Xcloud.id

Kasus: Kemacetan

  • Viral D’Masiv Jadi Nama Halte Transjakarta, Rian sang Vokalis: Kita Beli

    Viral D’Masiv Jadi Nama Halte Transjakarta, Rian sang Vokalis: Kita Beli

    Jakarta, Beritasatu.com – Beredarnya foto halte bus Transjakarta di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan yang menggunakan nama grup band D’Masiv membuat Rian sang vokalis buka suara.

    Beredarnya viral foto D’Masiv menjadi nama halte diunggah pertama kali oleh sang vokalis D’Masiv, Rian. Ia mengaku, nama halte tersebut telah dibeli oleh D’Masiv.

    “22 tahun D’MASIV beli halte @PT_Transjakarta,” kata Rian D’Masiv dikutip dari akun X miliknya, Senin (3/3/2025).

    Pemilik nama asli Rian Ekky Pradipta ini mengaku, membeli halte lebih mudah ketimbang harus menantikan klub sepak bola Manchester United menang.

    “Lebih masuk akal ternyata daripada menunggu MU menang,” ujarnya sambil tertawa.

    Sebelumnya, perubahan nama halte dari Halte Petukangan Utara menjadi Halte Petukangan D’Masiv diunggah pada akun media sosial Transjakarta di X dan Instagram.

    Pada unggahan akun @TfJakarta di X, terlihat sebuah peta yang menunjukkan nama halte baru tersebut, Halte Petukangan D’Masiv, di Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan.

    “Meski kemacetan Kreo kerap membuat kita berantakan, tak karuan, dan tak berdaya, jangan menyerah dengan koridor 13 ya teman-teman,” tulis akun tersebut.

  • Mendagri Tito Terbitkan Surat Edaran Mudik Lebaran 2025, Ini Bocorannya!

    Mendagri Tito Terbitkan Surat Edaran Mudik Lebaran 2025, Ini Bocorannya!

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.6.1/749/SJ tertanggal 17 Februari 2025 terkait dengan kelancaran arus mudik Lebaran 2025.

    “Mendukung dan memastikan kelancaran arus lalu lintas pada masa mudik Lebaran, terutama pada daerah-daerah asal, pelintasan, dan tujuan mudik Lebaran 2025,” kata Mendagri sebagaimana tertulis dalam SE tersebut dikutip dari Antara, Senin (3/3/2025). 

    Lebih lanjut, SE Nomor 400.6.1/749/SJ yang ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia tersebut meminta pemerintah daerah (pemda) agar siap siaga dukung kelancaran arus mudik Lebaran 2025.

    Dalam SE tersebut, Mendagri meminta pemda agar berkoordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi potensi kerawanan dan gangguan.

    Hal ini termasuk pada titik rawan bencana yang spesifik atau memiliki kecenderungan khusus sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

    Di sisi lain, pemda juga diminta membentuk posko Lebaran 2025 bersama Forkopimda dan pemangku kepentingan terkait. Hal ini untuk mengoordinasikan kesiapsiagaan serta melakukan sinergi, fasilitasi, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan sejak 24 Maret sampai dengan 7 April 2025.

    Sebagaimana tertuang dalam beleid tersebut, pemda juga diminta memperkuat sistem transformasi dengan fokus pada kapasitas, keselamatan, dan kenyamanan penumpang. Hal ini salah satunya termasuk pada uji kir berkala terhadap bus kendaraan antarkota guna memastikan kendaraan yang beroperasi memenuhi standar keselamatan, kelayakan teknis, dan tidak melebihi kapasitas angkut. 

    Di samping itu, pemda juga diminta mempersiapkan infrastruktur pendukung dan fasilitas umum, salah satunya melakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan rusak sesuai dengan kewenangan masing-masing.

    Hal ini, baik jalan provinsi, kabupaten, maupun kota yang menjadi jalur mudik Lebaran, serta mempercepat pengadaan barang/jasa terkait dengan perbaikan dan pemeliharaan jalan daerah.

    Mendagri juga meminta Pemda ikut serta dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum untuk kelancaran mudik.

    “Mempersiapkan langkah-langkah mitigasi risiko kejadian bencana seperti hidrometeorologi, vulkanologi, dan kebakaran yang dapat mengganggu kelancaran aktivitas arus mudik Lebaran,” ujarnya.

    Di samping itu, pemda juga didorong untuk meningkatkan pelayanan umum bagi pemudik, di antaranya meningkatkan efektivitas layanan informasi melalui layanan call center di daerah untuk penyediaan informasi terkait dengan lalu lintas, cuaca, dan kejadian darurat.

    Kedua, mengoptimalkan koordinasi dengan rumah sakit, puskesmas, dan instansi kesehatan untuk memastikan kesiapan kesehatan di daerah yang dibutuhkan oleh pemudik.

    Ketiga, membentuk pos satgas di daerah yang rawan kecelakaan untuk meningkatkan pengawasan dan respons cepat terhadap insiden di jalan. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, Polri, dan TNI.

    Dapat pula melakukan rekayasa lalu lintas bila perlu untuk menghindari kemacetan dan memperlancar arus kendaraan.

    “Melaporkan pelaksanaan kesiapsiagaan pemda dalam mendukung arus mudik Lebaran 2025 secara berjenjang kepada Mendagri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,” demikian isi SE Mendagri Nomor 400.6.1/749/SJ.

  • Istana Imbau Pekerja Swasta WFA, Pengusaha Bilang Begini

    Istana Imbau Pekerja Swasta WFA, Pengusaha Bilang Begini

    Jakarta –

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menegaskan bahwa flexible working arrangement (FWA) atau work from anywhere (WFA) pada sektor swasta tidak dapat diterapkan secara seragam mengingat karakteristik usaha yang beragam.

    Hal itu APINDO ungkap menyusul imbauan Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Adita Irawati, yang mengimbau sektor swasta menerapkan WFA jelang Lebaran. Sementara saat ini, pemerintah diketahui tengah menyiapkan skema WFA bagi aparat sipil negara (ASN).

    Ketua Umum APINDO Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, ada beberapa sektor yang dapat menerapkan WFA pada pekerjanya, seperti teknologi informasi dan profesi kreatif. Namun sektor manufaktur, ritel, logistik, dan pariwisata tetap membutuhkan kehadiran fisik pekerja di lokasi untuk menjaga kelancaran operasional.

    “APINDO memahami intensi pemerintah untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat. Namun, implementasi kebijakan ini tidak dapat disamaratakan ke seluruh sektor usaha, mengingat karakteristik masing-masing sektor yang sangat beragam,” kata Shinta kepada detikcom, Senin (3/3/2025).

    Shinta menegaskan APINDO menilai usul WFA jelang periode Lebaran sebagai kebijakan perlu dikaji lebih dalam, terutama dari sudut pandang produktivitas dan keberlangsungan operasional dunia usaha.

    WFA pada periode tertentu, kata Shinta, jelang hari besar keagamaan perlu memperhitungkan kebutuhan pemenuhan lonjakan permintaan dan konsumsi masyarakat.

    “Jika kebijakan WFA diterapkan tanpa perencanaan dan perhitungan yang matang, tentu berpotensi adanya risiko gangguan pada rantai pasok yang dapat memengaruhi stabilitas pasokan di pasar,” tegasnya.

    Shinta menegaskan, perlunya keterlibatan semua pihak dalam mengambil kebijakan WFA pada sektor swasta. Tidak hanya pemerintah pusat, melainkan juga pengusaha, karyawan, dan pemerintah daerah.

    Ia menilai, keterlibatan seluruh pihak ini penting untuk memastikan kebijakan yang ditelurkan tidak mengganggu stabilitas operasional dunia usaha, terutama di sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian.

    “Kebijakan seperti WFA seharusnya bersifat opsional dan diserahkan kepada kebijakan internal masing-masing perusahaan, agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik setiap sektor usaha,” tutupnya.

    Dikutip dari detikNews, Juru bicara PCO, Adita Irawati menyampaikan, pemerintah mendorong masyarakat mudik lebih cepat untuk menghindari kemacetan jelang dan sesudah Lebaran. Langkah itu didorong dengan bekerja dan belajar dari mana pun dengan konsep FWA atau WFA, termasuk sektor swasta.

    Mulanya, ia mengatakan bahwa Pemerintah melalui Kementerian PAN-RB tengah menyiapkan aturan WFA bagi ASN.

    “Untuk FWA ini, Kementerian PAN-RB tengah mempersiapkan aturannya sebagai acuan aparat sipil negara menerapkannya,” kata Adita Irawati dikutip detikNews, Jumat (28/2/2025).

    Di sisi lain, pemerintah juga mendorong perusahaan swasta agar melakukan kebijakan WFA. Adita meminta pelaksanaan FWA bagi swasta didorong bagi yang memungkinkan.

    “Tak hanya ASN, bagi karyawan di perusahaan-perusahaan swasta pun diimbau dapat memberlakukan kebijakan internal masing-masing untuk pelaksanaan FWA bagi sebagian karyawan yang memang dimungkinkan,” ujar Adita.

    (rrd/rrd)

  • Cuti Bersama dan Libur Nasional Lebaran 2025, Catat Tanggalnya – Page 3

    Cuti Bersama dan Libur Nasional Lebaran 2025, Catat Tanggalnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Jelang Lebaran 2025, masyarakat Indonesia sudah mulai menantikan informasi penting: kapan tanggal cuti bersama dan libur nasional Idul Fitri?

    Pemerintah telah resmi menetapkan jadwal tersebut melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. Informasi ini penting untuk perencanaan mudik dan berbagai aktivitas selama periode Lebaran. Tahun ini, Idul Fitri 1446 H jatuh pada Senin, 31 Maret dan Selasa, 1 April 2025.

    Selain dua hari libur nasional tersebut, pemerintah juga memberikan tambahan cuti bersama selama empat hari. Dengan tambahan cuti bersama ini, masyarakat akan memiliki waktu yang lebih panjang untuk berkumpul bersama keluarga dan merayakan Idul Fitri.

    Hal ini tentu saja sangat dinantikan, mengingat momen Lebaran merupakan waktu istimewa bagi seluruh keluarga di Indonesia.

    Dengan mengetahui jadwal cuti bersama dan libur nasional ini, masyarakat dapat merencanakan perjalanan mudik dan aktivitas lainnya dengan lebih matang. Perencanaan yang baik akan membantu meminimalisir berbagai kendala yang mungkin terjadi, seperti kemacetan lalu lintas dan kesulitan mencari akomodasi.

    Informasi ini juga sangat bermanfaat bagi para pelaku usaha untuk mempersiapkan operasional bisnis mereka selama periode libur Lebaran.

  • ASN Jabar Masuk Kantor Lebih Pagi Selama Ramadhan, Dedi Mulyadi: Jangan Banyak Mengeluh

    ASN Jabar Masuk Kantor Lebih Pagi Selama Ramadhan, Dedi Mulyadi: Jangan Banyak Mengeluh

    Liputan6.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Jawa Barat untuk bersyukur dan tidak mengeluhkan kebijakan terkait perubahan jam kerja selama bulan suci Ramadhan 2025.

    Diketahui, aturan baru tersebut berlaku di Kantor Sekretariat Daerah (Gedung Sate) dan kantor perangkat daerah beserta unit-unit kerja di bawahnya.

    “Hari Senin memang akan dimulai jam kerjanya diubah menjadi jam 06.30, dan saya tegaskan itu adalah bagian dari mindset berpikir kita yang harus segera dibenahi agar selesai sahur, solat subuh tidak terus tidur lagi,” kata Dedi dalam unggahan di akun Instagram miliknya @dedimulyadi71, dikutip pada Senin, 3 Maret 2025.

    Selain itu, Dedi menilai jam masuk yang lebih pagi tersebut memiliki keunggulan dari sisi efisiensi, yakni mengurangi potensi kemacetan lantaran aktivitas berangkat kerja dan sekolah yang bersamaan.

    “Saya paham bahwa kebijakan itu ada juga yang tidak menerima dengan alasannya kepagian, harus ngurus anak dulu, nganter anak dulu, berbagai hal diucapkan, ya maklum kebijakannya baru di provinsi. Kalau dulu saya jadi Bupati Purwakarta, sudah bisa berjalan bertahun-tahun dan efektif,” ucapnya.

    Di sisi lain, Dedi meminta ASN untuk memperbanyak rasa syukur. Menurutnya, produktivitas tidak memengaruhi besaran gaji yang akan diterima ASN.

    “Kita ini jadi ASN harus bersyukur banget. Kenapa? ASN itu produktif, tidak produktif bekerja, gajinya sama,” imbuhnya.

    Dedi pun mengaku prihatin dengan hal tersebut. “Bahkan, di ASN itu terkadang saya merasa prihatin, yang rajin kerja gajinya segitu, yang malas gajinya segitu. ASN itu gak kerja pun gajinya bisa 13 kali bahkan 14 kali dengan istilah-istilah lain, tunjangan kinerjanya sangat tinggi menurut,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Dedi juga menyoroti soal aktivitas kerja monoton dari para ASN. “Kemudian jam kerjanya begitu, masuk pagi keluar sore dan setiap hari tidak ada perubahan. Di ASN itu tidak ada PHK, kecuali diberhentikan dengan alasan tertentu,” katanya.

    Maka dari itu, Dedi meminta ASN untuk bekerja dengan baik sebagaimana sumpah jabatan, termasuk berhenti mengeluh.

    “Jangan terlalu banyak mengeluh, jangan terlalu banyak ngomong sana ngomong sini, apalagi ASN berkomentar di media sosial tentang sesuatu yang semestinya dia jalani karena ASN itu terikat dengan sumpah jabatan akan bekerja dengan baik, siap ditempatkan di mana pun,” tandasnya.

     

    Penulis: Arby Salim

  • Antisipasi Kemacetan Mudik 2025, Polri-Jasa Raharja Survei Jalur Pulau Jawa – Page 3

    Antisipasi Kemacetan Mudik 2025, Polri-Jasa Raharja Survei Jalur Pulau Jawa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Korlantas Polri bersama PT Jasa Raharja melanjutkan giat survei jalur dalam rangka persiapan Operasi Ketupat 2025 menghadapi momen mudik Lebaran. Survei ini mencakup wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Jawa Barat.

    Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho memimpin giat tersebut didampingi Direktur Operasional PT Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, hingga jajaran Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan stakeholder terkait lainnya.

    Agus menyampaikan apresiasi atas rencana strategi yang dipaparkan oleh Kasatlantas Polrestabes Bandung Kompol Danu Raditya Atmaja, Kasatlantas Polres Tasikmalaya AKP Riki Kustiawan, dan Kasat Lantas Polres Garut Iptu Aang Andi Suhandi, terkait kondisi terkini jalur di wilayahnya, serta gambaran rinci mengenai kesiapan jalur di sana.

    “Tata kelola persiapan Operasi Ketupat sudah cukup bagus, tapi jangan terlalu percaya diri. Silakan kuasai betul, bila perlu silakan lakukan tactical floor game. Jadi kita tidak boleh lengah, seperti yang disampaikan Kabag Ops tadi, jangan sampai meninggalkan tempat,” tutur Agus dalam keterangannya, Senin (3/3/2025).

    “Kepadatan dan perlambatan pasti ada, yang tidak boleh itu ada kemacetan. Maka dari itu, pastikan betul skenario-skenario itu bisa mencairkan sebelum terjadi kemacetan. Jadi belum sampai macet, Anda sudah mengalihkan, Anda sudah mengambil tindakan,” sambungnya.

    Dia menekankan bahwa tugas dari Polri dan stakeholder lainnya adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, khususnya saat momen arus mudik dan balik Lebaran 2025.

    “Harus kita jamin bahwa arus mudik, arus balik, situasi kamtibmas, dan situasi kamseltibcarlantas betul-betul aman, selamat, tertib, dan lancar. Masih banyak waktu untuk kita perbaiki, dan selalu pastikan update dan cara bertindak terakhir seperti apa,” ungkap Agus.

     

  • 4 Klarifikasi Rano Karno Dituduh Parkir Sembarangan di Stasiun MRT: Cuma Turun Sebentar Megapolitan

    4 Klarifikasi Rano Karno Dituduh Parkir Sembarangan di Stasiun MRT: Cuma Turun Sebentar Megapolitan

    Klarifikasi Rano Karno Dituduh Parkir Sembarangan di Stasiun MRT: Cuma Turun Sebentar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Gubernur Jakarta
    Rano Karno
    memberikan klarifikasi terkait video viral di media sosial yang menunjukkan rombongan kendaraannya dituding
    parkir sembarangan
    di area Stasiun
    MRT Lebak Bulus
    , Jakarta Selatan.
    Rano menegaskan, kendaraan tersebut tidak parkir sembarangan, tetapi hanya berhenti sebentar.
    “Saya cuma berhenti
    doang
    sebentar di area itu,” kata Rano saat ditemui di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Senin (3/3/2025).
    Rano menjelaskan, setiap kali berkunjung ke suatu wilayah, rombongan kendaraannya selalu berhenti untuk menurunkannya di pinggir jalan.
    Ia mengakui, saat proses tersebut, jalanan memang menjadi macet.
    “Sama seperti sekarang, saya tadi turun di ujung gang, pasti jalanan macet, tapi itu cuma sebentar. Parkirnya tetap di tempat seharusnya,” jelasnya.
    Sebelumnya, video yang menunjukkan rombongan kendaraan Rano Karno diparkir di area Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, menjadi sorotan publik setelah diunggah oleh akun Instagram @jilal.mardhani.
    Dalam video tersebut, perekam menuding Rano Karno bersikap arogan karena kendaraannya parkir di area
    drop-off
    penumpang MRT.
    A post shared by Jilal Mardhani (@jilal.mardhani)
    “Ran, sori ya. Lu temen gua, tapi kok jadi bre*** kayak gini lu. Ini tempat publik,
    lho
    . Apa-apaan lu kayak gini, lu baru jadi Wagub belagu kayak begini lu,” ucap Jilal dalam video yang diunggah pada Selasa (25/2/2025).
    Menanggapi video yang ramai diperbincangkan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta Syafrin Liputo membantah tuduhan bahwa rombongan
    Rano Karno parkir sembarangan
    .
    “Lokasi tersebut adalah
    lay bay
    yang berfungsi juga sebagai lokasi untuk
    drop off
    penumpang MRT,” kata Syafrin saat dikonfirmasi pada Kamis (27/2/2025).
    Menurutnya, kemacetan yang terjadi di sekitar Stasiun Lebak Bulus pada saat itu disebabkan oleh kegiatan peninjauan yang dilakukan rombongan Wakil Gubernur.
    “Kendaraan Wagub Rano beserta rombongan
    drop-off
    di lokasi tersebut karena memang
    drop-off
    area bagi penumpang MRT,” ujar Syafrin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI sepekan, Satpol PP siaga Ramadhan hingga omzet ayam gelonggongan

    DKI sepekan, Satpol PP siaga Ramadhan hingga omzet ayam gelonggongan

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta di kanal Metro ANTARA pada sepekan kemarin masih layak untuk Anda simak hari ini mulai dari Satpol PP DKI antisipasi gangguan ketertiban saat Ramadhan dan Lebaran hingga Omzet penjualan ayam gelonggongan di Jaksel capai Rp10 juta/hari.

    Berikut rangkumannya:

    Transjakarta terapkan prosedur terbaru pelaporan barang tertinggal

    PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menerapkan prosedur terbaru dalam pelaporan barang penumpang yang tertinggal di seluruh layanan, mulai dari BRT (Bus Rapid Transit), non-BRT, hingga mikrotrans.

    Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu, merinci penumpang yang merasa barangnya tertinggal dapat membuat laporan melalui Omnichannel Transjakarta yaitu laman X (@pt_transjakarta), Facebook (PT. Transportasi Jakarta, Instagram (@infotije), Customer Care (1500102), dan Whatsapp (0818 0450 0102).

    Baca selengkapnya di sini.

    Satpol PP DKI antisipasi gangguan ketertiban saat Ramadhan dan Lebaran

    Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menjalin sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk melakukan pengawasan dalam upaya mengantisipasi terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di seluruh wilayah selama Ramadhan dan Lebaran.

    Beberapa hal utama yang menjadi perhatian antara lain pengawasan terhadap keberadaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti pengemis, manusia gerobak, manusia karung yang biasa marak memanfaatkan situasi Ramadhan.

    Baca selengkapnya di sini.

    DKI tegaskan “lay bay” dibangun untuk kurangi kemacetan

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan tempat berhenti sementara (lay bay) di Stasiun MRT Lebak Bulus dibangun untuk mengurangi kemacetan.

    “Untuk mengatur alur menurunkan (drop off) penumpang, fasilitas ‘lay bay’ dibuat agar tidak terjadi penumpukan penumpang yang berpotensi menyebabkan kemacetan,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Sabtu.

    Baca selengkapnya di sini.

    441.675 tiket kereta api Lebaran terjual

    Sebanyak 441.675 tiket kereta api jarak jauh untuk perjalanan mudik di bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah hingga Lebaran 2025 telah terjual.

    “Hingga saat ini, sebanyak 441.675 tiket telah terjual, dengan tingkat okupansi mencapai 45 persen,” kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Baca selengkapnya di sini.

    Omzet penjualan ayam gelonggongan di Jaksel capai Rp10 juta/hari

    Polres Metro Jakarta Selatan menyebutkan omzet penjualan ayam gelonggongan yang diterima oleh pelaku berinisial SY saat melakukan aksinya di Pasar Kebayoran Lama, mencapai 10 juta per hari.

    “Omzet variatif, namun untuk pemotongan yang bisa dilakukan oleh saudara SY dalam satu hari bisa sampai 100 sampai 200 ekor ayam potong yang dijual mulai harga Rp30 ribu sampai Rp50 ribu,” kata Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Bima Sakti kepada wartawan di Pasar Kebayoran Lama Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Bernadus Tokan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Satpol PP DKI antisipasi gangguan ketertiban saat Ramadan dan Lebaran

    Satpol PP DKI antisipasi gangguan ketertiban saat Ramadan dan Lebaran

    Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menjangkau 659 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam Operasi Bina Tertib Praja selama 1-9 Agustus 2024. ANTARA/HO-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta/pri.

    Satpol PP DKI antisipasi gangguan ketertiban saat Ramadan dan Lebaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 02 Maret 2025 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menjalin sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk melakukan pengawasan dalam upaya mengantisipasi terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di seluruh wilayah selama Ramadan.

    Beberapa hal utama yang menjadi perhatian antara lain pengawasan terhadap keberadaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti pengemis, manusia gerobak, manusia karung yang biasa marak memanfaatkan situasi Ramadan.

    “Kemudian mencegah aktivitas konvoi saat menjelang buka puasa, setelah tarawih, ataupun menjelang sahur yang berpotensi menimbulkan gesekan atau tawuran,” kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

    Kemudian, Satpol PP juga melakukan pengawasan operasional usaha hiburan dan pariwisata selama Bulan Ramadan yang diatur berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 18 tahun 2018 tentang Penyelenggara Usaha Pariwisata dan sesuai Surat Pengumuman Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta nomor e-0001 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Pada Bulan Suci Ramadan Dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1446 H / 2025 M.

    Satriadi mengimbau kepada Pelaku Usaha Tempat Hiburan Malam dan Usaha Pariwisata untuk  secara sadar dan bertanggung jawab mengikuti aturan yang ditetapkan dan menghormati masyarakat lain yang sedang menjalankan ibadah.

    Selain itu, dia juga mengimbau kepada masyarakat hendaknya menyisihkan sebagian rezekinya untuk menyalurkannya melalui Lembaga Sosial yang resmi ataupun langsung di masjid atau mushalla.

    “Terkait dengan warga yang berniat membuka usaha dengan menjual takjil atau menu berbuka puasa juga diimbau untuk tetap tertib berdagang tanpa menimbulkan gangguan pada masyarakat lain pengguna fasilitas umum seperti kemacetan lalu lintas,” kata Satriadi.

    Satriadi berharap warga masyarakat juga saling menghormati dan menahan diri tidak melakukan aktifitas-aktifitas yang dapat mengganggu kekhusyukan pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan.

    Sumber : Antara

  • Warga Rela Desak-desakan demi Berburu Takjil di Benhil Megapolitan 2 Maret 2025

    Warga Rela Desak-desakan demi Berburu Takjil di Benhil Megapolitan 2 Maret 2025

    Warga Rela Desak-desakan demi Berburu Takjil di Benhil
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pasar Bendungan Hilir (Benhil) Jakarta Pusat, dipadati warga yang berburu
    takjil
    , Minggu (2/3/2025). Setiap tahunnya, di kawasan Benhil menggelar Bazar
    Takjil
    Ramadhan.
    Bazar takjil di Benhil ini diadakan persis di depan Polsek Metro Tanah Abang.
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi sekitar 15.29 WIB, Bazar Takjil di Benhil sudah dipadati oleh warga.
    Bahkan, warga rela mengantre panjang dan berdesak-desakan untuk berburu takjil di Benhil.
    Tak hanya warga Benhil, warga yang berburu takjil di lokasi itu juga datang dari berbagai daerah di Jakarta.
    Salah satunya adalah Liana (27) yang merupakan Warga Cilandak, Jakarta Selatan.
    Ia rela jauh-jauh datang ke Benhil karena penasaran dengan berbagai makanan yang dijual di bazar ini.
    “Sebenarnya, tujuan utamanya main. Cuma kebetulan di sosmed katanya enak, jadi coba ke sini mumpung main di daerah sini,” kata Liana saat diwawancarai Kompas.com di lokasi, Minggu.
    Para penjual, menjejerkan dagangannya di atas meja warna hitam. Berbagai aneka makanan dan minuman tersedia di bazar ini.
    Di antaranya, pempek, aneka bubur, gorengan, ayam panggang, lupis, kelepon, es kelapa, es jeruk, es timun, aneka pepes, dan masih banyak lagi.
    Membludaknya pengunjung membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi tersendat.
    Kemacetan mengular sepanjang Jalan Benhil. Hal itu disebabkan karena sebagian bahu jalan digunakan untuk parkir warga yang berburu takjil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.