai,” katanya, Selasa.

    Dia juga menjelaskan, dalam proses mediasi ini pihaknya sudah menghadirkan prinsipal sesuai dengan permintaan hakim mediator yaitu diwakili oleh Biro Hukum UGM.

    Sementara itu, selaku penggugat, advokat Komardin menjelaskan, ada 11 dokumen yang diminta pada UGM sebagai syarat damai.

    Selanjutnya, dokumen-dokumen ini akan diperiksa oleh enam tim forensik dari Mabes Polri, Puspom TNI, Universitas Indonesia, Universitas Islam Indonesia, tim ahli dari UGM, dan tim ahli dari penggugat.

    “Kalau dokumen diberikan maka gugatan sebesar Rp 1.069 triliun pada UGM dibatalkan,” kata advokat asal Makassar ini usai proses mediasi di PN Sleman, Selasa (17/6).

    “Termasuk gugatan Rp 10 miliar pada Kasmudjo. Terlepas apakah nantinya hasil pemeriksaan menunjukkan dokumen asli atau palsu,” katanya lagi.

    “Tapi UGM menolak permintaan kami. Saya menduga tidak waras. Kami tuntut Rp 1000 triliun lebih tapi mediasi ditolak,” katanya lagi.

    Dia menilai dokumen yang diminta bukanlah data pribadi. Namun, data yang diperlukan oleh publik.

    “Saya kasih contoh ketika pemilihan bupati. Itu kalau ada sengketa harus dibawa di pengadilan. Semuanya harus dibuktikan,” katanya.

    Usai gagalnya mediasi, Komardin mengaku sudah menyiapkan diri untuk sidang pekan depan. Termasuk menyiapkan saksi-saksi yang mungkin bisa dihadirkan.

    Berikut 11 dokumen yang diminta Komardi pada UGM sebagai syarat damai.

    1. Daftar nama-nama Dosen Fakultas Kehutanan UGM yang mengajar pada tahun 1980 sampai 1985

    2. Daftar nama-nama calon mahasiswa UGM pada Fakultas Kehutanan yang mendaftar pada tahun ajaran 1979/1980

    3. Daftar nama-nama mahasiswa UGM yang lulus pada Fakultas Kehutanan tahun ajaran 1979/1980

    4. Kartu Rencana Studi (KRS) dari semester 1 sampai semester akhir atas nama Joko Widodo pada Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada

    5. Daftar nama-nama mahasiswa UGM Fakultas Kehutanan yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata serta alamat lokasi KKN yang bernama Joko Widodo

    6. Menyerahkan Skripsi atas nama Joko Widodo Fakultas Kehutanan UGM mantan Persiden RI

    7. Menyerahkan 10 Skripsi mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM yang lulus pada tahun 1985 sebagai pembanding skripsi Joko Widodo

    8. Menyerahkan Duplikat Ijazah yang dinyatakan sah atas nama Joko Widodo mantan Persiden RI

    9. Menyerahkan seluruh atau semua Duplikat Ijazah yang dinyatakan sah yang lulus pada tahun 1985 pada Fakultas Kehutanan UGM sebagai pembanding ijazah Joko Widodo mantan Persiden RI

    10. Menyerahkan Nama ketua Jurusan Teknologi Kayu yang merupakan juruan yang dipilih Joko Widodo, nama Dekan Fakultas Kehutanan dan Nama Rektor UGM pada tahun 1985

    11. Menyerahka duplikat Ijazah S1, S2 dan S3 Rektor UGM, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, Wakil Rektor 4, Dekan Fakultas Kehutanan, Kepala Perpustakaan UGM fakultas Kehutanan yang menjabat saat ini, dan ijazah S1, S2 Bapak Kasmodjo ke pengadilan untuk ikut diperiksa sebagai pembanding.***

  • Ferdinand Hutahaean Semprot Kader PSI: Foto hanya Tunjukkan Pernah Kuliah, Belum Tentu Lulus

    Foto Kuno Jokowi Muncul, Kader PSI Tantang Rismon: Monggo Diforensik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PSI, Dian Sandi Utama memberikan klarifikasi mengenai lokasi KKN Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, yang sebelumnya diragukan Rismon Sianipar.

    Tidak terima dengan pernyataan Rismon yang menyebut bahwa Jokowi tidak memiliki jejak KKN di Wonosegoro, Dian Sandi menampilkan sebuah foto kuno dengan gambar hitam putih.

    Foto tersebut diyakini Dian Sandi sebagai bukti bahwa Jokowi betul-betul menjalankan program KKN di lokasi yang dimaksud Bareskrim Polri.

    “Ini saya postingkan Pak Rismon cs photo waktu acara KKN Pak Jokowi bersama teman-teman (beda jurusan) di Desa yang ada di Kecamatan Wonosegoro,” kata Dian Sandi di X @DianSandiU (17/6/2025).

    Dian Sandi kemudian menantang Rismon yang merupakan Pakar Digital Forensik untuk melakukan penelitian terhadap foto yang diunggahnya. “Monggo diforensik yang mana beliau?,” tandasnya.

    Sebelumnya, klaim Bareskrim Polri terkait kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mantan Presiden Jokowi pada 1983 di Kabupaten Boyolali kembali menuai tanda tanya.

    Pakar digital forensik, Rismon Sianipar, yang menelusuri lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat KKN, menyatakan tidak menemukan bukti valid atas klaim tersebut.

    “Informasi dari kunjungan saya langsung beserta Pak Dr. Muhammad Taufiq dan Pak Michael Sinaga, memang tidak ada bukti atau dokumen tertulis perihal KKN 1983 yang diklaim Bareskrim Polri,” ujar Rismon kepada fajar.co.id, Jumat (13/6/2025).

    Ia mengaku heran atas dasar penyimpulan Bareskrim yang menyebut Jokowi pernah melakukan KKN di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Boyolali.