Xcloud.id

Kasus: kejahatan siber

  • Bamsoet dorong pemerintah perkuat pertahanan siber negara

    Bamsoet dorong pemerintah perkuat pertahanan siber negara

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah segera memperkuat pertahanan siber negara dengan menjalani dua langkah strategis.

    Langkah pertama, yakni meratifikasi United Nations Convention Against Cybercrime yang baru saja disahkan Majelis Umum PBB, dan kedua adalah mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).

    Dua langkah tersebut, menurut Bamsoet (sapaan akrabnya) di Jakarta, Kamis, harus dijalankan agar Indonesia memiliki pondasi hukum yang kokoh dalam menghadapi ancaman kejahatan siber lintas negara.

    “Kita tidak bisa tinggal diam. Indonesia harus segera meratifikasi konvensi itu dan mempercepat pembentukan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber sebagai perangkat hukum nasional,” kata Bamsoet dalam keterangannya.

    Menurut laporan Cybersecurity Ventures yang dimiliki Bamsoet, tercatat perkiraan total kerugian akibat kejahatan siber global akan mencapai 10,5 triliun dolar AS pada tahun 2025.

    Lebih parah lagi, kejahatan siber kini tidak hanya berbentuk peretasan atau pencurian data, tetapi menyerang infrastruktur strategis negara, seperti bandara, rumah sakit, jaringan listrik dan sistem keuangan.

    “Serangan siber sudah menjadi alat geopolitik baru. Negara yang tidak siap bisa lumpuh tanpa satu pun peluru ditembakkan. Karena itu, keamanan siber bukan lagi urusan teknis, tapi soal kedaulatan,” jelas Bamsoet.

    Ia mendorong pemerintah agar bergerak cepat melakukan dua langkah strategis tersebut demi memastikan keamanan data nasional sekaligus menjaga infrastruktur strategis negara.

    “Bayangkan bila sistem perbankan diretas atau jaringan listrik dan bandara lumpuh bersamaan. Dampaknya bisa mengguncang stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Karenanya RUU KKS harus segera disahkan agar negara memiliki dasar hukum yang tegas untuk melindungi infrastruktur strategis tersebut,” ujarnya.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Korea Utara Serang Amerika, Uang Rp 50 Triliun Hilang Seketika

    Korea Utara Serang Amerika, Uang Rp 50 Triliun Hilang Seketika

    Jakarta, CNBC Indonesia – Korea Utara (Korut) dilaporkan melancarkan serangan siber besar-besaran ke Amerika Serikat (AS). Kementerian Keuangan AS mengatakan penjahat siber yang terafiliasi dengan Korut telah mencuri uang senilai US$3 miliar (Rp50 triliun) dalam 3 tahun terakhir.

    Uang curian itu kebanyakan dalam bentuk aset digital kripto. Lebih lanjut, Kementerian Keuangan AS mengatakan para pekerja IT Korut telah mengumpulkan ratusan juta dolar AS dari modus penipuan dengan memalsukan identitas mereka.

    Pada Selasa (4/11) waktu setempat, Kementerian Keuangan telah menjatuhkan hukuman kepada 8 orang dan 2 perusahaan yang diduga melakukan pencucian uang dari kejahatan siber dan modus penipuan pekerja IT Korut.

    Pemerintah AS mengatakan uang yang dikumpulkan digunakan untuk membiayai kepentingan pemerintah Korut. Hal ini dinilai sangat membahayakan keamana dunia.

    Pekerja bank, perusahaan IT dan lembaga keuangan yang dimasukkan oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri ke dalam daftar sanksi pada Selasa (4/11), menambah daftar panjang pihak-pihak yang dikaitkan AS dengan aktivitas siber Korut.

    “Peretas yang disponsori pemerintah Korut mencuri dan mencuci uang untuk mendanai program senjata nuklir rezim tersebut,” kata John Hurley, Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan.

    “Dengan menghasilkan pendapatan untuk pengembangan senjata Pyongyang, para pelaku ini secara langsung mengancam keamanan AS dan global,” ia menambahkan, dikutip dari CyberScoop, Rabu (5/11/2025).

    Identitas dari para pelaku dan identitas yang dikenakan sanksi oleh Kementerian Keuangan AS masing-masing adalah Jang Kuk Chol dan Ho Jong Son, dua bankir Korea Utara; Korea Mangyongdae Computer Technology Company, sebuah perusahaan IT; U Yong Su, presiden perusahaan tersebut; dan Ryujong Credit Bank, sebuah lembaga keuangan yang berbasis di Korut.

    Kementerian tersebut juga menetapkan 5 orang yang bekerja untuk lembaga keuangan Korut, yakni Ho Yong Chol, Han Hong Gil, Jong Sung Hyok, Choe Chun Pom, dan Ri Jin Hyok.

    Dua bankir dituduh mengelola dana mata uang kripto atas nama entitas yang sebelumnya telah ditunjuk, First Credit Bank. Perusahaan IT tersebut diduga mengoperasikan delegasi pekerja IT dari setidaknya dua kota di China.

    Kementerian Keuangan AS mengatakan Ryujong Credit Bank membantu menghindari sanksi antara China dan Korut. Sementara itu, 5 karyawan yang dikenakan sanksi adalah perwakilan lembaga keuangan Korut yang berbasis di China atau Rusia. Mereka diduga memfasilitasi transaksi ilegal.

    Bulan lalu, beberapa negara termasuk AS dan sekutu di Eropa dan Asia menerbitkan laporan terbaru tentang penghindaran dan pelanggaran Korut terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNSCR). Laporan kali ini difokuskan pada operasi siber dan IT Pyongyang.

    “Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK atau Korut) secara sistematis terlibat dalam pelanggaran resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNSCR) dan aktivitas penghindaran terkait melalui pengerahan tenaga kerja IT dan operasi sibernya, terutama yang berkaitan dengan pencurian dan pencucian uang kripto,” demikian pernyataan laporan tersebut.

    “Pasukan siber DPRK merupakan program nasional berspektrum penuh yang beroperasi dengan kecanggihan yang mendekati program siber China dan Rusia,” tertera dalam laporan itu.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Awas Modus Kuras Rekening Lewat WiFi, Kenali Ancaman Penipuan Baru

    Awas Modus Kuras Rekening Lewat WiFi, Kenali Ancaman Penipuan Baru

    Jakarta, CNBC Indonesia – WiFi kini tak hanya menjadi kebutuhan di ruang publik, tapi juga celah baru bagi pelaku kejahatan siber untuk menipu dan menguras rekening pengguna. Modusnya dilakukan dengan menyebarkan jaringan WiFi palsu di tempat umum yang terlihat sah dan aman.

    Kasus terbaru dengan pola serupa terungkap di Australia, tepatnya di penerbangan domestik dan sejumlah bandara besar seperti Perth, Melbourne, dan Adelaide.

    Laporan bermula dari karyawan maskapai yang menemukan jaringan WiFi mencurigakan aktif selama penerbangan. Lalu muncul dugaan adanya upaya pencurian data penumpang melalui koneksi palsu tersebut.

    Atas laporan itu, Polisi Federal Australia (AFP) melakukan penyelidikan soal kasus ini sejak April 2024. Akhirnya polisi menetapkan pria 42 tahun sebagai terdakwa kasus tersebut. Mereka menemukan perangkat akses nirkabel portabel, laptop, dan ponsel saat menggeledah kediaman terdakwa.

    Pria itu melakukan serangan ‘evil twin’ atau kembaran jahat. Tech Radar menjelaskan serangan itu membuat titik akses nirkabel palsu dengan SSID seperti jaringan sah.

    “Dengan tipuan itu, korban tidak menaruh curiga adanya Wifi palsu. Para korban akan terhubung ke laman login palsu dan diminta untuk memasukkan data kredensial mereka yang sensitif seperti data keuangan dan identitas diri,” ujar rilis kepolisian dikutip Selasa (4/11/2025).

    Anda masih bisa mengamankan diri dari serangan tersebut. Inspektur Detektif Kejahatan Dunia Maya Komando Barat Australia, Andrea Coleman menyarankan memasang VPN dengan reputasi baik.

    “VPN akan membuat aman saat sedang berselancar di dunia maya. Yakni melakukan enkripsi dan mengamankan data saat pengguna menggunakan internet,” ucapnya.

    “Selain itu, pengguna jangan tertipu dengan permintaan data pribadi pada Wifi palsu. Wifi gratis yang sah tidak memerlukan detail apapun,” jelasnya.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Polda Riau Beberkan Empat Program Unggulan ke Pelajar SMK Taruna Satria

    Polda Riau Beberkan Empat Program Unggulan ke Pelajar SMK Taruna Satria

    Pekanbaru: Direktorat Lalu Lintas Polda Riau menggelar program Police Goes To School di SMK Taruna Satria, Kota Pekanbaru dipimpin langsung Dirlantas Polda Riau Kombes Taufik Lukman Nurhidayat.

    Taufik mengatakan kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya tertib berlalu lintas serta cinta lingkungan melalui program Green Policing.

    “Keselamatan di jalan bukan hanya soal aturan, tetapi juga soal budaya dan tanggung jawab bersama. Generasi muda harus dibekali pemahaman dan kesadaran untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas,” kata Taufik di Pekanbaru, Senin, 3 November 2025.

    Taufik hadir bersama Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Riau AKBP Dasri dan disambut pihak manajemen sekolah serta para siswa yang tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan.

    Dalam pemaparannya Taufik menekankan pentingnya disiplin berkendara sejak dini sebagai bekal keselamatan di jalan raya. Para pelajar juga diajak peduli terhadap kelestarian lingkungan sebagai bagian dari konsep Green Policing, yang menggabungkan keselamatan lalu lintas dengan pelestarian alam.
     

    Taufik memaparkan empat program prioritas unggulan Polda Riau, yaitu Green Policing sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan dalam setiap aktivitas kepolisian. Kedua RAGA (Riau Anti Gank dan Anarkisme), program yang difokuskan untuk menekan tindak kekerasan jalanan, geng motor, dan aksi anarkis demi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif.

    Program ketiga RADAR (Riau Damai Anti Cyber Crime), terobosan inovatif Polda Riau dalam menangkal dan menanggulangi kejahatan siber yang marak di era digital, dengan memperkuat pengawasan serta edukasi keamanan siber kepada masyarakat.

    Keempat ada JALUR (Jelajah Riau untuk Rakyat), program berbasis pelayanan publik yang menjangkau wilayah pesisir, terpencil, dan perbatasan guna memastikan kehadiran Polri dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

    “Hari ini kita tidak hanya bicara soal tertib di jalan, tetapi juga peduli terhadap lingkungan. Melalui program Green Policing, kami ingin menanamkan bahwa keselamatan dan kelestarian lingkungan adalah dua hal yang berjalan seiring,” jelas Taufik.

    Sementara Kepala SMK Taruna Satria Pekanbaru, Tarmizi, mengatakan kegiatan edukasi ini sangat penting untuk memberi pemahaman kepada para pelajar.

    “Program ini bukan hanya menambah wawasan tentang keselamatan berlalu lintas, tetapi juga menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut di sekolah kami,” ungkap Tarmizi.

    Pekanbaru: Direktorat Lalu Lintas Polda Riau menggelar program Police Goes To School di SMK Taruna Satria, Kota Pekanbaru dipimpin langsung Dirlantas Polda Riau Kombes Taufik Lukman Nurhidayat.
     
    Taufik mengatakan kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya tertib berlalu lintas serta cinta lingkungan melalui program Green Policing.
     
    “Keselamatan di jalan bukan hanya soal aturan, tetapi juga soal budaya dan tanggung jawab bersama. Generasi muda harus dibekali pemahaman dan kesadaran untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas,” kata Taufik di Pekanbaru, Senin, 3 November 2025.

    Taufik hadir bersama Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Riau AKBP Dasri dan disambut pihak manajemen sekolah serta para siswa yang tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan.
     
    Dalam pemaparannya Taufik menekankan pentingnya disiplin berkendara sejak dini sebagai bekal keselamatan di jalan raya. Para pelajar juga diajak peduli terhadap kelestarian lingkungan sebagai bagian dari konsep Green Policing, yang menggabungkan keselamatan lalu lintas dengan pelestarian alam.
     

     
    Taufik memaparkan empat program prioritas unggulan Polda Riau, yaitu Green Policing sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan dalam setiap aktivitas kepolisian. Kedua RAGA (Riau Anti Gank dan Anarkisme), program yang difokuskan untuk menekan tindak kekerasan jalanan, geng motor, dan aksi anarkis demi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif.
     
    Program ketiga RADAR (Riau Damai Anti Cyber Crime), terobosan inovatif Polda Riau dalam menangkal dan menanggulangi kejahatan siber yang marak di era digital, dengan memperkuat pengawasan serta edukasi keamanan siber kepada masyarakat.
     
    Keempat ada JALUR (Jelajah Riau untuk Rakyat), program berbasis pelayanan publik yang menjangkau wilayah pesisir, terpencil, dan perbatasan guna memastikan kehadiran Polri dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
     
    “Hari ini kita tidak hanya bicara soal tertib di jalan, tetapi juga peduli terhadap lingkungan. Melalui program Green Policing, kami ingin menanamkan bahwa keselamatan dan kelestarian lingkungan adalah dua hal yang berjalan seiring,” jelas Taufik.
     
    Sementara Kepala SMK Taruna Satria Pekanbaru, Tarmizi, mengatakan kegiatan edukasi ini sangat penting untuk memberi pemahaman kepada para pelajar.
     
    “Program ini bukan hanya menambah wawasan tentang keselamatan berlalu lintas, tetapi juga menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut di sekolah kami,” ungkap Tarmizi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • UI Soroti Kelemahan KUHAP Baru dalam Atasi Kejahatan Siber

    UI Soroti Kelemahan KUHAP Baru dalam Atasi Kejahatan Siber

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia akan menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia, Parulian Paidi Aritonang menyoroti sejumlah kelemahan.

    Ari menyebut KUHAP baru yang akan segera digunakan, belum sepenuhnya mengakomodasi tantangan kejahatan dunia maya, yakni cybercrime, cyberpornography dan penggunaan deepfake.

    “Fondasinya sudah ada di KUHAP baru, tapi pengaturan sektoral masih perlu diperkuat. Misalnya di sektor perbankan, informasi elektronik, hingga pembiayaan digital,” kata Ari kepada wartawan, Minggu (2/11/2025).

    Ari turut memperhatikan persoalan pembuktian pada kejahatan siber. Menurutnya diperlukan penguatan pada kejahatan siber dalam hal pembuktian untuk pada penanganan sebuah kasus.

    “Banyak kasus yang lolos karena alat buktinya belum diakui. Misalnya, bukti digital dianggap hanya hasil cetak program komputer. Padahal ada wujud nyatanya juga,” ucap Ari.

    Ari dalam hal ini FH UI meminta pada pemangku peradilan seperti polisi, jaksa, serta hakim, dapat melakukan perubahan pada paradigma dunia digital.

    “Dulu orang menganggap dunia maya itu khayalan, sekarang generasi muda menganggapnya dunia nyata. Paradigma seperti ini harus dipahami penegak hukum agar penanganan kasus bisa lebih relevan,” kata Ari.

    Ari mengungkapkan, perguruan tinggi turut berperan dalam pembaruan hukum dan tidak hanya sebatas sebagai pengkritik, namun sebagai kontributor substansi dalam perumusan undang-undang.

    “Beberapa dosen FH UI menjadi bagian dari tim penyusun KUHAP baru. Ada yang masuk dalam draf akhir, ada juga yang tidak. Tapi itu wajar, yang penting, kritik dan masukan akademik tetap berjalan,” ungkap Ari.

    Selain itu, poin yang juga dikritisi yakni konsep pidana korporasi. Ari mencontohkan, terdapat ketentuan yang menyebut korporasi bisa berada di bawah pengampuan.

    “Ini kan aneh, karena korporasi bukan individu, seharusnya tidak disamakan dengan orang di bawah umur,” tutur.

    Walaupun begitu, lanjut Ari, FH UI tetap mendukung KUHP dan KUHAP baru, namun terus melakukan kajian kritis terhadap implementasinya.

    “Kita tetap berkomitmen mengawal dan mengkritisi, termasuk proses beracaranya. Sistem hukum pidana melibatkan banyak aparat penegak hukum, KPK, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan,” pungkas Ari.

  • Mafia Kelas Kakap Ditangkap, Rupanya Bocah Umur 20 Tahun

    Mafia Kelas Kakap Ditangkap, Rupanya Bocah Umur 20 Tahun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Siapa sangka dalang di balik jaringan kejahatan siber kelas dunia ternyata masih berusia muda. Kepolisian internasional berhasil menangkap empat pelaku utama dibalik forum gelap terkenal BreachForums, dan seluruhnya baru berusia sekitar 20 tahun.

    Mereka disebut-sebut mengendalikan salah satu pasar data curian terbesar di dunia, tempat para peretas bertukar informasi dan menjual hasil kejahatan digital bernilai jutaan dolar.

    Tak jarang, marketplace gelap ini menjual berbagai tool peretasan yang digunakan untuk membobol sistem target yang menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan dan individu. Bisa dibilang, BreachForums adalah pusat transaksi para maling siber kelas dunia.

    BreachForums baru ditutup pada Mei 2024. Pusat Pengaduan Kejahatan Internet (IC3) FBI menyebut ShinyHunters, identitas alias salah satu pelaku, pernah mengelola situs dari Juni hingga ditutup.

    Penangkapan dilakukan oleh brigade kejahatan dunia maya (BL2C) kepolisian Paris di Hauts-de-Seine hingga Seine-Maritime di pantai utara. Selain itu, penangkapan juga terjadi di pulau Reunion, lokasinya di antara Madagaskar dan Mauritius.

    Semua orang ditangkap memiliki identitas alias seperti Hollow, Noct, Depressed, dan ShinyHunters. Khusus untuk nama terakhir, sosok itu juga terkait dengan serangan pada Snowflake, Ticketmaster dan AT&T.

    Meski terlihat seperti individu, analis keamanan siber mengatakan ShinyHunter adalah kelompok mafia penjahat. Salah satu anggotanya, Sebastien Raoult, adalah seorang warga negara Perancis pernah ditangkap di AS sebelumnya, dikutip dari The Register.

    Semua tersangka dituduh berperan dalam serangan kelompok pada perusahaan pengecer Boulanger, departemen pemerintah France Travail, dan federasi sepak bola Perancis.

    Sebelumnya pada Februari lalu, pihak penegak hukum juga menangkap IntelBroker. Selain itu penangkapan lain juga dilakukan warga AS bernama Conor Brian Fitzpatrick atau yang dikenal sebagai Pompompurin dan merupakan mantan admin BreachForums.

    Pompompurin ditangkap Maret 2023 dan dihukum 20 tahun dengan pembebasan bersyarat pada Januari 2024. Dia belum menjalani dua tahun tahanan rumah, namun telah mendapatkan akses untuk kembali ke internet.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Netizen X Twitter Wajib Daftar Ulang Atau Akun Diblokir

    Netizen X Twitter Wajib Daftar Ulang Atau Akun Diblokir

    Jakarta, CNBC Indonesia – Media sosial X tiba-tiba minta pengguna untuk melakukan pendaftaran ulang (re-enroll) kunci keamanan (security key). Ini diwajibkan bagi mereka yang menggunakan fitur Two-Factor Authentication.

    Informasi ini diumumkan X melakukan akun @Safety milik perusahaan. Pendaftaran ulang harus dilakukan hingga 10 November 2025 mendatang.

    “Hingga 10 November, kami minta semua akun yang menggunakan kunci keamanan sebagai metode autentikasi dua faktor (2FA) untuk melakukan pendaftaran ulang kunci mereka agar tetap yang ada atau mendaftarkan yang baru,” tulis akun tersebut, dikutip Jumat (31/10/2025).

    Akun tersebut juga menuliskan pendaftaran kunci keamanan baru akan membuat kunci keamanan lainnya tidak berfungsi lagi.

    Pendaftaran ini nampaknya bersifat wajib. Sebab pihak X menuliskan pengguna yang tidak melakukan pendaftaran ulang hingga waktu yang diminta akan membuat akun tak bisa diakses.

    Akun akan dikunci hingga pengguna benar-benar melakukan pendaftaran ulang atau memilih metode keamanan lain. Pengguna juga tak harus menggunakan fitur 2FA, ungkap raksasa media sosial itu.

    “Setelah 10 November, jika Anda belum melakukan pendaftaran ulang kunci keamanan, akun akan terkunci hingga Anda melakukan pendaftaran ulang, memilih metode 2FA yang berbeda, atau memilih tidak menggunakan 2FA (namun kami menyarankan Anda menggunakan 2FA untuk melindungi akun Anda!),” tulis akun Safety.

    Melansir laman Tech Radar, kebijakan X ini terjadi karena perusahaan tidak lagi menggunakan domain Twitter.com. Perusahaan akan menghentikan penggunaannya mulai bulan depan.

    Jadi pendaftaran ulang kunci keamanan ini akan penghubung terakhir antara pengguna dengan Twitter, yang kemudian akan dihapus selamanya.

    Sebagai informasi 2FA merupakan salah satu fitur keamanan terbaik. Aplikasi ini akan menghasilkan kode unik untuk masuk ke akun pengguna.

    Jadi penggunaannya akan memastikan orang yang mengakses akun benar-benar pengguna, dan bukan orang lain ataupun pelaku kejahatan siber.

    [Gambas:Twitter]

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menko AHY siapkan pembangunan infrastruktur digital yang berdampak

    Menko AHY siapkan pembangunan infrastruktur digital yang berdampak

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyiapkan pembangunan infrastruktur digital yang bisa berdampak terhadap penguatan tulang punggung transformasi ekonomi nasional.

    “Presiden Prabowo Subianto seringkali mengingatkan bahwa memperkuat infrastruktur itu sama saja memperkuat tulang punggung dari transformasi ekonomi. Tentu, infrastruktur yang berdampak,” kata AHY dalam kegiatan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) & Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2025 di Jakarta, Kamis.

    Bersamaan dengan itu, ia menggarisbawahi pentingnya perbaikan tata kelola dalam konteks keamanan siber.

    Menurutnya, kejahatan siber merupakan salah satu ancaman militer maupun non-militer di dunia yang bisa dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non-negara. Banyak orang yang memiliki kemampuan untuk menembus, merusak, dan mengganggu sistem siber dan ekonomi digital, termasuk Indonesia.

    “Kita harus waspada dan harus mempersiapkan langkah-langkah mitigasi yang efektif,” ujarnya.

    Selain persiapan infrastruktur, Menko IPK juga menyoroti urgensi peningkatan literasi digital dan literasi keuangan masyarakat. Terlebih, lanjut dia, Indonesia memiliki 70 persen penduduk produktif muda yang punya literasi teknologi yang baik.

    “Ini harus dibarengi juga dengan pemahaman terhadap ekonomi digital, apalagi masyarakat yang mungkin tidak atau belum begitu familier dengan manfaatnya,” kata dia lagi.

    Dia berharap penguatan sektor ekonomi digital di Indonesia ke depan dapat turut memberikan akses kesempatan yang seluas-luasnya terhadap sumber daya manusia (SDM) dalam negeri.

    Menko pun mendorong agar prinsip inklusivitas harus menjadi landasan pemikiran yang melekat dalam pengambilan kebijakan dan implementasi program.

    “Dalam benak kita, dalam mengambil kebijakan, dalam menjalankan program-program prioritas, selalu berprinsip bahwa tidak boleh ada yang tertinggal. No one and no region is left behind,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia Peringkat ke-12, Negara dengan Serangan Siber Tertinggi di Asia Pasifik

    Indonesia Peringkat ke-12, Negara dengan Serangan Siber Tertinggi di Asia Pasifik

    Bisnis.com, JAKARTA— Microsoft melaporkan Indonesia menempati peringkat ke-12 dalam daftar negara dengan aktivitas siber tertinggi di Asia Pasifik. Indonesia menyumbang sekitar 3,6% dari total aktivitas siber di kawasan tersebut. 

    Temuan ini berdasarkan Microsoft Digital Defense Report 2025 (MDDR 2025), yang juga menunjukkan peningkatan paparan organisasi di Indonesia terhadap berbagai bentuk serangan, seperti pencurian data, ransomware, hingga malware infostealer seperti Lumma Stealer, yang disebut telah menyerang lebih dari 14.000 perangkat di Indonesia selama paruh pertama 2025.

    President Director Microsoft Indonesia Dharma Simorangkir menilai pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia perlu diimbangi dengan kesiapan dan disiplin keamanan yang kuat. 

    Terlebih, selama periode Juli 2024 hingga Juni 2025, sebanyak 52% serangan siber di seluruh dunia dimotivasi oleh keuntungan finansial, sementara 80% insiden yang diinvestigasi oleh tim keamanan Microsoft melibatkan pencurian atau kebocoran data.

    “Cybersecurity kini bukan hanya tanggung jawab IT, melainkan bagian dari tata kelola bisnis dan fondasi kepercayaan dalam berinovasi,,” kata Dharma dikutip dari keterangan resmi pada Kamis (30/10/2025). 

    Laporan MDDR 2025 menyoroti tiga pergeseran besar dalam lanskap ancaman siber. 

    Pertama, serangan berbasis identitas masih mendominasi. Tekanan terhadap kredensial, mulai dari password spray hingga penyalahgunaan token terus meningkat. 

    Lebih dari 97% serangan identitas, misalnya, berasal dari upaya menebak kata sandi secara massal. Penerapan multifactor authentication (MFA) yang tahan phishing terbukti mampu mencegah hingga 99% serangan jenis ini.

    Kedua, ransomware berevolusi menjadi pemerasan data. Jika sebelumnya pelaku hanya mengenkripsi sistem, kini mereka juga mencuri data sensitif untuk dijual atau dijadikan alat negosiasi. 

    Sektor publik seperti rumah sakit, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah menjadi sasaran paling rentan karena keterbatasan sumber daya keamanan.

    Ketiga, infostealer menjadi pintu masuk awal serangan. Malware seperti Lumma Stealer kini berperan sebagai akses awal bagi kejahatan siber. Infostealer mencuri informasi pengguna, mulai dari kata sandi, token sesi, hingga data pribadi melalui kampanye malvertising maupun manipulasi hasil pencarian (SEO poisoning).

    “Ancaman ini berkembang pesat karena kemampuannya mencuri kredensial secara otomatis dan memicu rangkaian serangan lanjutan di kemudian hari,” tulis laporan tersebut.

    MDDR 2025 juga menyoroti kemajuan AI yang menciptakan paradoks baru dalam keamanan siber. Di satu sisi, pelaku kejahatan memanfaatkan AI untuk mempercepat pencarian kerentanan dan melipatgandakan skala phishing otomatis, yang kini memiliki tingkat keberhasilan 4,5 kali lebih tinggi dibandingkan phishing tradisional dari 12% menjadi 54% click-through rates.

    Namun, di sisi lain, AI juga memperkuat pertahanan organisasi. Microsoft memiliki Microsoft Sentinel, Security Copilot, dan rangkaian produk di Microsoft Security Store yang dapat digunakan tanpa kode untuk menganalisis miliaran sinyal ancaman setiap hari, mengotomatiskan deteksi anomali, serta merespons serangan dalam hitungan detik. Pendekatan ini sejalan dengan Secure Future Initiative (SFI) yang dikembangkan Microsoft, dengan prinsip secure by design, secure by default, dan secure operations untuk memastikan keamanan menjadi bagian dari DNA setiap produk dan proses.

    MDDR 2025 juga menegaskan pentingnya pendekatan keamanan yang menyeluruh,  tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga kesiapan manusia dan proses. Microsoft pun merekomendasikan empat langkah utama untuk memperkuat ketahanan siber:

        1.    Gunakan MFA tahan phishing

    Batasi hak akses sesuai prinsip least privilege.

        2.    Bangun budaya keamanan siber

    Tingkatkan keterampilan dan kesadaran di seluruh divisi agar keamanan menjadi fungsi bisnis dan tanggung jawab bersama, bukan hanya tim IT.

        3.    Petakan dan awasi aset cloud

    Serangan terhadap cloud meningkat 87% tahun ini. Perkuat perlindungan data dan sistem dengan pembaruan rutin serta deteksi ancaman di seluruh perangkat dan aplikasi.

        4.    Manfaatkan AI secara aman dan bertanggung jawab

    Perlakukan model AI dan data sebagai aset yang harus dilindungi secara menyeluruh, sekaligus dimanfaatkan untuk mendeteksi, menganalisis, dan merespons ancaman dengan cepat.

  • Ancaman Siber Meningkat, Industri Kreatif Harus Waspada

    Ancaman Siber Meningkat, Industri Kreatif Harus Waspada

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menekankan, keamanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi kreatif nasional yang kini semakin bergantung pada teknologi digital.

    Menurut Riefky, pesatnya aktivitas digital di sektor kreatif menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan baru dalam bentuk ancaman serangan siber.

    “Kita tahu bahwa peluang ekonomi digital di Indonesia terus berkembang pesat. Pertumbuhan pesat ini membawa berkah, tetapi juga mempunyai tantangan,” ujar Teuku Riefky dalam acara National Cyber Security 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

    Ia menjelaskan, kejahatan siber kini menjadi ancaman serius yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Mengutip data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), selama Januari hingga Juli 2025 tercatat 3,64 miliar serangan atau anomali siber di Indonesia.

    “Jumlah serangan siber ini hampir menyamai total serangan selama lima tahun terakhir,” imbuhnya.

    Riefky menambahkan, berbagai insiden yang menimpa infrastruktur digital publik dan layanan esensial menunjukkan ketahanan siber bukan lagi sekadar fitur pendukung, tetapi sudah menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan ekonomi digital.

    Ia menuturkan, sektor ekonomi kreatif kini tidak hanya bergantung pada subsektor tradisional seperti fesyen, kuliner, kriya, desain, musik, film, dan animasi, tetapi juga semakin kuat bertumpu pada kreativitas berbasis digital dan teknologi.

    Dengan meningkatnya digitalisasi di sektor kreatif, potensi ancaman siber pun semakin besar. Untuk itu, Riefky menilai perlindungan siber yang kuat menjadi keharusan agar ekosistem kreatif tetap aman dan berdaya saing.

    Saat ini, kontribusi ekonomi kreatif terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional telah mencapai Rp1.500 triliun dan menyerap lebih dari 26,5 juta tenaga kerja.

    “Oleh karena itu, kami percaya keamanan siber mampu menjadi perisai yang melindungi inovasi dan industri kreatif nasional,” tandas Riefky.