Xcloud.id

Kasus: Kemacetan

  • Begini Antisipasi Bandara Soekarno-Hatta Hadapi Cuaca Buruk

    Begini Antisipasi Bandara Soekarno-Hatta Hadapi Cuaca Buruk

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut cuaca buruk masih akan terjadi dengan puncaknya pada Februari 2026.

    General Manager Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta Heru Karyadi mengatakan, guna mengantisipasi potensi cuaca ekstrem dan tingginya curah hujan pada Desember, PT Angkasa Pura Indonesia telah melakukan berbagai langkah antisipasi.

    Menurutnya, seluruh fasilitas bandara telah melalui pengecekan menyeluruh, termasuk uji kelistrikan terhadap sistem daya utama dan cadangan yang dipastikan berfungsi optimal.

    “Kami juga mengaktifkan serta menambah pompa di titik-titik rawan genangan. Sebanyak 10 unit pompa floating dengan kapasitas 3.000 liter per menit ditambahkan, selain 12 hingga 15 pompa yang telah disiagakan di seluruh area rawan genangan Bandara Soekarno-Hatta,” ungkap Heru.

    Selain itu, penebalan personel keamanan dilakukan di seluruh perimeter dan area strategis bandara. Kesiapan fasilitas juga dipastikan, baik di area nonterminal maupun di dalam terminal penumpang.

    “Secara umum kami pastikan seluruh fasilitas dalam kondisi siap. Kami berharap periode Natal dan Tahun Baru ini dapat berjalan lancar, tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa bandara,” tambahnya.

    Pada periode Nataru tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta juga menerima pengajuan 688 extra flight, yang terdiri dari 375 penerbangan kedatangan dan 313 penerbangan keberangkatan.

    Manajemen Bandara Soekarno-Hatta mengimbau para calon penumpang untuk datang lebih awal ke bandara guna mengantisipasi potensi kemacetan lalu lintas, cuaca, maupun antrean saat proses check-in, sehingga proses keberangkatan dan kedatangan dapat berjalan lebih lancar selama libur Nataru.

    Berdasarkan prediksi, puncak arus libur Natal 2025 diperkirakan terjadi pada Minggu (25/12/2025) dengan pelayanan 1.146 penerbangan dan 194.269 penumpang, meningkat 1,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, puncak arus libur diperkirakan mulai terasa sejak 21 Desember 2025.

    Adapun puncak arus libur Tahun Baru diprediksi terjadi pada Minggu (28/12/2025) dengan 1.141 penerbangan atau naik 5,9%, serta melayani 181.886 penumpang, meningkat signifikan sebesar 14,1% dibandingkan periode Nataru sebelumnya.

    Sementara untuk puncak arus balik, diperkirakan terjadi pada Minggu (4/1/2026) dengan 1.144 penerbangan atau naik 7,4%, serta 184.908 penumpang, melonjak 15,5% dari tahun lalu.

  • Kemenhub Prediksi 20,23 Juta Orang Padati Jawa Tengah saat Nataru

    Kemenhub Prediksi 20,23 Juta Orang Padati Jawa Tengah saat Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan memproyeksikan ada 16,93% atau sekitar 20,23 juta orang yang berkunjung ke Jawa Tengah selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026. 

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan, menurut survei tersebut, Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat pertama sebagai tujuan favorit nasional pada masa libur Nataru. 

    Begitu pula dengan sejumlah simpul transportasi di Jawa Tengah juga diprediksi jadi yang terpadat, mulai dari stasiun, terminal, maupun bandara. 

    “Karena itu, saya ingin memastikan sarana dan prasarana transportasi di wilayah ini dalam kondisi baik dan siap melayani masyarakat selama periode tersebut,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (15/12/2025). 

    Dudy menjelaskan, secara umum Stasiun Tawang menempati peringkat empat sebagai stasiun tujuan terpadat dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 4,55% atau sekitar 284.000 orang. Sementara itu, Stasiun Solo Balapan menduduki peringkat enam dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 3,20% atau sekitar 200.000 orang. 

    Selanjutnya, peringkat tujuh Stasiun Purwokerto dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 3,03% atau sekitar 188.000 orang dan peringkat sepuluh Stasiun Kutoarjo dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 2,64% atau sekitar 165.000 orang.

    Untuk angkutan bus, Terminal Tirtonadi menempati peringkat tujuh sebagai terminal tujuan terpadat dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 2,85% atau sekitar 205.000 orang. 

    Adapun, Bandara Internasional Ahmad Yani menempati peringkat tujuh sebagai bandara tujuan terpadat dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 3,23% atau sekitar 138.000 orang. 

    Sebelumnya, BKT memproyeksikan pergerakan masyarakat akan mencapai 42,01% dari total penduduk atau sekitar 119,50 juta orang selama libur Nataru 2025/2026. 

    BKT juga mencatat Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta masuk ke dalam lima besar provinsi tujuan pergerakan masyarakat. Masing-masing diperkirakan jumlah pergerakan mencapai 20,23 juta orang, 16,83 juta orang, dan 9,38 juta orang akan memadati tiga provinsi tersebut. 

    Melihat dari sisi kabupaten/kota, Yogyakarta menjadi destinasi urutan pertama para pelancong. Pada libur Nataru mendatang, BKT memprediksi akan ada 5,15 juta orang memadati Yogyakarta. 

    Dalam kunjungan Dudy ke Semarang, Minggu (14/12/2025), dirinya meninjau Stasiun Tawang dan Stasiun Weleri beserta fasilitasnya, kemudian mengunjungi sejumlah titik yang rawan bencana, seperti banjir dan tanah longsor di lintas Semarang-Gambringan.

    Dudy meminta Ditjen Perkeretaaapian untuk melakukan mitigasi risiko pada aspek tersebut, termasuk mengecek secara rutin sejumlah jembatan yang berusia tua serta mengantisipasi dampak penurunan tanah yang menyebabkan genangan air rob pada jalur kereta di wilayah Pekalongan. 

    Di sektor laut, Dudy memerintahkan jajaran Ditjen Perhubungan Laut untuk terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk memastikan keamanan dan keselamatan pelayaran selama masa angkutan Nataru 2025/2026 benar-benar diprioritaskan. 

    “Kesiapan dan mitigasi risiko di Pelabuhan Tanjung Emas sudah baik, khususnya terhadap risiko cuaca ekstrem, kemacetan di pelabuhan, banjir rob, serta keterlambatan hingga kecelakaan kapal,” tegas Dudy. 

    Dudy menilai bahwa seluruh stakeholder transportasi di Jawa Tengah sudah siap untuk menyambut libur Nataru 2025/2026. Dirinya pun optimistis pergerakan masyarakat selama periode ini dapat terkendali dengan baik, melalui koordinasi dan kolaborasi yang intensif dari seluruh stakeholder.

    “Harapannya, zero accident dan zero fatality dapat terwujud pada penyelenggaraan Nataru 2025/2026,” tutup Dudy. 

  • Warga Kampung Taman Pelangi Mengaku Akan Terus Bertahan

    Warga Kampung Taman Pelangi Mengaku Akan Terus Bertahan

    Surabaya (beritajatim.com) – Warga Kampung Taman Pelangi membantah pernyataan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Bantahan terkait alasan belum dibayarkannya biaya ganti rugi pembebasan lahan proyek flyover kepada tujuh warga.

    Pada 12 Desember 2025, Wali Kota Eri menyebut bahwa penundaan ganti rugi disebabkan oleh ketidaksetujuan warga terhadap besaran nominal yang ditawarkan.

    “Sebetulnya (warga) sudah dapat ganti rugi. Tapi gak gelem ganti ruginya (tapi tidak mau ganti ruginya). Karena itulah kita konsinyasi ke pengadilan,” kata Eri, Jumat (12/12/2025) kemarin.

    ​Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh Galih, salah seorang warga. Galih memastikan bahwa sejak awal, warga tidak pernah mempermasalahkan besaran ganti rugi yang ditentukan oleh Pemkot dan telah menyetujuinya.

    “Tidak benar itu. Warga dari awal sudah sepakat mengenai besaran harga yang sudah ditentukan Pemkot,” ungkap Galih.

    Ia kemudian memperjelas duduk perkaranya, bahwa “Uang ganti rugi belum cair sampai dengan sekarang dikarenakan Pemkot menarik kembali surat pengantar pencairan di PN (Pengadilan Negeri) Surabaya,” tegasnya.

    ​Mengingat hak-hak warga atas pembebasan lahan belum kunjung diberikan, Galih berharap Pemkot Surabaya segera mengadakan pertemuan dengan warga. Sebagai bentuk penolakan, warga pun menyatakan tidak akan pindah meninggalkan rumah mereka sebelum uang ganti rugi cair.

    Mereka menegaskan tidak akan menghiraukan surat aanmaning (peringatan pengosongan) tertanggal 12 Desember 2025, maupun rencana Pemkot untuk meratakan bangunan di Kampung Taman Pelangi bulan ini.

    “Warga akan tetap bertahan sebelum uang ganti rugi terealisasi,” tutup Galih.

    Sebelumnya, telah diketahui bahwa kemacetan pencairan ganti rugi ini dipicu oleh rentetan sengketa klaim lahan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya oleh seorang warga berinisial MS.

    Meskipun gugatan pertama telah dimenangkan warga pada 8 Oktober 2025 dan berkekuatan hukum tetap (inkrah), Pemkot Surabaya saat itu tak kunjung mencairkan dana konsinyasi.

    Masalah ini kemudian semakin rumit ketika muncul gugatan kedua dari kerabat penggugat pertama pada 27 November 2025 dengan materi yang sama, yang lantas dijadikan alasan oleh Pemkot untuk menahan pencairan dana.

    Kondisi ini menimbulkan dugaan di kalangan warga bahwa terdapat ketidakberesan dalam sistem pencairan dana konsinyasi oleh Pemkot, padahal secara hukum warga telah memenangkan gugatan pertama.

    Sekarang ini, selain warga belum mendapatkan ganti rugi, kini mereka tertekan oleh surat pemberitahuan pengosongan rumah (Aanmaning) dari Pengadilan, di mana tenggat pemberitahuan pengosongan tahap pertama berakhir hari ini Jumat (12/12/2025). (rma/but)

     

  • Penjelasan Kemenhub Soal Batasi Angkutan Barang Selama 11 Hari saat Nataru

    Penjelasan Kemenhub Soal Batasi Angkutan Barang Selama 11 Hari saat Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan melakukan pembatasan angkutan barang selama 11 hari pada Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), lebih lama dua hari dari Nataru tahun lalu yang selama sembilan hari.  

    Pelaku usaha dan asosiasi logistik pun mempertanyakan perihal pembatasan angkutan barang yang berlangsung lebih lama tersebut. 

    Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Perhubungan Darat Rudi Irawan menekankan, Kemenhub memiliki sejumlah pertimbangan terkait pembatasan angkutan barang berdurasi 11 hari.

    “Perpanjangan periode ini, dari sembilan hari menjadi 11 hari, adalah langkah antisipatif untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan keselamatan lalu lintas yang diprediksi akan mengalami lonjakan signifikan,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (14/12/2025). 

    Rudi menegaskan, keputusan ini telah melalui kajian mendalam, khususnya berdasarkan evaluasi komprehensif dari penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru tahun-tahun sebelumnya

    Menurutnya, fokus utama Kemenhub adalah meminimalisir potensi kemacetan parah di ruas-ruas jalan utama, khususnya jalan tol dan non-tol strategis, agar pergerakan masyarakat yang akan berlibur atau merayakan Nataru dapat berjalan dengan nyaman dan aman.

    Pertimbangan lainnya, yakni mengenai kelonggaran atau pengecualian. Kemenhub selalu memberikan dispensasi untuk angkutan yang membawa kebutuhan vital, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga kementerian (Perhubungan, PU, dan Kepolisian). 

    Melalui SKB itu pula, pihaknya menjamin angkutan yang membawa hantaran pos dan uang termasuk dalam kategori pengecualian dan diizinkan untuk tetap beroperasi sesuai jadwal pengiriman. 

    “Kami berharap semua pihak dapat mendukung kebijakan ini demi terwujudnya penyelenggaraan angkutan Nataru yang lancar dan selamat bagi semua pengguna jalan,” lanjut Rudi. 

    Kemenhub pun berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan serta menganalisis terhadap pergerakan lalu lintas pada ruas-ruas jalan untuk menjamin kelancaran lalu lintas pada masa Nataru. 

    Pembatasan ini juga tidak dilakukan sepenuhnya, tetapi dengan sejumlah pertimbangan. Misalnya, tidak semua ruas jalan diberlakukan pembatasan operasional angkutan barang selama 24 jam. 

    Hanya ruas-ruas jalan tol yang diberlakukan selama 24 jam sedangkan ruas jalan arteri (non tol) hanya diberlakukan selama 16 jam yaitu mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00.

    Kemudian pembatasan operasional ini berlaku untuk mobil barang sumbu tiga ke atas, mobil barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan kereta gandengan, mobil barang yang mengangkut hasil galian seperti tanah, pasir, dan/atau batu, hasil tambang, bahan bangunan.  

    Kemudian perusahaan dapat memilih dan mengatur perjalanan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. 

    Selain itu, pembatasan pada ruas jalan tol ini adalah untuk menjaga kapasitas ruas jalan serta kelancaran lalu lintas, mengingat sesuai dengan hasil analisis bahwa V/C ratio (rasio volume lalu lintas per kapasitas jalan) sudah mendekati 0,8. 

    Rasio tersebut menujukkan kepadatan lalu lintas cenderung pada kemacetan parah dan jika ini terjadi maka waktu perjalanan semakin bertambah dan biaya yang harus dikeluarkan pada biaya transportasi pun semakin tinggi.

    Sebelumnya, Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto menyampaikan rencana pembatasan yang akan mulai pada 19 Desember tersebut, sedikit banyak dikhawatirkan berdampak pada pasokan barang selama Nataru. 

    Apabila pasokan barang terhambat, Anne tak menampik adanya potensi kenaikan biaya logistik yang pada akhirnya mengerek harga barang yang harus konsumen bayar. 

    “Kita berharap bahwa pemerintah me-review kembali, dan hal-hal yang sangat krusial untuk domestik atau untuk ekspor,” ujarnya di Kantor DPN Apindo, Senin (8/12/2025). 

    Sekalipun pemerintah mengecualikan kendaraan yang mengangkut bahan pokok maupun BBM, tetapi kebutuhan selama Natal maupun tahun baru bukan hanya sebatas makanan.

    Menurutnya, pembatasan dapat dilakukan hanya pada H-1 atau H+1 puncak mudik/arus balik Nataru, tak selama 11 hari. 

  • Pengusaha Ungkap Penyebab Kemacetan di Merak-Bakauheni Saat Libur Panjang

    Pengusaha Ungkap Penyebab Kemacetan di Merak-Bakauheni Saat Libur Panjang

    Jakarta –

    Masalah jumlah kapal disebut-sebut menjadi penyebab kemacetan setiap periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta angkutan Lebaran di lintasan Merak-Bakauheni. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menepis hal tersebut.

    Gapasdap menyebut, akar persoalan kemacetan yang hampir selalu terjadi pada setiap event Nataru dan Lebaran di Merak-Bakauheni adalah keterbatasan infrastruktur pelabuhan, khususnya jumlah dan kualitas dermaga. Kondisi tersebut menyebabkan kapal-kapal yang telah memiliki izin operasi tidak dapat dioptimalkan kapasitas muat dan jam operasinya.

    Ketua Umum DPP Gapasdap Khoiri Soetomo menyampaikan, berbagai masukan telah berulang kali disampaikan kepada Kementerian Perhubungan maupun Komisi V DPR.

    “Masalah di Merak-Bakauheni bukan kekurangan kapal,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (14/12/2025).

    Saat ini terdapat sekitar 70 kapal yang terdaftar dan siap beroperasi di lintasan Merak-Bakauheni. Namun akibat keterbatasan jumlah dermaga, hanya sekitar 28 kapal per hari atau sekitar 30% yang dapat beroperasi. Sisanya terpaksa menganggur dan menunggu giliran jadwal sandar.

    Akibat kondisi tersebut, hari operasi kapal per bulan hanya sekitar 11 hari, jauh dari kondisi ideal. Situasi ini sangat tidak sehat bagi dunia usaha dan pada akhirnya menggerus kemampuan operator dalam menjaga standar keselamatan dan kualitas layanan.

    “Kapal dipaksa off, tetapi biaya tetap berjalan. BBM untuk mesin standby, kru kapal wajib siaga 24 jam, perawatan kapal, hingga risiko kerusakan akibat kapal lama tidak beroperasi tetap harus ditanggung,” ujarnya.

    Pihaknya menegaskan, jika jumlah dermaga mencukupi, maka kapal-kapal yang saat ini tidak beroperasi dapat diaktifkan kembali, sehingga kapasitas angkut dapat meningkat hingga sekitar 150% dibanding kondisi eksisting, tanpa perlu menambah kapal baru.

    Selain persoalan kuantitas, kualitas dermaga yang ada juga memerlukan pembenahan serius. Beberapa dermaga di Pelabuhan Merak membutuhkan penambahan dan penguatan breakwater, karena sering terjadi kegagalan sandar akibat gelombang dan arus. Di samping itu, terdapat dolphin dermaga yang roboh dan hingga kini belum diperbaiki, kondisi yang sangat membahayakan keselamatan pelayaran.

    Terkait usulan pengoperasian kapal-kapal berkapasitas besar, pihaknya menegaskan bahwa rekayasa operasional tersebut sebenarnya telah diterapkan pada Angkutan Lebaran terakhir dan terbukti berhasil tanpa menimbulkan kemacetan. Namun dalam kondisi operasional harian normal, kehadiran kapal-kapal kecil tetap dibutuhkan, mengingat rata-rata tingkat keterisian hanya sekitar 35%.

    Selain itu, kata dia, perlu dipahami bahwa angkutan penyeberangan menggunakan BBM bersubsidi. Penggunaan kapal besar dengan tingkat keterisian rendah justru akan menimbulkan pemborosan BBM dan ketidakefisienan operasional.

    “Jika kapal besar dioperasikan dengan tingkat keterisian hanya 35%, maka akan terjadi pemborosan BBM subsidi. Ini tidak sehat secara ekonomi maupun kebijakan energi,” tambah Khoiri.

    (acd/acd)

  • Musik Daul Gubernur Cup Se-Madura, Satlantas Polres Pamekasan Terapkan Rekayasa Arus Lalin

    Musik Daul Gubernur Cup Se-Madura, Satlantas Polres Pamekasan Terapkan Rekayasa Arus Lalin

    Pamekasan (beritajatim.com) – Satlantas Polres Pamekasan, menerapkan rekayasa arus lalu lintas dalam rangka pengamanan Festival Musik Daul bertajuk Gubernur Cup Se-Madura, yang dipusatkan di area Monumen Arek Lancor Pamekasan, Sabtu (13/12/2025).

    Rekayasa arus lalin tersebut dijadwalkan mulai diterapkan di sepanjang sisi utara Arek Lancor, tepatnya di Depan Kantor Bakorwil IV Madura, Jl Slamet Riyadi hingga Jl Kabupaten, tepatnya di depan SMK Negeri 3 Pamekasan, terhitung sejak pukul 18:00 WIB hingga selesai,

    “Rekayasa lalin ini nantinya akan diterapkan sistem buka tutup arus lalin, tentunya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan, demi kelancaran dan keamanan selama kegiatan berlangsung,” kata KBO Lantas Polres Pamekasan, IPDA Yoyok Tri Cahyono.

    Selain penetapan rekayasa arus lalin di sepanjang Jl Slamet Riyadi, Jl Diponegoro hingga Jl Kabupaten, beberapa jalur utama dari/menuju titik kegiatan juga diterapkan pengalihan arus lalin. Di antaranya Simpang 4 Jokotole Pos 1 ditutup dari arah Sumenep dan dialihkan ke Jalan Jingga.

    Termasuk juga simpang 4 Bina Marga dialihkan ke Jalan Kemuning dan Jalan Balaikambang, sementara Simpang 3 Cemerlang ditutup dari arah Jalan Trunojoyo dan dialihkan ke Jalan Niaga. “Pada saat kegiatan, sementara masyarakat kami imbau tidak melintasi jalur kota agar tidak terjadi kemacetan,” imbaunya.

    “Karena itu kami mengimbau pengguna jalan untuk mematuhi arahan petugas di lapangan, serta memanfaatkan jalur alternatif guna menghindari kepadatan lalu lintas selama Festival Musik Daul berlangsung,” pungkasnya. [pin/ted]

  • Jajal Vario 125 Street Sejauh 100 Km, Konsumsi BBM-nya Sesuai Klaim?

    Jajal Vario 125 Street Sejauh 100 Km, Konsumsi BBM-nya Sesuai Klaim?

    Jakarta –

    Honda Vario 125 Street dipakai harian. Simak konsumsi bahan bakar minyak (BBM) setelah dipakai sejauh 100 kilometer. Apakah angkanya sesuai klaim pabrikan?

    Tim redaksi detikOto menggunakan Vario 125 Street untuk dipakai mobilitas sehari-hari. Oiya, sebelum memulai, odometer trip A juga sudah di-reset dari nol.

    Kami mengetes motor ini untuk dipakai Depok – Jakarta pulang pergi dengan total jarak 106,7 kilometer. Mayoritas jalan yang ditemui itu jalan datar, tanjakan yang tidak curam. Tetapi kami sering menemui titik kemacetan sehingga harus stop and go di Jalan Margonda, Lenteng Agung, Pasar Minggu, hingga Pancoran.

    Sebelum motor digunakan, tim redaksi detikOto mengisi tangki BBM dengan RON 92 sampai penuh. Lalu motor tersebut kami gunakan sejauh 106,7 km.

    Vario 125 Street itu diisi kembali dengan BBM RON 92 sampai penuh. Hasilnya mencapai 1,97 liter. Kalau berdasarkan penghitungan metode full to full, Vario 125 Street ini punya konsumsi BBM 54 km/liter! sangat irit, ya?

    Konsumsi BBM Vario 125 Street Foto: Dok. Ridwan Arifin

    Jika dibandingkan berdasarkan klaim pabrikan. Vario 125 ini mampu menghasilan konsumsi BBM yang irit hingga 51,7 km/liter.

    Tim redaksi detikOto menggunakan motor dengan karakter berkendara harian. Tidak menerapkan prinsip eco riding. Sesekali gas dibetot supaya bisa merasakan akselerasi motor ini. Dari titik nol ke 40 km/jam, tarikan awal Vario 125 Street ini sangat mumpuni.

    Sepanjang perjalanan, selalu menggunakan mode idling stop system atau ISS yang membuat mesin padam saat motor didiamkan sekian detik. Hal ini berguna supaya tidak buang bensin saat berhenti di lampu merah ataupun macet menunggu antrean keluar parkir.

    Namun, perlu dicatat, angka konsumsi BBM itu dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kondisi jalan yang dilintasi, cuaca, gaya berkendara, hingga bobot pengemudi.

    Hasil pengujian bisa berbeda-beda. Tim redaksi detikOto lainnya juga menguji Vario 125 biasa. Setelah melalui perjalanan sejauh 46,4 km, Hasilnya motor itu menghabiskan 1,12 liter bahan bakar. Itu tandanya, dengan rumus hitung-hitungan full to full, Honda Vario 125 terbaru punya konsumsi BBM 41,4 km/liter. Namun penguji sama sekali tak menggunakan mode idling

    (riar/lth)

  • Wahyu Hidayat Jamin Natal dan Tahun Baru di Kota Malang Aman

    Wahyu Hidayat Jamin Natal dan Tahun Baru di Kota Malang Aman

    Malang (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Malang melakukan koordinasi bersama forum komunikasi pimpinan daerah dan jajaran di ruang sidang Balai Kota Malang, Jumat, (12/12/2025). Koordinasi ini berkaitan dengan kesiapan menghadapi natal dan tahun baru di Kota Malang.

    Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan koordinasi perlu dilakukan mengingat di penghujung tahun ini berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi. Untuk itu, koordinasi ini dilakukan agar semua unsur tanggap dalam menghadapi situasi darurat ketika momen Nataru.

    “Desember kita menghadapi Nataru dan ada potensi bencana. Kami perlu menyosialisasikan kepada seluruh Forkopimda dan undangan termasuk kepada seluruh elemen masyarakat. Kami berharap dengan antisipasi dan sosialisasi forkopimda, mulai kota, kecamatan, kelurahan dapat mengantisipasi,” kata Wahyu.

    Wahyu menuturkan, masukan dari para pemangku kebijakan sangat penting untuk menghadapi nataru dan bencana alam. Tujuannya untuk memastikan natal dan tahun baru di Kota Malang aman dan Nyaman.

    “Banyak tadi, terkait lalu lintas, bencana, kerawanan sosial, kemacetan. Ini nanti kami antisipasi, skema sudah disampaikan. Jadi nanti ketika natal dan tahun baru bisa aman serta nyaman di Kota Malang,” ujar Wahyu.

    Wahyu mengatakan, bahwa Pemkot Malang bersama jajaran telah melakukan sejumlah antisipasi dengan mendirikan pos bencana. Namun, dia juga mengingatkan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga lingkungan agar tidak banjir.

    “Makanya kami juga ada pos bencana untuk mengantisipasi dan apabila terjadi hujan berintensitas tinggi. Kami juga meminta masyarakat semakin sadar sehingga nanti tidak sampai terjadi lagi, kalau terjadi yang rugi masyarakat juga,” kata Wahyu. (luc/ian)

  • Ini Beda Pendapat Eri Cahyadi dengan Warga Taman Pelangi Surabaya

    Ini Beda Pendapat Eri Cahyadi dengan Warga Taman Pelangi Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkap alasan di balik belum diberikannya ganti rugi pembebasan lahan proyek flyover di Kampung Taman Pelangi kepada tujuh keluarga. Ganti rugi belum diberikan karena ketidaksetujuan warga terhadap besaran nominal ganti rugi.

    ​Pernyataan ini disampaikan oleh Eri Cahyadi di lobi lantai 2 Balai Kota Surabaya pada hari Jumat (12/12/2025). Eri menanggapi nasib tujuh warga Kampung Taman Pelangi yang diminta mengosongkan rumah melalui surat perintah pengosongan (Aanmaning) meskipun belum menerima ganti rugi.

    “Sebetulnya (warga) sudah dapat ganti rugi. Tapi gak gelem ganti rugi ne (tapi tidak mau ganti ruginya). Karena itulah kita konsinyasi ke pengadilan,” kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

    Eri menambahkan bahwa warga lain di kampung tersebut sebagian besar sudah menerima ganti rugi. Ia meyakini, tidak mungkin jika besaran nominal ganti rugi disampaikan secara berbeda dan tidak merata.

    “Semuanya (warga lain) sudah mau. Nah ini gak mungkin berbeda. Makanya kita berikan konsinyasi ke pengadilan. Kalau konsinyasi ke pengadilan, barangnya (biaya ganti rugi) bisa diambil di pengadilan,” ungkapnya.

    Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (dok. Rama Indra/beritajatim.com)

    Wali Kota Surabaya dua periode itu juga menekankan bahwa pembangunan flyover ini adalah proyek Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk kepentingan umum dalam mengurai kemacetan.

    Atas dasar kepentingan umum ini, Pemkot Surabaya telah menargetkan eksekusi pemerataan bangunan di Kampung Taman Pelangi rampung pada bulan Desember ini. Adapun dana ganti rugi telah dikonsinyasikan di pengadilan.

    “Karena itu nanti untuk kepentingan umum, fasilitas umum, ya di bulan Desember ini kita akan ratakan. Karena kan datanya, apa namanya, uangnya (ganti rugi) sudah titipkan di pengadilan, konsinyasi,” ucap Eri.

    Namun secara terpisah, Galih, salah seorang warga Kampung Taman Pelangi, membantah pernyataan Wali Kota Eri Cahyadi tersebut. Dia menyatakan bahwa warga sejak awal tidak pernah mempermasalahkan dan bahkan telah menyetujui besaran ganti rugi yang ditetapkan Pemkot.

    “Tidak benar itu. Warga dari awal sudah sepakat mengenai besaran harga yang sudah ditentukan Pemkot,” kata Galih menanggapi, saat dikonfirmasi beritajatim.com. (rma/but)

  • Polemik Belum Cair, Wali Kota Eri Klaim Warga Taman Pelangi Tolak Besaran Ganti Rugi Flyover

    Polemik Belum Cair, Wali Kota Eri Klaim Warga Taman Pelangi Tolak Besaran Ganti Rugi Flyover

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengklaim bahwa belum diberikannya ganti rugi pembebasan lahan proyek flyover di Kampung Taman Pelangi kepada tujuh keluarga disebabkan ketidaksetujuan warga terhadap besaran nominal ganti rugi.

    ​Pernyataan ini disampaikan oleh Eri Cahyadi di lobi lantai 2 Balai Kota Surabaya pada hari Jumat (12/12/2025), menanggapi nasib tujuh warga Kampung Taman Pelangi yang diminta mengosongkan rumah melalui surat perintah pengosongan (Aanmaning) meskipun belum menerima ganti rugi.

    “Sebetulnya (warga) sudah dapat ganti rugi. Tapi gak gelem ganti rugi ne (tapi tidak mau ganti ruginya). Karena itulah kita konsinyasi ke pengadilan,” kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

    Eri menambahkan bahwa warga lain di kampung tersebut sebagian besar sudah menerima ganti rugi. Ia meyakini, tidak mungkin jika besaran nominal ganti rugi disampaikan secara berbeda dan tidak merata.

    “Semuanya (warga lain) sudah mau. Nah ini gak mungkin berbeda. Makanya kita berikan konsinyasi ke pengadilan. Kalau konsinyasi ke pengadilan, barangnya (biaya ganti rugi) bisa diambil di pengadilan,” ungkapnya.

    Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Foto: Rama Indra/beritajatim.com)

    Wali Kota Surabaya dua periode itu juga menekankan bahwa pembangunan flyover ini adalah proyek Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk kepentingan umum dalam mengurai kemacetan.

    Atas dasar kepentingan umum ini, Pemkot Surabaya telah menargetkan eksekusi pemerataan bangunan di Kampung Taman Pelangi rampung pada bulan Desember ini, karena dana ganti rugi telah dikonsinyasikan di pengadilan.

    “Karena itu nanti untuk kepentingan umum, fasilitas umum, ya di bulan Desember ini kita akan ratakan. Karena kan datanya, apa namanya, uangnya (ganti rugi) sudah titipkan di pengadilan, konsinyasi,” ucap Eri.

    Namun secara terpisah, Galih, salah seorang warga Kampung Taman Pelangi, membantah pernyataan Wali Kota Eri Cahyadi tersebut, ia menyatakan bahwa warga sejak awal tidak pernah mempermasalahkan dan bahkan telah menyetujui besaran ganti rugi yang ditetapkan Pemkot.

    “Tidak benar itu. Warga dari awal sudah sepakat mengenai besaran harga yang sudah ditentukan Pemkot,” kata Galih menanggapi, saat dikonfirmasi beritajatim.com.

    Sebelumnya, telah diketahui bahwa kemacetan pencairan ganti rugi ini dipicu oleh rentetan sengketa klaim lahan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya oleh seorang warga berinisial MS.

    Meskipun gugatan pertama telah dimenangkan warga pada 8 Oktober 2025 dan berkekuatan hukum tetap (inkrah), Pemkot Surabaya saat itu tak kunjung mencairkan dana konsinyasi.

    Masalah ini kemudian semakin rumit ketika muncul gugatan kedua dari kerabat penggugat pertama pada 27 November 2025 dengan materi yang sama, yang lantas dijadikan alasan oleh Pemkot untuk menahan pencairan dana.

    Kondisi ini menimbulkan dugaan di kalangan warga bahwa terdapat ketidakberesan dalam sistem pencairan dana konsinyasi oleh Pemkot, padahal secara hukum warga telah memenangkan gugatan pertama.

    Sekarang ini, selain warga belum mendapatkan ganti rugi, kini mereka tertekan oleh surat pemberitahuan pengosongan rumah (Aanmaning) dari Pengadilan, di mana tenggat pemberitahuan pengosongan tahap pertama berakhir hari ini Jumat (12/12/2025), dan pemberitahuan selanjutnya berlanjut hingga tanggal 25 Desember 2025. (rma/ian)