TRIBUNNEWS.COM – Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, membantah melakukan pemotongan uang kompensasi bagi sopir angkot di Kawasan Puncak Bogor.
Dadang mengatakan, uang yang diberikan kepada Kelompok Koperasi Serba Usaha (KKSU) itu, awalnya merupakan bentuk keikhlasan dari para sopir sendiri.
“Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp200.000,” kata Dadang saat ditemui di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025), dilansir Kompas.com.
Dadang mengatakan, informasi yang meluas di media sosial itu hanya miskomunikasi saja.
“Terkait informasi yang di luar yang simpang siur dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan oleh kemarin di sampaikan ke Gubernur (Dedi Mulyadi) itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena miskomunikasi,” ujarnya.
Dishub pun mengeklaim telah menuntaskan persoalan tersebut dengan membantu proses pengembalian uang yang sempat dipotong.
Total dana sebesar Rp11,2 juta yang sebelumnya dikumpulkan dari para sopir telah dikembalikan sepenuhnya.
“Sekarang hari ini kita sudah saksikan semua bahwa yang potongan Rp200.000, Rp100.000, dan Rp50.000, yang jumlahnya Rp11,2 juta sudah diserahkan kembali ke sopir.”
“Ini murni dari KKSU langsung yang kemarin ada pungutan itu ternyata itu keikhlasan dari sopir,” ujar Dadang.
Sebelumnya, Sekretaris DPC Organda Kabupaten Bogor, Haryandi, juga membantah jika adanya pemotongan uang kompensasi untuk sopir angkot.
“Itu tidak benar adanya, tetapi betul ada anggota kami di lapangan menerima sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih, yang sifatnya seikhlasnya dari beberapa para pengurus paguyuban atau komunitas,” ujarnya kepada wartawan di Simpang Gadog, Kamis (3/4/2025), dikutip dari TribunnewsBogor.com.
Haryandi mengungkapkan, uang yang terhimpun sebagai ucapan terima kasih tanpa dipatok dari para sopir angkot tersebut berjumlah Rp3,2 juta.
Ia pun menegaskan jika dalam menghimpun uang tersebut tanpa ada paksaan dan juga tidak semua sopir angkot memberikan kontribusinya.
Sementara itu, ia menjelaskan imbalan tersebut diberikan sebagai ucapan terima kasih karena timnya telah membantu proses pendataan dalam waktu singkat setelah kebijakan itu diambil.
“Sekali lagi kami dari Organda Kabupaten Bogor menyatakan bahwa hal pemotongan itu tidak benar adanya, tetapi hanya menerima imbalan terima kasih sesuatu yang sekali lagi sifatnya sukarela,” katanya.
Duduk Perkara
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil kebijakan menghentikan sementara operasional angkot di jalur Puncak Bogor selama sepekan, yakni saat musim libur lebaran 2025 untuk mengantisipasi kemacetan.
Sebagai pengganti penghasilan, para sopir angkot akan menerima kompensasi sebesar Rp1,5 juta.
Uang tersebut terdiri dari Rp1 juta uang tunai dan Rp500 ribu berbentuk sembako.
Namun, baru-baru ini beredar kabar jika adanya pemotongan terhadap kompensasi tersebut sebesar Rp200 ribu, sehingga sopir angkot hanya menerima Rp800 ribu.
Seorang sopir angkot, Emen, mengatakan bahwa benar dirinya hanya mendapat uang Rp800 ribu.
“Kan dari bapak sekian, bilangnya (potongan) keikhlasan, tapi dipatok Rp200 ribu,” kata Emen dikutip dari Wartakotalive.com.
Emen mengungkap sosok yang berani menyunat bantuan tersebut, yakni oknum pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Organisasi Angkutan Darat (Organda), dan KKSU.
“Itu pak dari Dishub Kabupaten Bogor, organda sama KKSU,” kata Emen.
Namun, sayangnya Emen tak mengenal pasti nama-nama pegawai Dishub Kabupaten Bogor yang memotong bantuan Dedi Mulyadi itu.
“Siapa saya kurang tahu, pokoknya orang-orang Dishub. KKSU juga bukan ketuanya, ada oknum,” katanya.
Kendati demikian, Emen menyebut satu nama dari KKSU.
“Nerimanya? Tahu pak, ketuanya pak Nandar,” kata Emen saat ditelepon Dedi Mulyadi.
Dia yang tergabung dalam komunitas Seksi juga menyerahkan uang Rp200 ribu per orangnya.
“Gak tahu, kita mah cuma diminta. Semuanya, saya aja komunitas ada 20 nyerahin Rp4 juta ke KKSU, kata KKSU buat Dishub baru organda, KKSU,” ujar Emen.
Saat mendengar itu, Dedi Mulyadi langsung bereaksi.
“Rp200 ribu kali 500 lumayan Rp100 juta,”ujarnya.
Dedi Mulyadi pun menganggap bahwa tindakan tersebut termasuk premanisme.
“Berarti itu premanisme. Itu preman yang berbaju seragam,” kata Dedi.
Dedi Mulyadi lantas menekankan bakal menyeret tiga lembaga itu ke ranah hukum.
“Kalau nanti saya proses minta polisi nangkap orang yang motonginnya, bapak bersedia jadi saksi ? Saya backup, gubernur yang backup,” katanya.
“Saya mau minta ini proses hukum aja ini,” tegas Dedi Mulyadi.
Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Diduga Sunat Uang Kompensasi Sopir Angkot di Puncak Bogor, Organda: Sebagai Ucapan Terimakasih
(Tribunnews.com/Rifqah) (TribunnewsBogor.com/Muamarrudin Irfani) (Wartakotalive.com/Valentino Verry) (Kompas.com)
