Kasus: Kemacetan

  • Penerapan Kembali Aturan Ganjil Genap Jakarta di Awal Pekan, Senin 18 November 2024 – Page 3

    Penerapan Kembali Aturan Ganjil Genap Jakarta di Awal Pekan, Senin 18 November 2024 – Page 3

    Bagi pengendara yang harus beraktivitas di kawasan ganjil genap, berikut beberapa tips yang dapat membantu:

    1. Periksa Pelat Nomor Kendaraan:

    Pastikan Anda mengetahui apakah plat nomor kendaraan Anda termasuk ganjil atau genap. Ini akan menentukan kapan Anda bisa menggunakan kendaraan di jalan-jalan tertentu.

    2. Gunakan Transportasi Umum:

    Manfaatkan transportasi umum seperti bus TransJakarta, MRT, atau KRL yang bebas dari aturan ganjil genap. Ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga lebih ramah lingkungan.

    3. Rencanakan Rute Alternatif:

    Jika perlu menggunakan kendaraan pribadi, rencanakan rute alternatif yang tidak terkena aturan ganjil genap. Aplikasi peta digital dapat membantu Anda menemukan rute terbaik.

    4. Berkendara di Luar Jam Puncak:

    Jika memungkinkan, atur jadwal perjalanan di luar jam-jam penerapan ganjil genap untuk menghindari kemacetan dan potensi pelanggaran.

    5. Coba Layanan Ride-Sharing:

    Layanan ride-sharing seperti Gojek atau Grab bisa menjadi alternatif praktis, terutama jika Anda harus bepergian ke daerah yang menerapkan ganjil genap.

    6. Carpooling:

    Berbagi kendaraan dengan teman atau rekan kerja yang memiliki tujuan searah dapat mengurangi jumlah kendaraan di jalan dan tentunya lebih ekonomis.

    Dengan menerapkan tips-tips di atas, diharapkan para pengendara dapat beradaptasi dengan aturan ganjil genap yang kembali berlaku, sekaligus berkontribusi dalam mengurangi kemacetan dan polusi di Jakarta. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dan berkendara dengan aman.

  • 7
                    
                        Wacana Ridwan Kamil Pindahkan Balai Kota, Solusi atau Mengada-ada?
                        Megapolitan

    7 Wacana Ridwan Kamil Pindahkan Balai Kota, Solusi atau Mengada-ada? Megapolitan

    Wacana Ridwan Kamil Pindahkan Balai Kota, Solusi atau Mengada-ada?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wacana calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1,
    Ridwan Kamil
    , tentang merelokasi balai kota dari Jakarta Pusat ke
    Jakarta Utara
    dinilai mengada-ada.
    Terlebih, balai kota yang kini ada pun masih berfungsi sedia kala dan tidak mengganggu sektor lain.
    “Ya enggak perlu, itu mah cuma mengada-ada saja, karena yang sekarang pun masih berfungsi dengan baik kan,” kata Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies,
    Elisa Sutanudjaja
    , dalam program Obrolan Newsroom Kompas.com, Senin (18/11/2024).
    Ide yang katanya muncul sebagai salah satu solusi mengurai kemacetan, menurut Elisa, justru tidak tepat sasaran.
    Sebab, kemacetan bisa diatasi salah satunya melalui kebijakan yang dibuat oleh seorang gubernur.
    “Kalau misalnya ingin mengurangi beban kemacetan, ya gubernur baru bisa memerintahkan seluruh PNS-nya dilarang memakai mobil, misalnya, wajib menggunakan transportasi massal,” ujar Elisa.
    Perlu diketahui, topik ini menjadi pertanyaan yang dilontarkan cagub Pramono Anung kepada RK dalam debat ketiga
    Pilkada Jakarta 2024
    .
    Ia menanyakan komitmen RK sekaligus urgensi relokasi balai kota ke Jakarta Utara.
    “Kalau Jakarta mau mengurangi macet, selain perluasan transportasi publik, mari perbaiki tata ruangnya. Salah satunya adalah pusat kantor pemerintahan dikurangi dari pusat,” jawab RK dalam debat.
    Sebagai informasi, debat ketiga Pilkada Jakarta mengangkat tema tentang lingkungan perkotaan dan perubahan iklim.
    Debat ini diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, yang didukung Partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, dan Garuda.
    Kemudian pasangan calon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, yang maju lewat jalur independen.
    Sedangkan pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, yang didukung oleh PDI-P dan Partai Hanura.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RK Mau Pindahkan Kantor Pemerintah Jakarta ke Utara Jika Terpilih

    RK Mau Pindahkan Kantor Pemerintah Jakarta ke Utara Jika Terpilih

    Jakarta

    Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) berencana memindahkan kantor pemerintahan Jakarta ke wilayah utara jika menang dalam Pilgub mendatang. Menurut RK, pihaknya ingin memastikan tata ruang di Jakarta bisa terkendali.

    Menurut RK, upaya tersebut salah satunya adalah demi mengurangi kemacetan di jalan raya. Meskipun, keputusan tersebut masih perlu dibicarakan dengan berbagai stakeholder.

    “Nah sekarang kalau Jakarta mau mengurangi macet selain perluasan transportasi publik mari benerin tata ruangnya. Salah satunya adalah pusat kantor pemerintahan dikurangi dari pusat. Tentu ini harus didialogkan kepada stakeholder di Jakarta,”kata RK dalam debat ketiga Pilgub Jakarta, Minggu (17/11).

    Alasan dipilihnya Jakarta Utara, jelas RK, adalah karena akses di sana yang tergolong bagus. Wilayah tersebut juga masih memungkinkan untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.

    “Kenapa di Jakarta Utara? Aksesnya bagus. Ancol itu punya hub 200 hektare membangun, tinggal kita bangun pusat bisnis baru dengan acnhor tenantnya adalah akumulasi dari perkantoran-perkantoran pemerintahan Jakarta, dari BUMD-BUMD. Sehingga lahan-lahan yang di kota bisa difungsikan untuk fungsi-fungsi kota global yang jadi ciri pergaulan internasional kita,” beber RK.

    Pada kesempatan itu, ia menyebut beban pergerakan ke Pusat Jakarta sudah tergolong besar. Dengan berpindahnya pusat pemerintahan DKI Jakarta ke utara maka acara-acara yang menyebabkan kepadatan juga bisa berkurang.

    “Beban pergerakan ke pusat terlalu besar. Ini solusi sangat teknokratis, memang ada keputusan politis. Kalau politis itulah kenapa saya bilang kita diskusikan dengan stakeholdernya. Tapi kalau menurut teori planologi itulah pengurangan beban. Akibatnya yang bergerak urusan pemerintahan, acara-acara seminar itu bisa berkurang,” terang RK.

    Setelah pindah, diharapkan kawasan-kawasan yang sebelumnya menjadi sumber kepadatan menjadi lebih leluasa. Selain menguntungkan warga, pada ujungnya hal tersebut juga akan memberikan citra baik di mata wisatawan.

    “Makanya nanti daerah Sudirman, Thamrin, Monas akan lebih leluasa, lebih luang, yang namanya traffic dan lalu lintasnya. Siapa yang diuntungkan? Warga. Siapa yang betah, turis-turis merasa bukan ada kemacetan lagi di pusat kota. Itulah yang saya maksud bahwa imajinasi itu penting,” tutupnya.

    (acd/acd)

  • Pramono pertanyakan urgensi Ridwan Kamil pindahkan balai kota ke Jakut

    Pramono pertanyakan urgensi Ridwan Kamil pindahkan balai kota ke Jakut

    Jakarta (ANTARA) – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3
    Pramono Anung mempertanyakan urgensi
    rencana memindahkan balai kota ke Jakarta Utara dengan alasan untuk mengurangi kemacetan seperti disampaikan calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil.

    “Karena ibu kota sudah berpindah apakah masih diperlukan yang namanya pemindahan balai kota ke Jakarta Utara,” kata Pramono dalam debat ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada DKI Jakarta di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu.

    ​​​​Pramono menyayangkan dengan rencana calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 itu untuk memindahkan pusat pemerintahan DKI Jakarta di Jakarta Pusat ke wilayah lainnya.

    Terlebih, mengingat banyaknya gedung pemerintahan, maka akan perlu kajian yang lebih mendalam sehingga jika itu penting untuk diwujudkan pada pemerintahan Jakarta selanjutnya.

    Selain itu, dia juga mempertanyakan urgensi Ridwan Kamil yang akan membuat pusat kebugaran (gym) dekat dengan Halte Transjakarta.

    “Termasuk gagasan Kang Emil untuk membuat gym di samping halte perlu dikaji kembali,” katanya.

    Sebelumnya, Ridwan Kamil berencana merelokasi balai kota ke Jakarta Utara (Jakut) sehingga Jakarta Pusat bisa lebih fokus mengembangkan sektor ekonomi pariwisata, kuliner dan “hospitality”.

    KPU DKI Jakarta menggelar debat ketiga sekaligus terakhir pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI 2024 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu malam.

    Tema yang diangkat dalam debat pamungkas itu, yakni “Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim”. Masalah penanganan banjir, penataan permukiman hingga pengelolaan sampah masuk ruang lingkup atau subtema debat ketiga.

    Subtema lainnya, yakni penurunan emisi dan polusi udara serta transisi energi terbarukan. Selanjutnya ketersediaan air bersih serta kota layak huni dan penataan ruang terbuka hijau.

    Debat Pilkada DKI 2024 diikuti pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Debat Ketiga Pilgub Jakarta, Akademisi Universitas Pancasila: Minim Terobosan Baru Atasi Masalah Jakarta

    Debat Ketiga Pilgub Jakarta, Akademisi Universitas Pancasila: Minim Terobosan Baru Atasi Masalah Jakarta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Debat ketiga Pilkada Jakarta yang berlangsung di Hotel Sultan mengusung tema Perkotaan dan Perubahan Iklim, menghadirkan para pasangan calon kepala daerah Jakarta, yakni Ridwan Kamil-Siswono, Dharma-Kun, dan Pramono-Rano.

    Debat ini menjadi ajang bagi ketiga pasangan untuk menyampaikan visi, misi, serta gagasan terakhir mereka dalam menangani tantangan perkotaan dan perubahan iklim yang semakin mendesak di Jakarta.

    Jakarta terus menghadapi kompleksitas masalah perkotaan, mulai dari banjir hingga polusi, yang diperburuk oleh perubahan iklim. Oleh sebab itu, diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menyusun strategi adaptif dan berkelanjutan yang akan melindungi masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup warga kota secara menyeluruh.

    Menurut Ihsan Suri, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila dan Direktur Network Society Indonesia, selama debat berlangsung, ketiga pasangan calon tidak menampilkan program-program baru yang substantif dalam menyelesaikan permasalahan perkotaan.

    “Tidak ada gagasan baru mengenai infrastruktur drainase untuk mengatasi banjir, atau peningkatan Ruang Terbuka Hijau serta pengelolaan sumber air berkelanjutan,” jelas Ihsan.

    Lebih lanjut, Ihsan juga mengkritisi pendekatan para calon terhadap masalah kemacetan di Jakarta. Menurutnya, solusi yang ditawarkan para calon hanya berupa retorika dan pengulangan program yang telah dijalankan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. “Sementara terobosan dalam penanganan kemacetan hanya sebatas retorika, tanpa ada strategi baru yang konkret,” ujar Ihsan yang juga dikenal sebagai Tokoh Pemuda Betawi.

  • Penanggulangan polusi dan kemacetan di Jakarta bisa dengan WFH

    Penanggulangan polusi dan kemacetan di Jakarta bisa dengan WFH

    Jakarta (ANTARA) –

    Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengemukakan bahwa
    menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bisa menjadi salah satu upaya untuk menanggulangi polusi dan kemacetan di Jakarta.

    “Kita akan pergilirkan WFH, sebuah gaya hidup baru pasca COVID-19, tetap produktif,” katanya dalam debat ketiga di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu.

    Kang Emil mencontohkan hari Senin yang bekerja dari rumah industri tertentu, kemudian Selasa dari industri lainnya dan seterusnya. “Maka, hal tersebut bisa mengurangi pergerakan, kemacetan dan polusi,” katanya.

    Kemudian ada teknologi sensor supaya tahu kapan zona merah. Selain itu, ada truk embun sudah dilakukan di kota-kota China. “Tiap pagi disemprot ambil kotoran udara, kemudian akhirnya jadi jernih,” ujarnya.

    Selanjutnya Ridwan menyebutkan langkah menanam pohon pun harus dilakukan secara masif dan bersama-sama. Apalagi rumus pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) adalah Desentralisasi, Kolaborasi, Inovasi alias DKI.

    KPU DKI Jakarta menggelar debat ketiga sekaligus terakhir pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI 2024 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu malam.

    Tema yang diangkat dalam debat pamungkas tersebut, yakni “Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim”. Masalah penanganan banjir, penataan permukiman hingga pengelolaan sampah masuk ruang lingkup atau subtema debat ketiga.

    Subtema lainnya, yakni penurunan emisi dan polusi udara serta transisi energi terbarukan. Selanjutnya ketersediaan air bersih serta kota layak huni dan penataan ruang terbuka hijau.

    Debat Pilkada DKI 2024 diikuti pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).
    Baca juga: Aliansi Santri Jakarta nilai RIDO bawa harapan baru bagi Jakarta

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • RK Ingin Pindahkan Balai Kota ke Jakarta Utara, Pramono: Apakah Ini Bagian dari Imajinasi?
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        17 November 2024

    RK Ingin Pindahkan Balai Kota ke Jakarta Utara, Pramono: Apakah Ini Bagian dari Imajinasi? Megapolitan 17 November 2024

    RK Ingin Pindahkan Balai Kota ke Jakarta Utara, Pramono: Apakah Ini Bagian dari Imajinasi?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 3,
    Pramono Anung
    mempertanyakan urgensi pemindahan balai kota ke Jakarta Utara yang dicanangkan oleh cagub nomor urut 1,
    Ridwan Kamil
    (RK).
    Pertanyaan itu, Pramono sampaikan di debat ketiga
    Pilkada Jakarta
    yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Sultan, Jakarta Pusat, malam ini, Minggu (17/11/2024).
    “Pasangan nomor urut 1 menyampaikan bahwa akan memindahkan balai kota ke Jakarta Utara. Apakah ini memang perlu dipindahkan atau justru bagian dari imajinasi yang dihadirkan oleh pasangan nomor urut 1?” tanya Pramono.
    Pramono juga menyampaikan, Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
    Nantinya, akan banyak sekali gedung-gedung pemerintahan yang akan menjadi kewenangan pemerintah Jakarta.
    Untuk itu, Pramono mempertanyakan urgensi pemindahan balai kota ke Jakarta Utara.
    Menjawa pertanyaan itu, Ridwan Kamil mengatakan, pembangunan IKN berawal dari imajinasi.
    “IKN itu datang dari imajinasi oleh sebuah keputusan mahal keputusan politik pindah ke sana menjadi IKN hari ini kebetulan saya kurator di sana,” ujar Ridwan Kamil.
    Ridwan Kamil menilai, pemindahan balai kota ke Jakarta Utara perlu dilakukan agar pemerintahan tidak terpusat di Jakarta Pusat.
    Dengan begitu, kemacetan di Jakarta bisa berkurang.
    “Kenapa di Jakarta Utara? aksesnya bagus. Ancol itu punya luas 200 hektar. Kita tinggal bikin pusat bisnis baru dengan entertaimentnya adalah akumulasi dari perkantoran-perkantoran pemerintahan Jakarta dari BUMD-BUMD,” ungkap RK.
    Untuk diketahui,
    debat Pilkada Jakarta
    kali ini mengangkat tema tentang lingkungan perkotaan dan perubahan iklim.
    Debat ini diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono yang didukung Partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, dan Garuda.
    Kemudian, pasangan calon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang maju lewat jalur independen.
    Sedangkan pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno yang dikung oleh PDI-P dan Partai Hanura.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Tanya Imajinasi Pemindahan Balai Kota, Ridwan Kamil: IKN Juga Datang dari Imajinasi!
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        17 November 2024

    Pramono Tanya Imajinasi Pemindahan Balai Kota, Ridwan Kamil: IKN Juga Datang dari Imajinasi! Megapolitan 17 November 2024

    Pramono Tanya Imajinasi Pemindahan Balai Kota, Ridwan Kamil: IKN Juga Datang dari Imajinasi!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Calon gubernur Jakarta nomor urut 1,
    Ridwan Kamil
    , menyebut gagasan
    Ibu Kota Nusantara
    (IKN) berawal dari imajinasi dan keputusan-keputusan politik.
    Argumentasi tersebut diungkapkan oleh Ridwan Kamil setelah mendapatkan pertanyaan mengenai rencana pemindahan Balai Kota ke Jakarta Utara oleh Pramono Anung.
    Pramono Anung mempertanyakan ihwal imajinasi paslon nomor urut 1 dalam memindahkan Balai Kota.
    “Lah IKN itu datang dari imajinasi oleh sebuah keputusan mahal, keputusan politik pindah ke sana menjadi IKN hari ini kebetulan saya kurator di sana,” kata Ridwan Kamil dalam debat
    Pilkada Jakarta 2024
    , Minggu (17/11/2024).
    Dia bilang, gagasan-gagasan yang telah dia buat sebelumnya selalu berdasar pada permasalahan riil di lapangan.
    Dalam konteks pemindahan Balai Kota, RK bilang demi memperbaiki tata kota di Jakarta Pusat.
    Selain itu, RK juga bilang akan konsisten menyelesaikan persoalan kemacetan dan polusi di Jakarta dengan cara memindahkan pusat pemerintahan daerah ke Jakarta Utara.
    “Nah itulah yang saya maksud bahwa imajinasi ini penting. Tapi kan butuh proses politik, di situlah peran dialog menjadi penting. Maka dialog dan kolaborasi adalah kunci mewujudkan visi-misi di lima tahun ke depan,” tambah dia.
    Untuk diketahui, debat kali ini mengangkat tema tentang lingkungan perkotaan dan perubahan iklim.
    Debat ini diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, yang didukung Partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, dan Garuda.
    Kemudian pasangan calon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, yang maju lewat jalur independen.
    Sedangkan pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, yang dikukung oleh PDI-P dan Partai Hanura.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Bakal Bikin Orang Jakarta Naik Kendaraan Umum, Begini Caranya

    Pramono Bakal Bikin Orang Jakarta Naik Kendaraan Umum, Begini Caranya

    Jakarta

    Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) ingin mengubah gaya hidup masyarakat yang kerap menggunakan kendaraan pribadi untuk bepergian untuk beralih menggunakan transportasi umum. Menurutnya ini merupakan salah satu cara mengurangi kemacetan dan tingginya emisi karbon Jakarta.

    “Yang paling utama bagi saya adalah merubah gaya hidup, cara hidup, shifting lifestyle masyarakat dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Ini menjadi hal yang penting sekali,” kata Pramono dalam debat ketiga Pilgub Jakarta, Minggu (17/11/2024).

    Dalam hal ini Pramono berencana ingin membebaskan biaya naik MRT dan LRT untuk 15 golongan yang sebelumnya sudah digratiskan untuk menggunakan layanan TransJakarta.

    “Untuk itu kami akan membebaskan 15 golongan yang selama ini sudah mendapat kebebasan naik bus, maka kami akan membuat Transjabodetabek, mereka naik MRT gratis, LRT gratis, dengan demikian mereka akan merubah pola hidup dari mengendarai kendaraan pribadi menjadi mengendarai transportasi umum,” terangnya.

    Kemudian, dirinya juga berencana untuk membangun jaringan transportasi umum dekat permukiman warga dengan cara memperluas layanan JakLingko. Dengan begitu masyarakat sudah tidak perlu lagi menggunakan kendaraan pribadi untuk bepergian ke titik-titik transportasi massal lagi.

    “Untuk 500 meter dari rumah masing-masing yang tinggal di Jabodetabek, Bekasi dan semuanya kami akan buatkan yang namanya ride and park sehingga orang ada kepastian, JakLingko akan kita perluas sehingga orang dari mana pun ke mana pun akan sangat gampang terkoneksi dengan kendaraan umum yang tersedia,” ucap Pramono.

    Sebagai tambahan informasi, dalam situs resmi pemerintah Jakarta (https://smartcity.jakarta.go.id) dijelaskan sebelumnya TransJakarta sudah memberikan layanan gratis untuk pengguna kartu Jakcard Combo dan TJ Card meliputi golongan-golongan berikut:

    1. Pegawai Negeri Sipil Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya;
    2. Tenaga Kontrak yang bekerja di Pemprov DKI;
    3. Pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP);
    4. Karyawan Swasta tertentu/Pekerja (Gaji sesuai UMP melalui Bank DKI);
    5. Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa;
    6. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
    7. Lanjut usia 60 tahun ke atas (lansia);
    8. Penyandang disabilitas;
    9. Anggota Veteran Republik Indonesia;
    10. Penerima Raskin (pemilik Kartu Keluarga Sejahtera);
    11. Penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu;
    12. Pengurus masjid (marbot);
    13. Pendidik dan tenaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
    14. Larva monitor;
    15. Anggota TNI/Polri.

    (kil/kil)

  • Dharma Respons RK soal Ruang Kerja di Pinggir Jakarta: Waspada NIK Dicabut

    Dharma Respons RK soal Ruang Kerja di Pinggir Jakarta: Waspada NIK Dicabut

    Jakarta

    Cagub nomor urut 2 Dharma Pongrekun merespons program Cagub nomor urut 1, Ridwan Kamil soal penataan ulang ruang di Jakarta. Dharma mengajak warga Jakarta waspada suatu saat NIK warga luar Jakarta dicabut.

    RK awalnya bicara soal ketidakadilan tata ruang di Jakarta. Untuk itu dia ingin menata ulang dengan memperbanyak hunian di tengah kota dan memperbanyak ruang kerja di pinggiran Jakarta.

    “Mulai dari substansial mengatur tata ruang, kami akan memperbanyak hunian di tengah kota, kami akan perbanyak ruang kerja di pinggiran kota sehingga ada alternatif warga untuk tinggal, bekerja, rekreasi di jarak yang dekat, itu akibatnya akan mengurangi pergerakan, pergerakan berkurang otomatis insyaallah polusi juga berkurang,” kata RK, di debat ketiga Pilgub Jakarta, Minggu (17/11/2024).

    Dharma merespons RK dengan mengingatkan warga Jakarta. Dia awalnya menyampaikan delapan langkah mengatasi kemacetan di Jakarta, salah satunya dengan mengurangi teknologi lampu merah.

    “Solusi untuk mengatasinya kami sudah membuat 8 langkah, pertama kurangi kemacetan dengan teknologi tanpa lampu merah, prioritaskan transportasi umum, sediakan energi terbarukan, pembinaan masyarakat tim ekonomi adab, lalu arsitek yang tepat, kemudian kurangi penggunaan listrik itu yang perlu kita perhatikan,” kata Dharma.

    Lalu dia menanggapi pernyataan RK. Dia mengatakan warga yang bekerja di Jakarta harus mewaspadai NIK dicabut.

    (idn/gbr)