Xcloud.id

Kasus: kekerasan seksual

  • Mantan Dokter Bedah Prancis Diadili Atas Pelecehan Hampir 300 Pasien

    Mantan Dokter Bedah Prancis Diadili Atas Pelecehan Hampir 300 Pasien

    Jakarta –

    Seorang mantan dokter bedah akan diadili di Prancis pada hari Senin (24/2) waktu setempat atas tuduhan memperkosa atau melakukan kekerasan seksual terhadap hampir 300 mantan pasien, sebagian besar dari mereka adalah anak-anak.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (24/2/2025), Joel Le Scouarnec (74) saat ini telah berada di penjara setelah pengadilan pada tahun 2020 memutuskan pria itu bersalah atas pelecehan terhadap empat anak, termasuk dua keponakannya.

    Dalam persidangan terbaru, yang akan berlangsung selama empat bulan, ia menghadapi tuduhan bahwa ia juga menyerang atau memperkosa 299 pasien, banyak di antaranya saat tersadar dari anestesi atau selama pemeriksaan pascaoperasi, di belasan rumah sakit antara tahun 1989 dan 2014.

    Secara total, 256 dari 299 korban berusia di bawah usia 15 tahun, dengan yang termuda berusia satu tahun dan yang tertua berusia 70 tahun.

    Persidangan ini kemungkinan akan menjadi kejutan baru bagi Prancis.

    Persidangan ini terjadi hanya dua bulan setelah pria Prancis, Dominique Pelicot dihukum karena meminta belasan orang asing untuk memperkosa istrinya yang dibius, Gisele Pelicot, yang kini telah menceraikannya.

    Dalam kasus ini, Le Scouarnec adalah satu-satunya terdakwa yang dituduh melakukan kejahatan terhadap ratusan korban.

    Lihat juga Video ‘Remaja Perempuan di Garut Dilecehkan Kakak Kelas Pakai Terong’:

    Persidangan di kota Vannes di wilayah barat Brittany akan diadakan secara terbuka. Namun, kesaksian selama tujuh hari dari para korban yang menjadi sasaran saat masih di bawah umur, akan diadakan secara tertutup.

    Jika terbukti bersalah, Le Scouarnec akan menghadapi hukuman maksimal 20 tahun penjara — hukum Prancis tidak memperbolehkan hukuman digabungkan meskipun ada beberapa korban.

    Lihat juga Video ‘Remaja Perempuan di Garut Dilecehkan Kakak Kelas Pakai Terong’:

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Tentara Korban Kekerasan Seks Bunuh Diri, Militer Inggris Minta Maaf

    Tentara Korban Kekerasan Seks Bunuh Diri, Militer Inggris Minta Maaf

    London –

    Militer Inggris menyampaikan permintaan maaf setelah menuai kecaman atas cara mereka menangani aduan kekerasan seksual yang disampaikan oleh seorang tentara wanita muda, yang kemudian meninggal karena bunuh diri.

    Tentara wanita bernama Jaysley Beck, seorang penembak artileri kerajaan yang berusia 19 tahun itu, seperti dilansir AFP, Jumat (21/2/2025), ditemukan tidak bernyawa di dalam baraknya di Larkhill Camp, Inggris bagian barat daya, pada Desember 2021 lalu.

    Awal tahun itu, Beck melaporkan bahwa dirinya diserang secara seksual oleh seorang rekan seniornya dalam sebuah acara kerja, yang membuatnya ketakutan dan harus melarikan diri demi keselamatannya.

    Dia juga menjadi target pelecehan seksual oleh atasannya yang lain, manajernya bernama Ryan Mason yang berpangkat Bombardier, yang mengiriminya 4.600 pesan secara bertubi-tubi antara Oktober hingga November 2021. Hal-hal itu terungkap dalam hasil penyelidikan terhadap kematian Beck.

    Militer Inggris menyampaikan permintaan maaf pada Kamis (20/2) waktu setempat, dan menegaskan bahwa “perubahan signifikan” telah dilakukan sejak kematian Beck.

    “Kita seharusnya berbuat lebih banyak untuk mendukung dan melindunginya,” ucap Kepala Kelompok Layanan Personalia Angkatan Darat, Brigadir Melissa Emmett, saat berbicara kepada wartawan.

    Petugas koroner Nicholas Rheinberg, saat menyampaikan kesimpulan penyelidikan, menyebut adanya kegagalan “sistemik” dalam penanganan militer Inggris terhadap aduan kekerasan seksual. Rheinberg juga mengatakan bahwa aduan semacam itu seharusnya dilaporkan kepada polisi.

    Dia juga mengkritik para perwira senior militer Inggris karena mengupayakan hukuman paling ringan bagi Sersan Mayor Michael Webber, yang dilaporkan oleh Beck pada saat itu.

    “Cara penanganan terhadap aduan Jaysley (Beck) telah memainkan peran yang lebih besar dalam kematiannya,” sebut Rheinberg.

    Kementerian Pertahanan Inggris, dalam pernyataan terpisah, menyatakan pihaknya “menerima kegagalan yang diidentifikasi oleh Service Enquiry dan menanggapi rekomendasi tersebut”.

    Ibunda Beck, Leighann McCready, menolak permintaan maaf dari militer itu. “Permintaan maaf tidak akan bisa mengembalikan putri kami,” ucapnya saat berbicara kepada wartawan setelah hasil penyelidikan dirilis.

    Dia menyebut ada ratusan tentara yang menghubungi Beck untuk berbagi pengalamannya setelah dia mengadukan tindakan kekerasan seksual itu. McCready menyerukan penyelidikan independen terhadap kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual di kalangan militer.

    “Perlu ada badan independen yang bertanggung jawab menyelidiki kasus-kasus yang lebih serius. Hanya dengan cara ini kita dapat menjamin akuntabilitas yang sesungguhnya, keadilan yang nyata, dan perubahan yang sejati,” cetusnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Panik, Ibu di Surabaya Lihat Anak Balitanya Terluka, Diduga Dilecehkan Ayah Kandung – Halaman all

    Panik, Ibu di Surabaya Lihat Anak Balitanya Terluka, Diduga Dilecehkan Ayah Kandung – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pria berinisial AG (35) di Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap putri kandungnya sendiri yang berusia 4 tahun.

    Polisi sebelumnya menangkap AG di kosannya di Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, pada Rabu (19/2/2025) sekitar pukul 09.00 WIB.

    Kasus dugaan pelecehan seksual ayah terhadap anak kandung ini tengah ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Surabaya.

    “Sudah tersangka dan saat ini masih diperiksa,” kata Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Rina Shanty Nainggolan, Kamis (20/2/2025), dilansir dari Surya.co.id.

    Kasus dugaan pelecehan seksual ini terungkap berkat laporan istri tersangka, AN (32) pada Senin (17/2/2025).

    Saat itu, AN bersama korban didampingi pengurus kampung dan Bhabinkamtibmas mendatangi Polsek Mulyorejo. 

    AN mengadu bahwa anaknya mengeluh sakit di area sensitif.

    Ibu korban curiga ada seseorang yang telah melecehkan anak balitanya itu.

    Sebab, korban sering bangun saat tengah malam, kemudian menangis dan tatapan matanya seperti orang ketakutan.

    “Ibu itu bilang akhir-akhir ini ada feeling gak enak sama anaknya,” ungkap Kanit Polsek Mulyorejo, Ipda Alfan Alfian.

    “Pengakuan ibunya, anaknya sering tiba-tiba bangun menangis badannya berkeringat. Terus tiap bangun posisi tidurnya selalu berubah, awalnya tidur di tengah-tengah orang tuanya, pas bangun nangis selalu di sisi ibunya,” lanjutnya.

    Polsek Mulyorejo kemudian melaporkan kasus itu ke Unit PPA Polrestabes Surabaya.

    Korban kemudian dilakukan visum dan hasilnya memang ada bekas luka di area sensitif.

    Setelah polisi mengumpulkan alat bukti dan melakukan penyidikan, didapatkan bahwa pelaku kasus pelecehan seksual ini mengarah pada AG.

    Pencabulan Jember

    Kasus serupa juga terjadi di  Kabupaten Jember, Jatim.

    Di mana, seorang ibu di Kecamatan Tanggul berinisial H mengamuk dan histeris melihat anak perempuannya yang berusia 13 menjadi korban rudapaksa oleh pria tetangganya, S (50).

    S melancarkan aksi bejatnya itu pada 5 Februari 2025 pagi, saat korban masih tidur di kamarnya.

    Aksi bejat S terungkap, saat H mendengar putrinya yang baru lulus SD itu menjerit dari dalam kamarnya.

    Sontak H bergegas menghampiri korban di dalam kamarnya, serta bertanya kepada sang putri apa yang terjadi.

    “Saya baru datang dari sungai dan mendengar anak saya menjerit. Saya tanya kenapa. Dia menjawab sudah dianu,” ujar H meniru ucapan sang putri, dilansir dari Tribunjatim-timur.com.

    H menceritakan bahwa saat itu, pelaku S juga masih berada di dalam kamar putrinya, kemudian ibu korban ini langsung melabrak tetangganya tersebut.

    “Jadi saya masuk ke kamarnya, ya terbukti sungguhan, (S) ada di dalam kamar itu dan saya amuk,” ungkapnya.

    Bagaikan tersambar petir, H mengaku terkejut mengetahui anak gadisnya telah dilecehkan tetangganya sendiri.

    “Saya lepas kontrol menjerit dan mengamuk terhadap pelaku sekenanya, sampai akhirnya saya jatuh pingsan dan pelaku melarikan diri,” kata H.

    Berdasarkan pengakuan korban, lanjut H, anaknya menjerit sekuat mungkin saat melihat terduga pelaku telah melepas celana dalamnya dan menindih tubuh anak gadisnya.

    “Terduga pelaku juga sempat mencoba menghentikan jeritan korban dengan mencubit hingga meninggalkan bekas memar,” beber H.

    Setelah dirudapaksa, korban mengeluh sakit setiap kali buang air kecil.

    Keluarga korban telah melaporkan kasus dugaan kekerasan seksual tersebut di Polsek Tanggul, Jember pada Kamis (6/2/2025) lalu.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Pria di Surabaya Jadi Tersangka Pelecehan Seksual Anak Balita, Korban Sering Terbangun Ketakutan

    (Tribunnews.com/Nina Yuniar) (Surya.co.id/Tony Hermawan) (Tribunjatim-timur.com/Imam Nawawi)

  • Oknum Dosen UNM Diduga Lecehkan Mahasiswa, Modus Diajak ke Rumah untuk Selesaikan Ujian – Halaman all

    Oknum Dosen UNM Diduga Lecehkan Mahasiswa, Modus Diajak ke Rumah untuk Selesaikan Ujian – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang oknum dosen Universitas Negeri Makassar (UNM) berinisial K, diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswanya.

    Hal itu diungkapkan Presiden BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) UNM, Fikran Prawira di sela unjuk rasa ‘Indonesia Gelap’, Jl AP Pettarani, Makassar, Rabu (19/2/2025) sore.

    “Ya, kalau isu mengenai kekerasan seksual itu benar ada hanya terjadi di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum dan dilakukan oleh salah satu oknum dosen terhadap mahasiswanya,” ucap Fikran, dikutip dari Tribun-Timur.com.

    K diduga melakukan pelecehan terhadap mahasiswa semester enam yang berinisial A.

    “Intinya dia dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,” ujarnya.

    Hingga saat ini, baru satu mahasiswa yang berani mengungkapkan dirinya sebagai korban.

    Namun, Fikran menambahkan bahwa tidak menutup kemungkinan masih ada korban lain dalam kasus asusila tersebut.

    “Sampai saat ini baru satu korban yang berani mau lapor, berani speak up. Tapi kami juga masih mencari kemungkinan adanya korban-korban yang lain,” bebernya.

    Fikran menjelaskan, oknum dosen tersebut berjenis kelamin laki-laki, sedangkan korban juga berjenis kelamin yang sama.

    Insiden itu sudah terjadi sejak tahun lalu.

    “Korbannya laki-laki dan pelakunya juga laki-laki. Jadi info yang didapatkan mulai dari bulan Mei tahun lalu,” ungkap Fikiran.

    “Yang disampaikan kepada kami Ada tiga kali aksi pelecehannya Ada 3 kali berlangsung di rumah terduga pelaku,” sambungnya.

    Fikran mengungkapkan bahwa oknum dosen tersebut menggunakan modus mengundang korban ke rumahnya dengan alasan menyelesaikan ujian.

    “Jadi informasi yang kami dapatkan ingin memberikan ajakan untuk melanjutkan menyelesaikan ujian akhir semesternya di rumah yang bersangkutan,” tuturnya.

    Tak hanya itu, K juga diduga mengancam korban dengan mempengaruhi nilai akademiknya.

    “Selanjutnya ada juga intervensi dalam hal ini menggunakan relasi kuasa sebagai dosen dari mata kuliah tersebut,” terang Fikran.

    “Ketika korban melawan atau melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan terduga pelaku maka akan diberikan nilai eror itu laporan dari korban,” lanjutnya.

    Fikran mengatakan, korban sudah melaporkan kasus ini ke kepolisian.

    “Korban sudah melapor beberapa hari yang lalu di Polda Sulsel,” ucapnya.

    Terkait kejadian ini, pihak kampus buka suara.

    Rektor UNM, Prof. Karta Jayadi menyatakan, kasus tersebut ia serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian.

    Ia menegaskan bahwa jika terbukti bersalah, oknum dosen tersebut akan dikenakan sanksi.

    “Karena tidak ada laporan ke UNM terkait kasus dugaan pelecehan seksual, maka kami menunggu hasil pelaporan dari Polda, kami pasti memberi sanksi berat jika terbukti,” tuturnya.

    Polisi sudah periksa sejumlah saksi

    Sementara itu, Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) telah menerima laporan tersebut dan memeriksa sejumlah saksi.

    “Kasusnya masih dalam penyelidikan. Saksi-saksi sudah ada yang dipanggil,” Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Sulsel, AKBP Yerlin Tading Kate saat dikonfirmasi tribun, Rabu (19/2/2025).

    Yerlin mengatakan, penyidik telah menjadwalkan pemanggilan terhadap oknum dosen berinisial K yang dilaporkan.

    “Hari Senin depan terlapor juga dipanggil,” jelasnya.

    Hal senada juga diutarakan oleh Kanit 5 Subdit Remaja Anak dan Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda Sulsel, Iptu Alex T.

    “Iya betul dalam proses, kami memeriksa saksi-saksi, itu baru kita lakukan,” ujar Alex kepada wartawan.

    “Saksi-saksi sudah kami periksa baru beberapa orang, visum dan psikiatri-nya baru kami menyurat,” sambungnya.

    Alex mengatakan, sejumlah saksi yang diperiksa merupakan teman-teman dari A.

    “Sudah tiga orang dari pihak pelapor ini, dari teman temannya. (Korbannya) Satu aja, sendiri yang mahasiswa itu,” jelas Alex.

    Adapun kasus ini telah dilaporkan pada akhir bulan Januari.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul BREAKING NEWS: Dosen UNM dilaporkan ke Polisi Diduga Lecehkan Mahasiswa 

    (Tribunnews.com/Falza) (Tribun-Timur.com/Muslimin Emba)

  • LLDIKTI Wilayah VI Jateng Gandeng Perguruan Tinggi Swasta Mencegah Aksi Radikalisme dan Intoleran

    LLDIKTI Wilayah VI Jateng Gandeng Perguruan Tinggi Swasta Mencegah Aksi Radikalisme dan Intoleran

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Mencegah radikalisme dan intoleran di lingkungan kampus, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI Provinsi Jawa Tengah gandeng mantan narapidana teroris pada pertemuan dengan perguruan tinggi swasta, Selasa (18/2/2025).

    Pertemuan yang digelar di Hotel Patra Jasa  dilakukan   penandatangan komitmen bersama antara LLDIKTI Wilayah VI dengan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI), Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), dan Yayasan Putra Persaudaraan Anak Negeri (Persadani).

    Plt Kepala LLDIKTI Wilayah VI Provinsi Jawa Tengah Bhimo Widyo Andoko menyampaikan rapat koordinasi itu untuk mempererat sinergi antara PTS dengan kebijakan pemerintah pusat. Oleh sebab itu  untuk mencapai tujuan bersama diperlukan persatuan yang kuat.

    “Program-program di 2025 itu kita bisa sinergi dan satu langkah. Walaupun mungkin ini tantangan ke depannya berat ya, dengan komitmen tadi harapannya bisa sinergi bersama,” ujarnya.

    Menurutnya, komitmen yang dilakukan LLDIKTI untuk menciptakan kampus  aman. Selain Itu untuk  mengedepankan program anti perundungan, anti kekerasan seksual, dan lain sebagainya.

    “Kampus-kampus banyak sekali  teridentifikasi anti toleransi, ini (komitmen) adalah usaha kami di LLDDIKTI Wilayah VI untuk mensinergikan satu gerakan kita anti intoleransi,” tegasnya.
     

    Ia mengatakan kampus memiliki peran strategis membentuk karakter mahasiswa. Oleh sebab itu Perlu dilakukan penguatan moderasi beragama serta pemahaman kebangsaan menjadi aspek penting. Selain itu, sinergi dengan kepolisian juga menjadi langkah pencegahan. Pihaknya memastikan  mahasiswa di bawah PTS naungan LLDIKTI Wilayah VI terhindar dari kegiatan intoleransi. 

    “Kami  menjamin bahwa anak-anak kita yang berkuliah di kampus-kampus ini aman, dan nyaman berada di kampus. Tanpa adaangguan dalam intoleransi,” tuturnya.

    Ketua Yayasan Persadani Jateng Sri Puii Siswo Mulyanto mengatakan kampus  menjadi tempat yang rawan aksi terorisme. Tindakan radikalisme di perguruan tinggi ini sudah ditemukan sejak lama, di era tahun 1990-an.

    “Karena itu (tindakan terorisme) sudah lama, bahkan dulu di salah satu kampus swasta malah dosennya terpapar. Berarti kampus ini memang rawan ke arah situ (tindakan intoleransi),”  ujarnya.

    Ia menerangkan alasan mahasiswa maupun dosen melakukan tindakan intoleransi bermacam-macam.  Terlebih perilaku mahasiswa tak lepas dari kebijakan pemerintah. 

    “Intelektual mahasiswa itu membutuhkan ruang untuk menyampaikan apa yang menjadi kekritisannya di dalam melihat situasi yang terjadi di negeri ini. Maka salah satu pemantik biasanya itu juga para perilaku pejabat negara yang korup. Makanya memang dunia terorisme ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dari masalah negara,” tandasnya. (rtp)

  • Penggerebekan Remaja Berujung Perkawinan Anak di Lampung Dikecam Pemerintah – Halaman all

    Penggerebekan Remaja Berujung Perkawinan Anak di Lampung Dikecam Pemerintah – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyayangkan kasus pemaksaan perkawinan usia anak pada sepasang remaja di Lampung Timur setelah mereka digerebek warga desa setempat.

    Sekretaris KemenPPPA, Titi Eko Rahayu menyatakan perkawinan usia anak memiliki banyak dampak negatif yang sangat besar seperti terancamnya kesempatan korban untuk tetap bersekolah.

    “Kami prihatin dengan pergaulan remaja yang semestinya tidak dilakukan sebelum resmi menikah. Namun, di satu sisi kami juga sangat menyayangkan keputusan dari pihak keluarga yang mengambil jalan pintas untuk menikahkan para korban. Perkawinan pada usia anak memiliki dampak negatif yang besar,” ujar Titi dalam siaran persnya, Selasa (18/2/2025).

    Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2018 anak perempuan yang menikah di bawah 18 tahun dapat meningkatkan risiko putus sekolah.

    Menurut Titi, hal ini dapat menghambat perkembangan karier mereka di masa depan.

    “Selain itu, anak yang menikah di bawah usia 18 tahun cenderung tidak bekerja di sektor formal dan pendapatan per jam mereka jauh lebih rendah dibandingkan jika mereka menikah pada usia 18 tahun atau lebih,” ujar Titi.

    Pernikahan paksa pada remaja menurut Titi juga akan berdampak psikologis yang serius, termasuk kecemasan, depresi, trauma, dan potensi masalah kesehatan mental jangka panjang sehingga hal ini yang seharusnya jadi pertimbangan orangtua.

    Faktor lain adalah ancaman konflik rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

    “Hal yang perlu menjadi perhatian kita adalah bagaimana pemenuhan hak anak tetap dijamin setelah kejadian ini, seperti hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan (terutama kesehatan reproduksi dan akses terhadap informasi), serta pengawasan dari keluarga,” ujar Titi.

    Titi Eko juga menyatakan pemaksaan perkawinan merupakan salah satu bentuk tindak pidana dan termasuk tindak pidana kekerasan seksual.

    Hal ini telah disebutkan pada pasal 10 ayat (1) Undang- undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjelaskan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang dibawah kekuasaanya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain,dipidana karena pemaksaan perkawinan”.

     

     

     

  • Polisi Periksa Mantan Pengacara Anak Bos Prodia dan Suaminya Terkait Penggelapan Mobil – Page 3

    Polisi Periksa Mantan Pengacara Anak Bos Prodia dan Suaminya Terkait Penggelapan Mobil – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Polisi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Evelin Dohar Hutagalung, sebagai saksi terlapor buntut kasus dugaan penggelapan mobil yang dilayangkan oleh Arif Nugroho anak bos Prodia.

    Tak sendiri, suami Evelin juga turut diperiksa di Polda Metro Jaya, pada Selasa, (18/2/2025).

    Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengkonfirmasi adanya jadwal pemeriksaan untuk terlapor atas nama Evelin Dohar Hutagalung atau EDH dan suaminya, JK.

    “Masih on schedule pagi ini,” kata Ade Safri dalam keterangannya, Selasa (18/2025).

    Ade Safri mengatakan, pemeriksaan dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB. 

    Sebelumnya, kasus dugaan pemerasan anak bos Prodia, membuka tabir baru. Ada pihak lain yang disebut ikut terseret. Dia adalah seseorang berinisial EDH, yang merupakan mantan pengacara anak Bos Prodia, Arif Nugroho.

    Nama Arif belakangan menyita perhatian setelah menjadi korban pemerasan oknum polisi saat beperkara di Polres Metro Jaksel.

    Laporan Arif berkaitan dengan penipuan, penggelapan dan pencucian uang, dilayangkan oleh PM, kuasa hukum dari Arif Nugroho, anak dari Bos Prodia yang terjerat kasus dugaan pembunuhan dan kekerasan seksual.

    Laporan tercatat dengan nomor LP/B/612/I/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA, 27 Januari 2025.

  • 14 Tuntutan Mahasiswa di Aksi ‘Indonesia Gelap’, Kritik Sejumlah Kebijakan Pemerintah, Termasuk MBG

    14 Tuntutan Mahasiswa di Aksi ‘Indonesia Gelap’, Kritik Sejumlah Kebijakan Pemerintah, Termasuk MBG

    TRIBUNJATIM.COM – Aksi demo bertajuk ‘Indonesia Gelap’ digaungkan ribuan mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Tak hanya aksi di Jakarta, mahasiswa di Bandung dan Surabaya turut turun.

    Sebelumnya, tanda pagar Indonesia Gelap juga sempat trending di media sosial.

    Dalam aksi ini, mereka menuntut tiga hal terhadap pemerintah.

    Hal ini buntut kebijakan-kebijakan era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang tak memihak rakyat.

    Salah satunya adalah makan gratis bergizi yang disebut mengacaukan anggaran pendidikan.

    Lantas, apa saja tuntutan para mahasiswa ini?

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi bertajuk Indonesia Gelap di sejumlah daerah, Senin (17/2/2025).

    Di Jakarta, aksi Indonesia Gelap berpusat di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat.

    Sebanyak 1.623 personel polisi dikerahkan untuk melakukan pengamanan, menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat.

    Sementara di Bandung, mahasiswa dari berbagai kampus di Bandung berkumpul, di depan Gedung DPRD Jawa Barat (Jabar), Jalan Diponegoro, Kota Bandung. 

    Dikutip dari TribunJabar, aksi bertema Indonesia Gelap ini dimulai sekitar pukul 14.30 WIB, masa aksi datang dengan mengenakan almamater kampus masing-masing, seperti Unpad, Unpas, Unikom dan perguruan tinggi lainnya sambil membawa spanduk bertuliskan kritikan untuk Pemerintah Prabowo Subianto.

    Aksi Indonesia Gelap juga digelar di depan Gedung DPRD Jawa Timur.

    Aksi ini bahkan berakhir ricuh.

    Petugas keamanan menyemprotkan water cannon ke arah mahasiswa hingga mereka berpencar.

    Apa makna #IndonesiaGelap?

    Tagar #IndonesiaGelap menjadi trending topik di X hari ini, Senin.

    Sebagian besar pengguna X mengungkapkan keresahan mereka terkait kondisi Indonesia terkini.

    Tagar ini mewarnai unggahan terkait aksi penolakan program makan siang gratis di Wamena, Papua, pada Senin (17/2/2025) yang berujung ricuh setelah kepolisian memblokade demonstrasi pelajar.

    Mereka menuntut pendidikan gratis dan penarikan militer dari Papua.

    Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dalam unggahan di X menyebut “banyak kebijakan ugal-ugalan nirsubstansi yang menyebabkan penderitaan rakyat terus berlanjut”.

    Dalam unggahannya, mereka juga menyematkan sejumlah tuntutan.

    Plt Ketua BEM Kema Unpad, Rhido Anwari Aripin, menyatakan aksi ini juga digelar serentak di sejumlah daerah lain dan disertai dengan 14 poin tuntutan.

    “Aliansi Amarah Rakyat Jabar menyatakan sikap dengan tegas dan menuntut pemerintah untuk dapat menyadari dan membenahi permasalahan yang ada melalui beberapa poin tuntutan,” tegas Rhido.

    Berikut adalah 14 poin tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa:

    1. Naikkan anggaran pendidikan, batalkan seluruh pemangkasan, cabut instruksi presiden nomor 1 tahun 2025, kembalikan anggaran pendidikan ke pagu awal, Naikkan anggaran pendidikan terutama dana operasional PTN-BH, PTS, dan Beasiswa! Perluas akses pendidikan tinggi kepada anak kelas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi oleh biaya pendidikan yang tinggi. Hadirkan sarana prasarana pendidikan berkualitas, buka seluas-luasnya ruang demokrasi, dan selesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan.

    2. Mengalihkan efisiensi pendidikan ke tunjangan-tunjangan pejabat.

    3.Anggarkan tunjangan kinerja pendidikan guru dan dosen. Jamin kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan dengan upah dan tunjangan yang layak.

    4. Mengevaluasi total program MBG dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.

    5. Hentikan pembahasan RUU Sisdiknas, hentikan transformasi PTN BLU menjadi PTN BH, Cabut UU PT Permendikbud Ristek No. 2 tahun 2024 dan semua peraturan turunan yang melanggengkan liberalisasi dan privatisasi pendidikan. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat, berbasis reform agraria dan industrialisasi nasional.

    6. Pertimbangkan ulang sektor pendidikan dan kesehatan dari prioritas pendukung menjadi prioritas utama.

    7. Menuntut Prabowo untuk mengefisienkan dan merombak total kabinet merah putih secara struktural dan teknis.

    8. Menuntut pemerintah untuk mengingat kembali hal-hal yang dijanjikan pada rakyatnya.

    9. Tolak ijin usaha pertambahan bagi perguruan tinggi dalm RUU Minerba! Tolak mobilisasi mahasiswa dan dosen sebagai tenaga kerja murah demi industri pro-imperialis dan pro-feodal.

    10. Hentikan pelibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil! Tolak militerisasi melalui pembangunan KODAM baru dan peningkatan anggaran militer kepolisian yang akan digunakan untuk melancarkan perampasan tanah rakyat dan represifitas.

    11. Tolak Dwifungsi ABRI/TNI.

    12. Restitusi hak kementerian kesehatan untuk menjamin efisiensi layanan kesehatan, pengembangan SDM layanan kesehatan, infrastruktur layanan kesehatan dan lainnya yang ada dibawah kementerian kesehatan.

    13. Efisiensi dana di sektor infrastruktur.

    14. Cabut UU Ciptaker dan UU turunannya.

    15. Sahkan RUU PPRT dan perkuat landasan hukum perlindungan kekerasan terhadap perempuan.

    Kritik efisiensi anggaran

    Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Iqbal Cheisa Wiguna, menilai efisiensi anggaran pendidikan ini kurang tepat.

    Efisiensi anggaran pendidikan justru berdampak pada terancamnya 600 ribu mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) harus putus kuliah.

    Tak cukup disitu saja, pendaftaran KIP Kuliah tahun 2025 yang tengah berjalan ini juga terancam tak dilanjutkan imbas efisiensi anggaran pendidikan.

    “Seperti yang kita lihat sudah beredar berita yang cukup mencemaskan yang cukup bisa mencekik teman-teman mahasiswa, yaitu terkait dengan penghematan anggaran pendidikan yang kiranya kurang tepat.”

    “Dan ujungnya adalah terancamnya 600 ribu lebih mahasiswa yang ada di Indonesia, penerima KIP K terancam putus kuliah.”

    “Lalu ditambah lagi pendaftaran KIP K yang sudah dimulai pada tahun 2025 itu terancam untuk tidak dilanjutkan,” kata Iqbal dalam wawancara Program ‘Sapa Indonesia Malam’ Kompas TV, Senin (17/2/2025). 

    Atas dasar itulah yang membuat mahasiswa marah dan sedih akan nasib teman-teman mereka yang terancam putus kuliah.

    “Hal tersebut yang membuat kami mahasiswa marah, yang membuat kami sedih karena teman-teman kami terancam putus kuliah,” imbuhnya.

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

  • Ribuan Mahasiswa di Jakarta, Bandung dan Surabaya Turun Ikut Aksi Indonesia Gelap, Apa Maknanya? – Halaman all

    Ribuan Mahasiswa di Jakarta, Bandung dan Surabaya Turun Ikut Aksi Indonesia Gelap, Apa Maknanya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi bertajuk Indonesia Gelap di sejumlah daerah, Senin (17/2/2025).

    Di Jakarta, aksi Indonesia Gelap berpusat di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat.

    Sebanyak 1.623 personel polisi dikerahkan untuk melakukan pengamanan, menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat.

    Sementara di Bandung, mahasiswa dari berbagai kampus di Bandung berkumpul, di depan Gedung DPRD Jawa Barat (Jabar), Jalan Diponegoro, Kota Bandung. 

    Dikutip dari TribunJabar, aksi bertema Indonesia Gelap ini dimulai sekitar pukul 14.30 WIB, masa aksi datang dengan mengenakan almamater kampus masing-masing, seperti Unpad, Unpas, Unikom dan perguruan tinggi lainnya sambil membawa spanduk bertuliskan kritikan untuk Pemerintah Prabowo Subianto.

    Aksi Indonesia Gelap juga digelar di depan Gedung DPRD Jawa Timur.

    Aksi ini bahkan berakhir ricuh.

    Petugas keamanan menyemprotkan water cannon ke arah mahasiswa hingga mereka berpencar.

    Apa makna #IndonesiaGelap?

    Tagar #IndonesiaGelap menjadi trending topik di X hari ini, Senin.

    Sebagian besar pengguna X mengungkapkan keresahan mereka terkait kondisi Indonesia terkini.

    Tagar ini mewarnai unggahan terkait aksi penolakan program makan siang gratis di Wamena, Papua, pada Senin (17/2/2025) yang berujung ricuh setelah kepolisian memblokade demonstrasi pelajar.

    Mereka menuntut pendidikan gratis dan penarikan militer dari Papua.

    Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dalam unggahan di X menyebut “banyak kebijakan ugal-ugalan nirsubstansi yang menyebabkan penderitaan rakyat terus berlanjut”.

    Dalam unggahannya, mereka juga menyematkan sejumlah tuntutan.

    Plt Ketua BEM Kema Unpad, Rhido Anwari Aripin, menyatakan aksi ini juga digelar serentak di sejumlah daerah lain dan disertai dengan 14 poin tuntutan.

    “Aliansi Amarah Rakyat Jabar menyatakan sikap dengan tegas dan menuntut pemerintah untuk dapat menyadari dan membenahi permasalahan yang ada melalui beberapa poin tuntutan,” tegas Rhido.

    Berikut adalah 14 poin tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa:

    1. Naikkan anggaran pendidikan, batalkan seluruh pemangkasan, cabut instruksi presiden nomor 1 tahun 2025, kembalikan anggaran pendidikan ke pagu awal, Naikkan anggaran pendidikan terutama dana operasional PTN-BH, PTS, dan Beasiswa! Perluas akses pendidikan tinggi kepada anak kelas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi oleh biaya pendidikan yang tinggi. Hadirkan sarana prasarana pendidikan berkualitas, buka seluas-luasnya ruang demokrasi, dan selesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan.

    2. Mengalihkan efisiensi pendidikan ke tunjangan-tunjangan pejabat.

    3.Anggarkan tunjangan kinerja pendidikan guru dan dosen. Jamin kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan dengan upah dan tunjangan yang layak.

    4. Hentikan pembahasan RUU Sisdiknas, hentikan transformasi PTN BLU menjadi PTN BH, Cabut UU PT Permendikbud Ristek No. 2 tahun 2024 dan semua peraturan turunan yang melanggengkan liberalisasi dan privatisasi pendidikan. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat, berbasis reform agraria dan industrialisasi nasional.

    5. Pertimbangkan ulang sektor pendidikan dan kesehatan dari prioritas pendukung menjadi prioritas utama.

    6. Menuntut Prabowo untuk mengefisienkan dan merombak total kabinet merah putih secara struktural dan teknis.

    7. Menuntut pemerintah untuk mengingat kembali hal-hal yang dijanjikan pada rakyatnya.

    8. Tolak ijin usaha pertambahan bagi perguruan tinggi dalm RUU Minerba! Tolak mobilisasi mahasiswa dan dosen sebagai tenaga kerja murah demi industri pro-imperialis dan pro-feodal.

    9. Hentikan pelibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil! Tolak militerisasi melalui pembangunan KODAM baru dan peningkatan anggaran militer kepolisian yang akan digunakan untuk melancarkan perampasan tanah rakyat dan represifitas.

    10. Tolak Dwifungsi ABRI/TNI.

    11. Restitusi hak kementerian kesehatan untuk menjamin efisiensi layanan kesehatan, pengembangan SDM layanan kesehatan, infrastruktur layanan kesehatan dan lainnya yang ada dibawah kementerian kesehatan.

    12. Efisiensi dana di sektor infrastruktur.

    13. Cabut UU Ciptaker dan UU turunannya.

    14. Sahkan RUU PPRT dan perkuat landasan hukum perlindungan kekerasan terhadap perempuan.

    Kritik efisiensi anggaran

    Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Iqbal Cheisa Wiguna, menilai efisiensi anggaran pendidikan ini kurang tepat.

    Efisiensi anggaran pendidikan justru berdampak pada terancamnya 600 ribu mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) harus putus kuliah.

    Tak cukup disitu saja, pendaftaran KIP Kuliah tahun 2025 yang tengah berjalan ini juga terancam tak dilanjutkan imbas efisiensi anggaran pendidikan.

    “Seperti yang kita lihat sudah beredar berita yang cukup mencemaskan yang cukup bisa mencekik teman-teman mahasiswa, yaitu terkait dengan penghematan anggaran pendidikan yang kiranya kurang tepat.”

    “Dan ujungnya adalah terancamnya 600 ribu lebih mahasiswa yang ada di Indonesia, penerima KIP K terancam putus kuliah.”

    “Lalu ditambah lagi pendaftaran KIP K yang sudah dimulai pada tahun 2025 itu terancam untuk tidak dilanjutkan,” kata Iqbal dalam wawancara Program ‘Sapa Indonesia Malam’ Kompas TV, Senin (17/2/2025). 

    Atas dasar itulah yang membuat mahasiswa marah dan sedih akan nasib teman-teman mereka yang terancam putus kuliah.

    “Hal tersebut yang membuat kami mahasiswa marah, yang membuat kami sedih karena teman-teman kami terancam putus kuliah,” imbuhnya.

  • Kepsek Pasrah Didemo Ratusan Siswa, Murid Kesal Disuruh Bayar SPP Rp250 Ribu hingga Tuntut Fasilitas

    Kepsek Pasrah Didemo Ratusan Siswa, Murid Kesal Disuruh Bayar SPP Rp250 Ribu hingga Tuntut Fasilitas

    TRIBUNJATIM.COM – Tengah viral di media sosial aksi demo ratusan siswa dan siswi di MAN 2 Kota Bekasi pada Senin (17/2/2025).

    Kepala sekolah atau kepsek pun pasrah digeruduk para muridnya.

    Para siswa tampak membawa spanduk bertuliskan meminta keadilan.

    Saat kepala sekolah MAN 2 Kota Bekasi berdiri di tengah lapangan, mereka pun tak gentar.

    Terlihat di video yang beredar para siswi justru berani mendekat dan berorasi di depan wajah kepala sekolah, melansir dari TribunBogor.

    Detik-detik para siswa menggelar unjuk rasa direkam akun OSIS Man 2 Kota Bekasi di Instagram.

    Tampak para siswa membawa spanduk guna menyuarakan isi hatinya.

    Ada juga spanduk besar terbentang di depan lapangan bertuliskan kalimat satire.

    “Minta dipilih
    minta didengar
    sudah terpilih
    gamau mendengar
    #antikritik”

    Spanduk besar tersebut tepat terletak di belakang kepala sekolah yang sempat berusaha menenangkan para murid.

    Terlihat kepala sekolah MAN 2 Kota Bekasi, Nina beberapa kali berusaha berbicara di depan siswa.

    Namun ucapan Nina tak dihiraukan muridnya, justru membuat suasana makin kacau.

    Terkait aksi demonstrasi yang dilakukan para siswa, akun OSIS MAN 2 Kota Bekasi mengurai rangkuman.

    Bahwa ada enam poin alasan para siswa menggelar demo hari ini, di antaranya:

    Ketiadaan transparansi dana. Perencanaan anggaran yang menyeleweng, walu murid siswa/i kerap dituntut membayar sejumlah uang lagi untuk kegiatan
    Fasilitas yang tidak memadai. Ketiadaan dan rusaknya fasilitas penunjang KBM seperti: proyektor, meja-kursi dan kelas/lab yang tidak disegerakan perbaikan,”
    Ketidakadilan kegiatan. Ekstrakurikuler dan pengajuan perlombaan siswa/i kesulitan beraktivitas dalam mengembangkan minat ataupun bakat
    Kecurigaan penyelewengan jabatan. Kebijakan pemimpin yang otoriter sehingga lembaga lainnya serasa tak berdaya di bawah kekuasaannya,”
    Efisiensi anggaran. Banyak kegiatan atau jadwal tahunan yang dipangkas menyebabkan disorientasi. Efisiensi ini menghemat pengeluaran, sehingga pendanaan dapat dipindahkan ke lainnya,”
    Hak siswa/i kelas XII seperti kelulusan dan buku tahunan yang seakan tidak diprioritaskan padahal dalam hitungan bulan kami akan selesai,”

    Selain itu, siswa juga curhat perihal pemicu unjuk rasa yang digelar para murid.

    Dalam akun viral Twitter @kontraazd, terkuak jeritan para siswa yang selama bertahun-tahun dipendam.

    Ternyata awal mula para siswa gusar dengan sekolah adalah karena dipicu beberapa hal.

    Pertama, para murid heran dengan pihak sekolah yang rutin meminta uang SPP kepada siswanya padahal sekolah tersebut adalah negeri.

    Kedua, para siswa juga curiga dengan pihak sekolah yang selalu meminta biaya acara dan kegiatan sekolah.

    Ketiga, mereka juga mempertanyakan ke mana uang bayaran yang mereka rutin berikan sementara fasilitas sekolah buruk.

    “Kita sekolah negeri dibawah kemenag, aku kurang tau dana anggaran gimana kalau dari kemenag, karena ga pernah transparan dan dijelasin loh.. tapi perbulan kita selalu bayar 250.000 dan masih dimintain uang kegiatan. Waktu pas 17an di sekolah dan classmeet tuh masih minta dana ke setiap kelas. (waktu itu pernah perkelas harus bayar 50-100rb) karena ga di turunin anggaran sama kepala sekolaaahh. dan ini kacau banget. ekskul seperti paskib, marching band, futsal, ga pernah dikasih dana buat lomba. fasilitas ekskul ga memadai, jelek dan udah kuno,” ungkap akun kontraazd di Twitter.

    Keempat, akun tersebut juga membongkar curhatan pembimbing ekskul yang selalu terlambat dapat bayaran.

    “Bahkan pembimbing ekskul tuh, dikasih bayarannya telat kebayang ga telatnya bahkan sampai 3 bulan. Kepsek kita bilangnya sudah di data, tapi ga ada yang sampai ke tangan pembimbing ekskul. udah gitu obat di uks udah ga ada selama 2 bulanan ini,” sambungnya.

    Hal yang paling membuat para siswa kecewa adalah perihal kondisi sekolah yang bobrok.

    Padahal diakui sang siswa, ia membayar mahal saat pertama kali masuk MAN 2 Kota Bekasi.

    “Lantai kelas kita banyak yang retak, ga dibenerin, alesannya proses teruss, aku beneran bingung kemana dana yang selama ini kita bayarkan. siswa yang dikategorikan kurang mampu kan ga bakal bikin kita mandek anggaran, Aku waktu 2024 masuk sini, bayar 8 juta loh,” imbuh akun kontraazd.

    Setelah aksi demonstrasi berlangsung, kabarnya pihak dari Kementerian Agama langsung mendatangi MAN 2 Kota Bekasi.

    Karenanya para murid berharap permasalahan tersebut bisa selesai.

    “Tadi kepala kemenag kota bekasi udah dateng, dan bilang bakal di kerjakan sesuai skala prioritas. aku dan temenku berharap hak kami dipenuhi. bener bener sedih karena kepala sekolah tuh ga ada dukung siswa sama sekali,” pinta akun kontraazd.

    Tak cuma itu, para murid juga merekam kondisi para guru saat murid-muridnya menggelar aksi demo.

    Kata murid, setelah unjuk rasa berlangsung, kepala sekolah tidak diketahui keberadaannya.

    “Ini after demo gais. Muka guru-guru udah pasrah. Enggak tahu bu Nina ke mana. Ya Allah sekolah macam apa ini,” ujar seorang siswa dalam rekaman akun OSIS.

    Hingga artikel ini ditayangkan, pihak MAN 2 Kota Bekasi belum memberikan tanggapan.

    TribunnewsBogor.com telah berusaha mengirimkan pesan guna klarifikasi aksi demonstrasi para siswa kepada MAN 2 Kota Bekasi namun belum ada jawaban.

    Berita Demo Lainnya

    Para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (Untag Banyuwangi) menggelar demo di depan kantor DPRD setempat, Senin (17/2/2025).

    Mereka meminta pemerintah tidak memangkas anggaran sektor pendidikan.

    Pemangkasan anggaran sebagai bentuk efisiensi di berbagai sektor menjadi salah satu isu yang menyita perhatian publik.

    Para mahasiswa yang menggelar demo tak ingin efisiensi tersebut justru mengancam pendidikan generasi muda.

    Dalam demo tersebut, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan.

    Satu di antaranya, menuntut pemerintah agar memprioritaskan anggaran sektor pendidikan.

    “Dan tidak mengalami pemangkasan sesuai dengan amanat UU 20/2023 tentang sistem pendidikan nasional yang menyebutkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN,” kata Ketua BEM Untag Banyuwangi, Dedy Oktaviano Pratama.

    Menurutnya, pemangkasan anggaran pendidikan merupakan bentuk pengabaian pemerintah terhadap pendidikan yang layak, terjangkau, dan berkualitas.

    Mereka juga menolak kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) dan biaya pendidikan.

    Pemangkasan anggaran pendidikan dikhawatirkan akan berdampak pada banyak hal, termasuk kenaikan UKT.

    “Seharusnya pemerintah menghadirkan atau memberikan pendidikan yang murah dan berkualitas tanpa membebani publik,” tutur dia.

    Mereka juga meminta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, baik guru maupun dosen.

    Pemangkasan anggaran juga dikhawatirkan bakal berdampak pada kesejahteraan para tenaga pendidik.

    “Mendesak Presiden Prabowo untuk mengkaji lebih dalam kebijakan efisiensi anggaran,” sambungnya.

    Tuntutan lain yang disampaikan mahasiswa, yakni peningkatan mutu pendidikan, penolakan izin usaha pertambangan untuk kampus, dan penindakan kasus-kasus kekerasan seksual di institutusi pendidikan.

    Para pendemo ditemui Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto.

    Politisi Partai Demokrat itu mendukung upaya para mahasiswa dalam mengkritisi pemerintah terkait efisiensi anggaran.

    “Ini memang perlu disuarakan. Kami akan berjuang juga menyampaikan tuntutan-tuntutan para mahasiswa ke pemerintah pusat,” kata Michael.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com