Xcloud.id

Kasus: Kemacetan

  • Resmi Dilantik Presiden Prabowo, Subandi-Mimik Siap Akselerasi Bangun Sidoarjo

    Resmi Dilantik Presiden Prabowo, Subandi-Mimik Siap Akselerasi Bangun Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Subandi dan Mimik Idayana resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo periode 2025-2030 oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Pelantikan ini dilakukan serentak bersama 961 kepala daerah lainnya dari seluruh Indonesia.

    Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat ini menandai dimulainya babak baru kepemimpinan daerah, termasuk di Kabupaten Sidoarjo. Presiden Prabowo dalam sambutannya menegaskan bahwa para kepala daerah yang dilantik diharapkan mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.

    Bagi Kabupaten Sidoarjo, pelantikan Subandi-Mimik menjadi awal baru yang penuh harapan. Pasangan yang dikenal dengan tagline BAIK (Bersama, Adil, Inovatif, dan Kreatif) ini berkomitmen membawa perubahan positif dalam berbagai aspek pembangunan. Keduanya menargetkan percepatan pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan sektor ekonomi dan infrastruktur.

    Usai pelantikan, Subandi menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Sidoarjo yang telah memberikan kepercayaan kepadanya dan Mimik Idayana untuk memimpin kabupaten ini selama lima tahun ke depan.

    “Kami berdua berkomitmen untuk menjadikan Sidoarjo sebagai kabupaten yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Dengan semangat BAIK, kami akan mendengarkan aspirasi masyarakat dan bekerja keras untuk menjawab tantangan pembangunan yang ada,” ujar Subandi.

    Subandi juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengimplementasikan program Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi lokal, pengembangan infrastruktur yang merata, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. “Kami ingin memastikan bahwa pembangunan di Sidoarjo berjalan optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

    Salah satu fokus utama kepemimpinan Subandi-Mimik adalah penguatan ekonomi berbasis UMKM, percepatan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan publik. Mereka juga menargetkan pengelolaan lingkungan yang lebih baik serta kesejahteraan sosial yang lebih merata di seluruh wilayah Sidoarjo.

    Pelantikan ini disambut dengan antusias oleh masyarakat Sidoarjo, yang menaruh harapan besar pada kepemimpinan baru ini. Banyak warga berharap agar Subandi-Mimik dapat segera merealisasikan janji kampanye mereka, terutama dalam perbaikan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan, dan kemudahan akses layanan publik.

    Namun, tantangan ke depan tidaklah mudah. Sidoarjo sebagai salah satu kabupaten strategis di Jawa Timur menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kemacetan, penataan kawasan industri, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

    Dengan visi dan misi yang telah disiapkan, pasangan Subandi-Mimik diharapkan mampu membawa Sidoarjo ke arah yang lebih baik dan menjawab harapan masyarakat yang telah memberikan mandat kepemimpinan kepada mereka. (isa/kun)

  • Alasan Bupati Blora Arief Rohman Nekat Menumpang Sepeda Motor Menuju Lokasi Pelantikan 

    Alasan Bupati Blora Arief Rohman Nekat Menumpang Sepeda Motor Menuju Lokasi Pelantikan 

    TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Ada cerita menarik saat Bupati Blora Arief Rohman menuju ke lokasi pelantikan.

    Di tengah padatnya kendaraan mobil para kepala daerah, Bupati Blora terpilih Arief Rohman tampak menumpang sepeda motor milik petugas keamanan di Monas. 

    Arief membonceng sepeda motor menuju titik kumpul di tenda putih seberang Istana Kepresidenan.

    Arief tampak tersenyum saat sejumlah orang menyapanya saat menumpang sepeda motor.

    Dimana, Arief Rohman membonceng motor menuju ke halaman Istana Kepresidenan untuk dilantik oleh Presiden Prabowo.

    Bupati Blora, Arief Rohman, menjelaskan alasan dirinya nekat membonceng motor petugas keamanan di Monas, untuk ke lokasi pelantikan.

    “Posisinya saat masuk tadi kan macet, itu crowded, kalau kita nunggu macet kan lama.”

    “Terus ada ide, saat ada petugas (petugas keamanan di Monas) itu lewat terus kita minta tolong untuk membonceng, untuk diantarkan ke lokasi pelantikan,” katanya, saat dikonfirmasi Tribunjateng.

    Lebih lanjut, Arief menyampaikan saat itu kondisi di lokasi sangat macet. Sehingga Arief khawatir kalau telat saat pelantikan.

    “Tadi soalnya sudah pukul 08.00 WIB, terus macet, karena yang datang kan seluruh Indonesia ada 500 kepala daerah lebih kan itu.”

    “Kalau satu kepala daerah bawa rombongan 3 mobil itu sudah berapa, dan bis, macam-macam, jadi macet,” jelasnya.

    Arief menyampaikan jarak dari titik kemacetan ke lokasi itu sekitar 1 kilometer. Kemudian Arief pun nekat mencegat  dan minta tolong petugas keamanan di Monas agar diantarkan.

    “Jarak sekitar 1 kilometer, terus akhirnya nyelinap-nyelinap dengan dibonceng motor itu dan akhirnya bisa sampai tepat waktu, jam 08.00 WIB lebih dikit, dan nggak telat,” paparnya.(Iqs)

     

  • Langkah Efisiensi, Vietnam Pangkas Kementerian dan Birokrasi Ruwet

    Langkah Efisiensi, Vietnam Pangkas Kementerian dan Birokrasi Ruwet

    Hanoi –

    Pemerintah komunis Vietnam berencana untuk memangkas satu dari lima pekerjaan di sektor publik dalam lima tahun ke depan sebagai bagian dari upaya merampingkan birokrasi secara besar-besaran.

    Pada Selasa (18/1), parlemen Vietnam menyetujui pengurangan jumlah kementerian dari 18 menjadi 14. Majelis Nasional juga menyetujui dua wakil perdana menteri baru, sehingga totalnya menjadi tujuh.

    Menurut pemerintah Vietnam, sekitar 100.000 pegawai akan dirumahkan atau ditawarkan pensiun dini.

    Apa saja yang terdampak?

    Sebagai bagian dari restrukturisasi, organisasi media milik negara, pegawai negeri, polisi dan militer akan mengalami pemangkasan. Kementerian transportasi, perencanaan dan investasi, komunikasi, dan tenaga kerja semuanya telah dihapus.

    Kementerian perencanaan dan investasi yang menyetujui proyek-proyek investasi asing akan bergabung dengan kementerian keuangan, sementara kementerian transportasi dan kementerian konstruksi akan digabung. Kementerian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta kementerian pertanian juga akan digabungkan.

    Langkah seperti ini bukan hal baru, di mana secara bertahap Vietnam mengurangi jumlah kementerian dari 36 pada awal tahun 1990-an menjadi 22 pada tahun 2021.

    Namun, para analis mencatat bahwa skala dan kecepatan reformasi sangat besar. Sekretaris Jenderal Partai Komunis, To Lam, menyebut proses tersebut sebagai “revolusi kelembagaan”.

    Tujuan utamanya adalah “memodernisasi aparatur negara Vietnam, mengatasi inefisiensi yang terus-menerus menghambat tata kelola pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi, dan merampingkan birokrasi yang membengkak,” ujar Nguyen Khac Giang, peneliti tamu di ISEAS Yusof Ishak Institute.

    Jika dilaksanakan dengan baik, reformasi ini dapat menjadikan To Lam, yang dianggap sebagai politisi paling berkuasa di Vietnam, dan warisan Perdana Menteri Pham Minh Chinh “sebagai reformis yang berorientasi pada tindakan,” tambahnya.

    Tantangan bagi ekonomi

    Dalam pertemuan Komite Sentral pada November lalu, To Lam menyebut perubahan-perubahan tersebut sebagai kebutuhan ekonomi, menggambarkan institusi-institusi sebagai “penghambat kemacetan,” dan menambahkan bahwa reformasi itu bertujuan untuk membuat pemerintah menjadi “ramping, kompak, kuat, efisien, efektif, dan berdampak.”

    Mengutip media pemerintah Vietnam, mantan Direktur Central Institute for Economic Management, Nguyen Dinh Cung, mengatakan bahwa reformasi ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi di Vietnam.

    “Sebuah proyek investasi mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan prosedurnya,” katanya.

    “Pada saat prosedur-prosedur tersebut selesai, peluang bisnis mungkin telah hilang, dan rencana-rencana awal harus direvisi.”

    Selain itu menurut Cung, perampingan kementerian dan komisi akan memudahkan dokumen investasi serta skema infrastruktur dan real estate.

    Ia pun menambahkan bahwa hal ini juga akan menyelesaikan beberapa tumpang tindih kelembagaan yang membuat pemerintah berada di arah yang berlawanan: “Satu lembaga mengharuskan Anda ke kanan sementara lembaga lain menuntut Anda ke kiri. Masalah ini cukup umum terjadi.”

    Reformasi ini dilakukan di tengah kekhawatiran di Hanoi tentang laju perubahan ekonomi.

    Sebagai negara yang ekonominya bergantung pada ekspor, Vietnam menghadapi ketidakpastian akan hubungan perdagangan dengan pasar terbesarnya, Amerika Serikat (AS), apalagi di masa kepresidenan Donald Trump.

    Trump telah mengancam akan memberlakukan tarif sebesar 10%-20% untuk semua impor dan sebelumnya telah melabeli Vietnam sebagai “pelanggar terburuk” perdagangan AS karena surplus yang besar, yang telah meningkat secara besar-besaran sejak 2019.

    Hai Hong Nguyen, seorang dosen senior di VinUniversity, mencatat bahwa 40 tahun setelah mengadopsi prinsip-prinsip pasar bebas, Vietnam saat ini menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah dan dipandang secara internasional sebagai model pembangunan.

    Namun, “berdasarkan semua indikasi, Vietnam seharusnya berkembang lebih cepat dan berada di tingkat pembangunan yang lebih tinggi,” tambahnya.

    Konsolidasi kekuasaan

    Reformasi ini juga memiliki dimensi politik. To Lam menjadi ketua partai pada Agustus lalu setelah kematian pendahulunya, Nguyen Phu Trong, yang mengubah Vietnam dengan kampanye anti-korupsi dengan jargon “api penyucian”.

    Sebelumnya sebagai menteri keamanan publik, To Lam mengumpulkan kekuatan yang signifikan dengan memelopori upaya antikorupsi. Sejak 2021, pejabat dari Kementerian Keamanan Publik, militer, dan polisi semakin banyak mengisi mayoritas kursi di Politbiro, badan pembuat keputusan tertinggi.

    Setelah naik ke jabatan tertinggi partai, To Lam terus mengonsolidasikan kekuasaan yang mengarah pada tuduhan kecenderungan diktator. Awal tahun ini, ia sempat memegang jabatan sebagai ketua partai dan presiden negara, sebuah konsentrasi kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Vietnam.

    Momen reformasi ini sangat penting, karena terjadi setahun menjelang kongres Partai Komunis pada 2026 mendatang, di mana kepemimpinan To Lam akan dikonfirmasi. Meski sebagian besar analis memperkirakan dia akan mendapatkan masa jabatan berikutnya sebagai sekretaris jenderal, ada desas-desus ketidakpuasan di dalam partai.

    Beberapa pengamat menarik persamaan antara reformasi kelembagaan Vietnam dan rencana pemerintahan Trump yang akan datang untuk merombak pemerintah AS. David Brown, mantan diplomat AS di Vietnam, mengatakan bahwa pendekatan Trump bertujuan untuk “memperkuat kendalinya atas negara itu.”

    Demikian pula To Lam yang “berniat untuk menempatkan orang-orang kepercayaannya pada jabatan-jabatan penting,” terutama jika hal itu dibarengi dengan perombakan struktur pemerintahan yang sudah lama tertunda, tambahnya.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Menanti kinerja Tim Pemecah Kemacetan ala Polda Metro Jaya

    Menanti kinerja Tim Pemecah Kemacetan ala Polda Metro Jaya

    evaluasi khusus bagi anggota atau fungsi yang berkaitan langsung dengan lalu lintas

    Jakarta (ANTARA) – Hari Senin tanggal 10 Februari 2025 pagi, Lapangan Presisi Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sekitar pukul 06.30 mulai dipadati oleh para anggota yang bersiap-siap mengikuti apel gelar Operasi Keselamatan Jaya 2025 yang akan berlangsung pada pukul 08.00 WIB.

    Awan hitam yang telah membayangi dari atas lapangan markas kepolisian yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman tersebut tidak membuat para pasukan beranjak dari tempatnya, mereka tetap fokus melaksanakan gladi resik sebelum dimulainya apel.

    Sekitar pukul 08.00 WIB, apel digelar sejumlah pejabat utama Polda Metro Jaya hadir untuk menghadiri apel Operasi Keselamatan Jaya 2025 yang dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Karyoto.

    Ada hal menarik saat amanat yang dibacakan oleh Jenderal Bintang dua polisi tersebut, bukan mengenai Operasi Keselamatan Jaya namun soal kemacetan yang terjadi di Jakarta, ya seperti diketahui kemacetan bukan hal yang aneh di Jakarta.

    Entah mengapa dalam amanatnya Karyoto mulai bercerita soal kemacetan di Jakarta, dia menyebutkan warga Jakarta sehari-hari tidak lepas dari kemacetan yang tentunya menguras emosi. Bahkan dirinya mengaku sering diklakson oleh masyarakat saat dia berkendara.

    “Ini indikasi bahwa masyarakat jenuh, untuk itu disadarkan, mari kita sama-sama dan tentunya evaluasi khusus bagi anggota atau fungsi yang berkaitan langsung dengan lalu lintas agar lebih memperhatikan persoalan ini,” ucapnya.

    Karyoto yang menjabat Kapolda Metro Jaya sejak 2023 mulai memerintahkan satuannya khususnya dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk membentuk sebuah unit pasukan khusus menyelesaikan persoalan kemacetan.

    Tim khusus tersebut akhirnya dibentuk oleh Karyoto dan dilabeli dengan nama Tim Pemecah Kemacetan atau Tim Urai Kemacetan Polda Metro Jaya. Dia juga menambahkan tim ini tidak hanya diisi oleh dari Ditlantas saja namun akan diisi oleh Direktorat Samapta dan dari Brimob Polda Metro Jaya.

    Mulai beroperasi

    Pembentukan Tim Urai Kemacetan oleh Karyoto bukan hanya sekadar formalitas belaka saja, namun dirinya sungguh-sungguh ingin Jakarta lancar dan tertib sehingga jalanan ibukota setidaknya dapat dinikmati.

    Mengapa dikatakan setidaknya dinikmati, karena melakukan perjalanan sehari-hari di Jakarta adalah salah satu pemicu stres terhadap diri sendiri, bagi warga yang biasa beraktivitas di Jakarta, macet adalah santapan sehari-hari warga ibukota, jika diibaratkan makanan, macet itu seperti nasi bagi warga Jakarta.

    Bahkan berdasarkan data yang dirilis oleh INRIX, sebuah perusahaan analisis data lalu lintas asal Amerika Serikat, Jakarta menjadi kota termacet di dunia tahun 2024 dengan menduduki peringkat tujuh. Peringkat tersebut naik jika dibandingkan pada tahun 2023 yang menempatkan Jakarta sebagai kota termacet pada peringkat 10 dunia.

    Jelas, hal tersebut bukanlah sebuah prestasi yang patut untuk dibanggakan, kenaikan peringkat tersebut dianggap sebuah kegagalan. Masih berdasarkan data yang dirilis oleh INRIX, kecepatan rata-rata berkendara di pusat kota Jakarta hanya 13 mil atau 20 km per jam artinya dalam satu tahun setiap pengendara kehilangan waktu 89 jam karena kemacetan.

    Berdasarkan data tersebut itulah, Tim Urai Kemacetan Polda Metro Jaya diharapkan dapat menyelesaikan persoalan yang telah lama tak kunjung usai di kota yang dahulu bernama Batavia ini.

    Bukan hanya isapan jempol saja, Karyoto telah menyiapkan Tim Urai Kemacetan dengan segala kebutuhan seperti jumlah personel, sarana dan prasarana yang menunjang tim tersebut saat beroperasi ataupun melaksanakan tugas.

    Pria lulusan Akpol 1990 ini menyebut Tim Urai Kemacetan ini berisi sekitar 60 sampai 80 personel, selain itu mereka juga dibekali dengan kendaraan roda dua berjenis trail agar pergerakkannya lebih cepat dan leluasa. Lalu bagaimana Tim Urai Kemacetan ini bekerja dan mengetahui dimana saja titik lokasi kemacetan terjadi?

    Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiyono menjelaskan Tim Urai Kemacetan akan bekerja berdasarkan informasi dari petugas yang ada di lapangan yang melaporkan ke Traffic Management Center atau TMC, kemudian setelah ada laporan dari TMC, barulah Tim Urai Kemacetan akan langsung menuju ke titik yang dimaksud dan kemudian mengurai kemacetan.

    Berdasarkan laporan petugas di lapangan ada sejumlah titik yang menjadi perhatian Tim Urai Kemacetan yaitu Cawang (off ramp Bukopin), Lampu lalu lintas (TL) Pancoran (Ende 4) dengan fokus mengatur kendaraan dari arah timur menuju Kuningan.

    Selanjutnya, di penghubung ruas jalan (off ramp) Tegal Parang dengan menerapkan sistem buka-tutup kendaraan dari tol ke jalan arteri. Kemudian TL Kuningan (Ende 3) dengan fokus menarik arus kendaraan dari Tegal Parang menuju Semanggi dan Rasuna Said. Lalu, “off ramp” Semanggi dengan fokus mengelola lalu lintas dari tol dan arteri ke TL Kuningan dan Semanggi.

    Jalur lainnya, yakni Mangkuluhur Artotel dengan fokus mengatur arus kendaraan dari Slipi dan Sudirman menuju Cawang, lalu TL Slipi dan TL Tomang dengan fokus pada rekayasa lalu lintas kendaraan dari arah Semanggi dan Harmoni.

    Selanjutnya, turunan Layang Antasari dengan fokus mengontrol arus kendaraan menuju Ragunan dan Cilandak. Selain itu Bundaran Senayan dan Bundaran HI dengan mengurai kepadatan di sekitar kawasan bisnis dan perkantoran.

    Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto (tengah) didampingi Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Latif Usman saat meninjau Tim Urai Kemacetan. ANTARA/HO-Humas Polda Metro Jaya

    Polda Metro Jaya juga menggunakan peranti pengeras suara untuk memberikan informasi langsung kepada pengendara sehingga mereka lebih cepat memahami situasi di lapangan dan dapat menyesuaikan perjalanan.

    Tim Urai Kemacetan juga telah ditinjau langsung oleh Karyoto pada Jumat (14/2) sekitar pukul 18.30 WIB hingga pukul 21.00 WIB dimana waktu tersebut merupakan jam-jam nya Masyarakat Jakarta pulang dari kantor menuju rumah mereka masing-masing.

    Dia meninjau langsung di lokasi yang kerap kali menjadi titik kemacetan yaitu di Traffic Light (TL) Kuningan dan TL Mampang Prapatan, dari hasil patroli, menurut Karyoto terlihat, bahwa tim telah bergerak cepat dalam mengurai kepadatan, mengatur arus lalu lintas, serta memberikan imbauan kepada pengendara agar tetap tertib dan mengikuti aturan.

    Langkah positif

    Adanya inovasi dari Polda Metro Jaya yang membentuk Tim Urai Kemacetan dinilai oleh Pemerhati masalah transportasi dan hukum, Budiyanto, sebagai langkah yang positif namun pengaturannya harus diperjelas, karena Polda Metro Jaya membentuk tim tersebut bukan hanya dari Ditlantas tetapi dari pasukan Sabhara dan Brimob.

    Menurut Budiyanto kedua pasukan tersebut juga harus dibekali keterampilan mengatur lalu linta, karena apabila tidak memiliki cara mengatur lalu lintas yang benar malah akan menimbulkan permasalahan, berbeda dengan pasukan Ditlantas yang memang ranahnya.

    Selain itu menurut Budiyanto, penerjunan Tim Urai Kemacetan juga harus ada yang mengendalikan yakni seorang perwira karena menurutnya hal-hal yang bersifat teknis harus diatur tidak boleh hanya anggota yang bergerombol dan hanya dibekali alat komunikasi untuk menginformasikan situasi lalu lintas yang besar kemungkinan info lalu lintasnya terpenggal atau tidak komplit karena mereka bisa saja pergi begitu saja.

    Dia juga menyoroti peran TMC sebagai pusat komando, kendali dan komunikasi mengenai informasi lalu lintas harus turut berperan aktif menjalankan fungsinya sehingga Tim Urai Kemacetan dapat berfungsi dengan maksimal.

    Sementara itu Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menyebutkan Tim Urai Kemacetan diharapkan dapat diberikan wewenang lebih, bukan hanya mengurai kemacetan namun dapat menilang.

    Menurutnya kalau hanya mengurai kemacetan saja, sudah ada Ditlantas ataupun Dinas Perhubungan yang juga bertugas membantu mengurai kemacetan dan mengatur lalu lintas di jalan. Selain itu Deddy juga mengingatkan kepada Tim Urai Kemacetan juga tetap memperhatikan aturan-aturan yang ada, seperti tidak menggunakan jalur Busway untuk mempercepat menuju titik kemacetan.

    Dia juga berharap Tim Urai Kemacetan tidak tumpang tindih dengan tugas dari Ditlantas dan Dishub, karena semuanya memiliki kesamaan yaitu dapat mengatur lalu lintas dan juga mengurai kemacetan.

    Dengan bertambahnya tim untuk mengurai kemacetan di Jakarta, diharapkan dapat membuat Jakarta lancar lalu lintasnya, Masyarakat akan menanti keefektifan Tim Urai Kemacetan bentukan Polda Metro Jaya ini.

    Namun keefektifan tim tersebut juga harus diikuti oleh kesadaran dan kerja sama dari semua Masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran yang bisa mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dirjen Bina Marga Roy Ditegur Anggota Komisi V DPR Gegara Ngobrol dengan Kepala BPJT Saat Rapat – Halaman all

    Dirjen Bina Marga Roy Ditegur Anggota Komisi V DPR Gegara Ngobrol dengan Kepala BPJT Saat Rapat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP, Edi Purwanto, menegur Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Roy Rizali Anwar dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan, Rabu (20/2/2025).

    Teguran itu disampaikan lantaran Roy Rizali Anwar tampak berbincang dengan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, Miftachul Munir, saat Edi tengah menyampaikan pendapatnya.

    Dalam rapat tersebut, Edi menyoroti masalah di sejumlah rest area yang dinilai masih belum tertata dengan baik. 

    Dia menceritakan pengalamannya ketika mendapati petugas keamanan yang tidak sigap di salah satu rest area.

    “Pak Dirjen, rest area ini juga perlu kita tertibkan. Saya mengalami sendiri, satu security ketika menghadapi kemacetan yang luar biasa. Ini kaku, tidak ramah, bahkan terakhir saya juga agak marah. Saya tanya, ‘eh di mana ini tempat jual obat?’ Kebetulan anak saya sakit. (Dia bilang) ‘enggak ada, pak’. Habis itu dianya langsung pergi,” kata Edi dalam rapat.

    Edi juga mengkritik sistem pengisian bahan bakar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang menerapkan layanan self-service. 

    Menurutnya, tidak semua pengguna jalan memahami cara mengisi bahan bakar secara mandiri, sementara antrean kendaraan yang mengular hingga satu kilometer dibiarkan tanpa ada intervensi petugas.

    “Padahal saya mohon maaf pake pelat DPR, apalagi kalau tidak menggunakan pelat DPR itu jadi masalah, rakyat biasa. Jadi artinya dari beberapa peristiwa ini pak ketua sudah sampaikan, solusi cuma satu (bentuk) Panja, supaya clear suapaya terurai,” ujar Edi.

    Edi juga meminta Dirjen Bina Marga untuk fokus menyelesaikan permasalahan yang ada agar tak terkesan membela pengembang jalan tol.

    “Dan ini bagi Pak Dirjen, mohon maaf Pak Dirjen jangan bicara Pak Dirjen. Mumpung Pak Dirjen baru, belanja masalah dulu, selesaikan seluruh masalahnya baru kita uraikan, enggak apa-apa,” ucapnya.

    Sebelum mengakhiri pendapatnya, Edi mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam forum resmi, termasuk memberikan perhatian penuh saat anggota DPR menyampaikan pendapatnya.

    “Mohon maaf pak pimpinan seringkali dari eksekutif ketika ada teman bicara, dia bicara sendiri. Lain kali ditertibkan supaya clear persoalan-persoalan kita ini, menghormati forum yang terhormat ini,” tegasnya.

     

  • Ada Pelantikan Kepala Daerah, Masyarakat Diimbau Hindari Kawasan Monas dan Medan Merdeka – Page 3

    Ada Pelantikan Kepala Daerah, Masyarakat Diimbau Hindari Kawasan Monas dan Medan Merdeka – Page 3

    Sebanyak 2.802 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal acara pelantikan kepala daerah, pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menerangkan, pengamanan dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan pendekatan preemtif, preventif, dan penegakan hukum guna menjaga situasi tetap kondusif.

    “Total ada 2.802 personel yang dilibatkan untuk mengamankan pelantikan,” kata Ade Ary dalam keterangannya, Kamis (20/2/2025).

    Dia menjelaskan, personel terdiri dari 2.052 personel Satgasda, 150 personel Satgasres, serta 600 personel dari BKO TNI, Mabes Polri, dan Pemda. Mereka akan disebar ke beberapa titik, termasuk Monas, dan Gedung DPR/MPR RI guna mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan.

    “Sasaran pengamanan area Istana Negara, area Monas, area Gedung DPR/MPR RI,” ujar dia.

    Ade Ary menjelaskan, estimasi ada sekira 2.448 peserta yang hadiri pelantikan. Karena itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan skenario rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi.

    Namun, kebijakan ini bersifat situasional menyesuaikan kondisi di lapangan. “Rekayasa lalu lintas bersifat situasional menyesuaikan eskalasi di lapangan,” ujar dia.

    Ade Ary mengatakan, pengguna jalan diimbau mencari rute alternatif untuk menghindari kemacetan.

    “Masyarakat diharapkan menghindari kawasan pelantikan dan mencari jalur alternatif guna mengurangi kepadatan lalu lintas,” ujar dia.

    Lebih lanjut, Ade Ary juga mengimbau kepada semua pihak untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban agar pelantikan berjalan aman dan tertib.

    “Masyarakat yang menyaksikan pelantikan agar berhati-hati terhadap barang berharga dan waspada terhadap potensi tindak kriminal,” ujar dia.

    Sementara personel pengamanan diinstruksikan untuk melaksanakan tugas secara humanis dan mengedepankan pendekatan persuasif.

  • Transjakarta Siapkan 30 Bus Listrik untuk Antar Jemput Kepala Daerah dari Monas-Istana – Page 3

    Transjakarta Siapkan 30 Bus Listrik untuk Antar Jemput Kepala Daerah dari Monas-Istana – Page 3

    Sebanyak 2.802 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal acara pelantikan kepala daerah, pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menerangkan, pengamanan dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan pendekatan preemtif, preventif, dan penegakan hukum guna menjaga situasi tetap kondusif.

    “Total ada 2.802 personel yang dilibatkan untuk mengamankan pelantikan,” kata Ade Ary dalam keterangannya, Kamis (20/2/2025).

    Dia menjelaskan, personel terdiri dari 2.052 personel Satgasda, 150 personel Satgasres, serta 600 personel dari BKO TNI, Mabes Polri, dan Pemda. Mereka akan disebar ke beberapa titik, termasuk Monas, dan Gedung DPR/MPR RI guna mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan.

    “Sasaran pengamanan area Istana Negara, area Monas, area Gedung DPR/MPR RI,” ujar dia.

    Ade Ary menjelaskan, estimasi ada sekira 2.448 peserta yang hadiri pelantikan. Karena itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan skenario rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi.

    Namun, kebijakan ini bersifat situasional menyesuaikan kondisi di lapangan. “Rekayasa lalu lintas bersifat situasional menyesuaikan eskalasi di lapangan,” ujar dia.

    Ade Ary mengatakan, pengguna jalan diimbau mencari rute alternatif untuk menghindari kemacetan.

    “Masyarakat diharapkan menghindari kawasan pelantikan dan mencari jalur alternatif guna mengurangi kepadatan lalu lintas,” ujar dia.

    Lebih lanjut, Ade Ary juga mengimbau kepada semua pihak untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban agar pelantikan berjalan aman dan tertib.

    “Masyarakat yang menyaksikan pelantikan agar berhati-hati terhadap barang berharga dan waspada terhadap potensi tindak kriminal,” ujar dia.

    Sementara personel pengamanan diinstruksikan untuk melaksanakan tugas secara humanis dan mengedepankan pendekatan persuasif.BACA JUGA:

  • 2.802 Personel Gabungan Amankan Pelantikan Kepala Daerah di Istana Negara – Halaman all

    2.802 Personel Gabungan Amankan Pelantikan Kepala Daerah di Istana Negara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polda Metro Jaya bersama stakeholder lain melakukan pengamanan pelantikan kepala daerah di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, mengatakan bahwa jumlah personel yang dikerahkan sebanyak 2.802 orang dari berbagai kesatuan.

    Ribuan personel tersebut terdiri dari Satgasda sebanyak 2.052 personel, Satgasres 150 personel, serta BKO TNI, Mabes, dan Pemda sebanyak 600 personel.

    “Pengamanan dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan upaya preemtif, preventif, dan penegakan hukum guna menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” tuturnya.

    Adapun sasaran pengamanan meliputi area Istana Negara, kawasan Monas, dan Gedung DPR/MPR RI.

    Ade menambahkan bahwa rekayasa lalu lintas bersifat situasional dan akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

    “Pengguna jalan diimbau untuk mencari rute alternatif guna menghindari kemacetan,” ucapnya.

    Masyarakat diharapkan menghindari kawasan pelantikan dan mencari jalur alternatif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas.

    Selain itu, semua pihak diimbau untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar pelantikan berlangsung aman dan tertib.

    Masyarakat yang menyaksikan pelantikan juga diingatkan untuk berhati-hati terhadap barang berharga dan waspada terhadap potensi tindak kriminal.

    “Personel pengamanan telah diinstruksikan untuk melaksanakan tugas secara humanis serta mengedepankan pendekatan persuasif,” pungkasnya.

     

  • 6 Perwakilan Kepala Daerah Sebagai Representasi Agama Akan Tampil Saat Pelantikan – Page 3

    6 Perwakilan Kepala Daerah Sebagai Representasi Agama Akan Tampil Saat Pelantikan – Page 3

    Sebanyak 2.802 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal acara pelantikan kepala daerah, pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menerangkan, pengamanan dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan pendekatan preemtif, preventif, dan penegakan hukum guna menjaga situasi tetap kondusif.

    “Total ada 2.802 personel yang dilibatkan untuk mengamankan pelantikan,” kata Ade Ary dalam keterangannya, Kamis (20/2/2025).

    Dia menjelaskan, personel terdiri dari 2.052 personel Satgasda, 150 personel Satgasres, serta 600 personel dari BKO TNI, Mabes Polri, dan Pemda. Mereka akan disebar ke beberapa titik, termasuk Monas, dan Gedung DPR/MPR RI guna mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan.

    “Sasaran pengamanan area Istana Negara, area Monas, area Gedung DPR/MPR RI,” ujar dia.

    Ade Ary menjelaskan, estimasi ada sekira 2.448 peserta yang hadiri pelantikan. Karena itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan skenario rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi.

    Namun, kebijakan ini bersifat situasional menyesuaikan kondisi di lapangan. “Rekayasa lalu lintas bersifat situasional menyesuaikan eskalasi di lapangan,” ujar dia.

    Ade Ary mengatakan, pengguna jalan diimbau mencari rute alternatif untuk menghindari kemacetan.

    “Masyarakat diharapkan menghindari kawasan pelantikan dan mencari jalur alternatif guna mengurangi kepadatan lalu lintas,” ujar dia.

    Lebih lanjut, Ade Ary juga mengimbau kepada semua pihak untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban agar pelantikan berjalan aman dan tertib.

    “Masyarakat yang menyaksikan pelantikan agar berhati-hati terhadap barang berharga dan waspada terhadap potensi tindak kriminal,” ujar dia.

    Sementara personel pengamanan diinstruksikan untuk melaksanakan tugas secara humanis dan mengedepankan pendekatan persuasif.

     

    Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka

  • Ada Pelantikan Kepala Daerah, Cek Pengalihan Arus Lalu Lintas di Sekitar Kawasan Istana Hari Ini – Page 3

    Ada Pelantikan Kepala Daerah, Cek Pengalihan Arus Lalu Lintas di Sekitar Kawasan Istana Hari Ini – Page 3

    Sebanyak 2.802 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal acara pelantikan kepala daerah, pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menerangkan, pengamanan dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan pendekatan preemtif, preventif, dan penegakan hukum guna menjaga situasi tetap kondusif.

    “Total ada 2.802 personel yang dilibatkan untuk mengamankan pelantikan,” kata Ade Ary dalam keterangannya, Kamis (20/2/2025).

    Dia menjelaskan, personel terdiri dari 2.052 personel Satgasda, 150 personel Satgasres, serta 600 personel dari BKO TNI, Mabes Polri, dan Pemda. Mereka akan disebar ke beberapa titik, termasuk Monas, dan Gedung DPR/MPR RI guna mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan.

    “Sasaran pengamanan area Istana Negara, area Monas, area Gedung DPR/MPR RI,” ujar dia.

    Ade Ary menjelaskan, estimasi ada sekira 2.448 peserta yang hadiri pelantikan. Karena itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan skenario rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi.

    Namun, kebijakan ini bersifat situasional menyesuaikan kondisi di lapangan. “Rekayasa lalu lintas bersifat situasional menyesuaikan eskalasi di lapangan,” ujar dia.

    Ade Ary mengatakan, pengguna jalan diimbau mencari rute alternatif untuk menghindari kemacetan.

    “Masyarakat diharapkan menghindari kawasan pelantikan dan mencari jalur alternatif guna mengurangi kepadatan lalu lintas,” ujar dia.

    Lebih lanjut, Ade Ary juga mengimbau kepada semua pihak untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban agar pelantikan berjalan aman dan tertib.

    “Masyarakat yang menyaksikan pelantikan agar berhati-hati terhadap barang berharga dan waspada terhadap potensi tindak kriminal,” ujar dia.

    Sementara personel pengamanan diinstruksikan untuk melaksanakan tugas secara humanis dan mengedepankan pendekatan persuasif.