Xcloud.id

Kasus: kejahatan siber

  • Fakta Satuan Siber TNI, Rekrut Ahli IT hingga Hacker

    Fakta Satuan Siber TNI, Rekrut Ahli IT hingga Hacker

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan kedudukan satuan siber di TNI. Ia menjelaskan bahwa satuan ini bukan matra seperti halnya angkatan laut, angkatan darat, maupun angkatan udara.

    Hal ini dijelaskannya dalam rapat kerja di DPR RI. Saat itu. Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menanyakan perkembangan matra siber kepada Menhan Sjafrie. “Sudah sampai di mana perencanaan angkatan matra keempat, Angkatan Siber?” kata Rizal meminta keterangan.

    Karena bukan sebagai matra, Menhan Sjafrie pun menjelaskan satuan siber tak memiliki organisasi yang sekompleks ketiga matra tersebut. Namun, ditempatkan di antara jabatan Kepala staf dan Panglima di setiap matra. “Akan tetapi, di antara para kepala staf dan Panglima itu ada Satuan Siber,” ujarnya.

    Tugas satuan ini serupa dengan Pusat Pertahanan Siber di Kementerian Pertahanan. Posisi stafnya diisi oleh tenaga profesional, bukan tentara aktif. Beberapa di antaranya ada yang berasal dari kalangan hacker atau peretas.

    Menhan Sjafrie pun mengungkapkan bahwa satuan ini berfokus kepada teknologi dan sumber daya manusia yang tinggi. Karenanya, tak membutuhkan banyak orang. “Sebetulnya Satuan Siber itu yang dibutuhkan teknologi, bukan padat karya, bukan perlu orang yang banyak,” ujarnya.

    Satuan Siber dibentuk pada tahun 2020. Saat itu, TNI di bawah kepemimpinan Panglima Jenderal Gatot Nurmantyo. Ia menyambut baik pembentukannya, karena perkembangan teknologi informasi bisa saja menjadi ancaman. “… sehingga hal ini (satuan siber) diharapkan mampu menjadi alternatif dalam memunculkan solusinya,” ujarnya.

    Sementara itu, dilansir dari laman Sciencefocus, Amerika Serikat, Denmark, dan United Kingdom menjadi tiga negara dengan sistem cyber security terbaik di dunia Sedangkan posisi tiga terbawah diisi oleh China, Bangladesh, dan Iran.

    Ancaman Siber dalam Dunia Global

    Dalam kajian hubungan internasional, ancaman siber termasuk ke dalam ancaman nontradisional yang tak boleh dipandang remeh oleh negara mana pun.

    “Ini masuknya ke ancaman nontradisional yang harus diperhatikan pemerintah. Negara-negara di dunia harus beradaptasi” ujar Ikang yang merupakan Sarjana Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan.

    Ancaman nontradisional berbeda dengan ancaman tradisional yang menekankan kekuatan senjata. “Kalau dulu, negara takut dengan senjata negara lain. Sekarang ancamannya berbeda. Bukan lagi senjata. Bisa apa saja, bisa kerusakan lingkungan, budaya, kejahatan lintas batas, banyak jenisnya,” jelas Ikang.

    Ikang lalu menjelaskan bahwa peristiwa Ransomware Wannacry yang terjadi tahun 2017 silam menjadi contoh berbahayanya kejahatan siber. Tak hanya bagi Indonesia, tetapi juga negara-negara lain. Ransomware Wannacry saat itu mengganggu pelayanan publik yang vital.

    “Kalau dulu kan tahun 2017 ada Ransomware yang dampaknya berdampak ke dunia global. Sekarang Ransomware masih berkeliaran. Ini bisa juga termasuk kejahatan siber. Perlu ada cara pencegahannya khususnya oleh Menhan dan TNI. Perlu ada kerja sama antarnegara,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Polisi Gresik Sita Ponsel dan Flash Disk Diduga Berisi Adegan Mesum Milik Pelaku 

    Polisi Gresik Sita Ponsel dan Flash Disk Diduga Berisi Adegan Mesum Milik Pelaku 

    Gresik (beritajatim.com)– Dua pelaku Ichlas Budi Pratama (37) asal Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Gresik, dan Viska Dhea Ramadhani (27) asal Kecamatan Krian, Sidoarjo, telah ditetapkan menjadi tersangka kemudian dijebloskan ke penjara usai menjalani pemeriksaan.

    Untuk melengkapi berkas kasus ini. Aparat Kepolisian Resort (Polres) Gresik juga menyita sejumlah ponsel serta flash disk yang diduga berisi adegan mesum.

    Sebelum kasus ini terungkap, kedua pelaku yang sudah saling kenal 5 bulan lalu. Mengajak cek in di salah satu hotel di Kota Gresik. Kemudian dua orang tersebut melakukan hubungan mesum sambil direkam dengan menggunakan ponsel. Selanjutnya tersebar di medsos.

    Wakapolres Gresik Danu Anindhito Kuncoro Putro mengatakan, barang bukti sejumlah ponsel serta flash disk disita. Selain itu, pihaknya juga mengamankan kemeja bermotif, celana pendek, kemeja, tas, dan jaket milik pelaku.

    “Kedua pelaku diamankan karena telah terbukti membuat video pornografi dengan sengaja yang direkam di ponsel serta flash disk,” katanya, Rabu (5/2/2025).

    Atas dasar itu lanjut dia, pihaknya menjerat kedua pelaku itu dengan pasal 29 KHUP dan 34 KHUP Undang-Undang RI nomor 44 Tahun 2008 tentang memproduksi memperbanyak, menggandakan persenggaman, onani atau ketelanjangan dijerat dengan hukuman paling singkat 6 bulan penjara, dan paling lama 12 kurungan.

    “Selain dijerat dengan hukuman penjara, pelaku juga didenda paling sedikit Rp 250 juta, dan paling banyak Rp 6 miliar,” ujarnya.

    Berkaca dari kasus ini, Wakapolres Gresik Kompol Danu juga menghimbau kepada masyarakat tidak melakukan perbuatan yang buruk yang bisa merusak keluarga, dan terjerat pidana.

    “Kasus ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa pergaulan yang tidak terkontrol dapat berakibat fatal. Kami mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati, menjaga moralitas, serta meningkatkan keimanan agar tidak terjerumus dalam tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain,” paparnya.

    Dengan diungkapnya kasus KDRT dan asusila ini, Polres Gresik menegaskan komitmennya dalam menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum, terutama yang berkaitan dengan pornografi dan kejahatan siber. (dny/ted)

  • Meutya Hafid akan Sanksi Platform Digital yang Lambat Tindak Konten Pornografi Anak – Page 3

    Meutya Hafid akan Sanksi Platform Digital yang Lambat Tindak Konten Pornografi Anak – Page 3

    “SAMAN adalah bukti komitmen kami untuk menjaga ruang digital tetap sehat dan aman, terutama bagi anak-anak. Ditambah dengan sanksi tegas, kami yakin platform akan lebih bertanggung jawab,” kata Meutya Hafid.

    Berdasarkan laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada 2021-2023 terdapat 481 kasus anak jadi korban pornografi dan kejahatan siber.

    Data UNICEF mencatat, 1 dari 3 anak di dunia pernah terpapar konten tak pantas di internet. Untuk itulah, mengikuti langkah-langkah seperti Australia dan Uni Eropa, Menkomdigi Meutya Hafid menekankan pentingnya kebijakan untuk keamanan digital.

    “Indonesia tidak boleh tertinggal. Dengan SAMAN, kita mengambil langkah besar dalam melindungi masyarakat dari bahaya konten negatif,” katanya.

    Langkah ini dilakukan untuk menciptakan ekosistem digital lebih aman dan sehat. Hal ini juga menjadi sinyal tegas bahwa pemerintah tidak akan berkompromi terhadap ancaman keamanan digital.

     

  • RI Janji Beri Sanksi Berat bagi Platform Digital yang Tolak Blokir Pornografi

    RI Janji Beri Sanksi Berat bagi Platform Digital yang Tolak Blokir Pornografi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa platform digital yang menolak menghapus konten pornografi anak dalam waktu maksimal 1×4 jam setelah menerima laporan akan dikenakan denda administratif besar dan sanksi lain.  

    Meutya menyampaikan bahwa tidak ada toleransi bagi platform yang lalai. Sebab, masalah perlindungan anak bukan hanya soal regulasi, tapi tanggung jawab moral terhadap masa depan generasi muda.

    “Melindungi anak-anak dari dampak negatif internet adalah prioritas utama,” kata Meutya dalam keteranganya, Senin (3/2/2025).

    Laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa pada 2021–2023 terdapat 481 kasus anak menjadi korban pornografi dan kejahatan siber. 

    Sementara itu, UNICEF mencatat bahwa 1 dari 3 anak di dunia pernah terpapar konten tidak pantas di internet.  

    Berdasarkan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 522 Tahun 2024, Penyelenggara Sistem Elektronik User-Generated Content (PSE UGC) diwajibkan untuk melakukan takedown konten yang melanggar aturan dalam jangka waktu tertentu, sesuai tergantung pada tingkat urgensi pelanggaran.

    Untuk konten yang terkait pornografi anak dan terorisme, PSE UGC (platform digital) harus menghapus konten tersebut dalam waktu maksimal 4 jam sejak pemberitahuan diterima. 

    Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan respons cepat terhadap konten yang berpotensi mengancam keselamatan publik dan moralitas anak di ruang digital.

    Selain konten pornografi anak dan terorisme, Pemerintah juga menargetkan penghapusan konten negatif lainnya yang melanggar peraturan seperti pornografi (selain pornografi anak), perjudian, aktivitas keuangan ilegal (termasuk investasi ilegal, fintech ilegal, dan pinjaman online ilegal), serta makanan, obat, dan kosmetik ilegal. 

    Penting untuk dicatat bahwa aturan ini berlaku khusus bagi PSE UGC di lingkup privat, sesuai ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kominfo Nomor 522 Tahun 2024.

    Adapun, pemerintah telah meluncurkan SAMAN, sistem pencatatan dan dokumentasi sanksi administratif berupa denda yang nantinya akan dikenakan kepada PSE UGC (platform digital) sebagai bentuk pengawasan terhadap moderasi konten. 

    Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya dalam memperkuat pengawasan pada platform UGC sekaligus menciptakan ruang digital yang aman dan berdaya saing untuk masyarakat Indonesia. 

    “SAMAN adalah bukti komitmen kami untuk menjaga ruang digital tetap sehat dan aman, terutama bagi anak-anak. Ditambah dengan sanksi tegas, kami yakin platform akan lebih bertanggung jawab,” ujar Muetya.

  • Pentingnya Melek Digital Hindari Serangan Siber di Perbankan – Page 3

    Pentingnya Melek Digital Hindari Serangan Siber di Perbankan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Semakin berkembangnya teknologi digital, sektor perbankan sering menjadi sasaran potensial bagi serangan siber. Meningkatnya insiden peretasan dan penipuan siber pada bank-bank besar membuat banyak nasabah merasa khawatir.

    Salah satunya Handrio (32) yang merasa khawatir dengan meningkatnya serangan siber terhadap sektor perbankan.

    Kasus-kasus peretasan yang terjadi di bank-bank besar menjadi kekhawatiran tersendiri baginya, terutama karena kejahatan siber dapat mengancam keamanan data dan transaksinya.

    “Saya sih cukup khawatir ya, apalagi melihat beberapa kasus serangan siber yang terjadi di beberapa bank besar. Keamanan data dan transaksi jadi semakin penting, dan saya merasa masih ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan siber,” kata Handrio kepada Liputan6.com, Senin (3/2/2025).

    Baginya, meskipun bank sudah melakukan berbagai upaya untuk melindungi data dan transaksi nasabah, namun celah yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan siber tetap ada.

    Menurut Handrio, autentikasi dua faktor yang diterapkan oleh bank merupakan langkah positif dalam menjaga keamanan data. Namun, ia tetap merasa bahwa sistem keamanan yang ada masih bisa ditingkatkan lebih lanjut.

    “Saya rasa bank sudah melakukan yang terbaik dalam hal proteksi data, seperti autentikasi dua faktor. Tapi, saya tetap merasa sih kalau keamanan bisa terus ditingkatkan, terutama kan zaman sekarang teknologi terus berkembang,” ujar Handrio.

    Lantaran, kata pria berusia 32 tahun ini, teknologi terus berkembang sehingga keamanan perbankan membutuhkan pembaruan sistem yang terus-menerus, serta edukasi yang lebih intensif kepada nasabah mengenai ancaman seperti phishing.

    “Saya berharap bank terus memperbarui sistem keamanannya, terus mengedukasi nasabah tentang phishing dan ancaman siber lainnya, dan memberikan perlindungan asuransi untuk transaksi yang terkena dampak serangan,” ujarnya.

    Meski belum mengalami langsung dampak serangan siber, Handrio sering mendengar cerita dari teman-temannya yang menjadi korban penipuan atau serangan siber di bank tempat mereka bertransaksi.

    Hal ini membuatnya lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi digital dan selalu memastikan langkah-langkah keamanan yang diterapkan oleh banknya.

    “Saya alhamdulillah belum pernah mengalami langsung, dan jangan sampai terkena ya. Tapi saya sering banget denger dari beberapa temen yang ngalamin bank yang dipakainya terkena serangan siber seperti penipuan gitu. Hal itu sih yang bikin saya sedikit lebih berhati-hati dan lebih memperhatikan langkah-langkah keamanan yang diterapkan oleh bank saya,” ungkapnya.

     

  • Kaspersky: 19 Juta Kasus Serangan Siber Terjadi di Indonesia Sepanjang 2024 – Page 3

    Kaspersky: 19 Juta Kasus Serangan Siber Terjadi di Indonesia Sepanjang 2024 – Page 3

    Baru-baru ini, tim Riset dan Analisis Global (GReAT) dari Kaspersky mendapati sebuah aksi atau kampanye berbahaya menggunakan strategi rekayasa sosial melalui undangan pernikahan palsu.

    Lewat kkampanye ini, secara cerdik pelaku kejahatan siber memikat korban agar mengunduh sebuah aplikasi berbahaya yang oleh tim Kaspersky beri nama “Tria Stealer”.

    Bagaimana Cara Kerja Malware Tria Stealer?

    Pelaku menyebarkan undangan melalui pesan teks, email, dan obrolan pribadi di aplikasi seperti WhatsApp dan Telegram, sebagaimana dikutip dari keterangannya, Sabtu (1/2/2025).

    Korban tertarik untuk melihat kartu undangan tersebut kemudian diarahkan untuk mengunduh berkas instalasi APK secara langsung, tanpa melalui toko aplikasi resmi seperti Google Play.

    Setelah aplikasi terpasang, malware Tria Stealer ini meminta izin akses ke data sensitif seperti pesan teks, log panggilan, dan aktivitas jaringan, dan mampu menjalankan perintah di latar belakang meskipun perangkat di-boot ulang.

  • Pornografi Anak Tidak Di-take Down 1×4 Jam Langsung Didenda!

    Pornografi Anak Tidak Di-take Down 1×4 Jam Langsung Didenda!

    Jakarta –

    Pemerintah mengungkapkan keseriusan melindungi ruang digital dari konten berbahaya. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan jika platform digital masih gagal menghapus konten pornografi anak dalam waktu maksimal 1×4 jam setelah menerima laporan, maka akan dikenakan denda administratif besar dan sanksi lain.

    Berdasarkan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 522 Tahun 2024, Penyelenggara Sistem Elektronik User-Generated Content (PSE UGC) diwajibkan untuk melakukan take down konten yang melanggar aturan dalam jangka waktu tertentu, sesuai tergantung pada tingkat urgensi pelanggaran.

    “Melindungi anak-anak dari dampak negatif internet adalah prioritas utama. Tidak ada toleransi bagi platform yang lalai. Ini bukan hanya soal regulasi, tapi tanggung jawab moral terhadap masa depan generasi muda,” tegas Menkomdigi Meutya dikutip dari siaran persnya, Senin (3/2/2025).

    Untuk konten yang terkait pornografi anak dan terorisme, PSE UGC (platform digital) harus menghapus konten tersebut dalam waktu maksimal 4 jam sejak pemberitahuan diterima. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan respons cepat terhadap konten yang berpotensi mengancam keselamatan publik dan moralitas anak di ruang digital.

    Selain konten pornografi anak dan terorisme, Pemerintah juga menargetkan penghapusan konten negatif lainnya yang melanggar peraturan seperti pornografi (selain pornografi anak), perjudian, aktivitas keuangan ilegal (termasuk investasi ilegal, fintech ilegal, dan pinjaman online ilegal), serta makanan, obat, dan kosmetik ilegal.

    Disampaikan Meutya bahwa ini penting untuk dicatat platform digital karena aturan ini berlaku khusus bagi PSE UGC di lingkup privat, sesuai ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kominfo Nomor 522 Tahun 2024.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah meluncurkan Saman, yakni sebuah sistem pencatatan dan dokumentasi sanksi administratif berupa denda yang nantinya akan dikenakan kepada PSE UGC (platform digital) sebagai bentuk pengawasan terhadap moderasi konten.

    Meutya mengatakan keberadaan sistem Saman ini dilakukan sebagai bentuk upaya dalam memperkuat pengawasan pada platform UGC sekaligus menciptakan ruang digital yang aman dan berdaya saing untuk masyarakat Indonesia.

    “Saman adalah bukti komitmen kami untuk menjaga ruang digital tetap sehat dan aman, terutama bagi anak-anak. Ditambah dengan sanksi tegas, kami yakin platform akan lebih bertanggung jawab,” ujar Menkomdigi.

    Laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa pada 2021-2023 terdapat 481 kasus anak menjadi korban pornografi dan kejahatan siber. Sementara itu, UNICEF mencatat bahwa 1 dari 3 anak di dunia pernah terpapar konten tidak pantas di internet.

    Mengikuti langkah negara-negara seperti Australia dan Uni Eropa, Menkomdigi Meutya Hafid menekankan arti penting kebijakan progresif untuk keamanan digital. Menurut Meutya, ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan sehat, sekaligus menjadi sinyal tegas bahwa Pemerintah tidak akan berkompromi terhadap ancaman keamanan digital.

    “Indonesia tidak boleh tertinggal. Dengan Saman, kita mengambil langkah besar dalam melindungi masyarakat dari bahaya konten negatif,” tutupnya.

    (agt/fay)

  • Jangan FOMO DeepSeek AI, Pakar Siber Ungkap Alasannya

    Jangan FOMO DeepSeek AI, Pakar Siber Ungkap Alasannya

    Jakarta –

    DeepSeek meraih popularitas dalam sekejap karena bikin gebrakan dengan menghadirkan model AI yang lebih murah tapi bisa menyaingi pemain besar seperti ChatGPT. Namun, pakar siber memberi imbauan agar masyarakat Indonesia tidak FOMO.

    DeepSeek AI adalah sebuah perusahaan rintisan asal China yang menarik perhatian global dengan meluncurkan model kecerdasan buatan bernama DeepSeek-R1. Model ini menawarkan kemampuan yang sebanding dengan model terkemuka seperti ChatGPT dari OpenAI, namun dengan biaya komputasi yang jauh lebih rendah.

    Keunggulan ini dicapai melalui teknik ‘mixture of experts’, yang mengaktifkan hanya sumber daya komputasi yang diperlukan untuk setiap tugas, sehingga meningkatkan efisiensi secara signifikan.

    Setelah meraih popularitas yang pesat, DeepSeek AI mengalami serangkaian serangan siber berskala besar yang mengganggu proses pendaftaran pengguna baru. Perusahaan tersebut mengumumkan sedang melakukan pembatasan sementara pada pendaftaran akibat serangan tersebut.

    Para ahli keamanan siber mengindikasikan bahwa serangan ini mungkin berupa serangan DDoS atau ancaman siber lainnya. Selain itu, sifat open-source dari platform ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi risiko keamanan.

    “Salah satu kemungkinan utama di balik serangan ini adalah serangan Distributed Denial-of-Service (DDoS), di mana server DeepSeek AI dibanjiri dengan lalu lintas internet dalam jumlah besar untuk membuat sistem mereka tidak dapat diakses,” ungkap Chairman CISSReC Pratama Persadha kepada detikINET, Minggu (2/2/2025).

    Serangan DDoS merupakan metode umum yang digunakan untuk melumpuhkan layanan daring, baik sebagai aksi sabotase, protes politik, atau bahkan sebagai bagian dari persaingan bisnis.

    Dengan meningkatnya permintaan terhadap model AI mereka, Pratama mengatakan kemungkinan besar infrastruktur DeepSeek AI menjadi target empuk bagi pelaku yang ingin menguji ketahanan sistem atau bahkan mencoba melemahkan persaingan di industri kecerdasan buatan.

    “Faktor lain yang membuat DeepSeek AI menjadi target serangan adalah sifatnya yang open-source dimana model yang tersedia secara terbuka sering kali lebih rentan terhadap eksploitasi karena kode sumbernya dapat diperiksa oleh siapa saja,” jelasnya.

    “Termasuk aktor jahat yang ingin menemukan celah keamanan dan dalam beberapa kasus, kode yang terbuka ini dapat disalahgunakan untuk membangun serangan yang lebih canggih terhadap server atau digunakan untuk menciptakan varian berbahaya dari model tersebut yang dapat memanipulasi informasi atau menyebarkan konten berbahaya,” sambung Pratama.

    Selain itu, DeepSeek AI juga menghadapi tantangan geopolitik yang besar karena perusahaan ini berbasis di China, yang menimbulkan kekhawatiran di negara-negara seperti Amerika Serikat terkait dengan pengelolaan data pengguna karena pemerintah Amerika Serikat menemukan fakta bahwa DeepSeek AI menyimpan data pengguna AS di server yang berlokasi di China, sehingga dapat menimbulkan potensi ancaman terhadap keamanan nasional. Situasi seperti ini mengingatkan kita pada kontroversi sebelumnya di Amerika Serikat terkait aplikasi TikTok.

    Oleh karena itu, kata Pratama, tidak menutup kemungkinan bahwa serangan siber ini juga bisa terkait dengan aktor negara atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam membatasi pertumbuhan teknologi AI asal China.

    “Dalam lanskap persaingan kecerdasan buatan global, serangan siber semacam ini sering kali merupakan bagian dari strategi perang ekonomi dan teknologi yang lebih luas,” kata Pratama.

    Lebih lanjut, Pratama mengatakan, serangan terhadap DeepSeek AI juga bisa menjadi indikasi adanya kelompok peretas yang ingin mengeksploitasi sistem AI untuk keuntungan pribadi. Model AI dengan kemampuan bahasa yang kuat dapat dimanfaatkan untuk berbagai kejahatan siber, seperti pembuatan deepfake, manipulasi informasi, atau bahkan pengembangan alat phishing yang lebih canggih.

    “Dengan menyerang infrastruktur utama DeepSeek AI, peretas mungkin ingin memperoleh akses ke sistem internal, model AI yang belum dirilis, atau data pengguna yang dapat digunakan untuk tujuan berbahaya lainnya,” pungkasnya.

    (agt/fay)

  • Hati-Hati! Undangan Pernikahan Palsu Jadi Pintu Masuk Malware Tria Stealer – Page 3

    Hati-Hati! Undangan Pernikahan Palsu Jadi Pintu Masuk Malware Tria Stealer – Page 3

    Asisten AI terbaru asal Tiongkok, DeepSeek, baru-baru ini mencuri perhatian karena dianggap sebagai saingan berat ChatGPT hingga Gemini.

    Namun, kabar terbaru yang mengungkap kalau DeepSeek diduga mengalami serangan siber patut jadi perhatian.

    Meski DeepSeek belum memberi rincian tentang sifat insiden yang dihadapinya, pengguna perlu memahami, penjahat siber akan terus berupaya mengeksploitasi DeepSeek untuk tujuan berbahaya. Demikian menurut Kaspersky, dalam keterangan yang dikutip Kamis, (30/1/2025).

    Kaspersky melihat ada tren kejahatan siber serupa dengan model AI lainnya. Model-model AI ini dimanfaatkan untuk pembuatan email phishing, terjemahkan teks, membuat skrip, hingga menghasilkan konten penipuan yang lebih meyakinkan. Bahkan, AI juga dipakai untuk menyebarkan penipuan dan aplikasi berbahaya.

    Dalam kasus chatbot AI DeepSeek, sifatnya yang open source seolah jadi pedang bermata dua. Meski kerangka open source mendorong transparansi, kolaborasi, dan inovasi, kerangka ini juga menimbulkan risiko keamanan dan etika signifikan.

    Ketika menggunakan alat open source, pengguna tidak selalu bisa meyakini bagaimana data mereka ditangani, terutama jika orang lain telah menyebarkannya.

  • Raja Hacker Akhirnya Ditangkap, Uang Rp5 Miliar Disita

    Raja Hacker Akhirnya Ditangkap, Uang Rp5 Miliar Disita

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Kerja Sama Penegakan Hukum Uni Eropa (Europol) dan lembaga penegak hukum Jerman menangkap dua pelaku yang diduga terlibat dalam jaringan forum peretasan (hacking) terbesar dengan basis pengguna lebih dari 10 juta.

    Petugas menyita 17 server yang melumpuhkan Cracked dan Nulled, dua di antara jaringan forum hacking tersebut.

    Meski beberapa anggota forum terlibat dalam diskusi peretasan beretika, namun forum-forum itu lebih banyak berfokus pada kejahatan siber, pencurian password, pembobolan, dan pencurian identitas.

    Forum peretasan tersebut digadang-gadang sebagai hub untuk aktivitas kejahatan siber. Mereka juga menyediakan tool peretasan canggih berbasis AI yang bisa meningkatkan efektivitas penyerangan maya.

    Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengatakan Cracked memiliki lebih dari 4 juta pengguna, 28 juta tool peretasan, dan mengumpulkan pendapatan sekitar US$4 juta (Rp65,2 miliar). Forum tersebut sudah menelan 1 juta korban di AS, dikutip dari BleepingComputer, Jumat (31/1/2025).

    Sementara itu, Nulled memiliki lebih dari 5 juta pengguna dengan 43 juta tool peretasan iklan, serta pendapatan tahunan sekitar US$1 juta (Rp16,3 miliar).

    “Kedua forum ekonomi underground ini menawarkan jalan pintas untuk masuk ke skena kejahatan siber. Situs-situs ini tak cuma berperan sebagai wadah diskusi, tetapi juga marketplace untuk barang-barang ilegal dan layanan kejahatan siber. Situs ini menjajakan data curian, malware, dan tool berbahaya lainnya,” kata Europol.

    “Sebanyak 12 domain di dalam platform Cracked dan Nulled disita. Layanan terkait lainnya juga di-take down, termasuk prosesor keuangan Sellix yang digunakan oleh Cracked, serta layanan hosting StarkRDP yang dipromosikan pada kedua platform dan dijalankan oleh dua oknum tersangka,” Europol menambahkan.

    Otoritas juga menggeledah 7 properti dari 28-30 Januari 2025 dan menyita 50 perangkat elektronik, serta uang tunai dan mata uang kripto senilai 300.000 euro (Rp5 miliar).

    “Data yang disita, seperti alamat email, alamat IP, dan saluran komunikasi dari sekitar 10 juta akun pengguna terdaftar, akan menjadi dasar penyelidikan internasional lebih lanjut terhadap penjual kriminal dan pengguna platform tersebut,” tambah Bundeskriminalamt, badan investigasi kriminal pusat Jerman.

    Polisi Nasional Spanyol menangkap dua tersangka terkait penyitaan Cracked dan Nulled di Valencia. Menurut DOJ, Spanyol juga membuka segel tuntutan terhadap Lucas Sohn, 28 tahun, salah satu administrator Nulled yang melakukan fungsi escrow di situs web. Namun belum ada informasi apakah dia termasuk salah satu dari dua tersangka yang ditangkap.

    Jika terbukti bersalah, Sohn menghadapi hukuman maksimal 5 tahun penjara karena konspirasi memperdagangkan kata sandi, 10 tahun karena penipuan perangkat akses, dan 15 tahun karena penipuan identitas.

    (fab/fab)