Kasus: Kemacetan

Liputan6.com, Yogyakarta – Presiden Prabowo Subianto pada Senin (17/2/2025) lalu di Istana Negara, melanjutkan Paket Ekonomi Stimulus untuk Ramadan-Lebaran 2025 yang mencakup diskon tiket harga pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja, program pariwisata mudik lebaran, dan stabilitas harga pangan. Paket Ekonomi Stimulus untuk Ramadan-Lebaran 2025 ini menurut pakar sekaligus Sekretaris Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM Dewanti, sangat baik dan mengurangi beban masyarakat. “Diharapkan dengan adanya stimulus itu tentunya dapat membantu masyarakat yang pengeluarannya cukup banyak untuk mendapatkan akses lebih besar terhadap tarif pesawat maupun juga tarif tol,” ucapnya, Senin (24/2/2025).

Paket Ekonomi Stimulus sebelumnya pemerintah sudah berhasil melaksanakan program dengan penambahan fasilitas dan kapasitas transportasi di berbagai jalur, seperti darat, udara, dan juga laut misalnya program mudik gratis dengan total 38.772 penumpang dan 2.320 sepeda motor. Namun Dewanti menilai pemerintah harus memperhatikan imbas kebijakan ini mulai dari sisi positif dan negatifnya, termasuk juga efek-efek dominonya jika kebijakan ini diterapkan salah satunya menyiapkan kemungkinan adanya meningkatnya lonjakan pemudik melebihi periode Natal dan Tahun Baru. “Kalau kita cermati itu jumlah angkutan saat lebaran itu lebih banyak, misalnya mungkin tiga kali lipat dari pergerakan Nataru. Nah, ini tentunya perlu antisipasi lebih,” ingatnya.

Selain itu, pemerintah juga perlu memikirkan betul-betul infrastruktur pendamping seperti jalan tol, termasuk fasilitas rest area dan juga ruang tunggu yang layak. Lalu adanya penggunaan angkutan pribadi maupun umum yang nantinya akan dipilih oleh para calon pemudik. “Harapannya banyak yang mau menggunakan angkutan umum sehingga mengurangi penggunaan angkutan pribadi,” jelasnya.

Diskon tarif tol ini menurut Dewanti dapat memberikan kemungkinan meningkatnya pengguna jalan tol dan mempengaruhi memadatnya pengguna jalanan biasa saat keluar dari jalan tol. Sehingga perlu adanya antisipasi berbagai kemungkinan kemacetan dan kecelakaan yang bisa terjadi. “Hal ini dapat mengurangi tingkat kemacetan dan juga tingkat kecelakaan,” ujarnya.

Dewanti menilai untuk melaksanakan kebijakan ini perlu adanya koordinasi pemerintah dengan masyarakat, pihak operator dan maskapai dan pihak terkait. “Apakah dengan penurunan tarif itu bagaimana dampak terhadap operator? Jangan sampai begini, dengan penurunan itu ada aspek-aspek yang dikorbankan bagi konsumen. Jangan sampai nanti misalnya penyamanannya dikurangi atau mungkin juga keselamatannya ini agak berkurang, ini tentunya harus dijaga,” ujarnya.

Penting juga memperhitungkan kemampuan pemerintah menyediakan anggaran, misalnya dalam memberikan subsidi khususnya untuk angkutan umum, hal tersebut harus sampai di tangan masyarakat agar mereka dapat mendapatkan mudahan dan juga tarif yang lebih terjangkau. Hal ini agar tidak terjadi keruwetan atau pun permasalahan lebih lanjut yang mungkin terjadi di masyarakat. “Perlu ada suatu perencanaan yang jelas yang matang ya, dan itu perlu diinformasikan ke masyarakat ya, secara luas. Lebih awal itu lebih bagus ya, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan,” pesannya.

Dewanti mengusulkan pemerintah membuat kebijakan untuk meminimalisir macet jelang lebaran dengan belajar dari pengalaman dalam penanganan mudik lebaran tahun-tahun sebelumnya agar arus mudi lancar dan minim kecelakaan parah. Ia pun memuji rencana pemerintah menerapkan WFA (work from anywhere) menjelang libur panjang yang dapat memecah kepadatan mudik dalam waktu yang lebih panjang.

“Saya kira pemerintah ini masih punya waktu ya, ini sampai nanti menjelang lebaran, paling tidak kira-kira satu bulan untuk mempersiapkan segala sesuatunya dan mestinya juga antisipasi itu menjadi lebih penting dan juga bagaimana melibatkan berbagai pihak,” ujarnya berkaitan dengan diskon tarif tol saat mudik lebaran.