Ketua-ketua BEM UI yang Dicopot, Ada Dugaan Plagiarisme dan Kekerasan Seksual
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sejumlah ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) diberhentikan setelah terlibat dalam berbagai kasus yang menjadi sorotan publik.
Keputusan pemberhentian ini diambil setelah melalui serangkaian penyelidikan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh mereka.
Terbaru, Varrel Uziel diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua BEM UI karena terbukti melakukan plagiarisme terhadap kajian milik aliansi Net Zero Society.
Kajian tersebut digunakan untuk kebutuhan audiensi dengan DPR RI tanpa izin atau mencantumkan referensi yang memadai.
Kasus plagiarisme ini dibuktikan melalui isi putusan Mahkamah Mahasiswa UI dengan perkara Nomor Register 004/Per.KBEM/XII/2024/MM.U tertanggal 4 Januari 2025.
“Kajian tersebut digunakan dalam audiensi dengan DPR RI tanpa koordinasi, izin, atau mencantumkan referensi yang memadai,” mengutip isi putusan, Senin (20/1/2025).
Verrel diketahui melakukan plagiarisme pada 17 Oktober 2024. Dalam Rapat Dengar Pendapat Insidental BEM UI dan DPM UI, Verrel tidak membantah dugaan tersebut.
“Titik berat plagiasi, saya atas nama pribadi, Verrel Uzriel, Ketua BEM UI 2024 memohon maaf dan tidak membantah sedikit pun perihal dugaan plagiasi,” ucap Verrel dalam isi putusan.
Kongres Mahasiswa UI kemudian mengadakan rapat dan menetapkan pemberhentian tidak hormat terhadap Verrel sebagai Ketua BEM UI Periode 2024, Sabtu (11/1/2025).
“Menetapkan, pemberhentian tidak hormat Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atas nama Verrel Uziel,” demikian isi surat ketetapan Kongres Mahasiswa UI Nomor 018/TAP/KMUI/I/2025.
Saat ini, posisi Ketua BEM UI dijabat oleh Iqbal Cheisa Wiguna dari Fakultas Teknik UI angkatan 2020.
Kasus serupa terjadi pada 2023, ketika Melki Sedek Huang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Ketua BEM UI atas dugaan kekerasan seksual.
Informasi ini pertama kali mencuat melalui utas di media sosial X yang diunggah oleh akun @BulanPemalu pada Senin (18/12/2023).
Utas tersebut berjudul “KABEM UI 2023 ngelakuin KEKERASAN SEKSUAL?” dan mencantumkan Peraturan BEM UI Nomor 1 Tahun 2023 tentang penonaktifan ketua BEM. Namun, peraturan itu tidak menjelaskan durasi penonaktifan.
Dalam utas itu, disebutkan pula posisi Melki untuk sementara digantikan oleh Wakil Ketua BEM UI periode 2023, Shifa Anindya Hartono.
Menanggapi hal tersebut, Melki membenarkan dirinya diberhentikan sementara, tetapi membantah melakukan kekerasan seksual.
Ia mengaku belum menerima pemanggilan atau penjelasan resmi terkait tuduhan itu.
“Sampai hari ini saya yakin enggak pernah melakukan hal tersebut. Saya juga belum pernah dapat surat pemanggilan ataupun penjelasan dari pihak-pihak yang ada, bahkan saya belum mengetahui kronologi dan yang melaporkan,” kata Melki kepada Kompas.com, Selasa (19/12/2023).
Melki saat itu memastikan akan koperatif dalam mengikuti proses yang berjalan.
Sementara itu, Kepala Humas dan KIP UI Amelita Lusia menyatakan bahwa laporan tersebut ditangani secara internal oleh BEM UI.
“Selamat siang. Terkait kabar tersebut, adalah mekanisme internal yang mereka (BEM UI) jalankan. Bisa langsung bertanya kepada mereka, ya,” kata Amel.
(Reporter: Dinda Aulia Ramadhanty, Wasti Samaria Simangunsong | Editor: Abdul Haris Maulana, Nursita Sari)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kasus: kekerasan seksual
-
/data/photo/2021/03/23/605976e2dc45e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ketua-ketua BEM UI yang Dicopot, Ada Dugaan Plagiarisme dan Kekerasan Seksual Megapolitan 20 Januari 2025
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4385612/original/007284200_1680764042-Screenshot_20230406_134953_Samsung_Internet.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
UGM Tempati Peringkat Pertama di Indonesia dalam Studi Gender
Liputan6.com, Yogyakarta – Lembaga pemeringkatan EduRank menempatkan UGM menempati peringkat pertama pada tingkat nasional untuk kajian Studi Gender untuk peringkat internasional di tingkat 612 dunia. Kepala Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas (SPMRU) UGM, Indra Wijaya Kusuma mengatakan hasil pemeringkatan EduRank ini berdasarkan penilaian menggunakan indikator dari kualitas lulusan dan kinerja penelitian. “Indikator ini mencerminkan jumlah gabungan dari yang dimiliki oleh lulusan universitas sebesar 10 persen dan 45% dari sisi Kinerja penelitian,” katanya, Rabu (8/1/2025).
Menurutnya keberhasilan UGM dalam mendorong studi soal gender dan penguatan peran perempuan dalam pendidikan dan pembelajaran. Lembaga EduRank menggunakan basis data OpenAlex sebagai proksi untuk mengambil publikasi ilmiah dan hasil sitasi dan penilaian indikator keunggulan non-akademik sebesar 45 persen.
Soal studi gender Sri Wiyanti Eddyono Peneliti Pusat Kajian Hukum, Gender dan Sosial dari Fakultas Hukum UGM mengatakan UGM banyak melaksanakan kajian-kajian penelitian soal gender yang berdampak pada hasil publikasi, kurikulum, dan memberikan dampak ke masyarakat melalui advokasi kebijakan. “Publikasi-publikasi yang tersitasi artinya memang UGM mendorong adanya gender mainstreaming dan banyak masuk ke fakultas-fakultas yang isu gender,” katanya.
Menurutnya perlu adanya dukungan untuk kajian-kajian soal hukum, gender dan sosial humaniora mulai dari publikasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Ia mengatakan UGM juga memiliki perhatian khusus pada isu pencegahan dan perlindungan kekerasan seksual. “Praktik baik ini adalah salah satu indikator yang memberi dampak dari inisiatif pionir dalam pencegahan seksual di kampus,” paparnya.
-

Dilantik Senin, Ini Sederet Skandal Trump: Penipuan Pajak-Model Porno
Jakarta, CNBC Indonesia – Donald Trump merupakan presiden pertama dalam sejarah Amerika Serikat (AS) yang menghadapi tuntutan pidana. Politisi berusia 78 tahun ini bahkan memiliki lusinan tuntutan hukum serta investigasi lainnya.
Namun, kemenangannya dalam pemilihan presiden 5 November 2024 lalu telah membuka jalan baginya untuk kembali ke Gedung Putih, serta mengakhiri atau menunda kasus pidana yang menjeratnya saat ini.
Berikut daftar ringkasan dari kasus-kasus hukum utama yang melibatkan Trump, seperti dihimpun CNBC Indonesia dari berbagai sumber pada Sabtu (18/1/2025).
Kasus Penipuan Pajak
Pada musim gugur tahun 2022, Jaksa Agung New York Letitia James mengajukan gugatan perdata terhadap Trump, dan para putranya yang sudah dewasa, serta mantan ajudannya Allen Weisselberg.
James menuduh adanya skema yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di mana Trump secara curang melaporkan nilai properti untuk menurunkan tagihan pajaknya atau memperbaiki persyaratan pinjamannya, semuanya dengan tujuan untuk menggelembungkan kekayaan bersihnya.
Hakim Arthur Engoron memutuskan pada tanggal 16 Februari bahwa Trump harus membayar US$355 juta ditambah bunga, yang merupakan jumlah yang dihitung dari keuntungan yang diperolehnya secara tidak sah dari penipuan. Hakim sebelumnya telah memutuskan terhadap Trump dan para terdakwa lainnya pada akhir September 2023.
Pada tanggal 25 Maret, hari ketika ia seharusnya membayar uang jaminan, pengadilan banding mengurangi jumlah yang harus ia bayar dari lebih dari US$464 juta menjadi US$175 juta. Trump telah mengajukan banding atas kasus tersebut. Dalam sidang September, hakim pengadilan banding New York tampak skeptis terhadap kasus terhadap Trump dan bersimpati terhadap argumennya, sehingga mereka belum memutuskan.
Pencemaran Nama Baik dan Pelecehan Seksual
Meskipun kasus-kasus lain ini semuanya diajukan oleh badan-badan pemerintah, Trump juga menghadapi sepasang gugatan pencemaran nama baik dari penulis E. Jean Carroll, yang mengatakan bahwa Trump melakukan kekerasan seksual terhadapnya di ruang ganti sebuah department store pada tahun 1990-an. Ketika Trump menyangkalnya, Carroll menggugatnya atas pencemaran nama baik dan kemudian menambahkan klaim penyerangan.
Pada Mei 2023, juri menyimpulkan bahwa Trump telah melakukan kekerasan seksual dan pencemaran nama baik terhadap Carroll, dan memberinya ganti rugi sebesar US$5 juta. Kasus pencemaran nama baik kedua menghasilkan putusan sebesar US$83,3 juta pada Januari 2024.
Trump mengajukan banding atas kedua kasus tersebut dan membayar uang jaminan sebesar US$83,3 juta pada Maret. Bandingnya dalam kasus US$5 juta ditolak pada tanggal 30 Desember.
Kasus Uang Tutup Mulut
Pada Maret 2023, Jaksa Distrik Manhattan Alvin Bragg menjadi jaksa pertama yang mengajukan tuntutan pidana terhadap Trump. Ia menuduh mantan presiden tersebut telah memalsukan catatan bisnis sebagai bagian dari skema untuk membayar uang tutup mulut kepada wanita yang mengaku pernah berhubungan seksual dengan Trump.
Sidang dimulai pada tanggal 15 April dan berakhir dengan vonis pada tanggal 30 Mei. Trump akan dijatuhi hukuman pada tanggal 10 Januari.
Meskipun tuduhan tersebut adalah tentang pemalsuan catatan, catatan tersebut dipalsukan untuk menyembunyikan informasi dari publik saat masyarakat memberikan suara dalam pemilihan umum tahun 2016. Itu adalah salah satu dari banyak serangan Trump terhadap pemilihan umum yang adil, di mana dua pemakzulannya juga dilakukan atas upaya untuk melemahkan proses pemilu.
Pada tanggal 3 Januari, Hakim Juan Merchan menjadwalkan vonis pada tanggal 10 Januari, tetapi mengindikasikan bahwa ia kemungkinan akan menjatuhkan hukuman pembebasan tanpa syarat kepada Trump, yang berarti tidak ada hukuman penjara atau masa percobaan, dan tidak ada persyaratan lain yang harus dipenuhi.
Pemindahan Dokumen Negara Secara Ilegal ke Mar-a-Lago
Penasihat Khusus Jack Smith mendakwa Trump dengan 37 tindak pidana berat terkait dengan pemindahan dokumen dari Gedung Putih saat ia meninggalkan jabatannya, tetapi Hakim Aileen Cannon telah membatalkan kasus tersebut dengan menyatakan bahwa pengangkatan Smith tidak konstitusional, yang kemudian Smith mengajukan banding.
Dakwaan tersebut mencakup penyimpanan informasi keamanan nasional secara sengaja, menghalangi keadilan, menahan dokumen, dan pernyataan palsu. Trump membawa kotak-kotak dokumen ke berbagai properti, tempat dokumen-dokumen tersebut disimpan secara sembarangan, tetapi dakwaan tersebut berpusat pada penolakannya untuk mengembalikannya kepada pemerintah meskipun telah diminta berulang kali.
Smith mengajukan dakwaan pada Juni 2023. Pada 15 Juli 2024, Cannon membatalkan dakwaan tersebut. Smith mengajukan banding pada 26 Agustus, tetapi mengajukan pembatalan dakwaan pada 25 November.
Melindungi rahasia negara adalah salah satu tanggung jawab terbesar pejabat publik mana pun yang memiliki izin rahasia, dan Trump tidak hanya mempertaruhkan dokumen-dokumen ini, tetapi ia juga diduga menolak untuk mematuhi panggilan pengadilan, mencoba menyembunyikan dokumen-dokumen tersebut, dan berbohong kepada pemerintah melalui pengacaranya.
Kontroversi Pemilu 2020
Di Fulton County, Georgia, yang meliputi sebagian besar Atlanta, Jaksa Distrik Fani Willis mengajukan kasus pemerasan besar-besaran terhadap Trump dan 18 orang lainnya, dengan tuduhan konspirasi yang menyebar selama berminggu-minggu dan di berbagai negara bagian dengan tujuan mencuri pemilu 2020.
Willis memperoleh dakwaan pada Agustus 2023. Jumlah orang yang didakwa membuat kasus ini sulit dilacak. Beberapa dari mereka, termasuk Kenneth Chesebro, Sidney Powell, dan Jenna Ellis, membuat kesepakatan pembelaan pada musim gugur.
Pada 19 Desember, pengadilan banding mengeluarkan Willis dari kasus tersebut, dengan alasan hubungannya dengan mantan jaksa khusus dalam kasus tersebut. Dia telah mengajukan banding, dan masa depan kasus tersebut tidak jelas.
Ini adalah kasus besar yang harus ditangani oleh jaksa setempat, bahkan di daerah sebesar Fulton. Undang-undang pemerasan memungkinkan Willis untuk mengumpulkan banyak materi, dan dia memiliki beberapa bukti kuat-seperti panggilan telepon di mana Trump meminta Sekretaris Negara Bagian Georgia Brad Raffensperger untuk “menemukan” sekitar 11.000 suara. Sekarang tidak jelas apakah kasus tersebut akan dilanjutkan setelah Willis dicopot.
Kasus Pasca Kekalahan Pemilu 2020
Penasihat Khusus Smith juga mendakwa Trump dengan empat tindak pidana federal terkait upayanya untuk tetap berkuasa setelah kalah dalam pemilu 2020.
Pada tahun 2022, Smith sempat ditugaskan oleh komite DPR AS untuk menyelidiki dugaan upaya Trump untuk membatalkan hasil pemilihan umum 2020 sebelum penyerangan berdarah di US Capitol oleh para pendukungnya pada tanggal 6 Januari 2021.
Sebuah dewan juri mendakwa Trump pada 1 Agustus 2023. Sidang awalnya dijadwalkan pada bulan Maret tetapi dibekukan sementara Mahkamah Agung mempertimbangkan apakah mantan presiden tersebut harus kebal dari tuntutan hukum.
Pada 1 Juli 2024, para hakim memutuskan bahwa seorang presiden kebal dari tuntutan hukum atas tindakan resmi tetapi bukan tidak resmi, menemukan bahwa beberapa tindakan Trump pascapemilu bersifat resmi dan mengembalikan kasus tersebut ke pengadilan untuk menentukan yang lainnya.
Smith memperoleh dakwaan baru pada 27 Agustus, yang mempertahankan empat dakwaan tindak pidana yang sama tetapi tidak menyebutkan adanya korupsi di Departemen Kehakiman. Pada 25 November, Smith mengajukan permohonan untuk mencabut tuntutan karena terpilihnya kembali Trump.
Kasus Uang Tutup Mulut Bintang Porno Stormy Daniels
Setelah dinyatakan bersalah oleh juri Manhattan pada Mei karena memalsukan catatan bisnis untuk menutupi pembayaran uang tutup mulut kepada bintang porno Stormy Daniels sebelum pemilihan presiden 2016, Trump akan menjadi presiden pertama yang memasuki Gedung Putih dengan catatan kriminal.
Trump, yang mengklaim persidangan tersebut adalah “perburuan penyihir”, ingin menghentikan Daniels dari mengungkapkan dugaan hubungan seksual tahun 2006, karena khawatir hal itu akan merugikannya selama kampanye 2016. Dia dihukum atas semua 34 dakwaan terhadapnya dalam kasus tersebut.
Secara teori, ia dapat dijatuhi hukuman penjara empat tahun. Namun, bahkan sebelum kemenangan pemilu minggu ini, beberapa pakar hukum meyakini bahwa pelanggar pertama kali tersebut kemungkinan besar akan lolos dengan denda dan masa percobaan.
Trump berpendapat kasus tersebut harus dibatalkan sama sekali berdasarkan putusan kekebalan presiden, yang telah dibantah oleh jaksa sebelum pemilihan. Jika ia tidak berhasil membatalkan kasus tersebut, penjahat yang dihukum itu berpotensi menghadapi masalah yang berkelanjutan setelah ia meninggalkan jabatannya.
(pgr/pgr)
-

Melihat Pameran Seni Penuh Fantasi dan Edukasi Seks di Pusat Jakarta
JAKARTA – Masalah kesehatan seksual menjadi satu hal yang memprihatinkan di Indonesia. Kementerian Kesehatan mencatat kasus sifilis meningkat 70 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yakni dari 2018 sampai 2022.
Jumlah orang yang mengidap HIV yang belum terdeteksi juga cukup mengkhawatirkan. Data Kemenkes menyebutkan dari 526.841 orang dengan HIV hanya 429.215 orang yang sudah terdeteksi atau mengetahui bahwa mereka mengidap HIV.
Tak hanya itu, kekerasan seksual juga masih menjamur di masyarakat, yang harus segera diatasi untuk menghindari berbagai dampak buruknya. Salah satunya adalah dengan melakukan edukasi kepada masyarakat.
Edukasi dapat dilakukan dengan cara yang menarik dan unik, seperti yang dilakukan oleh VIVO, dengan menghadirkan ruang fantasi dan edukasi yang aman serta sehat, yakni Hotel for Play: The Fantasy Room Experience. Ini merupakan pameran seni di mana pengunjung bisa mendapat edukasi mengenai seksualitas dan mengeksplorasi fantasi diri secara bertanggung jawab.
Pameran edukasi seks di Jakarta (Yesica/VOI)
“Pameran in bukan hanya tentang hiburan, tetapi juga sarana edukasi bagaimana masyarakat dapat belajar dan mengeksplorasi diri terhadap fantasi-fantasi mereka dengan cara yang menyenangkan namun tetap positif dan bertanggung jawab. Kami ingin mendukung individu dalam menemukan fantasi mereka tapa batas dan mengekspresikan diri secara positif,” tutur Christian Eka, Sales and Marketing Director PT Danpac Pharma, saat temu media di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 17 Januari 2025.
Pameran seni ini menghadirkan lima ruangan tematik yang terinspirasi dari elemen kehidupan seperti air, tanah, udara, api, dan luar angkasa. Setiap ruangan dirancang secara khusus untuk memberikan pengalaman visual, auditori, dan sensorik mendalam, yang membantu pengunjung menjelajahi imajinasi mereka dengan cara menghibur dan positif.
Pameran edukasi seks (Yesica/VOI)
Adapun ruangan-ruangannya adalah Labyrinth Garden, Tryst by the Water, On Cloud Nine, Lost in Space, dan A Club Named Desire. Dengan hadirnya ruangan ini diharapkan pengunjung tidak hanya diajak untuk memahami preferensi fantasi mereka, tetapi juga memperkaya hubungan dengan pasangan melalui cara baru yang menyenangkan dan sehat.
“Kita ingin membuat fantasi itu dieksplorasi secara positif, lebih sehat. Jadi biar nggak ada penyalahgunaan fantasi,” tambah Christian Eka.
Anda dapat mengungjungi Hotel for Play: The Fantasy Room Experience di pusat Jakarta, tepatnya di Mall Senayan Park. Pameran seni ini dibuka mulai 18 Januari sampai 23 Februari, dan dikhususkan untuk pengunjung yang berusia sudah di atas 18 tahun.
-

Calon Menhan AS Pete Hegseth Dukung Israel Lenyapkan Semua Anggota Hamas
GELORA.CO – Calon menteri pertahanan (menhan) Amerika Serikat, Pete Hegseth, menegaskan dukungannya terhadap Israel. Dia menilai Israel berhak untuk membunuh semua anggota Hamas.
Pernyataan itu disampaikan Hegseth kepada anggota Senat pada 14 Januari lalu terkait penunjukannya sebagai menhan oleh presiden terpilih Donald Trump.
“Saya mendukung Israel untuk menghancurkan dan membunuh semua anggota Hamas,” kata Hegseth, kepada anggota komite militer Senat.
Dia juga menegaskan, Departemen Pertahanan AS (Pentagon) di bawah kendalinya akan terus membantu kemampuan militer Israel.
Pidato Hegseth di Senat sempat terhenti beberapa kali akibat teriakan para demonstran yang menentang pemilihan dirinya sebagai menhan.
Teriakan para demonstran di antaranya menyebutnya sebagai “Misoginis” dan “Zionis Kristen”. Polisi lalu menggiring demonstran ke luar ruangan.
Hegseth sempat tersandung kasus, pernah membayar seorang perempuan untuk tutup mulut terkait tuduhan kekerasan seksual yang dilakukannya.
Hegseth mengakui telah membayar perempuan tersebut, namun dia membantah melakukan kekerasan seksual. Dia berdalih hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka.
Kasus ini berlangsung sebelum Hegseth ditunjuk Trump sebagai menhan atau saat dia menjadi host di stasiun televisi Fox News.
Timothy Parlatore, pengacara Hegseth, membenarkan soal pembayaran tersebut. Namun dia menegaskan kliennya tetap tidak bersalah.
Jumlah uang yang dibayar hanya sedikit, tujuannya untuk menyelesaikan tuduhan tersebut.
Kliennya khawatir tuduhan itu bisa merusak kariernya di Fox News, apalagi di tengah gencarnya kampanye #MeToo, gerakan yang berubah skalanya menjadi global untuk mengungkap kasus kekerasan seksual yang dialami para pesohor dunia.
Kasus ini menjadi ramai diangkat surat kabar The Washington Post pada 15 November. Artikel itu menyertakan sebuah memo yang dikirim perempuan yang mengaku sebagai korban Hegseth kepada tim transisi pemerintahan Trump.
Trump tak terpengaruh dengan kasus itu dan tetap menominasikannya




