Kasus: Kemacetan

  • Dishub DKI ancam derek kendaraan parkir liar di Monas

    Dishub DKI ancam derek kendaraan parkir liar di Monas

    Denah rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Istana Negara saat pelantikan kepala daerah pada Kamis (20/2/2025). ANTARA/HO-Dinas Perhubungan DKI

    Dishub DKI ancam derek kendaraan parkir liar di Monas
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 14:00 WIB

    Elshinta.com – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengancam akan menderek kendaraan parkir liar saat gladi bersih pelantikan kepala daerah di sekitar Monas, Jakarta Pusat pada Rabu ini. Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Rabu, mengatakan mobil derek akan langsung menindak jika terdapat mobil yang kedapatan parkir di jalan.

    “Benar, jika ada yang melanggar langsung, kami derek dan kami juga telah siapkan sebanyak 230 petugas dan 30 unit derek,” katanya.

    Oleh sebab itu, Syafrin pun mengimbau para kepala daerah terpilih yang akan mengikuti gladi bersih untuk tidak memarkir kendaraan di badan jalan. Syafrin menjelaskan, pada Rabu ini seluruh undangan juga telah diarahkan masuk ke kawasan Monas. Sementara pada Selasa (18/2) saat pelaksanaan gladi kotor, panitia sudah mengimbau para kepala daerah yang akan dilantik untuk tidak parkir di badan jalan.

    Sebelumnya, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat terpantau macet karena banyaknya mobil gubernur dan wakil gubernur terpilih yang sedang melakukan gladi kotor pelantikan kepala daerah, parkir di depan Monas.  Petugas Dishub Jakarta pun menderek mobil-mobil tersebut.

    Menurut salah satu petugas Dishub DKI Jakarta, mobil-mobil tersebut diangkut ke parkiran Ikatan Restoran dan Taman Indonesia (IRTI) Monas karena menyebabkan kemacetan panjang di depan Istana.

    Sebelumnya, petugas Dishub sudah memberi peringatan menggunakan pengeras suara sebanyak empat kali kepada para protokol dan ajudan gubernur dan wakil gubernur agar segera memindahkan kendaraan yang terparkir di jalan sekitar Monas.

    Sumber : Antara

  • Jaga Keandalan Operasional, LRT Jabodebek Lakukan Perawatan Persinyalan – Page 3

    Jaga Keandalan Operasional, LRT Jabodebek Lakukan Perawatan Persinyalan – Page 3

    Sebagai sistem persinyalan otomatis pertama di Indonesia, teknologi ini menghadirkan tantangan tersendiri. Untuk mengatasinya, LRT Jabodebek rutin mengadakan pelatihan dan sertifikasi bagi tim teknis guna memastikan kesiapan dalam mengelola serta merawat sistem ini.

    Selain itu, strategi pemeliharaan preventif diterapkan dengan memastikan ketersediaan suku cadang serta melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan.

    Komitmen PT KAI untuk Transportasi Publik yang Lebih Baik

    PT KAI terus berkomitmen meningkatkan standar keselamatan, ketepatan waktu, dan kenyamanan dalam layanan transportasi publik, termasuk LRT Jabodebek.

    Melalui strategi pemeliharaan berbasis teknologi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta inovasi berkelanjutan, LRT Jabodebek siap menjadi transportasi masa depan yang modern, efisien, dan terpercaya bagi masyarakat.

    Dengan sistem perawatan yang terstruktur dan berbasis teknologi, LRT Jabodebek semakin siap memberikan layanan terbaik bagi masyarakat urban di wilayah Jabodebek.

    Pilihan moda transportasi ini menjadi solusi ramah lingkungan, efisien, dan bebas kemacetan untuk mobilitas harian yang lebih nyaman dan aman.

  • Begini Layanan ASN di Libur Lebaran 2024 – Page 3

    Begini Layanan ASN di Libur Lebaran 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini bersama Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, berkolaborasi agar pelayanan aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di libur Lebaran 2024 mendatang tetap optimal.

    Rini menyampaikan, keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat saat Hari Raya Lebaran Idul Fitri 2025 nantinya harus terus berjalan. Oleh sebab itu, Kementerian PANRB memberikan beberapa masukan agar pelayanan disektor transportasi dapat berjalan optimal.

    Selain itu, Rini pun mendukung berbagai program dan strategi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam menyelenggarakan layanan kepada masyarakat saat lebaran nanti.

    “Kami juga akan terus berkordinasi dengan berbagai pihak, guna memastikan pelayanan yang diberikan ASN saat lebaran tetap berjalan optimal,” kata Rini dalam keterangan tertulis, Rabu (19/2/2025).

    Menhub Dudy Purwagandhi menekankan, para ASN harus tetap memberikan pelayanan prima meskipun saat libur lebaran, khusunya terkait dengan layanan bidang transportasi.

    “Kita membicarakan beberapa hal, khususnya yang berkaitan dengan persiapan lebaran. Kemudian juga bagaimana pelayanan-pelayanan kita kepada publik tetap berjalan. Kami mendapatkan masukan untuk ke depannya agar kita bisa lebih baik lagi dalam melayani masyarakat khususnya nanti selama lebaran,” tuturnya.

    Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, mobilitas masyarakat yang melaksanakan mudik lebaran terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seperti pada 2022, ada lebih dari 13 juta angkutan lebaran. Kemudian, 2023 sebanyak lebih dari 14 juta, dan 2024 lebih dari 16 juta.

    Angkutan Lebaran 2025

    Menhub pun telah menyampaikan sejumlah usulan kebijakan masa angkutan Lebaran 2025. Termasuk skenario Work From Anywhere (WFA), di samping melakukan koordinasi dan antisipasi lokasi kemacetan mudik Lebaran 2025 di jalur arteri, khususnya arah Jakarta menuju Jawa Tengah.

    Usulan ini diberikan dalam rapat koordinasi persiapan Angkutan Lebaran 2025 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, serta para pemimpin daerah secara virtual, Senin (17/2/2025) lalu.

    Skema WFA, menurut Menhub, perlu dilakukan mengingat adanya momen dua hari besar yang berdekatan, yakni Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025 dan Hari Raya Idul Fitri, yang diprediksi jatuh pada 31 Maret-1 April 2025.

     

  • Bertemu Menteri PANRB, Menhub Bahas Skema Usulan WFA Jelang Lebaran

    Bertemu Menteri PANRB, Menhub Bahas Skema Usulan WFA Jelang Lebaran

    Jakarta

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengusulkan penerapan bekerja dari manapun atau work from anywhere (WFA) menjelang puncak arus mudik Lebaran 2025. Sejalan dengan itu, Dudy bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini kemarin.

    Dudy mengatakan, usulan tersebut didasarkan pada pelaksanaan hari raya Nyepi yang berdekatan dengan Idul Fitri yang jatuh pada 29 dan 31 Maret.

    “Berangkat dari hal ini, kami mengusulkan WFA mulai 24 Maret. Asumsi kami apabila dilaksanakan begitu, para pemudik akan melaksanakan perjalanan dari 21 Maret malam. Jadi kami punya waktu untuk mengurai para pemudik selama Lebaran,” ujar Dudy dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025).

    Dudy menjelaskan antisipasi perlu dilakukan karena pada pelaksanaan angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 lalu, sejumlah masyarakat tidak melakukan mudik dan memilih untuk melakukannya pada momen Lebaran. Namun, untuk mengetahui potensi pergerakan masyarakat yang lebih tepat, saat ini sedang dilakukan survei secara menyeluruh.

    Adapun pertimbangan lainnya adalah musim pancaroba yang diperkirakan masih akan berlangsung pada saat Lebaran.

    “Kemudian di Pelabuhan Merak, Maret hingga April masih musim pancaroba. Jika hujan, ombak tinggi dan kapal tidak bisa bergerak. Jadi pertimbangannya bukan karena kemacetan saja. Hal-hal di luar kendali kami ini yang kami antisipasi. Jika cuaca tidak bagus, kami ada waktu mengurai pemudik,” tambah Dudy.

    Dudy juga menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi terkait wacana WFA bagi pegawai. Prabowo meminta agar instruksi itu diteruskan untuk dibicarakan lebih lanjut dengan kementerian/lembaga terkait.

    Sejak Januari 2025 Menhub Dudy telah mendatangi sejumlah kementerian untuk berkoordinasi terkait persiapan angkutan Lebaran 2025 termasuk membicarakan WFA. Beberapa kementerian yang didatangi Menhub yakni Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hingga Kementerian Dalam Negeri.

    Kemenhub perlu dukungan dari berbagai pihak untuk menyukseskan angkutan Lebaran 2025. Dengan koordinasi lintas instansi yang terjalin ini, Dudy mengharapkan masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dan balik Lebaran dengan selamat, nyaman, serta lancar.

    Sementara itu, Menteri PANRB Rini menyambut baik usulan WFA ini. Rini mengatakan, kebijakan terkait hari libur, cuti bersama, serta hal lainnya jelang Lebaran memang perlu melibatkan Kemenhub dan kepolisian karena harus menghitung pergerakan orang.

    “Kalau memang bisa terurai, tidak apa-apa. Seandainya instansi mau WFA, diperbolehkan, karena ada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah. WFA-nya berapa persen kami akan atur. Nanti kami buat surat edaran. Tiap Lebaran selalu kami buat surat edaran untuk layanan masyarakatnya. Ada hitungan persennya,” kata Menteri Rini.

    (kil/kil)

  • Daftar 4 Jalan Tol Fungsional yang Dibuka untuk Mudik Lebaran 2025 – Halaman all

    Daftar 4 Jalan Tol Fungsional yang Dibuka untuk Mudik Lebaran 2025 – Halaman all

    Jalan tol fungsional yang dibuka untuk memperlancar arus mudik Lebaran 2025 akan bertambah panjangnya sekitar 58 kilometer.

    Tayang: Rabu, 19 Februari 2025 08:34 WIB

    dok. PT JMJ

    MUDIK LEBARAN 2025 – Jalan tol fungsional Solo-Yogyakarta-Bandara YIA ruas Colomadu ke Ngawen di Klaten sepanjang 22 kilometer yang dioperasikan untuk mendukung arus mudik Lebaran dan arus balik Lebaran 2024. Jalan tol fungsional yang dibuka untuk memperlancar arus mudik Lebaran 2025 ini akan bertambah panjangnya sekitar 58 kilometer. 

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan ruas tol fungsional akan kembali dibuka saat mudik Lebaran 2025.

    Jalan tol fungsional yang dibuka untuk memperlancar arus mudik Lebaran 2025 akan bertambah panjangnya sekitar 58 kilometer.

    “Tol fungsional seperti kemarin [saat Natal dan Tahun Baru 2024/2025], tetapi ada tambahan sekitar 58 km karena ada beberapa ruas tol yang kita kebut untuk membantu mengurai kemacetan saat Mudik Lebaran,” kata Dody usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, dikutip dari siaran pers pada Rabu (19/2/2025).

    Kementerian PU bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) rencananya akan membuka ruas tol fungsional sementara untuk mendukung kelancaran Mudik Lebaran 2025 sepanjang 58,42 km. Berikut rinciannya:

    Jalan Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji – Seulimeun) sepanjang 24,67 km.
    Tol Kuala Tj– Tebing Tinggi – Parapat Sebagian Seksi 4 (Sinaksak – P. Siantar) sepanjang 12,37 km.
    Tol Jakarta – Cikampek II Selatan Paket 3 (Sukabungah –Sadang Segmen Kutanegara – Sadang) sepanjang 8,50 km.
    Tol Probolinggo – Banyuwangi Paket 1 (Gending – Kraksaan) sepanjang 12,88 km.

    Selain itu, penyelenggaraan mudik Lebaran juga akan didukung ruas tol baru yang segera beroperasi. Berikut daftarnya:

    Tol Binjai – Langsa Seksi 3 (Tj. Pura – Pangkalan Brandan) sepanjang 19 km.
    Tol Pekanbaru – Padang Seksi Sicincin – Padang sepanjang 36,60 km.
    Tol Solo – Yogyakarta –NYIA Kulon Progo Paket 1.2 (Klaten – Purwomartani Segmen Klaten – Prambanan) sepanjang 8,60 km.
    Tol Kuala Tj–Tebing Tinggi–Parapat Sebagian Seksi 2 (Kuala Tj– Indrapura) sepanjang 10,15 km.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • PNS-Pegawai BUMN Diusulkan WFA Jelang Lebaran!

    PNS-Pegawai BUMN Diusulkan WFA Jelang Lebaran!

    Jakarta

    Kementerian Perhubungan mengusulkan kebijakan bekerja dari manapun atau work from anywhere (WFA) menjelang puncak mudik Lebaran tahun ini. Hal ini disuarakan langsung oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas jelang Lebaran.

    Dudy mengusulkan agar kebijakan ini bisa dilakukan khususnya oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Usulan itu disampaikan Dudy saat bertemu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti.

    “Kami mengusulkan sejumlah kebijakan strategis seperti WFA bagi pegawai, khususnya ASN dan BUMN, hingga pembatasan angkutan barang,” ujar Dudy dalam keterangannya, Selasa (18/2/2025).

    Dudy menyampaikan Kemenhub merekomendasikan Kementerian/Lembaga dan BUMN agar menerapkan WFA mulai tanggal 24 Maret 2025. Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan mengingat potensi pergerakan masyarakat saat masa angkutan Lebaran tahun 2025 diprediksi akan cukup tinggi.

    Kebijakan WFA sendiri diusulkan karena diyakini dapat menyebar kepadatan potensi pergerakan yang menumpuk jelang puncak mudik Lebaran yang juga berdekatan dengan Hari Raya Nyepi.

    Colek 3 Menteri

    Dia mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi langsung dengan 3 menteri di Kabinet Merah Putih untuk menjalankan kebijakan ini.

    Dalam rapat dengan Presiden Prabowo Subianto kemarin siang, Dudy bilang orang nomor satu di Indonesia itu juga sudah memberikan atensi khusus soal kebijakan WFA.

    Selanjutnya, dirinya sedang koordinasi dengan Menteri PAN-RB Rini Widyantini soal WFA untuk PNS. Kemudian dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk WFA bagi karyawan BUMN, dan terakhir dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli untuk usulan WFA pada pekerja swasta.

    “Beliau (Prabowo) sudah beri petunjuk. Nanti kita akan koordinasi dengan Kementerian PAN-RB terkait dengan ASN, kemudian pegawai BUMN saya juga akan ngobrol dengan Menteri BUMN,” beber Dudy usai rapat dengan Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

    “Untuk swastanya, saya sudah bicara dengan Menaker, nanti Menaker akan bicara dengan para pengusaha,” lanjutnya.

    Ketika ditanya kemungkinan kebijakan WFA menjadi kewajiban bagi PNS dan pegawai BUMN, Dudy bilang hal itu akan diputuskan oleh Menteri PAN-RB dan juga Menteri BUMN. Yang jelas, kebijakan WFA dibuat untuk mengurai kepadatan lalu lintas jelang arus puncak mudik.

    “Nanti tergantung dari Kementerian PAN RB (dan Menteri BUMN). Tapi harapannya WFA itu untuk mengurai jangan sampai terjadi kemacetan,” papar Dudy.

    (hal/rrd)

  • Gladi Kotor Kepala Daerah Bikin Macet, Kemendagri Akui Pengaturan Kurang Maksimal

    Gladi Kotor Kepala Daerah Bikin Macet, Kemendagri Akui Pengaturan Kurang Maksimal

    Gladi Kotor Kepala Daerah Bikin Macet, Kemendagri Akui Pengaturan Kurang Maksimal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri,
    Bima Arya
    , mengakui pengaturan terkait lalu lintas kurang maksimal, sehingga acara geladi kotor pelantikan kepala daerah di
    Monumen Nasional
    hari ini, Selasa (18/2/2025), menyebabkan kemacetan.
    “Ya, tadi memang pengaturan lalu lintasnya kurang maksimal,” ujar Bima saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Selasa.
    Dia mengatakan, Kemendagri akan berkoordinasi agar kemacetan akibat parkir sembarangan kendaraan kepala daerah di Jalan Medan Merdeka Utara dan Medan Merdeka Selatan tidak terulang lagi.
    “Ya, dikoordinasikan tadi diperbaiki, tidak boleh parkir di jalan,” imbuhnya.
    Kawasan Monas nantinya akan dibuka untuk parkir kendaraan kepala daerah sehingga kemacetan bisa dihindari.
    “Jadi, InsyaAllah, belajar dari hari ini kita akan evaluasi. Sudah berkoodinasi dengan Kapolresta (Jakarta Pusat) Pak Susatyo,” imbuhnya.
    Selain itu, Bima Arya juga menyoroti banyak ajudan yang “ikut-ikutan” dalam geladi kotor sehingga lokasi geladi menjadi penuh.
    Dia mengatakan, akan ada batasan kepala daerah membawa ajudannya sehingga tidak terjadi kepadatan seperti hari ini.
    “Nanti ada larangan untuk membawa ajudan banyak. Dibatasi, enggak bisa semuanya masuk nanti,” imbuhnya.
    Sebelumnya, sebanyak 481 kepala daerah mengikuti geladi kotor pelantikan yang digelar di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).
    Kegiatan ini menyebabkan lalu lintas di sekitar Monas, khususnya Jalan Medan Merdeka Utara dan Medan Merdeka Barat, karena badan jalan digunakan untuk parkir kendaraan ratusan kepala daerah tersebut.
    Gladi kotor
    ini merupakan rangkaian acara pelantikan yang akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PU percepat pembangunan tol fungsional antisipasi macet mudik

    PU percepat pembangunan tol fungsional antisipasi macet mudik

    Kita sedang kebut supaya bisa difungsionalkan juga dan supaya mengurai kemacetan pada saat ada arus mudik

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bahwa upaya percepatan pembangunan tol fungsional di sejumlah wilayah strategis untuk mengantisipasi kemacetan pada musim mudik Lebaran 2025.

    Dody, seusai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, mengatakan, pemerintah sedang menambah panjang tol fungsional sekitar 58 km, dengan beberapa ruas tol diprioritaskan penyelesaiannya di wilayah strategis seperti Palembang dan Yogyakarta.

    “Kita sedang kebut supaya bisa difungsionalkan juga dan supaya mengurai kemacetan pada saat ada arus mudik,” katanya.

    Dody mencontohkan salah satu proyek tol di Yogyakarta, yakni ruas yang membentang dari kawasan wisata Candi Perambanan hingga dekat bandara, dengan panjang sekitar 6 km.

    Dody menargetkan operasional tol tersebut bergulir sebelum H-10 Lebaran, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya menjelang puncak arus mudik.

    “Harapannya sih sebelum H minus 10 sudah kita buka ya. Walaupun yang tambahan itu, sampai kemarin saya kesana, masih berproses,” katanya.

    Terkait tarif tol, Dody menjelaskan bahwa angka pastinya belum ditetapkan, sebab masih dalam proses pembahasan.

    Dalam upaya mempercepat finalisasi tarif, kata Dody, kepala BPJT bahkan telah menggelar rapat melalui Zoom dengan semua badan usaha terkait.

    “Mudah-mudahan nggak berapa lama lagi kita bisa umumkan bersama-sama dengan Pak Menko dan juga tiket pesawat yang lain,” katanya.

    Beliau juga menyinggung bahwa diskusi mendalam mengenai detail tarif masih berlangsung.

    Dikatakan Dody, Presiden Prabowo belum memberikan keterangan pasti mengenai besaran tarif tol, sehingga pertemuan dan pembicaraan lebih lanjut masih terus dilakukan.

    Ia menambahkan, penyelesaian tol fungsional ini diharapkan dapat membantu mengurangi kemacetan yang selama ini menjadi kendala utama saat musim mudik, sehingga perjalanan pulang kampung dapat berlangsung lebih lancar dan nyaman.

    Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rahman
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Iran Pertimbangkan Pindahkan Ibu Kota, Kenapa?

    Iran Pertimbangkan Pindahkan Ibu Kota, Kenapa?

    Teheran

    Pemerintah Iran mempertimbangkan langkah untuk memindahkan ibu kotanya dari Teheran ke sebuah kota pesisir yang dijuluki ‘surga yang hilang”, yang terletak di Teluk Oman. Langkah ini merupakan gagasan lama yang dihidupkan kembali oleh Presiden Masoud Pezeshkian.

    Langkah tersebut, seperti dilansir AFP, Selasa (18/2/2024), dianggap sejumlah pihak sebagai solusi drastis dalam mengatasi berbagai masalah ibu kota seperti kemacetan lalu lintas dan tenggelamnya permukaan Bumi di wilayah Teheran saat ini.

    Gagasan pemindahan ibu kota sebenarnya telah muncul dalam berbagai kesempatan sejak Revolusi Islam tahun 1979 silam. Namun gagasan tersebut berulang kali ditolak karena dianggap tidak realistis karena besarnya hambatan finansial dan logistik.

    Namun Pezeshkian yang seorang reformis, yang mulai menjabat Presiden Iran sejak Juli tahun lalu, baru-baru ini menghidupkan kembali gagasan tersebut. Alasannya, menurut Pezeshkian, adalah tantangan yang semakin besar di Teheran.

    Tantangan yang dimaksud mencakup kemacetan lalu lintas, kekurangan pasokan air, kesalahan pengelolaan sumber daya, polusi udara ekstrem, serta subsidensi — tenggelamnya daratan secara bertahap akibat proses alam atau aktivitas manusia.

    Pada Januari lalu, juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, mengatakan otoritas Iran sedang mempelajari kemungkinan relokasi tersebut.

    “Wilayah Makran sedang dipertimbangkan secara serius,” sebut Mohajerani, tanpa menyebutkan jangka waktunya.

    Makran merupakan wilayah pesisir yang sebagian besar belum mengalami pembangunan di tepi Teluk Oman, yang membentang di selatan Iran, mulai dari provinsi miskin Sistan-Baluchistan hingga sebagian provinsi Hormozgan. Makran telah berulang kali disebut-sebut sebagai opsi utama untuk pemindahan ibu kota.

    “‘Surga yang hilang’ di Makran harus diubah menjadi pusat ekonomi masa depan Iran dan kawasan ini,” cetus Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dalam pidatonya pada Minggu (16/2) waktu setempat.

    Pada September lalu, Pezeshkian mengatakan “kita tidak memiliki pilihan selain memindahkan pusat ekonomi dan politik negara ke wilayah selatan dan dekat laut”. Dia menyebut masalah Teheran “memburuk dengan berlanjutnya kebijakan yang ada”.

    Gagasan pemindahan ibu kota ini memicu perdebatan, dan banyak pihak yang menyoroti pentingnya sejarah dan posisi strategis Teheran, yang telah menjadi pusat politik administratif dan budaya Iran selama lebih dari dua abad terakhir.

    “Ini merupakan langkah yang salah karena Teheran benar-benar mewakili Iran. Kota ini adalah simbol dinasti Qajar… simbol modernitas dan kehidupan perkotaan,” ucap seorang warga Teheran, Kamyar Babaei (28).

    Seorang profesor tata kota, Ali Khaksar Rafsajani, menekankan “lokasi strategis” Teheran. Dia menyebut Teheran “aman dan cocok dalam situasi darurat dan perang”, sedangkan Makran di sisi lain “sangat rentan” karena terletak di Teluk Oman.

    Lihat juga Video ‘Iran Pamer Drone Terbesar Mereka ‘Gaza’, Bisa Bawa Muatan 500 Kg’:

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Geladi Kotor Pelantikan Kepala Daerah, Kendaraan Parkir Sembarangan di Sekitar Monas

    Geladi Kotor Pelantikan Kepala Daerah, Kendaraan Parkir Sembarangan di Sekitar Monas

    Geladi Kotor Pelantikan Kepala Daerah, Kendaraan Parkir Sembarangan di Sekitar Monas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah ruas jalan di kawasan Monumen Nasional (
    Monas
    ), Jakarta Pusat, mendadak menjadi lahan parkir para tamu yang hadir dalam agenda geladi kotor
    pelantikan Kepala Daerah
    di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, dua di antara ruas jalan yang menjadi lahan parkir adalah Jalan Medan Merdeka Barat, tepat di depan Taman Pandang Istana.
    Hanya tersisa satu lajur jalan menuju Patung Kuda Monas yang dapat dilalui kendaraan.
    Situasi serupa terlihat di Jalan Medan Merdeka Utara, mobil-mobil berjejer parkir di jalan utama depan Istana Merdeka itu.
    Banyaknya kendaraan yang terparkir membuat hanya ada satu lajur Jalan Medan Merdeka Utara yang dapat dilalui kendaraan.
    Akibat kendaraan yang parkir sembarangan, kemacetan di sekitar kawasan Monas pun tak terhindarkan.
    Pengendara yang tak sabar pun berulang kali membunyikan klakson kendaraan mereka.
    Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, salah satunya, terpantau macet pada Selasa pagi, begitu pula jalan-jalan di Tugu Harmoni hingga Jalan Veteran.
    Karena kemacetan ini, pihak kepolisian meminta para tamu yang hadir dalam acara pengarahan untuk memindahkan kendaraan.
    “Mohon izin kami dari kepolisian, untuk kendaraan yang terparkir agar dipindahkan ke dalam Monas,” kata pihak kepolisian melalui pengeras suara di dalam Monas.
    “Mohon kepada para pejabat, pindahkan kendaraan ke Monas Barat Daya, masuk ke dalam Monas mengingat lalu lintas macet parah. Mohon kerja samanya agar lalu lintas berjalan lancar kembali,” imbuhnya.
    Sebagai informasi, pelantikan akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (20/2/2025) yang diikuti 481 kepala daerah.
    Sedangkan orientasi atau retreat akan digelar 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.
    Untuk retreat akan diikuti oleh 503 kepala daerah, termasuk provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Aceh yang lebih dulu dilantik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.