Kasus: Kemacetan

TRIBUNNEWS.COM – Emen, sopir angkot di wilayah Puncak, Bogor, menyampaikan permintaan maaf kepada Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor.

Permintaan maaf itu disampaikan Emen melalui surat pernyataan yang ditulisnya saat meralat ucapan soal pemotongan dana bantuan tersebut.

Emen juga mengatakan masalah pemotongan dana bantuan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah selesai.

“Alhamdulillah dari ini semua udah clear dengan semuanya dan apa yang dibicarakan dengan Gubernur Dedi Mulyadi, itu hanya klarifikasi saja, maka dengan ini saya ralat.”

“Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani tanpa ada paksaan dari manapun. Dan saya mohon maaf sebesarnya terutama pada Organda dan Dishub Kabupaten Bogor,” kata Emen, dikutip dari TribunnewsBogor.com, Minggu (6/4/2025).

Dalam surat pernyataan tersebut, Emen menyatakan bahwa Organda dan Dishub tidak terlibat dalam pemotongan dana bantuan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

“Adapun pihak terkait Organda dan Dishub itu tidak terkait dengan program tersebut, hanya ada di lokasi yang memberikan kompensasi tersebut tidak ada keterkaitan dengan masalah tersebut,” katanya.

Adapun Dedi Mulyadi mengambil kebijakan menghentikan sementara operasional angkot di jalur Puncak Bogor selama sepekan, yakni saat musim libur lebaran 2025 untuk mengantisipasi kemacetan.

Sebagai pengganti penghasilan, para sopir angkot akan menerima kompensasi sebesar Rp1,5 juta.

Uang tersebut terdiri atas Rp1 juta uang tunai dan Rp500 ribu berbentuk sembako.

Awalnya, Emen mengatakan hanya mendapat uang Rp800 ribu dari total Rp1 juta bantuan dana dari Dedi Mulyadi.

“Kan dari bapak sekian, bilangnya (potongan) keikhlasan, tapi dipatok Rp200 ribu,” kata Emen dikutip dari Wartakotalive.com.

Emen mengungkap sosok yang berani menyunat bantuan tersebut, yakni oknum pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Organisasi Angkutan Darat (Organda), dan KKSU.

“Itu pak dari Dishub Kabupaten Bogor, organda sama KKSU,” kata Emen.

Namun, sayangnya Emen tak mengenal pasti nama-nama pegawai Dishub Kabupaten Bogor yang memotong bantuan Dedi Mulyadi itu.

“Siapa saya kurang tahu, pokoknya orang-orang Dishub. KKSU juga bukan ketuanya, ada oknum,” katanya.

Kendati demikian, Emen menyebut satu nama dari KKSU.

“Nerimanya? Tahu pak, ketuanya pak Nandar,” kata Emen saat ditelepon Dedi Mulyadi.

Dia yang tergabung dalam komunitas Seksi juga menyerahkan uang Rp200 ribu per orangnya.

“Gak tahu, kita mah cuma diminta. Semuanya, saya aja komunitas ada 20 nyerahin Rp4 juta ke KKSU, kata KKSU buat Dishub baru organda, KKSU,” ujar Emen.

Dedi Mulyadi Tetap Memproses Hukum Pelaku Pemotongan Dana Bantuan

Meskipun Emen sudah meralat ucapannya tentang pemotongan dana bantuan, tampaknya hal itu hanya sia-sia.

Pasalnya, Dedi Mulyadi tetap akan memproses hukum pelaku pemotongan dana bantuan tersebut.

Dedi Mulyadi menegaskan, proses hukum harus tetap berjalan semestinya, meski uang pemotongan itu sudah dikembalikan.

“Sopirnya sudah menyampaikan pernyataan sudah dibalikin,” katanya.

“Saya sih selidiki saja agar itu tidak menjadi kebiasaan. Kalau barangnya sudah dikembalikan soal lain, tapi BAP-nya (Berita Acara Perkara) harus tetap ada,” imbuh Dedi Mulyadi.

Bantahan Dishub Bogor

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, membantah melakukan pemotongan uang kompensasi bagi sopir angkot di Kawasan Puncak Bogor.

Dadang mengatakan, uang yang diberikan kepada Kelompok Koperasi Serba Usaha (KKSU) itu, awalnya merupakan bentuk keikhlasan dari para sopir sendiri.

“Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp200.000,” kata Dadang saat ditemui di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025), dilansir Kompas.com.

Dadang mengatakan, informasi yang meluas di media sosial itu hanya miskomunikasi saja.

“Terkait informasi yang di luar yang simpang siur dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan oleh kemarin disampaikan ke Gubernur (Dedi Mulyadi) itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena miskomunikasi,” ujarnya.

Dishub pun mengklaim telah menuntaskan persoalan tersebut dengan membantu proses pengembalian uang yang sempat dipotong. 

Total dana sebesar Rp11,2 juta yang sebelumnya dikumpulkan dari para sopir telah dikembalikan sepenuhnya. 

“Sekarang hari ini kita sudah saksikan semua bahwa yang potongan Rp200.000, Rp100.000, dan Rp50.000, yang jumlahnya Rp11,2 juta sudah diserahkan kembali ke sopir.”

“Ini murni dari KKSU langsung yang kemarin ada pungutan itu ternyata itu keikhlasan dari sopir,” ujar Dadang.

Sebelumnya, Sekretaris DPC Organda Kabupaten Bogor, Haryandi, juga membantah jika adanya pemotongan uang kompensasi untuk sopir angkot.

“Itu tidak benar adanya, tetapi betul ada anggota kami di lapangan menerima sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih, yang sifatnya seikhlasnya dari beberapa para pengurus paguyuban atau komunitas,” ujarnya kepada wartawan di Simpang Gadog, Kamis (3/4/2025), dikutip dari TribunnewsBogor.com.

Haryandi mengungkapkan, uang yang terhimpun sebagai ucapan terima kasih tanpa dipatok dari para sopir angkot tersebut berjumlah Rp3,2 juta.

Ia pun menegaskan jika dalam menghimpun uang tersebut tanpa ada paksaan dan juga tidak semua sopir angkot memberikan kontribusinya.

Sementara itu, ia menjelaskan imbalan tersebut diberikan sebagai ucapan terima kasih karena timnya telah membantu proses pendataan dalam waktu singkat setelah kebijakan itu diambil.

“Sekali lagi kami dari Organda Kabupaten Bogor menyatakan bahwa hal pemotongan itu tidak benar adanya, tetapi hanya menerima imbalan terima kasih sesuatu yang sekali lagi sifatnya sukarela,” katanya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul PROFIL Emen Sopir Angkot Bogor yang Bongkar Pemotongan Bantuan dari KDM, Klarifikasinya Mengejutkan

(Tribunnews.com/Rifqah) (TribunnewsBogor.com/Sanjaya Ardhi/Muamarrudin Irfani) (Wartakotalive.com/Valentino Verry) (Kompas.com)