Xcloud.id

Kasus: Kemacetan

  • Gubernur Jabar Minta Pemkot Bogor Atasi Kemacetan, Wali Kota Dorong Moratorium Izin AKDP

    Gubernur Jabar Minta Pemkot Bogor Atasi Kemacetan, Wali Kota Dorong Moratorium Izin AKDP

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan harapannya agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mampu mengatasi kemacetan di kota hujan.

    Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi di sela-sela kegiatan pembekalan kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada Rabu (26/2).

    Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan usulan yang pernah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) terkait moratorium atau penghentian sementara pemberian izin angkutan antar-kota dalam provinsi (AKDP).

    Di mana, sambung dia, saat ini izin operasional AKDP masih menjadi kewenangan Pemprov Jabar.

    BACA JUGA: Sinergi DPRD dan Pemerintah Kota Bogor untuk Mengawal Pembangunan 2025-2030

    “Faktanya, di lapangan, jumlah angkutan kota (angkot) dan AKDP semakin tidak terkendali, sehingga sering terjadi persinggungan rute yang menyebabkan kemacetan di beberapa titik di pusat Kota Bogor,” kata Dedie di Magelang, Rabu (26/2).

    Ia menerangkan, Pemkot Bogor hingga kini tetap melanjutkan kebijakan penataan angkutan umum melalui program rerouting, konversi, dan reduksi angkot yang dinilai cukup berhasil dalam mengurangi kepadatan lalu lintas di sejumlah wilayah.

    Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bogor, Marse Hendra Saputra, menyampaikan bahwa program penataan angkot akan terus dilakukan melalui tiga strategi utama, yakni reduksi, konversi, dan rerouting.

    BACA JUGA: Jaga Stabilitas Pangan Jelang Ramadan, Pemkot Bogor Rumuskan Langkah

    “Kami menyadari ada kendala terkait AKDP, karena kewenangannya berada di tangan Pemprov. Oleh karena itu, kami akan kembali bersurat kepada Provinsi agar bisa bersama-sama melakukan penataan terhadap angkutan AKDP,” tutur Marse.

    Selain itu, Marse menambahkan bahwa pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap titik-titik rawan kemacetan di Kota Bogor.

    Dengan langkah ini, diharapkan permasalahan kemacetan dapat semakin teratasi dan mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar.

    “Pemkot Bogor terus berkomitmen untuk mencari solusi terbaik guna mengurangi kepadatan lalu lintas, baik melalui regulasi, penataan trayek, maupun sinergi dengan pemerintah provinsi,” pungkas Marse. (YUD)

  • Pemkot Canangkan Pembangunan Tempat Parkir Vertikal di Kota Bandung

    Pemkot Canangkan Pembangunan Tempat Parkir Vertikal di Kota Bandung

    JABAR EKSPRES – Bentuk pengendalian parkir liar maupun di bahu jalan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung canangkan pembangunan tempat parkir vertikal di wilayah strategis Kota Kembang.

    Wakil Wali Kota Bandung, Erwin mengungkapkan, hal ini juga sebagai bentuk penanganan permasalahan kemacetan yang juga banyak disebabkan imbas parkir-parkir kendaraan.

    “Kami akan mencoba membangun tempat parkir vertikal ke atas termasuk nanti di atasnya ada food court mungkin, dan tempat anak bermain disitu. Kita akan bangun, ya contoh kayak ini Kosambi sok macet, juga braga mungkin kita akan bangun seperti itu,” kata Erwin, Kamis (26/2).

    BACA JUGA: DLH Cimahi Optimalkan TPST Santiong untuk Kurangi Ketergantungan pada TPA

    Disinggung soal mesin parkir, Erwin mengaku, pihaknya juga akan mengoptimalkan keberadaan fasilitas tersebut, terlebih mesin parkir merupakan aset pemerintah daerah.

    “Ya kan sejauh ini sih, itu kan sudah diterapkan optimalnya tidak ya, itu kan aset daerah pak kita akan coba optimalkan,” ujarnya.

    Dirinya pun belum bisa memastikan penambahan keberadaan mesin parkir di kantong-kantong parkir yang dinaungi Dinas Perhubungan Kota Bandung. Kata dia, kepastian tersebut bakal didapat setelah pihaknya selesai melakukan evaluasi dengan para OPD terkait.

    BACA JUGA: Jelang Ramadan, Pemkot Mulai Gencar Tertibkan Peredaran Minol di Kota Bandung

    “Akan kita diskusikan bagaimana apakah ini layak kembali untuk ditambah, mesin parkir ini bisa dioptimalkan atau manfaatnya dulu kita akan kaji, ini kita lagi kaji ini sekarang ini,” ucapnya.

    Namun yang pasti, keberadaan mesin parkir bakal di pertahankan oleh pihaknya sebagai salah satu sektor pengahasil pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung.

    “Yang lagi berjalan tetap dipertahankan, yang jalan ya. Tapi sekarang kan udah banyak yang gak jalan ya didiemin dulu, lagi di evaluasi,” bebernya.

    “Ya karena kan kita baru 3 hari, dilantik baru 3 hari. Jadi mesin parkir ini kita evaluasi kalau emang kira-kira bisa dilanjutkan dan bermanfaat terus juga apa namanya tidak mengeluarkan biaya sangat besar, kita lanjutkan,” pungkasnya. (Dam)

  • Legislator berharap perluasan Transjakarta dapat kurangi kemacetan

    Legislator berharap perluasan Transjakarta dapat kurangi kemacetan

    juga bisa mempermudah keluar masuknya warga sehingga perputaran ekonomi di Jakarta juga dapat meningkat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi B DPRD Jakarta Nova Harivan Paloh berharap perluasan cakupan layanan Transjakarta mampu mengubah kebiasaan warga dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi beralih ke kendaraan umum sehingga pada akhirnya dapat menekan kemacetan serta polusi di Ibu Kota.

    “Saya rasa ini baik sekali untuk penambahan koridor. Kita lihat pekerja di Jakarta banyak warga dari daerah penyangga,” kata Nova di Jakarta, Selasa.

    Nova mengatakan DPRD mendukung terhadap perluasan cakupan Transjakarta, sehingga tak hanya beroperasi di Jakarta saja, namun menjangkau Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur).

    Perluasan Transjakarta kata dia, diharapkan berdampak pada menurunnya kemacetan di Jakarta serta menekan polusi udara akibat penggunaan kendaraan pribadi yang masif.

    “Dengan perluasan ini, masyarakat bisa beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum,” kata dia.

    Selain itu, perluasan cakupan Transjakarta, kata Nova juga bisa mempermudah keluar masuknya warga sehingga perputaran ekonomi di Jakarta juga dapat meningkat.

    “Karena sekarang baru kereta (KRL) yang dari luar bisa masuk Jakarta. Kalau ada perluasan, semakin nyaman kita menggunakan transportasi publik,” ujarnya.

    Ia juga mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar tidak melupakan penataan trotoar dalam program perluasan akses transportasi, untuk memastikan kenyamanan para pejalan kaki.

    “Tidak semua orang turun dari transportasi langsung di depan rumahnya. Penataan trotoar juga harus masuk integrasi,” katanya.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada saat pidato pertama di gedung DPRD DKI Jakarta meminta restu kepada legislatif untuk didukung dalam menjalankan program yang dirancang mulai dari masa kampanye.

    Program yang dimaksud yaitu memperluas cakupan layanan Transjakarta supaya tidak hanya melayani warga Jakarta, akan tetapi diperluas hingga ke wilayah Jabodetabekjur.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Siap-siap Mudik, KAI Tambah 54 Kereta Api untuk Lebaran 2025

    Siap-siap Mudik, KAI Tambah 54 Kereta Api untuk Lebaran 2025

    Jakarta: Kabar gembira bagi masyarakat yang berencana mudik Lebaran 2025. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah menyiapkan langkah antisipasi untuk lonjakan penumpang dengan menambah 54 kereta api. 
     
    Total kereta yang akan beroperasi selama periode Angkutan Lebaran 2025 sebanyak 9.572 perjalanan. Adapun periode tersebut akan dimulai 21 Maret hingga 11 April 2025.
     
    “Ada tambahan 54 lagi ini betul-betul untuk mengantisipasi kalau ada penambahan dari masyarakat yang ingin naik kereta api di masa angkutan Lebaran,” ujar Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo dilansir Antara, Selasa, 25 Februari 2025.
     

    Kapasitas kursi kereta mudik Lebaran 2025
    Dengan penambahan ini, Didiek menjelaskan, KAI menyediakan total 4.568.838 tempat duduk, termasuk untuk kereta api jarak jauh, lokal, dan wisata. 

    Kapasitas yang besar ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak pilihan perjalanan bagi masyarakat yang ingin merayakan Lebaran di kampung halaman.

    Pemesanan tiket dan prediksi puncak mudik
    Tiket untuk kereta api lokal dapat dipesan mulai H-30, sementara beberapa kereta api lainnya baru dapat diakses H-7 sebelum keberangkatan. Hingga 25 Februari 2025, tercatat sudah 1.279.341 tiket yang terjual.
     
    Sementara itu, untuk prediksi puncak arus mudik, KAI menaksir puncak arus mudik akan terjadi pada 28 Maret (H-3 Lebaran) dan puncak arus balik pada 6 April (H+5 Lebaran). Masyarakat diimbau untuk memesan tiket jauh-jauh hari agar tidak kehabisan.
     
    Penambahan kapasitas kereta api ini pun diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan beban jalan raya akibat banyaknya kendaraan pribadi, sehingga perjalanan mudik menjadi lebih lancar dan nyaman.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • KAI: 1,27 Juta Tiket Kereta Lebaran 2025 Sudah Terjual

    KAI: 1,27 Juta Tiket Kereta Lebaran 2025 Sudah Terjual

    Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 3,28 juta tiket kereta untuk keberangkatan periode Lebaran 2025 masih tersedia dari total 4,56 juta yang disediakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI. 

    Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo mengatakan selama 22 hari masa angkutan lebaran, KAI mengoperasikan 9.572 perjalanan kereta api reguler dan tambahan yang terdiri dari 8.492 perjalanan KA reguler dan 1.080 perjalanan KA Tambahan. 

    “Total kapasitas yang tersedia sebanyak 4.568.838 tempat duduk yang terdiri dari KA jarak jauh, KA lokal dan KA wisata,” kata Didiek, Selasa (25/2/2025). 

    Sampai dengan Selasa, (25/2/2025) KAI mencatatkan penjualan total tiket sebanyak 1.279.341 dari seluruh tiket yang tersedia. Didiek menyampaikan KAI memprediksi puncak kepadatan arus mudik dengan kereta api akan terjadi pada 28 Maret yang merupakan H-3 lebaran, sedangkan untuk puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 6 April atau H+5 lebaran

    Didiek mengeklaim, dengan semakin banyaknya kapasitas yang disediakan oleh KAI, diharapkan dapat memberikan lebih banyak pilihan perjalanan bagi pelanggan yang akan berlebaran di kampung halaman.

    Hal tersebut, imbuhnya, juga dapat mengurangi kemacetan dan beban jalan raya karena banyaknya kendaraan pribadi, sehingga dapat membuat perjalanan mudik lebih lancar.

    Di samping itu, untuk semakin memanjakan para pelanggan, KAI juga sudah menyiapkan promo diskon tiket. Dengan adanya promo diskon ini diharapkan masyarakat dapat melakukan mudik lebaran maupun berlibur dengan nyaman dan harga terjangkau.

    “Untuk semakin menambahkan kesan kepada pelanggan, KAI juga sudah menyiapkan beberapa hal, diantaranya menghadirkan tematik lebaran di stasiun dan kereta api, takjil gratis dan juga merchandise,” jelasnya. 

  • Pemberian diskon tarif tol bantu pemudik Lebaran

    Pemberian diskon tarif tol bantu pemudik Lebaran

    Arsip foto – Sejumlah kendaraan melaju di jalan tol layang Jakarta – Cikampek (Japek) KM 47, Karawang, Jawa Barat. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/hp/aa

    Ekonom: Pemberian diskon tarif tol bantu pemudik Lebaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 14:55 WIB

    Elshinta.com – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan, rencana pemberian diskon tarif tol sebesar 20 persen dapat membantu pemudik pada Lebaran tahun ini, terutama dari masyarakat menengah ke bawah.

    “Saya rasa itu memang perlu diskon untuk tarif tol saat Lebaran. Pertama, diskon tarif tol itu membantu masyarakat karena dengan tarif tol yang lebih murah tentu pemudik sebagai pengguna jalan tol akan diuntungkan,” ujar Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, dia juga menambahkan bahwa diskon tarif tol pada Lebaran juga merupakan kompensasi kepada pengguna jalan tol atas kemacetan yang terjadi, karena memang arus lalu lintas pada masa mudik Lebaran tidak selancar pada waktu normal.

    “Tapi secara umum memang perlu diskon untuk tarif tol dan itu bisa membuat simulasi atau rekayasa pengaturan dari mudiknya juga bisa lebih lancar. Jadi misalkan diskon tarif tol bisa ditaruh di waktu-waktu yang misalkan agak lama dari waktu-waktu menjelang puncak arus mudik dan arus balik. Dengan demikian hal ini bisa menstimulasi para pemudik terutama untuk masyarakat menengah ke bawah,” katanya.

    Pemberian diskon tarif tol dapat membantu masyarakat menengah ke bawah seperti para perantau di Jakarta yang bekerja di sektor informal seperti pedagang bakso dan sebagainya untuk bisa mudik lebih awal ke kampung halaman melalui jalan tol.

    “Diskon tarif tol akan bisa mendorong para pemudik, terutama pekerja informal untuk bisa mudik ke kampung halaman lebih awal,” kata Eko.

    Kendati demikian, pemberian diskon tarif tol saat mudik Lebaran terutama mengenai besarannya perlu dibahas antara pemerintah dengan Badan Usaha Jalan Tol.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama dengan Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dan Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait melakukan Rapat Koordinasi Pembahasan Kesiapan Menyambut Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1446 H.

    Wakil Menko (Wamen) Polkam Lodewijk F. Paulus yang memimpin pertemuan mengatakan, koordinasi dilakukan untuk memastikan implementasi kebijakan Presiden Prabowo dalam rangka pelaksanaan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1446 H telah dilaksanakan oleh K/L terkait, termasuk salah satunya mengenai kebijakan arus mudik dan adanya diskon tarif tol.

    “Pemerintah RI menjamin keamanan pelaksanaan ibadah Ramadan dan Idul FItri 1446 H, termasuk dengan arus mudik dan arus balik. Termasuk sejauh mana diskon untuk tiket pesawat, yang tentunya masih dikomunikasikan seberapa besar penurunannya. Kalau pada Natal-Tahun Baru kemarin turun 10 persen, kita harapkan (untuk Ramadan dan Idul Fitri 1446 H) lebih dari 10 persen. Dan yang sudah pasti, jalan tol mendapatkan diskon sebesar 20 persen. Sehingga diharapkan semuanya dapat memberikan kelancaran terhadap proses ini,” kata Lodewijk.

     

    Sumber : Antara

  • DKI masih siapkan kebijakan gratis naik angkutan umum

    DKI masih siapkan kebijakan gratis naik angkutan umum

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga saat ini masih menyiapkan kebijakan gratis naik angkutan umum bagi 15 golongan warga Jakarta sebagai bagian dari program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Pramono Anung-Rano Karno.

    “Ya, segera. Itu sedang kami persiapkan karena masuk dalam program 100 hari,” ujar Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno di Jakarta, Selasa.

    Warga yang nantinya bisa naik kendaraan umum di Jakarta seperti Transjakarta, Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT), serta JakLingko secara gratis antara lain lansia, penyandang disabilitas dan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

    Hal tersebut pernah Rano dan Gubernur Jakarta Pramono Anung sampaikan dalam kampanye mereka pada November 2024 guna mempermudah akses transportasi publik bagi kelompok tertentu.

    Lalu, dengan menggratiskan biaya transportasi umum untuk sejumlah golongan tertentu, diharapkan kemacetan di Jakarta dapat berkurang dan biaya hidup masyarakat Jakarta dapat ditekan.

    Selain angkutan umum gratis, Rano dan Pramono juga berencana memperluas jaringan angkutan umum ke daerah penyangga Jakarta.

    “Kami jauhkan alurnya supaya masyarakat di Bekasi, Depok, Tangerang, kembali dan datang ke Jakarta, tidak pakai kendaraan pribadi, cukup dengan kendaraan umum yang ada di Jakarta,” ujar Rano.

    Sementara itu, Pemprov DKI telah menetapkan 15 golongan masyarakat yang berhak mendapatkan layanan gratis naik Transjakarta.

    Ke-15 golongan ini yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya, tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta, peserta didik penerima KJP, karyawan swasta tertentu atau pekerja dengan gaji sesuai upah minimum provinsi (UMP) melalui Bank DKI dan penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

    Lalu, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu, penerima Beras Keluarga Sejahtera (Raskin) yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

    Kemudian, Veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun, pengurus masjid (marbot), pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Juru Pemantau Jentik (Jumantik).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Waspada, Ini 71 Titik Rawan Kecelakaan Jalur Mudik Lebaran di Jatim

    Waspada, Ini 71 Titik Rawan Kecelakaan Jalur Mudik Lebaran di Jatim

    Liputan6.com, Banyuwangi – Dirantas Polda Jawa Timur, medeteksi ada 71 titik rawan kecelakaan sepanjang jalur mudik dari Surabaya hingga Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

    “Hingga saat ini ada 71 titik di Jawa Timur yang menjadi titik rawan kecelakaan,” ujar Dirlantas Polda Jatim Kembes Pol Komarudin Minggu (23/2/2025).

    Dia menambahkan, dari pantauan Polda Jatim dari Surabaya ke Banyuwangi, Situbondo, mendapat atensi khusus. Mengingat di jalan raya Situbondo, terdapat jalur rusak sepanjang 50 kilometer yang menjadi wilayah rawan kecelakaan. Temuan jalan rusak itu telah diinformasikan ke pihak terkait.

    “Tentu akan menjadi perhatian dan PUPR dan akan menjadi atensi khusus bagi kami. Harapanya, memen pergerakan arus mudik bisa kita meminimalisir potensi laka yang terjadi,” katanya.

    Di sisi lain Jawa Timur, diprediksi masih akan kembali menjadi wilayah asal maupun tujuan pergerakan masyarakat yang melakukan perjalanan selama momen libur Hari Raya Idul Fitri 2025.

    Pada 2024, di skala nasional, Jawa Timur menjadi daerah asal pergerakan masyarakat dengan peningkatan sebesar 16 persen dan peningkatan  kedatangan atau masuk Jawa Timur sebanyak 13 persen.

    “Tahun ini peningkatan pergerakan ke luar bisa sampai 18 persen dan kedatangan (masuk wilayah Jatim) 17 persen,” tuturnya.

    Komarudin menambahkan Polda Jatim memastikan kesiapan jalur tol yang akan digunakan untuk mengrai kemacetan selama arus mudik serta memastikan fasilitas pendukung untuk menunjang kenyamanan pemudik.

    Di antaranya Polda Jatim telah menyiapkan 10 titik lelah yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Empat titik di antaranya berada di jalur tol sementara sisisanya berada di jalur arteri yang akan dilengkapi dengan toilet khusus wanita serta fasilitas lainnya.

    “Termasuk juga di tol Kraksaan, saat ini dilakukan finishing. Semoga bisa dimanfaatkan untuk memperpendek jalur tempuh. Sarpras lain dan rest area juga dipersiapkan,” katanya.

  • Ruas Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Dibuka Terbatas untuk Mudik Lebaran 2025 – Halaman all

    Ruas Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Dibuka Terbatas untuk Mudik Lebaran 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah memastikan sebagian ruas jalan tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo akan difungsikan secara terbatas pada musim mudik Lebaran 2025.

    Sebagian ruas itu adalah ruas Prambanan-Purwomartani sepanjang 6,7 km. Proyek tol ini belum beroperasi penuh, tetapi akan dibuka secara fungsional guna memperlancar arus mudik.

    Keputusan ini bertujuan untuk mengurai kemacetan, terutama di ruas Klaten-Prambanan, yang selama ini menjadi titik krusial pada musim liburan.

    “Insyaallah dapat difungsionalkan untuk Lebaran 2025,” kata Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dikutip dari siaran pers pada Senin (24/2/2025).

    Dody mengatakan, pengoperasian ini difokuskan untuk mengurangi kepadatan di titik exit tol Prambanan, yang selama musim libur sering mengalami kemacetan parah.

    Ruas Prambanan-Purwomartani sejatinya memiliki panjang 11,48 km. Tidak semua itu difungsionalkan. Jalur yang akan dibuka terbatas berada pada Sta 30+875 hingga Sta 37+650. 

    Jalur yang dibuka pun hanya jalur B dan diperuntukkan bagi kendaraan Golongan I.

    Rencananya, ruas ini akan dibuka mulai pukul 06.00 WIB hingga 18.00 WIB, tetapi dapat berubah sesuai diskresi pihak kepolisian. Exit tol sementara akan ditempatkan di jalan LPMP, Kabupaten Sleman.

    Adapun saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024, ruas Klaten-Prambanan mengalami kemacetan parah akibat lonjakan volume kendaraan.

    Oleh karena itu, dengan difungsikannya ruas tol Prambanan-Purwomartani, diharapkan kendaraan dari Solo menuju Yogyakarta dan sebaliknya memiliki jalur alternatif yang lebih lancar.

    Total panjang tol Solo-Yogyakarta-NYIA sendiri mencapai 96,5 km, di mana saat ini 22,3 km sudah beroperasi penuh.

    Pada musim mudik Lebaran 2025, ruas Klaten-Prambanan sepanjang 8,6 km akan difungsionalkan sepenuhnya, sedangkan ruas Prambanan-Purwomartani sepanjang 6,7 km akan beroperasi secara terbatas.

  • Kesal Jalan di Makassar Ditutup, Sopir Truk: "Kalau untuk Rakyat, Kau (Mahasiswa) ke Jakarta" Regional 24 Februari 2025

    Kesal Jalan di Makassar Ditutup, Sopir Truk: "Kalau untuk Rakyat, Kau (Mahasiswa) ke Jakarta" Regional 24 Februari 2025

    Kesal Jalan di Makassar Ditutup, Sopir Truk: “Kalau untuk Rakyat, Kau (Mahasiswa) ke Jakarta”
    Tim Redaksi
    MAKASSAR, KOMPAS.com –
    Puluhan mahasiswa masih bertahan melakukan unjuk rasa di depan Universitas Muslim Indonesia (UMI)
    Makassar
    , hingga Senin (24/2/2025) malam pukul 21.21 Wita.
    Aksi ini berkaitan dengan penolakan terhadap
    efisiensi anggaran
    yang direncanakan pemerintah.
    Sejak siang, mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Fly Over, Jalan Urip Sumiharjo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
    Mereka memblokade dua ruas jalan penghubung dengan menggunakan batang bambu dan membakar ban bekas, yang mengakibatkan arus lalu lintas di kawasan tersebut lumpuh total.
    Banyak pengendara terpaksa memutar balik untuk menghindari kemacetan, bahkan beberapa pengendara motor nekat memasuki kawasan tol.
    Sopir truk, Daeng Rala, mengungkapkan bahwa dirinya sudah terjebak macet sejak siang.
    Ia mengeluhkan aksi unjuk rasa yang terus berlanjut.
    “Saya juga bingung setiap hari demo, tutup jalan, kita ini punya pekerjaan terbengkalai semua,” ungkapnya saat berbincang dengan
    Kompas.com
    , Senin malam.
    Ia juga menambahkan bahwa mahasiswa seharusnya tidak terus-menerus melakukan aksi yang merugikan masyarakat.
    “Kalau memang untuk rakyat, kau (mahasiswa) ke Jakarta, demo di sana jangan di sini,” ucapnya.
    Pengendara roda dua, Dahlia, juga menyatakan rasa kesalnya terhadap aksi tersebut. “Saya tadi sudah ke sana, kenapa tutup jalan lama sekali, petugas juga tidak bikin apa-apa,” kata dia.
    Gelombang unjuk rasa ini merupakan bagian dari protes yang lebih luas di Makassar, menolak efisiensi anggaran yang direncanakan pemerintah, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan.
    Menurut informasi, pemerintah menargetkan efisiensi anggaran hingga 44 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 750 triliun pada tahun pertama kepemimpinannya.
    Anggaran tersebut diharapkan dapat digunakan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis dan mendanai BPI Danantara.
    Pemerintah berharap kebijakan efisiensi ini dapat memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.