Xcloud.id

Kasus: Kemacetan

  • Malaysia Mau Batasi Usia Kendaraan, Mobil 15 Tahun Harus Diperiksa

    Malaysia Mau Batasi Usia Kendaraan, Mobil 15 Tahun Harus Diperiksa

    Jakarta –

    Di Indonesia, ada wacana pembatasan usia kendaraan di Jakarta untuk mengatasi masalah polusi udara dan kemacetan lalu lintas. Di negara tetangga, Malaysia, pun berencana menerapkan kebijakan serupa.

    Dikutip Free Malaysia Today, seorang anggota parlemen Malaysia, Jimmy Puah, mengusulkan agar kendaraan yang berusia lebih dari 15 tahun menjalani pemeriksaan wajib sebelum surat-surat dan pajaknya diperbarui.

    Puah mengatakan, usulan ini penting mengingat mobil tuas kerap mogok di jalan, menyebabkan kemacetan lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan lainnya.

    Ia mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif tunai untuk mendorong pemilik kendaraan agar tidak lagi memakai mobil tua.

    Ia mencatat, jumlah kendaraan di Malaysia kini telah melampaui 36,3 juta. Itu lebih dari total populasi, di luar anak-anak di bawah 17 tahun dan lansia di atas 80 tahun.

    “Ini berarti hampir setiap warga Malaysia memiliki dua mobil,” katanya.

    Mengutip data Ikatan Otomotif Malaysia, Puah mengatakan total registrasi kendaraan pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 800.000 unit. Katanya jalan raya dan jalan perkotaan sudah macet.

    “Ke mana pun kita pergi, jalan kita dipenuhi mobil. Saat ini, bahkan Jalan Tol Utara-Selatan pun macet. Situasinya memburuk pada akhir pekan dan hari libur,” ucapnya.

    Sementara itu, Jakarta juga merencanakan pembatasan usia kendaraan. Jakarta yang akan meninggalkan status ibu kota dan berganti menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) memiliki kewenangan untuk membatasi usia kendaraan bermotor.

    Rencana pembatasan usia kendaraan di Jakarta itu tertulis di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) yang mengatur pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.

    Tertulis dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, ada beberapa kewenangan khusus dalam subbidang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam pasal 24 ayat (2) huruf g disebutkan, ada kewenangan untuk melakukan pembatasan usia dan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor perseorangan.

    Rencana pembatasan usia kendaraan ini sudah lama bergulir, bahkan sejak Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai gubernur. Saat itu, rencananya kendaraan di atas 10 tahun bakal dilarang beroperasi di Jakarta. Rencana tersebut juga muncul di era Anies Baswedan.

    Namun, menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo, pihaknya masih mengkaji kebijakan pembatasan usia kendaraan bermotor di Jakarta.

    “Pembatasan kendaraan (bermotor) perseorangan ini sangat sensitif. Oleh sebab itu yang kami lakukan setelah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) terbit adalah melakukan kajian komprehensif,” kata Syafrin dikutip .

    (rgr/din)

  • Tol Dibuka Gratis saat Mudik Lebaran 2025 Ditambah 58 Km, Ini Daftarnya

    Tol Dibuka Gratis saat Mudik Lebaran 2025 Ditambah 58 Km, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bakal mengoperasikan sepanjang 58 kilometer (km) tambahan ruas tol fungsional yang dapat dilintasi gratis pada momentum mudik Lebaran 2025.

    Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa penambahan ruas tol fungsional saat Lebaran itu dilakukan guna mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini.

    “Tol fungsional seperti kemarin [Nataru], tetapi ada tambahan sekitar 58 km karena ada beberapa ruas tol yang kita kebut untuk membantu mengurai kemacetan saat mudik Lebaran,” jelas Dody melalui keterangan resmi, dikutip Jumat (21/2/2025).

    Kementerian PU bersama badan usaha jalan tol (BUJT) akan membuka ruas tol fungsional sementara untuk mendukung kelancaran mudik Lebaran 2025 sepanjang sepanjang 58,42 km, yang terdiri atas Jalan Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji – Seulimeun) sepanjang 24,67 km.

    Kemudian, Tol Kuala Tj– Tebing Tinggi – Parapat Sebagian Seksi 4 (Sinaksak – P. Siantar) sepanjang 12,37 Km dan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan Paket 3 (Sukabungah –Sadang Segmen Kutanegara – Sadang) sepanjang 8,50 Km.

    Serta memfungsionalkan Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi Paket 1 (Gending – Kraksaan) sepanjang 12,88 Km.

    Selain itu, juga akan didukung ruas tol baru yang segera beroperasi yakni Tol Binjai – Langsa Seksi 3 (Tj. Pura – Pangkalan Brandan) sepanjang 19 Km dan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Sicincin – Padang sepanjang 36,60 Km.

    Terakhir, Tol Solo – Yogyakarta –NYIA Kulon Progo Paket 1.2 (Klaten – Purwomartani Segmen Klaten – Prambanan) sepanjang 8,60 Km, dan Tol Kuala Tj–Tebing Tinggi–Parapat Sebagian Seksi 2 (Kuala Tj– Indrapura) sepanjang 10,15 Km.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sempat menyebut bahwa pihaknya sempat menghadap Presiden Prabowo dalam rapat terbatas Selasa (18/2/2025), salah satunya membahas kesiapan infrastruktur jelang Lebaran.

    “Kami terus melakukan koordinasi untuk memastikan kesiapan arus mudik Lebaran. Kami berharap proses ini berjalan lancar, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah sekaligus mudik dengan aman, nyaman, dan biaya yang terjangkau,” jelas AHY.

  • Pengusaha Minta Kapal Ekspres Ditiadakan Selama Angkutan Lebaran

    Pengusaha Minta Kapal Ekspres Ditiadakan Selama Angkutan Lebaran

    Jakarta –

    Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) mengajukan sejumlah solusi untuk mengatasi kemacetan dan memperlancar arus mudik selama Angkutan Lebaran 2025.

    Menurut Ketua Umum Gapasdap, Khoiri Soetomo, masa koordinasi yang hanya dua minggu sebelum pelaksanaan angkutan Lebaran dirasa tidak cukup untuk mengantisipasi berbagai hambatan yang sering terjadi. Dia pun menekankan pentingnya memperpanjang waktu koordinasi agar semua kendala dapat diatasi dengan baik.

    “Koordinasi hanya dua minggu sebelum pelaksanaan Angkutan Lebaran sangat tidak cukup. Kami butuh waktu lebih panjang untuk mempersiapkan segala sesuatunya,” ujar Khoiri dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).

    Khoiri juga menyoroti masalah penerapan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) yang dianggap tidak fleksibel. Pada Angkutan Lebaran 2024, ia mencatat, kebijakan ini menyebabkan kemacetan di Pelabuhan Ciwandan dan kekosongan di Pelabuhan Merak pada H-7, sehingga keputusan untuk mengalihkan kendaraan terlambat.

    “Pada H-7 tahun lalu, selama dua hari terjadi antrian panjang di Ciwandan, sementara Merak justru kosong. Hal ini terjadi karena penerapan SKB yang terlalu cepat dan tidak bisa disesuaikan dengan situasi di lapangan,” jelas Khoiri.

    Untuk mengatasi masalah tersebut, Gapasdap mengusulkan beberapa langkah, termasuk pembagian kewenangan yang lebih jelas, perpanjangan masa berlaku SKB, serta yang paling kontroversial, penghapusan kapal ekspres selama periode Lebaran. Khoiri percaya langkah ini bisa meningkatkan kapasitas kendaraan dan penumpang hingga 26,7% dibandingkan tahun lalu.

    “Demi kelancaran angkutan Lebaran, kami minta kapal ekspres dihapuskan. Kapal ekspres menjadi sumber kemacetan di pelabuhan, jadi lebih baik fokus pada layanan yang lebih efisien untuk pemudik,” tegasnya.

    Selain itu, Khoiri juga mengusulkan agar Pelabuhan Merak diutamakan dibandingkan pelabuhan tambahan lain seperti BBJ Bojonegara. Menurutnya, Merak masih memiliki kapasitas yang lebih besar dan lebih lancar dalam menangani arus kendaraan dan penumpang.

    “Pelabuhan Merak harus jadi prioritas. Tahun lalu, Merak terlihat kosong sementara BBJ justru penuh dengan antrean panjang. Akhirnya, kendaraan diputar balik ke Merak. Ini yang harus kita hindari,” kata Khoiri.

    Khoiri juga mempersoalkan praktik ASDP yang memblokir penjualan tiket reguler meskipun di lapangan tidak ada antrian atau penumpang. Dia menyarankan agar penjualan tiket dilakukan oleh pihak independen untuk menghindari kebijakan yang tidak transparan.

    “ASDP harus menghindari pembatasan tiket yang tidak sesuai kenyataan di lapangan. Kami sudah membahas hal ini, dan kami mengusulkan agar penjualan tiket lebih transparan dan dikelola pihak independen,” tambahnya.

    Terkait dengan kebijakan pemerintah yang meminta operator angkutan untuk memberikan diskon tarif selama arus mudik dan arus balik Lebaran, Pengamat Transportasi dari Institut Studi Transportasi (Instran), Ki Darmaningtyas, menilai hal itu tidak tepat. Menurutnya, pemberian diskon tarif seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan dibebankan pada operator angkutan.

    “Diskon tarif seharusnya merupakan tanggung jawab pemerintah, bukan operator. Pengusaha angkutan sudah menanggung kerugian di masa reguler, dan Lebaran adalah waktu untuk mereka memperoleh kompensasi,” ujar Darmaningtyas.

    Dia juga menambahkan bahwa pemerintah seharusnya memberikan subsidi angkutan penyeberangan, seperti pengurangan PPN atau insentif lainnya, untuk meringankan beban operator selama musim Lebaran.

    Darmaningtyas memperkirakan jumlah pemudik pada Lebaran 2025 akan mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Faktor ekonomi yang semakin sulit diprediksi akan menjadi penghalang utama bagi masyarakat untuk mudik tahun ini.

    “Secara keseluruhan, jumlah pemudik kemungkinan akan berkurang karena tekanan ekonomi yang semakin berat. Masyarakat mungkin akan berpikir dua kali untuk mudik tahun ini,” kata Darmaningtyas.

    Dengan berbagai usulan dan kritik yang disampaikan oleh Gapasdap dan para pengamat, diharapkan pemerintah dan pihak terkait dapat memperhatikan dan mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan pemudik selama Angkutan Lebaran 2025.

    (rrd/rir)

  • Ribuan warga sambut Supian-Chandra di Balai Kota Depok

    Ribuan warga sambut Supian-Chandra di Balai Kota Depok

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ribuan warga sambut Supian-Chandra di Balai Kota Depok
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 22:58 WIB

    Elshinta.com – Ribuan warga Kota Depok menyambut kedatangan Wali Kota Depok Supian Suri dan Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah di Balai Kota Depok, usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Negara, Jakarta pada Kamis.

    Penyambutan diawali dengan tradisi Palang Pintu dan Rebut Dandang serta ucapan selamat datang dari Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Nina Suzana.

    Dalam pidatonya, di Balai Kota Depok, Kamis, Wali Kota Depok Supian Suri mengatakan pihaknya mengharapkan dukungan dari semua pihak baik para kepala perangkat daerah, ASN, anggota DPRD, unsur vertikal hingga masyarakat untuk dapat berkontribusi demi kemajuan Kota Depok.

    Supian Suri mengungkapkan, masih banyak hal yang perlu diperbaiki di Kota Depok. Seperti, mengatasi kemacetan di Jalan Raya Sawangan yang perlu mendapatkan perhatian untuk dilakukan pelebaran jalan.

    Selanjutnya target dalam mengatasi banjir juga masih perlu dilakukan di Kota Depok. Selain itu di bidang ekonomi keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang harus naik kelas dan mendapatkan perhatian lebih.

    “Ini semua tentu tidak akan berjalan tanpa dukungan semua pihak. Mari sama-sama bersinergi untuk kemajuan Kota Depok,” ujarnya.

    Untuk itu ia berharap semua program yang akan berjalan bisa memberikan dampak yang baik untuk warga Kota Depok.

    Sumber : Antara

  • Detik-detik Menegangkan Polisi ‘Lumpuhkan’ Sapi yang Masuk Tol Japek

    Detik-detik Menegangkan Polisi ‘Lumpuhkan’ Sapi yang Masuk Tol Japek

    Jakarta –

    Seekor sapi tiba-tiba terlepas dan masuk ke ruas Tol Jakarta-Cikampek (Japek) tadi pagi, Kamis (20/2). Hal itu membuat polisi, petugas tol dan masyarakat setempat harus gotong royong untuk ‘melumpuhkan’ hewan tersebut.

    Dilihat dari video yang diunggah akun @korlantaspolri.ntmc di Instagram, sapi berukuran besar itu disebut-sebut lepas dari truk yang membawanya. Hewan tersebut kemudian berlarian tanpa arah. Berkat kejadian itu, lalu lintas menjadi terganggu hingga menimbulkan kemacetan panjang.

    “Seekor sapi ternak lompat dan mengamuk, kemudian berlari di ruas Jalan Tol Cikampek KM 18. Sapi berukuran besar itu membuat pengendara yang melintas di truk tertabrak dan mengalami celaka,” demikian tulis akun tersebut, dikutip Kamis (20/2).

    Sapi lepas di Tol Jakarta-Cikampek pada Kamis (20/2/2025) pagi tadi hingga sempat bikin lalin macet panjang. Foto: Sapi lepas di Tol Jakarta-Cikampek pada Kamis (20/2/2025) pagi tadi hingga sempat bikin lalin macet panjang. (Foto: dok. Istimewa)

    Tim gabungan polisi, petugas tol dan masyarakat setempat terlihat berlari-lari mengejar sapi lepas tersebut. Mereka menggunakan bantuan tali panjang untuk menjerat kakinya.

    Usaha tim gabungan tersebut kemudian menemukan hasil. Sapi liar itu lantas berhasil dilumpuhkan dan digiring ke luar jalan tol. Sehingga, lalu lintas setempat kembali lancar setelah sempat macet total selama sejam lebih.

    Kepala Induk PJR Cikampek Korlantas Polri AKP Sandy Titah Nugraha yang memimpin operasi tersebut mengimbau, kendaraan yang membawa hewan ternak bisa berhati-hati lagi selama di perjalanan. Sebab, kejadian sejenis bisa membahayakan keselamatan orang lain.

    “Hari ini kami dari Induk PJR Cikampek, baru saja melumpuhkan sapi yang terlepas dari kendaraan yang mengangkut hewan ternak. Arus lalu lintas berangsur-angsur kembali mulai pulih,” ujar AKP Sandy melalui keterangan resminya.

    “Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat apabila membawa hewan ternak agar kiranya hewan tersebut betul-betul bisa dijaga keamanannya, jangan sampai terlepas dan membahayakan pengguna tol lainnya,” kata dia menambahkan.

    Lalin Disetop Sementara

    Disitat dari detikNews, Kamis (20/2), Sandy sempat meminta penyetopan jalan tol sementara. Di satu sisi, masyarakat yang ada di sekitar tol juga makin ramai menonton proses evakuasi tersebut.

    “Sempat ada opsi menembak sapi tersebut, tapi kami khawatir kalau menggunakan senjata karena banyak masyarakat berkumpul di sana, akhirnya kami memutuskan upaya yang lebih aman demi menjaga keselamatan seluruh pengguna tol,” tuturnya.

    “Akhirnya kami lakukan diskresi menghentikan sementara lalu lintas. Karena khawatir kalau tidak disetop nanti sapinya lari-lari malah menimbulkan kecelakaan,” tambahnya.

    Selain menghentikan lalu lintas, Sandy meminta sopir truk dan bus membuat barikade. Sapi itu dikepung sejumlah truk dan bus untuk mempersempit ruang geraknya.

    “Saya susun kendaraan besar untuk memblokir kendaraan, kita kumpulkan dan membentuk lingkaran sehingga sapinya terkurung. Akhirnya kami bersama petugas tol dan pawang melumpuhkan sapi tersebut,” kata dia.

    Lihat juga Video ‘Heboh Sapi Kurban Lepas di Tol Jagorawi, Bikin Macet’:

    (sfn/sfn)

  • Jelang Akhir Pekan, Ganjil Genap Jakarta Tetap Diterapkan pada Jumat 21 Februari 2025 – Page 3

    Jelang Akhir Pekan, Ganjil Genap Jakarta Tetap Diterapkan pada Jumat 21 Februari 2025 – Page 3

    Bagi pengendara roda empat atau lebih yang harus berkendara di Jakarta selama kebijakan ganjil genap berlaku, berikut beberapa tips yang dapat membantu:

    1. Periksa Jadwal dan Rute:

    – Sebelum bepergian, pastikan untuk memeriksa jadwal dan rute perjalanan Anda. Gunakan aplikasi peta digital untuk mendapatkan informasi terkini mengenai lalu lintas dan kebijakan ganjil genap.

    2. Gunakan Transportasi Umum:

    – Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk menggunakan transportasi umum seperti MRT, TransJakarta, atau KRL. Transportasi umum dapat menjadi alternatif yang lebih cepat dan efisien selama jam sibuk.

    3. Carpooling:

    – Berbagi kendaraan dengan teman atau rekan kerja dapat membantu mengurangi jumlah kendaraan di jalan dan juga merupakan cara yang efektif untuk menghemat biaya perjalanan.

    4. Atur Waktu Perjalanan:

    – Jika perjalanan tidak mendesak, cobalah untuk mengatur waktu perjalanan di luar jam sibuk ganjil genap. Ini dapat membantu menghindari kemacetan dan mengurangi stres selama perjalanan.

    5. Persiapkan Kendaraan:

    – Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum bepergian. Periksa tekanan ban, oli, dan bahan bakar untuk mencegah masalah di jalan.

    6. Pertimbangkan Rute Alternatif:

    – Cari rute alternatif yang tidak terkena kebijakan ganjil genap. Ini dapat membantu Anda mencapai tujuan dengan lebih cepat dan menghindari kemacetan.

    Dengan kebijakan ganjil genap yang tetap berlaku menjelang akhir pekan, diharapkan tingkat kemacetan di Jakarta dapat berkurang sehingga perjalanan menjadi lebih lancar dan nyaman.

    Pengendara diimbau untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan mengikuti perkembangan terbaru mengenai kebijakan ganjil genap di Jakarta.

  • Demokrat DKI Bakal Kawal Kebijakan Pramono-Rano Demi Jakarta Lebih Baik

    Demokrat DKI Bakal Kawal Kebijakan Pramono-Rano Demi Jakarta Lebih Baik

    Jakarta –

    Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Ali Muhammad Johan, menyampaikan ucapan selamat terhadap pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Pramono Anung-Rano Karno. Ali akan memastikan program Pramono-Rano bermanfaat bagi masyarakat.

    Ali memastikan bahwa Partai Demokrat akan mendukung penuh pemerintahan baru dengan bekerja sama secara sinergis dan kolaboratif bersama Pemprov DKI Jakarta. Ia menegaskan, partainya berkomitmen untuk berkontribusi dalam menghadirkan kemajuan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor.

    “Kami yakin, Bang Anung dan Bang Rano dapat menjalankan tugas dengan penuh amanah dan dapat mewujudkan harapan-harapan masyarakat Jakarta sesuai dengan visi dan misi besar dari Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Ali dalam keterangannya, Kamis (20/2/2025)

    Partai Demokrat siap mendukung pemerintahan Pramono Anung dan Rano Karno dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota bisnis global. Ia mengingatkan pentingnya sinergi yang lebih erat antara eksekutif dan legislatif untuk menciptakan kebijakan yang pro-rakyat.

    Namun, menurutnya, tantangan besar masih menanti pemerintah DKI Jakarta selama lima tahun ke depan. Masalah krusial, seperti kemacetan, banjir, polusi udara, sampah, stunting, pendidikan, hingga pengentasan kemiskinan.

    “Kami pastikan, Partai Demokrat akan mengawal kinerja pemerintahan hingga tuntas, memastikan kebijakan yang diambil selalu berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Mari kita bekerja bersama untuk mewujudkan Jakarta yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera,” ujarnya.

    (aik/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Penyebab Kemacetan di Surabaya, Dishub Sebut Kurangnya Transportasi Umum

    Penyebab Kemacetan di Surabaya, Dishub Sebut Kurangnya Transportasi Umum

    Surabaya (beritajatim.com) – Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya menyoroti kurangnya transportasi umum sebagai salah satu faktor utama penyebab kemacetan di kota.

    Ketua Tim Angkutan Jalan dan Terminal Dishub Surabaya, Ali Mustofa, menyampaikan bahwa jumlah armada transportasi massal di Surabaya masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

    Saat ini, jumlah armada yang tersedia terdiri dari 28 unit Suroboyo Bus berbahan bakar diesel, 17 unit Trans Semanggi, 12 unit Suroboyo Bus ukuran medium listrik, serta 107 kendaraan Wira Wiri. Dengan total tersebut, jumlah kendaraan angkutan umum masih belum memenuhi kebutuhan ideal, yakni sekitar 130 unit armada trunk dan 330 unit feeder.

    “Total kendaraan saat ini ada 28 Suroboyo Bus (berbahan bakar) diesel, 17 Trans Semanggi, 12 Suroboyo Bus (ukuran) medium listrik, dan 107 kendaraan Wira Wiri. Masih belum cukup,” kata Ali, Kamis (20/2/2025).

    Meskipun jumlah armada masih terbatas, Ali menjelaskan bahwa layanan transportasi umum di Surabaya telah beroperasi sejak 2018 dengan Suroboyo Bus sebagai layanan utama angkutan trunk. Sejak saat itu, pengembangan layanan terus dilakukan, termasuk penambahan angkutan pengumpan (feeder) guna meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat.

    “Kami sudah mulai layanan transportasi umum mulai 2018, dengan pengoperasian Suroboyo Bus sebagai angkutan trunk. Dan hingga sekarang ini telah berkembang layanan angkutan penumpang,” jelas Ali.

    Menanggapi kondisi ini, Dishub Surabaya menegaskan akan terus berupaya meningkatkan layanan transportasi umum. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah menambah jumlah armada serta memperluas cakupan rute angkutan umum di kota.

    “Jadi masih banyak kebutuhannya (transportasi umum). Setiap tahun Pemkot Surabaya mengupayakan penambahan rute angkutan umum,” ucap Ali.

    Dengan adanya perbaikan dan penambahan transportasi umum, diharapkan kemacetan di Surabaya dapat dikurangi secara signifikan serta memberikan kenyamanan lebih bagi masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. [ram/ian]

  • DPRD komitmen kerja sama dengan pemerintahan baru demi kesejahteraan

    DPRD komitmen kerja sama dengan pemerintahan baru demi kesejahteraan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Khoirudin mengungkapkan bahwa DPRD berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintahan Pramono-Rano Pemerintah Provinsi (Pemprov) demi kesejahteraan warga.

    “DPRD siap bekerja sama dengan gubernur dan program yang diusung bisa berjalan transparan,” kata Khoirudin di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, kerja sama antara legislatif dan eksekutif penting dilakukan terutama untuk kepentingan dan kesejahteraan warga Jakarta.

    Khoirudin percaya bahwa kemampuan, pengalaman dan dedikasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno sudah tidak perlu diragukan lagi, diharapkan bisa menjalankan tugas dengan baik.

    “Karena hanya dengan kebersamaan dapat menciptakan kegiatan responsif dan pro rakyat,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa tantangan Jakarta ke depan semakin kompleks seperti terjadi banjir, polusi udara, sampah, kemacetan, dan lain sebagainya perlu segera dicarikan jalan keluar.

    Khoirudin meyakini dengan kepemimpinan yang berbasis data serta dukungan dari masyarakat, maka pemimpin baru DKI Jakarta akan mampu menghadapi segala tantangan tersebut.

    “DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk bekerja sama dengan gubernur demi mewujudkan Jakarta yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera,” katanya.

    Sebanyak 961 kepala daerah, terdiri atas 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota dilantik dalam satu rangkaian prosesi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

    Upacara pelantikan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto yang mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih.

    Pelantikan kepala daerah secara serentak disebut menjadi momen bersejarah yang menandai komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

    Setelah dilantik, para kepala daerah akan menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang Jawa Tengah selama 21-28 Februari 2025.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: M. Tohamaksun
    Copyright © ANTARA 2025

  • Demokrat Jakarta siap bersinergi dengan pemerintahan baru Pramono-Rano

    Demokrat Jakarta siap bersinergi dengan pemerintahan baru Pramono-Rano

    Jakarta (ANTARA) – Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta siap bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintahan baru DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung-Rano Karno guna menghadirkan kemajuan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor.

    “Kami yakin, Bang Anung dan Bang Rano dapat menjalankan tugas dengan penuh amanah dan dapat mewujudkan harapan-harapan masyarakat Jakarta sesuai dengan visi dan misi besar dari Presiden Prabowo Subianto,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan di Jakarta, Kamis.

    Ali juga menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta masa jabatan 2025-2030.

    Ali mengatakan bahwa kesiapan itu untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota bisnis global yang bersaing di tingkat internasional, serta meraih masa depan yang gemilang.

    Menurut dia, sinergi yang lebih erat antara eksekutif dan legislatif untuk menciptakan kebijakan yang pro-rakyat, yang menjadi kunci utama dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    “Kami pastikan, kami akan mengawal kinerja pemerintahan hingga tuntas, memastikan kebijakan yang diambil selalu berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa tantangan besar masih menanti pemerintah DKI Jakarta. Dalam lima tahun ke depan, Jakarta dihadapkan pada sejumlah masalah krusial, seperti kemacetan, banjir, polusi udara, sampah, stunting, pendidikan, hingga pengentasan kemiskinan.

    Ali berharap, pemerintahan baru dapat membuat kebijakan berbasis data yang tepat sasaran, serta melanjutkan program-program pembangunan yang sudah dimulai oleh gubernur sebelumnya.

    Sebelumnya, sebanyak 961 kepala daerah, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota dilantik dalam satu rangkaian prosesi di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Upacara pelantikan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto yang akan mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih.

    Pelantikan kepala daerah secara serentak disebut menjadi momen bersejarah yang menandai komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.

    Setelah dilantik, para kepala daerah akan menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025