Xcloud.id

Kasus: kejahatan siber

  • Modus Baru Maling M-Banking Makin Ngeri, Ini Cara Menghindarinya

    Modus Baru Maling M-Banking Makin Ngeri, Ini Cara Menghindarinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengguna mobile banking (M-Banking) wajib untuk selalu waspada saat menggunakan aplikasi keuangan digital. Pasalnya, modus pembobolan M-Banking semakin marak terjadi dan berisiko menguras habis saldo tabungan.

    Saat ini, aplikasi M-Banking sendiri telah berkembang menjadi aplikasi super yang tidak hanya memfasilitasi transaksi keuangan, tetapi juga investasi serta berbagai jenis pembayaran. Namun, kemajuan ini turut diiringi dengan meningkatnya risiko kejahatan siber.

    Sejumlah modus penipuan di aplikasi M-Banking antara lain pencurian data pribadi, penipuan atau phising. Untuk menghindarinya, berikut merupakan hal yang bisa dilakukan nasabah pemilik M-banking, dikutip dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sabtu (15/3/2025).

    Berikut Tips Menghindari Kejahatan Digital Banking :

    1. Tidak memberitahukan kode akses/ nomor pribadi Personal Identification Number (PIN) kepada orang lain

    2. Tidak mencatat dan menyimpan kode akses/ nomor pribadi SMS banking di tempat yang mudah diketahui orang lain

    3. Periksalah transaksi secara teliti sebelum melakukan konfirmasi atas transaksi tersebut untuk dijalankan

    4. Setiap kali melakukan transaksi, tunggulah beberapa saat hingga menerima respon balik atas transaksi tersebut

    5. Untuk setiap transaksi, nasabah akan menerima pesan notifikasi atas transaksi berupa SMS atau email yang akan tersimpan di dalam inbox. Periksa secara teliti isi notifikasi tersebut dan segera kontak ke bank apabila ada transaksi yang mencurigakan

    6. Jika merasa diketahui oleh orang lain, segera lakukan penggantian PIN

    7. Bilamana SIM Card GSM hilang, dicuri, atau dipindahtangankan kepada pihak lain, segera beritahukan ke cabang bank terdekat atau segera melaporkan ke call center bank tersebut

    8. Hati-hati dengan aplikasi di internet yang merupakan spam atau malware yang mungkin dapat mencuri data-data pribadi dan menyalahgunakannya di kemudian hari

    9. Tidak melakukan transaksi internet di tempat umum seperti warnet, WIFI gratis, karena data-data kita berpotensi dicuri oleh pihak lain dalam jaringan yang sama

    10. Tidak lupa melakukan proses log out setelah selesai melakukan transaksi di internet banking

    11. Jika berganti ponsel, pastikan bahwa semua data-data sudah terhapus untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain yang menggunakan ponsel tersebut.

    Jangan Klik Link di WhatsApp dan SMS

    Modus penipuan baru memanfaatkan link palsu muncul di Indonesia. Kali ini, penjahat siber mengirim SMS berisi link palsu menggunakan nomor resmi bank dengan “mencegat” sinyal operator bersenjatakan BTS palsu. Serangan yang disebut sebagai modus fake BTS ini dilaporkan telah memakan korban beberapa nasabah bank ternama.

    Pengamat Keamanan Siber, Alfons Tanujaya dari Vaksinkom menjelaskan fake BTS ini akan mencegat SMS one time password (OTP) sebelum diterima oleh bank. Pelaku dapat memalsukannya seolah berasal dari nomor bank yang resmi.

    “Jadi yang celakanya begini, penipunya bisa memasukkan nomor sender sama dengan nomor sendernya bank. Yang selama ini tidak mungkin bisa dilakukan dengan teknik fake BTS ini karena ada kelemahan dari SS7, signaling dari operator ini menjadi dimungkinkan,” kata Alfons dalam unggahan di Instagramnya dikutip Selasa (4/3/2025).

    Bukan hanya untuk menyadap, serangan ini juga digunakan untuk man-in-the-middle attack. Jadi serangan tersebut dapat menyadap hingga mengedit pesan lalu mengirimkannya ke korban.

    SMS yang dikirimkan kepada korban akan berisi link ke situs phishing. Di sana mereka akan mengarahkan korban untuk memasukkan data kredensial.

    “Dia akan mengirimkan SMS kepada korbannya dari nomor yang sah, nomornya sah tapi dipalsukan. Dan mengarahkan ke situs phising yang sangat mirip, guna menjebak korbannya memasukkan kredensial, itu yang perlu anda perhatikan,” jelasnya.

    Oleh karena itu, Alfons mengingatkan nasabah untuk tidak sembarangan mengklik link yang diterima. Link palsu yang disebar lewat WhatsApp atau SMS biasanya menyembunyikan url asli dan menampilkan teks yang terkesan merupakan website resmi. Untuk mengecek link yang dikirim lewat SMS, chat WhatsApp, atau email, ia menyarankan pengguna mengetik sendiri alamat website yang dikirim di browser.

    “Jadi jangan pernah klik link yang diberikan walaupun dikirimkan oleh bank yang bersangkutan. Jadi anda harus ketik sendiri, aduh ini memang pusing ya,” ucap Alfons.

    Lalu bagaimana jika link yang tercantum di WhatsApp atau SMS tidak menampilkan url tertentu untuk diketik ulang?

    Salah satu metode yang bisa digunakan adalah menyalin alamat yang tersembunyi di link dengan menyentuh dan menahan jari sampai muncul opsi “salin tautan” atau “copy link.” Saat disalin ke jendela browser, link tersebut akan mencantumkan alamat website yang sebelumnya tersembunyi saat dibagikan di WhatsApp dan SMS.

     

    (luc/luc)

  • Komisi I DPR Tekankan Pentingnya Perlindungan Anak di Era Digital

    Komisi I DPR Tekankan Pentingnya Perlindungan Anak di Era Digital

    loading…

    Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Trinovi Khairani menegaskan pentingnya penguatan perlindungan anak di era digital. Foto/istimewa

    JAKARTA – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Trinovi Khairani menegaskan pentingnya penguatan perlindungan anak di era digital. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama memastikan anak-anak Indonesia terbebas dari ancaman kekerasan , eksploitasi, serta dampak negatif perkembangan teknologi.

    “Perlindungan anak bukan sekadar tanggung jawab keluarga, tetapi juga negara dan seluruh elemen masyarakat. Kita harus memiliki kebijakan yang tegas dan sistem perlindungan yang efektif agar setiap anak dapat tumbuh dengan aman dan sejahtera,” ujar Trinovi di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Sebagai anggota Komisi I DPR yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan intelijen, Trinovi menyoroti meningkatnya kasus eksploitasi anak di ruang digital. Maraknya konten negatif, judi online, kejahatan siber, hingga penyebaran data pribadi anak-anak menjadi ancaman serius yang perlu ditangani dengan pendekatan komprehensif.

    “Kami di DPR terus mendorong penguatan regulasi untuk melindungi anak-anak dari bahaya di dunia digital. Pemerintah harus memperkuat pengawasan terhadap platform digital dan mempercepat literasi digital bagi anak-anak serta orang tua,” tegasnya.

    Selain isu digital, Trinovi juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap kasus kekerasan terhadap anak yang masih marak terjadi. Trinovi mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bertindak lebih tegas terhadap pelaku kekerasan dan eksploitasi anak, serta memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak.

    Politisi perempuan Partai Golkar dari dapil Sumut 2 itu juga menegaskan agar semua pihak tidak boleh abai terhadap hak-hak anak.

    “Saya berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada perlindungan anak, baik dalam ruang digital maupun dalam kehidupan sehari-hari. Masa depan Indonesia bergantung pada bagaimana kita melindungi dan mendidik anak-anak hari ini,” tegasnya.

    (cip)

  • Anggota DPR tekankan penguatan regulasi perlindungan anak era digital

    Anggota DPR tekankan penguatan regulasi perlindungan anak era digital

    “Kami di DPR RI terus mendorong penguatan regulasi untuk melindungi anak-anak dari bahaya di dunia digital. Pemerintah harus memperkuat pengawasan terhadap platform digital dan mempercepat literasi digital bagi anak-anak serta orang tua,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR Trinovi Khairani menekankan komitmen pihaknya untuk terus mendorong penguatan regulasi perlindungan anak di ruang digital beserta aspek terkait lainnya.

    “Kami di DPR RI terus mendorong penguatan regulasi untuk melindungi anak-anak dari bahaya di dunia digital. Pemerintah harus memperkuat pengawasan terhadap platform digital dan mempercepat literasi digital bagi anak-anak serta orang tua,” kata Trinovi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Dia pun menegaskan pentingnya penguatan perlindungan anak yang penuh tantangan di era digital saat ini. Dia lantas menyoroti meningkatnya kasus eksploitasi anak di ruang digital.

    “Maraknya konten negatif, judi online, kejahatan siber, hingga penyebaran data pribadi anak-anak menjadi ancaman serius yang perlu ditangani dengan pendekatan komprehensif,” ucapnya.

    Oleh karena itu, dia menyebut pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan anak-anak Indonesia bebas dari ancaman kekerasan, eksploitasi, serta dampak negatif perkembangan teknologi.

    “Perlindungan anak bukan sekadar tanggung jawab keluarga, tetapi juga negara dan seluruh elemen masyarakat. Kita harus memiliki kebijakan yang tegas dan sistem perlindungan yang efektif agar setiap anak dapat tumbuh dengan aman dan sejahtera,” ujarnya.

    Selain isu digital, dia juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap kasus kekerasan terhadap anak yang masih marak terjadi.

    Dia mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bertindak lebih tegas terhadap pelaku kekerasan dan eksploitasi anak, serta memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak.

    Dia mengingatkan pula kepada semua pihak agar tidak mengabaikan hak-hak anak. Sebab, menurut dia, masa depan Indonesia bergantung pada bagaimana perlindungan dan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak hari ini.

    “Saya berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada perlindungan anak, baik dalam ruang digital maupun dalam kehidupan sehari-hari,” kata legislator perempuan Partai Golkar itu.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kisah Peretas Korut Lakukan Perampokan Kripto Hampir Rp 25 T

    Kisah Peretas Korut Lakukan Perampokan Kripto Hampir Rp 25 T

    Jakarta –

    Para peretas yang diduga bekerja untuk rezim Korea Utara berhasil menguangkan setidaknya US$300 juta (sekitar Rp4,9 triliun) dari hasil perampokan kripto sebesar US$1,5 miliar (Rp24,6 triliun).

    Para bandit yang dikenal sebagai Kelompok Lazarus ini menggondol sejumlah besar token digital dalam peretasan bursa kripto ByBit sekitar dua minggu lalu.

    Dengan total nilai US$1,5 miliar (Rp24,6 triliun), perampokan ini memecahkan rekor sebagai yang terbesar dalam sejarah.

    Sejak saat itu, terjadi permainan kucing-kucingan untuk menghalangi para peretas mengubah kripto menjadi uang tunai.

    Para ahli mengatakan kelompok ini bekerja hampir 24 jam sehari dan dana itu kemungkinan digunakan untuk pengembangan militer rezim Korut.

    “Bagi para peretas ini, setiap menit begitu berharga. Mereka berusaha mengaburkan jejak uang dan mereka sangat ahli dalam hal ini,” ujar Dr. Tom Robinson, salah satu pendiri Elliptic.

    Elliptic yang berbasis di London adalah firma yang menganalisa dan menginvestigasi mata uang digital.

    Logo ByBit. (Getty Images)

    Dari semua pelaku kriminal yang terlibat dalam kripto, Robinson menyebut Korut adalah yang terbaik dalam pencucian mata uang digital.

    “Saya membayangkan mereka punya satu ruangan yang dipenuhi orang-orang yang ahli menggunakan alat otomatis dengan pengalaman bertahun-tahun,” katanya.

    “Dari aktivitas mereka, terlihat bahwa orang-orang ini hanya beristirahat beberapa jam setiap harinya. Kemungkinan mereka punya giliran kerja untuk mengubah kripto menjadi uang tunai.”

    Analisis Elliptic sesuai dengan pernyataan ByBit yang mengatakan bahwa 20% dana sudah “lenyap”. Hal ini berarti kemungkinan besar dana itu tidak akan pernah ditemukan.

    Getty Images Ilustrasi peretas. BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    AS dan sekutunya menuduh Korut melakukan puluhan peretasan dalam beberapa tahun terakhir untuk mendanai pengembangan militer dan nuklir negara tersebut.

    Pada 21 Februari, para bandit meretas salah satu pemasok ByBit untuk secara diam-diam mengubah alamat dompet digital yang digunakan untuk mengirim 401.000 koin kripto Ethereum.

    Pihak ByBit mengira mereka memindahkan dana ke dompet digital sendiri, tetapi malah mengirimkannya ke para peretas.

    Getty ImagesCEO ByBit, Ben Zhou, berharap untuk memulihkan kembali sebagian dana yang dicuri melalui sebuah proyek berhadiah.

    Ben Zhou, CEO ByBit, meyakinkan konsumen bahwa dana mereka tidak ada yang diambil.

    Perusahaan mengganti koin yang dicuri menggunakan pinjaman dari investor. Zhou menambahkan pihaknya sedang “berperang melawan Lazarus”.

    Program hadiah (bounty) Lazarus ByBit mengajak masyarakat untuk melacak dana curian dan membekukannya jika memungkinkan.

    Semua transaksi kripto tercatat di blockchain publik sehingga dana tersebut bisa dilacak saat dipindahkan oleh Kelompok Lazarus.

    Jika peretas mencoba menggunakan layanan kripto umum untuk mengubah koin menjadi uang biasa seperti dolar AS, koin tersebut bisa dibekukan oleh perusahaan jika dicurigai terkait kejahatan.

    Getty ImagesIlustrasi peretas dengan latar bendera Korea Utara.

    Sejauh ini, sudah ada 20 orang yang membagi hadiah lebih dari US$4 juta dolar (Rp65,6 miliar) karena berhasil mengidentifikasi US$40 juta dolar (Rp656 miliar) dari uang curian dan memberi tahu perusahaan kripto agar memblokir transfer.

    Namun, para ahli pesimis sisa dana bisa dipulihkan mengingat keahlian Korut dalam peretasan dan pencucian uang.

    “Korea Utara merupakan suatu sistem dan ekonomi yang sangat tertutup. Mereka menciptakan industri peretasan dan pencucian uang yang sukses, dan mereka tidak peduli akan citra negatif kejahatan siber,” kata Dr. Dorit Dor dari perusahaan keamanan siber, Check Point.

    Baca juga:

    Tantangan lainnya adalah tidak semua perusahaan kripto bersedia membantu.

    ByBit dan perusahaan lainnya menuduh bursa kripto eXch tidak menghentikan para penjahat ketika mereka mencairkan dana.

    Lebih dari US$90 juta (Rp1,4 triliun) sudah disalurkan melalui bursa ini.

    Pemilik eXch yang terkenal sulit dilacak, Johann Roberts, membantah tuduhan itu melalui surat elektronik.

    Roberts mengaku mereka awalnya tidak menghentikan pencarian dana karena perusahaannya sudah lama berselisih engan ByBit. Selain itu, dia mengatakan timnya tidak yakin koin-koin itu benar-benar berasal dari peretasan.

    Roberts mengatakan saat ini dirinya sekarang berkooperasi. Di sisi lain, dia berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan umum yang mengidentifikasi pelanggan kripto menelantarkan manfaat privasi dan anonimitas mata uang kripto.

    FBIPark Jin Hyok adalah salah satu peretas yang diduga anggota Kelompok Lazarus

    Korea Utara tidak pernah mengakui rezim berada di balik Kelompok Lazarus. Akan tetapi, mereka diduga satu-satunya negara di dunia yang menggunakan kemampuan peretasan untuk keuntungan finansial.

    Peretas Kelompok Lazarus sebelumnya menargetkan bank. Namun, dalam lima tahun terakhir, mereka mengkhususkan diri menyerang perusahaan mata uang kripto.

    Industri kripto kurang terlindungi karena hanya ada sedikit mekanisme yang tersedia untuk menghentikan pencucian uang.

    Getty ImagesIlustrasi peretas.

    Beberapa peretasan teranyar yang terkait dengan Korut antara lain:

    Peretasan UpBit pada tahun 2019 sebesar US$41 juta (Rp673 miliar)Pencurian kripto sebesar US$275 juta (Rp 4,5 triliun) dari bursa KuCoin (sebagian besar dana dipulihkan)Serangan Ronin Bridge tahun 2022 yang menyebabkan peretas membawa kabur US$600 juta (Rp9,8 triliun) dalam bentuk kriptoSekitar US$100 juta (Rp1,6 triliun) dalam bentuk kripto dicuri dalam serangan terhadap Atomic Wallet pada tahun 2023

    Pada tahun 2020, AS menambahkan sejumlah warga Korut yang dituduh menjadi anggota Kelompok Lazarus ke daftar Cyber Most Wanted.

    Namun, kecuali mereka meninggalkan Korut, kemungkinan orang-orang itu ditangkap sangatlah kecil

    Berita terkait:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Marak Fake BTS hingga Judi Online, Ini Sikap Komdigi dan Polri

    Marak Fake BTS hingga Judi Online, Ini Sikap Komdigi dan Polri

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunukasi dan Digital (Komdigi) bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri bersinergi dalam menindak jaringan fake base transceiver station (BTS) dan judi online yang meresahkan masyarakat.

    Adapun, fake BTS sendiri digunakan sebagai metode untuk menyebarkan SMS penipuan lewat frekuensi radio.

    Dalam pertemuan tersebut Menteri Komdigi Meutya Hafid dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen untuk menggelar operasi penindakan bersama terhadap pelaku kejahatan digital. 

    Fake BTS, yang kerap disalahgunakan untuk aksi penipuan dan penyebaran informasi ilegal, serta judi online, yang merugikan ekonomi masyarakat, menjadi fokus utama dalam kerja sama ini.

    “Keamanan ruang digital adalah prioritas. Tidak ada toleransi bagi pelaku kejahatan siber yang mengancam ketertiban publik. Kolaborasi erat antara pemerintah dan aparat penegak hukum menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya,” kata Meutya dalam keteranganya, Senin (10/3/2025).

    Di sisi lain, Listyo Sigit menambahkan bahwa kerja sama ini akan diperkuat dengan pemanfaatan teknologi canggih dan peningkatan kapasitas personel, sehingga tindakan hukum terhadap pelanggar dapat dilakukan secara cepat dan efektif.

    Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadapi tantangan keamanan digital secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan aksi nyata ini, masyarakat diharapkan semakin terlindungi dalam beraktivitas di dunia digital.

    Diberitakan sebelumnya, Komdigi mengambil tindakan tegas terhadap kasus penyalahgunaan frekuensi radio yang digunakan untuk menyebarkan SMS penipuan dengan metode fake base transceiver station (BTS). 

    Kasus ini terungkap setelah Komdigi menerima banyak laporan dari masyarakat terkait maraknya SMS penipuan belakangan ini yang dikirim bukan oleh operator seluler resmi.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, dirinya telah memerintahkan Ditjen Infrastruktur Digital (DJID) mengambil sejumlah langkah untuk menangani kasus ini. 

    “Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio [Balmon SFR] juga sudah dikerahkan guna memantau dan melacak sumber sinyal frekuensi radio ilegal yang digunakan para pelaku,” kata Meutya dalam keteranganya, Senin (3/3/2025).

    Meutya menjelaskan bahwa dengan menggunakan perangkat fake BTS atau BTS palsu, para pelaku dapat memancarkan sinyal seolah-olah sebagai BTS operator resmi.

    Dengan cara ini pelaku mengirim SMS secara massal ke ponsel di sekitarnya tanpa terdeteksi oleh sistem operator.

    Sebelumnya, ramai di media sosial mengenai pesan SMS penipuan yang menyasar sejumlah nasabah perbankan. Uniknya, SMS penipuan ini menggunakan kanal resmi. Nasabah penerima pesan diarahkan pada website, yang digunakan aktor untuk menyedot data dan uang nasabah. 

  • Pemerintah Perketat Pengawasan Siber Guna Hentikan Perekrutan Pekerja Migran Ilegal

    Pemerintah Perketat Pengawasan Siber Guna Hentikan Perekrutan Pekerja Migran Ilegal

    Jakarta –

    Setiap bulan, lebih dari 20 akun media sosial dan situs web ditutup karena memfasilitasi perekrutan ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI). Ribuan lainnya masih beroperasi, memperdaya calon PMI dengan janji pekerjaan palsu di luar negeri.

    Berdasarkan data P2MI tahun 2023, lebih dari 5 juta PMI berangkat secara tidak prosedural, membuat mereka rentan terhadap eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan manusia. Mayoritas dari mereka direkrut melalui platform digital, di mana agen ilegal menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi dan proses cepat, tetapi berujung pada penyiksaan, kerja paksa, atau bahkan perbudakan modern.

    Menanggapi ancaman ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) berkomitmen memperkuat pengawasan siber untuk melindungi PMI dari eksploitasi dan perdagangan manusia.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, menegaskan arti penting pengawasan ketat terhadap aktivitas digital yang menyasar pekerja migran.

    “Kami telah mengembangkan sistem pemantauan siber yang dapat mendeteksi situs dan akun media sosial yang terindikasi melakukan perekrutan ilegal. Namun, tantangannya adalah mempercepat proses takedown agar ancaman ini dapat segera ditindak,” ujar Meutya dalam keterangan tertulisnya.

    Menurut Meutya kerja sama lintas kementerian dan lembaga akan dapat mempercepat penindakan terhadap konten berbahaya di platform digital.

    “Kami memiliki sistem pemantauan siber yang dapat mendeteksi serta menindak situs atau akun yang terindikasi merekrut PMI secara ilegal. Namun, dalam beberapa kasus, prosedur take down yang melibatkan platform digital memerlukan waktu lebih lama. Kami akan mendorong percepatan proses ini agar perlindungan terhadap PMI dapat lebih optimal,” tegasnya.

    Selain upaya penindakan, Komdigi juga akan memperkuat edukasi digital kepada calon PMI agar lebih waspada terhadap modus penipuan di ruang siber. Sosialisasi akan dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, radio, dan televisi nasional, guna memastikan informasi tentang jalur resmi bekerja di luar negeri dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

    “Pada prinsipnya kami juga dari sisi platform digital siap untuk membantu jika ada sosialisasi misalnya agen-agen yang harus dihindari oleh PMI atau mungkin lebih enak lewat infografis dan lain-lain. Bisa juga seperti peringatan modus-modus yang biasa digunakan oleh para pelaku, kita bisa buatkan kampanye digital atau iklan layanan masyarakat,” tuturnya.

    Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, menyoroti tingginya kasus PMI yang direkrut secara ilegal melalui media sosial dan platform digital. Berdasarkan pemantauan Kementerian P2MI, setiap bulan terdapat sekitar 23 hingga 27 situs atau akun media sosial yang harus ditindak karena terindikasi memfasilitasi perekrutan ilegal PMI.

    “Kami membangun sinergi dengan Kementerian Komdigi dalam rangka memenuhi mandat utama yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.

    Dengan sinergi yang semakin erat antara Komdigi dan KP2MI, diharapkan perlindungan terhadap PMI dapat lebih efektif dan menyeluruh, mulai dari sebelum keberangkatan, saat bekerja di luar negeri, hingga saat mereka kembali ke tanah air.

    “Pemerintah berkomitmen untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai alat utama dalam memerangi kejahatan siber yang mengancam keselamatan pekerja migran Indonesia,” ungkapnya.

    (agt/agt)

  • Penipu Makin Gampang Bobol Rekening, Warga RI Banyak Jadi Korban

    Penipu Makin Gampang Bobol Rekening, Warga RI Banyak Jadi Korban

    Jakarta, CNBC Indonesia – Penipuan di internet kian canggih dengan beragam modus. Salah satu tandanya adalah maraknya pasar gelap yang menawarkan layanan CaaS atau Cybercrime as a Service (kejahatan siber sebagai layanan).

    CNBC Internasional menuliskan CaaS memiliki berbagai alat untuk melancarkan serangan siber yang bisa dibeli komunitas hacker. Misalnya alat ransomware dan peretasan, botnet, hingga data curian.

    “Ketersediaan layanan membantu untuk lebih banyak penjahat di dunia maya, meningkatkan dan menyempurnakan kejahatan sambil mengurangi keahlian teknis yang dibutuhkan,” jelas Wakil Presiden dan Kepala Asia Pasifik Netskope, Tony Burnside, dikutip Jumat (7/3/2025).

    CaaS ditawarkan di pasar darknet seperti Abacus Market, Torzon Market, dan Styx. Pasar tersebut menggunakan teknologi enkripsi untuk melindungi anonimitas pengguna.

    Mereka juga tetap mementingkan anonimitas dan menghindari deteksi melalui cara pembayaran. Para vendor hanya menerima transaksi dengan mata uang kripto.

    Meski begitu, firma penelitian blockchain Chainalysis mengatakan penggunaan mata uang kripto tetap bisa dilacak dengan blockhain. Hanya saja, metode ini relatif lebih aman ketimbang transaksi dengan mata uang tradisional.

    Lebih lanjut, Chainalysis mengatakan darknet sebenarnya bukan satu-satunya tempat untuk bertransaksi. Para penjahat siber juga ada yang memilih menggunakan internet publik dan aplikasi pertukaran pesan Telegram.

    Salah satu pasar terbesar yang teridentifikasi adalah Huione Guarantee. Platform itu memiliki afiliasi dengan konglomerat asal Kamboja, Huione Group.

    Huione Guarantee menjadi pusat layanan terpadu untuk kejahatan siber. Di mana platform menjadi pasar peer-to-peer untuk vendor menawarkan layanannya.

    Di sana juga ada beberapa iklan dari vendor untuk pembeli bisa langsung berkomunikasi melalui Telegram pribadi. Huione juga bertugas seperti tempat penampungan sementara dna perantara sengketa untuk menjamin transaksi.

    Platform itu menjual alat untuk kejahatan apapun. Misalnya penipuan berkedok investasi atapun asmara, para pelaku akan membeli data pribadi calon korban, software manipulasi wajah dan suara berbasis AI.

    Adapula layanan pembuatan platform investasi dan judi palsu. Para korban akan diminta mengirimkan uang pada platform ilegal tersebut.

    Indonesia Paling Banyak Diserang Ransomware

    Salah satu modus penipuan yang paling marak terjadi adalah ransomware. Firma keamanan siber Kapersky mengatakan serangan ransomware banyak menargetkan bisnis di kawasan Asia Tenggara.

    Indonesia menjadi wilayah dengan angka serangan tertinggi dibandingkan negara-negara tetangga lainnya. Tercatat ada 32.803 serangan ransomware terhadap Indonesia yang terdeteksi dan berhasil diblokir pada paruh pertama tahun 2024.

    Diikuti oleh Filipina dengan 15.208 serangan ransomware dan Thailand dengan 4.841 kasus. Malaysia berada di posisi keempat dengan 3.920 serangan berbahaya, kemudian Vietnam dengan 692 serangan, dan Singapura dengan 107 serangan.

    Ancaman yang ditimbulkan oleh ransomware bergantung pada varian virusnya. Hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah ada dua kategori utama ransomware yakni ransomware locker yang memengaruhi fungsi dasar komputer, dan ransomware crypto yang membuat file individual tetap terenkripsi.

    Cara Terhindar dari Serangan Ransomware

    1. Amankan Layanan dari Jarak Jauh

    Hindari mengekspos layanan desktop jarak jauh (RDP, MSSQL) ke jaringan publik. Gunakan kata sandi kuat, autentikasi dua faktor, dan aturan firewall.

    2. Perbarui Perangkat Lunak Secara Berkala

    Bisnis perlu memastikan semua perangkat memiliki pembaruan terbaru untuk menutup celah kerentanan.

    3. Backup Data Secara Rutin

    Gunakan strategi pencadangan offline secara berkala. Pastikan Anda dapat mengaksesnya dengan cepat dalam keadaan darurat saat dibutuhkan.

    4. Tingkatkan Edukasi Karyawan

    Pelatihan keamanan siber dapat membantu mencegah kesalahan manusia.

    Nah, itu dia beragam tips supaya terhindar dari serangan ransomware yang bisa menguras rekening. Semoga membantu!

    (fab/fab)

  • Cara Bebaskan Memori di Gmail: Simpan 15GB Tanpa Hapus Email Lama! – Page 3

    Cara Bebaskan Memori di Gmail: Simpan 15GB Tanpa Hapus Email Lama! – Page 3

    Di sisi lain, Google berencana menghentikan autentikasi dua faktor berbasis SMS di Gmail, seperti dilaporkan oleh Forbes.

    Selama ini, Google menawarkan verifikasi identitas melalui kode yang dikirim via pesan teks, namun metode ini memiliki kelemahan keamanan yang ingin diatasi perusahaan.

    Mengutip dari Engadget, Rabu (26/2/2025), menurut juru bicara Gmail, Ross Richendrfer, langkah ini bertujuan untuk mengurangi penyalahgunaan SMS yang marak terjadi secara global.

    Sebagai gantinya, Google akan menggunakan kode QR. Alih-alih menerima kode melalui SMS, pengguna harus memindai kode QR menggunakan ponsel mereka.

    Meskipun tetap bergantung pada perangkat seluler, metode ini lebih aman dibandingkan SMS.

    Autentikasi dua faktor berbasis SMS memang lebih baik daripada tidak ada perlindungan sama sekali, tetapi masih rentan terhadap kejahatan siber.

    Pasalnya, peretas dapat mengambil alih nomor pengguna dengan mengelabui operator atau memanfaatkan metode “traffic pumping”.

    Traffic pumping adalah upaya mengarahkan pesan verifikasi ke nomor yang mereka kontrol demi keuntungan finansial.

  • Isu Politik dan Hukum Terkini: Daerah Tiru Danantara hingga SYL Bakal Dieksekusi KPK

    Isu Politik dan Hukum Terkini: Daerah Tiru Danantara hingga SYL Bakal Dieksekusi KPK

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik dan hukum terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Minggu (2/3/2025) hingga pagi ini. Mulai dari daerah yang akan meniru strategi Danandara untuk genjot PAD hingga KPK bersiap mengeksekusi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo setelah kasasinya ditolah Mahkamah Agung.

    Berikut pilihan isu politik dan hukum terkini yang masih menarik perhatian publik Tanah Air.

    Isu Politik dan Hukum Terkini

    1. Bengkulu Tiru Strategi Danantara untuk Genjot PAD

    Pemerintah Provinsi Bengkulu akan meniru strategi serupa Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

    “Kalau di pusat ada Danantara, maka Bengkulu juga harus memiliki strategi serupa. Salah satunya dengan mendorong kerja sama antar daerah dalam berbagai sektor, termasuk ketahanan pangan,” kata Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, Senin (3/3/2025).

    2. Pengadilan Militer Akan Putar Video Bukti Penembakan Bos Rental di Sidang

    Pengadilan Militer II-08 Jakarta akan menggelar sidang lanjutan kasus penembakan bos rental mobil oleh tiga anggota TNI Angkatan Laut (AL) pada Senin (3/3/2025). Agenda utama sidang ini adalah pemutaran bukti rekaman video terkait kasus tersebut.

    “Oditur akan mengajukan barang bukti tambahan berupa rekaman video yang akan kita saksikan bersama dalam persidangan,” ujar Juru Bicara Pengadilan Militer II-08 Jakarta Mayor Laut Hukum Arin Fauzam, Minggu (2/3/2025).

    3. DPR Dukung Penutupan Situs Pemerintah Tak Aktif Agar Jangan Dibobol Judol

    Isu politik dan hukum terkini selanjutnya yang masih hangat soal penutupan situs web dan akun media sosial oleh Kemenkomdigi. Anggota Komisi I DPR Syamsu Rizal mendukung Langkah tersebut. 

    Menurutnya Kebijakan ini penting dalam mencegah penyalahgunaan situs oleh pelaku judi online (judol) serta meningkatkan keamanan siber nasional.

    “Kebijakan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam melindungi aset digital negara dan data publik dari ancaman kejahatan siber. Ini momentum baik untuk mempercepat transformasi digital yang aman dan berintegritas,” ujarnya di Jakarta, Minggu (2/3/2025).

    4. Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Pemangkasan Dana Otsus Papua

    Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Papua Barat Filep Wamafma meminta pemerintah meninjau ulang efisiensi anggaran pada dana otonomi khusus (otsus). Hal ini menyusul kebijakan efisiensi pada transfer ke daerah (TKD) 2025 sebesar Rp 50,59 triliun.

    Menurut Filep, efisiensi tersebut dapat berdampak signifikan pada pendapatan dan belanja daerah di Papua yang masih sangat bergantung pada dana otsus. 

    “Jika dana ini dikurangi, maka pembangunan Papua bisa terhambat, terutama karena otsus selama ini menjadi pilar utama dalam penguatan APBD,” ujar Filep.

  • Cegah Judi Online, DPR Dukung Kemenkomdigi Tutup Situs Pemerintah yang Tak Aktif

    Cegah Judi Online, DPR Dukung Kemenkomdigi Tutup Situs Pemerintah yang Tak Aktif

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi I DPR Syamsu Rizal mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) untuk menutup situs web dan akun media sosial pemerintah yang tidak aktif. Kebijakan ini dinilai penting dalam mencegah penyalahgunaan situs oleh pelaku judi online (judol) serta meningkatkan keamanan siber nasional.

    “Kebijakan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam melindungi aset digital negara dan data publik dari ancaman kejahatan siber. Ini momentum baik untuk mempercepat transformasi digital yang aman dan berintegritas,” ujar Syamsu Rizal di Jakarta, Minggu (2/3/2025), seperti dilansir Antara.

    Sebagai anggota Panitia Kerja (Panja) Judol, Syamsu Rizal menegaskan, banyak situs pemerintah yang tidak aktif telah dimanfaatkan pelaku judi online untuk beroperasi secara ilegal. Terkait hal itu, langkah Kemenkomdigi dinilai sebagai tindakan yang tepat dan harus didukung penuh.

    “Kami di Panja Judol telah melihat langsung bagaimana situs web pemerintah yang tidak aktif disalahgunakan oleh pelaku judol. Langkah Kemenkomdigi ini sangat tepat dan perlu didukung penuh,” jelasnya.

    Meski demikian, Syamsu Rizal menekankan pentingnya pemetaan jumlah situs yang tidak aktif dan analisis penyebabnya, apakah karena keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia (SDM), atau faktor lainnya.

    Jika ketidakaktifan situs web pemerintah disebabkan oleh keterbatasan anggaran, Syamsu Rizal menyarankan alokasi dana khusus untuk pemeliharaan situs serta peningkatan sistem keamanan siber. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan yang melibatkan perguruan tinggi dan industri teknologi.

    Selain itu, ia mendorong pemantauan rutin terhadap keamanan dan keaktifan situs pemerintah. Bahkan, DPR menyarankan adanya penghargaan bagi instansi yang inovatif serta sanksi bagi yang lalai dalam mengelola situs web mereka.

    “Komisi I DPR siap mendukung kebijakan ini melalui fungsi anggaran dan pengawasan agar dapat berjalan berkelanjutan,” tegasnya.

    Selain menutup situs yang tidak aktif, Syamsu Rizal menilai Kemenkomdigi perlu mengonsolidasikan layanan digital pemerintah. Ia mengajak seluruh instansi pemerintah untuk mengevaluasi dan memperbaiki infrastruktur digital agar lebih modern dan aman.

    Ia juga menekankan pentingnya migrasi konten penting dari situs yang tidak aktif ke platform terpusat yang lebih aman. Langkah ini akan memudahkan masyarakat mengakses informasi tanpa risiko diretas atau disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

    “Ini adalah langkah awal dalam memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan layanan publik berbasis teknologi, dan mengoptimalkan anggaran TI secara lebih tepat sasaran,” pungkasnya terkait penutupa situs web dan akun media sosial pemerintah yang tidak aktif.