Kasus: Kemacetan

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, membantah memotong uang kompensasi terhadap sopir angkutan kota (Angkot) di jalur Puncak.

Walau demikian, Organda mengakui anggotanya menerima sejumlah uang dari sopir yang disebut sebagai uang terima kasih.

Diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil kebijakan menghentikan sementara operasional angkot di jalur Puncak Bogor selama sepekan saat musim libur lebaran 2025 untuk mengantisipasi kemacetan.

Sebagai pengganti penghasilan, para sopir angkot akan menerima kompenasi sebesar Rp1,5 juta yang terdiri dari Rp1 juta uang tunai dan Rp500 ribu berbentuk sembako.

Namun baru-baru ini beredar kabar jika adanya pemotongan terhadap kompensasi tersebut sebesar Rp200 ribu, sehingga sopir angkot hanya menerima Rp800 ribu.

Atas hal tersebut, Sekretaris DPC Organda Kabupaten Bogor, Haryandi membantah jika adanya pemotongan uang kompensasi untuk sopir angkot.

Berdasarkan hasil penelusurannya, hal tersebut merupakan inisiatif dari sejumlah pengurus komunitasnya masing-masing.

“Itu tidak benar adanya, tetapi betul ada anggota kami di lapangan menerima sejumlah uang sebagai ucapan terimakasih yang sifatnya seikhlasnya dari beberapa para pengurus paguyuban atau komunitas,” ujarnya kepada wartawan di Simpang Gadog, Kamis (3/4/2025).

Haryandi mengungkapkan, uang yang terhimpun sebagai ucapan terimakasih tanpa dipatok dari para sopir angkot tersebut berjumlah Rp3,2 juta.

Ia pun menegaskan jika dalam menghimpun uang tersebut tanpa ada paksaan dan juga tidak semua sopir angkot memberikan kontribusinya.

Sementara itu, ia menjelaskan imbalan tersebut diberikan sebagai ucapan terimakasih karena timnya telah membantu proses pendataan dalam waktu singkat setelah kebijakan itu diambil.

“Sekali lagi kami dari Organda Kabupaten Bogor menyatakan bahwa hal pemotongan itu tidak benar adanya, tetapi hanya menerima imbalan terimaksih sesuatu yang sekali lagi sifatnya sukarela,” katanya.

Puluhan Sopir Angkot Tetap Beroperasi Saat Libur Lebaran

Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat menemukan terdapat puluhan angkot yang masih nekad beroperasi di jalur Puncak, Bogor.

Padahal, Gubernur Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi sudah mengeluarkan instruksi agar tidak ada angkot yang beroperasi guna mengantisipasi kemacetan di jalur Puncak Bogor selama libur lebaran 2025.

Selama diliburkan 7 hari, para sopir angkot mendapatkan kompensasi sebesar Rp1,5 juta untuk menutup penghasilannya.

“Ada sekitar 20 kendaraan yang saat ini seharusnya tidak beroperasi sudah menerima kompensasi,” kata Sekretaris Dishub Provinsi Jawa Barat, Dhani Gumelar di Simpang Gadog, Kamis (3/4/2024).

Dhani Gumelar mengatakan, para sopir angkot yang masih beroperasi tersebut memberikan alasan yang beragam. 

Ada yang beralasan demi kepentingan keluarga, ada yang mengaku tidak tahu, bahkan ada juga yang mengaku belum menerima kompensasi.

Namun, kata dia, apapun alasannya tak bisa dibenarkan karena pemerintah telah memberikan kompensasi untuk 651 sopir angkot.

“Jadi kita memberikan sesuai dengan Organda, jadi saat ini tidak ada pengecualian, seluruhnya tidak boleh beroperasi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih menyebut angkot yang tetap beroperasi tersebut diberikan tindakan putar balik oleh anggotanya di lapangan.

Apabila kedapatan masih terus beroperasi, maka pihaknya tak segan untuk mencabut izin operasional dari angkot tersebut.

“Jadi kalau sudah imbauan 1, 2, 3 masih terus seperti itu, kita cek surat-suratnya segala macem kita fotoin, kalau masih tetep beroperasi akan kita lakukan untuk penindakan yaitu pencabutan izin trayek,” tegasnya.

Di samping itu, anggotanya pun telah tergelar di sepanjang jalur Puncak Bogor untuk melakukan pengawasan terhadap angkot-angkot yang masih beroperasi saat libur lebaran.

“Dari mulai Gadog sampe Gunung Mas kita lakukan pengawasan, di titik yang di mana simpang yang perlu diawasi kita awasi, ada delapan titik,” katanya.

Penulis: Muamarrudin Irfani