Xcloud.id

Kasus: kejahatan siber

  • BSSN Wanti-wanti Ancaman Siber di Era Ekonomi Digital

    BSSN Wanti-wanti Ancaman Siber di Era Ekonomi Digital

    Jakarta, Beritasatu.com – Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia membawa peluang besar bagi perekonomian nasional. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga membuka celah bagi meningkatnya ancaman kejahatan siber.

    Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi, mengingatkan pentingnya memperkuat sistem keamanan data agar transformasi digital dapat berjalan secara aman dan berkelanjutan.

    “Satu catatan bahwa di balik berbagai macam nilai positif dari digitalisasi data, terdapat ancaman yang harus disikapi, diantisipasi, dan dimitigasi secara serius,” ujarnya dalam acara National Cyber Security 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

    Menurut Nugroho, perkembangan digitalisasi yang masif juga membawa tantangan serius bagi keamanan data dan informasi. Ia menegaskan, penguatan sistem keamanan siber menjadi keharusan di tengah perluasan transformasi digital di berbagai sektor.

    Nugroho mengutip laporan Google, Temasek, dan Bain & Company yang memperkirakan nilai ekonomi digital Indonesia tahun ini mencapai US$ 85–US$120 miliar, dengan pertumbuhan sekitar 20%–25% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, potensi besar ini perlu diimbangi dengan kewaspadaan terhadap ancaman siber yang dapat mengganggu integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem digital nasional.

    “Ancaman terhadap penggunaan teknologi di dalam sistem perekonomian juga harus kita waspadai. Artinya, pengembangan sistem teknologi harus diiringi dengan pengembangan keamanan teknologinya,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Nugroho menjelaskan keamanan siber memiliki tiga aspek utama yang harus diperhatikan, yaitu kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability). Ketiga prinsip tersebut dikenal sebagai “CIA Triad”, konsep dasar yang menjadi fondasi dalam menjaga keamanan informasi di seluruh sistem digital.

    Dalam konteks kerahasiaan, data atau informasi harus dipastikan hanya dapat diakses oleh pihak yang berhak, antara lain melalui sistem enkripsi.

    Untuk menjaga integritas, lanjut Nugroho, data perlu dijaga agar tetap utuh dan valid tanpa manipulasi, misalnya dengan penggunaan mekanisme checksum atau tanda tangan elektronik.

    Sementara pada aspek ketersediaan, data harus selalu bisa diakses kapan pun dibutuhkan, termasuk dalam situasi insiden, melalui sistem pemulihan bencana (disaster recovery), backup, dan sistem cadangan (redundant system).

    Nugroho menegaskan, ketiga aspek tersebut menjadi fondasi utama dalam melindungi data dari ancaman pencurian, manipulasi, pengambilalihan, maupun perusakan data.

    “Ini merupakan isu strategis dalam bidang keamanan siber yang harus menjadi perhatian bersama,” pungkasnya.

  • Prabowo Terbang ke Kuala Lumpur Malaysia Hadiri KTT ASEAN 2025

    Prabowo Terbang ke Kuala Lumpur Malaysia Hadiri KTT ASEAN 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 hingga 28 Oktober 2025. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (25/10/2025).

    “Pada sore hari ini bapak presiden bertolak ke Kuala Lumpur untuk menghadiri KTT ASEAN. Selanjutnya ada agenda untuk KTT APEC tapi mungkin akan menyesuaikan dengan agenda yang di Malaysia,” ujarnya.

    Prasetyo memohon doa restu agar perjalanan Prabowo lancar dan kembali ke tanah air dengan selamat.

    “Dan membawa berkah bagi kita semua bangsa dan rakyat Indonesia,” katanya.

    Sebagai rangkaian dari KTT ASEAN, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pentingnya penguatan sinergi lintas pilar ASEAN serta peningkatan kapasitas kolektif ASEAN dalam menghadapi tantangan keamanan kawasan, termasuk kejahatan siber dan online scams. Hal tersebut disampaikannya dalam Pertemuan ke-30 ASEAN Political-Security Community (APSC) Council, yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (25/10/2025).

    Sugiono menyoroti bahwa Blueprint APSC 2025 telah berperan penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, dengan tingkat implementasi mencapai 99,6%.

    “Capaian ini sangat membanggakan; namun kita harus terus memastikan bahwa masyarakat kita merasa aman, terlindungi, dan percaya diri untuk terus maju dan sejahtera,” ujarnya seperti dilansir situs resmi Kemlu RI.

    Dalam konteks tersebut, Sugiono menekankan pentingnya koordinasi yang lebih erat antara pilar politik-keamanan (APSC), ekonomi (AEC), dan sosial-budaya (ASCC) guna menghasilkan respons yang terpadu dan komprehensif dalam menghadapi tantangan multidimensi, termasuk kejahatan lintas negara.

    Sugiono menyambut baik Deklarasi ASEAN tentang Pemberantasan Kejahatan Siber dan Penipuan Daring yang baru-baru ini diadopsi, dan menilai deklarasi tersebut sebagai cerminan komitmen kuat ASEAN dalam melindungi ruang digital dan keamanan kawasan.

    Dalam kesempatan tersebut, Sugiono juga mengumumkan rencana Indonesia untuk menyelenggarakan dua inisiatif penting, yaitu Forum Dialog Kerja Sama Kepolisian untuk Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (27-29 Oktober 2025) serta Table-Top Exercise tentang Kesiapsiagaan ASEAN dalam Melindungi Warga Negara di Luar Negeri (4-5 Desember 2025), yang keduanya akan berlangsung di Bali.

    Menutup pernyataannya, Sugiono menegaskan bahwa persatuan dan sentralitas ASEAN harus tetap menjadi jangkar kawasan, serta menyerukan upaya bersama untuk membangun “ASEAN yang aman, terlindungi, dan membuat setiap warganya bangga menyebut kawasan ini sebagai rumahnya.”

    (miq/miq)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Anggota DPR RI Dapil Madura ingatkan bahaya perundungan

    Anggota DPR RI Dapil Madura ingatkan bahaya perundungan

    Bangkalan (ANTARA) – Anggota Komisi VIII DPR RI asal daerah pemilihan XI Madura Ansari mengingat bahaya praktik perundungan yang akhir-akhir ini sering terjadi di masyarakat dan menyebar luas di media sosial.

    “Perkembangan teknologi digital memang membawa manfaat besar, tetapi di sisi yang lain muncul ancaman yang serius, yaitu kekerasan berbasis siber, yang banyak menimpa kelompok rentan, terutama perempuan dan anak,” katanya saat menjadi pembicara pada acara talk show ‘Gender Awarness’ di kampus Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu.

    Ia menjelaskan, bentuk kekerasan siber kian beragam, dan tidak tidak hanya dalam bentuk perundungan, seperti penghinaan, ancaman, dan pelecehan secara daring, akan tetapi berbagai bentuk lainnya juga sudah sering terjadi.

    Termasuk, sambung Ansari, penyebaran konten pribadi tanpa izin, manipulasi anak di ruang digital untuk tujuan seksual dan pencurian data pribadi untuk memperdaya dengan tujuan jahat.

    “Kondisi ini jelas semakin memperparah kerentanan terhadap perempuan dan anak di dunia maya. Bukan tidak mungkin mahasiswi di berbagai kampus di Indonesia khususnya di Madura, lebih khusus di Universitas Trunojoyo Madura juga menjadi korban,” kata Ansari.

    Dampak dari praktik perundungan ini beragam, seperti mengalami trauma psikologis, kehilangan kepercayaan, hingga gangguan tumbuh kembang pada anak.

    “Tidak jarang pula kekerasan digital menimbulkan keretakan sosial dan keluarga,” ujarnya.

    Karena itu, sambung legislator perempuan asal Kabupaten Pamekasan itu, upaya agar ruang ruang digital menjadi ruang yang aman dan berkeadilan khsuusnya bagi perempuan dan anak perlu dilakukan secara sistematis, dan terstruktur dan mendapatkan dukungan semua elemen masyarakat.

    “Komisi VIII DPR RI dan lembaga mitra seperti Kementerian Perempuan dan Anak telah berkomitmen untuk terus mengawasi pelaksanaan undang-undang perlindungan ruang digital, memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada korban, serta memastikan platform digital memiliki tanggung jawab dan tanggap terhadap laporan kekerasan siber,” katanya.

    Ansari yang juga alumni Pondok Pesantren Al-Amien, Prenduan, Sumenep ini juga mengatakan, sanksi maksimal terhadap oknum pelaku perundungan dan kejahatan dunia siber harus harus ditegakkan dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya Undang-Undang tentang Internet dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

    “Saya yakin dengan adanya dukungan maksimal dari perguruan tinggi, organisasi keagamaan dan komitmen dari penegak hukum, kasus kekerasan digital yang sudah menjadi ancaman serius ini bisa ditekan,” katanya.

    Selain dari kalangan mahasiswa, perwakilan organisasi perempuan, pemkab dan aparat penegak hukum, talk show bertajuk “Generasi Sadar Gender: Saatnya Bergerak, Saatnya Berbicara” itu juga dihadiri perwakilan aktivis kaum perempuan.

    Menurut Rektor UTM Bangkalan Dr Syafi, talk show tentang Generasi Sadar Gender itu sengaja digelar dengan menghadirkan langsung tokoh perempuan Madura sebagai upaya untuk menggugah kesadaran semua pihak tentang peran dan tanggung jawab, bahwa kasus kekerasan siber menjadi tanggungjawab semua pihak.

    “Karena itu, kegiatan ini juga dalam rangka membangun kesadaran kolektif dalam berupaya memerangi berbagai bentuk kejahatan siber, seperti perundungan,” kata Syafi.

    Pewarta: Abd Aziz
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Asean Siapkan Langkah Kolektif Tangkal Ancaman Siber dan Pencucian Uang

    Asean Siapkan Langkah Kolektif Tangkal Ancaman Siber dan Pencucian Uang

    Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) mengadopsi pendekatan yang lebih inovatif untuk menghadapi meningkatnya keterkaitan antara kejahatan lintas negara, pencucian uang, dan tindak kejahatan siber yang semakin canggih, termasuk penipuan daring (online scam).

    Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan mengatakan inisiatif yang dipimpin Malaysia telah mendorong pembentukan Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) Working Group on Money Laundering, yang memperkuat koordinasi regional dalam memerangi kejahatan keuangan lintas batas dan jaringan kriminal berbasis siber.

    “Isu keamanan yang kompleks ini berdampak langsung pada tatanan sosial, keselamatan warga, serta menjadi ancaman nyata bagi ketahanan ekonomi dan keamanan nasional,” ujarnya dalam sambutan pembukaan 30th ASEAN Political-Security Community (APSC) Council Meeting dikutip dari Bernama, Sabtu (25/10/2025).

    Mohamad menekankan pentingnya memperkuat kerja sama dan koordinasi regional dalam menghadapi kejahatan lintas negara, seiring transisi Asean dari APSC Blueprint 2025 menuju Asean 2045 Strategic Plan, yang akan menjadi panduan arah kebijakan kawasan di masa depan.

    Dia juga menyoroti perlunya adaptasi terhadap dinamika keamanan global yang kian kompleks, ditandai dengan persaingan geopolitik, ketidakpastian ekonomi, dan ancaman lintas negara.

    “Penguatan mekanisme kerja sama di bidang pertahanan, penegakan hukum, dan lembaga hukum sangat penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan,” tegasnya.

    Menurut Mohamad, kerja sama pertahanan Asean juga menunjukkan kemajuan signifikan melalui Asean Defence Ministers’ Meeting (ADMM) dan ADMM-Plus yang menjadi wadah utama latihan bersama serta kolaborasi di bidang baru seperti keamanan siber, maritim, dan kesehatan.

    Para menteri pertahanan, lanjutnya, juga sepakat memperkuat kerja sama dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk pertahanan, termasuk meningkatkan kesadaran atas implikasi keamanan dan mendorong penggunaan AI secara etis dan bertanggung jawab di bidang militer.

    Dalam isu hak asasi manusia, Mohamad mengapresiasi peran Asean Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) yang terus memperjuangkan hak atas lingkungan yang aman, bersih, dan berkelanjutan, serta memperkuat pedoman ASEAN terkait prinsip non-pemidanaan bagi korban perdagangan manusia.

    Dia menambahkan, Asean Extradition Treaty yang telah lama dinantikan kini memasuki tahap akhir dan dijadwalkan akan ditandatangani bulan depan. Sementara itu, pembentukan Asean Prosecutors/Attorneys-General Meeting (APAGM) akan memperkuat koordinasi penuntutan dan upaya bersama melawan kejahatan lintas negara.

    Mohamad menegaskan pentingnya Asean untuk tetap solid dan berpandangan jauh ke depan di tengah lanskap keamanan kawasan yang semakin kompleks akibat persaingan geopolitik dan geoekonomi.

    APSC, yang digelar menjelang KTT Asean ke-47, merupakan salah satu dari tiga pilar utama Komunitas Asean bersama Asean Economic Community (AEC) dan Asean Socio-Cultural Community (ASCC). Pilar ini berperan sentral dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan.

    Didirikan melalui Bali Concord II pada 2003, APSC bertujuan menciptakan kawasan yang damai, harmonis, dan berkeadilan, dengan landasan demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

  • Penyalahgunaan AI Meresahkan, Kasus Penipuan Deepfake Capai Rp 700 M

    Penyalahgunaan AI Meresahkan, Kasus Penipuan Deepfake Capai Rp 700 M

    Jakarta –

    Kasus penipuan akibat penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) berupa deepfake kian meresahkan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan, kerugian akibat kejahatan siber deepfake AI telah mencapai Rp700 miliar.

    Perkembangan AI yang semakin pesat telah melahirkan berbagai inovasi yang membantu aktivitas manusia. Namun, di sisi lain, AI juga menyimpan risiko yang dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk memproduksi konten hoaks dan disinformasi, termasuk di antaranya konten deepfake.

    Berdasarkan data yang diperoleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nezar mengungkapkan bahwa jumlah kerugian akibat modus penipuan dengan memanfaatkan AI telah mencapai Rp700 miliar. Karena itu, perlu dilakukan upaya mitigasi untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut.

    “Produk deepfake berbasis AI ini, ketika digunakan untuk melakukan kejahatan, sungguh luar biasa dapat menipu masyarakat,” ujarnya.

    Di sisi lain, menurut Nezar, masih banyak produk AI yang dibuat secara tidak etis, misalnya tidak mencantumkan keterangan bahwa konten tersebut dibuat oleh AI.

    “Kita masih melihat video atau gambar AI yang tidak mencantumkan logo produk AI. Saya pikir itu tidak etis,” tuturnya.

    Saat ini, pemerintah tengah menyusun Peta Jalan AI Nasional yang mengharuskan para pengembang AI bersikap akuntabel dan transparan.

    Nezar menegaskan, Kemkomdigi bekerja sama dengan aparat penegak hukum terus memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber melalui penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

    Sementara di sisi masyarakat, Kemkomdigi juga terus melakukan edukasi tentang bahaya deepfake berbasis AI.

    (agt/agt)

  • AS Minta OpenAI Serahkan Data Pengguna, Prompt ChatGPT jadi Alat Penyelidikan

    AS Minta OpenAI Serahkan Data Pengguna, Prompt ChatGPT jadi Alat Penyelidikan

    Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Amerika Serikat (AS) untuk pertama kalinya meminta OpenAI menyerahkan data pengguna ChatGPT dalam penyelidikan kriminal. AS menjadikan prompt ChatGPT sebagai alat penyelidikan dan ini merupakan yang pertama di dunia.

    Permintaan tersebut terungkap dalam surat perintah pencarian (search warrant) yang baru saja dibuka di pengadilan Maine pekan lalu, dan menunjukkan bagaimana lembaga penegak hukum kini mulai memanfaatkan data dari platform kecerdasan buatan (AI) dalam investigasi.

    Menurut dokumen yang diperoleh Forbes, permintaan data itu diajukan oleh Homeland Security Investigations (HSI), unit di bawah U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) yang berfokus pada eksploitasi anak, kejahatan siber, dan perdagangan manusia. 

    Mereka tengah menyelidiki seorang administrator situs eksploitasi anak di dark web yang telah lama diburu sejak 2019. Dalam upaya penyamaran, agen federal berinteraksi langsung dengan administrator tersebut di salah satu situs gelap. 

    Di tengah percakapan, tersangka tanpa sadar mengungkap bahwa ia menggunakan ChatGPT. Dia bahkan membagikan beberapa prompt dan tanggapan dari ChatGPT, di antaranya percakapan ringan seperti, “Apa yang akan terjadi jika Sherlock Holmes bertemu Q dari Star Trek?”

    Dalam percakapan lain, tersangka juga menyebut pernah meminta ChatGPT menulis puisi sepanjang 200.000 kata dan mendapat contoh puisi bergaya Donald Trump yang lucu dan berlebihan. 

    Informasi inilah yang mendorong pemerintah meminta OpenAI menyerahkan berbagai data terkait pengguna tersebut, termasuk riwayat percakapan lain, nama, alamat, serta data pembayaran yang terhubung dengan akun ChatGPT terkait.

    Kasus ini menjadi contoh pertama bagaimana aparat hukum AS dapat menggunakan data prompt ChatGPT sebagai alat bantu penyelidikan. 

    Sebelumnya, lembaga seperti Google sudah beberapa kali diminta menyerahkan data pengguna berdasarkan kata kunci pencarian tertentu, namun belum pernah terjadi pada platform AI generatif seperti ChatGPT. Meski begitu, OpenAI bukanlah kunci utama dalam pengungkapan identitas pelaku. 

    Penyelidik ternyata berhasil mengidentifikasi tersangka melalui informasi pribadi yang ia ungkap sendiri selama obrolan penyamaran, termasuk dirinya pernah tinggal tujuh tahun di Jerman, menjalani pemeriksaan kesehatan militer, dan memiliki ayah yang pernah bertugas di Afghanistan. 

    Dari data tersebut, mereka menelusuri keterkaitan tersangka dengan pangkalan militer Ramstein Air Force Base di Jerman dan pekerjaannya di bawah Departemen Pertahanan AS. Akhirnya, pemerintah menuduh seorang pria berusia 36 tahun bernama Drew Hoehner sebagai administrator situs tersebut. 

    Dia didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk mengiklankan materi eksploitasi seksual anak (CSAM). Hingga berita ini diturunkan, Hoehner belum mengajukan pembelaan, sementara pengacaranya belum memberikan komentar.

    Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa HSI percaya Hoehner merupakan moderator atau administrator di sekitar 15 situs dark web berisi materi pelecehan anak, dengan total pengguna lebih dari 300.000 akun.

    Situs-situs tersebut beroperasi di jaringan Tor yang mengenkripsi lalu lintas pengguna agar sulit dilacak. Beberapa di antaranya bahkan memiliki kategori khusus untuk konten ilegal yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.

    Belum diketahui jenis data apa saja yang diserahkan OpenAI kepada pemerintah. Namun catatan menunjukkan bahwa perusahaan mengirimkan satu berkas Excel spreadsheet berisi informasi pengguna. Tidak ada rincian lebih lanjut, dan Departemen Kehakiman AS belum menanggapi permintaan konfirmasi. Data itu kemungkinan akan digunakan untuk memperkuat bukti identitas tersangka di pengadilan.

    Meski permintaan data ini terbatas hanya pada dua prompt, para ahli menilai kasus ini menunjukkan tren baru di mana aparat hukum mulai memanfaatkan platform AI untuk mencari bukti kejahatan.

    Penasihat hukum dari Electronic Frontier Foundation (EFF) Jennifer Lynch mengatakan kasus ini menjadi pengingat penting bagi perusahaan AI.

    “Ini menunjukkan semakin besarnya peran ChatGPT dalam penyelidikan kriminal. Karena itu, perusahaan seperti OpenAI perlu lebih berhati-hati dan membatasi data pengguna yang mereka kumpulkan,” katanya.

    Menurut data OpenAI, antara Juli hingga Desember tahun lalu, perusahaan melaporkan 31.500 konten terkait eksploitasi anak ke National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) sesuai kewajiban hukum di AS. Dalam periode yang sama, OpenAI menerima 71 permintaan pemerintah untuk mengakses data pengguna, mencakup 132 akun.

  • Ajakan Perangi Judi Online Menggema di Sidoarjo: ‘Kita Harus Jadi Filter Terakhir’

    Ajakan Perangi Judi Online Menggema di Sidoarjo: ‘Kita Harus Jadi Filter Terakhir’

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Seruan untuk melawan maraknya praktik judi online kembali menggema di Kabupaten Sidoarjo.

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar Deklarasi dan Sosialisasi Pencegahan Anti Judi Online di Aula Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo, Jumat (24/10/2025).

    Acara tersebut dihadiri para admin media sosial dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), guru, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan. Mereka bersama-sama berkomitmen memerangi judi online yang dinilai telah merusak sendi sosial dan moral masyarakat.

    Kasubnit 2 Pindum Satreskrim Polresta Sidoarjo, Heri Kasiyanto, menegaskan bahwa judi online bukan hanya persoalan kehilangan uang, tetapi juga menjadi candu yang menghancurkan masa depan generasi muda.

    “Kami tidak hanya bicara kerugian uang. Judi online itu candu. Banyak yang terjebak karena awalnya hanya coba-coba, lalu menjadi ketagihan karena terobsesi ingin menang. Akibatnya kehilangan uang, bahkan merusak hubungan sosial dan keluarganya,” ujar Heri.

    Heri juga mengingatkan bahwa pelaku judi bisa dijerat dengan Pasal 303 KUHP yang mengancam pidana penjara maksimal empat tahun atau denda hingga Rp10 juta. Sementara bagi pelaku judi online, ancaman hukuman lebih berat menanti melalui Pasal 27 ayat 2 UU ITE (perubahan kedua UU Nomor 1 Tahun 2024), yakni pidana penjara hingga 10 tahun dan/atau denda Rp1 miliar.

    Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, H. Riza Ali Faizin, M.Pd.I, menyoroti bahwa daya tarik judi online sering kali menipu dengan janji kemenangan semu. Ia mengutip lirik lagu Rhoma Irama untuk menggambarkan bahayanya godaan tersebut.

    “Yang namanya judi sejatinya dimainkan seperti itu, seolah-olah menang. Tapi sejatinya tidak akan memenangkan siapa pun,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Kepala Satkorwil Banser Jawa Timur itu.

    Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo, Raymond Tara Wahyudi, S.T., menekankan pentingnya peran keluarga dan pendidik dalam menciptakan lingkungan digital yang aman.

    “Kepada seluruh orang tua, bimbinglah dan komunikasikanlah dengan anak-anak. Ciptakan lingkungan aman di rumah. Kepada para pendidik, ajarkan literasi digital dan dukung siswa yang berjuang. Kita harus menjadi filter terakhir agar anak-anak tidak terjebak dalam lubang kehancuran judi online,” tegas Raymond.

    Menutup kegiatan, Pranata Humas Dinas Kominfo Sidoarjo, Anita Yudi Jayanti, S.Sos., M.I.Kom, mengingatkan bahwa ancaman judi online dan kejahatan siber juga berpotensi mengganggu infrastruktur digital daerah.

    “Saya mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menemukan atau mengalami ancaman judi online dan kejahatan siber melalui Call Center 110 Kepolisian. Mari wujudkan digital sehat di Kabupaten Sidoarjo agar tetap aman dan terpercaya,” pungkasnya. (isa/ted)

  • Myanmar Bongkar Markas Scam, Ratusan Orang Kabur ke Thailand

    Myanmar Bongkar Markas Scam, Ratusan Orang Kabur ke Thailand

    Jakarta –

    Militer menggerebek markas penipuan online yang paling terkenal di Myanmar. Ribuan orang kabur ke negara tetangga Thailand setelah militer menyerbu markas scam tersebut.

    Hal ini diungkap oleh pejabat Thailand di perbatasan. Total orang yang kabur lebih dari 600 orang.

    “677 orang melarikan diri dari pusat penipuan KK Park di Myanmar menyeberangi Sungai Moei ke Thailand pada Kamis pagi,” kata seorang pejabat Thailand, Sawanit Suriyakul Na Ayutthaya, yang menjabat wakil gubernur Provinsi Tak di perbatasan Myanmar, dilansir kantor berita AFP, Kamis (23/10/2025).

    Kompleks luas yang merupakan tempat para penipu internet menargetkan orang-orang dengan hubungan asmara dan penipuan bisnis itu, telah berkembang pesat di sepanjang perbatasan Myanmar.

    Penindakan keras yang dipublikasikan secara luas sejak Februari menyebabkan sekitar 7.000 pekerja dipulangkan dan Thailand memberlakukan blokade internet lintas batas.

    “Polisi imigrasi dan satuan tugas militer telah bekerja sama untuk memberikan bantuan berdasarkan prosedur kemanusiaan… dan mereka akan menjalani pemeriksaan,” kata Sawanit kepada AFP pada hari Kamis.

    Ia menambahkan bahwa proses ini akan memungkinkan pihak berwenang untuk menentukan apakah seseorang merupakan korban perdagangan manusia, dan jika tidak, mereka dapat dituntut karena melintasi perbatasan secara ilegal.

    Kantor Administrasi Provinsi Tak, yang mengawasi wilayah tersebut, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kelompok yang masuk dari Myanmar tersebut terdiri dari “warga negara asing” — baik pria maupun wanita — dan pihak berwenang memperkirakan lebih banyak lagi yang akan menyeberang ke Thailand.

    20 WNI Kabur dari Sarang Scam Online di Myanmar

    KBRI Yangon memantau perkembangan situasi di kawasan KK Park, Myawaddy, Kayin State, menyusul laporan ratusan warga negara asing, termasuk sekitar 75 warga negara Indonesia (WNI), yang melarikan diri dari kompleks scam Myanmar tersebut pada Rabu (22/10) pagi waktu setempat.

    KBRI Yangon memantau 20 warga negara Indonesia (WNI) berhasil melarikan dan saat ini berada di Thailand.

    KBRI Yangon mengatakan kompleks KK Park dikenal sebagai salah satu kawasan yang dikelola oleh kelompok Border Guard Force (BGF) dan menjadi lokasi aktivitas scam/judi online. Berdasarkan laporan media lokal dan sumber lapangan, langkah pelarian massal tersebut terjadi setelah militer Myanmar (Tatmadaw) bersiap melakukan penggerebekan terhadap kawasan dimaksud.

    KBRI Yangon mengatakan telah menerima informasi langsung dari salah satu WNI di lokasi yang menyebutkan bahwa kondisi para WNI bervariasi. Sebagian masih berada di dalam kawasan KK Park, sementara sebagian lainnya sudah keluar menuju daerah sekitar Myawaddy-Shwe Kokko untuk mencari tempat aman.

    KBRI Yangon telah menerima konfirmasi dari KBRI Bangkok bahwa otoritas Thailand melaporkan adanya sekitar 20 WNI yang telah berhasil menyeberang ke wilayah Thailand melalui Sungai Moei. Data identitas dan kondisi mereka saat ini sedang diverifikasi bersama otoritas terkait di Mae Sot, Thailand.

    KBRI Yangon mengatakan akan terus melakukan koordinasi dengan KBRI Bangkok serta berkomunikasi dengan otoritas setempat di Myanmar, termasuk melalui jaringan kontak lokal dan lembaga kemanusiaan di wilayah Kayin State, untuk memastikan keselamatan seluruh WNI dan mengupayakan jalur kemanusiaan yang aman dan terpantau bagi proses evakuasi.

    Terakhir, KBRI Yangon meminta seluruh WNI tidak mudah tergiur tawaran kerja di luar negeri yang tidak resmi dan tidak mendatangi wilayah konflik atau kawasan rawan kejahatan siber dan perdagangan manusia seperti Myawaddy dan Shwe Kokko. KBRI memastikan pemerintah akan terus mengawal setiap langkah pelindungan dan pemulangan WNI dari kawasan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/fas)

  • 2.500 Starlink Diblokir SpaceX, Dipakai Sindikat Penipuan Online

    2.500 Starlink Diblokir SpaceX, Dipakai Sindikat Penipuan Online

    Jakarta –

    SpaceX menonaktifkan lebih dari 2.500 terminal Starlink yang diduga digunakan oleh sindikat penipuan online di Myanmar. Langkah ini diambil setelah laporan bahwa militer Myanmar membongkar jaringan kejahatan siber besar di kawasan perbatasan dengan Thailand.

    Lauren Dreyer, Wakil Presiden Operasi Bisnis Starlink, mengumumkan langkah ini melalui unggahan di platform X (sebelumnya Twitter) pada Selasa malam (22/10/2025). Ia menegaskan bahwa SpaceX selalu mematuhi hukum di lebih dari 150 pasar tempat Starlink beroperasi.

    “SpaceX terus mengidentifikasi pelanggaran terhadap kebijakan penggunaan yang diterima dan hukum yang berlaku. Dalam kasus langka, kami mengambil tindakan tegas, termasuk bekerja sama dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia,” tulis Dreyer.

    Menurutnya, di Myanmar, SpaceX secara proaktif menemukan dan menonaktifkan ribuan terminal Starlink yang digunakan untuk mendukung operasi kejahatan siber lintas negara.

    Operasi Militer Bongkar Pusat Penipuan

    Berdasarkan laporan Associated Press, militer Myanmar sebelumnya menggerebek kompleks kejahatan siber ‘KK Park’ di dekat perbatasan Thailand. Operasi ini menyasar 260 bangunan ilegal, menyita 30 perangkat Starlink, dan menahan lebih dari 2.000 orang yang terlibat.

    Pihak militer menuding kelompok etnis bersenjata Karen National Union (KNU) berada di balik proyek penipuan tersebut. Namun, KNU membantah tuduhan itu dan menilai pemerintah militer hanya mencari kambing hitam.

    Wilayah perbatasan Myanmar-Thailand dikenal sebagai pusat operasi penipuan online yang menargetkan korban global. Modusnya melibatkan bujuk rayu romansa digital, investasi palsu, dan kerja paksa. Ribuan pekerja dari Asia dan Afrika direkrut dengan janji pekerjaan sah, tetapi kemudian dipaksa bekerja dalam kondisi seperti perbudakan.

    Laporan AFP mengungkap bahwa kompleks penipuan di kawasan Myawaddy menggunakan Starlink secara ilegal untuk mengakses internet berkecepatan tinggi di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau sinyal.

    Secara resmi, Starlink tidak memiliki izin operasi di Myanmar maupun Thailand, namun perangkatnya diselundupkan dan digunakan oleh sindikat kriminal. Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kejahatan Narkoba dan Kejahatan Terorganisir (Oktober 2024), sekitar 80 antena Starlink yang digunakan dalam operasi penipuan disita dalam periode April-Juni 2024.

    SpaceX diketahui memiliki kemampuan geofencing untuk menonaktifkan terminal di wilayah tertentu, serta dapat memblokir perangkat berdasarkan ID unik. Namun, sindikat kriminal tampaknya menemukan cara untuk menghindari pembatasan ini.

    Kasus ini menarik perhatian politisi Amerika Serikat. Pada Juli 2025, Senator Maggie Hassan mendesak Elon Musk untuk memastikan Starlink tidak disalahgunakan oleh pelaku penipuan internasional. Ia meminta transparansi terkait langkah SpaceX mencegah penyalahgunaan jaringan internet satelit tersebut.

    Menanggapi hal ini, Dreyer menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan teknologinya. “Tindakan di Myanmar menjadi contoh nyata komitmen kami terhadap keamanan global,” ujarnya.

    (afr/afr)

  • Komdigi Ungkap Kerugian Akibat Penipuan Berbasis AI Tembus Rp700 Miliar

    Komdigi Ungkap Kerugian Akibat Penipuan Berbasis AI Tembus Rp700 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menemukan sejumlah kasus penipuan yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI). Total kerugian mencapai ratusan miliar.

    Wamenkomdigi Nezar Patria mengatakan jumlah kerugian akibat modus penipuan dengan memanfaatkan AI dilaporkan telah mencapai Rp700 miliar. Komdigi mengingatkan agar dilakukan upaya mitigasi untuk mencegah terjadinya kejahatan ini.

    Dari sisi regulator, pemerintah tengah menyusun Peta Jalan AI Nasional yang mengharuskan para pengembang AI bersikap akuntabel dan transparan. Komdigi juga bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menyusun regulasi AI.

    “Kemkomdigi bekerja sama dengan aparat penegak hukum, terus memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber melalui penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” kata Nezar, dikutip Kamis (23/10/2025).

    Sementara di sisi masyarakat, Komdigi juga melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya deepfake berbasis AI.

    Dia mengatakan AI menyimpan risiko untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan siber dengan memproduksi konten hoaks dan disinformasi, termasuk diantaranya konten deepfake.

    “Produk deepfake berbasis AI ini, ketika digunakan untuk melakukan kejahatan, sungguh luar biasa dapat menipu masyarakat,” ujarnya.

    Sekadar informasi, pemanfaatan AI untuk kejahatan telah terjadi hampir di seluruh dunia. Di Hongkong, deepfake digunakan untuk membuat video atau audio palsu yang sangat meyakinkan.

    Pelaku meniru suara dan wajah eksekutif perusahaan melalui rapat daring palsu dan berhasil meminta transfer dana hingga Rp480 miliar.

    Sementara itu di Singapura, pejabat dan eksekutif perusahaan diancam dengan video deepfake pornografi, memaksa mereka membayar uang tebusan dalam mata uang kripto.

    Selain Deepfake, penjahat juga memanfaatkan AI untuk mempelajari pola perilaku pengguna, lalu mengirimkan pesan phishing yang sangat mirip aslinya untuk mencuri data pribadi (seperti kredensial bank), serta mengembangkan malware dan ransomware yang mampu mengenkripsi file penting secara canggih.